krisis berlarut Archives – Partai Gelora Indonesia

Soal Pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Mendag, Anis Matta: Saya Salut Nyalinya, Berani Memegang Bara Api

Anis Matta, arah baru indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, Dampak Perang Rusia Ukraina, Fadhil Hasan, Imron Cotan, Inflasi, krisis berlarut, Memegang Bara Api, Mendag, Partai Gelora Indonesia, Pergantian Mendag, Reshuffle Kabinet, Stagfasli, Zulkifli Hasan

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, penunjukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi sebagai anomali besar abad ini.

Anis Matta menilai penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag akan menjadi pertaruhan besar bagi reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 2024 mendatang. Keberhasilan dan kegagalan Jokowi nantinya akan ditentukan oleh Zulkifli Hasan.

“Saya ingin katakan, Pak Zulkifli Hasan berani bener menjadi Menteri Perdagangan. Ini seperti menggenggam bara api, karena bukan masalah sederhana. Tapi saya salut atas nyalinya Pak Zulkfili Hasan berani menggenggam bara api,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk “Kapan dan Bagaimana Akhir Perang Rusia-Ukraina? Apa Dampaknya terhadap Ekonomi Dunia?, Rabu (15/6/2022).

Pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan, menurut Anis Matta, merupakan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang mulai terjadi sejak 24 Pebruari 2022 lalu.

Saat ini, Indonesia dinilai mulai merasakan adanya dampak kenaikan harga komoditas energi dunia (minyak dan gas), harga bahan pangan, sehingga menyebabkan tingginya inflasi.

“Mendag (Muhammad Lutfi, red) itu diganti, karena kesalahan dia sendiri dalam menerapkan kebijakan. Bagaimana mungkin kita negara produsen terbesar sawit mengalami kelangkaan minyak goreng, itu sama saja seperti kelangkaan BBM yang terjadi di Arab Saudi,” ujarnya.

Menurut Anis Matta, sebagian besar pemimpin di dunia termasuk di Indonesia, mulai kebingungan dan tidak mengerti cara dalam menghadapi krisis yang sangat kompleks saat ini.

“Sudah banyak Presiden dan Perdana Menteri di dunia ini yang jadi korban, jatuh pemerintahannya akibat krisis sekarang. Tapi bedanya di sini, korbannya Mendag (Muhammad Lutfi, red),” tegas Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, penujukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag bisa menjadi solusi bagi Jokowi, atau sebaliknya menjadi bumerang dan menjadi masalah baru bagi Kabinet Indonesia Maju.

“Menjelang Pemilu 2024 mendapatkan pos baru di kabinet itu sangat bagus. Tapi taruhannya sangat besar seperti menggenggam bara api,” tandasnya.

“Nanti kita akan melihat, apakah Pak Zulkifli Hasan ini akan menjadi solusi atau justru akan menjadi masalah baru bagi kabinet Jokowi,” imbuh Anis Matta.

Namun Anis Matta berpandangan, penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Mendag belum tentu akan menyelesaikan permasalahan krisis sekarang. Malahan sebaliknya, justru bisa memicu krisis ekonomi akan semakin dalam, dan berlanjut ke krisis sosial dan politik.

“Saya kira krebilitas Pak Zulkfli Hasan dipertaruhkan. Tapi yang jauh lebih besar, adalah reputasi kabinet dan Pak Jokowi yang dipertaruhkan. Kita bisa kita lihat nanti, apakah semakin hari semakin mengalami degradasi atau tidak,” ujarnya.

Anis Matta mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih cermat dalam membaca situasi global sekarang, dengan merespon berbagai kebijakan yang bisa menjawab tantangan utama secara substansial dan permanen dalam mengatasi krisis yang kompleks saat ini.

Hal senada disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan. Ia mengatakan, dampak dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, minyak sun flower (bunga matahari) dan minnyak nabati/CPO (minyak goreng).

“Kenaikan harga minyak goreng harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningatkan pemasukan, dan memenuhi kebutuhan domestik market di dalam negeri. Tapi Alhamdulillah korbannya di sini masih dalam tingkat menteri,” kata Fadhil.

Fadhil Hasan menilai larangan ekspor CPO dan turunannya yang sempat diberlakukan sebelumnnya oleh mantan Mendag Muhammad Lutfhi beberapa waktu lalu, merupakan kesalahan besar dan kerugian bagi Indonesia yang menyebabkan kehilangan devisa negara sebesar USD 2 miliar.

Sebagai produsen terbesar minyak nabati dunia, lanjutnya, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara maksimal besarnya permintaan pasar dunia saat ini, agar mendapatkan penerimaan besar di luar pajak guna memperkuat APBN kita.

“Tapi pemasukan itu, harus ditabung Pak Jokowi jangan dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang tidak perlu seperti IKN, kalau digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat tidak masalah,” ujar Fadhil Hasan.

Ekonom senior Indef ini mengingatkan, pemerintah untuk mewaspadai bahaya stagflasi, yakni ancaman inflasi global yang tengah membayangi pertumbuhan ekonomi dunia.

Apalagi APBN kita saat ini masih kekurangan anggaran lebih Rp 100 triliun lebih, akibat menanggung beban subsidi dan kebutuhan anggaran perlindungan sosial yang semakin meningkat.

“Jadi stagflasi itu ditandai oleh inflasi yang tinggi, tetapi pertumbuhannya rendah. Permintaan barang yang kita ekspor menurun, akibatnya penerimaan kita juga akan menurun. Sementara inflasinya tetap tinggi, harga-harga tetap tinggi. Hal ini akan menyebabkan gap yang sangat besar antara penerimaan dan pengeluaran. Ini bahaya yang kita perlu waspadai,” jelasnya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Imron Cotan menambahkan, stagflasi itu ditandai tiga fenomena yang sangat fundamental, yakni pengangguran tinggi, inflasi tinggi dan pertumbuhan lemah.

“Jadi kalau Presiden Jokowi sedang mencoba mengakomodasi partai politik untuk berpartisipasi dalam kabinetnya, itu adalah dalam rangka menghadapi turbulensi dari dampak perang Rusia-Ukraina yang akan datang,” kata Imron Cotan.

