Gelora Indonesia, Author at Partai Gelora Indonesia

Anis Matta: Putin Berani Ubah Konstitusi Rusia untuk Atasi Krisis Global

JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan referendum untuk mengubah konstitusi negaranya 25 Juni Hingga 1 Juli 2020 lalu untuk mengatasi krisis berlarut dan global. Usulan perubahan tersebut diterima oleh sebagian besar rakyat Rusia dengan dukungan mencapai 73 persen.

Pengamat geopolitik internasional Muhammad Anis Matta mengatakan, referendum Rusia ini harus dilihat sebagai respon strategis terhadap tantangan jangka panjang Rusia.

“Negara sebesar Rusia, yang kini terlibat dalam ketegangan global di berbagai hotspot, memerlukan figur pemimpin yang kuat. Ancaman keutuhan wilayah, perang dagang dan sabotase ekonomi dan infiltrasi budaya. Diamati dengan cermat betul oleh Putin,” kata Anis Matta kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/7/2020).

Menurut Anis, para ahli strategi dunia menyebut juga bahwa perang dagang kini adalah perang sebenarnya yang tak kalah ‘mematikan’ atau memperlemah satu negara yang dapat berujung pada merosotnya legitimasi pemerintahan yang sah, dan akhirnya kalah pada pemilu atau oleh pemberontakan.

Sebab, perang terbuka saat ini terlalu mahal secara finansial, sosial dan reputasi internasional. Sehingga perang dunia sekarang bergerak ke perang hibrida (hybrid war) yang memadukan antara perang konvensional (militer) dengan paramiliter (orang terlatih). Dimana orang terlatih ini bukan bagian dari ‘militer resmi’ negara tertentu.

Mereka melakukan juga perang yang tidak teratur dengan ancaman cyber warfare (perang cyber di internet), senjata nuklir, senjata biologi dan kimia, dan perang informasi.

“Jadi Putin memahami hal ini dengan betul dan menyiapkan bangsa Rusia menghadapi tantangan eksistensial di masa yang akan datang,” kata Anis yang juga Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Dari perspektif geopolitik, lanjut Anis, Rusia adalah pengakuan diri sebagai penerus Uni Soviet, baik dalam hubungan perjanjian, organisasi maupun kepemilikan aset internasional. Artinya, kekuasaan politik Rusia akan lebih besar dari wilayah politik Rusia sekarang.

Putin dinilai memahami Rusia yang membutuhkan alat rekayasa sosial baru dan alat itu adalah konstitusi. Misalnya, konstitusi baru ini secara tegas menyebut Rusia sebagai negara bertuhan, bukan sebagai negara komunis, serta melarang pernikahan sejenis.

Putin juga berhasil mengkondisikan Rusia lebih konservatif dari segi budaya untuk memperkokoh sendi-sendi bangsa Rusia dari infiltrasi budaya yang tidak sepenuhnya menguntungkan kepentingan nasional Rusia.

“Putin akan menjadi pemimpin yang sangat kuat secara konstitusional dengan jangka waktu yang lama dan bisa berkuasa hingga 2036. Dengan konstitusi baru, periode Putin yang lalu tidak dihitung atau semacam diputihkan,” tandasnya.

Hal ini dibutuhkan Rusia untuk mempertahankan posisi politik dan ekonomi mereka di tengah konstelasi global baru yang diperparah oleh krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.

“Apakah strategi jangka panjang itu efektif bagi Rusia? Waktu juga yang akan mengujinya Tapi kita belajar satu hal bahwa mereka berjibaku habis-habisan untuk bertahan di tengah krisis berlarut,” pungkasnya.

(Tri bunnews.com )

Anis Minta Jokowi Punya Skenario Ekonomi Terburuk

INILAHCOM, Jakarta – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan skenario terburuk terhadap fundamental ekonomi.

Ya, lantaran pandemi Covid-19 belum terlihat kapan berakhirnya. “Bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian kita? Seberapa dalam dampak krisis ini terhadap fundamental ekonomi Indonesia? Bagaimana mengantisipasi melesetnya penerimaan pajak dari target, dan apa mitigasinya?” ujar Anis Matta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Menurut Anis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, pemerintah sudah seharusnya menanggalkan ‘politik pencitraan’. Dalam hal ini, Jokowi sudah sepatutnya menyiapkan skenario terburuk untuk menghadapi krisis berlarut ini. “Sebaiknya pemerintah tidak merisaukan soal citra. Karena yang mendesak adalah menyampaikan apa adanya kepada rakyat,” tegasnya.

