Bergabung

Tag: Achmad Nur Hidayat

  1. Partai Gelora Indonesia
  2. Achmad Nur Hidayat

Tolak Kehadiran Israel di Indonesia, Partai Gelora Sarankan Pertandingan Israel di Piala Dunia U20 Dipindahkan ke Singapura

, , , , ,

Partaigelora.id – Lolosnya tim sepakbola U20 Israel sebagai finalis sepak bola Piala Dunia U20 di Indonesia yang akan bertanding di tanah air, mulai memicu banyak penolakan dari elemen di masyarakat.

Gelaran sepakbola piala U20 yang akan digelar di Indonesia pada tanggal 20 Mei-11 Juni 2023 menjadi persoalan, karena lolosnya Timnas Israel sementara Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat (ANH) dalam keterangannya, Rabu (13/3/2022)

“Pemerintah Indonesia mesti berhati hati dalam mengambil kebijakan terkait hal ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, KemenPolhukam bahkan BIN, TNI, Polri mesti duduk bersama untuk membahas secara detail mengenai permasalahan ini,” kata Achmad Nur Hidayat.

Seperti yang sudah diketahui bahwa Pemerintah Indonesia sejak merdeka sampai saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Hal ini, menurutnya, tak lepas dari posisi Israel yang sampai hari ini masih menjajah negeri Palestina. Sebagai negara yang cukup lama dijajah oleh bangsa bangsa lain, Indonesia tentu saja dapat merasakan penderitaan Bangsa Palestina yang sampai hari ini dijajah oleh Israel.

Timnas Indonesia pernah menolak untuk bertanding melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Timnas Indonesia ketika itu berhasil melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia.

Berdasarkan informasi yang dimuat di laman resmi FIFA, Timnas Indonesia memutuskan mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia 1958, karena tidak mau menghadapi Israel. Alasannya adalah politis dan diperintah langsung Presiden RI Soekarno kala itu untuk mundur.

Saat itu Timnas Indonesia menolak bertanding di kandang Israel. Permohonan untuk menggelar pertandingan di tempat netral juga diajukan oleh Indonesia, tetapi ditolak oleh FIFA.

Timnas Indonesia bersama Mesir dan Sudan menolak untuk bertanding melawan Israel. Sebelumnya, Turki yang lebih dulu jadi lawan Israel memilih mundur dari kualifikasi.

“Pemerintah Indonesia mesti berani menyampaikan kepada FIFA bahwa bangsa Indonesia sampai hari ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel,” pintanya.

MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat mengatakan, masyarakat Indonesia sendiri yang mayoritas muslim memiliki sentimen yang negatif dengan negara Israel karena penindasan mereka terhadap saudara saudara muslim di Palestina.

“Sehingga jalan tengahnya khusus bagi delegasi Israel langkah yang bisa dilakukan adalah setiap pertandingan yang dilakukan oleh delegasi Israel adalah dilakukan di negara tetangga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel seperti Singapura misalnya,” ujarnya.

Ia dapat memahami keikutsertaan Timnas Israel U20 merupakan hasil dari pertandingan kualifikasi yang dilakukan oleh FIFA. Namun, sementara Indonesia sendiri sebagai tuan rumah berkewajiban melindungi keselamatan seluruh delegasi yang ada.

“Karena itu, pemerintah tetap harus menjunjung kedaulatan dan marwah Bangsa Indonesia. Juga turut menjaga kondusifitas keamanan dalam negeri,” katanya.

Partai Gelora berpandangan, opsi terbaik bagi Panitia Penyelenggara U20 Indoensia adalah menempatkan pertandingan dan akomodasi mukim delegasi Israel selama pertandingan U20 di negara dekat Indonesia yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel yaitu Singapura.

“Opsi ini untuk menjamin kedaulatan NKRI dan menjaga marwah Indonesia sebagai penyelenggara World Cup U20 serta menjaga posisi Indonesia sebagai bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan palestina di mata dunia Islam,” pungkasnya.

Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini menambahkan, PSSI sebaiknya menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia U20 di Singapura, negara tetangga yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara zionis tersebut.

“Kami menghimbau agar pertandingan di selenggarakan di Singapura atas biaya Indonesia sebagai tanggungjawab tuan rumah Indonesia. Kita tidak bisa menerima zionis Israel sebagai penjajah Palestina ada di Indonesia,” kata Kumalasari Kartini.

Indonesia, kata Mala-sapaan akrab Kumalasari Kartini, merupakan merupakan negara yang menganut prinsip, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh, sebab itu maka penjajahan dimuka bumi harus dihapuskan.

Israel diketahui telah menjajah bangsa Palestina puluhan tahun hingga kini. Indonesia menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka.

Partai Gelora Minta Publik Waspadai Rencana RUU Omnibuslaw Kesehatan Tempatkan Pemilik Modal Kuasai Sektor Kesehatan Publik

, , , , ,

Partaigelora.id – Perkembangan layanan kesehatan di Indonesia masih belum membanggakan. BPS mencatat keberadaan rumah sakit di Indonesia pada tahun 2021 terdapat 3.112 rumah sakit di Indonesia, sementara jumlah penduduk mencapai 275,7 juta pada November 2022 lalu.

“Artinya, rasionya sangat tidak berimbang dimana 1 rumah sakit melayani 88.367 penduduk,” kata Achmad Nur Hidayat (ANH), Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Senin (13/3/2023).

Menurut ANH, jika melihat kondisi saat ini, pelayanan kesehatan Indonesia ternyata masih jauh dari apa yang diamanahkan oleh UUD NRI 1945 seperti pasal 28 H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3.

“Banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak dan baik. Bagi orang kecil kondisi tersebut diterima dengan pasrah, sementara bagi orang berduit akan mencari layanan kesehatan terbaik di luar negeri,” katanya.

