#Partai Gelora Archives – Partai Gelora Indonesia

Pandemi Covid-19 Ancam Krisis Generasi, Partai Gelora: Pendidikan Nasional Dalam Kondisi Darurat

#Arah Baru Indonesia, #Krisis Generasi, #Pandemi Covid-19, #Partai Gelora, #Styandari Hakim, #Yanmas, Alam Pendidikan Nasional

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai sistem pendidikan Indonesia terpukul imbas dari pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir.

Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar dan penciptaan sosial interaksi antar siswa dengan guru menjadi terhambat, sehingga menyebabkan jumlah anak putus sekolah cukup tinggi.

“Kami menemukan fakta lapangan yang menunjukan anak putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah,” kata Styandari Hakim (Tyan), Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat (Yanmas) DPN Partai Gelora Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/8/2021).

Menurut Tyan, Partai Gelora telah melakukan pemantauan secara langsung terhadap sekolah-sekolah di wilayah Jabodetabek. Pemantauan dilakukan melalui wawancara secara online dengan beberapa guru dan kepala sekolah di Jabodetabek.

Tyan mengatakan, ada beberapa penyebab anak putus sekolah saat pandemi Covid-19, antara lain mereka memutuskan menikah muda, bekerja membantu orang tua, menunggak iuran SPP dan kecanduan game online.

“Kasus tersebut terjadi di hampir 90 sekolah swasta dan 75 persen kasus berada dari jenjang SMA/SMK,” ungkap Tyan.

Kasus tersebut, lanjutnya, baru temuan di wilayah Jabodetabek saja, belum di wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian agar tidak terjadi krisis generasi akibat pandemi.

Untuk mengantisipasi hal itu, Partai Gelora mendorong pemerintah pusat dan daerah memberikan subsidi atau beasiswa dan fasilitas sekolah daring.

“Penanganan ini tentunya memerlukan kehadiran negara serta dukungan APBN dan APBD demi kelangsungan masa depan anak-anak bangsa,” ujarnya.

Tyan menegaskan, pendidikan merupakan ujung tombak kebangkitan bangsa dan sangat jelas tertulis di dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi keberlangsungan hak anak atas pendidikan yang layak.

Partai Gelora akan membuat posko pengaduan masalah pendidikan melalui ‘Rumah Yanmas’ di seluruh Indonesia. Posko pengaduan itu diperlukan untuk menghimpun data dan melakukan pendampingan kepada para pelajar/mahasiswa yang putus sekolah/kuliah agar dapat teradvokasi dengan baik.

“Alarm darurat Pendidikan Nasional harus segera dinyalakan agar pemerintah kembali fokus dalam proses penanganan pendidikan agar generasi penerus bangsa Indonesia yang sangat berharga ini tidak kehilangan masa depannya,” ujar Tyan.

“Apabila hal ini dibiarkan dan tidak ada kepedulian dari semua pihak, maka akan berdampak pada pembangunan, kemajuan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Ketua Bidang Yanmas DPN Partai Gelora Indonesia ini.

Agar tak Bebani Keuangan Negara, Fahri Hamzah Usulkan Garuda Indonesia Dijual

#Arah Baru Indonesia, #BUMN, #Fahri Hamzah, #gelora talks, #jual Garuda Indonesia, #Partai Gelora

Partagelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka opsi menjual PT Garuda Indonesia ke publik, daripada melakukan upaya penyelamatan. Hal itu dilakukan agar Garuda tidak merugi terus dan tidak membebani keuangan negara.

“Sudah dilepas saja, tapi penjualannya diprioritaskan ke pegawainya saja. Apa namanya tetap Garuda Indonesia atau Garuda Air, dia tetap disebut flag carrier, tapi polanya dipegang rakyat Indonesia, bukan negara lagi,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah dalam Gelora Talk ‘BUMN, Apa Masalah dan Solusinya?’ di Jakarta, Kamis (10/6/2021) lalu.

Menurut Fahri, apabila pengelolaan Garuda Indonesia diserahkan ke rakyat, sehingga manajemennya akan lebih baik. Selain itu, apabila berkembang pesat, bisa membuat kebanggaan tersendiri bagi negara dan bangsa Indonesia di level internasional, karena bisa bersaing dengan maskapai penerbangan di dunia.

“Tidak harus aktor negara, banyak anak muda yang bisa bikin bangga di luar negeri. Siapa sangka ada anak dari kampung saya di Lombok, namanya Lalu Zohri tiba-tiba mengagetkan dunia punya kecepatan lari yang bisa mengalahkan pelari lain dari seluruh dunia. Membanggakan dia, bisa berprestasi,” ungkapnya.

Artinya, banyak sumber daya manusia yang bisa membanggakan bangsa dan negara Indonesia, tidak harus negara yang turun langsung, asalkan rakyat diberikan kesempatan untuk mengelola Garuda Indonesia.