Anis berharap pemerintah lebih mengedepankan prinsip transparansi terhadap kondisi pandemi agar masyarakat betul-betul memahami, bahwa krisis berdampak pada sejumlah sektor.

Dengan transparansi dan kejujuran itu, lanjutnya, diyakini semua pihak akan timbul kesadaran kolektif untuk bahu-membahu membantu pemerintah agar bangkit dari keterpurukan krisis saat ini.

“Dari berbagai krisis yang pernah terjadi di dunia, kita belajar bahwa transparansi dan kejujuran adalah pilar penting untuk bertahan dan bangkit. Khususnya transparansi dan kejujuran pemerintah menyampaikan bagaimana kondisi negara sebenarnya dalam melalui krisis ini,” ujarnya.

Transparansi dan kejujuran yang perlu dilakukan pemerintah, kata Anis, menyangkut mitigasi kasus Covid-19 agar tidak terus melebar pada fundamental ekonomi. “Bagaimana kekuatan perbankan kita menghadapi perlambatan ekonomi yang akan berlangsung lama?” tanya Ketua Umum Partai Gelora Indonesia yang merupakan sempalan dari PKS ini.

Oleh karena itu, transparansi dan kejujuran harus benar-benar diutamakan pemerintah agar masyarakat bisa mengantisipasi dampak dari krisis tersebut. “Kejujuran dan transparansi pemerintah penting agar rakyat bersiap-siap, menyusun prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat,” tandasnya.

Transparansi dan kejujuran pemerintah juga diperlukan untuk menjelaskan sejauh mana efektifitas sistem pelayanan kesehatan dalam menghadapi jumlah pasien positif Covid-19 yang terus meningkat dari hari ke hari.

“Begitu juga bagaimana keandalan sistem pelayanan kesehatan kita sebenarnya, dalam menghadapi jumlah pasien positif Covid-19 yang terus meningkat,” pungkas Anis.

Mengingatkan saja, data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 per 7 Juli 2020, menyebutkan, jumlah orang yang terpapar Corona mencapai 66.226 jiwa. Sedangkan jumlah pasien sembuh 30.785 orang dan meninggal 3.309 orang.

Hingga saat ini, anggaran penanganan Covid-19 membengkak Rp272,1 triliun atau setara 67%. Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/6/2020), mengatakan pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun. [ipe]

Sumber : inilah.com

Anis Matta: Pemerintah Perlu Siapkan Skenario Terburuk terhadap Fundamental Ekonomi

8 Juli 2020

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Muhammad Anis Matta meminta pemerintah menyiapkan skenario terburuk terhadap fundamental ekonomi, akibat dampak pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir.

“Bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian kita? Seberapa dalam dampak krisis ini terhadap fundamental ekonomi Indonesia? Bagaimana mengantisipasi melesetnya penerimaan pajak dari target, dan apa mitigasinya?” ujar Anis Matta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Menurut Anis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, pemerintah sudah seharusnya menanggalkan ‘politik pencitraan’. Pemerintah, sudah sepatutnya menyiapkan skenario terburuk untuk menghadapi krisis berlarut ini.

“Sebaiknya pemerintah tidak merisaukan soal citra. Karena yang mendesak adalah menyampaikan apa adanya kepada rakyat,” tegasnya.

Anis berharap pemerintah lebih mengedepankan prinsip transparansi terhadap kondisi pandemi agar masyarakat betul-betul memahami, bahwa krisis berdampak pada sejumlah sektor.

Dengan transparansi dan kejujuran itu, lanjutnya, diyakini semua pihak akan timbul kesadaran kolektif untuk bahu-membahu membantu pemerintah agar bangkit dari keterpurukan krisis saat ini.

“Dari berbagai krisis yang pernah terjadi di dunia, kita belajar bahwa transparansi dan kejujuran adalah pilar penting untuk bertahan dan bangkit. Khususnya transparansi dan kejujuran pemerintah menyampaikan bagaimana kondisi negara sebenarnya dalam melalui krisis ini,” ujarnya.