Ia menilai sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Rumah Sakit (RS) Mayapada beberapa waktu lalu, yang menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri, harusnya menjadi instropeksi bagi pemerintah sendiri untuk meningkatkan pelayanan sektor kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyebutkan hampir 2 juta WNI setiap tahun berobat ke rumah sakit di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Presiden juga mengeluhkan ada pontential income/devisa loss sebesar Rp165 triliun akibat WNI yang berobat keluar negeri.

“Presiden ingin Rp165 triliun tersebut tetap ada di Indonesia, bukan ke Malaysia, Singapore, Jepang dan Jerman. Tetapi, pidato itu juga memiliki arti lain bahwa dana Rp165 triliun itu harus jatuh ke pengusaha rumah sakit dan alat kesehatan nasional daripada memang niat memperbaiki sektor kesehatan Indonesia,” ujarnya.

Bahkan, kata MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selama ini justru lebih dinikmati oleh pemilik modal RS maupun pengusaha obat dan alat kesehatan (alkes), ketimbang dinikmati masyarakat secara keseluruhan dan memperbaiki sektor kesehatan Indonesia.

Evaluasi terhadap BPJS

Dalam Evaluasi BPJS Kesehatan Indonesia, menyebutkan bahwa 40% dana BPJS tersebut jatuh ke pemilik RS, 40% jatuh ke pemilik industri alkes dan obat-obatan dan 20% jatuh ke layanan jasa tenaga medis.

Jika mau dibongkar, pemilik modal baik RS maupun Industri obat sudah mendapatkan manfaat 80% dari biaya BPJS yang dibayar melalui iuran rakyat dan APBN.

“Kini pemilik modal berusaha ingin mendapatkan fasilitas lebih lagi melalui RUU Omnibuslaw Kesehatan. Mereka berupaya membajak RUU Omnibuslaw kesehatan untuk kepentingan memperkaya diri dibalik keinginan mempercanggih layanan kesehatan publik,” kata MadNur yang Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Partai Gelora yang mendapat nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 ini berpandangan, para pembuat kebijakan kesehatan seharusnya mewaspadai hal ini.

Sebab, perbaikan kesehatan publik tidak boleh memiskinkan keuangan negara dan memiskinkan masyarakat untuk memperkaya pemilik RS dan pengusaha alat kesehatan dan obat-obatan.

“Publik sadar bahwa kehadiran pemilik dan pengusaha sektor kesehatan diperlukan dan sangat penting mendukung reformasi kesehatan Indonesia, namun bukan berarti pemilik modal tersebut dapat membeli penguasa demi keuntungan yang tidak seimbang antara publik dan pihak pemilik modal,” ujarnya.

Sekarang, menurutnya, bukan sekedar kalangan menengah bawah dapat mendapatkan layanan kesehatan yang layak, namun sekarang diperlukan pembagian share keuntungan yang baik antara publik dan pemilik modal.

“Saat ini terlihat dana BPJS jatuh lebih banyak kepada pemilik-pemilik modal baik pemilik rumah sakit ataupun pengusaha alkes dan obat-obatan dibandingkan kepada publik,” ungkapnya.

Perkaya Pemilik Modal Kesehatan

Ia menyayangkan tidak adanya perdebatan dalam pembahasan RUU Omnibuslaw Kesehatan yang tengah dibahas DPR bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ubu. Sehingga publik minim dalam memberikan tanggapan RUU Omnibuslaw Kesehatan tersebut.

MadNur menegaskan, draf RUU Omnibuslaw Kesehatan berpotensi memiskinan publik dan memperkaya pemilik modal kesehatan dan memunculkan kediktatoran di sektor kesehatan.

“Di pasal 4 ayat (2) RUU tersebut warga negara tidak diberikan hak untuk menentukan layanan kesehatannya sendiri, tapi dipaksa untuk mengikuti mengikuti tindakan yang dilakukan pemerintah yang belum tentu cocok dengan treatment yang semestinya diberikan kepada individu-individu yang mempunyai imunitas dan kondisi yang berbeda-beda,” jelasnya

Sementara di pasal 5 RUU tersebut negara bisa melakukan tindakan paksa dan sewenang-wenang tanpa akuntabilitas yang dapat disalahgunakan.

Seperti memaksakan penggunaan vaksin yang faktanya vaksin itu eksistensinya untuk mencegah orang agar tidak sakit, bukan mencegah orang agar tidak tertular.

Apalagi pada pasal 383 akan menjadi pintu masuk adanya kongkalikong dengan pengusaha farmasi dalam rangka pemberian kekebalan sebagai dalih pembenaran padahal secara ilmiah imunitas itu diberikan oleh tubuh manusia itu sendiri melalui sistem imun.

“Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah memastikan masyarakat bisa melakukan pola hidup sehat dan mendapatkan cukup nutrisi sehingga mempunyai sistem imun yang baik,” pungkas ANH.

Partai Gelora Soroti Pemberian Izin Orang Asing Tinggal 10 Tahun di IKN yang Dapat Diperpanjang

, , , , , ,

Partaigelora.id – Kabar mengejutkan muncul terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Passer Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah membolehkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja selama 10 tahun dan izin tersebut dapat diperpanjang.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

“Ada apa pemerintah tiba tiba mengeluarkan PP No.12 Tahun 2023. Pemerintah memberikan karpet merah bagi TKA dan warga negara asing (WNA) di Proyek IKN,” Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Jumat (10/3/2023).

Menurutnya, hal ini akan membuka ruang yang berbahaya bagi keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

“Ini merupakan karpet merah bagi TKA asing di IKN. Dalam beleid PP tersebut, jelas disebutkan, bahwa TKA diperbolehkan untuk tinggal dan bekerja selama 10 tahun lamanya. Dan Waktu kerjanya pun bisa diperpanjang,” katanya.

