Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi nasional.
Ia pun menilai kalau Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto-lah yang dapat menjadi tokoh rekonsilasi nasional dibandingkan calon presiden (Capres) lainnya seperti yang terjadi di banyak negara.
“Semangat pada persatuan bangsa, jadi modal penting yang dimiliki Prabowo Subianto untuk bertarung pada Pilpres 2024,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (22/7/2023).
Menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini merupakan tokoh sabar dan ikhlas dengan segala macam tuduhan yang pernah dilakukan kepadanya dalam 25 tahun terakhir. Tapi sekarang semua mulai berubah.
“Sebagai contoh, masuknya Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto, menunjukan bahwa adanya niatan untuk menghentikan kecurigaan dan fitnah kepada Prabowo seperti selama ini ,” kata Fahri.
Bahkan, calon Legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini, menyamakan jalan politik Prabowo Subianto dengan Anwar Ibrahim yang kini menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia dan Nelson Mandela dari Afrika Selatan.
Anwar Ibrahim, dalam perjalanannya menuju pucuk kepemimpinan di Malaysia sebagai Perdana Menteri, dijegal dengan berbagai tuduhan.
“Ia (Anwar Ibrahim) kemudian dihukum penjara selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, yang juga pernah menjadi mentornya,” kata Fahri.
Sementara terkait kemiripan dengan Nelson Mandela, kata Fahri, karena Prabowo termasuk orang yang disalah pahami dan terus menerus untuk coba disingkirkan dari politik, sehingga dia membangun politiknya sendiri.
“Dan sekarang ini, waktunya dia untuk dipilih karena dia memiliki memori sejarah yang kuat tentang politik Indonesia, sehingga menjadi modal dia melakukan rekonsiliasi,” demikian Fahri Hamzah.
Partaigelora – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, tahun 2024 adalah waktunya bagi Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa Indonesia.
Sebab, tingkat akseptabilitas atau penerimaan terhadap Prabowo semakin meluas. Hal ini menandakan banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat.
Kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Sehingga berpotensi memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil survei beberapa lembaga survei terkait potensi Prabowo memenangi Pilpres 2024 belum lama ini.
Menurut Fahri, khususnya para intelektual cendekiawan termasuk aktivis memang sudah waktunya untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).
“Harus ada waktu bagi kita semua untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional. Kita tidak perlu lagi memberikan atau melayani gagasan-gagasan untuk saling melemahkan dan bertengkar tentang soal-soal yang tidak ada dasarnya dan tidak ada ujung pangkalnya,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).
Oleh sebab itu, lanjut Fahri, para aktivis, cendekiawan, intelektual, kyai, ulama para tokoh agama sekarang ini, mulai bersatu untuk mengatakan bahwa memang inilah waktunya Prabowo untuk memimpin konsolidasi dan persatuan.
“Dan saya kira, orang-orang seperti Budiman Sudjatmiko telah sampai pada pikiran seperti itu, yang saya kira akan terus-menerus menjadi arus yang besar di tengah situasi dunia yang tidak lagi menguntungkan bagi ekosistem pertumbuhan,” ujarnya.
Pemikiran seluruh elemen masyarakat tentang Indonesia sebagai negara dan sebagai kekuatan baru, dengan persatuan dan konsolidasi nasional, bisa didapatkan di hari-hari kedepan, demikian tegas calon legislatif (caleg) Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengatakan Prabowo Subianto merupakan capres potensial pada Pilpres 2024 2024 mendatang. Menurutnya, Menhan memiliki tingkat akseptabilitas yang semakin meluas.
“Tak hanya tingkat akseptabilitas, banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat, mengindikasikan Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Semakin banyak dukungan pada Pak Prabowo, seperti Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko menunjukkan bahwa tingkat ‘akseptabilitas’ dari Prabowo sebagai Capres 2024 semakin meluas,” kata Igor, Kamis (20/7/2023)..
Igor melanjutkan, dukungan kepada Prabowo tak hanya ada di kalangan akar rumput relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, tapi juga dukungan kepada menteri andalan dan terbaik Presiden Jokowi itu mulai diberikan dari para aktivis 98, mulai dari Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko.
“Tidak saja di akar rumput relawan Jokowi, tetapi juga meluas di kalangan para aktivis mulai dari Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko. Bahkan, ukungan yang paling mengejutkan tentu datang dari para kader partai PDI Perjuangan yang belakangan ini seperti memiliki kesan kuat mendukung dan memuji Prabowo. Hal itu tentunya, semakin menguatkan bahwa Prabowo memang capres potensial pada Pilpres 2024,” pungkasnya.
Sementara hasil survei yang dikeluarkan oleh Indonesia Network Election Survey (INES) periode 18-30 Juni 2023 lalu, Prabowo memiliki tingkat akseptabilitas tertinggi, yakni sebesar 81,7 persen, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan raihan akseptabilitas sebesar 60,8 persen.
Kemudian, pada posisi berikutnya ada Airlangga Hartarto dengan angka akseptabilitas sebesar 59,8 persen dan Anies Baswedan yang hanya meraup akseptabilitas sebesar 47,9 persen.
Partaigelora.id – Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran dengan predikat cumlaude Deddy Mizwar (Demiz) yang juga Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengatakan, spirit hijrah telah mengajarkan kepada Umat Islam, bagaimana cara menghindari praktik politik kotor dalam memilih seorang pemimpin.
“Jadi sebenarnya peristiwa hijrah ini, bukan saja untuk menghindari pembunuhan Rasulullah SAW dari kaum Quraish. Tapi sebuah bentuk ketaatan awal dari Rasulullah kepada Allah SWT, bahwa Allah SWT memiliki grand desain mengenai sebuah negara besar,” Deddy Mizwar, Rabu (19/7/2023) petang.
Hal itu disampaikan Deddy Mizwar saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Tahun Baru Islam: Spirit Revolusi Hijrah dari Politik Kotor’ Rabu (19/7/2023) yang ditayangkan secara live di kanal YouTube Gelora TV.
Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Dr Raihan Iskandar ini juga dihadiri Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) sekaligus anggota KPU 2002-2007 Chusnul Mar’iyah dan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis, Jawa Barat (Jabar) KH. Nonop Hanafi.
Menurut Demiz, dengan mematuhi ketaatan kepada Allah SWT, Rasulullah SAW akhirnya terhindar dari praktik kotor kaum Quraish. Di Madinah, Rasulullah SAW akhirnya berhasil membangun kekuatan dan menjadi negara besar di luar Mekkah, yang kekuasaannya kita kenal luas hingga ke Eropa.
“Lalu, bagaimana dengan situasi demokrasi di Indonesia, apakah kita mungkin menghidari politik kotor di Pilpres 2024. Allah SWT itu sudah memiliki grand desain dan calon pemimpin kita itu, sudah ada namanya di Lauhul Mahfudz,” katanya.
Pemeran Jenderal Naga Bonar ini menilai pentingnya sebuah kesadaran dari para kandidat yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 agar menjadikan spirit hijrah tersebut, sebagai spirit untuk melakukan revolusi dari upaya politik kotor.
“Kepemimpinan itu, sebuah amanah dan sebuah ketentuan Allah SWY yang dimana pemimpin kita sudah ada di Lauhul Mahfudz. Kesadaran atas ketaatan ini, yang akan melahirkan pemimpin yang adil dalam membangun bangsanya. Kalau spririt hijrah ini, tidak ada, bisa kacau bangsa dan negara kita,” tegas Demiz.