“Ceritanya yang beli pesawat terbang untuk Garuda dulu, kan bukan pakai uang negara juga, tapi sumbangan dari rakyat Aceh. Negara tidak sanggup, sementara kita perlu cepat terbang karena kita negara kepulauan,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap Garuda Indonesia tidak bernasib seperti Merpati Airlines, maskapai milik BUMN yang sudah ambruk terlebih dahulu beberapa tahun silam, karena salah pengelolaan dan merugi terus.

Pemerintah, lanjutnya, perlu mencontoh pengelolaan Singapore Airlaines (Singapore), Qatar Airways (Qatar), Ethad dan Emirates (Uni Emirat Arab) yang menghilangkan sama sekali keterlibatan negara dalam pengelolaan maskapai penerbangan di negara mereka.

“Jadi apa salahnya, kalau Garuda sekarang dipegang oleh rakyat Indonesia. Jangan seolah-olah yang bisa membanggakan republik ini hanya negara saja, rakyat juga bisa. Pemerintah cukup menunjukkan mekanisme pasar saja,” pungkas Fahri.

Seperti diketahui, PT Garuda Indonesia saat ini tengah kesulitan keuangan. Maskapai penerbangan plat merah ini harus menanggung beban biaya mencapai 150 juta dollar AS per bulan, sementara pendapatan yang hanya 50 juta dollar AS.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN menawarkan empat opsi penyelamatan Garuda Indonesia.

Opsi pertama, pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui pinjaman atau suntikan ekuitas.

Opsi kedua, pemerintah akan menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, seperti utang, sewa, dan kontrak kerja.

Opsi ketiga, pemerintah akan merestrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru.

Opsi keempat, Garuda akan dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan.

Revitalisasi Holding Industri Pertahanan, Fahri Hamzah: Poros Maritim akan Jadi Kekuatan Militer Ke Depan

#Arah Baru Indonesia, #Fahri Hamzah, #gelora talks, #kekuatan militer Indonesia, #Partai Gelora, #poros maritim, #revitalisasi industri pertahanan

Partaigelora.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan pada tahun 2021 ini. Tujuan holding ini, supaya lebih fokus dan kolaboratif dalam memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Nasional.

“Konsepsi pengembangan industri strategis, termasuk industri pertahananan harus diubah, dilakukan revitalisasi. Dan harus menjadi pondasi dari pengembangan kekuatan Indonesia ke depan terutama kekuatan militer,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2021).

Hal itu disampaikan Fahri dalam Gelora Talk ‘BUMN, Apa Masalah dan Solusinya? pada Kamis (10/6/2021) lalu, yang dihadiri Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F Gontha.

Menurut dia, konsepsi pengembangan industri pertahanan yang dimaksud adalah terkait ‘konsepsi maritim baru’ atau Poros Maritim seperti yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kekuatan negara lain adalah di daratan, sementara variabel kita adalah lautan. Kita ini negara air gitu, Indonesia mengikuti komposisi bumi 75 persen adalah air. Jadi Indonesia harus menjadi kekuatan maritim dunia,” kata Fahri.

Fahri mengungkapkan, kekuatan maritim dunia saat ini diduduki Rusia. Padahal dalam sejarahnya, sejak era Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia yang waktu itu masih disebut sebagai Nusantara dikenal sebagai ‘Raja Laut’ yang ditakuti dan disegani negara lain.

Namun disayangkan, Indonesia kini jangankan menjadi ‘Raja Laut’, menjaga kekayaan lautnya saja tidak bisa. Kekayaaan laut dan hasil lautnya, termasuk mineral lautnya justru ‘dirampok’ negara lain, tanpa bisa dicegah.

“Sriwijaya dulu adalah pengontrol Selat Malaka yang ketika itu bernama Nusantara. Nusantara ini adalah pulau-pulau yang dikelilingi laut. Sehingga konsepsi maritim harus diperkuat dalam pengembangan industri pertahanan,” katanya.

Karena itu, Fahri berharap dalam pengembangan industri pertahanan, tidak terfokus pada pemenuhan kebutuhan peralatan militer darat saja, tetapi pemenuhan kekuatan militer maritim.

“Industri pertahanan kita harus bisa memproduksi kapal-kapal perang canggih, termasuk kapal selam. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 harus jadi momentum untuk bisa membuat kapal selam sendiri,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menambahkan, disinilah perlunya pemerintah melakukan reorientasi atau pemikiran ulang mengenai posisi Indonesia sebagai negara paling besar di bidang maritim.

“Sekarang Rusia satu-satunya negara maritim, padahal di situ ada Indonesia. Ya kalau kita nggak bisa jadi negara maritim nomor satu, ya nomor dua. Intinya kekuatan maritim kita harus diperkuat, dan perlu ada elaborasi tentang strategi maritim,” pungkasnya.