Ia menjelaskan, pelaku usaha yang melakukan pekerjaan proyek strategis milik pemerintah di IKN dapat mempekerjakan TKA. Mereka dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA untuk jangka waktu tertentu tercantum dalam pasal 22 ayat 4.

“Hal ini benar-benar menyerahkan kedaulatan bangsa kita, ibukota negara kepada bangsa lain. Ini adalah betul-betul satu kebijakan yang amat berbahaya yang mengancam kedaulatan bangsa,” katanya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora ini meminta Komisi I DPR segera bertindak cepat dengan memanggil pemerintah untuk meminta keterangan secara utuh tentang PP tersebut.

“PP ini sangat berbahaya dan mengancam kedaulatan Bangsa Indonesia dengan masuknya para TKA ke bumi Nusantara,” kata MadNur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat.

Jika Komisi I DPR tidak segera memanggil pemerintah, lanjut MadNur, maka kedaulatan bangsa Indonesia dipertaruhkan. Bukan tidak mungkin di ibu kota negara yang baru ini, akan memunculkan berbagai gangguan ancaman pertahanan dan keamanan Bangsa, termasuk keselamatan presiden, wakil presiden, jajaran menteri dan pejabat negara lainnya.

“Jika itu sampai terjadi maka Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 1945 dimana bangsa kita dijajah oleh bangsa asing dan Indonesia kembali menjadi negeri terjajah,” tegas MadNur.

Pesanan Oligarki

Dalam kesempatan ini, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat mengatakan, orang asing nantinya akan mendominasi IKN daripada pribumi.

PP No 12 Tahun 2023 dinilai juga menabrak banyak aturan perpajakan dan insentif pajak dan berpotensi menurunkan pendapatan negara di masa depan.

“PP No. 12 Tahun 2023 ini seolah-olah sedang mengobral insentif pajak kepada investor IKN dan mengabaikan potensi penerimaan di masa depan,” ujarnya.

Padahal aturan UU Perpajakan tidak pernah menyebutkan adanya insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar 100 persen bagi perusahaan di bidang infrastruktur dan layanan umum.

Namun dalam PP No.12 Tahun 2023 pasal 28 (1) disebutkan bahwa perusahaan yang beroperasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan ditarik PPh badannya alias NOL.

Dalam Pasal 28 disebutkan, pemberian fasilitas pembebasan PPh Badan 100 persen ini berlaku untuk perusahaan dalam negeri, bukan untuk investor asing.

“Ini jelas negara akan kehilangan potensi penerimaan negaranya yang sebenarnya rasio pajak Indonesia masih sangat rendah,” ungkapnya.

Syaratnya, pembebasan PPh Badan 100 persen bisa diberikan jika nilai penanaman modalnya minimal Rp10 miliar. Fasilitas ini hanya berlaku untuk bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN, meliputi infrastruktur dan layanan umum, bangkitan ekonomi dan bidang usaha lainnya.

“Namun, publik melihat aturan PP No. 12 Tahun 2023 adalah aturan yang “dipesan” oleh para oligarki nasional dibidang properti agar mereka dapat memperkaya diri sendiri. PP No.12 Tahun 2023 sarat dengan kepentingan mereka dan merugikan kepentingan nasional dan menghilangkan potensi penerimaan negara,” papar MadNur.

Partai bernomor urut 7 peserta Pemilu 2024 ini, kata Madnur, berharap jika terjadi perubahan kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang, maka presiden terpilih harus mencabut dan membatalkan PP No.12 Tahun 2023 tersebut.

“Bila terjadi perubahan kepemimpinan nasional, ini adalah peraturan yang harus segera dibatalkan karena lebih banyak kerugiaannya bagi publik dan bagi penerimaan nasional,” pungkasnya.

Partai Gelora Desak MA Keluarkan Fatwa Terkait Putusan PN Jakpus agar Tidak ada Chaos Hukum

, , , , ,

Partaigelora.id – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menunda Pemilu 2024 telah mengundang gejolak besar di tengah publik. Sebab, putusan hakim tersebut, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersalah tidak meloloskan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam proses verifikasi partai politik (parpol)

Sehingga KPU dihukum untuk menunda Pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari atau hingga Juli 2025, dan meminta seluruh tahapan Pemilu dihentikan dan diulang kembali.

“Keputusan ini benar benar kontroversial dan sulit diterima akal sehat. Bagaimana Pengadilan Negeri bisa mengeluarkan putusan untuk menunda Pemilu yang diluar kewenangannya,” kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Senin (6/3/2023).

Menurut dia, ada yang lucu dan aneh dalam putusan PN Jakpus, karena bagaimana partai yang secara persyaratan tidak lolos verifikasi oleh KPU justru dimenangkan oleh pengadilan negeri.

KPU sendiri dalam melaksanakan tugasnya terkait verifikasi parpol baik administratif maupun faktual merujuk kepada aturan UU. Jika ada partai yang tidak lolos, mestinya membawa bukti-bukti yang dimilikinya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Jika bukti yang dimiliki partai Prima kuat bahwa memang dirugikan oleh KPU, maka tentunya partai Prima bisa memiliki argumentasi yang kuat seperti pada partai Ummat. Partai Ummat kemudian lolos sebagai peserta pemilu,” katanya.

MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat mengatakan, akhirnya banyak yang berspekulasi bahwa menangnya Partai Prima terhadap KPU di duga ada kongkalikong.

Diketahui bahwa Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono adalah sahabat dekat dari Budiman Sudjatmiko, kader PDIP yang pada tahun 1996 sama sama mendirikan PRD Partai Rakyat Demokratik.

Namun, PRD sendiri tidak pernah lolos menjadi peserta Pemilu 1999. Kemudian, kader PRD masuk parpol lainnya seperti Budiman Sujatmiko ke PDIP, Andi Arief ke Partai Demokrat, Faizol Reza ke PKB dan lain-lain.