Imron Cotan memprediksi perang Rusia-Ukraina masih akan berlangsung lama, karena Rusia ingin mengakhiri dominasi Amerika Serikat (AS) dalam energi maupun tujuan strategis lainnnya.

“Ukraina ini didesain untuk menjadi kuburan oleh Rusia, seperti halnya Afghanistan oleh Amerika, sehingga Ukraina tidak dimanfaatkan Amerika dan Nato dalam jangka panjang supaya tidak menjadi ancaman bagi Rusia,” kata diplomat senior ini.

Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta pemerintah agar mewaspadai upaya AS memindahkan medan tempur baru dari Ukraina ke Taiwan. Jika ini terjadi, AS akan berperang melawan China, karena Presiden AS Joe Biden sudah mulai terang-terangan mendukung Taiwan

“Presiden Joe Biden saat ini tengah kehilangan muka di dalam negerinya soal kebijakan perang di Ukraina. Perang Ukraina menjadi bumerang bagi Amerika Serikat, menyebabkan inflasi tinggi mencapai 9 persen,” kata Connie.

Presiden Joe Biden, lanjutnya, tengah berupaya menghilangkan tekanan di dalam negerinya dengan meningkatkan produksi dan bantuan persenjataan ke negara lain, termasuk mencari lokasi perang baru yang jauh dari Amerika dan Eropa, yakni pilihan di Taiwan-China.

“Karena itu kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi hal ini, apakah kita menempatkan Taiwan itu sebagai negara atau bagian dari China. Jika terjadi perang akan mempengaruhi kawasan Laut China Selatan, mempengaruhi Indonesia juga. Karena Taiwan-lah yang memegang dokumen klaim China atas Laut China Selatan sejak zaman Dinasti Ming. Saya sudah melihat semua dokumen-dokumennya,” tegas Connie Rahakundini Bakrie.

Soal Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Anis Matta: Presiden Tak Perlu Ragu, Kembalikan Kepercayaan Rakyat kepada Pemerintah

Anis Matta, arah baru indonesoa, CPO, Drajat Wibowo, gelora talk, Kembalikan Kepercayaan Masyarakat, krisis berlarut, Larangan Ekspor, Minyak Goreng, Partai Gelora Indonesia, Presiden Tak Perlu Ragu, Sultan Bahtiar Najamudin, Tulus Abadi

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan negara terkait kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. Anis Matta menilai Presiden Jokowi masih memiliki keraguan dalam kebijakan ini.

“Kita telah berdiskusi panjang lebar soal isu minyak goreng ini. Seharusnya pemerintah tidak perlu ragu dalam mengambil keputusan terhadap pilihan-pilihan yang telah diambil dengan membuat prioritas,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Setelah Pemerintah Melarang Ekspor Sawit dan Minyak Goreng, Apa Selanjutnya?’, Rabu (27/4/2022) petang.

Menurut dia, pilihan yang telah diambil seharusnya tidak perlu dipertentangkan antara kepentingan domestik kita dengan luar negeri. Yakni kepentingan menentramkan masyarakat dengan kepentingan mendapatkan keuntungan secara ekonomis.

“Dalam situasi sekarang, seharusnya kita mendapatkan keutungan besar, tapi kenapa itu jadi masalah. Kita juga tidak pernah bayangkan, bahwa akan ada kelangkaan BBM di Arab Saudi. Artinya, saya ingin memberi pesan kepada pemerintah, khususnya kepada presiden, intinya adalah kembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara,” katanya.

Saat ini psikologi masyarakat, kata Anis Matta, telah rusak akibat isu minyak goreng dalam beberapa bulan ini. Sebab, permasalahannya sangat kompleks, sehingga memicu kenaikan harga komoditas lainnya.

“Di tengah situasi krisis ini, tantangan terbesar pemerintahan secara makro adalah inflasi. Semua negara mengalami inflasi dan krisis sosial secara global,” ujarnya.

Krisis sosial ini, lanjutnya, akan memicu revolusi sosial di semua negara, tak terkecuali Indonesia.

“Jadi kemampuan kepemimpinan nasional di masing-masing negara yang akan menentukan dalam menghadapi tantangan ini,” kata Ketua Umum Partai Gelora ini.

Anis Matta menegaskan, rakyat tentunya akan merespon sejauh mana kebijakan yang telah dilakukan pemerintahnya dalam menghadapi krisis ekonomi sekarang.

“Meski ekspor CPO memiliki keuntungan besar, tetapi kepercayaan rakyat kepada negara lebih utama untuk dikembalikan,” tegasnya.

Anis Matta kembali mengingatkan, bahwa dampak perang Rusia-Ukraina saat ini akan memperparah krisis global dan kejatuhan rezim di suatu negara, dan bukan mustahil juga bakal terjadi di Indonesia.

“Kenapa Putin ‘batuk’ di Ukraina, tapi yang jatuh Perdana Menteri Pakistan. Dan kita akan menyaksikannya lagi hal ini di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu, sebenarnya kembalikan saja kepercayaan masyarakat, kepercayaan rakyat kepada negara,” tandasnya.

Anis Matta menilai, keputusan politik yang diambil tidak perlu dipertentangkan lagi dengan pertimbangan non politik, karena akan mengurangi kapasitas pemimpinnya.

“Meski keputusan pemerintah ini, relatif membingungkan, tapi saya memberikan dukungan penuh keputusan Presiden melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Pemerintah perlu konsisten, karena kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini dipertanyakan akibat berbagai perubahan kebijakan,” katanya.

Namun, ekonom senior Dradjad Hari Wibowo yang juga hadir dalam diskusi ini memiliki pandangan berbeda. Dradjad menilai pelarangan ekspor CPO justru merugikan pemerintah, karena porsi penghasilan sawit Indonesia jumlahnya sangat besar.

“Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI,” kata Dradjad.

Apalagi ditambah pengenaan tarif pajak maka penghasilan pemerintah dari sawit di atas 40 persen. Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.

“Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE,” tutur Dradjad.

Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE.

Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.

“Kalau pertahunnya mungkin Rp240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini,” kata pria yang juga Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukan pemerintah kemungkinan memperoleh Rp250 triliun sampai Rp300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 Ringgit Malaysia).

“Ini hanya dugaan kasar saya. Tapi dengan asumsi harga CPO saat ini rasanya agak sulit membayangkan pemerintah melarang ekspor sebab menembak kita sendiri,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang juga menjadi narasumber dalam diskusi ini meminta pemerintah mengambil hikmah dari isu minyak goreng ini.

