Partaigelora.id–Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah memberikan apresiasi atas peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang resmi diluncurkan pada Senin, 6 Januari 2025.
Menurut Fahri, program ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Program ini (makan bergizi gratis) adalah langkah nyata pemerintah dalam membangun generasi unggul dan kompetitif menuju visi Indonesia Emas 2045,” sebut Fahri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2025).
Dengan adanya program makan bergizi gratis, lanjut Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu, sejarah mencatat bahwa pemerintah hadir sejak dini dalam investasi membangun bangsa.
“Ini adalah pijakan penting untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, dan tangguh,” ujar Fahri seraya menambahkan bahwa fokus utama dari program MBG adalah pengembangan SDM, termasuk upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Pemerintah, masih menurut Fahri, juga berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah di seluruh Indonesia, sehingga memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing global.
“Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada masa depan bangsa. Dengan program ini, kita optimistis mampu menjadi negara maju pada tahun 2045,” demikian Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Periode 2014-2019 itu.
Partaigelora.id- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menyampaikan kritik terhadap fenomena politik liberal yang dinilainya telah merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional di Indonesia.
Menurut Fahri, sistem politik liberal menciptakan situasi yang saling bertentangan di antara anak bangsa, sehingga memicu konflik dan perpecahan yang tidak produktif.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025’ yang digelar di Jakarta, Rabu (1/1/2025) sore.
“Politik liberal bersifat centang perenang, membuat kita saling diadu, bertengkar, dan menghina. Padahal, efek dari pertengkaran itu tidak signifikan,” kata Fahri Hamzah.
Menurut Fahri Hamzah, sistem politik liberal yang diterapkan di negara-negara Barat juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya konsolidasi dan moral yang merosot akibat peperangan.
Sebagai solusi, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional melalui kebijakan politik yang berorientasi pada jati diri bangsa Indonesia.
“Kita membutuhkan komando baru dalam politik untuk menciptakan arah yang jelas dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih kuat. Tetapi bukan godaan untuk meniru sistem pemerintahan otoriter seperti China,” tegasnya.
Fahr Hamzah, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) itu mengatakan, ada tiga komando yang diperlukan untuk mengkonsolidasi bangsa Indonesia saat ini, meski dikritik sebagian orang sebagai feodalisme.
Pertama adalah komando politik, kedua komando ekonomi dan ketiga komando sosial. Komando politik ini dalam pengertian prosedur dalam berpolitik atau konsolidasi politik.
Sehingga ada keharmonisan antar anak bangsa di antara pusat dan daerah, suku dan agama, serta penghapusan dominasi partai-partai yang bersifat ekstremis.
“Di masa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), partai politik seenaknya main di belakang mentorpedo kekuatan presidensialisme, merusak sistem presidensialisme untuk untuk menyerang Pak Jokowi, yang seolah olah dia tidak ada jasanya,” ungkapnya.
Padahal kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, Presiden Jokowi berhasil menata kembali sistem presidensialisme, membangun rekonsialiasi dan menciptakan transisi pemerintahan yang berjalan mulus ke Presiden Prabowo.
Sedangkan komando ekonomi dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi ekonomi, meninggalkan ekonomi liberal yang memanjakan pemilik modal dan memperjuangkan ekonomi Pancasila, yakni koperasi dan sistem gotong royong.
“Dalam hal ekonomi Pak Prabowo paling tidak ingin berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak acak alam ini. Bayarlah pajak, cukai serta berhentilah melakukan korupsi bersama para pejabat dan pesta pora atas sumber daya alam ini,” katanya.
Karena itu, komando ekonomi ini diperlukan sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif dan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Sebab, ekonomi liberal terbukti tidak membuat orang miskin menjadi kaya.
Sementara komando sosial diperlukan untuk melakukan konsolidasi sosial dimana para pemimpin umat dan politik telah menyebabkan perpecahan dan adu domba terhadap umat. Mereka ingin melihat agar umat terus bertikai, sementara mereka berpesta pora mengambil keuntungan secara politik.
“Janganlah kita mau diadu domba pemimpin politik kita, atau mereka yang belajar agama, umat diajak berantem terus sama negara dan pemerintah. Ini oposisi ngawur, jangan mau kita di setting terus berantem dengan negara, sementara mereka berpesta pora,” tegasnya.
Karena itu, Fahri Hamzah optimistis upaya untuk melakukan konsolidasi sosial yang dilakukan Presiden Prabowo mulai 2025 untuk menjaga keharmonisan dan membina umat ini berjalan sukses, sehingga masyarakat dapat tertata kembali.
“Partai Gelora optimis Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima besar dunia dan menjadi negara yang dihormati. Pidato Presiden Prabowo di Forum D8 kemarin, mungkin enggak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Tapi kalau kita terus menerus bertengkar, kita tidak akan dihormati, cuma protes dan demonstasi saja. Dengan bersatu, maka kekuatan kita akan dihormati. Kita harus punya nuklir dan kekuatan persenjataan. Sehingga menjadi negara kuat, dan kapanpun bisa membantu Palestina,” pungkasnya.
Prabowo Pemimpin Harapan Umat
Sementara itu, Ulama dan Da’i Nasional KH. Bachtiar Nasir mengatakan, umat Islam harusnya lebih banyak bersyukur tinggal di Indonesia dengan segala dinamikanya, dibanding mereka yang hidup di dunia Arab.
“Orang Islam di Indonesia itu masih bisa pakai akal sehat, dibanding di dunia Arab. Kita masih ngumpul dan mengkritik pemimpin kita. Kita bersyukur banget tinggal di Indonesia, kalau tinggal di Arab, kita bisa tidak ada,” kata KH. Bachtiar Nasir.
Bachtiar Nasir mengatakan, para pemimpin Arab terkadang sama kejamnya dengan Israel, terhadap prilaku dan perbuatannya kepada rakyat mereka yang menentang kekuasaan mereka.
“Karena itu, berangkat dari kesyukuran itu, kita ajak umat dengan satu tujuan untuk membangun Indonesia dengan semua dinamikanya dan terkadang dengan perlawanan,” katanya.
Jika ada umat yang berseberangan dengan pemerintah atau negara, maka hal itu dianggap sebagai pendewasaan politik dalam rangka membangun cita-cita besar bangsa Indonesia. “Umat jangan dijadikan kayu bakar untuk pertengkaran,” katanya.