Sementara Agus Jabo Priyono yang pernah menjabat Ketua Umum PRD mendirikan Partai Prima agar bisa ikut pada pemilu 2024, namun akhirnya gagal lolos verifikasi.

Selain itu, Partai Prima diisi oleh mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang kini duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai, yakni Majyen Purn TNI R Gautama Wiranegara.

Gautama merupakan mantan petinggi BIN dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Kontra Separatisme Deputi III BIN. Selama menjadi prajurit TNI, Gautama banyak menggeluti bidang intelijen. Gautama juga pernah menjadi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT)

“Sampai sini kita mendapat satu informasi bahwa meskipun Partai Prima adalah partai baru namun akses kepada kekuasaan saat ini adalah amat dekat,” ujarnya.

Disamping itu, Budiman Sudjatmiko yang merupakan sohib dekat dari Agus Jabo adalah orang dekat dari Presiden Joko Widodo.

ini terbukti dimana Budiman beberapa waktu yang lalu menggalang aksi demo aparat desa ke Jakarta dan bertemu dengan presiden di istana.

Di sisi lain isu perpanjangan masa jabatan, isu penundaan pemilu memang gencar disuarakan rezim saat ini. Mulai dari para menteri, ketua ketua partai getol menyuarakan isu ini.

“Sehingga dengan munculnya keputusan kontroversial PN Jakpus ini semakin menguatkan dugaan bahwa keputusan ini tak lebih dari sebuah orkestrasi tentang upaya menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang mesti kita lawan bersama,” katanya.

Skenario Chaos Hukum

MadNur menegaskan, penundaan pemilu masuk ke ranah pengadilan adalah skenario Chaos hukum. Sebab, proses pengadilan adalah proses yang panjang, berbelit dan membutuhkan waktu.

Apalagi untuk menganulir keputusan hakim PN Jakpus yang menunda pemilu harus dengan keputusan hakim diatasnya yaitu Pengadilan tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA). Sementara Pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi.

“Apabila KPU mengikuti alur hukum yang ada, maka KPU terjebak pada skenario Chaos hukum dimana tidak ada kepastian hukum karena proses bandingnya berlangsung panjang,” kata Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Karena itu, untuk mencegah skenario Chaos hukum perlu ada jalan lain untuk memastikan pemilu tetap berlangsung diantaranya melalui pernyataan Mahkamah Agung, bahwa pihak KPU bisa mengabaikan keputusan PN Jakpus.

Sebab, keputusan tersebut diluar ranah hakim PN karena menyangkut konstitusi yang mewajibkan pemilu diselenggarakan 5 tahun sekali.

“Dengan adanya fatwa MA tersebut, skenario Chaos hukum bisa Indonesia hindari,” tegas MadNur.

Indonesia Berpotensi Susul Sri Lanka Jadi Negara Gagal, Pemerintah Diminta Segera Alihkan Proyek Infrastruktur yang Manfaat Ekonominya Rendah

, , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah Indonesia untuk lebih cermat dalam mengatur keuangan negaranya agar tidak terancam bangkrut seperti Sri Langka.

Sebab, paska kerusuhan di Sri Lanka pada Senin (11/7/2022), sejumlah negara di dunia juga terancam bangkrut seperti Sri Langka, antara lain tetangga Indonesia seperti Laos dan Myanmar, bahkan hingga Argentina juga terancam bangkrut.

Pada kerusuhan, Senin (11/7/2022), Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dikabarkan berupaya kabur ke luar negeri usai kediamannya digeruduk ribuan massa yang mendesak ia mundur.

Imbas krisis ekonomi yang terus memburuk di Sri Lanka, sebagai akibat dari pasokan makanan dan bahan bakar yang terbatas serta harga yang meroket.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Achmad Nur Hidayat mengatakan, kekacauan yang terjadi di Srilanka yang dimulai pada 9 Juli 2022 yang lalu, akibat stagflasi yang terjadi dimana Inflasi sedemikian tinggi.

Dimana pertumbuhan ekonomi tidak mengalami kenaikan, sehingga membuat masyarakat menjadi anarkis. Akibatnya, rumah Perdana Menteri dan Istana Presiden dibakar massa dan dikepung.

“Saat ini Utang luar negeri Srilanka yang mencapai 60,85% dari PDB yaitu sekitar $50,72 miliar. Pinjaman besar untuk pembangunan infrastruktur tidak membuahkan manfaat ekonomi yang berarti,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Selasa (12/7/2022).

Menurut dia, ketidakmampuan pemerintah Sri Langka dalam mengatasi krisis ekonomi yang muncul akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara global, dan kondisi dunia diperburuk dampak perang Rusia-Ukraina.

Rencananya, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang sudah berkuasa selama dua dekade itu, akan mundur dari jabatannya pada Rabu, 13 Juli 2022. Dengan demikian umur pemerintahnya bersama Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe hanya berusia 2 bulan saja.

IMF, lanjutnya, sebenarnya sudah diundang dan bersedia membantu pada 20-30 Juni 2022 lalu namun kelihatannya faktor politik internal dan ketidaksabaran rakyat Sri Lanka akan ketersedian bahan pokok kelihatannya yang menggerakan rakyat berduyun-duyun menghampiri Istana Presiden.

Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu menangguhkan pembayaran utang senilai US$12 miliar pada April lalu. Padahal IMF berkomitmen melakukan bailout sekitar US$5 miliar namun rakyat sudah hilang kepercayaan kepada pemerintahan.

Apalagi ternyata Presiden Gotabaya Rajapaksa memiliki gaya hidup bermewah-mewahan, padahal rakyat sedang kesulitan mendapatkan BBM dan pangan.

Didalam istana, rakyat menemukan fasilitas yang sangat mewah yang jauh berbeda dengan kondisi kebanyakan rakyat dijalan-jalan dimana rakyat menderita inflasi yang tinggi akan BBM dan Pangan.