Sesuai Amanat Konstitusi, Fahri Hamzah: BUMN Perlu Dirampingkan Jadi Dua Saja

#Arah Baru Indonesia, #Arya Sinulingga, #BUMN, #Fahri Hamzah, #Partai Gelora, #Peter F Gonta, Apa Masalah dan Solusinya?, gelora talks

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai pemerintah perlu segera melakukan perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi dua entitas sektor usaha saja sesuai dengan amanat konstitusi, yakni sumber daya alam dan industri strategis pertahanan. Hal ini untuk efektifitas pengelolaan dan menghindari terjadinya BUMN merugi seperti sekarang.

“Sesuai amanat konstitusi pasal 33, BUMN perlu dilakukan perampingan menjadi dua, sumber daya alam dan industri stategis. Yang terkait sumber daya alam dan cabang-cabang produksinya disatukan dalam satu holding dan satu holding lagi industri strategis pertahanan. Sehingga negara tinggal mengontrol saja, tidak perlu semua bisnis diurusi,” kata Fahri dalam Gelora Talk ‘BUMN, Apa Masalah dan Solusinya?’ di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Dalam diskusi yang disiarkan live streaming di Gelora TV dan saluran kabel Transvision channel juga menghadirkan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F. Gontha ini, Fahri mengatakan, dengan menyatukan dalam dua holding tersebut, maka pemerintah bisa memberikan akumulasi suntikan modal yang besar.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan industri strategis bagi rakyat, harus dikontrol negara. Tidak memerlukan bisnis lain, negara fokus saja pada penyelenggaraan demokrasi perekonomian. Berikan kepastian kepada market, swasta dan rakyat untuk berusaha,” katanya.

Di luar negeri, kata Fahri Hamzah, BUMN umumnya difungsikan menjadi perusahaan berskala multinasional. Sebab, jika BUMN menjadi perusahaan multinasional, dan bisa melakukan eksplorasi di negara lain, tentu akan menjadi kebanggan bagi Indonesia.

“Jadi nggak ada ceritanya BUMN bersaing dengan usaha rakyat sendiri dan saling makan, justru pemerintah harusnya membuka market untuk rakyat,” kata Wakil Ketua DPR RI 2014-2019.

Fahri berharap pemerintah segera mengevaluasi menyeluruh terhadap konsep keberadaan BUMN dan bagaimana manfaatnya ke depan, sehingga upaya perampingan bisa dilakukan secepatnya.

“Konsepsi dari fungsi dan keberadaannya, dan berikutnya berefek pada konsespi pengelolaan. Karena itu, harus ada keberanian dari sekarang,” tandasnya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang hadir secara daring setuju dengan usulan perampingan BUMN yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

Arya menyebut dari 140-an BUMN, sudah dirampingkan menjadi 108 dan selanjutnya menjadi 80-an. “Nanti kita targetkan hanya sekitar 42-43 BUMN saja. Kita rampingkan. Memang akan ada perampingan lagi,” kata Arya.

Sementara itu, Komisaris PT Garuda Indonesia, Peter F. Gontha menampik sakitnya maskapai Garuda Indonesia hingga diambang kebangkutan karena by desain.

“By Desain? Saya rasa tidak ada yang merekayasa untuk merontokan Garuda. Yang ada memang kejadian secara alami terjadi,” kata Peter.

Menurut Peter, saat ini diperlukan penguatan peran negara utuk untuk memperkuat daya saing, sehingga ancaman kebangkrutan seperti yang dialami Garuda tidak kemudian terjadi,

“Kita masih perlu flag carrier dan pemerintah perlu menyelamatkan Garuda,” pungkasnya.

Fahri Hamzah: Soeharto Tokoh Besar yang Berhasil Jadikan Indonesia Disegani

#Arah Baru Indonesia, #Fahri Hamzah, #Partai Gelora, #soeharto, #tokoh besar

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai Presiden RI ke-2 HM Soeharto adalah tokoh besar yang berhasil mentransformasi negara dan bangsa Indonesia ini menjadi kekuatan yang disegani.

“Hari ini tepat HUT Pak Harto ke 100 Tahun. Saya tidak pernah jumpa Beliau, tapi saya pernah demonstrasi sampai beliau mundur 21 Mei 1998,” kata Fahri dalam keterangannya, Selasa (8/6/2021).

Menurut Fahri, Soeharto memang memiliki kesalahan selama 32 tahun memimpin, namun Soeharto juga memiliki jasa yang besar bagi kemajuan pembangunan Indonesia.

“Jadi apapun kesalahan mereka, manusia tidak ada yang sempurna. Tugas kita adalah menghargai dan meneruskan jejak langkahnya,” ujar Fahri.

Fahri menilai bangsa ini tidak akan pernah bisa menjadi bangsa besar sampai seluruh pendiri dan pejuang bangsa diletakkan dalam penghargaan yang tinggi. Bukan sebaliknya dicari-cari terus kesalahannya.

“Bahwa semua yang pernah memimpin adalah pahlawan pada zamannya, termasuk Soeharto yang memimpin bangsa ini 30-an tahun lebih dengan segala kurang lebih. Pada masanya ketika berkuasa, setiap pemimpin menerima pujian, yang terkadang pujian itu berlebihan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-20019 ini menilai tidak adil apabila tidak ada generasi setelah masanya, yang tidak menghargai jasa-jasa mereka, termasuk jasa Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun.

