Category: Gelora Terkini

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, bahwa kondisi bangsa saat ini masuk pada fase-fase yang mendebarkan.

Dimana hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat terhadap gejolak yang terjadi, apakah bersumber pada sesuatu yang serius atau sekedar riak-riak kecil yang bisa diabaikan.

“Ini harus kita diskusikan bersama untuk menjawab isu-isu yang berkembang sekarang, yang sedang hangat. Ada gugaan yang terjadi dilakukan oposisi atau perlawanan yang kuat di kalangan civil society dan mahasiswa,” kata Fahri Hamzah.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Kebangsaan dengan tema ‘Mengenal Transformasi Bangsa’ pada Jumat (19/6/2026) malam.

Menurut dia, hal ini menarik untuk dikaji karena Indonesia sebagai negara yang demokratis, maka semua harus berpikir untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan sekelompok orang.

Yakni secara terus menerus berupaya untuk mencerdaskan diri, serta mengikuti gagasan-gagasan agar menjadi warga negara yang baik. Sehingga terciptanya masyarakat yang cerdas, seusai amanat konstitusi.

“Lalu, persoalan apa yang sebenarnya sedang terjadi, apakah peristiwa yang mirip dengan tahun 98?” tanya Fahri.

Seperti tuduhan kembalinya otoritarianisme, atau justru sekedar keresahan penurunan kesejahteraan kelas menengah yang meningkat tajam.

“Atau ada isu-isu lain yang di belakang layar. Diduga adanya perlawanan terhadap strategi Presiden Prabowo melakukan transformasi besar-besaran,” ujar dia.

Fahri berharap agar semua pihak membaca situasi sekarang secara ‘clear’ agar tidak salah dan keliru dalam mengambil sikap.

“Partai Gelora sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, harus menyampaikan kepada publik. Inilah yang sebenarnya terjadi,. Saya mengerti betul pikiran-pikiran Pak Prabowo,” katanya.

Fahri mengungkapkan, mengenal Prabowo secara pribadi sudah lama, bahkan pernah menjadi juru bicara dalam tiga kali Pilpres dari empat kali yang diikuti Presiden RI ke-8 itu.

“Bahkan saya juga mempelajari pikiran-pikiran dari keluarga Pak Prabowo. Mulai dari kakeknya Pak Margono yang merupakan tokoh koperasi dan pendiri Bank BNI hingga bapaknya Prof Sumitro,” ungkapnya.

Fahri juga mengaku sebagai murid Prof Sumitro Djojohadikusumo secara langsung, karena kuliah di Fakultas Ekonomi Indonesia, tempat ayah Presiden Prabowo itu mengajar.

“Makanya saya bersahabat dengan Pak Prabowo cukup lama dan membaca buku-buku beliau, termasuk soal perumahan rakyat dan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Ekonomi kerakyatan itu, kata Fahri., adalah ekonomi Pancasila yang mengedepankan kepentingan rakyat dan negara daripada memberikan peluang lebih besar instrumen-instrumen market.

“ Nah, karena itulah kita kemudian seperti berada dalam transformasi besar. Setelah Soekarno, Prabowo-lah, presiden yang memikirkan kepemimpinan yang cukup mendalam,” katanya.

Jika Soekarno memikirkan transisi dari negara yang dijajah di bawah kolonialisme menjadi negara merdeka. Sementara Prabowo memikirkan satu negara, yang mulai didominasi kelompok-kelompok ekonomi besar dan konglomerasi.

“Menurut pemahaman beliau, kita harus memperkuat cita-cita sektor kerakyatan yang ditulisnya dalam dua buku. Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Kaget Transformasi Prabowo

Dalam buku Paradoks Indonesia, ia mengungkapkan, bahwa Ptrabowo melakulan kritik terhadap sistem pemerintahan, khususnya sistem ekonomi. Yaitu menyangkut persoalan ekonomi dan kebocoran sumber daya alam (SDA), termasuk korupsi di dalamnya.

“Kritik ini kemudian dijadikan sebagai strategi mengakhirinya, yakni mengakhiri masifnya kebocoran. Kampanye melaawan kebocoran itu betul-betul diniatkan, betul-betul diselenggarakan dan dipimpin langsung oleh beliau,” katanya.

Presiden Prabowo, juga melakukan upaya besar-besaran untuk mengakhiri ketimpangan persoalan ekonomi, sehingga membuat banyak orang kaget.

“Jadi kalau ada orang kaget yang beliau lakukan secara besar-besaran oleh Pak Prabowo. Mungkin dia lupa membaca, bahwa ini adalah pikiran dasar dari Pak Prabowo sejak lama,” katanya.

Dalam buku Paradoks Indonesia, kata Fahri, Prabowo selalu menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara kaya dan percaya dengan kekayaan tersebut, dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

“Jadi bukan seperti kritik orang, yang tidak percaya pada sumber daya alam kita, apalagi sumber daya manusianya,” jelas Fahri.

Mereka mengganggap Indonesia sekarang menjadi negara otoriter, negara otoritarisme seperti China.

Padahal China yang sebagai dianggap negara otoriter, justru tumbuh pesat sebagai secara ekonomi sebagai kekuatan global baru.

“Jadi konsep yang dibawah Pak Prabowo itu, kita harus percaya pada sumber daya alam dan sumber daya manusia sendiri untuk mengelolanya,” kata Wakil Ketua DPR 2014-2019 ini.

Akibat tidak dikelola dengan baik, lanjut dia, terjadi kebocoran yang massif SDA Indonesia, sehingga tidak memberikan manfaat kepada rakyatnya.

“Itulah yang beliau lakukan sekarang dengan membentuk Satgas PKH. Sekarang ini ada penertiban ekspor mineral dan sumber daya alam. Sekarang dikonsentrasikan pada satu unit yang disebut dengan Danantara Sumber Daya Indonesia (SDI),” katanya.

Dimana Danantara SDI bertugas mengidentifikasi seluruh SDA, sehingga negara memiliki kontrol sumber daya alamnya secara riil.

“Kita ini adalah pemilik nikel nomor satu, mungkin emas nomor satu di dunia, batubara nomor tiga dan sawit bisa dibilang nomor satu dan seterusnya. Banyak sekali sumber daya alam kita, ada juga migas, mineral logam, perkebunan, perikanan dan kelautan. Ini bisa menjadi sumber kemamjuan kita,” tegas Fahri.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, Prabowo ingin agar SDA Indonesia tidak lagi mengalami kebocoran, sehingga harus dikontrol oleh negara.

“Pernyataan yang selalu beliau katakan. Kita harus tegakkan ini dan kita kontrol jangan sampai terjadi kebocoran,” kata Fahri menirukan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

Sementara dalam mengatasi berbagai ketimpangan, Presiden Prabowo antara lain melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka pemerataan ekonomi, meskipun diwarnai insiden adanya tertangkapnya tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus korupsi.

