Surya Irawan, Author at Partai Gelora Indonesia

KPU Puji Keseriusan Partai Gelora Lakukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon Peserta Pemilu 2024

Partaigelora.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memuji keseriusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam melakukan perbaikan data dan dokumen verifikasi administrasi tahap pertama. Karena itu, KPU yakin Partai Gelora dapat menuntaskan persyaratan calon peserta Pemilu 2024

Hal itu disampaikan Andi Krisna, Kepala Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu KPU RI ketika menerima Tim Partai Gelora saat melakukan konsultasi perbaikan verifikasi administrasi, Jumat (23/9/2022).

“Kami lihat progresnya sudah bagus yang telah dibuktikan dengan segala sesuatu hal, dan pertanyaanya dalam konsultasi sudah semakin sedikit. Kehadiran LO Partai Gelora cukup intensif,” kata Andi Krisna.

Andi Krisna berharap seluruh partai politik (parpol) memanfaatkan masa perbaikan persyaratan peserta Pemilu dari 15-28 September 2022 secara maksimal.

“Kuncinya adalah koordinasi yang baik antara LO dengan Helpdesk KPU. KPU berharap hasil rekapitulasi Vermin (verifikasi admnistrasi) bisa dilengkapi, baik kategori BMS (belum memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat),” katanya.

Konsultasi Tim Partai Gelora ke KPU dipimpin Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori, didampingi dua LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora, yaitu Sutriyono dan Ratu Ratna Damayani, serta Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Kewilayahan Junef Ismaliyanto.

Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori mengatakan, konsultasi ke KPU dalam rangka menyisir temuan-temuan proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU pusat dan daerah.

“Temuan-temuan tersebut, langsung kita lakukan perbaikan dan kita input lagi ke Sipol (sistem informasi partai politik). Progresnya hari demi hari sudah banyak yang selesai,” kata Chudori.

Hingga kini, kata Chudori, sudah ada 23 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang selesai melakukan perbaikan 100 persen. Sebagian besar DPW sudah diatas 75 persen telah melakukan perbaikan, dan kita berharap di sisa waktu ini semua DPW segera rampung 100%.

LO Partai Gelora Sutriyono mengatakan, dalam masa perbaikan verifikasi administrasi, Partai Gelora berada di KPU sudah sepekan ini. Ia mengaku diterima langsung oleh Pimpinan Komisioner KPU dan Tim Teknisnya.

“Kita sudah satu minggu ngepos di KPU, dari pagi sampai sore. Malemnya kita ke DPN untuk evaluasi, dan besoknya kita ke KPU lagi untuk menanyakan hal-hal yang perlu kita konsultasikan,” kata Sutriyono.

Pada prinsipnya, kata Sutriyono, Partai Gelora siap mengikuti proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual hingga penetapan sebagai peserta Pemilu 2024.

“Jadi setelah tanggal 28 September akan menjadi tugas kewenangan KPU untuk melakukan verifkasi terhadap apa yang sudah kita perbaiki Prinsipnya, kita siap menjadi peserta Pemilu 2024,” katanya.

Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora ini mengungkapkan, data dan dokumen yang diperbaiki meliputi AD/ART partai, SK Kepengurusan, alamat kantor, nomor rekening, serta keanggotaan yang harus 1.000 anggota atau per seribu dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota.

“Khusus mengenai masalah keanggotaan, karena rakyat Indonesia memiliki hak menjadi anggota partai dan masing-masing partai juga punya hak memasukkan, makanya ada potensi ganda anggota. Temuan ini yang kita perbaiki,” katanya.

Ratu Ratna Damayani, LO Partai Gelora lainnya menambahkan, perbaikan data dan dokumen ini menunjukkan bahwa Partai Gelora serius mengikuti Pemilu 2024.

“Semua persyaratan yang diminta KPU, kita langsung perbaiki apabila ada temuan. Dan data kita, bukan data kaleng-kaleng, bisa diverifikasi faktual dan dipertanggungjawabkan,” kata Ratu Ratna Damayani.

Mia-sapaan akrabnya, mengatakan, Partai Gelora merasa terbantu terhadap fasilitas yang diberikan KPU dalam masa perbaikan proses verifikasi administrasi seperti mendapat kesempatan untuk mengakses langsung untuk melihat data-data temuan di Helpdesk KPU.

“Kami bisa mengecek langsung data-data yang diuplod di KPU, ternyata ada temuan-temuan yang harus diperbaiki. Sebenarnya hal-hal ini tidak prinsipil, tetapi sangat mempengaruhi status seperti ada typo misalnya, sehingga harus benar-benar diperhatikan,” katanya.

Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Antarlembaga DPN Partai Gelora ini berharap agar para pengurus di daerah melakukan rechecking data-data dan dokumen sebelum di uploud ke Sipol agar tidak ada perbaikan.

Sistem Pertahanan Siber Perlu Diperkuat, Anis Matta: Aksi Bjorka Picu Indonesia Hadapi Dua Tantangan Besar

Partaigelora.id – Kasus peretasan data oleh hacker Bjorka memicu Indonesia menghadapi dua tantangan besar saat ini. Yakni tantangan eskalasi konflik geopolitik dan konflik Pemilu 2024.

“Pemerintah harus benar-benar menjaga atau memperkuat sistem pertahanan siber kita agar kita tidak terseret dalam konflik yang tidak perlu,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talk bertajuk ‘Bjorka dan Ancaman Kedaulatan Digital Kita’, Rabu (21/9/2022) sore.

Dalam jangka pendek yang perlu diantisipasi terkait kebocoran data, menurut Anis Mata, adalah memperkuat sistem pertahanan nasional dengan menjadikan siber sebagai matra baru dalam sistem pertahanan nasional kita.

“Cepat atau lambat, eskalasi konflik geopolitik akan menyeret Indonesia dalam pusaran besaran konflik dalam waktu dekat. Bukan hanya di Eropa, tapi Kawasan Pasifik akan menjadi spot paling panas di hari-hari yang akan datang,” katanya.

Anis Matta menegaskan, serangan siber juga sangat mungkin terjadi pada Pemilu 2024 mendatang, meskipun KPU telah menerapkan kombinasi penggunaan data manual dan digital dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

“Proses kombinasi seperti ini sangat memungkinkan terjadinya serangan siber pada Pemilu 2024. Kita bisa saja mengalami banyak kekacauan,” kata Ketua Umum Partai Gelora ini.

Anis Matta meminta pemerintah belajar dari kasus Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) pada 2016 dan 2020.

Hasil Pilpres AS tersebut, sampai sekarang tidak dipercayai, bahkan mantan Presiden AS Masih terus mengangkat kecurangan Pemilu 2020 hingga kini.

“Apalagi di tengah krisis ekonomi sekarang ini, sedikit saja ada trigger dari mishandling dalam kasus data Pemilu nanti 2024, kita sangat mungkin terseret dalam kerusuhan politik,” katanya.

Sebab, suasana psikologis masyarakat di tengah krisis ekonomi secara keseluruhan menjelang Pemilu 2024 panas bisa meledak setiap saat.

“Secara mental dan suasana psikologis, masyarakat itu dalam kondisi siap untuk meledak. Karena itu, saya mengulangi kembali agar pemerintah memperkuat sistem pertahanan siber kita, supaya kita tidak terseret dalam konflik yang tidak perlu,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno (Dave Laksono) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peratutan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut dari pengesahan Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada Selasa (20/9/2022).

“UU-nya sudah kita kirim ke Istana, semoga dalam waktu dekat akan bisa diberikan ke Presiden. Ini langkah kita selanjutnya untuk peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain-lain yang mengatur secara teknis pidananya,” kata Dave Laksono.