Sebelum pandemi, Srilanka sangat agresif dalam pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur pelabuhan yang mayoritas dibiayai oleh China dengantTotal pinjamannya ke Beijing mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp 114,400 triliun.

Atas kebijakan ini, rakyat Sri Langka menyalahkan pemerintahannya yang telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal ini tentunya menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain agar berhati-hati dalam membuat kebijakan anggaran negara. Menciptakan kemandirian terutama kemandirian dalam pangan dan energi.

“Indonesia dan Dunia harus belajar dari apa yang terjadi di Srilanka. Saat ini hutang Indonesia sudah lebih dari 7.000 triliun per Februari 2022,” katanya.

Pria yang akrab dipanggil MadNur ini menyebut angka tersebut sekitar lebih dari 40% PDB Indonesia. Melihat angka in, lanjutnya, maka penggalian utang berikutnya akan mengancam Indonesia terperosok kepada krisis seperti yang terjadi di Srilanka.

Apalagi utang didominasi karena agresifitas pemerintah membiayai infrastruktur. Selain Tol, Pemerintah juga agresif dalam membangun IKN dimana sampai saat ini belum ada investor besar yang bersedia membiayai setelah mundurnya Softbank dan konsorsiumnya dari pembangunan IKN

“Indonesia harus bijak melakukan spending. Diakui bahwa spending pembangunan Infrastruktur nilai manfaat ekonominya sangat rendah bagi PDB Indonesia,” katanya.

Berkaca dari kekacauan yang terjadi di Sri Lanka, Indonesia, kata MadNur, harus mengalihkan anggaran-anggaran yang ada kepada proyek-proyek yang dapat menciptakan kemandirian pangan dan energi sehingga Indonesia mempunyai ketahanan dalam menghadapi krisis pangan dan energi yang beresiko menciptakan krisis yang besar.

Contohnya proyek seperti Kereta Api Cepat dan pembangunan IKN yang menyerap anggaran yang sangat besar tapi mempunyai manfaat ekonomi yang rendah.

“Jadi Indonesia harus belajar dari apa yang terjadi di Srilanka. Apalagi kondisi negara lagi tidak baik-baik saja. Masyarakat masih menderita dengan kenaikan-kenaikan harga,” katanya.

MadNur meengaskan, pelajaran Sri Lanka dari Pandemi menuju negara gagal harus menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo apabila Indonesia tidak ingin bernasib sama seperti Sri Langka.

“Meski IMF sudah ada komitmen melakukan bail out terhadap sebagian utang Srilanka. Namun ketidaksabaran rakyat yang sudah menderita kenaikan harga sejak Januari 2022 membuat komitmen perbaikan ekonomi sia-sia. Ini bisa saja terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, Srilanka tergantung seberapa smooth dan cepat proses transisi politik. Bila transisi kepemimpinan politik macet maka Sri Lanka akan menanggung resiko yang lebih besar lagi dimasa depan.

“Tidak hanya ekonomi yang suram, masa depan negara Srilanka pun memiliki resiko tinggi untuk menjadi negara gagal. Hal ini harus menjadi perhatian Presiden Jokowi agar Indonesia tidak menjadi negara gagal seperti Sri Lanka,” tandasnya.

Partai Gelora: Parpol Pro Jokowi Munculkan Kembali Presiden Tiga Periode Dalam Bentuk Baru

, , , , , ,

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk sisa masa jabatan Periode tahun 2019-2024 pada Rabu (15/6/2022) lalu.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai pelantikan tersebut, sebagai upaya konsolidasi partai politik (parpol) pro Jokowi untuk menghidupkan kembali wacana ‘Presiden 3 Periode’ dalam bentuk baru.

“Indikasi lain, adalah isu periode 3 ternyata belum benar-benar berakhir. Di lapangan terlihat Relawan Projo masih berbagi-bagi kaos Jokowi 3 Periode,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).

Publik, menurut MadNur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, juga mempertanyakan untuk apa Presiden Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet di dua tahun akhir masa pemerintahannya, jika bukan untuk melakukan konsolidasi dengan parpol koalisi jelang Pemilu 2024.

Apalagi sehari sebelum digelar pelantikan menteri baru pada Rabu (15/6/2022), sejumlah ketua umum parpol pro pemerintah dikumpulkan Jokowi di Istana Negara untuk makan siang.

“Publik dapat melihat ini ada makna lain yang tampak pada acara tersebut, mulai kehadiran sejumlah tokoh ke Istana pada hari sebelumnya,” katannya.

“Lalu, ketika prosesi makan siang hingga gestur keakraban saat Presiden dan para tokoh politik berjalan menuju ruang pelantikan menteri dan wakil menteri baru,” imbuhnya.

Karena itu, Partai Gelora menilai reshuffle kabinet yang baru memiliki orientasi untuk konsolidasi politik menjelang Pemilu 2024.

Sehingga kapasitas menteri pengganti pun tidak dilihat Jokowi, karena hanya sekedar untuk mengakomodasi kepentingan partai koalisi saja yang belum mendapatkan jabatan di kabinet.

“Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa, karena menteri-menteri pengganti kapasitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ujar MadNur.

Dengan resminya PAN mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, maka tinggal PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Sementara koalisi pro pemerintah menjadi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP.

“Jadi jika melihat angka perhitungan suara untuk kursi DPR pada Pemilu 2019, maka koalisi PKS dan Demokrat hanya mencapai angka kurang dari 18 persen, sehingga tidak bisa mencalonkan presiden,” katanya.

MadNur memprediksi nantinya hanya ada dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakll presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Dua capres tersebut, berasal dari koalisi PDIP dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Partai Golkar, PAN dan PPP.

“Tapi jika tokoh-tokoh partai yang hadir di acara reshuffle kabinet kemarin, bersatu menjadi satu koalisi, maka tentunya hanya akan memunculkan 1 calon presiden. Sehingga tidak perlu lagi pemungutan suara,” tegasnya.