“Kalau tiga pimpinan puncaknya ditangkap karena kasus korupsi, itu soal lain, silahkan apparat penegakan hukum mengusutnya. Tapi yang ingin saya katakan, MBG ini adalah platform besar pikiran Pak Prabowo tentang pemerataan,” katanya.

Sebab, kondisi riil Indonesia sekarang, menurut Fahri, menganut sistem ekonomi liberal, menyerahkan pada mekanisme pasar, dan tidak memberikan kemakmuran kepada rakyat.

“Banyak aset, tanah, hutan, tambang dan perbankan termasuk perbankan Himbara yang menyalurkan kredit kepada kelompok-kelompok yang sudah kuat dan besar. Mereka semua yang mengendalikan,” katanya.

Kelompok tersebut, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan market atau pasar. Kelompok ini juga punya kemampuan untuk mencari kapital atau modal di dalam dan luar negeri. Mereka juga bahkan ditopang oleh bank-bank pemerintah.

“Kalau beliau, mereka sudah mengambil sumber daya alam kita,. Dibiayai bank negara kita, tapi setelah itu begitu ada hasil penjualan, mereka bawa ke luar negeri dan tidak disimpan untuk kepentingan bangsa Indonesia,” katanya.

Hal-hal seperti inilah yang disampaikan Prabowo sebagai Paradoks Indonesia, disatu sisi memiliki kekayaan alam melimpah, namun disisi lain pendapatan perkapita penduduknya sangat rendah.

“Per kapita income kita, kalau dihitung dari negara-negara yang merdeka bersamaan dengan kita. Kita masih berada diantara paling bawah, kita kalah dari Malaysia, Taiwan, China, Singapura dan Korea,” ujarnya.

“Ini adalah fakta-fakta bahwa dengan negara yang kita merdeka bersamaan. Mereka lebih miskin sumber daya alam, tapi sekarang mereka lebih kaya daripada kita. Itulah yang disebut sebagai Paradoks Indonesia,” pungkas Fahri.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Partai Gelora secara tegas menolak wacana penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk DPRD tingkat daerah lewat RUU Pemilu.

Anis Matta menegaskan pihaknya menolak segala bentuk penerapan ambang batas. Bukan hanya di DPR, namun juga DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

Diketahui, Komisi II DPR RI saat ini tengah menggodok sejumlah poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang direncanakan dibahas tahun ini.

Salah satu isu yang mencuat dan menjadi perhatian publik adalah wacana perluasan ambang batas parlemen hingga ke tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Selama ini, ambang batas parlemen hanya berlaku untuk DPR RI. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas nasional masih memiliki peluang untuk memperoleh kursi di DPRD apabila meraih suara signifikan di daerah.

Namun, usulan terbaru ini berpotensi mengubah mekanisme tersebut secara mendasar. Perluasan threshold diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan RUU Pemilu.

Hal ini mengingat dampaknya yang signifikan terhadap peta politik nasional, khususnya bagi partai nonparlemen yang tidak memperoleh kursi di DPR.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora memperjuangkan penghapusan segala bentuk ambang batas baik DPR, DPRD, serta Pilpres yang thresholdnya sudah dihapius.

“Partai Gelora secara prinsip memperjuangkan dihapuskannya segala bentuk threshold, baik untuk pusat maupun untuk daerah, sebagaimana threshold untuk pilpres sudah dihapus,” kata Anis Matta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Anis Matta, perluasan ambang batas parlemen ke tingkat daerah berpotensi semakin mempersempit ruang representasi politik masyarakat dan bertentangan dengan semangat demokrasi yang lebih inklusif.

“Partai Gelora saat ini masih dalam tahap komunikasi dengan partai-partai lain soal revisi UU Pemilu,” ungkap Anis Matta yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI ini.

Anis Matta menilai arah reformasi politik seharusnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk menentukan wakilnya secara langsung tanpa dibatasi oleh berbagai ketentuan ambang batas yang berpotensi menghilangkan suara pemilih.

Karena itu, Partai Gelora tetap konsisten untuk memilih berada di garis depan untuk memperjuangkan penghapusan seluruh bentuk threshold, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Saya tidak melihat sekarang masih ada alasan untuk mempertahankan ambang batas untuk partai politik ya di Senayan,” tegasnya.

Anis Matta pun mendorong adanya perubahan tahapan demokrasi secara total.

“Jadi menurut saya kita harus mulai masuk ke satu tahapan demokrasi total di mana kita menghapus seluruh hambatan partisipasi,” ujarnya.

Anis Matta menyatakan, berbagai hambatan, termasuk ambang batas parlemen menyebabkan mahalnya ongkos politik.

“Kenapa dia menjadi mahal? Karena di sini nanti akan ada suara sisa yang jumlahnya sangat besar yang juga bisa diincar oleh partai-partai besar gitu ya. Jadi saya kira ini tidak adil untuk diberlakukan kepada semua partai politik setelah kita menghapus ambang batas untuk presiden,” jelasnya.

Anis Matta menegaskan, gagasan agar ambang batas parlemen dihapus tak semata-mata agar partainya dapat kursi di Senayan, tetapi bagaimana menekan ongkos politik .

“Satu, membuka semua entry barrier, penghalang masuk untuk partisipasi politik. Dan yang kedua, membuat ongkos politik itu menjadi lebih murah,” tuturnya.

Usulan perluasan ambang batas parlemen ke DPRD ini, pertama kali Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia, yang mendorong agar parliamentary threshold tidak hanya berlaku untuk DPR RI, tetapi juga diterapkan pada DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam usulannya, Doli menganggap ambang batas 4 hingga 6 persen untuk DPR RI merupakan angka ideal. Sementara untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing diusulkan sebesar 4 persen dan 3 persen.

“Atau bahkan bisa lebih rendah lagi, tergantung kesepakatan yang akan dibahas,” kata Ahmad Doli Kurnia, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, penerapan ambang batas hingga tingkat daerah merupakan bagian dari upaya konsolidasi partai politik secara menyeluruh.

Ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan partai, mulai dari pusat hingga daerah, termasuk dalam hal kaderisasi, pendidikan politik, dan manajemen organisasi.

Penerapan ambang batas di daerah dianggap memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan, terutama dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.

“Penguatan sistem politik tidak cukup hanya di tingkat pusat, tetapi juga harus terjadi di provinsi dan kabupaten/kota,” kata mantan Ketua Komisi II DPR ini.

Sementara itu, pembahasan RUU Pemilu sendiri hingga kini belum dimulai secara resmi meskipun telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya, menyatakan Komisi II DPR telah diminta menjaring aspirasi dari berbagai partai politik, termasuk partai yang belum memiliki kursi di parlemen.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, seluruh kader Partai Gelora yang duduk sebagai anggota dewan di kabupaten/kota dan provinsi sudah mendapatlan pemahaman seni berkomunikasi, terutama soal pengelolaan keuangan anggaran di daerah dalam situasi krisis seperti saat ini,

Sehingga anggota dewan dari Partai Gelora dapat mengoptimalisasi fungsi dewanan dalam pemanfaatan program di pemerintahan daerah (Pemda). Bahkan sudah berdialog dan mendapatkan arahan langsung dari Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wamenlu RI Anis Matta.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat melakukan penutupan Bimtek Nasional ke-2 Aleg Gelora Indonesia di Jakarta, Senin (15/6/2026) sore.