UU PDP ini, kata Dave Laksono, tidak hanya melindungi data pribadi dan negara, juga jaringan. Sementara orang-orang yang mengakses dan menjual data tanpa izin, yang selama ini terkesan dibiarkan, sekarang dapat dipidana karena merupakan perbuatan kriminal,

“Pemerintah diharapkan terus menginventarisasi persoalan keamanan di dunia internet di masing-masing lembaga maupun perbankan, yang rawan diretas hacker,” katanya.

Ia berharap upaya penindakan pelanggaran di dunia siber perlu diperkuat lagi, dengan secepatnya menyelesaikan pembahasan RUU Keamanan Siber sebagai landasan hukumnya.

“Tapi kalau bentuk Satgas, itu sifatnya adhoc, karena kasus Bjorka saja. Sangking cepatnya, kita bingung tukang es ditangkap, padahal nggak punya komputer, nggak bisa beli pulsa bisa jadi TSK. Tetapi infonya, pulangnya dikasih uang Rp 5 juta, ya kita nggak tahulah. Paling nggak aksi Bjorka ini mempercepat penyelesaian UU PDP,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini berharap berharap pemerintah lebih sigap lagi memperkuat perangkat hukumnya. Sebab, Saat ini, belum jelas siapa penanggung jawab dari ‘wali data’ keamanan siber, apakah Polri, BSSN, Kementerian Kominfo atau membentuk lembaga baru

“Nah, kita berharap setelah PDP ini, RUU Keamanan Siber perlu segera dibahas dan diselesaikan untuk menjaga data dan jaringan kita,” tegasnya kembali.

DPR, lanjutnya, terus mendorong pemerintah untuk memberikan literasi digital kepada publik dalam berbagai forum, selain memperbanyak infrastruktur TIK di seluruh Indonesia.

Sehingga, kata Dave Laksono, masyarakat menjadi faham dan mengerti tentang penggunaan digital, dan bijak dalam berselancar di dunia maya.

Jangan dianggap remeh
Sementara itu, Pengamat Intelijen Negara Wawan H Purwanto, mengatakan, peretasan data yang dilakukan Bjorka hanya bersifat umum, sifatnya pribadi dan tidak ada kebocoran negara.

“Jadi untuk mencegah kebocoran data itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sehingga isu kebocoran data tersebut dinilai hanya hoax saja, semua kita encrypto (enkripsi). Kita cek semua data negara aman,” kata Wawan.

Menurut Wawan, perlindungan data pribadi dan negara perlu melibatkan semua pihak, baik sebagai mitigasi maupun pencegahan kejahatan siber secara nasional maupun lokal.

“Ini peran bersama, pemerintah, swasta untuk membangun infrastruktur guna menjaga perlindungan data publik. Dalam UU PDP ini juga diatur sanksi pidana dan denda,” katanya.

Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) mengajak semua pihak bersama-sama menjaga kedaulatan digital kita, melalui peningkatan kapasitas bulding, SDM, dan pembangunan infrastruktur digital. Sehingga Pemilu 2024 tidak terganggu dan berjalan lancar.

“Kita tidak bisa sembrono lagi, semua stakeholder harus bertindak lebih mengenai pengamanan datanya. Dengan adanya kombinasi ini, hasil Pemilu 2024 nantinya diharapkan bisa berjalan lancar dan meminimalisir aksi hacker dalam melakukan peretasan,” katanya.

Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital Alfons Tanujaya, meminta pemerintah jangan menganggap remeh aksi peretasan yang dilakukan Bjorka, meskipun data yang dibobol bersifat umum.

Pemerintah harus berupaya melindungi data pribadi warganya seperti yang telah dilakukan Isreal. “Israel sebagai contoh, tidak main-main sekarang sudah memiliki tim siber yang terkemuka di dunia. Tim bekerja dan dibiayai negara, dan dilakukan oleh talenta terbaik,”ungkapnya.

Alfons mengatakan, masyarakat Indonesia yang datanya dibocorkan hanya pasrah dan berdoa saja, karena tidak bisa berbuat apa-apa.

“Jadi ketika kita dikasih telur 10 biji, dikasih tepung dan mentega, itu yang enak dibikin apa? Di tangan saya, itu paling jadi telur dadar atau telur mata sapi. Tetapi di tangan orang jago seperti Bjorka, itu bisa jadi kue yang paling enak,” katanya.

Artinya, di tangan orang awam, big data itu tidak mengerti dan bingung digunakan untuk apa? Sebaliknya, di tangan orang yang jago, big data tersebut bisa digunakan untuk pemenangan Pemilu 2024.

“Big data bisa digunakan untuk pemenangan Pemilu 2024, pemetaan penduduk di mana saja. itu yang perlu disadari,” kata peneliti keamanan siber dari Vaksin.com

Karena itu, Alfons berharap agar big data dikelola sebagai amanah, bukan sebagai berkah. Sebab, ketika datanya bocor akan merugikan negara dan wargaya.

“Jadi saya berharap berharap kelola big data itu sebagai amanah, jangan sebagai berkah. Harus dilakukan sebagai amanah untuk menjaga data itu Tapi kalau sebagai berkah, lalu datanya bocor, maka kita akan mendapat musibah,” tegasnya.

KPU Berikan Bimtek Secara Khusus kepada Partai Gelora Terkait Perbaikan Dokumen Persyaratan Parpol

Bimtek, Idham Holik, KPU, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, Verifikasi Parpol

Partaigelora.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan bimbingan teknis (bimtek) secara khusus kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam rangka perbaikan dokumen persyaratan partai politik (parpol), Sabtu (17/9/2022) sore.

KPU sendiri mempersilahkan bagi parpol yang hasil verifikasi administrasinya belum memenuhi syarat (BMS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) untuk melakukan perbaikan mulai 15-28 September 2022.

Dalam kesempatan ini, Komisioner KPU RI Idham Holik, yang juga Ketua Divisi Teknis KPU RI memberikan Bimtek secara langsung kepada LO dan Admin Sipol Partai Gelora dari 34 DPW se-Indonesia.

Bimtek yang digelar secara daring ini juga dihadiri para ketua, sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Ketua Pojka Verpol Daerah.

Dalam Bimtek ini, KPU juga menugaskan dua tim teknis mereka, yakni Yulie Fitria Setianti dan Firdaus Pandu Aji untuk memberikan penjelasan secara teknis seputar pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sesuai dengan PKPU No.4 Tahun 2022.

Lalu, berdasarkan Keputusan KPU No.259 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi parpol calon peserta Pemilu, serta Keputusan KPU No.346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU No. 259 Tahun 2022.

“KPU telah menyampaikan ke kita, bahwa ada hal menarik, dimana kunci keberhasilan agar status BMS dan TMS tidak banyak, adalah keaktifan LO-nya. LO ini nongkrongnya, ngopinya, dan mungkin tidurnya harus di KPU-KPU, sehingga mengetahui persoalan-persoalan yang muncul,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Menurut Mahfuz, ketika menemukan ada persoalan dalam proses verifikasi administrasi di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka LO bisa langsung melakukan komunikasi dengan admin di struktur DPW atau DPD untuk segera menginput data perbaikan di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

“Komunikasi ini yang akan kita lakukan, ngantornya di KPU-KPU dan bisa langsung berkomunikasi dengan struktur, sehingga nanti masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan. Ini penting untuk tahapan perbaikan, karena sudah nggak ada lagi perbaikan kedua begitu tanggal 28 September,” katanya.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU saat ini sesuai dengan pasal 173 ayat 2 dan pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sehingga ketika proses input di Sipol KPU, dibutuhkan kecermatan dalam menginput data dan dokumen yang diperlukan.