Sebab, publik akhirnya mengetahui ada permainan mafia dan kartelisasi yang melibatkan beberapa perusahaan perkebunan dan pengelola sawit.

“Kami ingin kebijakan ekonomi pertanian khususnya tata niaga kelapa sawit kita benar-benar dibentuk dengan pendekatan legislasi yang lebih fundamental di wilayah UU. Sehingga setiap kebijakan diharapkan bisa diatur secara proporsional antara kepentingan nasional dan kepentingan bisnis pelaku usaha,” kata Sultan.

Menurutnya, untuk memastikan pengendalian negara terhadap komoditas strategis seperti kelapa sawit harus diatur secara preventif sejak awal. Terutama dalam penguasaan lahan perkebunan yang melibatkan swasta yang notabene berkewarganegaraan asing.

“Jangan sampai pengusaha sawit yang menguasai alat produksi seperti pabrik CPO juga menguasai mayoritas lahan sawit. Inilah titik kritis liberalisasi dan kartelisasi tata niaga kelapa sawit yang harus kita hindari agar kita tidak terjebak dalam situasi kelangkaan komoditas dan inflasi yang terus terulang,” tegasnya.

Ia berharap UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan direvisi terutama mengenai aturan distribusi penggunaan lahan perkebunan milik negara.

“Kepentingan nasional harus menjadi orientasi dan tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah. Dengan demikian persoalan minyak goreng ini harus diselesaikan sejak dari hulu, baik dari sisi penguasaan lahan hingga intensifikasi perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam diskusi ini menambahkan, kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng ini secara mikro memberikan perlindungan kepada konsumen.

Namun, turunan dari kebijakan ini masih dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan isu minyak goreng.

“Kita mengapresiasi dalam konteks perlindungan konsumen, apa yang diambil Presiden Jokowi. Tetapi itu, hanya terapi kejut saja, efek ekornya masih panjang. Kebijakan ini akan efektif atau tidak efektif itu, tergantung apa yang dikunci di minyak goreng ini, karena kebijakanya masih berubah-ubah” kata Tulus Abadi.

Karena itu, kata Tulus, YLKI bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuat petisi online untuk membongkar dugaan kartel minyak goreng.

“Petisi online ini telah didukung oleh 14.000 lebih dari warga yang telah tanda tangan. Kami minta KPPU membongkar penyelidikan dugaan kartel minyak goreng atau bentuk pelanggaran undang-undang anti monopoli,” katanya.

Dugaan adanya kartel ini, kata Tulus Abadi, telah merugikan konsumen dan menyebabkan persaingan tidak sehat, sehingga membuat masyarakat tidak punya pilihan untuk membeli minyak goreng dengan harga mahal.

“YLKI meminta KPPU lebih serius lagi melakukan penyelidikan adanya dugaan kartel ini. Kita tidak semata soal mahalnya CPO, tapi ada praktek persaingan yang tidak sehat yang sangat merugikan konsumen,” jelasnya.

YLKI berharap KPPU dapat memberikan rekomendasi solusi jangka panjang, bukan jangka pendek dengan membongkar praktek kartel ini.

Dimana industri CPO dan minyak goreng, seharusnya memberikan keuntungan kepada semua pihak, bukan perusahaan saja, tetapi juga kepada negara dan masyarakat.

Sudah Tiga Negara Alami Krisis Pemerintahan, Anis Matta: Indonesia Butuh Kelompok Elit Baru yang Punya Cita-Cita Besar

Anis Matta, ICMI, KAHMI, Kelompok Elit Baru, krisis berlarut, Krisis Pemerintahan, Pergulatan Pemikiran, Rokhmin Dahuri

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil pelajaran dari Sri Langka, Pakistan dan Peru yang pemerintahannya mengalami krisis akibat tidak mampu menghadapi ketidakpastian situasi global saat ini.

“Krisis itu datang dengan karakternya sendiri, tidak bisa dikendalikan dan direncanakan. Tiba-tiba kita mendengar ada mosi tidak percaya di Pakistan, kemudian di Sri Langka terjadi krisis pangan dan politik, di Peru pun demikian. Jadi inilah kita-kira yang akan kita hadapi sekarang,” kata Anis Matta acara buka puasa bersama dengan sejumlah tokoh ICMI dan Kahmi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/4/2022) petang.

Dalam buka puasa yang digelar di kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikan Rokhmin Dahuri di bilangan Padjadjaran, Bogor ini Anis Matta mengatakan, krisis pemerintahan di tiga negara tersebut, akibat para pemimpinnya mengalami kebingungan dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menghadapai krisis berlarut saat ini.

“Kita mau mengingatkan, soal minyak goreng dan kenaikan harga BBM ini, hanya pemicu kecil saja, tapi bertahun-tahun ke depan kita akan menghadapi situasi yang jauh lebih sulit dari pada yang sekarang,” ungkap Anis Matta.

Sebagai negara dengan populasi besar, menurut Anis Matta, Indonesia sangat rentan terhadap ancaman disintegrasi, apalagi Indonesia memiliki kelemahan dalam masalah ketahanan pangan. Bukan mustahil Indonesia menjadi korban berikutnya.

“Karena itu, yang harus kita lakukan pertama, mengubah tantangan ini menjadi peluang. Kedua menyatukan elite sekarang, keluar dari polarisasi, karena mematikan politik dan berbahaya buat negara,” katanya.

Anis Matta menilai saat ini diperlukan satu gerakan pemikiran baru dari kelompok intelektual di luar partai politik (parpol) yang ada sekarang. Pergulatan intelektual baru tersebut diharapkan mampu mewujudkan cita-cita besar Indonesia.

“Tahapan sejarah Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga, yaitu menjadi bagian dari kepemimpinan dunia, terlibat dalam pembentukan aliansi-aliansi global baru,” katanya.

“Bisakah kita mempelopori satu ide lompatan masuk ke gelombang ketiga Indonesia menjadi negara modern yang kuat,” lanjutnya.

Ia menegaskan, persepsi tentang politik saat ini perlu diubah, bukan sekadar jalur pendek menuju kekuasaan, tapi sebagai medan pergolakan pemikiran.