Hal ini merupakan dampak dari pemberlakuan Presidential Treshold (PT) 20 persen yang ditentang oleh banyak tokoh, termasuk oleh Partai Gelora.

Sebab, PT 20 persen menyebabkan banyak suara masyarakat yang tidak tersalurkan dan membuat demokrasi menjadi tersumbat.

“Kita berharap Nasdem konsisten mengusung Anies Baswedan, sehingga membuka kemungkinan ada 3 pasangan calon presiden di pemilu 2024 yang akan datang,” ujarnya.

Namun terlepas dari hal itu, publik kata MadNur, meminta parpol koalisi pro pemerintah untuk mengesampingkan terlebih dulu persoalan politik pemilu 2024, dan fokus penyelesaian permasalahan rakyat.

“Walaupun publik tidak yakin dengan komposisi kabinet saat ini, tapi pemerintah diharapkan fokus menyelesaikan permasalahan rakyat dengan memberikan solusi kongkrit dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat terutama persoalan ekonomi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi di Istana Negara pada Rabu (15/6/2022).

Presiden juga melantik Marsekal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.

Selain itu, Presiden tiga wakil menteri, yakni Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, serta Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Awas! Indonesia Terancam Krisis Sosial dan Politik Akibat Inflasi Global, Bisa Kolaps Seperti Sri Langka

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Barat kepada Rusia telah menyebabkan inflasi global yang cukup berat. Inflasi global semakin berat dengan tambahan sanksi dari negara-negara G7 kepada ekonomi Rusia.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini membawa inflasi yang cukup terasa di Indonesia.

Hal ini menyebabkan harga BBM naik secara signifikan mulai dari pertamax, dan pertalite menyusul kemudian, yang akan menimbulkan dampak berantai kenaikan harga berbagai komoditas.

“Inflasi ini menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia kedepan. Dan Inflasi ini meningkatkan resiko terjadinya kontraksi ekonomi,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

Menurut dia, embargo minyak dan stop impor gas Rusia, sebenarnya tidak hanya merugikan negara-negara Barat sendiri, tetapi juga merugikan dunia.

Ini terjadi karena, harga minyak dan gas di Uni Eropa antara 25-35 persen dari Rusia. Sehingga saat minyak dan gas Rusia hilang, menyababkan harga minyak dan gas dunia naik.

“Hal ini menyebabkan negara-negara di seluruh dunia terutama negara-negara net importir minyak mengalami kenaikan harga yang signifikan,” katanya.

Akibat kenaikan harga minyak dunia, kata MatNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, maka harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,3% itu akan sulit tercapai.

“Kemungkinan besar dengan kondisi seperti ini Indonesia berpeluang mengalami pertumbuhan ekonomi hanya dikisaran 4,5% dengan asumsi harga minyak diatas 100 dolar,” ujarnya.

Apabila sanksi ekonomi terhadap Rusia bakal lebih ketat lagi hinga harga minyak mentah mencapai 200 dolar per barel, maka dipastikan banyak negara-negara yang kolaps.

“Di angka ini, APBN kita sudah tidak bisa membendungnya dengan subsidi,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora ini.

“Jika negara tidak siap menghadapi dampak inflasi ini maka dikhawatirkan akan terjadi social unrest seperti yang terjadi di Sri Lanka,” imbuhnya.

Yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, menurut Pengamat Kebijakan Narasi Institute, adalah melakukan Smart Priority APBN. Yakni mengalokasikan APBN untuk infrastruktur, termasuk IKN itu bukan prioritas.

Smart Priority yang dimaksud adalah bagaimana negara menyiapkan dana untuk perlindungan sosial secara memadai.

Dimana negara menghitung berapa jumlah orang miskin yang akan meningkat dari inflasi ini. Peningkatan jumlah orang miskin juga harus di atasi dengan perlindungan sosial.

Karena itu, ketika dana yang seharusnya untuk masyarakat malah disalurkan untuk infrastruktur maka disinilah letak kesalahannya karena angka kemiskinan akan semakin meningkat.

“Dari hal tersebut tentunya Pemerintah harus siap dengan tantangan ekonomi kedepan. Jika tidak maka Indonesia terancam krisis sosial yang berlanjut kepada krisis politik atau kepemimpinan,” pungkas MatNur mengingatkan.

Berbahaya! Gerakan Bawah Tanah 3 Periode Dinilai Bisa Melumpuhkan Kinerja Pemerintahan

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Gerakan bawah tanah 3 periode untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo dinilai telah melumpuhkan kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Gerakan tersebut, dinilai sangat berbahaya bagi kondisi ekonomi, sosial dan politik Indonesia di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan ketidakpastian situasi global saat ini.

“Bukannya fokus urus ekonomi, tapi pemerintahan Jokowi sebaliknya malah fokus menyiapkan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Padahal harga pokok naik, BBM dan minyak goreng langka, harga daging naik, gula pasir naik dan banyak publik juga kehilangan pekerjaan akibat Covid-19,” kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).

Menurut dia, semua itu merupakan tugas pokok pemerintahan yang kini dilalaikan oleh pemerintah. Kenaikan harga, lanjutnya, disikapi dengan tidak kompeten. Pemerintah pun belum serius menciptakan pekerjaan kepada rakyatnya.

“Hal ini terlihat dari melencengnya tugas-tugas kementerian seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi, Menteri Perdagangan dan Menteri Komunikasi Informatika yang hadir memberikan dukungan 3 periode di sela-sela tugas pemerintahannya,” ungkap Matnur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat.

Matnur mengatakan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 2022 beberapa waktu lalu, yang dihadiri Presiden Jokowi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Mendagri Tito Karnavian adalah salah satu contoh bagaimana penyimpangan Kepala Pemerintahan dan menterinya yang mengubah tugas pemerintahan menjadi alat propoganda anti konstitusi dengan meminta perpanjangan 3 periode.