“Karena yang namanya verifikasi itu adalah menguji keabsahan dokumen. Berbekal pengalaman kemarin, KPU menyampaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen dengan keterangan yang sangat rinci dalam pelaksanaan perbaikan dokumen maupun menindaklanjuti apa ang tertera dalam hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2022 lalu,” kata Idham.

Ketua Divisi Teknis KPU RI ini mengingatkan kembali, kepada seluruh pimpinan parpol untuk segera melengkapi dokumen secara lengkap dalam masa perbaikan dari 15-28 September 2022.

“KPU juga memberikan kesempatan kepada Narahubung atau LO untuk berkonfirmasi mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual, kita menggunakan berbagai metode. Ketika pemegang kartu tidak bisa dihadirkan, maka parpol diberi kesempatan untuk menghubungi verfikator. Kita juga akan gunakan teknologi komunikasi untuk pemanggilan video untuk pelaksanaan verifikasi,” katanya.

Idham yakin Partai Gelora sudah siap menempatkan LO-nya di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam rangka proses perbaikan dokumen persyaratan parpol.

“Saya yakin, berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa Partai Gelora telah menempatkan LO-nya di 514 kabupaten/kota untuk berkomunikasi dengan tim verifikator KPU untuk pelaksanaan perbaikan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual,” ungkapnya.

“Pada prinsipya, KPU memberikan ruang atau memberikan kesempatan kepada partai politik, termasuk Partai Gelora untuk menyampaikan pertanyaan terhadap apa yang belum dimengerti untuk didalami. Dipersilahkan menghubungi KPU Pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota,” pungkas Idham.

Seperti diketahui, KPU telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi terhadap 24 parpol yang memiliki dokumen lengkap pada Rabu (14/9/2022).

Dari 24 parpol tersebut, hanya PKB yang telah memenuhi syarat (MS) syarat verifikasi administrasi. Sementara 23 parpol lainnya masuk kategori belum memenuhi syarat (BMS) dan tidak memenuhi syarat (TMS).

KPU memberikan kesempatan bagi parpol dengan kategori BMS dan TMS untuk melakukan perbaikan dokumen parpol dari 15-28 September 2022.

Selanjutnya, verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen yang diserahkan mulai 29 September sampai 12 Oktober 2022. Kemudian pengumuman verifikasi administrasi perbaikan pada 14 Oktober 2022.

Partai Gelora: Bonus Demografi Belum Jadi Kekuatan Bagi Indonesia untuk Bawa Lompatan Kesejahteraan

Bonus Demograsi, Generasi Sandwich

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai bonus demografi ternyata belum menjadi kekuatan bagi Indonesia yang bisa membawa lompatan kesejahteraan.

Sebab, usia produktif yang digadang-gadang untuk bisa membawa lompatan kesejahteraan itu ternyata, partisipasi pendidikan tingginya masih relatif rendah, akibat tekanan ekonomi yang mereka alami.

“Bonus demografi ini, ternyata dalam perjalanannya tidak semudah yang kita harapkan. Momentum ini tidak jadi meledak, karena ternyata usia produktif yang digadang-gadang itu, partisipasi pendidikannya relatif rendah,” Dadi Krismatono, Ketua Bidang Narasi Partai Gelora dalam Gelora Talk Bertajuk ‘Generasi Sandwich, Para Pemikul Beban di Usia Produktif, Rabu (14/9/2022).

Menurut Dadi, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta sudah mengingatkan hal ini dalam bukunya ‘Gelombang Ketiga Indonesia’ yang telah ditulis pada 2013-2014 lalu.

“Memang ada problem kultural dan struktural dalam rantai ekonomi kita. Keluarga dan agama tidak mungkin menjadikan orang Indonesia itu individual, sehingga generasi penerus ini menjadi pemikul beban dan harus mengesampingkan urusannya sendiri,” ujarnya.

Namun, Dadi optimis generasi sandwich atau generasi para pemikul beban ini bisa keluar dari kompleksitas masalah tersebut, meskipun ada nilai-nilai sosial dan agama yang tidak bisa dihilangkan.

“Karena saat ini, siapa yang akan mengurusi lansia (orang tua mereka). Nilai-nilai seperti ini tidak mungkin dihilangkan, tetapi kami optimis akan ada solusi revolusioner yang akan menjadi role model,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, akan terus memberikan literasi kepada masyarakat mengenai bonus demografi dalam perspektif bangsa, karena sangat strategis untuk lompatan kesejahteraan.

“Mungkin ada solusi-solusi baik dari segi kebijakan kelembagaan, bahkan dari anggaran negara dan lain-lain. Kita harus gulirkan ini terus, karena punya implikasi terhadap kita sebagai bangsa,” tegasnya.

Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi Ph.D mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan beberapa solusi terkait generasi sandwich, diantaranya masalah jaminan kesehatan.

Solusi pemerintah tersebut, juga untuk mengatasi adanya peningkatan percepatan jumlah lansia yang cukup tinggi. Sehingga program Indonesia Emas yang dicanangkan tidak terhambat.

“Kami sedang melakukan kajian berbasis komunitas, bagaimana para pemikul beban ini tidak terus menjadi korban dengan adanya partisipasi masyarakat, dimana beban-bebannya bisa dikurangi. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat di Jogja yang akan kita jadikan role model,” kata Nawawi.

Khusus mengenai lansia, BRIN merekomendasikan agar pemerintah mengadopsi sistem jaminan sosial di Jepang. Namun, dampak yang harus diantisipasi adalah timbulnya individualisme, karena di kita keluarga dan agama menjadi berkah tersendiri.

“Pada masyarakat kita yang menarik, sebenarnya mereka (generasi sandwich, red) mengatakan, hal itu bukan menjadi beban terkait beban-beban ekonomi. Tetapi bagaimana kedepannya bisa bertahan ini, hal yang menarik untuk menjadi catatan,” katanya.

Sebab, pengeluaran yang dikeluarkan oleh generasi sandwich ini untuk orang tua, anak dan lain-lain tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka hasilkan, namun hal itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah besar.

“Agama dan budaya itu sampai saat ini masih kuat, sehingga kita tidak bisa memutus mata rantainya. Inilah tantangan kita sebagai bangsa, kita bisa menjaga identitas kita sebagai orang Indonesia,” ujarnya.

Executive Director youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal menambahkan, generasi sandwich di Indonesia memiliki kelebihan dan perbedaan jika dibandingkan dengan generasi serupa di negara lain.

“Yakni kita selalu perhatian sama orang tua, bahwa membahagiakan orang tua masuk surga. Jadi santunan atau hadiah untuk orang tua itu, dilakukan secara volunteering, bisa dikatakan secara ikhlas bukan sesuatu yang menjadi beban,” kata Faisal.

Faisal mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia melihat kesuksesan ekonomi itu sebagai sebuah kebahagiaan dalam budaya dan politik kita.

“Artinya kesuksesan sebagai sesuatu yang sifatnya kolektif secara ekonomi. Dimana kebahagiaan itu, dilihat berbeda antara budaya individualis dengan budaya politik di Indonesia. Dan itu itu yang bisa menjadi kunci, bagaimana kita bisa melampaui krisis saat ini,” katanya.

Peneliti Litbang Kompas Advent Krisdamarjati mengatakan, Litbang Kompas menemukan fakta dari jajak pendapat bahwa generasi Y dan Z menjadi satu kelompok masyarakat yang dominan sebagai generasi sandwich.