Transparansi dan kejujuran yang perlu dilakukan pemerintah, kata Anis, menyangkut mitigasi kasus Covid-19 agar tidak terus melebar pada fundamental ekonomi.

“Bagaimana kekuatan perbankan kita menghadapi perlambatan ekonomi yang akan berlangsung lama?” tanya Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Oleh karen itu, transparansi dan kejujuran harus benar-benar diutamakan pemerintah agar masyarakat bisa mengantisipasi dampak dari krisis tersebut.

“Kejujuran dan transparansi pemerintah penting agar rakyat bersiap-siap, menyusun prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat,” tandasnya.

Transparansi dan kejujuran pemerintah juga diperlukan untuk menjelaskan sejauh mana efektifitas sistem pelayanan kesehatan dalam menghadapi jumlah pasien positif Covid-19 yang terus meningkat dari hari ke hari.

“Begitu juga bagaimana keandalan sistem pelayanan kesehatan kita sebenarnya, dalam menghadapi jumlah pasien positif Covid-19 yang terus meningkat,” pungkas Anis.

Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 per 7 Juli 2020, jumlah orang yang terpapar Corona mencapai 66.226 jiwa. Sedangkan jumlah pasien sembuh mencapai 30.785 orang dan korban meninggal mencapai 3.309 orang.

Hingga saat ini, anggaran penanganan Covid-19 membengkak Rp272,1 triliun atau sebesar 67 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/6/2020) lalu, mengatakan pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun.

Terkait Amarah Presiden Jokowi ke Para Menteri, Fahri Hamzah: ‘Bisa Runtuh Wibawa Seorang Presiden’

Pandemi Covid-19 menjadi prahara yang seperti tak berujung bagi pemerintahan Indonesia.

Kebingungan antara mengutamakan sektor mana, antara kesehatan atau ekonomi selalu menjadi pembahasan yang krusial dalam kurun beberapa bulan terakhir.

Per hari Jumat (3/7/2020), jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 60.695 orang.

Selain sektor kesehatan yang saat ini terjengkal-jengkal meladeni cepatnya penularan Covid-19, sektor ekonomi juga mengalami pukulan yang telak.

Hal ini pun menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo, yang secara serius mengungkapkan rasa kekesalannya terhadap beberapa menteri-nya akibat kinerja yang lamban dan tak memilliki “sense of crisis” selama pandemi Covid-19 ini.

Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020), yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020) menjadi perbincangan hangat publik Indonesia.

Dalam unggahan tersebut, terlihat dengan jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan beberapa hal penting, menyindir beberapa sektor kementerian dan berbicara dengan raut muka kesal serta nada yang tinggi.

“Kemarahan” Jokowi disebut akibat dari lambannya kinerja para pembantunya di kabinet atau sektor kementerian terkait respons terhadap pandemi Covid-19 dan dampak-dampak turunannya.

Akibat hal tersebut, beredar kabar akan adanya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Namun, tindakan “marah-marah” Jokowi terhadap para menteri dan jajaran pemerintahan yang dipertontonkan ke publik ini dianggap tidak layak.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai tidak selayaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kemarahannya di depan publik.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (1/7/2020) lalu.

Sebelumnya Jokowi mengecam kinerja menterinya yang dirasa kurang tanggap menangani pandemi Virus Corona (Covid-19).

Ia juga mengancam akan merombak kabinet (reshuffle) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020) lalu.

Menanggapi pidato Jokowi tersebut, Fahri menilai tidak perlu presiden sendiri yang marah-marah.

Menurut dia, teguran itu bisa disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

“Jangan presidennya yang marah, cukup Moeldoko yang marah,” kata Fahri Hamzah.

Menurut dia, teguran itu dapat disampaikan dengan lebih halus oleh Moeldoko.

“Marahnya Moeldoko bilang, ‘Pak Menteri, ini anggarannya kok sekian? Tolong minta data Anda yang terbaru, presiden minta’,” papar Fahri.

“Moeldoko cukup bilang begitu,” lanjutnya.

Fahri menilai cara itu akan lebih efektif dan membuat menterinya segan dengan permintaan presiden.

“Begitu bilang presiden minta, gemetar itu orang. Presiden minta, lapor datanya,” jelas Fahri.