Demiz berpandangan, bahwa kekuasaan pada dasarnya mengantarkan seorang pemimpin itu masuk neraka, jika menjadi pemimpin yang tidak amanah. Namun, ketika dia menjadi pemimpin yang adil, pemimpin tersebutlah yang pertama kali akan membuka pintu surga.
“Kalau kekuasan hanya sekedar memilih pemimpin tanpa spirit hijrah, apakah itu memilih Presiden atau memilih wakil rakyat, tujuannya itu adalah ketaatan kepada kepada Allah SWT. Salah satu ketaatan itu, adalah menghidari praktik politik kotor,” ujar mantan Wakil Gubernur Jabar ini.
Demiz mengingatkan, agar bakal calon presiden (bacapres) yang ada saat ini, jangan coba-coba untuk menjadi pemimpin sebuah negara, apabila tidak memiliki spirit hijrah seperti yang diajarkan Islam.
“Pintu surga pertama kali dibuka itu, bukan untuk ulama, tetapi untuk pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya tidak adil dan tidak memiliki spirit hijrah, mungkin pemilihnya juga akan keseret juga, masuk neraka bersama-sama,” paparnya.
Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekraf DPN Partai Gelora ini lantas mencontohkan proses pemilihan Umar Bin Khotob sebagai Khalifah. Dimana semua sahabat mendorong Umar menjadi pemimpin, karena dianggap lebih baik dari yang lain.
“Karena semua sahabat ini tahu beratnya amanah yang akan ditanggung sebagai pemimpin, karena dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Kekuasaan itu, hakekatnya memperluas lahan ibadah kita, menyebabkan kita masuk surga atau neraka,” katanya.
Ia menambahkan, kesadaran melakukan ketaatan kepada Allah SWT, ini yang harus ada pada para bacapres, jika ingin menjadi pemimpin. Sebab, proses pemilihan yang kotor, akan menghasilkan pemimpin yang kotor dan akan berdampak tidak baik kepada rakyatnya.
“Jadi Pilpres 2024 ini akan menjadi cerminan atau petunjuk dari seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya yang dihasilkan buruk, pemilihnya atau rakyat pun buruk. Karena itu, spirit revolusi hijrah dari politik kotor harus ditanamkan dalam dirinya para capres kita yang ingin menjadi pemimpin,” pungkas Demiz.
Pemilu Halal
Sementara itu, Pengamat Politik UI Chusnul Mar’iyah mendorong Partai Gelora untuk menghadirkan ‘Pemilu Halal’ dalam Pemilu 2024. Dalam konteks Pemilu, bisa dimaknai bahwa hijrah itu dari perang senjata perang suara.
“Dalam perang suara, inilah terjadi perang keuangan atau finansial. Padahal yang perlu kita pahami dalam sejarah mempertahankan kedaulatan NKRI itu, bukan perang finansial, tapi perang ideologi” kata Chusnul.
Sebagai seorang political scientists, kata Chusnul, Partai Gelora adalah partai yang selalu mengedapankan, agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Agama tidak boleh dipinggirkan, karena agama memiliki nilai dalam menjaga moralitas.
“Kalau kita bicara ‘why election integrity maters’ seperti dalam paper saya, bahwa agama itu membawa hijrah tentang value atau nilai. Untuk apa anda berkuasa, jika demokrasi ditentukan elite, rakyat dipaksa memilih dari bos yang satu ke bos yang lain,” katanya.
Anggota KPU RI 2002-2007 mengatakan, dalam setiap memberikan Bimtek, ia selalu ditanya, bahwa modal sosial dan kapital itu, akan selalu menjadi pemenang dalam memilih Presiden maupun Anggota Legislatif.
“Mereka selalu percaya duit, duit dan duit yang akan menjadi pemenang. Tapi anda lupa, dari 7.000 caleg misalnya, yang menang itu hanya 575 sampai 580 caleg, apakah mereka nggak pakai duit, pakai duit juga, tapi kalah juga. Sekarang ini bagaimana Pemilu itu menjadi barakah semua harus diawasi, termasuk lembaga survei dan media, karena jadi bagian dari itu,” ujarnya.
Chusnul menilai pentingnya rekuitmen terhadap orang-orang yang akan dipilih sebagi pemimpin, karena sistem Pemilu kita itu meski menggunakan Sistem Pemilu Terbuka, tetapi diwarnai dengan aksi tipu-tipu muslihat.
“Karena itu, mari kita bangun Pemilu kita ini dengan semangat hijrah tadi, Pemilu yang halal. Makanya saya pusing, kalau ada yang pakai ilmu fiqih itu mengatakan, money politic itu tidak apa-apa, karena membeli kebenaran,” katanya.
Sebab, oligarki kekuasan itu, ungkap Chusnul, sudah merancang kekuasaannya agar tetap bertahan mulai dari kekuasan Presiden, kekuasaan politik hingga kekuasaan ekonomi.
“Hasilnya, dampaknya itu ada UU Pendidikan, kesehatan, cipta kerja, industri, kepemilihan tanah, sampai masalah utang dikuasai semua oleh oligarki. Bahkan oligarki ini juga menggunakan DPT sampai hari H dan pengangkatan Anggota KPU-KPU daerah sebagai modal untuk mencurangi Pemilu,” ungkapnya. .
Karena itu, dengan Pemilu Halal yang tidak mengeluarkan agama dari politik dalam menentukan kepemimpinan nasional, bukan didasarkan pada elektablitas yang dibuat oleh lembaga survei, moralitas calon pemimpin akan terjaga.
“Tapi yang utama adalah moraitas. Bagaimana track record, moralitas dia, etika dia, punya kepedulian terhadap kedaulatan dan permasalahan bangsa ngga dia. Jangan hanya dipuja-puji saja, tapi anda tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dibalik itu semua,” jelas Chusnul.
Pemimpin amanah itu, menurut pengajar FISIP UI ini, adalah pemimpin yang akan menjemput kemenangan di Pilpres 2024 sesuai dengan qada dan qadar, sesuai dengan sila pertama Pancasila, berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Kalau kita percaya Allah SWT yang memegang kekuasan, Allah yang memberikan kepada siapa kekuasaan itu, bahkan Allah juga yang akan mencabut kekuasan itu. Allah juga akan memuliakan, siapa yang dihendaki atau dihinakan. Oleh karena itu, saya ajak kawan-kawan Gelora, dengan semangat bergelora menghadirkan Pemilu Halal. Mudah-mudahan, dapat berkuasa dengan kategori dimuliakan,” tegas Chusnul.
Chusnul berharap agar para elite politik dan nasional perlu memikirkan kembali mengenai pemikiran para pendiri bangsa dalam pemilihan Presiden lebih memilih di MPR, daripada memilih secara langsung.
Karena pemilih langsung itu, merupakan perwujudkan demokrasi liberal, sementara memilih Presiden di MPR itu, perwujudan demokrasi Pancasila.
“Dalam konteks ini diskursus-diskursus seperti ini harus terus dikembangkan untuk mencari model yang kita praktekkan, apalah instrumen demokrasi Liberal atau demokrasi Pancasila,” tandasnya.
Secara khusus, Chusnul Mariyah mendorong Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Mereka akan menjadi pemimpin yang amanah seusai dengan kriteria yang telah disampaikannya.