“Generasi sandwich ini mencapai 56,7 juta. Mereka kebanyakan menjalankan kerja sampingan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan. Mereka menanggung beban ganda dalam mempersiapkan finansialnya untuk hari tua,” kata Advent.

Dalam jajak pendapat itu, Litbang Kompas juga menemukan fakta bahwa generasi sandwich wajib dan wajar memikul beban orang tua. Fenomena generasi sandwich saat ini sudah berlangsung empat generasi.

“Namun, sebagian merasa hal ini sangat membebani mereka. Sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan atau mengejar cita-cita mereka sendiri karena lebih banyak biaya yang dikeluarkan bukan untuk kebutuhan mereka sendiri,” katanya.

Apa yang dialami usia produktif ini, kata Advent, cukup membahayakan bagi keberlanjutan bonus demografi Indonesia, karena mereka terlalu sibuk dan kewalahan untuk membiayai yang bukan menjadi tanggung jawab sesungguhnya.

“Dari sinilah sebenarnya menjadi rambu-rambu, bahwa harus segera dilakukan penanganan yang nyata untuk membantu mereka,” katanya.

Pertama dari segi lingkungan keluarga atau individu dengan memberikan kemandiran edukasi tentang kemandirian finansial seperti menabung.

Kedua mendorong komunitas yang ada untuk membantu lingkungan keluarga dengan memberikan edukasi dan bimbingan bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan seperti mempersiapkan perkawinan secara mental dan kesehatan dengan benar.

“Terakhir perlu ada penanganan untuk memutuskan lingkaran dengan pola finansial atau memperkuat jaminan sosial. Disinilah peran pemerintah dalam mengambil kebijakan, karena bisa jadi daya beli mereka melemah,” pungkasnya.

Partai Gelora Ingatkan akan Ada Perubahan Besar, Jika Pemerintah Tidak Hati-hati dalam Memitigasi Keadaan Pasca Kenaikan Harga BBM

Partaigelora.id – Pemerintah diingatkan dan diminta untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, langkah tersebut, bisa berujung pada perubahan besar yang akan terjadi di Indonesia.

“Tidak semua perubahan besar di dunia itu di rencanakan, bisa tidak direncanakan dan bisa datang tiba-tiba, termasuk apa yang terjadi di kita. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talk bertajuk ‘Akhirnya Harga BBM Melambung Tinggi, Apa Dampaknya?, Rabu (7/9/2022).

Menurut Fahri, penderitaan masyarakat saat ini bertambah pilu, akibat dampak Covid-19 dan krisis global. Dimana pendapatan masyarakat tidak bertambah, namun pengeluaran bertambah berkali lipat.

Sehingga hal ini akan berpengaruh pada neraca keluarga masyarakat Indonesia, meskipun pemerintah telah menyiapkan bantalan-bantalan sosial sebagai antisipasi dampaknya.

“Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa resiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia. Karena pendapatannya tidak bertambah segitu-gitunya, tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan dengan kenaikan harga BBM, sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli,” ujarnya.

Seharusnya, kata Fahri, pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat, karena pada saat yang sama pemerintah mendapatkan windfall atau ‘durian runtuh’ dari keuntungan beberapa komoditas, disamping harga minya dunia saat ini sedang turun.

“Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Dan kita sayangkan, anggota DPRnya sejak Omnibus Law itu fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan, sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatanya sudah tidak ada ,,” ujarnya.

Karena itu, apabila ketika terjadi manuver-manuver politik yang terjadi di DPR, sudah dianggap tidak relevan lagi, karena publik melihat sudah tidak substantif.

“Ini akhirnya dihubungkan dengan upaya cari muka saja, termasuk yang dilakukan PKS kemarin. Semua sudah tidak ada harganya di mata masyarakat. Perlu ada reformasi politik besar-besaran di DPR agar struktur dan postur dari pengawasan rakyat ini menjadi menjadi kuat, kalau sekarang tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Partai Gelora tidak berharap ada masyarakat miskin yang bunuh diri, akibat menghadapi tekanan kesulitan hidup saat ini yang dirasa semakin berat.

“Ini masalah serius yang harus diwaspdai, efek kepada rakyat memang ada bantalan-bantalan sosial yang sedang diusahakan. Tetapi sekali lagi, kita harus hati-hati, karena kita sendiri belum terlalu disiplin dengan data. Kita perlu memitigasi dan mengidentifikasi cara menolong orang-orang ini,” tandasnya.

“Kepada para pejabat, ya tolonglah agak rendah hati sedikit, untuk menimbang kesulitan masyarakat. Jangan merasa sok hebat, kalau diprotes. Sebab, banyak orang-orang yang tidak sanggup berbicara untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Sementara lembaga perwakilannya sudah ditutup dan tidak berani bicara juga. Jadi penderitaan rakyat tambah pilu,” pungkas Fahri.

Sedangkan Andi Rahmat, Anggota DPR RI Periode 2004-2014 mengatakan, pemerintah seharusnya berani membeli minyak Rusia yang harganya lebih murah, sehingga bisa melakukan restrukturisasi belanja kompensasi, tidak perlu mencabut subsidi atau menaikkan harga BBM.

“Hanya saja apakah pemerintah berani menghambil resiko secara politik mengadapi tekanan Amerika. Ini harus didiskusikan di DPR agar ada solusinya soal ini, karena melibatkan banyak perspektif, tidak bisa pemerintah saja,” kata Andi Rahmat.

Ia melihat DPR sekarang tidak mau mengambil resiko, dan menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah untuk melakukan perubahan APBN melalui Perpres 2022.

“Jadinya budgeting DPR tidak sempurna, karena berdasarkan Perpres tidak perlu lagi didiskusikan, cukup dilaporkan saja. Jadi memang saya lihat teman-teman di parlemen sekarang ini buang resiko,” katanya.

Mantan Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan carut marut penyelamatan ABPN ini, harusnya diselesaikan melalui Panitia Khusus. Sebab, tidak ada penjelasan panjang lebar mengenai kedaruratan penyelamatan APBN, termasuk peningkatan belanja kompensasi.

“Jadi tidak ada penjelasan panjang lebar, bahwa ini sudah ada istilahnya ke daruratan untuk kepentingan APBN. Lantas untuk kepentingan apa atau siapa, kenaikan harga BBM ini, karena harga minyak turun. Dan kalau ada pertanyaan adanya efisiensi, itu juga harus dikejar, seperti apa efisiensinya. Inikan tidak ada penjelasan sama sekali,” katanya.

Tidak Masuk Akal
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan mengancam akan melakukan aksi massa secara berkesinambungan.

Said Iqbal mengatakan kenaikan harga BBM tanpa dibarengi kenaikan upah adalah hal tidak masuk akal. Dia mengibaratkan hal itu seperti keajaiban dunia nomor 11 setelah Candi Borobudur.

“Tiga tahun berturut-turut, buruh dikendalikan oleh negara atas permintaan pengusaha melalui UU Omnibus Law UU Cipta Kerja. Udah nggak naik upahnya. Saya ini ILO Governing Body. Keajaiban nomor 11 di dunia setelah Candi Borobudur adalah upah enggak naik, BBM naik. Ini aneh,” kata Said.

Ia mengatakan kenaikan harga BBM seharusnya diiringi dengan income per kapita atau upah yang diterima buruh yang juga harus naik.

Hal ini disebabkan karena kelompok pekerja di Indonesia pasti pengguna BBM bersubsidi atau segala sesuatu yang terkait dengan subsidi.

Akan tetapi Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.

Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi.

“Ini doktor dan profesor sekolah di Harvard, di Berkeley, tapi cara menghitungnya nggak masuk akal sehat. Semua teman-teman internasional saya bilang this is crazy,” ungkapnya.