Fahri kemudian menjawab pertanyaan Najwa Shihab yang mengungkapkan kenapa tidak Presiden saja yang meluapkan kemarahan.

“Kita perlu menjaga kewibawaan presiden. Presiden itu untuk kepentingan persatuan,” jelas Fahri.

“Ketika Anda melihat Jokowi selantang itu, itu menjatuhkan wibawanya?” tanya Najwa lagi.

Fahri membenarkan.

Ia menyarankan sebaiknya sikap marah itu tidak perlu ditunjukkan lagi.

“Iya, kalau terus-menerus melakukan itu, runtuh wibawanya,” tegas Fahri.

Ia menyinggung ada banyak kesalahan data dalam pidato yang disampaikan Jokowi, termasuk tentang minimnya penyerapan anggaran Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan.

Menurut Fahri, data yang masuk di presiden berbeda dengan yang dimiliki Komisi IX.

“Apalagi kalau kemudian dalam marahnya itu banyak salah data, seperti dia dibantah oleh Komisi IX yang mengatakan bahwa Menteri Kesehatan belanjanya lebih banyak,” ujar Fahri.

“Yang masuk di dia cuma Rp 1,9 triliun,” tambahnya.

Isu reshuffle berhembus

Seperti yang diketahui, kabar akan adanya reshuffle berhembus kencang menyusul kemarahan sekaligus peringatan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi merasa kecewa dengan kinerja dari para menterinya dalam menyikapi krisis dan pandemi Virus Corona.

Dikutip dari acara Kompas Petang, Kamis (2/7/2020), kini muncul ada tiga menteri yangbisa terkena reshuffle.

Satu di antaranya adalah Menteri Kesehatan yang dijabat oleh Terawan Agus Putranto.

Terawan Agus sebelumnya menjadi sorotan utama lantaran berkaitan langsung dengan kasus Covid-19, yakni di bidang kesehatan.

Terlebih pada rapat kabinet saat itu, Kementerian Kesehatan menjadi contoh buruk yang disampaikan oleh Jokowi, terkait dengan anggaran yang dikeluarkan.

Kemenkes disebut baru mengeluarkan anggaran sebesar 1,53 persen dari total yang dianggarkan sebesar Rp 75 triliun.

Dalam tayangan Kompas tersebut memperlihatkan Terawan Agus digantikan oleh Daeng Muhammad Faqih.

Daeng Faqih saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Selain Menkes, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama Kusubandio juga punya peluang digantikan oleh Triawan Munaf.

Triawan Munaf merupakan Kepala Badan Ekonomi Kreatif pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Dan selanjutnya ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim.

Melihat dari tayangan tersebut, Nadiem Makarim bisa saja digantikan oleh Haedar Nashir, yang kini menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Sebelumnya diberitakan TribunWow.com, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal kabar reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

Hal itu terjadi ketika Ali Ngabalin membahas terkait kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan menteri oleh Jokowi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Selasa (30/6/2020).

Ali Ngabalin mengatakan bahwa keputusan reshuffle tersebut sangat wajar terjadi karena merupakan kewenangan dari seorang presiden.

Namun dikatakannya, sampai sejauh ini belum ada gambaran mengenai lembaga apa atau menteri siapa yang akan mendapatkan reshuffle.

“Kita musti kembali lagi kepada kewenangan presiden, beliau mempunyai hak prerogatif untuk bisa melakukan apa saja untuk kepentingan bangsa dan negara termasuk dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Ali Ngabalin.

“Tidak ada sama sekali belum ada gambaran (lembaga), tetapi itu kan menjadi bagian daripada otoritas tertinggi dari Presiden,” pungkasnya.

Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali buka suara terkait kemarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mengancam untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Effendi Gazali mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi kepada menterinya itu merupakan satu tindakan yang memang harus diambil oleh seorang pemimpin.

Dikatakannya bahwa Jokowi menilai kinerja dari para pembantunya itu tidak produktif, khususnya dalam menangani krisis dan pandemi Virus Corona.

Meski begitu, menurut Effendi, Jokowi memang tidak mengatakan dengan lantang terkait kementerian atau lembaga yang akan dicopot atau dibubarkan.