“Maka, tidak adil baginya ketika tiada generasi setelahnya tidak memberikan perhargaan apalagi memaki. Kita harus melawan sikap tidak adil seperti ini kalau mau besar dan maju,” ujarnya.

Karena itu, Fahri mengajak rakyat untuk mulai dewasa soal ini. Karena sebuah bangsa tidak boleh menyimpan dendam masa lalu. Itu beban berat yang menghalangi bangsa ini untuk terbang tinggi.

“Terlalu banyak bekas yang Beliau tinggalkan, maka mengingatnya adalah monumen bagi memori kolektif bangsa. Sekarang kita menatap ke depan. Memulai perjalanan menjadi kekuatan global yang diperhitungkan,” katanya.

Fahri berharap seluruh komponen bangsa untuk mengheningkan cipta memperingati HUT ke-100 Soeharto. “Hari ini kita mengheningkan cipta,” ucapnya.

Diketahui, Jenderal Purnawirawan TNI AD, Soeharto lahir di desa Kemusuk, daerah Argomulyo, Godean, Yogyakarta, pada 100 tahun silam, tepatnya pada 8 Juni 1921.

Soeharto adalah anak dari Sukirah dan Kertosudira yang memulai kariernya di dunia militer pada tahun 1942 saat diterima menjadi tentara KNIL.

Saat Belanda hengkang dari Indonesia, Soeharto bergabung dengan PETA, kesatuan militer bentukan Jepang di Indonesia. Dari sana, Soeharto terus melanjutkan kariernya di militer hingga Indonesia merdeka.

Karir Soeharto mulai terlihat saat situasi politik Indonesia yang bergejolak di tahun 1965. Ia pun ditunjuk sebagai pejabat presiden lewat Sidang Istimewa MPR pada 7 Maret 1967 dan terpilih menjadi presiden oleh MPR lewat hasil pemilu.

Berdasarkan hasil Sidang Umum MPRS pada 27 Maret 1968, Soeharto pun menjadi presiden, hingga peristiwa reformasi 1998 yang digelorakan oleh mahasiswa, memaksanya untuk meninggalkan jabatannya yang telah diduduki selama 32 tahun.

Agar Indonesia Maju, Anis Matta: Kita Butuh Pemimpin Kombinasi ‘Bung Karno dan ‘Pak Harto’

#AnisMatta, #Arah Baru Indonesia, #Bung Karno, #Pak Harto, #Partai Gelora, #pemimpin kombinasi, #pilpres

Partaigelora.id – Jagat perpolitikan Indonesia mulai diramaikan oleh nama-nama tokoh nasional dan daerah yang digadang-gadang sebagai kandidat bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyampaikan kriteria seorang pemimpin yang layak didukung dan diharapkan bisa membawa kemajuan bagi Indonesia ke depan sebagai pemain global, menjadikan Indonesia masuk lima besar dunia.

Hal itu disampaikan Anis Matta ketika ditanya oleh politisi Akbar Faisal tentang kesiapanya maju Pilpres 2024. saat menjadi narasumber dalam Channel You Tube Akbar Faizal Uncensored milik mantan Anggota DPR, Akbar Faizal belum lama ini.

“Saya konsen dengan narasi besar, tapi juga harus disertai pencapaian delivery yang besar juga. Yang kita perlukan kepemimpinan kedepan adalah kombinasi antara Bung Karno (Sukarno) dan Pak Harto (Suharto),” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (8/6/2021).

Menurut Anis Matta, Indonesia ke depan butuh pemimpin yang visioner dan sekaligus seorang eksekutif yang bisa mengkonsolidasikan orang-orang hebat untuk melakukan pencapaian luar biasa

“Kita tidak kekurangan kemampuan yang orang hebat di indonesia, tetapi kita kekurangan orang yang bisa mengkosolidasi orang-orang hebat itu. Kalau kita bisa mengkonsolidasi orang-orang hebat itu dalam satu arah, saya yakin Insya Allah bangsa ini akan bisa melakukan pencapaian yang luar biasa,” tegasnya.

Anis Matta menjelaskan, pemimpin kombinasi yang dia maksud adalah pemimpin yang memiliki jiwa seorang orator ulung dan bisa menguasai panggung, guna menyampaikan gagasan atau visinya dalam membangun Indonesia ke depan kepada masyarakat.

Namun disisi lain, pemimpin tersebut juga mampu bekerja efektif dan detil dari balik meja kerjanya untuk mewujudkan visinya itu dengan melibatkan orang-orang hebat di pusat dan daerah.