Menurut Presiden Partai Buruh ini, apa yang dilakukan pemerintah saat ini membebani masyarakat, tidak hanya kelompok miskin.

Kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50%.

Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6.5% hingga-8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket.

Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar 150 ribu rupiah selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya ‘gula-gula saja’ agar buruh tidak protes.

Said menilai tidak mungkin uang 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket.

“Menteri Keuangan dan jajaran Menteri Perekonomian nggak pernah jadi orang miskin. Nggak ngerti sakitnya nyewa rumah di kawasan industri. Makanya enak aja ngomongnya,” ujarnya.

Larang Pertamina Bisnis Partalite
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI) Yusri Usman mengatakan, pemerintah sebaiknya melarang Pertamina berbisnis Pertalite, jika tidak bisa efisien. Sebab, Pertalite adalah BBM penugasan setelah Premium sejak 10 Maret 2022, namun pengelolaan justru tidak efisien, membebani rakyat dan APBN.

“Dengan asumsi harga minyak mentah adalah USD 63 perbarel dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika adalah Rp 14.500. Tetapi semua asumsi itu meleset akibat perang Ukraina dengan Rusia,” ujar Yusri.

Sehingga Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengatakan bahwa kuota Pertalite pada September 2022 akan habis, karena besarnya konsumsi BBM hingga mencapai 1,5 juta kilo liter per hari, sehingga terjadi defisit BBM sekitar 400 ribu barel perhari yang harus diimpor.

“Pertamina sekarang ini tidak efisien dari sisi hulu dan hilirnya. Mereka tidak berani jawab ketika saya tanya, lebih murah mana beli minyak dari kilang minyak Singapura atau kilang Pertamina,” katanya.

Terlepas dari hal itu, jika menurut perhitungan Kementerian Keuangan terhadap kebijakan harga BBM terbaru, setelah penyesuaian harga BBM Solar di SPBU Rp 6,800 perliter berdasarkan harga Keekonomian Rp 14,750 perliter, maka kompensasinya menjadi Rp 7,450 perliter dan subsidinya Rp 500 perliter.

Pertalite harga Keekonomian Rp 13.150 perliter dengan harga jual Rp 10.000 perliter, maka biaya kompensasinya Rp 3.150 perliter dari sebelumnya Rp 5,500 perliter, Pertamax 92 dengan harga Rp 14,500 perliter dengan subsidi ditanggung Pertamina Rp 924 perliter.

“Tapi yang masih menimbulkan tanda tanya besar adalah mengapa Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sudah lama di meja Presiden belum ditanda tangani sampai dengan hari ini, sehingga tidak ada payung hukum siapa yang berhak membeli Solar Subsidi dan Pertalite,” ujarnya.

Sementara Pertamina sendiri sejak Juli hingga September 2022 telah merilis harga keekonomian Pertalite yang berkisar antara Rp 18.200 hingga Rp 18.700 perliter belum termasuk Pajak.

“Sehingga timbul pertanyaan, mengapa harga keekonomian Pertalite produk Pertamina sangat tinggi hingga mencapai diatas Rp 18.200 perliter belum termasuk pajak atapun sudah termasuk pajak ?” ujarnya.

Yusri menilai bisa jadi rilis yang dikutip Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Tohir yang dikatakan ke masyarakat, jangan-jangan adalah harga Pertalite yang tidak sebenarnya, alias menyesatkan.

“Patut diduga Direksi Pertamina Holding telah memberikan informasi tidak utuh kepada Pemerintah, atau sebaliknya Pemerintah telah mendapat informasi seutuhnya dari Pertamina, tetapi disampaikan kepada masyarakat tidak seutuhnya, hal ini harus diluruskan.

Selain itu juga, pada 28 April 2020 CERI menemukan bukti juga bahwa Direksi Pertamina terkesan berbohong kepada Presiden dalam Rapat terbatas Kabinet dengan agenda Simulasi Harga BBM Disaat Pandemi Covid19, yaitu ketika saat itu Pertamina tidak menurunkan harga BBM nya di saat di seluruh dunia menurunkan harga BBM dibawah harga normal, karena harga minyak mentah berada dibawah USD 20 perbarel.

Untuk hal ini, harusnya menjadi kewajiban Dirjen Migas menurunkan tim audit untuk menelisik item-item dari hulu ke hilir untuk memeriksa kewajaran pembentuk harga atas semua jenis BBM Pertamina, bukan malah menegor badan usaha Vivo yang menjual Revo89 dengan harga murah.

Oleh sebab itu, CERI berkesimpulan bahwa diduga telah terjadi proses bisnis yang tidak efisien dari hulu ke hilir dari beberapa subholding Pertamina, selain adanya komorbid atau penyakit bawaan seperti kontrak LNG, PI Blok Migas di luar negeri, pola tender di ISC dan proyek Sinergi Inkorporasi di PHE bernilai USD 2.16 miliar dari total anggaran USD 5.9 miliar dan proses tender RDMP Pertamina yang membuat Biaya Pokok Produksi mulai hulu hingga hilir bisa menjadi lebih mahal, apalagi setelah struktur subholding terbentuk tidak menjadi lebih efisien.

“Apakah wajar rakyat menanggung beban membeli BBM mahal akibat ketidak efisienan Pertamina. Maka jika Pertamina tidak bisa meringankan beban rakyat dan pemerintah, sebaiknya janganlah berbisnis Pertalite, biar diserahkan saja kepada swasta yang bisa memberikan harga termurah tidak membebani rakyat dan APBN,” tegas Yusri Yusman.

Fahri Hamzah: Kenaikan Harga BBM Semakin Menyusahkan Rakyat

Partaigelora.id – Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per hari, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Adapun BBM yang dinaikkan di siang hari bolong secara mendadak itu adalah jenis Pertalite, Solar dan Pertamax.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, kenaikan harga BBM saat ini, akan semakin menyusahkan kehidupan rakyat, yang sudah susah akibat dampak pandemi dan ketidakpastian global.

“Argumentasi terkait subsidi sebagai beban ekonomi yang salah sasaran, itu hanya retorika belaka pemerintah saja. Kenaikan harga BBM justru akan semakin menyusahkan masyarakat,” kata Fahri dalam keterangannya, Ahad (4/9/2022).

Menurut Fahri, argumentasi pemerintah yang menganggap, bahwa subsidi hanya dinikmati oleh pengguna mobil pribadi, bukan rakyat miskin sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga BBM, sebagai alasan yang tidak pernah bisa diterima rakyat sampai kapanpun.

Sebab, pencabutan subsidi itu, kata Fahri, merugikan kepentingan rakyat, dan menambah beban hidup masyarakat yang sudah sulit saat ini.

“Hal itu tidak akan pernah diterima rakyat sampai kiamat. Rakyat menganggap pencabutan subsidi akan menambah kesulitan hidup mereka,” tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menegaskan, sesuai konstitusi, maka tugas pemerintah adalah membantu dan membela rakyat di dalam kesulitan hidup.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini berharap pemerintah tidak perlu mengikuti protokol kaum kapitalis, yang tidak menghendaki adanya dukungan kepada rakyat melalui pemberian subsidi.

“Mereka (kaum kapitalis, red) ingin kompetisi berlangsung secara sempurna, tidak ingin ada subsidi-subsidi, semua harus diserahkan ke mekanisme pasar,” tandas Fahri.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022). Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu/liter.

Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 Triliun menjadi Rp502, Triliun, dan angka ini diprediksi akan meningkat terus.

Sehingga pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit dengan melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM.