“Saya coba refleksikan dengan pengalaman pengetahuan yang saya dapatkan ketika 15 tahun menjadi anggota DPR RI. Kita perlu memahami bahwa politik itu, memiliki aktor. Dan seorang aktor politik itu, memiliki seni berkomunikasi,” kata Mahfuz Sidik.

Menurut dia, definisi seni berkomunikasi memiliki banyak pengertian, yang selalu harus diperbaharui, termasuk dalam hal pemahaman pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam kinerjanya.

“Jadi apabila kita enjalankan peran dan fungsi sebagai anggota legislatif, maka kata kunci yang paling penting adalah pada kemampuan pada kinerja kita dalam menjalankan fungsi atau seni komunikasi,” kata dia.

Hal ini sangat penting di era digital yang penuh disrupsi, dimana kemajuan teknologi komunikasi informasi bisa dengan mudah diakses masyarakat melalui gadget atau gawai. Karena kineja seluruh anggota dewan dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat.

“Karena itu pesan saya apapun yang bapak ibu saudara sekalian lakukan sebagai anggota dewan , pastika semua itu terkomunikasikan ke public, terkomunikasikan ke masyarakat luas, terkomunikasikan ke konstituen,” katanya.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini berharap agar kader Partai Gelora yang duduk sebagai anggota dewan untuk tidak sekedar asal berkomunikasi, karena akibatnya bisa fatal.

“Jangan berpikir yang paling penting dalam berkomunikasi, tidak ada komunikasi kebohongan. Komunikasikan semua kebenaran dan fakta selama bertugas di dewan,” ujarnya.

Ia meminta seluruh anggota dewan Partai Gelora untuk memiliki akun sosial media baik Instagram, Facebook, Twitter (X) , TikTok dan lain-lain untuk mendukung komunikasi tersebut.

“Kalau bapak/ibu gaptek seperti saya ini, jangan malu untuk punya asisten yang mengelola akun media sosial. Kalau tidak ada anggaran, bisa minta anak atau saudaranya untuk membantu,” katanya.

Diharapkan dengan memiliki akun media sosial, lanjut dia, seluruh ide dan gagasan yang diperjuangkan dapat tersampaikan ke publik dan menjadi kepentingan kolektif bersama.

“Kepentingan bersama atau kepentingan kolektif itu, biasanya tidak dibangun lewat perdebatan di forum, kenceng-kencangan ngomong di microphone di ruang rapat,” katanya.

“Kepentingan bersama itu dibangunnya di luar ruang rapat, di ruang rapat itu itu cuma formalitas sepatunya saja. Di ruang rapat itu, biar kelihatan seru saja, human interst-nya tidak ada,” sambung Mahfuz.

Karena itu, ia menghimbau agar anggota dewan dari Partai Gelora dapat menambah pertemanan dalam politik, jangan hanya satu partai atau satu fraksi, melainkan seluruh partai dan fraksi, termasuk dengan pejabat di daerah.

“Perbanyaklah kawan dalam politik , jalin perkawanan pertemanan dalam politik. Teman kita dalam politik, bukan sebatas teman satu fraksi atau satu paket jadi . Termasuk dengan pejabat kita juga harus berteman,” tegasnya.

Sehingga begitu mendapat aspirasi dari masyarakat atau ide dan gagasan yang diperjuangkan Partai Gelora dapat tersampaikan dengan baik dan akan menjadi keputusan kepentingan kolektif bersama.

“Inilah yang pada akhirnya yang membedakan anggota dewan kita dengan anggota dewan lain. Kita punya akses terhadap sumber-sumber daya lain, demi kepentingan orang banyak,” ujarnya.

Terakhir, anggota dewan Partai Gelora juga perlu memahami seni pertarungan selain seni berkomunikasi. Seni pertarungan atau permainan kekuasaan dimulai dari proses pemilunya.

“Anggota DPRD berkomunikasi dengan struktur di daerah, apakah sampai ada perbedaan pandangan dan sampai dengan terjadi konflik atau tidak. Karena kalau adem ayem, kita juga bingung, karena ini adalah bagian dari power game,” katanya.

Jika dinamika seperti terjadi, maka kader Partai Gelora yang duduk di DPRD harus mempunyai kemampuan untuk mengelola power game ini.

Apabila dinamika ini bisa dikelola dengan baik, maka kepampuan untuk mengelola power game lebih tunggi lagi bisa diselesaikan,” katanya.

Karena itu, kata Mahfuz, DPP melalui Ketua Korbid Pengelolaan Pejabat Publik Hadi Mulyadi akan melakukan pendampingan kepada 73 anggota DPRD yang duduk di kabupaten/kota dan provinsi dari Partai Gelora dalam menghadapi Pemilu 2029.

“Jadi teman-teman semua harus confidance dalam membaca situasi di lapangan. Kita berharap bisa menambah kursi, paling tidak mempertahankan kursi yang ada. Kita yakin dibawah bimbingan Pak Hadi Mulyadi akan lebih fokus. Pak Hadi ini punya pengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan Wakil Gubernur,” ungkapnya.

Mahfuz menambahkan, Partai Gelora seperti disampaikan Anis Matta selaku ketua umum optimistis pada Pemilu 2029 mendatangkan, tidak hanya kursi di DPRD kabupaten/kota dan provinsi yang bertambah, tetapi juga lolos ke Senayan, mendapatkan kursi di DPR RI.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan partai politik harus kembali menjalankan fungsi sebagai mesin perubahan sosial, bukan sekadar mengikuti arus opini publik.

“Organisasi politik pada dasarnya diciptakan untuk menjalankan misi sebagai mesin perubahan. Tugas para pemimpin adalah mendengarkan suara rakyat,” kata Anis Matta dalam bimbingan teknis (Bimtek) anggota DPRD Partai Gelora di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Anis Matta, tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi. Namun, seorang politikus harus memahami cara berpikir masyarakat agar dapat menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Ia mengatakan politikus tidak cukup hanya menjadi pengikut kehendak publik, tetapi harus mampu memimpin perubahan melalui gagasan dan tindakan yang memberi arah bagi masyarakat.

“Kalau kita mampu mengikuti atau mengubah persepsi publik, itu baru pemimpin. Kalau kita mampu mengubah cara masyarakat hidup, itu baru partai politik. Kalau hanya mengikuti arus, kita adalah pengikut, bukan pemimpin,” ujarnya.

Anis Matta menilai perubahan sosial merupakan fungsi penting partai politik yang mulai tergerus akibat praktik politik yang terlalu berorientasi pada modal dan kepentingan elektoral.