“Bung Karno wawasanya luar biasa, seorang visioner dan bisa mengkonsolidasi negara-negara Asia-Afrika. Kalau Pak Harto, itu kaya akan eksekusi, dia bener-bener seorang leader yang efektif, sehingga rencananya bisa terlaksana dengan baik selama 32 tahun. Cuman dalam sistem demokrasi, kita perlu orang yang bisa menggabungkan ini. Orang panggung dan dalam waktu yang sama berada dalam ruangan, bekerja secara efektif dan detil,” jelas Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia menegaskan, pemimpin kombinasi ini juga diperlukan menghadapi perubahan-perubahan fundamental aliansi global baru. Dimana krisis akibat pandemi Covid-19 akan melahirkan kesepakatan tatanan dunia baru.

“Krisis ini akan mendekontruksi ulang tatanan global sekarang, dan saya yakin dekade 20 tahunan ini kita akan menyaksikan perubahan-perubahan fundamental, akan ada pembentukan aliansi global baru, akan ada kesepakatan tatanan dunia baru,” katanya.

Dunia saat ini sedang ‘diobok-obok’ pandemi Covid-19, yang tidak diketahui kapan akan berakhir, termasuk negara-negara yang menjadi pemenang dalam menghadapi krisis tersebut. Negara yang bisa survive dari krisis nantinya, yang akan memimpin aliansi global baru dalam membentuk tatanan dunia baru.

“Ini semuanya belum terjadi, karena pandemi sedang mengobok-obok dunia sekarang. Nanti yang survive dari sini, yang akan sukses. Inilah yang harus disiapkan Indonesia dari sekarang dalam periode dekade 20 tahunan, karena krisisnya tengah berproses” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, Indonesia membutuhkan arah sejarah baru yang menjadi spektrum atau plaform dalam menghadapi ‘kekacauan’ tahun-tahun ke depan ini, akibat krisis global pandemi.

“Jika pertimbangannya masih kekuasaan, dan pemerintahan koalisi itu tidak punya arah, di dalamnya hanya untuk mempertahankan kekuasaan, maka korbannya adalah pemerintahan itu tidak berjalan efektif,” tandasnya.

Akibat pemerintahan tidak berjalan efektif tersebut, maka tidak mengherankan apabila seringkali terjadi reshuffle kabinet. Padahal jika dilihat, hal itu bukan merupakan kesalahan dari menterinya, melainkan leader atau pemimpinnya yang tidak bisa mengkonsolidasikan bawahannya.

“Jadi yang kita perlukan adalah arah baru, kompas baru. Bacaan kita terhadap krisis ini yang salah. Sekarang anda mempermudah persyaratan untuk investasi, tapi kan faktanya tidak ada investasi yang datang. Jika dalam pemerintahaan koalisi tidk punya arah, maka kita akan terjebak dalam persoalan teknis, setiap tahun akan ada resuffle,” pungkas Anis Matta.

Tingkatkan Tekanan Moral, Anis Matta: Bantuan Kemanusian untuk Palestina Jangan Dilihat Besar Kecilnya

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #bantuan kemanusiaan, #palestina, #Partai Gelora

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap masyarakat tidak mempersoalkan mengenai besar kecilnya bantuan kemanusiaan yang diberikan untuk rakyat Palestina.

Sebab, bantuan kemanusiaann tersebut bukan dilihat dari besar kecilnya bantuan, tapi sebagai bentuk dukungan moral bagi perjuangan rakyat Palestina untuk memerdekakan diri dari penjajahan Israel.

“Sebenarnya bantuan kemanusiaan kita ini mungkin jangan dilihat dari sisi besar kecilnya, Menurut saya itu tidak penting yang penting adalah efek moralnya bagi saudara-saudara kita para pejuang di Palestina,” kata Anis Matta saat menjadi keynote speaker dalam Webinar ‘SPEAKS UP FOR PALESTINE: Masih Adakah Masa Depan Palestina?’, Minggu (6/6/2021).

Menurut Anis Matta, dengan adanya bantuan kemanusiaan dari Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia dan semua bangsa di dunia mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina memerdekakan diri dari Israel.

“Bahwa mereka tidak berdiri sendirian, bahwa mereka punya saudara di Indonesia. Mereka punya saudara di Malaysia, mereka punya saudara di seluruh belahan bumi ini,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini menegaskan, bahwa rakyat Palestina ditakdirkan untuk berdiri di garis depan mewakili semua bangsa di dunia untuk melawan penjajahan.

“Itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, supaya mereka tegar sebagai umat yang ditakdirkan berdiri di Garda depan kita dalam melawan tirani melawan penjajahan,” tegas Anis Matta.

Karena itu guna mendukung perjuangan rakyat Palestina, Partai Gelora akan terus mengangkat isu Palestina guna meningkatan tekanan moral kepada komunitas internasional dari sisi kemanusian agar mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.

“Artinya kita harus menghilangkan hambatan orang untuk mendukung isu Palestina dengan mengatakan, bahwa kini bukan lagi masalah orang arab atau Islam. Tetapi sudah menjadi isu kemanusiaan dan dengan terus-menerus mengangkat Palestina sebagai isu kemanusiaan akan memberikan tekanan moral yang sangat kuat bagi dunia khususnya bagi negara-negara pendukung Israel,” katanya.