Keputusan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, kata Jokowi merupakan pilihan terakhir yang dilakukan pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin lagi menanggung beban subsidi yang semakin besar.

Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah telah menyiapkan Bantalan Sosial sebesar Rp24,17 triliun. Namun, bantalan sosial tersebut, dianggap tidak akan mampu mengatasi efek domino dari kenaikan harga BBM.

Daya beli masyarakat dikwatirkan justru akan semakin menurun dan memincu inflasi semakin tinggi. Masyarakat bakal semakin susah dalam menjalani kehidupannya pada hari-hari ke depan.

Sebab, kabar soal kenaikan harga BBM beberapa pekan terakhir saja, telah menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan memicu panic buying di sejumlah lokasi, apalagi BBM telah dinaikkan sekarang.

Jelang Pemilu 2024, Anis Matta Prediksi Akan Ada Capres Tak Terduga Yang Muncul

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memprediksi menjelang Pemilu 2024 mendatang akan muncul calon presiden (capres) yang tidak terduga, dan capres tersebut kemungkinan akan terpilih sebagai Presiden RI ke-8.

Hal itu sesuai dengan karakter dari sebuah krisis, yakni memunculkan seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan dan keluar dari krisis multidemensi saat ini.

“Apa yang ada di dalam survei saat ini, belum tentu terpilih. Krisis saat ini bisa menciptakan hal-hal yang tidak terduga sebelum 2024, sebelum penetapan capres. Nanti mungkin akan muncul capres tidak terduga,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022).

Menurut Anis Matta, lembaga survei saat ini hanya menjadi instrumen atau alat propaganda media capres tertentu agar popularitasnya tinggi, bukan lagi berpegang pada instrumen akademik.

“Saya tahu bahwa di lembaga survei itu, mereka menyimpan angka-angka yang benar secara akademik. Mereka melakukan fungsi survei sebagai alat akademik, tetapi disisi lain menggunakannya sebagai alat propaganda. Dan ini meracuni pikiran banyak orang dan partai-partai,” katanya.

Karena menjadi instrumen propaganda, maka popularitas seseorang bisa berubah cepat tergantung pesanan. Dari tidak punya popularitas, dalam sesaat popularitasnya menjadi tinggi, karena adanya permainan angka-angka survei.

“Popularitas tinggi itu hanya untuk instrumen media propaganda saja, tapi sesungguhnya popularitasnya kosong. Ini juga yang kita sesalkan, kenapa partai politik menjadi inferior karena dibombardir lembaga survei,” katanya.

Sementara terkait pencapresan, Anis Matta mengatakan, lebih respek terhadap PDIP, Partai Gerindra dan PKB, yang mencalonkan kadernya sendiri Puan Maharani, Prabowo dan Muhaimin Iskandar.

“PDIP, Gerindra dan PKB benar-benar membangun sebuah partai dengan memperjuangkan kadernya secara konsisten. Mereka bekerja keras membangun jaringannya dan tidak menjual karcis atau tiket kepada orang lain. Saya respek dengan orang-orang seperti ini,” katanya.

Anis Matta mengaku tidak mengerti terhadap pola pikir partai politik (parpol) yang tidak mau mencalonkan kadernya sebagai capres, tetapi justru mencomot orang lain untuk didukung.

Padahal fungsi parpol itu, adalah sekolah kepemimpinan nasional, dan kita sering mengkritik soal politik transaksi. Namun, ternyata kita juga yang tidak konsisten dengan mendukung dan melakukan politik transaksi, mencalonkan orang lain ketimbang kadernya sendiri.

“Jadi fungsi partai politik itu melahirkan pemimpin, bukan sekedar membangun kekuatan politik untuk mendapatkan jabatan, dengan mencalonkan orang lain dan berjualan karcis, bukan kadernya sendiri. Maka lebih baik tidak usah jadi partai politik, jadi event organizer saja,” tegasnya.

Partai Gelora, kata Anis Matta, sebenarnya ingin mencalonkan kadernya sendiri sebagai capres di Pilpres Pilpres 2024. Namun, karena gugatan Partai Gelora soal pemisahan antara Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), maka tidak bisa mengajukan sendiri.

“Karena sistem Pemilu-nya telah ditetapkan Serentak seperti 2019 dan gugatan kita telah ditolak Mahkamah Konstitusi, maka Partai Gelora akan terlibat dalam proses pencapresan saat ini, cuma kita sampai saat ini hingga Desember nanti fokus untuk bisa lolos verifikasi partai politik,” katanya.

Soal Konflik Taiwan-China, Mahfuz Sidik: Indonesia Punya Kemampuan Memitigasi Dan Mengelola Situasi Kawasan

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong pemerintah untuk terus memperkuat dan membangun kekuatan ekonomi, politik serta pertahanannya. Hal itu dilakukan guna meningkatkan peran penting Indonesia dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia, terutama geopolitik kawasan.

“Saya kira konflik yang terjadi antara Taiwan dan China yang mulai memanas akibat provokasi Amerika Serikat (AS) ini, bisa mempertegas posisi Indonesia. Bahwa kita harus menjadi satu kekuataan yang mempunyai peran penting di kawasan dan terlibat aktif dalam menjaga perdamaian ini,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ancaman Perang di Taiwan, Mungkinkan Dihindari?, Rabu (31/8/2022).

Menurut Mahfuz, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola posisi dan situasi kawasan, termasuk memitigasi ancaman dan resiko meledaknya perang antara Taiwan-China yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

“Indonesia sebagai negara yang berusia cukup panjang, punya kemampuan memitigasi tapi juga punya kemampuan untuk mengelola posisi dan situasi kawasan menjadi damai,” katanya.

Ketua Komisi I DPR Periode 2005-2010 ini menilai potensi terjadinya perang antara Taiwan-China kecil kemungkinan terjadi. Namun, dia mengingatkan situasi ketidakpastian global saat ini, bisa memicu terjadinya perang antara Taiwan-China, seperti perang Rusia-Ukraina.

“Konflik di Taiwan ini, mempunyai kemiripan yang terjadi di Ukraina diawali dengan ketidakpastian, tiba-tiba meledak. Ini penting bagi kita untuk belajar, karena dampaknya tidak sederhana dan berlangsung sampai sekarang,” ujarnya.

Mahfuz berharap Taiwan tidak berperang dengan China, meskipun terus diprovokasi AS. Selain itu, kebijakan unifikasi China saat ini dalam menyatukan wilayahnya seperti Taiwan lebih mengedepankan jalan damai, ketimbang perang.

“Persiapan China menginvasi Taiwan sebagai respon terhadap provokasi Amerika itu, agar kita tidak gagap jika benar terjadi perang di dekat wilayah kita, makanya kita perlu membangun arsitektur pertahanan yang kuat di kawasan,” katanya.

Sekjen Partai Gelora ini menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan fungsi lembaga intelejen yang telah mendapatkan peningkatan porsi penganggaran. Yakni dari fungsi intelejen keamanan dalam negeri, ditingkatkan fungsinya menjadi lembaga intelejen luar negeri dan intelejen ekonominya.

“Penguatan lembaga intelejen ini, bagian dari reformasi sektor keamanan, sehingga institusi intelejen menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan kebijakan, termasuk soal geopolitik kawasan,” katanya.

“Reformasi sektor keamanan ini akan terus didorong dan dituntaskan oleh Partai Gelora. Karena hal ini akan menjadi pilar penting untuk menjadi outstanding power, sebelum kita menjadi leading power di kawasan,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Pakar Hubungan International Univeritas Padjajaran (Unpad) Teuku Rezasyah. Ia menilai Indonesia saat ini memerlukan blue print (cetak biru) mengenai kepentingan nasionalnya.