Dalam pandangannya, Presiden Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang memiliki ideologi yang kuat dan tegas, dimana selalu mengutarakan visi besar di tengah kontraksi ekonomi global, serta selalu berpikir untuk kepentingan umat.
“Banyak agenda-agenda beliau yang serius untuk umat, untuk grass root di bawah seperti soal ketahanan pangan misalnya. Ini yang membuat saya mendukung langkah beliau,” katanya.
Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Periode 2022-2025 ini menilai Presiden Prabowo Subianto adalah karakter tokoh yang bisa memimpin umat.
“Kita kesampingkan dulu urusan politik di era global sekarang. Kita butuh pemimpin yang mengerti literasi global. Kita tidak mungkin bisa mengambil kebijakan politik regional, bahkan nasional tanpa melihat konteks geopolitik,” katanya.
Bachtiar Nasir berharap Partai Gelora menjadi yang menjadi yang terdepan dalam memberikan literasi global kepada umat, sehingga umat memiliki kesadaran untuk bersatu dalam membangun Indonesia.
“Saya juga ucapkan terima kasih kepada Wamenlu, Pak Anis Matta yang juga telah memberikan pesan moralnya kepada negara Arab dan Dunia Islam dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi kekuatan kelima besar dunia,” katanya.
Dengan demikian, Bachtiar Nasir mengajak umat Islam bersama-sama tokoh-tokoh Partai Gelora untuk menyongsong Indonesia ke depan memimpin dunia Indonesia.
“Dan Insya Allah bukan utopia. Pemimpinnya punya idealisme dan leadhership yang kuat . Mampu membawa umat di dalam langkahnya menyeimbangkan antara negara dengan agama, Pancasila dengan Islam dan Islam dengan toleransi,” tandasnya.
Sedangkan Pakar Militer dan Keamanan Pitan Daslani mengatakan, tahun 2025 menjadi momentum terbaik untuk menciptakan stabilitas nasional yang dinamis di tengah situasi global yang tidak pasti.
“Demokrasi tidak boleh menciptakan instablitas, tapi harus ada stabilitas dinamis untuk membangun bangsa. Stabilitas dinamis itu, terbuka ruang untuk orang memberikan pendapat di depan umum. Tapi kritikannya itu, harus menjadi solusi, bukan asal kritikan-kritikan,” kata Pitan Daslani.
Pitan Deslani sepakat dengan Fahri Hamzah dan KH Bachtiar Nasir mengenai pentingnya persatuan saat ini, karena apabila tidak bersatu di tengah situasi global sekarang, Indonesia bubar jika terus bertengkar.
“Sekarang ini banyak negara daratan yang bubar. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kalian negara kepulauan bisa bersatu. Saya bilang karena Indonesia didirikan di atas sumpah rakyatnya. Itu pentingnya para funding fathers meletakkan dasar yang sangat kuat. Kita jangan kendor semangat persatuannya,” tandas Pitan Daslani.
Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta sekaligus Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia hadir sebagai pembicara kunci pada diskusi Refleksi Akhir Tahun Dunia Islam 2024 pada Senin (23/12/2024).
Diskusi tersebut, merupakan hasil kerja sama antara Komisi Hubungan Luar Negeri & Kerjasama Internasional (HLNKI) dengan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Diskusi yang digelar di aula Buya Hamka Gedung MUI, Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat itu, mengambil tema ‘Perkembangan Situasi di Dunia Islam dan Tantangan serta Peluang Diplomasi Wasatiyah dan Dakwah Global’.
Wamenlu Anis Matta mengatakan, perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini yang sedang mengalami perubahan, penuh ketidakpastian dan diwarnai oleh ketegangan, peperangan, serta persaingan ketat antarnegara besar.
“Isu ekonomi global tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik karena stabilitas dan perdamaian adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).
Karena itu, lanjut Anis Matta, segala keputusan pemerintah harus mempertimbangkan dinamika isu geopolitik yang penuh ketidakpastian sekarang.
“Jadi setiap keputusan nasional harus mempertimbangkan isu geopolitik global. Misalnya, jika Indonesia menargetkan pertumbuhan 8 persen, maka diperlukan mitra strategis untuk pembangunan,” ujarnya.
Menurut dia, di dalam masa transisi pembentukan kepemimpinan tatanan global dunia baru ini, yang akan menjadi tantangan terbesar adalah upaya ‘bertahan hidup’ suatu negara.
“Tantangan terbesar kita sekarang adalah bertahan hidup. Dan, ancaman negara gagal juga berlaku bagi Indonesia jika kita tidak berhati-hati,” ujar Ketua Umum Partai Gelora Ini.
Anis Matta menilai premis ini akan menjadi dasar kebijakan, baik dalam politik luar negeri maupun dalam negeri yang akan dikeluarkan pemerintah.
Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki kredensial untuk menyuarakan aspirasi umat Islam di seluruh dunia.
Selain itu, Indonesia secara geografis berada di kawasan Asia-Pasifik dan di tengah jalur maritim dunia.
“Artinya, umat Islam tersebar secara geografis hingga ke nusantara, menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ini bisa menjadi identitas dan peradaban umat Islam,” katanya.
Peran Indonesia dalam tingkat global, kata Anis Matta, sudah dimulai dalam The Global South, dimana melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Indonesia telah menjadi pelopor kemerdekaan negara-negara terjajah.
Setelah itu, Indonesia menjadi pemimpin Gerakan Nonblok (GNB), yakni organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun.
GNB ini memperkuat kerja sama negara selatan-selatan (South-South Cooperation) atau negara berkembang yang berlandaskan prinsip, kesetaraan, solidaritas, dan prinsip saling menguntungkan.
Pakar geopolitik global ini berharap MUI sebagai organisasi besar yang berperan penting dan strategis dalam membangun dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia, dapat menjadi garda paling depan dalam membangun masyarakat Islam.
“MUI juga terus berupaya meningkatkan peranannya dalam membangun masyarakat Islam yang harmonis, beradab, dan berkeadilan. Semoga MUI terus menjadi pelita terang penuntun jalan umat,” pungkas Anis Matta.
Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, MUI menyatakan keprihatinan mendalam menyaksikan perkembangan situasi di Palestina.
“MUI mendukung sikap Pemerintah yang terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujar Buya Amirsyah.