Yakni mengembalikan politik ke jalur yang benar sebagai industri pemikiran, sehingga bisa membuat kebijakan yang akan mempengaruhi orang banyak. Oleh sebab itu, intelektual itu harus berada di dalam politik, karena akan memperkaya politik.

“Tradisi transisi menuju Indonesia adalah pergolakan pemikiran dari kelompok pergerakan nasional. Waktu itu mereka anggota partai isinya perdebatan semua, itu saja kerjaannya tiap hari sampai matang ide Indonesia. Tiba-tiba satu negara baru lahir,” jelas Anis.

Karena itu, Anis Matta berharap para elit sekarang memiliki mindset (pemikiran) tentang narasi dan cita-cita besar ke depan untuk Indonesia. Bukan sebaliknya, tidak punya harapan dan berpikir pendek dengan membangunkan patung untuk mengingat pemimpinnya di masa lalu.

“Makanya nabi kita, Muhammad SAW melarang umatnya untuk melukis wajahnya, karena yang abadi itu narasinya, bukan wajah atau patungnya. Sekaranglah peluang Indonesia untuk tampil secara global,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri mengatakan, masyarakat dunia saat ini perlu mencari alternatif paradigma baru dalam pembangunan yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan, setelah kegagalan sistem kapitalisme.

“Dengan Pancasilanya, saya kira Indonesia mampu menjadi negara-bangsa maju, adil-makmur, dan berdaulat serta berperan aktif dan signifikan dalam menjaga perdamaian dunia sesuai nilai-nilai Pancasila. Pancasila akan menjadi role model, sebagai paradigma pembangunan ekonomi dunia adalah sebuah keniscayaan,” kata Guru Besar Ilmu Kelautan IPB Univesity ini.

Anis Matta : Krisis Menuntut Lahirnya Kepemimpinan Baru

Anis Matta, Dampak Perang Rusia Ukraina, Disintegrasi Bangsa, gelora talk, Haekal Hasan Barus, KH Anwar Abbas, krisis berlarut, Krisis Kemimpinan, Krisis Sosial, Pansemi Covid-19, Pesan Islam, Tifauzia Tyassuma

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini menyebabkan seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia mengalami kebingungan dan tidak berdaya, karena seolah tidak tahu bagaimana bersikap.

Hal ini akan menyebabkan terjadinya krisis sosial yang besar dan menyebabkan terjadinya revolusi sosial di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia.

“Disinilah kita mengingatkan pentingnya agama menjadi inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di tengah krisis yang melanda dunia, dan karenanya krisis ini juga menuntut lahirnya kepemimpinan baru kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Ramadhan Tahun Ke-3 Dalam Suasana Krisis Berlarut, Apa Makna dan Pesan Islam”, Rabu (6/4/2022) petang.

Diskusi ini digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri narasumber Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas, Muballigh Nasional Haikal Hasan Baras dan Pakar Epidemiologi Klinis (Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit) Ahlina Institute dr. Tifauzia Tyassuma

Dunia saat ini, kata Anis Matta, dilanda berbagai krisis di antaranya pandemi, krisis ekonomi, hingga munculnya ancaman krisis pangan akibat dampak perang Rusia dan Ukraina.

Dalam situasi kebingungan ini, negara-negara di dunia akan mengambil jalan pintas melakukan langkah-langkah represif untuk mempertahankan dirinya di tengah gelombang protes massa yang terus menerus datang.

Situasi tersebut, tentu saja bisa menyebabkan disintegrasi sosial, dan khususnya pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia.

“Dan saya kira juga termasuk Indonesia, termasuk ancaman disintegrasi teritorial,” kata Anis.

Menurut Anis Matta, agama tidak hanya bisa menjadi sumber inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di level individu, melainkan juga pada level sistemik.

Sebab, agama telah memberikan petunjuk jalan yang lurus dan terkoneksi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

“Kita perlu melihat agama ini sebagai satu sumber inspirasi yang bisa menyelesaikan masalah ini bukan hanya pada level individu seperti Nabi Yusuf AS ketika sengaja berlapar-lapar supaya tetap bisa mengingat orang yang lapar. Tetapi juga melahirkan satu gerakan yang bisa menawarkan agama sebagai solusi bagi penyelesaian sistemik terhadap masalah yang sekarang kita sedang alami,” kata ujarnya.

Bagi Indonesia saat ini, lanjut Anis Matta, diperlukan seorang pemimpin baru yang kuat dan visioner, mampu mengelola krisis menjadi peluang. Karena krisis pada dasarnya adalah peluang dan tanda akan munculnya pemimpin baru.

“Jadi bukan dijawab dengan gerakan presiden 3 periode, karena itu kita ada persoalan visi kepemimpinan, Pemilu 2024 harus ada pemimpin baru. Dan kenapa saya memulainya dengan cerita Nabi Yusuf, karena beliau bisa menyelesaikan krisis ekonomi secara sistemik pada zamannya dan membuka jalan munculnya Islam sebagai pemimpin peradaban,” tegas Anis Matta.

Sedangkan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas berpendapat berbagai persoalan bangsa saat ini bisa diselesaikan dengan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Namun, akhir-akhir ini Pancasila kerap digunakan untuk memukul lawan dengan mengatakan lawannya sebagai tidak Pancasilais. Padahal yang menggunakan Pancasila untuk memukul lawan tersebut justru tidak Pancasilais.

Mereka, kata Anwar, justru tidak mengamalkan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya mendarah daging dan menjadi penentu dalam menentukan gerak dan ritme kehidupan.

“Negeri ini tidak dalam keadaan aman-aman saja. Oleh karena itu bagi saya timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan. Kembalilah kepada Pancasila dan hukum dasar yang ada di negeri ini secara murni dan konsekuen. Jadi jangan Pancasila itu hanya di bibir saja,” kata Anwar.

Ia mengajak semua pihak berkaca dan bersama-sama mengendalikan diri untuk tidak memperburuk situasi krisis saat ini.

“Dan acuan kita dalam mengendalikan diri kita adalah nilai-nilai dan semangat, serta jiwa yang ada di dalam Pancasila serta hukum dasar yang ada di negeri ini yaitu UUD 1945,” kata Anwar.