“Kalau di mana-mana, Prabowo nyari-nyari cawapres, saya katakan sudah ketemu. Saya katakan langsung kepada adinda saya, Fahri Hamzah saat bertemu. Kenapa nggak elu saja sih jadi cawapresnya Prabowo. Ini pendapat saya, tapi mudah-mudahan beliau sudah bekerja,” pungkasnya.
Sedangkan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis KH Nonop Hanafi meminta semua pihak tidak boleh berputus asa dalam menentukan pemimpin untuk masa depan bangsa Indonesia saat hajatan politik lima tahunan.
“Kita tidak boleh pernah putus asa, karena pada akhirnya akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Saya berharap tidak ada politisasi, dan terus bangkit agar kita menemukan pemimpin yang ideal,” kata KH Nonop Hanafi.
Spirit hijrah, kata KH Nonop Hanafi, bisa menjadi perangkat hijrah Indonesia untuk melahirkan pemimpin kelas dunia di Pemilu 2024.
“Sprit hijrah itu berkorelasi dalam upaya menentukan pemimpin, bagaimana kita membangun politik bersih dan meninggalkan politik kotor,” katanya.
Menurut dia, politik kotor terbukti telah menyebabkan polarisasi, pembelahan di tengah masyarakat dan ancaman disintegrasi bangsa pada Pemilu sebelumnya.
“Hijrah itu spiritnya kita harus keluar dari politik kotor menjadi politik bersih agar kita mendapatkan pemimpin ideal. Karena itu, perlunya kita memberikan pendidikan politik di tengah situasi sekarang kepada masyarakat,” pungkas KH Nonop Hanafi.
Partaigelora.id – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rico Marbun mengatakan, Partai Gelora optimis lolos ke Senayan dan mendapatkan perolehan suara minimal 4 persen di Pemilu 2024.
“Partai Gelora yakin bisa masuk ke dalam Gedung DPR, targetnya sih tidak tinggi-tinggi yang penting lolos PT aja. Jadi salah satu cara kami untuk menang adalah menjadikan setiap tahapan dari proses Pemilu ini, itu bagian dari pemenangan,” kata Rico Marbun di Jakarta, Kamis (13/7/2023) sore.
Hal itu disampaikan Rico Marbun saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Strategi Partai Politik Berebut Kursi Parlemen’ di Media Center DPR RI, Senayan.
Diskusi juga dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, Anggota DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, Ketum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika, serta Pengamat Politik Bawono Kumoro.
Menurut Rico, pendirian Partai Gelora bukan didirikan untuk membalas atau mengurangi partai tertentu di Senayan. Namun, untuk menguji apakah narasi Partai Gelora yang ditawarkan ke publik di terima atau tidak.
“Partai Gelora ini tidak didirikan, karena merasa sebel dengan entitas politik tertentu. Kami mendirikan partai ini tidak untuk membalas pihak-pihak tertentu atau mengurangi partai-partai tertentu. Tapi kalau misalnya, nanti kita dapat 4 terus ada yang dapat 3,9 atau nanti kita dapat 4 terus ada yang dapat 3,8 ya jangan disalahin kita,” kata Ketua Bapilu Partai Gelora ini.
Rico menegaskan, pendirian Partai Gelora tidak hanya sekedar ikut pemilu dan kemudian kalah dalam konstestasi. Tetapi, target Partai Gelora sangat jelas, yakni memenangi Pemilu 2024 dan masuk DPR dengan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary treshold).
“Seperti kata Pak Anis Matta (Ketua Umum Partai Gelora), bahwa kalau kita tidak bisa buat partai politik dengan cara yang benar, kalau kita tidak bisa rekrut pengurus, kalau orang tidak percaya dengan apa yang kita katakan,ngapain kita buat partai politik. Kan kita buat partai politik mau menang, mau masuk DPR RI. Ngapain kalau cuma jadi aja, lalu ikut pemilu dan kalah. Partai Gelora bukan seperti itu,” ujar Rico.
Rico menyadari, bahwa berbagai persyaratan yang dibebankan kepada partai-partai baru sangat berat, dan hampir tidak memberikan nafas untuk kehidupan partai baru.
“Tetapi Partai Gelora mulai yakin, bahwa memang ide yang kami tawarkan, yang kami lontarkan itu memang bisa diterima oleh publik. Terbukti banyak kader yang bersedia rumah dan kantornya dijadikan kantor partai. Orang juga berbondong-bondong mau jadi pengurus dan berbondong-bondong mau jadi caleg,” katanya.
Ketua Bapilu DPN Partai Gelora ini mengatakan, keyakinan Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 lolos ke Senayan, didasari pada konsep Party ID yang dianut oleh partai politik (parpol) tertentu, tidak pernah lebih mendapatkan 20 persen suara dalam setiap Pemilu.
“Kenapa Party ID itu, selalu angkanya enggak pernah lebih dari 20% ya begitu ya, itu sudah di total-total. Artinya tingkat loyalitas atau perpindahan dari satu pemilih dari satu partai ke partai lain, itu selalu terbuka. Itulah kenapa, kita melihat secara angka dari pemilu ke pemilu, itu pemilih-pemilih terutama peringkat-peringkat tiga sampai seterusnya di bawahnya, itu kan berubah-ubah,” jelasnya.
Karena itu, kata Rico Marbun, ketika ada lembaga survei yang menempatkan parpol tertentu dalam daftar peringkat partai yang lolos ke Senayan, dan memenuhi PT 4 persen, dipastikan hal itu merupakan pesanan pihak tertentu.
Rico menambahkan, lebih dari 50 persen pemilih itu sebenarnya memilihnya dekat-dekat waktu Pemilu. Para pemilih masih melihat situasi, apakah ada partai yang bisa mewujudkan harapan mereka di tengah ketidakpastian situasi global saat ini.
“Jadi kenapa kok di tengah semua angka-angka yang kita baca itu memberi peluang. Ini tentang situasi ekonomi kita, orang masih ingin mencari harapan atau berlabuh ke sesuatu yang baru,” pungkas Rico Marbun.
Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengundang partai politik (parpol) untuk menyampaikan proposal mengenai pandangannnya tentang masa depan umat manusia dan agama.
Hal ini penting untuk menjawab problem-problem bangsa saat ini di tengah tren penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kian marak di Indonesia.
“Fisiknya, manusia itu sudah dicoba diganti dengan robot. Sekarang ini, pikiran manusia atau akal manusia, coba diganti artificial intelligence. Lalu, Bagaimana nasib the next generation, manusia yang akan datang,” kata Fahri, Rabu (12/7/2023) sore.
Pernyataan Fahri itu disampaikan saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Articial Intelegence: Ancaman atau Peluang? yang digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV.
Diskusi ini dihadiri Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Dr. Trina Fizzanty, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahadiansyah dan Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Hudzaifah Muhibullah.
Fahri menilai AI bisa menjadi pintu bagi kelahiran agama baru yang akan membuat kitab sucinya sendiri.
“Saya kira percakapan soal AI ini juga harus menjadi perhatian para agamawan. Makin lama makin mengkwatirkan, karena dia semakin mirip manusia. Dalam perspektif agama ini seperti Tuhan menciptakan manusia,” katanya.