Menurut dia, banyak partai politik saat ini lebih berfungsi sebagai kendaraan untuk memasuki kekuasaan sehingga perannya sebagai instrumen transformasi sosial menjadi berkurang.

Ia menegaskan keberhasilan partai politik tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, melainkan juga kemampuan menghadirkan gagasan yang mampu menggerakkan masyarakat.

Anis Matta mencontohkan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang berkembang besar meski berawal dengan sumber daya terbatas karena ditopang semangat sukarela dan tujuan perubahan yang kuat seperti Muhammadiyah.

“Kalau kita mampu mengubah cara masyarakat hidup, itu baru partai politik,” kata Anis Matta dalam arahanya kepada 73 Anggota DPRD.

Oleh karena itu, Anis Matta meminta kader Partai Gelora yang duduk sebagai anggota legislatif di DPRD memposisikan diri sebagai pemimpin perubahan di daerah masing-masing.

Ia mengatakan, kader Partai Gelora tersebut, menghadapi tantangan politik yang sama dengan dirinya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), serta dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam pemerintahan.

Anis Matta, meminta Partai Gelora yang terpilih sebagai anggota legislatif harus siap menghadapi dinamika politik dan tuntutan publik yang tinggi, sebagaimana yang dirasakan para kader partai yang menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.

“Saudara-saudara sekalian, sebenarnya nasib saudara juga sama dengan saya, dengan Pak Fahri yang sekarang ada di kabinet, yang sekarang sedang diprotes setiap hari, digoyang tiap hari,” kata Anis Matta.

Wamenlu RI ini mengatakan posisi sebagai bagian dari pemerintahan menuntut kemampuan khusus dalam mengelola berbagai tekanan dan kritik yang datang dari masyarakat.

Tantangan tersebut semakin besar ketika kinerja individu dinilai baik, tetapi penilaian publik terhadap pemerintahan secara keseluruhan tidak selalu positif.

“Karena itu ini juga membutuhkan satu keahlian tersendiri untuk mengelola situasi ketika kita ada dalam pemerintahan, tapi pada waktu yang sama kita mungkin secara personal bisa perform, tapi kalau secara keseluruhannya tidak misalnya, itu juga akan jadi masalah,” ujarnya.

Meski demikian, Anis Matta menilai tekanan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia.

Ia menyebut banyak negara tengah menghadapi situasi serupa akibat kondisi global yang penuh ketidakpastian.

“Memang ada situasi makro yang sekarang ini membuat seluruh negara ada dalam situasi yang sama pada dasarnya, yaitu situasi bagaimana bisa bertahan hidup,” pungkas Anis Matta.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengaku optimistis Partai Gelora akan lolos ke Senayan pada 2029. Ia yakin jumlah kursi di DPRD akan bertambah dan menjadi basis untuk mendulang kursi di DPR RI.

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam arahannya kepada 73 kader yang saat ini duduk di DPRD di berbagai daerah dalam acara Bimtek Nasional ke-2 di Jakarta, Sabtu (13/6/2026) sore.

“Kalau sekarang totalnya ada 73, mudah-mudahan nanti setiap daerah tidak hanya menambah kursi di DPRD, tetapi juga menjadi basis kita mendapatkan kursi di DPR. Insya Allah, anggota legislatif sekarang menjadi pendulang kursi DPR,” kata Anis Matta.

Selain memberikan arahan, dalam kesempatan ini, Anis Matta juga berdialog dengan Anggota DPRD dari perwakilan wilayah Sumatera, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari Jawa Tengah, Anis Matta berdialog secara khusus dengan Eni Latifa, Anggota DPRD Batang, anggota dewan paling muda Partai Gelora, berusia 22 tahun.

Anis Matta juga berdialog secara khusus dengan Simianus Wandikbo, Anggota DPRD Papua Pegunungan, peraih satu-satunya kursi ditingkat provinsi untuk Partai Gelora.

Dalam Bimtek tersebut, Anis Matta menegaskan, bahwa anggota dewan Partai Gelora saat ini, merupakan generasi pertama yang akan menjadi fondasi pertumbuhan partai menuju Pemilu 2029.

“Seperti saya katakan, Partai Gelora adalah partai masa depan. Karena itu, saudara-saudara sekalian adalah pilar masa depan Partai Gelora,” tegas dia.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Menurut Anis Matta, Partai Gelora harus menemukan strategi sendiri untuk berkembang dan bersaing secara politik, sebagaimana Iran yang mampu bertahan menghadapi tekanan negara-negara besar meski memiliki keterbatasan sumber daya.

Ia meminta kader Partai Gelora tidak meniru cara kerja partai-partai besar dalam menghadapi Pemilu 2029, tetapi menyiapkan strategi politik yang sesuai dengan karakter partai.

“Kalau Anda ingin mengalahkan partai besar dalam pemilu, tapi cara berpikir kita adalah cara berpikir partai besar, Anda tidak akan pernah menang. Karena Anda tidak akan bisa mengejar mereka dari sisi sumber daya,” kata Anis Matta.

Wamenlu RI mencontohkan Iran yang menurutnya mampu bertahan menghadapi tekanan internasional, karena mengembangkan strategi yang berbeda dari negara-negara lawannya.

Iran dianggap sebagai negara yang memiliki kekuatan relatif kecil, namun dapat bertahan dan berkembang menghadapi tantangan yang lebih besar.

“Jadi idenya yang paling cemerlang adalah karena dia tidak berpikir dengan cara musuhnya berpikir,” ujar Anis Matta.

Menurut dia, kemampuan berpikir kreatif dan keberanian mengambil pendekatan berbeda menjadi faktor penting dalam membangun kekuatan politik baru di tengah persaingan yang semakin ketat.

Anis Matta meminta para kader Gelora memahami pola pikir dan strategi partai-partai besar, namun tidak meniru cara kerja mereka.

“Satu pintu yang kita tutup di sini adalah pahami cara berpikir partai besar, tapi jangan ikuti cara kerjanya. Kita mesti berpikir dengan cara kita sendiri,” katanya.

Anis Matta mengatakan dalam kekuatan politik atau setiap peristiwa besar terdapat tiga faktor utama yang saling berinteraksi, yakni ide, manusia, dan sumber daya.

Menurut dia, ide dan kualitas sumber daya manusia justru menjadi faktor utama dalam membangun organisasi politik.

“Oleh karena itu, yang harus kita perkuat pertama kali dari tiga unsur ini adalah ide dan orang,” katanya.

Anis Matta berharap 73 kader yang duduk di DPRD dan menjadi motor pengembangan partai menuju Pemilu 2029.

“73 kader kita ini yang sekarang ada di legislatif, ini adalah orang-orang yang kita andalkan untuk merumuskan ide bagaimana mengubah yang 73 ini menjadi beratus-ratus dalam Pemilu 2029 yang akan datang. Insya Allah,” ujarnya.

Optimisme tersebut, muncul setelah mendengar pengalaman dan pandangan anggota DPRD Partai Gelora dari berbagai daerah yang telah menjalankan tugas selama hampir dua tahun.