Selain itu, MUI juga mendorong agar Indonesia terus melakukan peran diplomatik global sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi dunia Islam.
“Usaha-usaha diplomatik global dirasa sengat perlu, dalam rangka menghentikan segala bentuk penjajahan dan mewujudkan perdamaian dunia serta berdirinya Negara Palestina merdeka,” katanya.
MUI juga berharap agar Indonesia dapat memperkuat peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh Zionisme Israel, dan memperkuat dukungan serta bantuan kemanusiaan kepada bangsa Palestina.
“MUi meminta masyarakat agar jangan pernah berhenti menyuarakan keadilan bagi Palestina. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil ambil adalah dengan terus menggalang persatuan dan kesatuan umat,” kata Sekjen MUI ini.
Partaigelora.id-Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum PartaI Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, mengunjungi Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bersilaturahmi dengan Pj Wali Kota Bima, H. Mukhtar.
Hal itu terjadi dalam acara jamuan makan malam di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Minggu (22/12/2024) malam.
Dalam pertemuan tersebut, Fahri Hamzah mengungkapkan harapannya agar Kota Bima dan Pulau Sumbawa mampu memanfaatkan potensinya untuk mencapai perubahan signifikan.
Ia menegaskan pentingnya mendesain ulang masa depan wilayah tersebut dengan pendekatan yang lebih visioner.
“Mumpung saat ini Bupati, Wali Kota, dan Wakil Gubernur NTB adalah putra-putri terbaik daerah ini, mari duduk bersama untuk merancang Bima dan Pulau Sumbawa sebagai pusat kemajuan Indonesia bagian timur,” ujarnya.
Wamen Fahri juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk kemungkinan hadirnya Provinsi Pulau Sumbawa.
Namun, ia menekankan pentingnya perencanaan besar yang matang agar inisiatif tersebut dapat berdampak nyata.
Pulau Sumbawa, menurut Fahri, memiliki potensi besar untuk menjadi mercusuar kemajuan di kawasan Indonesia Timur.
Dengan kolaborasi dari putra-putri daerah dan perencanaan strategis, ia optimistis perubahan signifikan dapat dicapai.
“Bima dan Pulau Sumbawa harus menjadi contoh pembangunan berbasis perencanaan strategis, sehingga mampu bersaing dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia,” tutup Fahri.
Acara Wamen PKP Fahri Hamzah ini, juga dihadiri pula oleh Pj Sekda Kota Bima, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), jajaran Forkopimda dari Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, serta kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Bima.
Partaigelora.id-Pemerintah Indonesia diminta mengambil pelajaran dari gejolak politik yang terjadi di negeri K-Pop, Korea Selatan (Korsel) yang berujung pada pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer pada Sabtu (7/12/2024) lalu.
Hal itu akibat Presiden Yoon Suk Yeol secara gegabah menggunakan kekuasaannya untuk mengumumkan keadaan darurat.
Padahal yang terjadi adalah persoalan politik biasa, yang dipicu oleh persoalan pribadi dirinya dan perseteruan dengan parlemen Korsel.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim dalam Gelora Talks bertajuk ‘Gejolak Politik di Negeri K-Pop, Ada Apa?’ Rabu (18/12/2024) sore.
“Ini pelajaran yang penting buat kita. Artinya memang Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata itu, memang punya wewenang kekuasaan untuk mengumumkan keadaan darurat. Tetapi, power rakyat nggak boleh disepelekan, tidak boleh di take for granted (tidak dihargai) dalam bahasa gaulnya,” kata Henwira Halim.
Menurut Henwira, kekuasaan Presiden itu sangat besar, bisa menonaktifkan seluruh institusi negara dan memusatkan kekuasaan dalam genggamannya, apabila negara dalam keadaan darurat.
“Artinya menggunakan kekuasaan itu, perlu ada standar requirement atau persyaratan yang ketat. Jadi Presiden tidak bisa mentang-mentang menggunakan kekuasaannya, tanpa ada urgensinya,” ujar Henwira.
Apalagi kemudian terbukti, ternyata tidak ada ancaman serangan dari Korea Utara (Korut) yang dijadikan dalih oleh Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan keadaan darurat.
“Ternyata ini hanya masalah politik yang harusnya diselesaikan melalui mekanisme politik biasa. Parlemennya terjadi perpecahan, parlemennya pecah dipicu skandal korupsi istrinya (Kim Keon-hee),” katanya.
Henwira menambahkan, pelajaran lain yang bisa diambil dari gejolak politik di negeri K-Pop adalah masalah transparasi dan keberanian dalam mengingatkan pemimpin, apabila salah dalam membuat kebijakan.
“Harus berani ngomong ke bos-nya (Presiden, red) kalau memang benar atau salah. Jangan asal bapak senang, tapi menjerusmuskan. Sehingga kita bisa mencegah, apabila tidak ada urgensinya atau salah. Harus berani mencegah,” tegasnya.
Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah adalah para peserta aksi unjuk rasa di Korsel, yang sebagian besar adalah penggemar berat atau fans K-Pop.
Mereka memiliki yang pendidikan merata dan wawasan yang cukup dalam berdemokrasi. Sehingga membantu mereka berkomunikasi di media sosial untuk memobilisasi massa.
“Ini bedanya di kita (Indonesia) yang pendidikannya masih belum merata dan belum memiliki wawasan yang cukup. Sosial media bisa menjadi racun dan bumerang, kalau tidak ada rambu-rambunya dengan dalih kebebasan demokrasi,” pungkasnya.
Pembelajaran Proses Demokrasi
Sementara itu, Pakar Hukum International, Universitas Indonesia Prof Arie Afriansyah mengingatkan, bahwa kondisi yang terjadi di Korsel, bisa saja terjadi di Indonesia, apalagi penggembar K-Pop di tanah air sangat besar.
“Penggemar K-Pop di Indonesia ini sangat banyak, pasti mereka memperhatikan proses yang sedang terjadi di Korea Selatan. Mereka juga pasti akan memperhatikan proses yang sedang terjadi di sini,” kata Arie Afriansyah.
Proses demokrasi di Korsel itu, kata dia, mengajarkan perlu adanya check and balance antara Presiden dan parlemen dalam kehidupan bernegara dan demokrasi.