Kehadiran AI ini, kata Fahri, seperti mengingatkan memori dialog penciptaan manusia yang dikwatirkan malaikat kepada Tuhan, bahwa manusia akan membuat kerusakan di bumi. Tetapi, kemudian Tuhan menjawab lebih mengetahui mengenai misteri ini.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, bahwa kehadiran AI kelihatannya semakin mempermudah pekerjaan manusia dalam segala hal. Namun sebaliknya, justru ada disrupsi teknologi dan bahaya besar yang akan mengancam umat manusia.
“Kalau berkenan BRIN bisa mengundang kita untuk menyampaikan pandangan masa depan umat manusia atau masa depan agama. Partai Gelora akan memaparkan proposal konprehensif untuk menjawab problem-problem ini,” katanya.
Menurut Fahri, kehadiran parpol di BRIN untuk menyampaikan pandangannya tentang masa depan dapat menjawab mengenai kegamangan dan kegelisaan secara umum tentang masa depan kita dan umat manusia.
“Dan di kita ini, kita punya kontra naratif yang sangat banyak. Kita ini masih mengadu domba antara agama dan sains. Kita masih bertengkar antara budaya dengan pengetahuan, akibatnya antara peneliti dan politisi tidak mantap dalam meletakkan pilar-pilar inti peradaban,” katanya.
Karena itu, hal-hal seperti ini harus diselesaikan, apakah sains dibawa komando negara atau tidak. Sehingga para peneliti atau akademisi yang memiliki riset tidak terus di belakang layar, harus ada keberanian untuk tampil ke depan.
“Sekarang kita tidak punya mekanisme untuk menginterversi public education yang baik. Dan saya kira ini PR temen-temen BRIN. Lembaga pendidikan dan universitas harus memfasilitasi percakapan mengenai AI ini,” kata calon legislatif daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dari Partai Gelora ini.
Dengan memahami kemajuan teknologi terbaru ini, lanjut Fahri, menjadi kesempatan Indonesia untuk mendaur ulang literasi bangsa kita, sehingga memiliki kesadaran sainstifik.
“Sehingga kita betul-betul bisa tumbuh menjadi bangsa yang punya kapasitas dalam menghadapi masa depan. Ini adalah proyek besar Partai Gelora, membuat revolusi pendidikan. Kita perlu kerjasama dengan para akademisi untuk berani mengambil tanggung jawab dan tantangan-tantangan masa depan,” katanya.
Fahri menegaskan, hilangnya pekerjaan-pekerjan rutin manusia yang akan digantikan robot dan jiwanya diganti AI pada masa akan datang harus segera diantisipasi negara.
“Negara harus lebih cepat punya antisipasi terhadap perkembangan seperti ini. Bangsa Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi konsumen bagi perkembangan seperti ini,” katanya.
Perkembangan ini, lanjutnya, juga harus menjadi percakapan serius antara pejabat dan politisi agar masyarakat tidak cemas, serta menjadikanya sebagai peluang untuk memperbaiki masa depan kita.
“Artificial intelligence yang dibuat manusia harus menjadi peluang kita untuk memperbaiki masa depan kita. Harusnya digunakan untuk merevisi begitu banyak kerusakan yang dibuat oleh manusia, bukan untuk menambah kerusakan baru di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Ancaman dan Peluang
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Dr. Trina Fizzanty mengatakan, perkembangan AI sekarang menjadi tantangan bagi para ilmuwan. Perbincangan soal ini menjadi hangat, karena yang dibicarakan mengenai ancaman dan peluang
“Di bidang pendidikan dan manajemen waktu, munculnya teknologi ini sangat membantu. Sehingga semua negara saling kejar-kejaran dalam dalam mengembangkan teknologi ini,” kata Trina.
Di Indonesia sendiri, kata Trina, penggunaan AI baru sebatas untuk pendidikan online untuk mempermudah para siswa atau mahasiswa.
“Tetapi pemanfaatan AI ini perlu memperhatikan aspek kemanusiaannya seperti etik, bahkan nilai-nilai karakter Pancasila menjadi bahasan riset kami. Karena nanti akan ada pergeseran nilai dari tadinya produktif, menjadikan kurang produktif dengan adanya perkembangan teknologi,” ujarnya.
BRIN berpandangan jika berbicara peluang maka, penggunaan AI ini harus dibarengi dengan pembelajaran berbasis karakter dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat.
“BRIN khawatir, bahwa ini akan menyebabkan persoalan tentang etika, sehingga bisa menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau kita bicara ancaman atau peluang, pada intinya sebenarnya soal kode etik. Disinilah perlunya kita regulasi-regulasi untuk mengantipasinya,” kata Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN ini.
Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah belum memiliki aturan yang jelas mengenai penggunaan AI dari segi undang-undang, maupun aturan perundang-undangan lainnya.
“Sehingga kalau ada pengaduan-pengaduan selama ini yang terkait penggunaan AI, kebanyakan akhirnya masuk angin. Aduan masalah penggusuran, kemacetan, banjir dan lain-lain akhirnya tidak berjalan efektif,” kata Trubus.
Kebijakan yang diterapkan pemerintah, lanjut Trubus, harus bertanggungjawab sebagai bentuk inovasi, sehingga tidak menjadi beban masyarakat dan menimbulkan persoalan baru.
“Di pendidikan, penggunaan AI justru akan membuat mahasiswa semakin malas dengan adanya peluang untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah dirinya,” paparnya.
Trubus menilai masyarakat Indonesia belum siap menggunakan AI, karena sebagian besar masyarakatnya masih di kategorikan menengah terdidik, kalah jauh dengan masyarakat di Amerika, Rusia atau Jepang.
“Masyarakat kita belum siap menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis AI ini. Aplikasi-aplikasi yang ada banyak yang tidak digunakan. Dari riset kita misalnya, masyarakat yang akan membeli minyak goreng Rp 14.000 harus menggunakan aplikasi, itu tidak digunakan karena kesulitan. Masyarakat kita sebagian masih dikategorikan menengah terdidik,” katanya.
Trubus menilai penggunaan AI agar tepat sasaran sebaiknya digunakan untuk mencegah penyimpangan administrasi yang menimbulkan praktik-praktik korupsi.
“Kecerdasan buatan ini sangat tepat digunakan untuk penyaluran bansos agar tepat sasaran, sehingga keberadaan teknologi bisa bermanfaat bagi masyarakat, mencegah penyimpangan administrasi dan praktik-praktik korupsi,” katanya.
Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Hudzaifah Muhibullah menambahkan, kehadiran AI ini seperti pisau bermata dua, tergantung siapa yang menggunakan bisa menjadi peluang atau ancaman.
“Ibarat pisau buat masak saja, itu bisa menjadi ancaman kalau yang memegang pisau itu adalah penjahat. Jadi ancaman itu timbul dari siapa yang menggunakan, bisa fatal akibatnya. Tapi kalau istilahnya peluang, itu begitu besar terutama bagi anak muda seperti saya yang sedang merintis usaha,” kata Hudzaifah.
Udef sapaan akrab Hudzaifah Muhibullah menegaskan, dampak penggunaan AI sangat besar bisa menghapus peradaban manusia, karena itu orang-orang seperti Elon Mask, Bill Gates dan lain-lain sebenarnya menyesal telah mengembangkan AI ini.
“AI ini bisa memusnahkan manusia, dalam bidang militer bisa digunakan untuk peperangan persaingan global. Peperangan menggunakan AI sangat berbahaya, bisa kita tonton di film terbaru Tom Cruise, Mission Impossible 7, itu lawannya AI,” katanya.