Sementara Mubaligh Nasional Haekal Hassan Baras berharap agar buku karya Ketua Umum Partai Anis Matta berjudul ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ bisa menjadi bahan diskusi di mana pun untuk mengatasi krisis berlarut saat ini.

Buku tersebut memberikan berbagai solusi soal krisis dan kemimpinan, serta menganjurkan manusia untuk kembali kepada agama. Sehingga ia berpendapat buku ini perlu disebarluaskan di media sosial dan diviralkan agar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat secara utuh.

“Apa yang disampaikan Pak Anis Matta dalam bukunya sangat signifikan sekali, saya sampai baca dua kali. Saya ingin buku ini dijadikan bahan bahan diskusi di mana pun. Ini solusi dari salah seorang anak bangsa yang sangat potensial, bisa menjadi solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan bangsa saat ini,” kata Haekal Hassan.

Pakar Epidemiologi Klinis dr. Tifauzia Tyassuma mengingatkan, bahwa pandemi Covid-19 ini masih akan berlangsung 7 tahun lagi, dan masih akan terus bermunculan varian-varian baru, bahkan virus baru. Namun, karakter dari virus Covid-19 tersebut, semakin lama akan melemah.

“Kondisi sekarang persis dengan kondisi 100 tahun lalu, ketika ada Flu Spanyol yang disebabkan virus H1N1. Kita akan menghadapi kondisi pandemi selama 10 tahun,” kata dr. Tifauzia.

Namun dia mengingatkan, dalam kurun 10 tahun ini, dunia akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya, yakni kemungkinan terjadinya Perang Dunia III, meskipun pandemi sendiri akan berakhir dan karakter virus Covid-19 cenderung melemah.

“Perang Dunia I dan II itu terjadi setelah ada kasus Flu H1N1. Dan sama-sama kita tahui, bahwa Coronavirus ini berasal dari Laboratorium di Wuhan, China. Kita juga dikejutkan ditemukannya Laboratorium Biologi di Ukraina yang dikatakan juga memproduksi Covid-19. Artinya apa, dalam 10 tahun ke depan ini akan banyak virus dan kuman patogen yang dilepaskan,” ujarnya.

Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit Ahlina Institute ini menegaskan, hampir semua negara di dunia memiliki Laboratorium Biologi. Tidak hanya China atau Ukraina saja, tetapi Indonesia juga seperti Laboratorium Namru milik Angkatan Laut Amerika Serikat, yang akhirnya ditutup oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari.

“Jadi untuk 10 tahun ini, kita tidak hanya menghadapi Coronavirus dan mutasi-mutasinya, tetapi juga kemungkinan virus baru atau kuman patogen lain yang mungkin akan dikeluarkan untuk meramaikan situasi,” katanya.

Virus baru atau kuman patogen tersebut, ungkap dr Tifauzia, akan menjadi senjata baru abad 21 yang dilepaskan oleh negara-negara yang memiliki keunggulan dalam bidang biologi. Tujuannya, untuk merusak tatanan dunia yang ada melalui Perang Dunia III agar terbentuk tatatan dunia baru.

“Jadi segenap komponen bangsa harus paham dengan persoalan yang fundamental ini. Sehingga perlu mengambil suatu tindakan multidemensi, sebab perang senjata virus dan kuman patogen akan menyebabkan kelaparan dimana-mana. Ini sangat berbahaya, apalagi Indonesia memiliki kepadatan penduduk,” pungkasnya.

Berikan Solusi Atasi Krisis, Rokhmin: Jokowi dan Anggota Kabinet Perlu Baca Buku Karya Anis Matta

Anis Matta, arah baru indonesia, Jokowi, krisis berlarut, Majelis Gelora Cinta Rosul, Muhammad Yusuf A Wahab, Nasirwan, Partai Gelora Indonesia, Pesan Islam Menghadapi Krisis, Raihan Iskandar, Rokhmin Dahuri

Partaigelora.id – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Periode 2001-2004 Rokhmin Dahuri menilai produktivitas bangsa Indonesia dalam menulis buku sangat rendah, kalah dari India.

Padahal produktivitas dalam menulis buku itu, salah satu indikator suatu bangsa dalam menguasai sains dan teknologi. Sebab, bangsa yang maju akan menerapkan sains dan teknologi dalam kesehariannya.

“Sedihnya bangsa Indonesia produktivitas menulis bukunya dalam kategori sangat rendah. Dengan India kita kalah. Hal ini mengindikasikan bangsa kita tidak sedang baik-baik saja,” kata Rokhmin dalam Bedah Buku ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ karya Anis Matta yang diselenggarakan Majelis Gelora Cinta Rosul, Minggu (20/2/2022).

Menurut Rokhmin, buku yang ditulis Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) tersebut sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia.

Sebab, ketika pemimpinnya memiliki iman dan takwanya kuat, maka umatnya akan berjaya.

Hal itu, sebagaimana bisa dilihat dari zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rosyidin. Kemudian masa Umar bin Abdul Aziz, Harus Al Rasyid, kemudian Muhammad Al Kahfi umat Islam berjaya selama 10-11 abad.

“Jadi pemimpin memang harus punya kapabilitas, ipteknya kuat, juga imtak nya membara. Maka jika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang baik dengan Rabb (Tuhan) yang Maha Pengampun). Spiritualitas adalah kuncinya,” katanya.

Karena itu, sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia, setelah Rusia dan Thailand, dimana 1 persen orang kaya menguasai 49 persen kekayaan negara.

“Mohon maaf, 1 persen orang kaya di Rusia itu semuanya pribumi. Begitu juga di Thailand. Sedangkan di Indonesia menurut Pak Jokowi nasionalismenya rendah. Ada 11 Ribu Triliun uang konglomerat disimpan di luar negeri,” katanya.

Hal ini mengindikasikan, konglomerat kita nasionalismenya masih rendah. Jika nasionalismenya tinggi, maka Rp 11 triliun atau sekitar tiga kali APBN saat ini, akan diivestasikan untuk membangun pabrik di Indonesia.

Rokhmin mengatakan, buku ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ yang ditulis berdasarkan Alquran dan Al Hadits menjadi alasan rasional, bahwa sistem kehidupan yang dibuat manusia seperti komunisme misalnya, tidak sesuai dengan fitrah manusia.