“Dan yang bertarung, semua terlihat juga memiliki kedewasaan dalam berpolitik, mau menerima. Dan rakyatnya juga tidak tinggal diam, melakukan upaya untuk memastikan proses demokrasi berjalan rapi. Kita lihat bagaimana rapinya demonstrasi di Korea Selatan, pakai balon dan bernyanyi nyanyi,” ujarnya.
Menurut dia, semua proses gejolak politik di Korsel sesuai dengan koridor hukum sebagai garda terdepan mereka dalam berdemokrasi.
“Semua rakyat menunggu apapun hasil dari pengadilan (Mahkamah Konstitusi) yang bisa memakan waktu sampai 6 bulan. Jadi betapa dewasanya rakyat Korea Selatan akan menerima keputusan apapun dari pengadilan, mau menang atau kalah,” tegasnya.
Sedangkan Pengamat Hubungan International, Universitas Parahyangan Bandung Ratih Indraswari mengatakan, apa yang terjadi di Korsel sekarang adalah sebagai harmoni budaya dan perlawanan sosial.
Ratih mengidentifikasi ada tiga hal yang penting dalam gejolak politik di negeri K-Pop sekarang. Pertama adalah mobilisasi massa atau gerakan sosial yang berasal dari kesamaan suka, sama-sama suka dengan K-Pop.
“K-Pop berhasil membentuk suatu gerakan sosial atau social movement. Penggemarnya yang besar berhasil diberdayakan. Idol-idol mereka ini memiliki hubungan emosional yang sangat intens, karena untuk jadi anggota harus ditraining dulu yang berat. Sehingga mereka punya tujuan dan identitas yang jelas,” kata Ratih Indraswari.
Para fans K-Pop ini, lanjut Ratih, memiliki semangat kerja keras, solidaritas dan keberanian dalam menghadapi segala tantangan.
Sehingga membuat mereka lebih aktif dalam menyuarakan keadilan dan ketimpangan sosial, serta berani mengkritik pemerintah Korsel agar ada perubahan yang mereka kehendaki.
Kedua adalah protes terhadap pemerintah yang dilakukan oleh para K-Pop ini berlangsung damai dan kreatif, dimana aksi unjuk rasa didominasi para perempuan muda.
“Protes di Korea Selatan mengajarkan kita, berdemo itu bisa damai dan kreatif dengan bernyanyi-nyanyi. Semua dilakukan dengan unik dengan membawa gitar, yang didominasi perempuan muda,” katanya.
Alumnis S3 Ewha Womans University, Korsel ini menilai demontrasi di Korsel memiliki kombinasi antara protes dan konser musik.
“Sehingga meski protes, tapi tetap santun. Semua lirik lagu yang dinyanyikan, dimodifikasi sebagai pesan politik untuk menyuarakan keadaan sosial di Korea Selatan,” katanya.
Ketiga adalah ada elemen budaya dalam protes di Korsel, dibandingkan dengan negara lain. Dimana 70 persen yang melakukan protes berusia 18-25 tahun, dan sisanya berusia diatas 30 tahun.
“K-Pop di Korea Selatan ini seperti Pancasila di Indonesia. Mereka menjadikan K-Pop sebagai budaya, dan terbukti telah diterima secara global. Artinya, dalam setiap peristiwa politik di Korea Selatan, pasti ada keterlibatan sosial budayanya. Bahkan artis K-Pop juga terlibat dalam gerakan ini,” tandasnya.
Partaigelora.id-Pemerintah Republik Indonesia (RI) perlu mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) berperan aktif dalam menjaga kawasaan Timur Tengah (Timteng) agar tidak semakin memanas pasca penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Minggu (10/12/2024) oleh kelompok pemberontak pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
“Kita berharap mulai sekarang PBB benar-benar lebih aktif dalam menstabilkan kawasan Timur Tengah, bukan hanya di Suriah, karena perang Palestina-Israel belum berhenti,” kata Henwira Halim, Ketua Hubungan Luar Negeri (Hublu) DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (11/12/2024) sore.
Dalam diskusi dengan tema ‘Tumbangannya Bashar al Assad & Eskalasi Baru di Konflik di Timur Tengah’ itu, Henwira menegaskan, bahwa peran aktif PBB sekarang diperlukan agar kawasan Timteng tenang dan perang tidak meluas ke wilayah lain.
“Kita minta PBB untuk benar-benar concern agar wilayah (Timteng) tenang, agar tidak ada lagi perang berkelanjutan, yang itu sangat merusak keamanan dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak,” katanya.
Henwira berharap transisi pemerintahan di Suriah dapat berjalan mulus, sehingga mendapatkan legitimasi dunia internasional. Indonesia dapat berperan dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian seperti di Lebanon, jika diperlukan PBB.
“Di Suriah banyak negara berkepentingan ada pengaruh Amerika, Rusia, Iran dan Turki. Semua kepentingan ini harus didengar, maka disinilah perlunya PBB, masuk sebagai kekuatan multirateral untuk mengakui atau tidak pemerintahan baru, serta menjaga kawasan tetap stabil,” ujarnya.
Sedangkan Duta Besar Suriah untuk Indonesia Abdul Monem Annan yang hadir sebagai narasumber diskusi Gelora Talks mengatakan, penggulingan Bashar al-Assad terjadi karena keinginan masyarakat Suriah sendiri, tidak ada intervensi asing.
“Masyarakat Suriah sudah lama sekali ingin keluar dari pemerintahan Bashar al-Assad yang memang dikenal kejam dan menindas ini. Salah satu (kekejaman)-nya terlihat di penjara Sednaya” kata Abdul Monem Annan, yang berbicara dalam Bahasa Arab.
Menurut dia, kejahatan perang yang dilakukan oleh Bashar al-Assad di Suriah sebagai suatu kejahatan perang yang sangat tidak bisa dibayangkan. Karena itu, tumbangnya Bashar Al-Assad murni keinginan masyarakat dan oposisi di Suriah.
Annan menegaskan, tak ada intervensi asing dalam peralihan kekuasaan itu. Peralihan ini juga tak terkait konflik di kawasan Timteng, yang dimulai dengan perang di Hamas-Israel pasca serangan pada 7 Oktober 2023 lalu.
Dubes Suriah untuk Indonesia ini menilai Bashar al-Assad berhasil ditumbangkan, karena perhatian utama Rusia dan Iran terfokus pada masalah yang mereka sedang hadapi. Hal inilah yang dimanfaatkan kelompok oposisi untuk melakukan serangan dan penggulingan Bashar al-Assad.