“Saya merasa mendapat sumber keyakinan setelah mendengar saudara-saudara semuanya. Kita mempunyai banyak peluang untuk bertumbuh lebih besar pada Pemilu 2029 yang akan datang,” ujar Anis Matta.

Kegiatan Bimtek Nasional ke-2 yang digelar selama tiga hari ini, dikhususkan untuk membahas masalah anggaran dan keuangan daerah bertajuk ‘Penguatan Fungsi Anggota Dewan Partai Gelora dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Aspiratif’.

Bimtek yang bertujuan untuk penguatan kapasitas kader menjelang agenda politik mendatang, sedianya bakal dibuka Wakil Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, namun batal karena ada tugas kenegaraan di Dompu, NTB.

Pelaksanaan Bimtek Nasional ke-2 di Jakarta pada Sabtu-Senin, 13-15 Juni 2026, akhirnya dibuka oleh Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelora Rofi’ Munawar.

“Persoalan kita sekarang sama, mau di pusat maupun di daerah, yaitu keterbatasan anggaran. Kita berharap sebagai annggota DPRD untuk memberikan untuk secara aktif memberikan solusi kepada pemerintah daerah,” kata Rofi’ Munawar.

Ketua Pelaksana Bimtek Nasional ke-2 Muhammad Rozai menambahkan, Bimtek ini sengaja digelar untuk meningkatkan kapasitas anggota DPR di tengah kondisi keuangan yang serba sulit menjelang agenda politik nasional selanjutnya.

“Kita (DPP) akan memberikan pendampingan secara khusus agar angggota dewan punya kreatifitas dan kemampuan untuk mengimbangi kondisi saat ini, serta mampu menjawab tantangan di daerah,” pungkas Muhammad Rozai.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi nuklir sebagai salah salah sumber energi murah, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang kebutuhannya sebagian besar masih berasal dari impor.

“Apa perlu kita bikin senjata nuklir, atau apa perlu kita mengembangkan energi nuklir sebagai satu opsi. Saya kitra sangat perlu,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Arsitektur Keamanan Baru di kawasan Asia Barat: Paska Perang AS-Israel Vs Iran‘, Jumat (12/6/2026) malam.

Menurut Mahfuz, energi nuklir itu dipergunakan untuk keperluan damai, sebagai salah satu sumber energi yang relatif murah apabila sudah beroperasi nantinya.

“Indonesia punya sumberdaya alam, kita punya uranium. Kita juga pernah punya BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) pada masa Orde Baru dan sudah ada rencana untuk mengembangkan,” ujarnya.

Namun, pembangunannya hingga kini masih menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, salah satunya karena investasinya yang sangat besar.

“Kalau kita terus bicara pro kontra, tolak menolak, tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun,” katanya.

Sehingga Indonesia sampai sekarang tidak pernah memiliki kemampuan untuk mengembangkan penelitian tentang uranium untuk kepentingan energinya.

“Kalau menurut saya, di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu seperti sekarang. Dimana rantai pasok energi terganggu akibat konflik di kawasan Teluk,” katanya.

Ia berpandangan rantai pasok energi dunia akan tetap terganggu, meskipun perang antara Amerika Serikat dan Israel berakhir.

“Tapi gangguan-gangguan kecil akan tetap ada di Selat Hormuz dan Kawasan Teluk, sehingga tetap akan menggangu pasokan energi dan lain-lain,” katanya.

Karena itu, di sinilah Indonesia perlu mengembangkan energi nuklir agar tidak tergantung lagi dari negara lain.

Nuklir, kata dia, adalah energi masa depan bagi Indonesia, termasuk negara-negara lain didunia.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 menilai Indonesia punya kapasitas dan kemampuan untuk mengembangkan energi nuklir.

“Sekarang yang perlu dijaga adalah transformasi menjadi senjata nuklir. Itulah perlunya kehadiran Badan Atom Internasional (IAEA), dan Indonesia masuk pintu yang terikat dengan perjanjian itu,” kata dia.

Selain itu, Indonesia perlu belajar dari Iran dan Pakistan dalam pengembangan energi nuklir, sehingga tidak mudah ditekan oleh kekuatan global.

Dengan memiliki nuklir, Indonesia bisa menjadi kekuatan global baru, negara superpower masuk lima besar dunia sejajar dengan Amerika, Rusia, Uni Eropa dan China.

Partai Gelora akan terus memberikan literasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah geopolitik global, termasuk tentang pentingnya pengembangan energi nuklir sebagai salah satu sumber energi masa depan.

“Kita akan terus kita melakukan literasi kepada masyarakat agar mendapatkan pemahaman terhadap masalah-masalah global, sehingga kita lebih mudah memahami situasi domestik,” ujarnya.

Teater Konflik

Dalam kesempatan ini, Mahfuz mengatakan, usai perang di Kawasan Teluk, konflik diprediksi akan berpindah ke Kawasan Indo Pasifik, termasuk di Kawasan Asia Tenggara.

“Teater konflik utamanya nanti ada Kawasan Indo Pasifik, karena Amerika ingin membunuh China dalam tanda kutip,” katanya.

Apabila perang diperluas hingga ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka, Indonesia bisa jadi akan menjadi korban berikutnya. Sebab, Selat Malaka adalah adalah jalur vital perdagangan dunia dan energi.

Jika kapal-kapal internasional menghindari Selat Malaka, seperti halnya Selat Hormuz di Iran, akan merugikan Indinesia.

Namun, Indonesia masih punya dua selat lain, yaitu Selat Sunda dan Selat Lombok yang bisa dipergunakan.

“Jika kawasan ini jadi wilayah konflik dan ditutup, maka hanya ada dua jalur pelayaran internasional yang bisa di lewati, yakni Selat Sunda dan Selat Lombok. Suka tidak suka, Indonesia akan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik,” katanya.

Sehingga Indonesia perlu melakukan penyesuaian perannya di dalam percaturan konflik berskala global melalui berbagai kerjasama internasional.

“Selat Malaka ini halaman rumah kita, maka kita harus mulai merumuskan apa yang harus kita lakukan, skenario seperti apa. Jangan sampai kita jadi korban lagi,” pungkasnya.

Terima kasih atas kerja sama dan pemuatan beritanya

BIDANG HUBUNGAN MEDIA DPP PARTAI GELORA INDONESIA

Partaigelora.id- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar ‘Bimtek II Anggota Legislatif 2026’ bagi 73 Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, dari Partai Gelora di Jakarta pada Sabtu-Senin, 13-15 Juni 2026.

Bimbingan Teknis (Bimtek) II ini, dikhususkan untuk membahas masalah anggaran dengan tema ‘Penguatan Fungsi Anggota Dewan Partai Gelora dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Aspiratif’

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah akan membuka pelaksanaan Bimtek II tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora sengaja menggelar Bimtek di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, yang dapat berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik nasional.

Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para Anggota DPRD dari Partai Gelora, baik yang duduk di kursi legislatif provinsi dan kabupatan/kota mengenai situasi dunia terkini.