“Kemungkinan acara seperti APDESI tersebut akan marak. Berbagai deklarasi elemen masyarakat diprediksi bermunculan untuk menyukseskan kampanye tiga periodenya Presiden. Deklarasi tersebut adalah hasil kerja bawah tanah pembantu-pembantu Presiden yang bekerja saat ini,” ujar Matnur.

Partai Gelora menegaskan, gerakan bawah tanah 3 periode tersebut, sangat berbahaya. Karena itu, Presiden Jokowi dan para pembantunya dinilai salah arah.

Sebab, telah memunculkan sekelompok elit pemerintahan yang aktif melakukan gerakan bawah tanah untuk menyukseskan pemerintahan jokowi berkuasa selama 3 periode

“Bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan,” tegas Matnur.

Pengamat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini mengatakan, manuver gerakan bawah tanah tersebut akan berdampak 3 hal secara signifikan.

Pertama, Pemerintah akan kehilangan fokus kerja mengatasi persoalan ekonomi dan pemulihan kesehatan akibat Covid-19. “Ini berbahaya buat pemerintahan sendiri,” katanya.

Kedua, Pemerintah akan memasuki sosial unrest (keresahan sosial) terbaru dari kalangan sipil demokrasi yang menentang cita-cita otoritarian tersebut.

“Protes sosial seperti protes BEM, gerakan mahasiswa dan LSM sudah bermunculan diberbagai daerah,” paparnya.

Ketiga, pemerintah mengundang kontroversi politik dikalangan pimpinan partai politik koalisinya dan Para menteri dari kalangan profesional.

“Hal ini membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi,” tandasnya.

Ketiga persoalan tersebut, menurut dia, tidak mendukung stabilitas yang diperlukan untuk pemulihan akibat Covid-19.

Ketiganya bisa berujung kepada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri, katanya.

“Bila Presiden seorang negarawan harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah tiga periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024,” tegas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora ini.

Partai Gelora Nilai Ramadan Tahun Ini akan Jadi Ujian Berat Bagi Umat Islam

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai Ramadan Tahun 2022/1443 H ini akan menjadi ujian berat bagi umat Islam Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa.

Sebab, masyarakat akan menghadapi penderitaan bertubi-tubi, di antaranya dengan kenaikan dan kelangkaan sejumlah komoditas, baik itu energi maupun kebutuhan bahan pokok, akibat situasi global yang makin tidak menentu.

“Selain kenaikan BBM, rakyat akan hadapi kenaikan PPN 11 persen, mahal dan langkanya minyak goreng, gula pasir dan daging pada bulan puasa nanti,” kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Rabu (30/3/2021).

Menurut dia, BBM subsidi saat ini akan semakin langka di pasaran. Setelah Premiun menghilang, Pertalite dipastikan juga akan langka dan hilang di pasaran.

Masyarakat akan dipaksa 100 persen menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

“Utang pemerintah ke pertamina yang harus dibayarkan pada akhir 2021 adalah Rp 109 triliun, meliputi Rp 84,4 triliun untuk BBM dan Rp 24,6 triliun untuk listrik,” kata Matnur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat.

Utang yang besar ini, lanjutnya, yang menyebabkan hilangnya BBM bersubsidi Premiun (RON 88) di pompa-pompa bensin Januari-Maret 2022.

“Pertalite akan bernasib sama seperti Premium, tiba-tiba hilang dipasaran. Premiun dan Pertalite akan hilang dari pasaran karena pemerintah tak kunjung membayarkan utangnya kepada Pertamina,” ungkapnya.

Selain itu, dampak Perang Rusia-Ukraina sudah dirasakan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Harga minyak dunia naik 5% menjadi US$ 121 per barel pada Rabu (23/3/2022) lalu.

Hal ini akibat gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakhstan lewat pipa Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Situasi ini diperparah adanya penyerangan terhadap kilang minyak Aramco, buntut pertikaian Arab Saudi dengan Yaman.

Dua situasi ini tentu saja akan menyebabkan kelangkaan minyak, dan harga minyak dunia akan semakin melambung tinggi.

“Kenaikan ini tentu akan berakibat kenaikan harga BBM di dalam negeri dan tentunya akan menambah beban APBN dalam pengadaan BBM,” ujarnya.

Namun, keputusan Pertamina menaikkan BBM nonsubsidi Pertamax menjadi Rp 16.000 per liter seharusnya tidak dilakukan.

Sebab, akan menambah beban penderitaan masyarakat bertubi-tubi di tengah kenaikan harga dan kelangkaan komoditas.

“Pada periode pertama lalu untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina agar tidak collaps, Presiden Jokowi menyesuaikan BBM non subsidi dengan harga pasar. Tetapi, di tengah bertubi-tubinya penderitaan masyarakat saat ini apakah juga etis menaikkan?” tanyanya.

Pemerintah, kata Matnur, seharusnya fokus mengatasi masalah-masalah bahan pokok dengan kebijakan secara kongkret. Bukan sebaliknya, menaikkan harga BBM subsidi untuk menutupi defisit APBN.

“Rakyat harus mobilisasi untuk hidup lebih mandiri dari hasil produksi sendiri, memenuhi kebutuhan pokok dari kebun rakyat sendiri,” katanya.

Pasar oligariki juga harus diurai dan penjahat penimbun harus ditangkap, serta membuat program digitalisasi pemasok bahan pokok.

Sehingga rakyat mampu mengetahui secara realtime ketersediaan dan harga pokok dari petani.

Pemerintah juga harus sudah mempersiapkan langkah antisipasi dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga minyak ini.

Langkah antisipasi diantaranya dengan mempercepat konversi minyak nabati menjadi BBM dengan menggunakan teknologi dari anak-anak bangsa, seperti mempercepat implementasi D100 (Diesel) dan B100 (Bensin) dari Sawit.