“Rusia harus fokus pada perang Ukraina sehingga kekuatannya berkurang di Suriah. Begitu juga Iran yang sibuk dengan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel di Lebanon,” ujarnya.
Annan juga memastikan tak ada peran Amerika Serikat (AS) dan Israel mendukung pemberontak HTS dalam upaya penggulingan Bashar al-Assad, kendati saat ini AS terlihat lebih bersahabat dengan pemimpin HTS Abu Mohammed al-Golani.
“AS dan Israel menunjukkan sikap lebih bersahabat setelah penggulingan Assad karena Golani sudah memperlihatkan dan ia telah meninggalkan ideologi Al Qaeda,” katanya.
Golani, lanjut Annan, bukan lagi anggota Al Qaeda dan hanya ingin berjihad membebaskan Suriah dari kekuasaan Bashar al Assad yang berkuasa dengan sangat kejam.
“Sekarang ini adalah era baru Suriah, masa depan yang baru, yang diinginkan rakyat, damai dan pemerintahan yang demokratis,” katanya.
Pergantian Kekuasaan Biasa
Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah Wajid Fauzi menilai situasi di Suriah hanya sebagai sebuah pergantian kekuasaan dan berharap hubungan persahabatan kedua negara tetap terjaga.
“Apa yang sedang kita saksikan ini sesungguhnya adalah sebuah pergantian kekuasaan dari sebuah negara,” kata Dubes Wajid Fauzi yang hadir sebagai narasumber Gelora Talks tersebut, secara daring dari Damaskus, Suriah.
Dubes Wajid Fauzi menegaskan, situasi pergantian kekuasaan di Suriah sebagai hal biasa dari sebuah negara dan hal itu bisa terjadi di mana-mana.
“Jadi, kita sebagai Bangsa Indonesia melihat ini sebagai satu pergantian kekuasaan di sebuah negara. Negaranya adalah Suriah dan Suriah itu sekarang dari dahulu adalah sahabat Indonesia,” kata dia.
Dubes Wajid juga sepakat dengan Duta Besar Suriah untuk Indonesia Abdul Monem Annan, bahwa tumbangnya rezim Presiden Bashar Al-Assad murni keinginan masyarakat dan oposisi di Suriah, tak ada campur tangan dari negara luar.
Dia menegaskan kembali bahwa sikap Indonesia terhadap situasi di Suriah saat ini adalah akan terus mengikuti secara dekat situasi yang terjadi dan Presiden Indonesia menilai persoalan di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses transisi yang inklusif, demokratik, damai, serta mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat.
“Tentu, itu semua dengan tetap menjaga kedaulatan dan kemerdekaan serta keutuhan wilayah Suriah. Ini penting untuk kita jadikan pedoman bersama bahwa inilah yang akan dilakukan kita semua sebagai bangsa Indonesia dalam melihat perubahan ini,” tambah dia.
Dalam kesempatan tersebut, Dubes Wajid juga menyoroti bahwa persahabatan Indonesia dan Suriah sudah terbangun sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, pada sekitar 1947.
Suriah, kata dia, melalui wakilnya di PBB memajukan isu Indonesia, atau Indonesian Matters, untuk diajukan di Sidang Dewan Keamanan PBB, dan Suriah mendukung kemerdekaan Indonesia.
Sejarah tersebut, menurut Dubes, merupakan nilai yang sangat berharga dalam hubungan bilateral kedua negara.
Oleh karena itu, di masa pergantian kekuasaan baru di Suriah, Dubes Wajid berharap persahabatan Indonesia dan Suriah tetap terjaga, terus menjadi dua negara yang saling bersahabat, dan hubungan keduanya dapat terus ditingkatkan di kemudian hari.
Dia juga menyampaikan bahwa situasi jalanan di Kota Damaskus saat ini sudah normal, masyarakat bebas beraktivitas, tidak ada hambatan apapun.
“Saya berkeliling kota, melihat jalanan di Kota Damaskus. Saya bisa katakan bahwa 98 persen kehidupan masyarakat sudah normal. Toko-toko sudah buka, transportasi umum sudah mulai berjalan dan masyarakat sudah keluar bebas, tidak ada hambatan apa-apa,”katanya.
Dia juga memastikan bahwa sampai saat ini WNI di Suriah juga dalam keadaan aman tanpa ada laporan dampak apapun dari peristiwa politik yang terjadi saat ini.
Namun, Jurnalis peliput Krisis Suriah Pizaro Gozali Idrus mengingatkan, meskipun situasi di Suriah saat ini telihat tenang pasca penggulingan Bashar al Assad, tetapi di wilayah utara tetap berperang.
“Di wilayah utara masih terjadi pertempuran antar faksi-faksi. Faksi di Suriah utara ini dibackup penuh Amerika dan Israel. Eskalasi di wilayah tersebut masih tinggi, walaupun dia dicap teroris, tetapi dia dibackup pendanaan oleh Amerika,” kata Pizaro.
Artinya, apabila wilayah utara Suriah ini tidak dikendalikan akan berdampak pada keamanan di wilayah lain, termasuk Damaskus yang sudah terlihat aman saat ini.
“Karena itu, menurut saya, situasi di utara ini harus bisa dikendalikan. Kalau situasi di utara ini tidak terkendalikan. Ini bukan tidak mungkin berdampak ke wilayah-wilayah lain,” tegas Pizaro.
Partaigelora.id-Kendati ada tiga tantangan utama dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang merupakan salah satu program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, pemerintah akan. terus mendorong percepatan program tersebut, guna mendukung sektor properti dan konstruksi.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia usai menghadiri acara Indonesia Policy Dialogue bertema ‘Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan,’ di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Fahri Hamzah mengungkapkan ke tiga tantangan besar yang harus diatasi untuk merealisasikan target ambisius ini, yakni persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan.
“Ketiga tantangan ini merupakan hambatan utama yang perlu diselesaikan agar program ini dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Fahri Hamzah.
Sedang fokus utama saat ini, menurut Wamen PKP adalah soal pembiayaan. Untuk Hal ini, ia menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejumlah pihak terkait.
“Hasil koordinasi ini akan dirumuskan dalam sebuah skema terpadu, yang nantinya diatur melalui undang-undang komprehensif. Skema ini akan menjadi dasar lahirnya undang-undang baru yang mengatur perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh,” terangnya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini juga menyoroti filosofi di balik program 3 juta rumah ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam pengalokasiannya.