Namun Effendi mengatakan bahwa kementerian yang paling menjadi sorotan pada saat itu adalah Menteri Kesehatan.

Kinerja dari Kementerian Kesehatan menjadi contoh buruk yang disampaikan oleh Jokowi.

Seperti misalnya, dikatakan oleh Jokowi bahwa Kementerian Kesehatan baru mengeluarkan anggaran sebesar 1,53 persen dari anggaran total mencapai Rp 75 juta untuk penanganan Covid-19.

“Saya melihat bahwa ini ada bagian yang dalam komunikasi politik kita sebut tidak produktif, karena tidak jelas mengarah kepada siapa,” ujar Effendi.

“Mungkin kita harus tanya ke Ali Mochtar Ngabalin, soal lembaga yang kapan perlu dibubarkan.”

“Selain itu sepertinya dari teks yang saya baca dan video yang saya tonton beberapa kali, lebih banyak memang mengarah kepada Kementerian Kesehatan mungkin,” jelasnya.

“Dengan menyebutkan angka Rp 75 triliuin kemudian baru 1,53 persen yang dikeluarkan,” sambungnya.

Liputan Media : Tribunnews.com

DPR Dinilai Kehilangan Orientasi dengan Pertahankan RUU HIP di Prolegnas

JAKARTA – DPR dinilai telah kehilangan orientasinya dengan mempertahankan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam Program Legislasai Nasional (Prolegnas) 2020.

Padahal RUU HIP telah menyebabkan pembelahan kohesi sosial masyarakat, dan memperlemah kekuatan kebersamaan dalam rangka penanganan krisis akibat dampak pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Pernyataan Mahfuz ini, menanggapi keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Menteri Hukum dan HAM (HAM) Yasonna H Laoly, serta DPD RI dalam Rapat Kerja, Kamis (2/7/2020), yang mengeluarkan 16 RUU dari Prolegnas 2020, serta melakukan penambahan dan penggantian RUU di Prolegnas.

Sementara RUU HIP tidak termasuk RUU yang dikeluarkan maupun yang diganti di Prolegnas 2020. RUU HIP tetap dipertahankan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.

Disaat bersamaan Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menemui Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kamis (2/7/2020).

Para veteran dan purnawirawan TNI-Polri mendukung RUU HIP diganti menjadi RUU RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Pergantian tersebut juga harus mencakup substansi materi hingga isinya.

“RUU HIP ini bikin hancur-hancuran kohesi sosial, jadi pembelahan sekarang. Apa urusannya, kita ngadepin Covid-19 saat ini ribut soal Pancasila, komunisme dan khilafah. Korelasinya apa? Hanya bangsa yang aneh saja, menciptakan isu-su yang memperlemah kekuatan kebersamaan saat bangsa kita krisis,” kata Mahfuz.

Mahfuz menegaskan, RUU HIP tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Masyarakat, lanjutnya, lebih membutuhkan peran DPR dalam membantu pemerintah agar segera keluar dari krisis.

“DPR mestinya faham, apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekatang. Masyarakat tidak butuh RUU HIP, tapi butuh bagaimana peran DPR membantu pemerintah dan membantu masyarakat agar segera keluar dari krisis,” katanya.

Mahfuz mengaku tidak faham, alasan DPR tetap mempertahakan RUU HIP untuk dibahas. Yang dia tahu, RUU tersebut bukan usulan pemerintah, tapi usul inisiatif DPR dari sebagian pihak dan fraksi.

“Apa tujuannya dan targetnya, kita juga tidak tahu,” kata mantan Ketua Komisi I DPR RI ini.

Dengan keputusan itu, menurut dia, secara nasional DPR dan pemerintah telah kehilangan orientasinya, yang seharusnya bahu membahu fokus mengatasi krisis saat ini.

“Dampak Covid-19 tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita, menurut BPS minus 7 persen,” katanya.

Ia berharap DPR lebih fokus lagi dan kongkret membantu pemerintah untuk mengatasi dampak krisis akibat pandemi Covid-19.

“Contoh, misalnya soal biaya rapid test mahal. Kenapa DPR tidak membahas kebijakan yang mengikat pemerintah agar biayanya digratisin atau disubsidi. Atau membahas insentif ke masyarakat seperti UMKM yang sekarang diserahkan ke perbankan. Padahal kalau ada rekstrukturisasi, bisa terjadi gelombang kolaps UKMK secara bersamaan,” kata Sekjen Partai Gelora Indonesia ini.