“Secara rasional, komunisme tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana sistem ekonomi harus dibangun atas dasar sama rata sama rasa. Seharusnya orang cerdas, orang yang saleh, bekerja kerjas mendapat reward dunia, tidak sama dengan orang yang malas, preman, mabok dan lain sebagainya,” ujar Rokhmin.

Ia mengatakan, hampir 1.000 tahun umat Islam pernah menguasai sepertiga dunia. Ketika umat Islam menguasai dunia, kehidupan manusia sangat adil, sains dan teknologi sangat berkembang.

Rokhmin berharap umat Islam agar selalu berpedoman pada Alquran dan Hadits, karena memberikan solusi dalam mengatasi krisis dan musibah saat ini, diantaranya adalah kesabaran.

Rokhmin menegaskan, apa yang ditulis Anis Matta mengenai cara mendeteksi krisis, memfirasati zaman dalam dinamika geopolitik dan siklus perubahan dunia, harus dibaca oleh semua pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para anggota Kabinet Indonesia Maju.

“Harusnya bedah buku ini, diikuti juga Pak Jokowi. Pak Jokowi dan anggota kabinet harus baca buku ini. Kalau Pak Jokowi dan seluruh anggota kabinetnya membaca buku ini, sesungguhnya menggapai dunia Indonesia Emas tahun 2024, atau dalam bahasa Anis Matta bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ke 5 di dunia,” tegasnya.

Pemerhati Dinamika Gerakan Islam Nasiwan mengatakan, buku ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ memberikan inspirasi dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sekarang.

“Saya sudah membaca buku ini, tidak terlalu berat. Apa yang disampaikan membawa inspirasi, bahwa Islam tetap menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi sekarang,” kata Nasirwan.

Lektor Kepala FISIP Universitas Negeri Yogyakarta ini menilai, Anis Mata memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran orang, tidak hanya orasi tapi juga sebagai penulis.

“Ustad Anis Matta menawarkan cara pandang Islam dengan narasi menghadapi krisis bermula dari pembenahan ekosistem. Menawarkan narasi dalam menyelesaikan masalah bangsa sebagai revolusi saraf atau pemikiran. Ini sangat mempengaruhi, tapi buku ini tidak sedang menyebabkan perlawanan massal terhadap kekuasaan segera. Ini penting sekali,” katanya.

Tgk Muhammad Yusuf A Wahab, Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh menambahkan, Islam telah memberikan rumusan bagi manusia untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, termasuk juga rumusan revolusi politik dan teknologi.

“Jadi untuk memperbaki kondisi sekarang, para pemimpinnya harus punya kapasitas. Kalau tidak punya kapasitas, tunggulah kehancurannya. Pemimpin yang punya kapasitas itu adalah pemimpin yang bisa memperbaiki umatnya,” kata Tgk Yusuf.

Buku karya Anis Matta ini, ia harapkan dapat memberikan inspirasi bagi para pemimpin-pemimpin di Indonesia untuk memperbaiki kondisi bangsa dan membawa Indonesia menuju 5 besar dunia.

“Cita-cita kita membawa Indonesia menuju kekuatan 5 besar dunia itu bukan hal mustahil, tapi bisa menjadi sebuah keniscayaan,” kata Imam Besar Barisan Muda Ummat ini menutup.

Partai Gelora Usulkan Konsep ‘Geloranomics’ Sebagai Peta Jalan Baru Atasi Krisis Berlarut

#Geloranomics, Anis Matta, Kopi Gelora, krisis berlarut, peta jalan baru, Rocky Gerung

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan konsep ‘Geloranomics’ sebagai narasi peta jalan baru dalam mengatasi krisisi berlarut saat ini

Fokus dari konsep Geloranomics ini adalah mengusung keadilan lingkungan dan keadilan sosial dengan dua tema besar, yakni bumi dan manusia.

“Yang saya maksud dengan Geloranomics ini ada dua tema besar yang kita perjuangkan, pertama bumi dan kedua manusia,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Jumat (20/8/2021).

Konsep ‘Geloranomics’ itu sudah disampaikan Anis Matta dalam diskusi Kopi Gelora pada Rabu (18/8/2021) malam, yang dihadiri pengamat politik dan filsafat Rocky Gerung sebagai bintang tamu dengan Refleksi 76th Kemerdekaan RI: Krisis & Momentum Indonesia.

Diskusi ini dihadiri oleh 800-an jajaran fungsionaris DPN, MPN, MP, DPW, DPN dan DPC yang digelar secara virtual.

Menurut Anis Matta, persoalan bumi dan manusia pada dasarnya saling mengikat satu sama lain. Dimana maknanya, adalah pertumbuhan atau kesejahteraan.

Namun, pertumbuhan ini menimbulkan persoalan dengan, adanya keadilan lingkungan dan keadilan sosial. Saat ini, lingkungan mengalami kerusakan parah akibat eksploitasi berlebihan yang dilakukan manusia, tanpa melibatkan ahli lingkungan.

Sementara distribusi pertumbuhan dari eksploitasi tersebut, hanya dinikmati segelitir orang saja, dan tidak membawa dampak pada kesejahteraan bersama, sehingga terjadi kesenjangan antara si kaya dan miskin.

“Jadi outputnya harus ada pertemuan yang seimbang antara bumi dan manusia. Pertama bumi adalah rumah kita, sehingga harus kita rawat dan kita jaga. Kedua adalah pemberdayaan masyarakat manusianya sendiri,” ujarnya.

Anis Matta menegaskan, kemakmuran kolektif bisa tercapai asalkan kedua unsur pertumbuhan tersebut terpenuhi. Partai Gelora, lanjutnya, mengusulkan satu tema besar lagi dalam konsep ‘Geloranomics, yakni kesejahteran sebagai sumber kemakmuran.

“Hal itu tercapai jika sumber pengetahuan dan teknologi digabungkan dalam menciptakan pertumbuhan. Pada waktu yang sama menjaga keselamatan bumi dan di lain waktu memberi ruang secara politik bagi seluruh masyarakat itu menjadi sejahtera bersama,” tegasnya.

Kemakmuran kolektif, lanjutnya bisa menjadi komponen utama dalam mensejahterahkan umat manusia dan bisa menjadi proposal Indonesia untuk dunia, asalkan bisa menyatukan agama, demokrasi dan kebebasan.