“Jika langkah antisipasi tidak cukup baik dan siap tentunya masyarakat akan merasakan penderitaan secara bertubi-tubi sebagai dampak kenaikan BBM dan dampak turunan yang ditimbulkannya khususnya di Puasa 2022 ini,” katanya.

Pemerintah Diminta Batalkan yang Tidak Prioritas, karena Akan Perburuk Fiskal dan Menambah Jumlah Utang

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Pemerintah diminta membatalkan dua megaproyek besar, yakni pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, karena dianggap membebani keuangan negara dan memperburuk fiskal yang tengah defisit akibat penanganan pandemi Covd-19.

Hal itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli dalam Gelora Talk bertajuk ‘APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara’ yang disiarkan live streaming di Channel YouTube Gelora TV, Rabu (20/10/2021).

“Kita enggak punya uang untuk membangun ibu kota baru, atau proyek ini atau proyek itu. Tapi mereka paksakan juga, bikin Ibukota baru misalnya,” kata Rizal Ramli.

Menurut dia, pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bukan prioritas untuk saat ini dan tidak perlu dipaksakan kelanjutan pembangunannya.

Selain kondisi APBN yang tergerus sangat dalam, kata Rizal Ramli, utang Indonesia juga semakin membengkak. Untuk membayar pokok pinjaman saja, lanjutnya, negara harus menggelontorkan dana Rp 400 triliun.

“Kemudian membayar bunga pinjaman sebesar Rp 370 triliun, sehingga total utang yang harus dibayar negara tahun ini  Rp 730 triliun,” katanya.

Sementara Menteri Keuangan tahun 1998 Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah dinilai telah salah jalan mengeluarkan Perppu 1/2020 ditambah lagi dengan adanya UU Pajak baru (HPP). Sebab, hal ini tidak bisa meningkatkan pendapatan negara.

Saat akan membuat UU tentang perpajakan, lanjutnya, bisa diketahui berapa target yang akan diperoleh. Karena, pajak adalah soal angka dan detail. Namun meski UU sudah diubah, narasinya tetap propaganda dan retorika politik belaka  tanpa ada angka.

Fuad Bawazier juga menilai pemerintah berlaku tidak adil dalam pengenaan pajak, dimana negara kembali memberikan tax amnesty jilid II kepada orang-orang yang melakukan korupsi, sementara rakyat diberikan kenaikan PPn sebesar 11-12 persen.

“Negara negara lain tidak ada yang seperti itu. Saya dari pertama sudah haqqul yakin ini ada unsur kekuatan eksternal yang nitipin,” ujarnya.

Karena itu, mengingatkan agar pemerintah menaikkan penerimaan dan menekan belanja. Khususnya untuk hal-hal yang tidak terlalu perlu dan tidak ada urgensinya.

“Jika diteruskan, maka keuangan negara akan terpuruk semakin dalam. Dimana ancaman krisis fiskal sudah terlihat semakin nyata,” katanya. 

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah ditetapkan jauh hari sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.

“Sekarang kelanjutannya. Ada perubahan yang berubah dari skenario awal. Bila ada situasi berubah, maka upaya yang dilakukan juga berubah. Apalagi,  perubahan situasinya sangat serius. Siapa yang bisa menguji kedalaman pandemi? Tiga bulan lalu, siapa yang bisa memperkirakan saat ini konfirmasi kasus positif di bawah 1000,” kata Misbakhun.

Misbakhun menganggap wajar jika semasa awal pandemi pemerintah menarik utang dari berbagai sumber karena mengalami defisit APBN, yang juga dialami negara lain selama masa pandemi.

Namun, utang yang menumpuk itu bisa diimbingi dengan belanja yang berkualitas dan dirasakan langsung oleh rakyat sampai pada hal-hal yang utama seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Fungsinya pajak disitu, dipungut itu untuk kepentingan rakyat. Bagi saya mari kita awasi bersama upaya pemerintah memungut pajak dan upaya kualitas belanja ini. Disitulah kita bisa mengukur manfaat dari APBN,” katanya.

Menurut Misbakhun, perencanaan APBN itu direncanakan tidak hanya dari sisi penerimaan saja, tetapi juga belanja. Untuk mengatasi utang itu, maka penerimaan pajak harus digenjot. Sehingga jika tax ratio rendah, bukan untuk diratapi, tetapi dicarikan jalan keluarnya. 

Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan, siapa pun menteri ataupun presidennya, maka ketika menghadapi situasi pandemi seperti saat ini bukan tidak mungkin akan mengambil langkah taktis, sebagai langkah antisipatif mengatasi penyebaran wabah dan dampak perekonomian di dalam negeri.

“Pandemi ini juga menjadi ujian bagi para pemimpin, mengenal kelas ujiannya, leadership-nya, dan bagaimana mencari langkah antisipasi terhadap situasi dan keadaan yang ada,” katanya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, pemerintah diminta tidak sembrono dalam mengelola APBN, karena akan berpengaruh pada generasi berikutnya.

“Mengelola APBN saya kira jangan sembrono. Ini menjadi konsen Partai Gelora untuk kita saling berdiskusi melihat masa depan APBN kita. Kalau APBN sembrono, gimana untuk generasi berikutnya,” kata Achmad Nur Hidayat.

Ia mengungkapkan, Partai Gelora sempat mendapat kritik ketika mengundang Rizal Ramli, Fuad Bawazier dan Mukhamad Misbkahun.

Namun, ketiga narasumber tersebut telah menjelaskan berbagai persoalan APBN dan pajak secara lugas, detil dan indah untuk menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih baik lagi dalam mengelola negara.

Sehingga diskusi menjadi lebih menarik dan memberikan pencerahan dan pengetahuan (knowledge), dimana diskusi tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini.

“Mari bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia menuju lima besar dunia,” pungkas Achmad Nur Hidayat.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Copyright 2020 All Rights Reserved
X