Sebab, persoalan yang dihadapi Indonesia juga dihadapi banyak negara lain, karena hal ini merupakan fenomena yang sifatnya global.

Sehingga para Anggota Dewan Partai Gelora memiliki pemahaman terhadap kondisi ini, dan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang situasi yang terjadi, serta apa yang mestinya mereka lakukan.

“Bukan alih-alih kita kemudian ikut memprovokasi masyarakat untuk mengungkapkan kekecewaannya. Alangkah lebih bagusnya kita mengedepankan pendidikan politik yang baik dan memberikan informasi yang positif,” kata Mahfuz Sidik, Kamis (11/6/2026).

Namun, tentu saja dengan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritiknya , mengungkapkan fikirannya secara terbuka.

“Ini jembatan yang harus dilakukan, yang harus terus dibangun oleh Anggota Dewan, khususnya dari Partai Gelora sekarang ini, ada 73 orang,” ujar dia

Menurut Mahfuz, Bimtek kali merupakan yang kedua digelar, setelah pada sebelumnya dilaksanakan pada 2-5 Oktober 2025.

“Kita nanti akan memberikan banyak wawasan tentang informasi situasi terkini baik di dunia maupun dampaknya secara domestic,” katanya.

Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora juga akan memberikan arahan kepada para Angggota Dewan Partai Gelora mengenai langkah apa yang harus dilakukan di tengah Masyarakat.

“Mereka (Anggota Dewan) adalah perwakilan aspirasi masyarakat diberbagai daerah masing-masing. Dan kita memberikan arahan kepada mereka apa yang semestinya mereka lakukan. Itu target yang ingin dicapai,” tegas Mahfuz.

Ketua Panitia Pelaksana Bimtek II Muhammad Rozai menambahkan, Bimtek II ini merupakan kelanjutan dari Bimtek sebelumnya sebagai upaya Partai Gelora menyiapkan kadernya yang ada di legislatif bisa bekerja profesional dan aspiratif.

Bimtek II, lanjut dia, akan menitik beratkan pada peningkatan kapasitas Aleg dalam pengetahuan teknis dan strategis menghadapi dinamika politik dan tata kelola anggaran.

“Hal ini sangat penting karena perkembangan politik global yang sangat dinamis membawa dampak besar sampai pada keuangan daerah,” kata Rozai.

Dalam Bimtek II para Anggota Dewan Partai Gelora akan mendapatkan beberapa materi penting keuangan daerah dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing
Salah satu diantaranya adalah Ketua KPU RI Mochammad Afiifuddin akan menyampaikan materi tentang ‘Antisipasi Perubahan dan Kebijakan Pemilu 2029 pada hari kedua pelaksanan Bimtek II, Minggu 14 Juni 2026.

Sementara Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI sekaligus Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta akan memberikan arahan sekaligus menyampaikan perkembangan mengenai situasi terkini geopolitik global.

Kemudian Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik akan menutup pelaksanaan Bimtek II yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut, pada Senin 15 Juni 2026.

Partaigelora.id-JAKARTA-Jumlah penulis anak Indonesia bertambah dengan munculnya Putri Alya Sidik.. Tidak tanggung-tanggung, pada Selasa 9 Juni 2026, Putri Alya Sidik langsung meluncurkan tiga buku perdananya, tepat di usia sembilan tahun.

Ketiga buku tersebut ditulisnya dalam bahasa Inggris diberi judul: My School is My Second Home, I Love Healthy Food, dan Learning Piano Makes Me Happy.

Buku tersebut, menceritakan tentang kehidupan kesehariannya, Putri Alya Sidik. Ia berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hal-hal baik yang semestinya didapatkan dan dijalani oleh anak-anak Indonesia.

“Aku ingin teman-temanku bersemangat dan gembira di sekolah, lebih suka makanan sehat, dan juga melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar sekolah,” kata Alya dalam peluncuran bukunya di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).

“Karena aku dan teman-temanku harus menjadi anak Indonesia yang sehat, pintar dan berprestasi,” imbuhnya.

Kemunculan Alya, pelajar Sekolah Dasar Delima School Jakarta sebagai penulis buku cilik di tengah serbuan budaya digital dan media sosial menjadi pengecualian yang unik.

Hal ini diungkapkan oleh Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Kabinet Merah Putih dalam kata pengantarnya pada buku Putri Alya Sidik.

“Tumbuhnya keberanian Alya untuk menerbitkan buku di usia 9 tahun menjadi hal yang patut diapresiasi dan dirayakan,” kata Meutya.

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki kreativitas, imajinasi, dan keberanian untuk berkarya sejak dini.

Lebih lanjut Meutya menegaskan bahwa di tengah perkembangan teknologi, membaca dan menulis tetap menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus penting untuk membantu anak-anak berpikir, berkreasi, dan mengenal dunia lebih luas.

Alya yang merupakan putri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berkeinginan menulis serial buku tentang kehidupan sehari-hari dan diberi label Diary of Alya, dengan target terbit minimal tiga buku baru setiap tahun.

Buku-buku Alya ditulis dengan format berbahasa Inggris, berwarna, bergambar dan dengan dua puluhan jumlah halaman.

“Aku ingin buku ini mudah dibaca dan dibawa oleh teman-temanku, menyenangkan karena banyak gambar dan berwarna, menambah kemampuan bahasa Inggris, serta memberi inspirasi untuk hidup sehat, semangat dan berprestasi,” tutur Alya menjelaskan tentang ketiga bukunya.

Catatan Menarik

Ada catatan menarik dari peluncuran buku perdana Putri Alya Sidik, seorang penulis cilik di Jakarta berusia sembilan tahun yang meluncurkan tiga buah buku dalam bahasa Inggris, dan diberi label serial Diary of Alya.

Adalah banyaknya tokoh-tokoh nasional yang memberikan komentar buku Putri Alya Sidik tersebut. Pengantar buku ditulis oleh Meutya Hafid, Menkomdigi RI, dan komentar dari Wamenlu RI Anis Matta, Prof. Dr. Seto Mulyadi, pakar psikologi pendidikan anak, Prof. Effendi Gazali, Phd, pakar komunikasi politik, serta Inul Daratista, artis dan seorang ibu.

Inul Daratista sendiri sedianya hadir dalam peluncuran tersebut, namun karena kesibukannya sebagai artis, ia batal hadir.
Suami Adam Suseno itu mengirimkan video ulasan pada peluncuran buku Putri Alya Sidik.

Ia memuji Alya sebagai anak hebat dan berprestasi. Bahkan Inul memberikan jempol kepada Alya dalam usia yang sangat belia sudah menulis buku dan meluncurkan tiga buku selaligus dalam peluncuran perdananya.

Karena itu, kehadiran Alya, dianggap menambah deretan nama penulis buku cilik, yang saat ini masih sedikit. Hal ini membuka kembali fakta akan masih rendahnya tingkat literasi di masyarakat Indonesia.