“Amerika yang kapitalis sudah mulai mengarah kepada sosialis, sedangkan China yang sosialis mengarah ke kapitalis. Sementara Rusia meski kuat secara militer, tapi kelemahannya tidak punya proposal untuk ekonomi dunia. Dan Indonesia punya peluang dan bisa mengajukan proposal itu,” katanya.

Pengamat politik dan filsafat Rocky Gerung menilai pokok pikiran-pikiran Anis Matta tentang ‘Geloranomics’ dan Arah Baru Indonesia bisa menjadi Garis Besar Haluan Negara (GBHN), karena cara pandangnya jauh ke depan mengikuti perubahan-perubahan yang ada.

“Jadi kalau nanti misalnya ada Sidang Istimewa ini bisa jadi GBHN, dan Anis Matta bisa menerangkannya di MPR. Kenapa Covid-19 ini ada, karena paru-paru bumi dirampas manusia dan pindah ke paru-paru manusia. Itu sudah sunnatulah, hukum sebab akibat. Agama sudah perintahkan berpikir itu berdoa untuk masa depan, baca-baca-bacalah, bukan kerja-kerja-kerja,” kata Rocky.

Rocky Gerung sepakat dengan cara berpikir Anis Matta dalam memandang masa depan dunia dan Indonesia. Pikiran-pikiran tersebut, tidak dimiliki oleh partai-partai lain maupun para ketua umumnya.

Sebab, mereka hanya berpikir bagaimana mengamankan kursi di parlemen dan mendapatkan kekuasaan.

“Ini bagian dari merawat ulang Indonesia dan ini menumbuhkan harapan baru buat masyarakat. Partai Gelora punya pikiran alternatif, apa yang disebut menerobos kebekuan oleh Anis Matta,” katanya.

Pakar filsafat lulusan Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarsa ini menegaskan, banyak pihak yang salah paham dalam menilai sosok seorang Anis Matta.

“Anis Matta kan dulu dikenal sebagai ‘kanan’, ‘radikal’, segala macam. Begitu bikin partai, akhirnya orang melihat, bahwa lho kok jadi lain. Orang jadi kaget. Padahal sebetulnya saya kenal dari awal Anis Matta sebagai orang yang pikirannya tajam, selain kepandaian dalam agama dan kepiawaian ceramahnya. Itu yang tidak dilihat orang,” pungkasnya

Krisis Terus Berlanjut, Anis Matta: Jangan Menyerah, Indonesia Terus Optimis

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Bencana, Indonesia Optimis, Jangan Menyerah, krisis berlarut, Partai Gelora Indonesia, rakornas, Rute Ketiga, Waspada

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta seluruh fungsionaris di tingkat pusat dan daerah mewaspadai rute lanjutan dari pandemi Covid-19 dan potensi bencana alam dalam beberapa bulan ke depan.

Anis Matta sendiri telah mengkategorikan krisis pandemi Covid-19 ke dalam empat rute. Yakni rute pertama pandemi, rute kedua krisis ekonomi, rute ketiga krisis sosial dan rute keempat krisis politik.

“Pandemi Covid-19 sudah dan tanda-tanda masuk ke rute krisis sosial. Tekanan ekonomi yang makin berat dirasakan masyarakat lapis bawah dan makin berat dengan PPKM, memuculkan protes dan aksi pembangkangan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (7/8/2021).

Pesan tersebut juga telah disampaikan Anis Matta saat memberikan arahkan dalam Rakornas VII Partai Gelora Indonesia membahas ‘Agenda Kerja 32 Bulan Menuju Sukses Pemilu 2024 dan Arah Baru Indonesia’ yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (5/8/2021) malam.

Menurut Anis Matta, beban masyarakat akan semakin berat manakala Indonesia memasuki siklus musim penghujan, yang seringkali dibarengi dengan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

“Kita lihat nanti di bulan bulan Oktober sampai Februari begitu musim penghujan datang, kita akan punya masalah besar lagi, dan Eropa banjir pada musim panas. Jadi kombinasi pandemi dan bencana alam ini akan mengguncang pikiran semua orang, public mood masyarakat,” katanya.

Karena itu, Anis Matta meminta pengurus dan anggota Partai Gelora di seluruh Indonesia terus mambangun komunikasi dengan masyarakat untuk mendengar dan mengukur suasana hati dan pikiran mareka (public mood).

“Partai Gelora harus terus berkomunikasi yang nyambung dengan public mood, lalu terlibat aktif membantu. Pendekatannya dengan edukasi dan pelayanan,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Anis Matta, masyarakat diselimuti kebingungan menghadapi situasi karena begitu banyaknya disinformasi yang tidak jelas atau hoaks.

“Masyarakat yang kesulitan kita bantu dengan pelayanan langsung maupun tidak langsung, termasuk di desa-desa yang mulai dirambah oleh pandemi Covid-19,” katanya.

Untuk memberikan semangat kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19, Partai Gelora Indonesia telah meluncurkan dua buah lagu usai Rakornas VII pada Kamis (5/8/2021) berjudul Jangan Menyerah dan Indonesia Optimis.

Krisis Berlarut Bakal Lama, Anis Matta: Sistem Global Bakal Mengikuti Model ‘Ibadah Haji’

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Buku Haji : Catatan & Refleksi, Ibadah haji, Kebebasan, Kemakmuran, krisis berlarut, Partai Gelora Indonesia, Sistem Masyarakat Multikultur

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa krisis berlarut akibat pandemi Covid-19 akan berlangsung lebih lama dari yang diduga sebelumnya.

Pandemi ini tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat, dan dunia akan terus dilanda krisis berlarut berkepanjangan.

“Krisis akan berlangsung lama dan lebih lama dari yang kita duga. Krisis yang terjadi ini sedang melakukan pencarian suatu model sosial dari masyarakat global,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (25/7/2021).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam diskusi ‘Bedah Buku Haji : Catatan & Refleksi’ pada Jumat (23/7/2021). Buku tersebut, merupakan hasil karyanya dari perjalanan spritual menunaikan dalam ibadah haji dan relevasinya terhadap krisis berlarut saat ini. Buku karya Anis Matta ini dibedah oleh Penasihat Kraton Ngayogyakarta KH Jazir, ASP bersama Sejarahwan & Peneliti Universitas Indonesia Dr Zelfry Alkatiri.