Fahri Hamzah: Dapur Istana Kacau, Jokowi Dikasih Data yang Salah

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah melihat ada kekacauan di lingkaran Istana Kepresidenan sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan kesal kepada para menteri saat Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020.

Menurut dia, memang sulit menilai kinerja negara karena negara itu organisasi yang besar. Tapi, Fahri menilai kekacauan di sekitar istana itu terjadi sudah dari dulu. Periode pertama (2014-2019), Fahri mengatakan Presiden Jokowi pernah mengeluarkan Inpres Anti Gaduh Nomor 2 Tahun 2017.

“Inpres dibuat oleh Presiden karena sering antara menteri berantam, lalu dibuatlah Inpres Anti Haduh. Gaduh ini terus terjadi, sampai kemarin mudik gaduh juga antara menteri beda pendapat, menteri-menteri buat kebijakan sendiri,” kata Fahri saat Indonesia Lawyers Club yang dikutip pada Rabu, 1 Juli 2020.

Padahal, Fahri juga pernah menyampaikan bahwa Presiden Jokowi punya dapur yang harus kuat. Dapur yang dimaksud Fahri adalah Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden. Maka, fungsi dapur ini harus memberikan data yang valid untuk Presiden Jokowi.

“Presiden tidak boleh enggak punya data yang benar. Data Presiden itu mesti valid. Presiden tidak boleh salah, tapi tidak boleh nampak salah. Presiden itu harus tajam, presisi, kuat, tidak ada orang yang bisa bantah data-datanya. Masa kabinet datanya beda-beda. Karena itu, dapur harus kuat,” ujarnya.

Tetapi, kata Fahri, jika ada yang mau bantah data Presiden itu mesti dengan upaya yang besar dalam mengumpulkan data-datanya. Anehnya, data yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini malah berkali-kali dibantah, dan pertengkaran dalam kabinet pun sering terjadi karena salah data.

“Dalam COVID-19 ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, termasuk data Bung Arya (Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga) mengatakan tidak ada masalah. Tapi Bu Risma (Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini) nangis sujud-sujud, itu masalah. Jadi jangan dianggap tidak ada masalah,” jelas mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini.

Contoh lainnya, Fahri mengatakan Presiden Jokowi menyentil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto supaya mencairkan insentif untuk para dokter dan tenaga medis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Sebab, dana yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun tapi baru keluar 1,53 persen.

“Namun, Pimpinan Komisi IX DPR mengkritik Presiden karena salah menilai Menteri Kesehatan. Mereka mengatakan angka Presiden salah. Baru sehari mengeluarkan data, besoknya dibantah orang. Yang bantah anggota DPR, yang tahu persis berapa anggaran Kementerian Kesehatan. Jadi data dari siapa?,” kata dia.

(Viva.co.id)

Sekjen Gelora: KPU Perlu Buat Terobosan agar Pilkada Hemat Anggaran

30 Juni 2020

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada Serentak 2020 hendaknya membuat terobosan model pilkada yang lebih efensien. Sebab, kondisi perekonomian Indonesia saat ini berat, ditambah lagi pandemi Covid-19 masih berlangung .

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik dalam perbicangannya dengan wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

“Kalau di tengah kondisi saat ini tetap melaksanakan pilkada dengan pola hight cost, maka menjadi tidak rasional dan tidak logis saja. Karena itu, jalan tengahnya harus dicari oleh KPU, jangan hanya membelanjakan APBN saja ,” kata Mahfuz.

Sementara dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, hasil Pilkada juga tidak serta merta memperbaiki kondisi masyarakat di daerah. Apabila tidak ada terobosan , maka sebaiknya Pilkada diundur hingga 2021.

“Resikonya akan banyak Plt (pelaksana tugas). Tetapi, kewenangan Plt ini tidak bisa mengambil keputusan strategis di daerahnya. Jadi, jangan sampai malah jadi menggangu kepentingan masyarakat yang lebih besar,” katanya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menerbitkan Perppu untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah, jika Pilkada digelar pada 2021 agar tidak ada Plt dan kepala daerah tetap dapat mengambil keputusan stategis.

