Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memberikan kritikan kepada pengamat politik senior Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini meminta publik untuk tetap berpijak pada prinsip demokrasi konstitusional dan tidak memberi ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.
“Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional. Sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” kata Fahri usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurut Fahri, tindakan inkonstitusional yang dibiarkan dapat memicu kekacauan di tengah kondisi global yang tidak stabil.
“Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” katanya.
“Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat, itu,” sambungnya.
Fahri juga menyebut pandangan tersebut sejalan dengan para aktivis yang selama ini berjuang membangun demokrasi di Indonesia.
“Saya kira apa namanya, kawan-kawan itu sepakat itulah. Apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot,” katanya.
Fahri juga mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri dan menjaga persatuan, terutama di tengah situasi dunia yang menuntut kekompakan.
“Ya, tolong introspeksi jugalah ya. Dunia lagi tidak mengizinkan kita untuk macam-macamlah ya. Dunia lagi memerlukan kita untuk kompak bersatu. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, kan tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat,” ujarnya.
“Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, ya itu kita adjust-lah. Kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana. Dan itu saja yang kita perlu perbaiki. Kan baik semua niat itu,” pungkasnya.
Saiful Mujani sendiri merupakan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri lembaga penelitian, konsultansi politik dan kebijakan berbasis riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Belakangan potongan videonya yang dinarasikan mengajak menjatuhkan pemerintah ramai di media sosial
Pada potongan video itu Mujani bicara di acara ‘Halal Bihalal Pengamat’.
“Ya hanya kita yang bisa, rakyat, ’98 juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman enggak turun, enggak akan itu MPR akan menurunkan Suharto, enggak akan,” kata Mujani dalam potongan video yang dicantumkan Hasan.
Omongan Mujani itu juga direspons eks Kepala PCO Hasan Nasbi yang mengkritik keras pernyataan tersebut. Lewat Instagram @hasan_nasbi ia menyampaikan kekecewaannya sekaligus mengkritik balik Saiful Mujani.
“Saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya,” kata Hasan dalam Instagram-nya, dikutip Senin (6/4/206).
Hasan menyentil sejumlah pihak yang mengaku pejuang demokrasi, namun pada prakteknya hanya mengakui demokrasi jika pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan mereka.
Hasan juga menyebut orang-orang itu yang menurutnya kerapkali tergoda menyampaikan pernyataan yang melampaui batas, salah satunya ajakan menjatuhkan pemerintah.
Ia menyentil orang semacam itu menurutnya tidak paham esensi demokrasi, sehingga berbanding terbalik dengan pengakuannya sebagai pejuang demokrasi.
“Apalagi yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden itu seorang profesor ilmu politik, seorang konsultan politik, seorang polster,” ujarnya.
No comments