Menurut Anis Matta, model sosial masyarakat ala Barat dan China saat ini tidak bisa menyelesaikan krisis berlarut dan persoalan besar yang dihadapi manusia sekarang.

Sehingga diperlukan penggabungan dua model tersebut, menjadi model sosial masyarakat Islam yang multikultur. Dimana model tersebut, bisa dilihat dari keseluruhan perjalanan ibadah haji, yang puncaknya pada Hari Arafah dan Kurban.

“Arafah adalah miniatur dari Padang Mahsyar. Semua warna kulit ada, tapi pakaiannya sama. Bahkan ketika tawaf juga semua orang bebas masuk, tapi tidak ada terjadi gesekan. Inilah model sosial yang akan dibangun islam, maknanya adalah masyarakat global bersifat multikultur dan multi etnis dengan persamaan kebebasan yang sama,” katanya.

Sedangkan Hari Kurban atau Idul Adha adalah hari pengorbanan sebagai bentuk kecintaan dan ketaatannya kepada Allah SWT seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dengan mengorbankan anaknya, Nabi Ismail AS untuk disembelih dan diganti oleh ALLAH SWT dengan se-ekor domba.

“Pengorbanan itu maknanya semangat berbagi, karena yang kita lawan sebenarnya adalah egoisme dan keserakahan. Pengorbanan menguatkan satu bangunan dari model sistem sosial yang ingin dibangun oleh Islam,” katanya.

Karena itu, ia berpandangan bahwa konsep masyarakat global mendatang pada dasarnya adalah tentang kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan yang simbol-simbolnya tergambar dalam ibadah haji.

Artinya, masyarakatnya ke depan harus sejahtera semua, dimana kemakmurannya harus bersifat kolektif, disamping diberikan kekebasan dalam berdemokrasi. Namun, jika hanya kebebasan demokrasi atau kemakmuran kolektif saja, masyarakatnya juga tidak akan bisa bertahan.

“Jangan pernah memisahkan dua unsur utama yang membentuk masyarakat, yakni kebebasan dan kemakmuran. Saya percaya kebebasan, kemerdekaan dan persamaan sesama manusia ini yang akan diterima oleh masyarakat global,” ujarnya.

Partai Gelora, lanjutnya, akan terus memperjuangkan ide model sosial masyarakat yang multikulur untuk tatanan global baru. Anis Matta berharap Indonesia bisa menjadi contoh dari model masyarakat global yang multikultur tersebut.

“Saya kira ini yang harus diperjuangkan sekarang, dan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia seharusnya memberikan contoh mengenai model ini. Masyarakat Indonesia itu multikultural dan multi etnis, sehingga bisa menjadi pembuka globalisasi Islam, ” pungkasnya.

Anis Matta : Krisis Berlarut, Yang Rapuh Pasti Remuk

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, dr Tirta, gelora talks, krisis berlarut, Marah dan Frustasi, Partai Gelora Indonesia, yang rapuh pasti remuk

Partaigelora.id – Indonesia saat ini dinilai sudah memasuki babak baru, yakni era ‘perang berlarut’ akibat krisis berlarut yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Lazimnya dalam kaidah perang, maka individu, masyarakat, korporasi dan negara yang bisa bertahan (survive) sampai akhir, akan menjadi pemenang.

“Jadi yang menang bukan siapa yang membunuh lebih banyak, tetapi yang menang adalah siapa yang tetap bisa bertahan hidup sampai akhir. Ini harus kita persepsikan sebagai suatu persoalan, apakah kita mampu survive sebagai individu, sebagai korporasi, sebagai masyarakat, juga sebagai negara,” ungkap Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Marah dan Frustrasi: Mengupas Emosi Publik di Tengah Pandemi’ yang disiarkan live di streaming Gelora TV dan Transvision CH.333, Sabtu (10/7/2021) petang.

Menurut Anis Matta, pengetahuan kita tentang masalah pandemi Covid-19 dinilai masih terlalu sedikit. Sementara, terlalu banyak kejutan yang terjadi setiap waktu, setelah memasuki tahun kedua pandemi Covid-19.

“Lalu tidak ada yang bisa meramalkan berapa lama lagi kira-kira masalah ini akan berlangsung, masih akan ada berapa gelombang lagi dari Covid-19 ini, atau ada varian apa lagi yang akan muncul sesudah ini,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini mengatakan ada kaidah yang pas dengan kondisi saat ini, yakni ‘yang rapuh pasti remuk’ dalam ‘perang berlarut’ ini.

“Jadi individu yang rapuh pasti akan remuk di tengah pandemi, korporasi yang rapuh juga akan remuk di tengah krisis ekonomi ini, serta pemerintah atau negara yang rapuh juga akan remuk dengan krisis dan pandemi ini,” tegas Anis Matta.

Hal senada disampaikan pengusaha dan relawan Kemenkes dr. Tirta Mandira Hudhi. dr Tirta mengatakan, Indonesia saat ini memang tengah memasuki tahapan krisis.

Hal itu bisa dilihat dari langkah pemerintah meminta bantuan oksigen dari negara lain dalam penanganan pasien Covid-19. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara kaya akan oksigen dan menjadi para-paru dunia karena memiliki hutan yang luas.

“Kasus Covid-19 Indonesia tengah disorot dunia, tingginya kasus dan tingginya angka kematian. Kita minta bantuan oksigen dari luar negeri. Kita nggak mungkin terima bantuan, kalau kita nggak krisis,” kata dr Tirta.

dr Tirta berharap agar dampak krisis pandemi Covid-19 tidak bertambah buruk, pemerintah sebaiknya melibatkan epidemiologi untuk penanganan pandemi ini.

Sebab, virus Covid-19 ini diprediiksi 5-10 tahun lagii, bahkan berabad-abad tidak akan hilang sepertii Flu Spanyol (Influenza).

“Kalau bisa pemerintah, percayakan sama yang ahlinya, sama ahli epidemiologi yang memang dia sudah paham di situ. Dan larang pejabat ngomong soal Covid-19 agar tidak blunder, biar tenaga kesehatan yang bicara, karena lebih mengerti,” ujarnya.

Diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Marah dan Frustasi: Mengupas Emosi Publik di Tengah Pandemi’ ini juga menghadirkan narasumber lain, yakni menghadirkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun, dan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk.

Sign In

Tag: krisis berlarut