Dengan menggulirkan isu kemanusiaan secara terus menerus, Anis Matta berharap Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa menghentikan dukungannya sama sekali kepada Israel.

“Ketika saya mengangkat isu pembubaran Israel, juga bertujuan untuk mengurangi dan menghentikan dukungan dunia internasional sama sekali kepada Israel. Kita harus membantu pembebasan Palestina,” pungkasnya.

Anggota Capai 200 Ribu, Anis Matta: Partai Gelora Semakin Luas Diterima Masyarakat

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #jumlah anggota, #MGM, #Partai Gelora

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, kehadiran Partai Gelora semakin luas diterima masyarakat yang dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah anggota atau kader baru, yang meningkat signifikan dari hari ke hari.

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Tasyakuran 200.000 Anggota dan Apresiasi Top 10 Rekruter pada Jumat (4/6/2021).

“Penerimaan yang semakin luas kepada Partai Gelora, menunjukkan masyarakat sedang menunggu-nunggu sesuatu yang baru, yang membawa rakyat Indonesia kepada satu arah sejarah baru, Arah Baru Indonesia,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (6/6/2021).

Atas capaian ini, Anis Matta menyampaikan apresiasinya kepada Bidang Rekruitmen, Bidang Pengembangan Teritori (Bangter), DPW dan DPD. Ia yakin target merekrut 1 juta kader pada Oktober 2021 bakal tercapai.

“DPD kita sekarang ada di 514 kabupaten/kota, dengan minimal 2.000 ke atas setiap DPD, maka target pada bulan Oktober akan tercapai. 200.000 anggota ini awal dari permulaan, untuk kita jauh bekerja lebih keras agar lebih banyak lagi kader yang bergabung ke Partai Gelora,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menambahkan, pikiran-pikiran dan cita-cita besar Partai Gelora harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar Indonesia jauh lebih baik lagi.

“Saya juga ingin ikut mengucapkan terima kasih. Ini memberikan semangat kepada yang lainnya untuk bekerja lebih keras lagi,” kata Fahri.

Ketua Bidang Rekruitmen Anggota Endy Kurniawan mengatakan, pertumbuhan jumlah anggota meningkat siginifikan setelah Partai Gelora meluncurkan program ‘Member Get Member (MGM) beberapa waktu lalu, yang memudahkan kerja struktur dalam rekrutmen dan mobilisasi anggota

“Alhamdulillah saat ini kita telah mencapai 200.000 anggota. Sebelumnya kita tasyakuran 100.000 anggota pada 12 April, hari ini 4 Juni ada akselerasi menjadi 200.000,” kata Endy.

Namun, jika diingat untuk menuju 16.377 anggota, saat itu Partai memerlukan waktu 7 bulan. Bertambah 29.000 dalam 4 bulan, lalu bertambah 60.000 dalam 1 bulan, dan kemudian bertambah 100.000 dalam 1,5 bulan.

Endy menjelaskan, dalam tempo dua bulan jumlah anggota yang mendaftar melalui MGM berjumlah 15.300, separuh dari yang mendaftar melalui aplikasi dan dua kali lipat dari yang mendaftar via website. Jika digabung, kira-kira sepertiga dibanding yang mendaftar secara manual melalui jalur teritorial

“Angka yang mendaftar melalui MGM naik pesat. Untuk bulan Mei, total 222 anggota yang ikut serta. Total 4.884 yang terekrut. Untuk bulan Juni, dalam 4 hari ini telah 66 orang yang ikut serta dengan 609 yang terekrut,” katanya.

Sejak diluncurkan ada 532 anggota yang bergabung dalam program MGM, dan berhasil merekrut 15.300 anggota untuk bergabung. Artinya rata-rata setiap anggota yang bergabung MGM merekrut 30 orang anggota baru.

Jika 25 persen anggota saat ini, 50.000 anggota melakukan rekrutmen 4 orang dalam satu bulan, atau 1 orang per pekan, maka pertumbuhan 200.000 anggota setiap bulan bisa dicapai dengan mudah

Lima diantara 10 top rekruter bulan Mei ini adalah mereka yang juga merekrut terbanyak pada bulan April lalu. Tiga orang dari NTB, dua orang dari Jabar, dua orang dari Jatim, satu orang masing-masing dari Banten, Kaltim dan Bengkulu.

“Kami berharap sosialisasi secara masif dapat dilakukan oleh struktur hingga level DPD untuk mendorong anggotanya melakukan MGM. Semoga kita dapat terus menjaga dan meningkatkan ritme kerja ini hingga kita bisa #SEGERASEJUTA !!” pungkas Endy.

Anis Matta Dorong Pertemuan Jokowi-Erdogan di Jakarta Atasi Konflik Palestina

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #Imron Coton, #jakarta, #Komaruddin Hidayat, #konflik Palestina, #Partai Gelora, #pertemuan Jokowi_Erdogan, #Yuli Mumpuni Widarso

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mendorong perlunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan fungsi mediasi untuk mengajak faksi Fatah dan Hamas berdamai dalam penyelesaian konflik internal di Palestina.