Sebab, jabatan kepala daerah itu, masa jabatannya lima tahun. Jika jabatan kepala daerah tidak diperpanjang, akan banyak Plt apabila Pilkada diundur pada 2021.

“Presiden bisa terbitkan Perppu untuk memundurkan Pilkada 2021. Dan di aturan peralihan bisa diberikan penjelasan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah mengenai kondisi khusus Covid-19. ,” katanya.

Namun, apabila Pilkada tetap dilakukan pada 9 Desember 2020, maka KPU perlu merumuskan terobosan yang efisien dan mencegah penyebaran Covid-19, seperti tidak ada kampanye tatap muka, mendatangi pemilih saat pencoblosan dan lain-lain.

“Terobosannya seperti apa itu yang harus dirumuskan KPU, saya tidak tahu. Tapi perlu ada terobosan jika Pilkada tetap digelar 2020 se-efisien mungkin dan hemat anggaran,” kata Sekjen Partai Gelora Indonesia ini.

Anis Matta dan Fahri Hamzah Kehilangan Sosok Hilmi Aminuddin

JAKARTA – Mantan Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Hilmi Aminuddin meninggal dunia Selasa (30/6/2020). Pendiri Partai Gelora Indonesia , Anis Matta dan Fahri Hamzah, merasa kehilangan sosok Hilmi, yang dinilai banyak berkontribusi kepada masyarakat.

“Selasa (30/6/2020), dengan kesedihan yang sangat mendalam saya menerima kabar wafatnya guru saya tercinta Ustaz Hilmi Aminuddin,” kata Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/6/2020).

Anis Matta, yang merupakan mantan Presiden PKS, mengatakan banyak berguru kepada Hilmi Aminuddin. Dia berharap Hilmi memperoleh tempat yang terbaik.

“Semoga Allah SWT menyelimuti beliau dengan rahmat-Nya, mengampuni dosa-dosanya, dan menerima seluruh amalnya, dan menempatkan beliau di maqam yang terpuji dan tertinggi dalam surga-Nya. Sebagian dari umur terbaik saya telah saya lalui bersama beliau dalam perjuangan dakwah dan politik, saya tumbuh dalam bimbingan dan tempaan beliau, saya berutang banyak ilmu dan budi dari beliau,” ujar Anis.

Di mata Anis Matta, Hilmi merupakan figur penting dalam politik Indonesia. Anis Matta merasa kehilangan sosok Hilmi, yang dinilai memiliki jiwa pejuang.

“Beliau merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah kebangkitan Islam politik di Indonesia yang sekarang mewarnai percaturan politik nasional. Kita semua kehilangan seorang ulama pejuang, pahlawan umat dan bangsa,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengenal sosok Hilmi sejak menjadi aktivis. Fahri merasa terpukul dengan kepergian Hilmi, yang sosoknya dikenal berpengaruh.

“Tentu kita semua merasa berduka dan kehilangan atas kepergian Bapak KH Hilmi Aminuddin. Sosok yang dalam waktu yang begitu dalam mengisi hari-hari kita dalam perjalanan. Sejak kita masih muda beliau punya semangat yang membara, menjadi bagian dari aktivis Islam dan memperjuangkan cita-cita dan nilai-nilai luhur yang kita yakini dari hari ke hari hingga dia menjelma menjadi kekuatan politik di negeri kita tercinta,” ucap Fahri.

“Perasaan kehilangan, perasaan sedih dan terpukul tentu akan ada dan itulah yang menjelaskan bahwa memang beliau adalah orang yang tidak saja berpengaruh kepada masyarakat, tapi berpengaruh kepada pribadi kita masing-masing,” imbuhnya.

Jenazah pendiri yang juga mantan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin itu dikebumikan di Desa Pagerwangi, Kabupaten Bandung Barat tak jauh dari Padepokan Madani pada Selasa (30/6/2020) malam.

Prosesi pemakaman almarhum hanya dihadiri sejumlah keluarga dengan penerapan protokol kesehatan, sementara pelayat tidak diizinkan bertakziah dan rumah duka disterilkan. Namun, Rabu (1/7/2020) ini, sudah diizinkan untuk menerima pelayat yang ingin bertakziyah.