Menurut data UNESCO (2020), Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah soal tingkat literasi dunia.

Angka minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001, artinya hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang gemar membaca.

Sementara budaya menulis lebih rendah, karena masyarakat Indonesia lebih kuat dalam tradisi lisan (tutur/audiovisual).

Tradisi tutur dan audiovisual semakin berkembang dengan penggunaan meluas teknologi komunikasi.

Menurut data UNICEF (2024), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta orang.

Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa 39,71% anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, dan 35,57% sudah mengakses internet.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid telah mengeluarkan batasan kepada anak-anak dalam menggunakan internet, dan mendorong dikembangkannya budaya membaca dan menulis.

Rendahnya Tingkat Kegemaran Membaca dan Menulis (TGMM) masyarakat juga Prof. Dr. Seto Mulyadi atau Kak Seto dalam ulasan pada peluncuran serial buku Diary of Alya.

Ia menyoroti lima faktor penyebab kondisi ini. Pertama, minat membaca pada anak masih rendah akibat minimnya keteladanan dan dorongan dari orangtua.

Kedua, literasi digital yang pasif, dimana perilaku membaca pada anak bergeser ke media digital yang cenderung bersifat instan dan kurang melqatih kemampuan berfikir kritis.

Ketiga, menulis masih dianggap beban akademis, sebatas menyelesaikan tugas sekolah sehingga kreativitas dan kemampuan menuangkan ide secara bebas tidak terasah.

Keempat, akses buku tidak merata dengan kesenjangan besar di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Kelima, kurangnya peran keluarga dimana membaca belum menjadi kebiasaan sehari-hari di keluarga, dan lingkungan sekitarnya.
Pandangan Kak Seto ini diamini oleg Gregoria Ira, Vice Principal pada Delima School, Jakarta.

Menurutnya, kurikulum sekolah dan buku teks belum mampu menumbuh-kembangkan budaya baca dan menulis pada siswa.

Salah satu penyebabnya adalah serbuan media digital yang lebih menyuburkan budaya tutur atau audiovisual.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Delima School misalnya, memadukan konsep ‘sekolah digital’ dan ‘sekolah konvensional’ dengan pembiasaan pada budaya membaca dan menulis.

“Anak yang terbiasa membaca dan menulis cenderung lebih mudah menyerap materi pelajaran apapun. Membaca dan menulis adalah fondasi paling krusial dalam perkembangan anak.” ungkap Ira.

Menurutnya, kemampuan membaca dan menulis adalah alat utama untuk membentuk cara anak berfikir, berkomunikasi, dan memahami dunia.

Kecakapan Rendah

Ada catatan menarik dari peluncuran buku perdana Putri Alya Sidik, pelajar ekolah Dasar berusia sembilan tahun dalam bahasa Inggris, dan diberi label serial Diary of Alya.

Dalam laporan Indeks Kecakapan Bahasa Inggris (English Proficiency Index) pada tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ke-80 secara global dari 123 negara, dengan skor 471 dan masuk dalam kategori kecakapan Rendah. Di Asia, Indonesia berada di posisi ke-12, tertinggal jauh dari Malaysia dan Filipina.

Hal ini terungkap dalam acara peluncuran buku perdana Putri Alya Sidik, siswi Delima School dan berusia Sembilan tahun, yang telah menulis tiga buah buku dalam bahasa Inggris.

Di labelkan Diary of Alya, ketiga buku tersebut berjudul: My School is My Second Home, I Love Healthy Food, dan Learning Piano Makes Me Happy.

Menurut Wahyu Kusnadi, guru Bahasa Inggris yang juga editor dari ketiga buku yang ditulis Alya, rendahnya Indeks Kecakapan Bahasa Inggris pada siswa sekolah di Indonesia, khususnya di tingkat dasar, penyebab utamanya bermula dari kebijakan kurikulum.

Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak mewajibkan bahasa Inggris di jenjang SD.

“Pada kurikulum 2013, bahasa Inggris diturunkan statusnya menjadi mata pelajaran pilihan. Akibatnya banyak Sekolah Dasar yang meniadakan pelajaran ini karena keterbatasan sumber daya pengajar,” kata Wahyu di Hotel Grandkemang, Selasa 17 Juni 2026.

Namun, pada kurikulum Merdeka 2025, bahasa Inggris kembali dijadikan mata pelajaran pilihan menuju wajib, yang ditargetkan diimplementasikan secara penuh pada tahun ajaran 2026/2027.

“Namun masa transisi ini masih menyisakan sejumlah kendala,” Jelas Wahyu, yang sudah 17 tahun mengajar bahasa Inggris di Delima School Jakarta.

Dalam mengatasi kendala di atas, Wahyu mendesak pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan tenaga pengajar bahasa Inggris dengan kompetensi standar untuk sekolah jenjang dasar.

“Penyediaan buku-buku bacaan berbahasa Inggris untuk sekolah yang sesuai dan mendukung kurikulum juga sangat penting. Apalagi harga buku bacaan berbahasa Inggris relatif mahal,” tandas Wahyu.

Kehadiran Alya menambah jumlah penulis cilik Indonesia yang menulis buku dalam bahasa Inggris. Di antaranya ada nama Deliang Al-Farabi, Nadia Shafiana Rahma, dan Karinda Susanto.

Menurut Ferris Affan, pegiat dunia pendidikan yang juga Principal Delima School Jakarta, kemunculan penulis seperti Alya didorong oleh tren sekolah dwibahasa (bilingual/international school), akses teknologi media, dan meningkatnya kesadaran orang tua terhadap literasi sejak dini.

“Kami mewajibkan seluruh siswa jenjang dasar untuk menggunakan bahasa Inggris di sekolah, begitupun para pendidiknya. Ini bagian dari upaya meningkatkan Indeks Kecakapan Berbahasa Inggris di kalangan siswa SD.” jelas Feries.

Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI sekaligus Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta, mengingatkan bahwa ancaman paling berbahaya dari konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah (Timteng) bukan sekadar kenaikan harga minyak.

Melainkan adalah ancaman krisis pupuk yang berpotensi memicu kelaparan di khususnya kawasan Asia dan terhentinya mobilitas perdagangan dunia.

“Begitu pergerakan terhenti di kawasan ini, seluruh dunia akan menghadapi masalah,” ujarnya, Minggu (31/5/2026).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam wawancara eksklusif dalam acara ‘One on One’ bertema ‘Peran Indonesia di Tengah Konflik Global’ di TVOne pada Jumat (29/5/2026).

Menurut Anis Matta, Asia menjadi kawasan paling rentan karena ketergantungan besar terhadap energi dari Timteng.

Asia dengan populasi lebih dari empat miliar jiwa hampir sepenuhnya bergantung pada jalur distribusi yang melewati Selat Hormuz dan Laut Merah, termasuk untuk pasokan pupuk.

Sementara China, India, Asia Tenggara, dan Jepang disebut tidak memiliki sumber daya energi yang cukup, sehingga Selat Hormuz sebagai jalur vital menjadi titik rawan.