Selain itu, kata Udef, kehadiran AI juga menghilangan banyak pekerjaan dan menciptakan pengangguran. “Kekhawatiran generasi muda pada umumnya, takut kehilangan lapangan pekerjaan ke depannya,” pungkas Udef.
Di akhir acara diskusi, dilakukan demonstrasi penggunaan teknologi AI, dimana Ketua Bidang Rekuitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan yang bertindak sebagai host memberikan pertanyaan kepada Miss AI Gelora mengenai peran partai politik baru seperti Partai Gelora dalam memberikan usulan kebijakan agar AI lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Miss AI Gelora pun memberikan jawaban tentang peran parpol baru dalam mempengaruhi kebijakan tentang pemanfaatan AI bagi negara.
Dalam era digital, menurut Miss AI Gelora, yang terus berkembang terus menjadi topik yang relevan dalam kebijakan negara.
“Kesimpulan partai politik baru punya peran signifikan terhadap kebijakan pemanfaatan untuk masyarakat,” kata Miss AI Gelora.
Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, akan terjadi lima kejutan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang tidak prediksi sebelumnya.
Hal itu akibat adanya benturan peristiwa politik dan kepentingan, sehingga akan menimbulkan banyak anomali-anomali atau pengecualian yang terjadi.
“Ini sebenarnya, adalah satu peristiwa benturan politik dan benturan kepentingan yang membuat terjadinya sumber-sumber kejutan. Saya katakan, akan ada lima kejutan di Pilpres 2024,” kata Anis Matta dalam keterangan, Senin (10/7/2023).
Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #4 yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (10/7/2023), dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar.
Program ‘Anis Matta Menjawab’ adalah program yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan dari para nitizen seputar Partai Gelora dan situasi perpolitikan terkini.
Menurut Anis Matta, lima kejutan itu adalah endorsement Presiden Joko Widodo (Jokowi), format koalisi tidak jelas, endorsement aktor nonpolitik, dirty job (pekerjaan kotor) dan takdir.
Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, para kandidat calon presiden (capres) sekarang sedang memperebutkan endorsement Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi masih akan menjadi Presiden RI saat Pemilu 2024 digelar pada 14 Pebruari 2024.
“Pak Jokowi masih menjadi Presiden pada tanggal 14 Februari 2024. Karena itu, powernya masih terlalu besar dan masih sangat berpengaruh bagi siapapun. Kita lihat capres-capres ini sama-sama memperebutkan endorsement Pak Jokowi,” katanya.
Sedangkan mengenai format koalisi, kata Anis Matta, belum jelasnya koalisi sekarang akan membuat setiap partai politik (parpol) bertarung bebas (free fight), karena tidak ada pemain yang dominan dan berujung pada keputusan elite ‘sepakat untuk tidak sepakat’.
“Lambatnya pergerakan koalisi ini, menyebabkan peristiwa politik menjadi slow flowing (mengalir lambat) menuju fast flowing (mengalir cepat). Begitu mengalir deras akan ada dalam satu putaran yang menciptakan peristiwa yang tidak terkendali,” katanya.
Sementara menyangkut endorsement aktor nonpolitik, lanjut Anis Matta, juga diperebutkan oleh para capres selain endorsment dari Presiden Jokowi, karena dukungannya sangat penting.
“Pengertian aktor nonpolitik ini dia tidak langsung sebagai pemain politik ini, tapi punya pengaruh. Ini masih belum kelihatan jelas, karena koalisinya belum final. Disini ada bohir, TNI/Polri, aparat intelejen, atau dukungan negara lain dan lain-lain,” katanya.
Dari tiga fakor tersebut, menurut Anis Matta, akan banyak menimbulkan anomali-anomali yang outputnya tidak bisa diduga, bahkan bisa menciptakan ledakan krisis apabila yang mengendorse kepentingan tidak terpenuhi.
“Nah, aktor politik dan nonpolitik itu, nantinya akan memberikan rekomendasi. Tapi sebenarnya lebih besar yang mana pengaruhnya, apakah aktor politik dan nonpolitik, tapi terlepas dari itu semua, kita mesti siap untuk menyiapkan menghadapi kejutan-kejutan itu,” katanya.
Peristiwa anomali yang akan terjadi, misalnya akan ada empat capres, bukan tiga capres atau dua capres di Pilpres 2024. Contoh lain dari anomali yang bisa juga terjadi di Pilpres 2024 adalah terpilinya orang seperti Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden tahun 1999, KH Ma’ruf Amin sebagai Wapres 2019 atau Taufik Keimas sebagai Ketua MPR 2009-2014.
Selanjutnya, terkait kejutan keempat akibat keputusan elite yang memilih keputusan sepakat untuk tidak sepakat, maka pertarungan di Pilpres 2024 diprediksi akan brutal seperti pada Pilpres 2014 lalu.
“Karena tarung bebas ini, maka salah satu faktor kemenangan yang sangat penting adalah penggunaan pekerja kotor (dirty job). Akan ada penggunaan kasus-kasus yang berkaitan dengan moral seperti kasus korupsi dan lain-lain,” katanya.
Penggunaan dirty job ini, tegas Anis Matta, tidak ada kaitannya dengan upaya penjegalan terhadap capres tertentu, tapi murni penegakan kasus hukum yang melibatkan yang bersangkutan. Hal ini biasa terjadi, dan digunakan juga di Pilpres Amerika Serikat.
“Penggunaan dirty job ini akan dominan, menjadi pintu masuk dalam permainan ini. Bukan menciptakan dosa, tapi dosanya sudah ada, dikapitalisasi. Orang ini punya dosa, tapi ditabung dan pada waktu tertentu akan digunakan. Ini juga akan menjadi kejutan di Pilpres 2024,” tegasnya.
Terakhir kejutan kelima, kata Anis Matta, adalah takdir dari Allah SWT. Sebagai orang yang beriman, ia percaya bahwa Presiden RI 2024 sudah ada dan telah di catatkan di Lauhul Mahfudz.
Karena itu, meskipun ada dua capres yang berdoa di Baituillah, Kabah pada musim haji 1444 H/2023 ini, sementara satu capres lagi tidak pergi haji, tapi nama Presiden RI 2024 sebenarnya sudah ada.
“Semua capres sekarang sedang menjemput takdir. Kemarin anda melihat ada dua capres ini, pergi haji kan dua-duanya berdoa atau capres doa yang tidak pergi haji. Kita tidak tahu doa capres mana yang didengar, karena belum dapat bocoran takdir, tapi yang pasti nama Presiden ini sudah ada auhul Mahfudz. Di Islam doa itu yang bisa mengubah takdir, tapi doa yang mana dikabulkan, kita tidak tahu, karena semua berdoa,” pungkasnya.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta para tokoh dan pemimpin partai politik (parpol) yang akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai.
“Tidak terulang lagi polarisasi di tingkat akar rumput dan konflik elit yang bisa merambat menjadi konflik horizontal, karena nanti korbannya masyarakat, yang dirugikan juga masyarakat,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Kamis (6/7/2023).
Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Kemesraan Elite dan Otak-Atik Pilpres 2024’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Mahfuz, pesan tersebut selalu berulang-ulang disampaikan Partai Gelora saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan parpol.
Ia menilai ada fenomena untuk mengulang terjadinya polarisasi politik seperti pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.