Yakni, pembangunan satu juta rumah untuk perkotaan, satu juta untuk pedesaan, dan satu juta untuk wilayah pesisir.
Namun, karena wilayah Pesisir termasuk dalam kategori pedesaan, dua juta rumah diarahkan untuk desa dan pesisir, sedangkan sisanya untuk perkotaan.
“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Strategi ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia,” pungkas Fahri Hamzah.
Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kedatangan tamu istimewa di sela-sela pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) I di Pomeletol Patra Kuningan Jakarta, pada Minggu (8/12/2024) lalu. Tamu istimewa tersebut, tak lain adalah Gubernur Maluku Utara terpilih Sherly Tjoanda.
Diketahui pada Minggu (8/12/2024), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Malut) menetapkan pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 4, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilkada Malut 2024.
Kedatangan Sherly, tentu saja mengejutkan dan membuat surprise peserta Munas I Partai Gelora. “Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Gubernur terpilih Provinsi Maluku Utara Ibu Sherly Tjoanda. Beliau sengaja kita undang ke sini (Munas, red),” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora.
Kepada peserta Munas I, Mahfuz lantas menjelaskan, bahwa Sherly Joanda maju sebagai calon gubernur (Cagub) di Pilkada Malut 2024 menggantikan suaminya, Benny Laos yang meninggal dunia karena kecelakaan speedboat beberapa waktu lalu.
“Pak Benny Laos wafat, akhirnya disepakati dan diputuskan, bahwa calon gubernur digantikan oleh istrinya (Sherly Tjoanda). Beliau perempuan beragama Nasrani, dan terpilih sebagai gubernur di Provinsi Maluku Utara mayoritas muslim. Dan Alhamdulilah beliau menang,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Menurut Mahfuz, Sherly Tjoanda adalah sosok perempuan inspiratif. Sebab, dalam situasi yang sangat berat saat tengah mendapat musibah, tapi mampu memenangkan kontestasi Pilkada Malut, melawan kandidat-kandidat yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Jadi kedatangan Ibu Sherly Tjoanda ini, momen yang sangat penting bagi kami di Partai Gelora, karena kami baru saja menyelesaikan Musyawarah Nasional I. Tadi sudah diputuskan, bahwa Ketua Umum (Ketum) Partai Gelora 2024-2029 adalah Bapak Muhammad Anis Matta,” ujarnya.
Sherly, kata Mahfuz, sengaja ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta untuk menyampaikan ucapan terima atas dukungan dalam Pilkada Malut, bertepatan dengan pengumuman pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe sebagai pemenang Pilkada 2024 oleh KPU Malut.
“Jadi kedatangan beliau kesini, selain bertemu Pak Ketum juga mau bertemu Pak Waketum (Fahri Hamzah), karena kelihatannya kalau hanya ketemu Pak Ketum, tanpa ketemu Waketum, kelihatanya tidak sah,” ujar Mahfuz disambut gelak tawa peserta Munas I Partai Gelora.
Sherly Tjoanda kemudian terlihat bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gelora dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Fahri Hamzah. Sherly mengatakan, kemenangan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe di Pilkada 2024 Malut, tidak bisa dilepaskan dari peran dan dukungan Partai Gelora.
“Partai Gelora bagian integral yang sangat penting dari kemenangan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe. Ketua DPW selalu mendampingi dan memberikan dukungan ke ke kami, baik ketika almarhum masih maupun ketika sudah meninggal,” kata Sherly Tjoanda.
Peran Partai Gelora
Dalam kesempatan ini, Sherly menceritakan, bahwa Ketua DPW Partai Gelora Malut Alimin Muhammad adalah orang pertama yang meminta dirinya maju di Pilkada Malut menggantikan almarhum Benny Laos, suaminya.
“Pak Alimin adalah orang pertama yang menanyakan kesediaan saya untuk melanjutkan perjuangan dari almarhum. Saya bilang, tidak mengerti politik dan saya seorang perempuan. Karena di Maluku Utara, tidak pernah bisa menerima seorang perempuan, apalagi saya bukan seorang muslim,” katanya.
Namun, Alimin menyakinkan dirinya untuk tidak perlu kwatir, dan meminta kesediannya maju di Pilkada Malut menggantikan suaminya, Benny Laos.
“Jadi Partai Gelora ini memiliki peran penting dalam sejarah karir politik saya. Singkat cerita akhirnya saya maju dan berdasarkan hasil quick count dan pleno rekapitulasi KPU saya menang di angka 51,7 persen,” katanya.
Dengan penetapan KPU Malut tersebut, kata Sherly, ia menjadi calon Gubernur Malut pertama perempuan dan calon gubernur pertama perempuan termuda di Indonesia.
“Saya sebenarnya ibu rumah tangga biasa, tidak punya ambisi politik, apalagi mau mencalonkan sebagai gubernur. Semua saya jalankan dengan ikhlas,” ujar Sherly.
Karena ke-ikhlasan itu, ia kemudian memberanikan diri ikut berkompetisi dalam kontestasi Pilkada Malut dengan politik modern yang terukur, cerdas dan santun.
“Kami bisa membuktikan, bahwa kami bisa menang tanpa politik uang. Kami adalah kandidat triple monoritas, tapi menang. Itu semua berkat Partai Gelora yang mendukung ide anti politik uang. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anis Matta, Pak Alimin dan seluruh kader Partai Gelora. Terima kasih atas dukungannya,” ujar Sherly Tjoanda.
Karena itu, Sherly berharap Partai Gelora tetap memberikan dukungan kepada dirinya pasca pelantikan sebagai Gubernur Malut nantinya.
“Saya berharap pelantikan nanti bukan menjadi akhir dari kebersamaan, tapi menjadi awal dari perjuangan bersama. Karena kita semua berjuang untuk kesetaraan dalam keberagaman,” katanya.
Sherly secara khusus meminta bimbingan kepada Anis Matta dan Fahri Hamzah, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, serta Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI dalam membangun Indonesia dari Malut.
“Saya doakan yang terbaik untuk Partai Gelora, semakin hari semakin besar dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya berharap Partai Gelora bisa memiliki fraksi penuh di 2029 nantinya,” tandas Sherly.
Siap Bantu Perumahan
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga Wamen PKP RI menyampaikan selamat kepada Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Malut terpiliih.
“Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara, yang akan memimpin daerah kepulauan yang kaya akan rempah-rempah dan mineral,” kata Fahri Hamzah.
Fahri mengatakan, Sherly sebagai Gubernur Malut nantinya memiliki banyak tantangan, terutama menekan masalah ketimpangan di masyarakat, akibat permainan elite di pusat dan daerah dalam mengelola kekayaan alam secara berlebihan, namun tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kemenangan Ibu Sherly adalah monumen kemenangan bagi perempuan di daerah. Insya Allah kami akan membantu, terutama akan menuntaskan masalah perumahannya di Maluku Utara,” ujar Fahri.
Sherly mengaku memang ingin bertemu Wamen PKP Fahri Hamzah secara langsung untuk menuntaskan masalah perumahan di Malut, khususnya di Kecamatan Sofifi, Kota Tidore.
“Sofifi terletak di ibukota, tapi rasa kecamatan. Jadi izin Pak Wamen bisa dibangun banyak rumah di Sofifi,” kata Sherly Tjoanda, Gubernur Malut terpilih ini.
Menanggapi permintaan Sherly ini, Fahri akan memprioritaskan pembangunan perumahan di Sofifi, karena masuk dalam kawasan strategis provinsi, yang dibuat Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Fahri mengaku pernah beberapa kali ke Sofifi saat masih menjadi Wakil Ketua DPR 2014-2019. Ia pernah mengkoordinir kunjungan kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Terima kasih, pokoknya saya siap membantu supaya ibu Sherly bisa sukses dua periode. Karena sudah menjadi kawasan strategis provinsi, tentu kita akan prioritaskan,” tegas Fahri Hamzah.
Partaiigelora.id– Anis Matta terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk periode kedua, masa bakti Periode 2024-2029.
Keputusan tersebut, diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Gelora Indonesia Indonesia yang digelar di Pomelotel Patra Kuningan Jakarta, Minggu (8/12/2024).
Munas dipimpin Ketua Majelis Permusyaratan Nasional (MPN) KH Ahmad Muzhafar Jufri, didampingi Sekretaris MPN Handoyo Prihantanto, serta para Wakil Ketua MPN Musyafa Ahmad Rahim, Ridwan Thalib dan Ina Saleha.
Munas I Partai Gelora berlangsung cepat, kurang dari satu jam. Anis Matta yang merupakan calon tunggal Ketua Umum Partai Gelora, akhirnya dipilih secara aklamasi oleh seluruh peserta Munas.
“Apakah forum dapat menyetujui untuk memilih dan menetapkan Haji Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Periode 2024-2029,” tanya Handoyo Prihantanto selaku Pimpinan Sidang.
Kemudian kompak dijawab oleh seluruh peserta Munas yang berasal dari pengurus MPN, MP, DPN dan DPW. “Setuju”…!
Selanjutnya, Anis Matta diminta untuk membentuk kepengurusan guna menjalankan mandat kepemimpinan di Partai Gelora dan mengukuhkannya dalam dokumen negara yang sesuai dengan peraturan-perundangan.
Munas I Partai Gelora juga mengesahkan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai yang baru. Perubahan AD/ART ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dinamika negara dan global.
“Pada umumnya yang menjadi pertimbangan dalam membuat AD/ART, adalah kita tidak ingin tersekat dengan aturan yang kita buat sendiri. Partai ini harus lincah dan bisa terus bergerak, sehingga perlu dilakukan perubahan AD/ART yang ditetapkan melalui Munas,” kata Handoyo.
Pelaksanaan Munas I Partai Gelora berjalan mulus, karena sebelumnya telah menjadi keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Khusus Majelis Pernusyawatan Nasional (MPN), Mahkamah Partai (MP), Dewan Pimpinan Nasional (DPN), dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) pada Sabtu (7/12/2024), sehari sebelumnya.
Keputusan Rakornas Khusus tersebut mengacu pada keputusan bersama tiga pimpinan lembaga pusat Partai Gelora, yakni MPN, MP dan DPN yang telah menggelar rapat dan mengambil keputusan pada Sabtu (2/11/2024).
Menanggapi keputusan Munas I yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum Partai Gelora Periode 2024-2029, Anis Matta menyatakan menerima amanah dan tanggungjawab tersebut.
“Saya ingin menyatakan, bismillah. Kita lanjutkan perjuangan bersama. Saya menerima tanggung jawab ini dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan tetap bersama kita di dalam perahu ini. Ibarat sampan kecil yang akan kembali melewati gelombang besar di dalam samudera,” kata Anis Matta.
Anis Matta menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Munas I yang masih mempercayai dirinya sebagai formatur tunggal untuk memimpin dan menyusun kepengurusan Parrtai Gelora periode yang akan datang.
“Karena keputusan Munas ini sebagai keputusan kolektif, maka saya memohon sekali lagi kepada saudara-saudara untuk terus bersama dan berkolaborasi penuh untuk menyukseskan apa yang menjadi cita-cita perjuangan, yang menjadi alasan lahirnya dan berdirinya Partai Gelora,” ujarnya.
Anis Matta mengatakan, dalam kepengurusan yang baru Periode 2024-2029, akan dilakukan perubahan total struktur organisasi Partai Gelora, serta pembentukan organisasi sayap pendukung.
“Para pimpinan DPN sebentar lagi akan kita ubah namanya menjadi DPP. Sedangkan MPN dan Mahkamah Partai yang selama ini sebagai lembaga tersendiri akan kita lebur di DPP,” katanya.
Menurut Anis Matta, kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora nantinya akan bertambah. Pengisian nama-nama di struktur kepengurusan DPP tersebut, akan dituntaskan sebelum Nataru 2024/2025.
“Jadi kita berusaha untuk menuntaskan semuanya sebelum Nataru, sehingga nanti tinggal pekerjaan administrasi penyusunan AD/ART saja. Dan Insya Allah pada 7 Januari 2025, penyusunan kepengurusan yang baru akan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk didaftarkan,” ujar Anis Matta.
Munas I dan Rakornas Khusus MPN, MP, DPN dan DPW Partai Gelora yang digelar pada Sabtu-Minggu (7-8/12/2024) ini, selain dihadiri Anis Matta, juga hadir Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.
Lalu, hadir juga seluruh pengurus MPN, MP dan DPN, serta 38 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora se-Indonesia.
Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, bahwa kepengurusan di 38 DPW se-Indonesia belum dimisioner dan akan berlanjut hingga Desember 2024, dimana hanya kepengurusan DPN saja yang demisioner.
“Jadi pimpinan DPW nanti melalui tugas yang disampaikan Ketua Umum, diminta untuk mensosialisasikan keputusan ini ke jajaran struktur di daerah. Nanti sekretariat di pusat juga akan membantu juga pendistribusian surat keputusan MPN soal Munas,” kata Mahfuz Sidik.
Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki ‘political will’ atau kemauan politik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, termasuk di dalamnya soal kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru.
“Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo soal kenaikan gaji guru itu adalah sebagai bentuk political will atau kemauan politik dari pemerintah,” kata Sarah Handayani, Ketua Bidang Pendidikan DPN Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk ‘Guru, Kesejahteraan, Profesionalitas dan Masa Depan Indonesia Emas 2045, Rabu (4/12/2024) sore.
Seperti diketahui, pada peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang digelar di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11/2024) lalu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru-guru ASN dan PPPK, serta guru-guru non-ASN.
Namun, Sarah mengatakan, bahwa pernyataan Presiden Prabowo itu, harus dilihat secara menyeluruh, sebab tidak sekedar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gaji guru saja, tetapi juga peningkatkan tunjangan sertifikasi dan kompetensi guru dalam mengajar.
“Pak Prabowo ingin melakukan revolusi pendidikan, seperti juga yang dicita-citakan Partai Gelora. Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM kita, maka bagian terkecil dari tulang punggung suatu bangsa itu, adalah kualitas manusianya. Maka pemerintah perlu membuka akses pendidikan untuk semua warga negara,” ujarnya.
Artinya, dalam melakukan revolusi pendidikan itu, Presiden Prabowo akan meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan. Lalu, profesionalitas, kualitas, kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru-guru, karena guru adalah kunci untuk kebangkitan dan tonggak bagi berdirinya sebuah negara. Apalagi pemerintah juga telah menyusun visi Indonesia Emas 2045.
“Mudah-mudahan dengan adanya political will, keinginan politik dari pemimpin kita, maka semuanya bisa terjadi. Partai Gelora akan mengawal revolusi pendidikan ini,” kata Sarah yang juga Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ini.
Menyambut Baik
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PB PGRI) Dudung Abdul Qodir menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru.
“Sebab, kemajuan suatu bangsa tergantung dari pendidikannya. Bangsa tersebut akan maju jika memperhatikan, memuliakan, memartabatkan, mensejahterakan, memprofesionalkan dan melindungi para guru,” kata Dudung.
Karena itu, kata Dudung, pentingnya pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kesejahteraan guru.
Selain itu, perlu ada transformasi tata kelola yang membuat profesi mengajar menjadi profesi paling bergengsi di Indonesia. Sebab, selama ini profesi guru kurang diminati, selalu dinomor -duakan.
Hal itu akibat gaji masih rendah, sehingga membuat profesi guru kurang diminati masyarakat. “Jadi inisiatif Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji guru adalah langkah untuk mengenali dan menghargai tenaga pendidik,” ujar Sekjen PB PGRI ini.
PGRI menilai perlunya reformasi kebijakan dan peraturan yang terkait guru saat ini, tidak hanya soal kesejahteraan, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kompetensi guru, melalui program sertifikasi.
“Semua guru sekarang dituntut memiliki sertifikasi kompentensi, sehingga bagaimana negara bisa menyiapkan guru-guru yang profesional, tidak hanya kesejateraannya yang meningkat, tetapi juga harus memiliki kompetensi. Jadi saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Prabowo, menjadi sebuah apresiasi kepada para guru,” tegasnya.
Belum Ada Dampaknya
Sedangkan Pengamat Pendidikan Universitas Indonesia Prof Ibnu Hamad mengatakan, besarnya alokasi anggaran pendidikan yang telah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 20 persen sejak 2010 lalu, hingga sekarang belum membawa dampak secara signifkan pada peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
“Sampai sekarang tidak ada impact-nya bagi pendidikan kita, baru pada output saja. Anggaran 20 persen yang diatur di ruang fiskal kita, belum membawa kemajuan dan peningkatan terhadap kualitas pendidikan kita. Mohon maaf IQ kita katanya masih diangka 70,” kata Ibnu Hamad.
Menurut dia, guru harusnya bisa menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan dengan profesionalitasnya. Guru dituntut untuk memiliki kapasitas dan kompetensi mengajar, sehingga tidak muncul istilah guru profesional dan guru amatir.
Mantan Kepala Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan era-Mendikbud Muhammad Nuh ini mengaku tidak masalah apabila gaji guru terus ditingkatkan, karena ruang fiskal memungkinkan hal itu, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas, kompetensi dan profionalitas guru.
Ibnu Hamad berharap pemerintah melakukan pemetaan distribusi alokasi anggaran pendidikan 20 persen yang tersebar di kementerian/lembaga baik di pusat dan daerah.
“Tahun 2025 ini anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 777 triliun. Dimana dana tersebut akan ditransfer ke pusat sebesar 40 persen dan 60 persen untuk daerah. Ini minim pengawasan, selama ini hanya dilakukan inspektorat-inspektorat,” katanya.
Seharusnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pengawasan secara langsung distribusi alokasi anggaran pendidikan 20 persen agar dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Sejak saya menjadi Kepala Humas Kemendikbud masanya Pak M Nuh, dari dulu sampai sekarang pengawasan baru dilakukan inspektorat di kementerian/lembaga, bukan oleh Kementerian Keuangan secara langsung,” ujarnya.
Ketua Lembaga Kajian Kurikukum dan Kebijakan Pendidikan Universitas Indonesia (LK3P UI) ini menilai akibat tidak adanya pengawasan secara langsung dari Kemenkeu mengenai distribusi anggaran pendidikan 20 persen, menyebabkan banyak kebocoran-kebocoran dan tidak berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya tidak ingin mengatakan ada kebocoran-kebocoran, tapi memang ada masalah dalam distribusinya. Karena itu, Presiden Prabowo perlu melakukan pemetaan terhadap distribusi anggaran pendidikan. Ini penting agar ruang fiskal kita yang telah mengalokasikan 20 persen, yang akan naik dari tahun ke tahun dapat membawa impact terhadap kualitas pendidikan secara langsung,” pungkasnya.