Jakarta bisa dijadikan episentrum pertemuan tersebut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

“Pak Jokowi dan Erdogan bisa mengambil inisiatif pertemuan Kalau Pak Jokowi mengundang Erdogan datang ke Jakarta, Jakarta akan menjadi episentrum perbincangan tentang perdamaian di seluruh dunia ini. Ini entry pointnya,” kata Anis Matta dalam diskusi Moya Institute bertajuk ‘Konflik Timur Tengah: Indonesia di Tengah Pusaran Konflik Palestina-Israel’ yang digelar secara daring, Jumat (4/6/2021) petang.

Menurut Anis Matta, sebagai dua negara Islam yang besar, Indonesia dan Turki pasti akan didengar oleh semua kekuatan yang ada di Palestina. Indonesia harusnya bisa menjadi juru damai kekuatan-kekuatan perlawanan yang ada di Palestina, khususnya antara Hamas dan Fatah.

“Kita bisa undang Fatah, undang Hamas dan kelompok-kelompok lain di Indonesia. Saya kira para pejuang Palestina setuju dengan ajakan itu,” bebernya.

Anis Matta menegaskan, isu Palestina bisa menjadi titik masuk yang paling bagus untuk meningkatkan posisi diplomatik dan posisi kemanusiaan Indonesia

“Saya ingin meringkas posisi Indonesia dalam dua posisi. Pertama, posisi diplomatik dan posisi kemanusiaan. Tidak ada isu yang paling bisa menyatukan dunia Islam seperti isu Palestina,” kata dia.

Pada posisi diplomatik khususnya forum-forum internasional seperti PBB, Indonesia harus menggugat tentang solusi dua negara (two-state solution), serta kemungkinan upaya mendorong pembubaran negara zionis Israel meski tidak populer.

Artinya, penyelesaian konflik harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Sebab, kata Anis, solusi dua negara merupakan sikap awal pemerintah Indonesia sejak era Soekarno dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

“Pada dasarnya kita setuju dengan solusi dua negara dan itu sikap Indonesia secara umum. Tapi, kalau kita membuat prediksi tentang masa depan negara ini, Indonesia pada dasarnya bisa ikut mempelopori perbincangan tentang hal itu,” ujar dia.

Sedangkan mengenai posisi kemanusiaan, pemerintah Indonesia seharusnya memberi bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Sebab isu Palestina sekarang, bukan lagi sekedar isu agama, tapi berkembang lebih luas menjadi isu kemanusiaan

“Saya ingat waktu saya masih jadi pimpinan DPR bidang anggaran, kita memberikan bantuan resmi dari APBN untuk Palestina. Bantuan lebih besar juga dari masyarakat dan pemerintah memfasilitasi mereka dengan cara memudahkan penggalangan dana dan juga mengantarkan mereka untuk menyalurkan dana tersebut,” pungkasnya.

Mantan Diplomat Senior Imron Coton mendukung penuh ide Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta agar Indonesia lebih aktif meningkatkan perannya dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

“Saya senang sekali tadi Pak Anis Matta mengatakan Indonesia itu harus aktif. Saya juga setuju Indonesia setidak-tidaknya menjadi penengah antara Hamas dan Fatah, sehingga ketika berhadapan dengan Israel, Hamas dan Fatah bisa bersatu,” kata Imron.

Hal itu, kata Imron, bagian dari peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia dan menghapuskan seluruh penjajahan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, seperti yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.

“Itu tugas konstitusi kita sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan memberikan dukungan ke Palestina juga bagian dari solidaritas kemanusiaan. Indonesia juga penerima bantuan ketika tsunami dari Australia dan Amerika. Sebagai dubes, saya orang pertama yang memasukkan kontingan militer Australia untuk membantu tsunami Aceh,” ungkapnya.

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Komaruddin Hidayat mengatakan, ide untuk mempertemukan Fatah dan Hamas di Jakarta merupakan tawaran yang realistik, karena diantara mereka selama ini saling curiga, sehingga tidak bisa bersatu dalam melakukan perlawanan terhadap Israel.

“Orang Israel yang sehat dan waras juga sudah lelah. Dengan perang ini, APBN 70% untuk senjata dan mereka siang malam itu nggak bisa nyenyak tidurnya. Yang paling ditakuti Israel itu adalah senjata demografis dari Palestina, dimana setiap anak lahir itu, ibarat peluru kendali yang siap menyerang dan ditakuti,” kata Komaruddin.

Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yuli Mumpuni Widarso menambahkan, MUI sudah menggelar rapat dengan Walikota Hebron secara daring kemarin, untuk ikut menyelesaikan masalah Palestina.