Hal ini ditandai dengan meningkatnya tensi politik menjelang Pemilu 2024 dan munculnya friksi-friksi perpecahan elit baik di lingkaran koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
“Saya kira ini, satu hal penting untuk menjadi pemikiran bersama. Ini sering kami diskusikan dan komunikasikan, kira-kira implikasinya terhadap keseluruhan Pemilu ini seperti apa,” ujarnya.
Partai Gelora mengingatkan, bahwa dunia saat ini sedang dalam persimpangan jalan, dimana terjadi pergeseran dan perubahan tatanan global.
“Perubahan di tatanan Global memang membuat kita harus lebih hati-hati di dalam mengelola situasi politik. Jangan sampai nanti Pemilu 2024 dijadikan sebagai the last battle, perang eksistensi antar kekuatan superpower,” katanya.
Sehingga, kata Sekjen Partai Gelora ini, diperlukan arus moderasi politik untuk mengelola situasi sekarang dengan meningkatkan kesabaran dan mampu menahan diri agar tidak berkembang menjadi ledakan politik.
“Semua harus berpikir untuk kepentingan publik dan kepentingan bersama. Akar rumput jangan banyak diberi bumbu-bumbu. Bumbunya makin banyak hari demi hari, seperti suasana maju jihad saja. Bumbunya sekarang, kita orang yang terus terzalimi dan harus melawan kezaliman itu, ini perjuangan kita bla bla bla …” katanya.
Jika situasi makin memanas, maka benturan di masyarakat akan semakin kuat terjadi, sehingga moderasi dalam situasi politik diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Sebab, Pemilu 2024 sekarang di tengah persimpangan jalan dalam situasi ketidakpastian global.
‘Kalau kita salah-salah menata ini, maka kita akan masuk dalam pusaran perubahan global yang kita tahu kekuatan-kekuatan global sekarang sedang bertarung menujukkan eksistensi supremasinya,” kata mantan Ketua Komisi I DPR ini.
Mahfuz mengaku bersyukur operasi intelejen Amerika Serikat (AS) dalam Pilpres di Turki beberapa waktu lalu, gagal total dan dimenangkan Recep Tayyip Erdogan. Keterliban AS dalam operasi politik di Pilpres Turki dilakukan secara terang-terangan.
“Saya bersyukur bahwa operasi politik itu gagal, karena kalau operasi itu berhasil di Turki, maka akan membuka jalan bagi Amerika untuk beroperasi di negara yang lain, termasuk di Indonesia. Kalau sekarang, Amerika berpikir nanti dulu dong, kalau ada usulan proposal operasi di negara lain,” katanya.
Mahfuz secara tegas menyatakan menolak terhadap upaya negara lain yang akan melakukan operasi politik untuk memenangkan satu kandidat tertentu di Pilpres 2024, karena harga yang akan dibayar oleh masyarakat dan bangsa ini, sangat mahal.
“Kami di Partai Gelora akan mendukung calon pemimpin yang konsisten dengan ide moderasi ini. Dia punya peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024,” katanya.
Mahfuz berpandangan, dari ketiga capres yang sering dimunculkan lembaga survei dan media, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ada yang memang memilih DNA moderasi seperti diperjuangkan Partai Gelora.
“Dalam konteks tiga capres, Pak Ganjar diposisikan sebelah kiri, Pak Anies di sebelah kanan. Pak Prabowo kemudian secara otomotis di sebelah tengah, di center. Saya kira Pak Prabowo juga tidak mendesain itu dari awal, tapi konstelasi itu dibangun oleh lembaga survei dan media,” katanya.
“Dan sebagai kawan lama dengan Pak Prabowo, kami diskusikan juga soal moderasi ini, dengan beliau. Saya katakan bahwa Pemilu 2024 ini persimpangan jalan bagi Indonesia dan dunia. Dan Pak Prabowo sependapat dengan Partai Gelora,” pungkasnya.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mempertanyakan kemampuan pemerintah mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sebab, kelangkaan produk penting seperti minyak goreng menandakan barang keperluan lainnya bisa juga terjadi kelangkaan.
“Inikan kalau minyak goreng saja terjadi (kelangkaan, red), kemungkinan terjadi juga di produk lain,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk ‘Minyak Goreng Langka, Ada Apa?’, Rabu (16/2/2022) petang.
Fahri menilai kelangkaan minyak goreng terjadi akibat kurangnya antisipasi dari pemerintah. Seharusnya, kata dia, pemerintah melibatkan Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
“Pemerintah kita melalui BUMN yang bernama Bulog itu disiapkan untuk melakukan kesigapan pangan secara nasional,” katanya.
Selain itu, Fahri menyarankan pemerintah membuat suatu regulasi yang kuat terkait dengan kebutuhan pokok dalam negeri.
“Pemerintah harus meramu keputusan agar kita memiliki daya tahan yang kuat dari sektor pangan terutama barang-barang konsumsi yang strategis ini. Sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakstabilan,” terangnya.
Fahri kembali menegaskan, minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat yang akan berefek domino pada kebutuhkan pokok lainnya. Kebutuhan pokok saat ini, kata dia, menjadi problem struktural yang tidak diselesaikan pemerintah Indonesia.
“Tentu (kelangkaan ini) punya efek dan berkaitan dengan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan di sektor lainnya, seperti rumah tangga maupun bidang industri,” ujarnya.
Karena itu, Fahri heran dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sebab, kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air.
“Kenapa barang yang kita produksi dalam jumlah yang masif dan surplus justru mengalami kerawanan tadi,” katanya.
Misalnya, pemerintah bisa melihat potensi peningkatan permintaan atau demand terhadap crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.
Sebab, CPO yang dahulu dipakai sekadar konsumsi sekarang secara masif digunakan untuk keperluan energi terbarukan.
“Kita tahu presiden juga barusan meresmikan biofuel (biodesel) di Kalimantan Selatan yang salah satunya memakan banyak produk CPO,” tutur Fahri.
Perluasan permintaan biofuel tersebut, lanjutnya, membuat potensi kelangkaan minyak goreng bisa terjadi. Hal seperti itu, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah dengan menempuh diversifikasi.
“Sementara itu, diversifikasi dengan minyak kelapa, kita punya garis pantai terpanjang di dunia, itu tidak ada keseriusan melakukan antisipasi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan ekonom senior Faisal Basri menilai kenaikan harga minyak goreng yang berujung pada kelangkaan stok barang seperti saat ini adalah ulah pemerintah sendiri lewat kebijakan yang dibuat.
Akibatnya terjadi pergeseran besar dalam konsumsi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di dalam negeri.
Faisal mengatakan konsumsi CPO di dalam negeri yang sebelumnya didominasi oleh industri pangan, kini menjadi industri biodiesel. Lonjakan tajam terjadi sejak 2020 dengan diterapkannya Program B20 (20% kandungan CPO dalam minyak biosolar).
“Biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel,” kata Faisal.
Konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton tahun 2019 jadi 7,23 juta ton tahun 2020. Di sisi lain, konsumsi CPO untuk industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 jadi 8,42 juta ton di 2020.
Pola konsumsi CPO dalam negeri seperti itu dinilai akan terus berlanjut dan diperkirakan porsi untuk biodiesel akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan porsi CPO dalam biodiesel lewat Program B30 atau bahkan lebih tinggi lagi.
“Jadi karena wajib, konsumsinya naik, sawitnya kan tidak meningkat secepat kebutuhan biodiesel (jadi) diambil dari minyak goreng ini, industri pangan ini,” bebernya
Faisal menyebut pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaannya tidak bakal merugi.