“Jadi korban terbesar dari choke point ini adalah Asia, dan ancaman pupuk justru lebih serius disbanding energi,” katanya.

Wamenlu RI Urusan Dunia Islam ini menilai mayoritas di kawasan Asia dan Afrika membutuhkan pasokan pupuk. Kebutuhan pupuk di kawasan ini menjadi krusial untuk menjaga ketahanan pangan.

Namun, impor dari Rusia terkendala sistem pembayaran akibat sanksi internasional.” Kita akan punya masalah nanti masalah pupuk. Dan masalah pupuk ini akan menjadi masalah semua negara di kawasan Asia ini.” katanya.

Anis Matta juga menyoroti Eropa yang tidak memiliki sumber energi memadai, sehingga industri mereka tidak kompetitif ketika harga minyak melonjak.

Karena itu, jika jalur ini tersumbat akibat konflik yang berkepanjangan, maka ancaman kelaparan bukan lagi sekadar skenario terburuk.

“Ancaman jangka menengah adalah kelaparan jika perang terus berlanjut . Saya suka mengatakan kepada teman-teman di Timur Tengah, Anda berperang, kami yang mati,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Indonesia kini fokus pada keamanan pangan. Indonesia , lanjut dia, mendorong perubahan zona konflik menjadi zona pembangunan dengan prasyarat utama yaitu perdamaian.

“Ketidakpastian di Timur Tengah sangat merugikan industri Indonesia karena kenaikan harga minyak membuat produk domestik menjadi tidak kompetitif di pasar global,” katanya.

Anis Matta mengungkapkan, Indonesia saat ini berperan aktif melalui forum multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), PBB, dan forum BRICS untuk menyuarakan perdamaian.

Diplomasi Indonesia, kata Anis Matta, dilandasi oleh prinsip politik luar Negeri ‘bebas aktif’. Artinya Indonesia tidak berpihak pada kekuatan besar manapun. Namun tetap aktif berperan dalam menciptakan perdamaian serta menyelesaikan konflik internasional.

“Prinsip ini mendorong Indonesia untuk ikut terlibat dalam forum-forum multilateral, membangun dialog antarnegara, serta menolak segala bentuk penjajahan sesuai amanat Pembukaan UUD 1945,” jelasnya.

Diplomasi Indonesia juga menempatkan kepentingan kemanusiaan dan pembangunan sebagai prioritas, mendorong kerja sama Selatan-selatan.

Solusi damai dilakukan melalui forum dialog, dan penguatan jaringan internasional tanpa kompromi terhadap kedaulatan nasional.

Secara bilateral, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI juga tetap menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendorong terciptanya sejumlah nota kesepahaman awal.

Indonesia, menurut dia, tengah menjajaki kerja sama investasi pupuk dengan Laos, serta negara-negara Timur Tengah seperti Yordania, Maroko, dan Aljazair yang memiliki kapasitas produksi pupuk dan punya fosfat banyak.

“Timur Tengah ini merupakan jantung energi dan logistik dunia, terutama melalui titik-titik krusial seperti Selat Hormuz dan Bab El Mandab yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa,” pungkas Anis Matta.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengatakan, ada banyak refleksi yang bisa dipetik dari ibadah haji setiap tahunnya, tak terkecuali pada pelaksanaan Ibadah Haji 1447 H/2026 ini.

Hal tersebut disampaikan Anis Matta dalam acara Perspektif Anis Matta dengan tema Refleksi Haji: Dari Gap Politik Sampai Beda Pendapat Umar dan Abu Bakar yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Kamis (28/5/2026) malam.

Dalam perspektifnya, Anis Matta mengatakan, ada banyak sudut pandang untuk melihat refleksi dari ibadah ini.

Sebab, haji adalah ibadah yang pada akhirnya bertujuan mengingatkan tentang nilai-nilai pembangunan kohesi sosial.

“Jadi semua gap di dalam politik, ekonomi dan kehidupan sosial, pada dasarnya adalah sifat melenceng dari fitrah dasar kita semua,” kata Anis Matta.

Karena itu, lanjut dia, ketika satu tipikal amalan yang dipelajari atau dikerjakan secara menerus akan terus bertumbuh dan tidak pernah berhenti.

“Di sini kita belajar, itulah amalnya nabi-nabi. Ketika Islam itu datang , lalu menjadikan haji sebagai rukunnya ,” katanya.

Sebab, di situlah pada akhirnya manusia menyadari satu asal usul dan satu tujuan ke tempat kembali kepada sang pencipta, yaitu Allah SWT.

Sehingga melalui kohensi sosial ini diharapkan dapat terwujud lewat kesadaran yang digugah selama hari-hari ibadah dari Mekkah sampai Arafah.

View this post on Instagram

A post shared by GeloraTV (@geloratvofficial)

Mereka semua dalam balutan kain ihram, dan tidak ada bedanya antara raja, presiden, pejabat, orang kaya dan rakyat jelata.

Karena balutan kain ihram adalah simbol utama penanggalan atribut keduniawian. Pakaian ini menjadi pengingat konkret akan kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT.

Pakaian ihram dapat menghapus sekat-sekat status sosial, kekayaan, maupun jabatan. Hal itu menunjukkan bahwa di mata Allah SWT yang membedakan hanyalah ketakwaan

Selain itu, balutan putih yang sederhana melambangkan kesucian dan kebersihan hati, layaknya bayi yang baru lahir ke dunia tanpa membawa harta maupun dosa.

Karena itu, kata Anis Matta kembali menegaskan,bahwa apabila gap atau ketimpangan dalam politik, ekonomi, dan sosial, sejatinya adalah sifat melenceng dari fitrah dasar manusia.

“Pada akhirnya, manusia punya persamaan tunggal, yaitu satu awal, satu tujuan, dan satu tempat kembali,” katanya.

Meski begitu, menurut Anis Matta, persamaan manusia dalam hal ini sekaligus juga sebagai pemantik untuk terus ditelaah dan mencoba mewujudkan konsep keadilan menurut Islam.

“Yang tidak selalu harus dimaknai sama rata sama rasa,” ujar Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini lantas mencontohkan lewat kisah perbedaan beda pendapat antara Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, soal imbalan negara bagi kaum Muhajirin dan Anshar.

Anis Matta mengingatkan pula bahwa haji adalah wujud pasti dari terkabulnya sebuah doa Nabi Ibrahim as.

Tak hanya sewaktu, doa ini diijabah terus-menerus tanpa henti, sampai kelak hari kiamat tiba.

Di sini, Anis Matta bicara tentang rahasia amal nabi-nabi. Ada ciri yang bisa dikenali. Dan kita pun semestinya terus berusaha untuk bisa meneladani dan mengamalkannya.

“Maknanya adalah setiap orang yang menjadi muslim harus menjadi manusia global.,” pungkas Anis Matta, Wamenlu RI Urusan Dunia Islam ini.