Cetak biru tersebut, harus didefinisikan dalam berbagai kepentingan nasionalnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan intelejen.

Selanjutnya, cetak biru itu kemudian dikoordinasikan antar lembaga dan melibatkan masyarakat secara umum untuk mendukungnya.

“Dari blue print kepentingan Indonesia itu, akan terlihat apa sih kepentingan kita untuk China, Taiwan, Amerika Serikat dan negara-negara yang menjadi sekutu mereka,” kata Teuku Rezasya.

Teuku Reza mengatakan, konflik antara Taiwan-China yang mulai memanas saat ini, telah menyadarkan semua pihak untuk mendesak pemerintah agar segera membuat desain mengatasi konflik saat ini.

“Indonesia tidak usah meramal perang akan terjadi atau tidak, tetapi kita harus siapkan diri agar menjadi lebih qualified dan membuat desain agar konflik Taiwan-China menjadi status quo,” ujarnya.

Untuk menjadi qualifed itu, lanjut Teuku Reza, Indonesia harus meningkatkan anggaran Minimum Essential Force (MEF) untuk pertahanannya sebesar 3-6 kali lipat dari anggaran saat ini.

“Anggaran Minimum Essential Force harus digandakan menjadi 3,4,5 dan 6 kali, karena tugas pokok pemerintah adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” tandasnya.

Potensi Terjadi Perang

Sementara itu Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan, Indonesia harus menyadari bahwa perang selalu muncul dalam kurun waktu tertentu.

“Sejak dunia ini berputar 4.000 tahun lalu, selama 800 tahun dihabiskan untuk berperang. Kondisi ini sudah disadari oleh Bung Karno (Presiden RI pertama Soekarno) saat itu, termasuk terjadinya perang di kawasan,” kata Connie.

Namun, Connie berharap antara Taiwan-China tidak terjadi perang terbuka seperti Rusia dan Ukraina. Pemerintah Indonesia diminta tidak menanggapinya dengan cara normatif, tetapi melalui langkah-langkah strategis.

“Kasus Taiwan ini sangat danger (berbahaya), karena melibatkan perputaran ekonomi kawasan dan dunia yang cukup besar. Belum lagi wilayahnya sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian global,” kata Connie.

Menurutnya, kondisi perekonomian negara yang terpengaruh konflik Taiwan-China akan berdampak terhadap geopolitik kawasan juga.

“Jika terjadi invasi, maka akan terjadi trade destruction. Bayangkan pengaruhnya 20-35% dari perputaran ekonomi dunia,” paparnya.

Dalam konflik Taiwan-China ini, kata Connie, posisi Indonesia harus berada di tengah, tidak boleh berpihak kepada Taiwan atau China dalam rangka membangun peningkatan kapasitas pertahanan negara.

“Kenapa harus anti perang, karena dampak ekonomi buruk, inflasi dan berdampak terhadap geopolitik. Kita harus bangun pertahanan yang kuat di Asia,” katanya.

Sedangkan Pengamat Intelijen Wawan Hari Purwanto, mengingatkan konflik Taiwan harus dikalkulasi dengan baik. Seperti efek di Rusia-Ukraina, memberikan efek harga pangan melambung.

“Intinya, kita ingin ketegangan China dan Taiwan ini tidak meletus, karena akan semakin runyam persoalan dunia,” kata Wawan.

Juru Bicara Badan Intelejen Negara (BIN) ini tidak yakin akan terjadi perang antara Taiwan-China. Sebab, China selama ini lebih menyukai perang dagang ketimbang perang senjata.

“Bagi China perang senjata itu sangat merusak sendiri-sendi perekonomian. China lebih menyukai petang dagang, kalau ada ketegangan itu bagian dari perang proxy, perang dagangnya China,” katanya.

“Perang itu bentuk diplomasi yang gagal. Padahal kalau perang terjadi dampaknya meluas dan panjang. Kalau menang jadi arang, dan kalahpun akan jadi abu,” lanjutnya.

Wawan menegaskan, Indonesia memiliki kepentingan untuk mencegah terjadinya perang antara Taiwan-China, karena pemerintah bisa mengambil manfaat dari investasi Taiwan di Indonesia.

“Kita bisa mengambil manfaat dari investasi Taiwan di Indonesia yang targetnya 3 sampai 5 besar. Taiwan beda dengan China, SDM yang dibawa pekerja-pekerja spesifik seperti level manajer dan supervisor. Karena itu, kita berkepentingan ada jalan damai antara Taiwan-China ini,” pungkasnya.

Rapat Serius Dibuat Bercanda, Fahri Soroti Perilaku Anggota Komisi III DPR saat Rapat Kerja dengan Kapolri

Partaigelora.id – Baru-baru ini ruangan Komisi III DPR RI dihebohkan dengan suara perempuan misterius yang memanggil ‘sayang’ saat berlangsungnya Rapat Kerja (Raker) Komisi hukum DPR RI dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta jajarannya, pada Rabu (24/8/2022) lalu.

Momen tak terduga itu pun menjadi sorotan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/8/2022).

Fahri menekankan agar Anggota DPR RI harus membiasakan panggilan yang sudah tertera di dalam Tata Tertib (Tatib).

“Istilah ‘yang terhormat’, penting agar mereka tahu diri. Itulah makna panggilan itu. Rapat Parlemen itu rapat serius, jangan main-main dan banyak bercanda,” tegasnya.

Dijelaskan Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu, dalam tradisi pemerintahan demokrasi yang benar, mereka yang hadir dalam sidang Dewan akan merasa bahwa seluruh kerja dan pertanggungjawaban mereka akan dibongkar sampai tulang dan isinya.

“Para peserta Sidang Dewan harus mempersiapkan diri dengan baik apapun yang akan dibahas,” ujarnya.

Sebaliknya, para anggota Dewan yang akan hadir di ruang sidang sudah dipenuhi oleh hasil riset, yakni dari pusat riset parlemen yang dipersiapkan untuk membongkar habis kinerja dari sebuah lembaga negara yang sedang berada di depan mereka.

“Sehingga terjawab semua masalah! Demikian seharusnya!” ujar Fahri yang juga mantan Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Selain itu, hal terkait rapat pengawasan Dewan juga tidak luput dari saran Fahri Hamzah berkenaan dengan kinerja Anggota DPR.

Dia berharap rapat pengawasan Dewan itu bisa membuat mereka memperbaiki kinerja sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban tugasnya.

“Dewan tidak saja harus serius, tapi harus nampak serius. Di antara keseriusan tersebut yakni pada tata tertib yang sudah mengatur penggunaan kata-kata dalam sidang standar dan formal. Jadi, anggota Parlemen tidak boleh terjebak informalitas seperti panggilan adinda, kakanda, apalagi ‘sayang’. Semua ini sangat terlarang,” pungkas politisi asal NTB ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga sempat menyidir Komisi III DPR sekarang sebagai ‘Komisi Tega’ sehingga tidak bisa diandalkan dalam ikut menyelesaikan beberapa kejadian-kejadian belakangan ini.

Saat diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Negara Hukum dan Masa Depan Indonesia’, secara daring Rabu (17/8/2022) lalu, Fahri .berkelakar saat menyapa Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman.

Awalnya, Fahri mengatakan pihaknya sengaja mengundang Benny lantaran memiliki kapasitas di bidangnya, yakni hukum tata negara.

“Kita memilih Mas Benny atau Pak Benny ini kawan lama saya di Komisi III karena saya tahu dalam godaan Komisi III menjadi komisi tega sekarang ini hahaha,” kata Fahri.