“Sekarang pemerintah lebih mengedepankan buat energi, buat perut urusan belakangan. Makanya buat energi dimanja, buat perut tidak dimanja,” imbuhnya.
“Jadi jangan cepat menyalahkan pengusaha juga karena pengusaha tidak dilarang untuk dapat untung, tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak. Untungnya lebih banyak kalau dia jual ke biodiesel. Yang membuat seperti itu siapa? Ya pemerintah. Jadi pemerintah ini salah kelola, pemerintah yang tidak bisa memerintah,” tambahnya.
Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) Hasan Basri mengatakan, upaya pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng dan kelangkaannya di pasaran, hanya bertujuan menekan kegaduhan saja.
“Ini hanya siasat menekan kegaduhan, kita disuapi sedikit digunakan untuk mengurai kegaduhan. Sementara permintaan banyak, pemasokan terbatas, sehingga menimbulkan kelangkaan,” kata Hasan Basri.
Hasan menolak pedagang disalahkan dalam hal kelangkaan minyak goreng, apalagi sampai ada tuduhan melakukan penimbunan. Padahal ada pasokan yang dibatasi, sehingga tidak berimbang dengan permintaan, akibatnya barang langka atau sulit ditemukan.
“Minyak goreng mahal itu yang dipermasalahkan pedagang, sementara kita pedagang itu kan hanya menjual dengan keuntungan yang sangat tipis. Jadi kalau kita sebagai pedagang tidak akan mungkin menyetok minyak goreng yang berlebihan, artinya hari ini paling 2, 3 hari stok kita habis lalu belanja lagi,” katnya.
Akibat permasalahan ini, Hasan cerita banyak pelanggan pasar tradisional lebih memilih membeli minyak goreng di ritel modern. Sebab barang dan harga di ritel moden lebih pasti yakni sebesar Rp 14.000/liter.
Dengan adanya kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional, para konsumen memburu pasar-pasar modern seperti Alfamart, Indomaret, dia lebih suka berbelanja ke sana. Ini tentu menjadikan kita pasar tradisional kehilangan pelanggan akibat diskriminatif pemerintah dalam menentukan (harga) minyak goreng,” tuturnya.
Tidak sedikit juga pelaku ritel modern disebut memanfaatkan momentum ini untuk menarik konsumen dari pasar tradisional. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan kepada pelaku pasar tradisional yang notabene adalah rakyat kecil.
“Namun sepertinya tidak seperti itu yang kami rasakan di lapangan. Lagi-lagi ritel modern yang dimiliki kapitalis-kapitalis besar itu mengambil peran pasar tradisional dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini efeknya sangat buruk bagi kita pasar tradisional,” tuturnya.
“Tidak berfungsinya pemerintah sehingga distributor minyak goreng atau produsen minyak goreng itu semaunya saja meletakkan harga. Nah ini yang jadi beban bagi kami, pasar tradisional yang selama ini jadi bulan-bulanan dari masyarakat, kita selalu dianggap sebagai pemicu naiknya harga komoditi minyak goreng, padahal minyak goreng itu naiknya dari sumber utamanya, produsennya,” pungkasnya.
Namun sayangnya, pertanyaan-pertanyaan publik tersebut tidak bisa dijawab oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dianggap bertanggungjawab pada distribusi minyak goreng.
Partai Gelora telah berusaha melakukan cover both side, dengan memberikan forum kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai kelangkaan minyak goreng yang terjadi di berbagai daerah, meski harga telah diturunkan.
Diskusi bertema ‘Minyak Goreng Langka, Ada Apa?’ yang disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV dan Transvision Satellite Channel SERU: 333 ini, rencananya menghadirkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Oke Nurwan sebagai narasumber.
Bahkan Kemendag menurunkan timnya dari Humas untuk mengikuti diskusi yang digelar secara daring tersebut. Sayangnya hingga diskusi berakhir, Oke Nurwan tidak bisa bergabung. Ia beralasan tidak bisa meninggalkan tugasnya, sehingga tidak bisa hadir sebagai narasumber diskusi tersebut.
Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, kualitas indeks demokrasi Indonesia dibawa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diakui atau tidak, kualitasanya memang mengalami penurunan.
Hal ini sudah diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta beberapa waktu lalu.
“Pernah dalam satu pertemuan, Pak Anis Matta bertemu dengan Presiden, dijelaskan kepada beliau kenapa indeks demokrasi itu jatuh. Habis itu Presiden pidato marah-marah, UU yang melemahkan demokrasi seperti UU ITE yang memang menimbulkan problem, minta segera diidentifikasi,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang?’, Rabu (5/1/2022) petang.
Penurunan citra rasa demokrasi di Indonesia, menurut Fahri, tidak hanya menjadi kegelisahan Presiden Jokowi saja, tetapi juga sudah menjadi kegalauan kolektif seluruh anak bangsa.
“Apa sebenarnya yang terjadi sekarang, kenapa kita sampai pada kesimpulan mengeluhkan sistem demokrasi sekarang. Karena kerja mereka hanya mengexchange kekuasaan. Ide-idenya sudah mulai hilang, hanya gincu dan pelengkap saja,” katanya.
Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai para politisi sekarang, sepertinya juga tidak mengerti apa itu demokrasi, meskipun sering berbicara keras, tetapi tidak mengerti apa yang dibicarakannya.
“Makanya anggota DPR dan pimpinan DPR itu dianggap tidak layak masuk kampus, karena dianggap mengancam pejabat kampus yang memiliki sistem proteksi terhadap kebebasan berpikir,” ujarnya.
Kualitas demokrasi di Indonesia bertambah menurun, karena ulah dari media mainstrem yang ingin adu cepat dengan sosial media dalam meluruskan kekeliruan percakapan di media sosial.
Menurut dia, untuk meningkatkan kualitas indeks demokrasi, diperlukan reformasi politik, karena jika berbicara dengan calon presiden yang ditawarkan partai politik yang berkuasa di parlemen sekarang, bukanlah sebagai ide untuk membangun bangsa.
“Berbicara tentang calon presiden, bukan ide lagi yang dijual dan ditawarkan. Tapi saya punya uang dan saya punya bohir, kira-kira begitu sekarang yang terjadi,” katanya.
Sehingga menyadarkan semua komponen bangsa terhadap situasi politik sekarang menjadi sangat penting atau urgen. Sebab, kecewaan yang ada bisa menimbulkan akumulasi dan konflik terbuka di masyarakat.
“Matinya hampir 1.000 petugas pemilu pada Pemilu 2019 lalu, menimbulkan kekecewaan yang luar biasa. Kesalahan seperti ini, bisa menjadi konflik terbuka, karena konstitusi tidak mengenal Pemilu yang menyebabkan kematian,” ujarnya.
Fahri berharap agar presidential threshold 20% perlu ditiadakan atau dihapuskan, yang menjadi salah indikator menurunnya kualitas indeks demorasi di Indonesia. Pasalnya, ketentutan tersebut hanya mempersempit peluang munculnya calon presiden yang lebih luas.
“Saya melihat sistem pemilu saat ini lebih memperkuat peran oligarki politik sekelompok elite, tetapi mengabaikan keterwakilan rakyat Indonesia di berbagai daerah,” katanya.
Ia berpendapat, orang-orang yang akan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden seharusnya memahami isu-isu yang ada di daerah, tak hanya fokus pada wilayah pusat negara.