Ustaz Hilmi Amimunddin meninggal karena sakit jantung yang diidapnya sejak lama. Sebelum meninggal dunia, Ustaz Hilmi sempat menjalani perawatan di RS Santosa, Bandung sejak Jumat (26/6/2020).

Anis Matta: Hati-hati Indonesia Sudah Masuk Tahap Negara Gagal

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Muhammad Anis Matta mewanti-wanti pemerintah mengenai dampak pandemi Covid-19 yang bisa berakibat pada negara gagal, apabila melihat perkembangan situasi nasional saat ini.

“Situasi nasional sekarang sudah menunjukkan tahap negara gagal, apa yang beliau sampaikan (Presiden Joko Widodo, red) nampak negara sudah kehilangan efektifitasnya,” kata Anis Matta menanggapi beredarnya video Presiden Jokowi memarahi para menterinya saat Rapat Kabinet pada 18 Juni 2020 di Jakarta, Senin (29/6/2020) malam.

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Zoominari politik bertajuk ‘Mengapa Negara Gagal’ yang digelar oleh Narasi Institute dan dipandu Ahmad Nur Hidayat, Senin (29/6/2020). Zoominari ini dihadiri politisi, pengamat eknonomi, pakar pendidikan dan tokoh nasional.

Mereka antara lain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dua ekonom senior Fadhil Hasan dan Aviliani, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, Guru Besar Pertanian IPB Didin S Damanhuri, mantan Ketua KEIN Andri BS Sudibyo.

Menurut Anis Matta, apabila banyak instrumen seperti yang disampaikan Presiden Jokowi tidak ada progresnya, maka efektifitas sebuah negara mulai dipertanyakan.

“Ini peringatan serius buat pemerintah, secara jujur harus dievaluasi, apakah kabinet jokowi saat ini, kabinet pesta atau kabinet kerja. Ini serius karena satu dari tiga tanda negara gagal, Indonesia sudah memasukinya,” tegas Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, ada tiga jebakan negara gagal yang harus dihindari pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin agar terhindar sebagai negara gagal, bahkan kolaps.

Jebakan pertama adalah kapasitas, khususnya leadership (kepemimpinan) nasional. Jebakan kedua mengenai keamanan dimana terjadinya kontraksi antara kebebasan domokrasi versus pengendalian sosial ( kontrol negara terhadap publik ).

“Jebakan ketiga adalah jebakan legitimasi publik dan koalisi partai pemerintah yang sudah nampak mulai menyelamatkan diri masing-masing,” tandas Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Anis Matta berharap Presiden Jokowi membuat tiga klaster untuk mengatasi jebakan negara gagal saat ini, agar krisis berlarut bisa diatasi tidak hanya sekedar melakukan reshuffle kabinet.

Yakni klaster ilmuwan atau para saintis terbaik bangsa agar pemerintah bisa memahami krisis pandemi Covid-19 ini secara mendalam dan tepat. Lalu, klaster public service khususnya sektor kesehatan, sektor sosial, sektor pendidikan dan ekonomi. Kemudian, terakhir klaster geopolitik.

“Ketiga klaster ini masih minim mendapat penanganan oleh pemerintah, bahkan kalau saya melihat strategi geopolitik kita nampak tidak punya arah,” ujar Anis Matta.

Ekonom Indef Fadhil Hasan mengungkapkan, ekonomi Indonesia saat ini memasuki resesi, dimana pertumbuhan ekonomi sudah dibawah minus.

“Pengangguran sekarang sudah diatas 13 juta atau lebih dari 10 persen. Hal ini perlu diwaspadai pemerintah,” ungkap Fadhil.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai APBN saat ini sedang ‘sekarat’, karena roda pemerintahan tidak bisa berjalan tanpa ditopang dengan utang. Tahun depan diperkirakan utang Indonesia akan melejit menjadi 40 persen dari PDB.

“Jadi roda pemerintahan tidak bisa berjalan kalau tidak ditopang oleh utang,” tandas Fuad Bawazier.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap agar Presiden Jokowi tidak mengeluh di depan publik, karena akan menimbulkan respon yang beragam, baik yang pro maupun kontra.

“Jadi jangan suka mengeluh di depan menteri, pidato itu bisa bermata dua, bisa menunjukan national leadership kita memang lemah,” kata Fadli.