Sementara itu, dalam kasus panggilan ‘sayang’ saat Rapat Kerja dengan Kapolri, DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) pada Jumat (26/8/2022) melaporkan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar al-Habsyi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketua MKD itu dilaporkan oleh Pekat IB, karena suara ‘sayang’ menyerupai suara perempuan dari ponsel saat rapat bareng Kapolri, Rabu (24/8/2022) tersebut, berasal dari ponsel Aboe Bakar al-Habsyi, sehingga membuat rapat terganggu.

Partai Gelora Minta Pemerintah Prioritaskan Penggunaan Anggaran Negara untuk Hal-hal Prioritas

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah memprioritaskan penggunaaan anggaran negara pada hal-hal yang sangat prioritas, bukan sebaliknya digunakan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar yang dilakukan dalam situasi ketidakpastian global.

“Bagaimana anggaran pemerintah yang memang dalam serba keterbatasan ini, digunakan untuk hal-hal yang memang prioritas, sangat prioritas, bukan kepada hal-hal yang sifatnya itu proyek-proyek mercusuar,” kata Achmad Rilyadi, Bendahara Umum Partai Gelora Indonesia, Rabu (24/8/2022) sore.

Hal itu disampaikan Achmad Rilyadi menanggapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada pekan ini dalam Gelora Talk bertajuk ‘Siap-siap Harga BBM Melambung Lagi: Hidup Kian Mencekik, Kemana Rakyat Mengadu?.

“Karena kondisi keuangan negara yang sedang dalam kondisi yang sangat pas-pasan itu, kita berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi-opsi, selain mengurangi subsidi konsumsi BBM,” katanya.

Irel, sapaan akrab Achmad Rilyadi, mengatakan, jika pemerintah menempuh opsi untuk menaikkan harga BBM, maka akan membawa konsekuensi pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga-harga lainnya.

“Hal ini tentu akan semakin memberatkan masyarakat. Karena itu, apa yang dilakukan pemerintah sekarang, harus memberikan solusi yang betul-betul kompatibel dengan kondisi rakyat,” ujarnya.

Mantan Anggota Komisi VII DPR ini berharap pemerintah segera membuat desain ketahanan energi baru terbarukan dalam rangka mengurangi penggunaan fosil sebagai sumber energi.

Sebab, kapasitas produksi kilang minyak (lifting) saat ini rendah, tidak sebanding dengan konsumsi yang tinggi, sehingga pemerintah harus mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kenaikan harga minyak dunia ini bisa menjadi momentum mempercepat penggantian BBM dari fosil ini sebagai sumber energi diganti dengan energi terbarukan. Kita memerlukan desain ketahanan energi terbarukan sekarang,” katanya.

Dalam diskusi ini, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan, belum tentu ada kenaikan harga Pertalite dan Solar pada pekan ini maupun pekan depan.

“Belum tentu (ada kenaikan harga). Kita akan hitung, sedang kumpulkan berapa windfall profit kenaikan komoditas yang dinikmati negara itu berapa, apa masih bisa mengkompensasi,” kata Sugeng.

Menurut dia, penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar akan berdampak melambungnya harga-harga barang atau inflasi. Kondisi ini, akan semakin memberatkan kehidupan kaum marjinal.

“Ini harus dihitung betul, dengan asumsi perhitungan bahwa kenaikan Pertalite 10% saja, bisa berdampak terhadap inflasi 0,5%, kalau ditambah Solar bisa 0.8%. Disatu sisi rakyat miskin harus diselamatkan, dan anggaran negara tidak juga jebol,” terangnya.

Politisi Partai Nasdem ini mengkrtik keras upaya Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite pada pekan ini.

“Itu statement yang ceroboh, tidak manusiawi, merugikan semua orang. BBM belum naik saja, harga-harga sudah naik hari ini dan terjadi rush di SPBU-SPBU gara-gara pengumuman saudara Luhut Panjaitan. Itu kritik keras saya,” katanya.

Sugeng menegaskan, kebutuhan BBM Pertalite saat ini hanya sampai Oktober 2022. Sehingga perlu dicarikan solusi yang benar-benar komprehensif untuk menyelamatkan inflasi, keuangan negara dan BUMN yang dberikan penugasan.

Komisi VII DPR, lanjut Sugeng, mengusulkan harga Pertalite sekarang Rp7.650 per liter akan disesuaikan di harga Rp10.000 per liter. Begitupun harga solar sekarang Rp5.510 per liter akan menjadi sektiar Rp7.000 per liter.

“Paling banter naik maksimum 30% menjadi Rp10.000 per liter untuk Pertalite. Sedangkan pengguna motor, angkot dan solar untuk keperluan angkutan logistik masih tetap, harganya seperti sekarang. Kalau angkutan industri, pakai harga baru,” tuturnya.

Sugeng mengatakan, anggaran subsidi tentunya tidak cukup dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi riil ekonomi. Apalagi 70% BBM Subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak

Harga ICP di dalam APBN 2022 dipatok 63 dollar AS per barrel kenyataannya sekarang 104 dollar AS per barrel. Sementara nilai tukar rupiah yang diperkirakan Rp 14.350 juga bergerak melemah jadi Rp14.500 per dollas AS.

“Jadi Indonesia memang rentan terhadap gejolak harga energi. Mayoritas untuk memenuhi kebutuhan ini mengacu pada harga impor dan tidak berada dikendali pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Satya Widya Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, setidaknya ada tiga alternatif mengenai BBM Subsidi.

Alternatif, pertama yakni menambahkan kuota BBM Subsidi hingga mencukupi sampai akhir tahun apabila pemerintah berkecukupan. Kedua, melakukan pembatasan distribusi BBM subsidi karena belum efektif menyasar rakyat kurang mampu.

Ketiga menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. “Untuk ini sebenarnya badan usaha sudah menginisiasi pembatasan dengan pengguna mypertamina. Hanya saja, payung hukum dari pembatasan itu belum ada,” tuturnya.

Menurut Satya, sudah Rp502 triliun dana APBN untuk subsidi energi termasuk dengan kompensasi. Sedangkan tahun depan, subsidi energi ini juga ditekan hingga sekitar Rp302 triliun hingga akihr tahun.

“Bagaimana berupa untuk anggaran Rp502 triliun ini bisa sampai hingga akhir tahun,” kata mantan Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.

Semakin mengecilnya anggaran subsidi ini seiring kembalinya penerapan deficit anggaran menuju maksimal 3%. Dengan begitu, belanja diatur lebih ketat dengan mengedepankan penggunaan kendaraan listrik dan biofuel.

Kedepannya, lanjut Satya, penggunaan BBM fosil ini terus menurun. “Moda transportasi publik juga harus ditingkatkan, bila perlu gratiskan,” katanya.

Sedangkan pengamat Migas & Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menuturkan, subsidi BBM hingga sekarang ini masih belum tepat sasaran bagi golongan ekonomi kelas bawah.

Didalam BPS ukuran masyarakat miskin apabila berpenghasilan dibawah Rp400 ribu per bulan. “Kalau yang disubsidi adalah pemakai motor, kan menjadi pertanyaan. Mereka ini para pejalan kaki, semestinya, tak menggunakan motor,” Komaidi.

Menurutnya, subsisi BBM seharusnya menyasar kepada orang bukan barang. Bagi masyarakat miskin tetap membeli BBM dengan harga sama, namun disubsidi dengan menggunakan kode tertentu.

“Tiga besar penggunanya yakni transportasi, industri dan niaga serta rumah tangga. Kalau ini mampu disasar kemungkinan angka subsidi tidak sebesar ini,” pungkasnya.

Sign In

Author: Surya Irawan