“Kami ngobrol-ngobrol tadi malam (dua hari lalu, red), muncul ide untuk mempertemukan para ulama dari Fatah dan Hamas. MUI berinisiatif untuk menfaslitasi mempertemukan ulama-ulama Fatah dan Hamas. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, kita bisa melaksanakan ini,” kata mantan Dubes Indonesia untuk Spanyol ini.

Mau Jadikan Pemain Global, Mahfuz: Kekuatan Militer Indonesia Harus Naik Kelas

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #kekuatan militer Indonesia, #Lima Besar Dunia, #Mahfuz Sidik, #naik kelas, #Partai Gelora

Partai gelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) berpandangan untuk menjadikan kekuatan militer Indonesia sebagai ‘pemain global’, diperlukan dukungan anggaran militer sebesar Rp 500-600 triliun pertahun. Kekuatan militer Indonesia saat ini berada diperigkat 16 dunia dan harus naik kelas masuk lima besar dunia.

“Kalau punya misi menjadikan Indonesia sebagai pemain global, maka harus memajukan kekuatan militernya. Kekuatan militer Indonesia harus naik kelas dari peringkat 16 menjadi peringkat lima,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (4/6/2021).

Hal itu disampaikan Mahfuz dalam Gelora Talk ‘Reformasi Sistem Pertahanan Nasonal dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI pada Rabu (2/6/2021) petang lalu.

Mahfuz menegaskan, berdasarkan survei kekuatan militer negara-negara di dunia tahun 2020, lima besar dunia saat ini diduduki oleh Amerika Serikat, Rusia, China, India dan Prancis, sementara Indonesia berada diperingkat 16.

“Kalau lihat perbandingan dengan Prancis, budget militernya pertahun sampai antara 500-600 triliun. Sementara Indonesia, kalau kita lihat Renstra 25 tahun yang sedang disusun Kemenhan sebesar Rp 1.760 triliun untuk 2020-2044. Itu relatif kecil untuk lima Restra, 1,5 persen dari PDB” jelasnya.

Sementara jika melihat, Renstra MEF 2020-2024 yang tengah berjalan pada tahap ketiga dengan capaian 75 persen, kata Mahfuz, untuk pertahanan TNI AL saja, pengalokasian anggarannya hanya sekitar 40 persen dari total anggaran Renstra MEF

“Apakah visi Presiden Jokowi (Joko Widodo) menjadikan Poros Maritim Dunia tidak di dukung oleh penguatan porsi pertahanan? Angkatan Laut kita minimal harus punya 3 kapal selam super canggih untuk mengamankan tiga ALKI, bukan kapal yang berusia 30 tahunan, dan butuh beberapa kapal untuk pengalawan juga,” ujar Mahfuz.

Tiga kapal selam super canggih tersebut, juga diperlukan untuk menjaga kawasan perbatasan dengan negara lain, seperti perbatasan di Laut China Selatan yang tengah mengalami ketegangan akibat klaim sepihak China terhadap kawasan tersebut.

Selain itu, Indonesia perlu memiliki satelit militer sendiri untuk mengamankan wilayah udara Indonesia agar tidak dikontrol negara lain. Sebab, terasa janggal apabila menggunakan satelit dari negara lain, sementara Indonesia memiliki tentara dan kekuatan militer sendiri.

“Jadi bagaimana terjemahan dari anggaran Rp 1.760 triliun itu, apalagi ditarik maju 2024. Lalu, apakah sudah ada evaluasi Restra MEF 2020-2024, masih ada sisa capaian sebesar 25 persen dan penganggarannya juga dihitung dari 2020. Disinilah ada ruang abu-abu itu, kita juga punya hak untuk mendapatkan informasinya,” tandas Mahfuz.

Karena itu, pemerintah diharapkan mendefinisikan ulang asumsi-asumsi dasar dan proyeksi di dalam membangun postur pertahanan, termasuk strategi dan doktrinnya.

“Kalau kita membedah Buku Putih Pertahanan dan Renstra 2020-2024, ada dua hal yang belum kuat menjadi asumsi perencanaan, yaitu respon memperkuat negara maritim dan perkembangan teknologi komunikasi di era digital,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, akan terus mendorong untuk membuka ruang diskusi atau wacana ini.

“Kita akan membuka diskursus atau wacana ini, karena menyangkut ketahanan nasional dalam membangun indonesia ke depan. Kita tidak boleh memulainya dengan asumsi yang salah, apalagi perencanaan asal-asalan. Itu yang paling penting,” pungkas Mahfuz.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menambahkan, ketika ingin menjadikan militer Indonesia menjadi kekuatan militer kelima dunia, maka dibutuhkan roapmap jangka panjang.

Asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan saat ini, lanjutnya, harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut konflik global dan perang masa depan.

“Asumsi-asumsi yang kita percaya selama ini, harus kita harus dipertanyakan kembali. Karena semua asumsi dasar ini, menentukan cara kita memandang strategi pertahanan. Hal ini menjadi entry point bagi Partai Gelora memulai pembicaraan yang lebih strategis,” katanya

Sign In

Tag: #Partai Gelora