“Orang Papua ingin berdebat dengan calon presiden, bagaimana nasib Papua ke depan. Begitu pun Aceh. Jangan capres muter-muter di Menteng terus menginginkan republik,” tandasnya.
Ketentuan presidential threshold saat ini memicu efek yang lebih banyak terutama di Indonesia yang merupakan bangsa besar.
“Saya kira ini yang harus diakhiri dengan ketiadaan threshold yang seperti kemarin yaitu 20%, itu” pungkasnya.
Partaigelora.id Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta publik tidak menyalahkan para pemain dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-Yong dibalik kekalahan Indonesia 4-0 melawan Thailand dalam Final Piala Suzuki AFF 2020 leg pertama di Singapore National Stadium. Leg pertama digelar pada Rabu (29/12/2021).
“Saya sebenarnya shock, karena saya memprediksi 2-1 untuk Indonesia. Tapi dengan kekalahan ini (4-0), kita tidak bisa lantas menyalahkan pemain dan pelatih. Kita tetap harus memberikan dukungan penuh, dan mudah-mudaan dalam leg kedua Timnas Indonesia bisa membalikkan situasi,” kata Anis Matta dalam acara nonton bareng (nobar) Final Piala AFF antara Indonesia Vs Thailand di Gelora Media Center, Rabu (29/12/2021) malam.
Hal senada disampaikan dua mantan pemain Timnas Indonesia Titus Bonai (Tibo) dan Okto Maniani, yang dihadirkan secara khusus ke Jakarta untuk menghadiri acara Nobar Final Piala AFF 2020 yang diadakan Partai Gelora.
Tibo menilai pemain Timnas Indonesia kaget dengan parmainan Thailand, terutama saat gol pertama karena belum pernah bertemu di pertandingan sebelumnya.
“Saya kira kaget saja mereka belum siap secara tim, mereka tidak sangka kalau bola itu bisa masuk seperti gol pertama di menit ke-2 karena secara strategi mereka telah tutup. Tetapi setelah itu, permainan mereka secara kualitas telah kembali.
Sedangkan Okto Maniani sejak awal dirinya sudah mengingatkan masalah krusial dalam pertandingan bola, siapaun yang akan menjadi lawan adalah 15 menit awal pertandingan dan akhir pertandingan dalam setiap babak.
“Saya sudah ingatkan masalah krusial dalam bola itu, adalah 15 menit awal dan 15 akhir dalam petandingan. Saya melihat pada paruh kedua secara mental mereka kembali dan ada perbaikan kualitas permainan,” kata Okto.
Anis Matta mengaku telah berdiskusi banyak dengan Tibo dan Okto mengenai pengembangan sepak bola nasional ke depan, serta alasan mereka bergabung dengan Partai Gelora.
Tibo dan Okto menegaskan, visi mereka dan Partai Gelora sama. Yakni jika Partai Gelora ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia, maka mereka menginginkan agar bola menjadi ikonnya.
“Tadi kita ngobrol sama Tibo dan Okto, saya tanya-tanya kenapa gabung dengan Partai Gelora. Jawaban mereka sederhana, kalau kita ingin 5 besar dunia, mestinya bola disitu dong, jadi 5 besar dunia,” katanya.
Anis Matta dapat memahami keinginan Tibo dan Okto, karena hal itu sesuai dengan visi dan misi besar cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia, otomatis di dalamnya bola juga harus lima besar dunia.
“Bola itu bisa jadi bisa jadi achor, wajah kita di dunia internasional. Kekurangan kita adalah tidak menjadikan sistem kerja yang kuat” katanya.
Harusnya pemerintah membuat sistem kerja ‘Politik Bola’ dalam pengembangan sepak bola di tanah air dan menjadikan bola sebagai industri ekonomi dan bisnis yang terintegrasi dengan market. Selain itu, juga perlu ada penghargaan terhadap pemain bola usai gantung sepatu sampai masa tuanya.
“Ada nggak pemain bola kita yang kaya raya seperti Ronaldo misalnya, malahan miskin raya. Mantan pemain bola kita banyak yang hidupnya miskin, sampai makan mie rebus. Tapi jangankan yang mantan pemain, yang masih main saja masih makan mie rebus,” ungkapnya.
Karena itu, apabila bola belum terintegrasi secara bisnis, maka negara perlu mengintervensi untuk mengembangkannya. Pemerintah bisa mencontoh Eropa dengan bisnis sepak bola dan Amerika dengan olahraha bola basketnya.
“Karena sudah terintegrasi dengan pasar, itu bisnisnya miliaran dolar. Makanya saya tadi tanyakan, sekarang berapa kekayaan pemain bola yang seperti Ronaldo atau pemain bola basket di NBA Amerika. Di kita perlu diintevensi negara, untuk meletakkan sistem kerja baru yang baru secara sistematis,” katanya.
Anis Matta juga berharap pemerintah perlu memberikan porsi penghargaan kepada olahragawan bagi mereka yang mendapatkan medali dan berprestasi selama aktif maupun sudah pensiun, dijamin oleh negara.
“Sekarang ini orang sudah mengukur perolehan medali dalam olimpiade itu berdasarkan jumlah populasi, sudah mengukur prestasi berdasarkan per kapita. Misalnya ada satu negara kecil di Eropa dalam olimpiade mendapatkan 8-10 medali emas, artinya 1 juta penduduk itu 1 medali emas. Kita harusnya menggunakan standar itu,” katanya.
Anis Matta menegaskan, apabila Partai Gelora diberikan kesempatan berkuasa dan memenangi Pemilu 2024, maka ide-ide tersebut akan dilaksanakan. demi kemajuan persepakbolaan nasional dan bisa menjadi alat untuk diplomasi internasional Indonesia di mata dunia
Salah program GEN-170 yang telah dicanangkan Partai Gelora beberapa waktu lalu, salah satu tujuannya adalah ingin mendapatkan generasi dengan tinggi badan minimal, kuat dan mendapatkan cukup gizi.
“Sebenarnya, terus terang saya sedih dari 270 juta penduduk Indonesia, tidak bisa mendapatkan 33 orang terbaik untuk membentuk 11 pemain orang. Ini secara scientifc semua bisa diukur, yang kurang sekali lagi pendekatannya sistematika kerjanya,” jelasnya.
Negara, lanjut Anis Matta, harus memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk Timnas Indonesia yang prestisius, tidak hanya sekedar menggonta-ganti pelatih, tetapi harus dibentuk melibatkan para scientific.
“Itu para pemain lari selama 90 menit bisa diukur kekuatanya. Negara harus beri anggaran yang besar, bukan sebentar-sebentar siapa pelatihnya. Libatkan para ahli, bentuk Timnas Prestisius. Itu sederhana membentuknya, inilah yang saya maksud dengan ‘Politik Bola’, bukan bola dijadikan alat untuk kampanye,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini selain menggelar Nobar di GMC yang dihadiri BPH seperti Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Gahora Kumalasari Kartini dan para kepala bidang DPN Partai Gelora.
Acara Nobar Final Piala AFF juga serentak digelar secara nasional di 34 DPW (provinsi), 514 kabupaten/kota (DPD) dan seluruh kecamatan (DPC).
Guna memberikan dukungan terus menerus kepada Timnas Indonesia melawan Thailand, Partai Gelora berencana akan menggelar kembali acara Nobar Final Piala AFF leg kedua pada, Sabtu 1 Januari 2020 mendatang.
