Category: Gelora Terkini

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta, secara resmi meluncurkan (launching) Desk Verifikasi Partai Politik (Verpol) untuk menyongsong agenda politik Pemilu 2029.

Peluncuran ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi ke-6 Pimpinan DPP, DPW dan DPD Partai Gelora Indonesia yang digelar secara daring, Minggu (2/8/2026). Hal ini sebagai penanda dimulainya fase aktivasi manajemen partai di seluruh tingkatan struktur partai.

Anis Matta menegaskan bahwa pembentukan Desk Verpol ini bertujuan untuk memastikan seluruh kelengkapan administrasi, kepengurusan fisik, hingga kesiapan SDM Partai Gelora memenuhi syarat verifikasi KPU yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Desember 2027.

“Setelah aktivasi kognitif berjalan baik, dan sekarang kita masuk ke aktivasi manajemen. Kita siapkan semuanya dari sekarang agar target lolos verifikasi selesai lebih awal pada Desember mendatang,” ujar Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, bahwa konsolidasi internal Partai Gelora dalam semua tingkatan struktur berjalan sukses . Karena itu, ibarat sebuah mobil yang tadinya di jalur lambat dan kini bersiap masuk ke jalur cepat atau tol.

“Insya Allah dengan kepemimpinan yang solid, kita akan lolos verifikasi partai politik dan menjadi peserta Pemilu 2029. Kita akan menjemput kemenangan pada Pemilu 2029,” kata Anis Matta yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI ini.

Untuk menunjukkan komitmen tersebut, DPP Partai Gelora kata Anis Matta, menerjunkan jajaran pimpinan terasnya untuk mengawal langsung kinerja Desk Verpol ini. Dimana Ketua Desk Verpol dijabat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik.

Sementara Wakil I dijabat Akhmad Faradis, Ketua DPP Koordinator Bidang Pemenangan Teritorial dan Wakil Ketua II dijabat Triwisaksana, Ketua DPP Koordinator Bidang Penggalangan. Sedangkan Bendahara Desk Verpol dijabat Bendahara Umum Partai Gelora Achmad Rilyadi.

Dalam kesempatan tersebut, Anis Matta juga memberikan apresiasi atas masifnya pergerakan konsolidasi internal yang berjalan di berbagai wilayah, mulai dari program ideologisasi kader, capacity building, hingga konsolidasi sayap kepemudaan Gelombang Muda Indonesia yang kini tengah menggelar roadshow di Sumatera bagian selatan dan Pulau Jawa.

Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik selaku Ketua Desk Verpol mengatakan, verifikasi parpol kali ini menjadi pertaruhan penting bagi keberlangsungan partai.

“Saya menerima amanah ini. Saya akan memimpin pendaftaran dan verifikasi parpol untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Daerah (Pilkada) 2031, dengan menekankan pentingnya gotong royong seluruh jajaran pengurus pusat hingga DPC,” kata Mahfuz Sidik.

Ia menilai fase pertempuran pada Pemilu 2029 diprediksi kian kompleks, sehingga Desk Verpol Partai Gelora akan bergerak dengan filosofi analogi pemanah yang beroperasi dengan kerja presisi, efektif, dan efisien.

“Sesuai arahan Ketua Umum, situasi yang kita hadapi ke depan jauh lebih rumit dan penuh turbulensi. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali bekerja secara presisi, efektif, dan efisien,” tegasnya.

Mahfuz memastikan Partai Gelora akan lolos verifikasi partai politik (parpol) dan kinerja mesin partai solid, sehingga target pencapaian untuk lolos ke Senayan pada Pemilu 2026 tercapai dan tepat sasaran.

Guna memastikan kesiapan di seluruh tingkatan, menurut Mahfuz, DPP Partai Gelora telah menetapkan beberapa garis waktu (timeline) dan target kerja Desk Verpol.

“Pembentukan Desk Verpol di seluruh tingkat wilayah (38 DPW) dan daerah (DPD) tuntas pada akhir Agustus ini,” katanya.

Sehingga dapat dilakukan pemantapan konsolidasi personal, pemetaan daerah pemilihan (dapil), dan percepatan rekrutmen anggota untuk penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) digital hingga akhir Desember 2026.

Sementara pada Januari -Juni 2027 akan dilaukan pemenuhan dan standarisasi sarana fisik, sekretariat, serta instrumen administrasi dari tingkat DPW, DPD, hingga DPC.

“Dan Juli-Desember 2027 kita akan melaksanakan pendaftaran dan proses verifikasi resmi di KPU,” ujarnya.

Menurut Mahfuz, pengalaman Pemilu 2024 menjadi modal penting bagi Partai Gelora. “Kala itu, partai mampu memobilisasi hingga 243 ribu anggota dan merekrut lebih dari 35 ribu anggota baru hanya dalam waktu satu bulan pada masa perbaikan,” ungkap dia.

Dengan struktur partai yang sudah mencapai 100 persen di DPP dan DPW, 93% DPD, serta 73 anggota legislatif DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia, Partai Gelora optimistis menyapu bersih seluruh tahapan verifikasi menuju 2029.

Partai Gelora juga menargetkan seluruh instrumen internal di tingkat DPW (provinsi) hingga DPD (kabupaten/kota) selesai merapikan struktur organisasi guna memperkuat fondasi pergerakan.

Usai peluncuran Desk Verpol ini, Partai Gelora dijadwalkan akan melanjutkan agenda berikutnya dengan meluncurkan Desk Pemenangan Pemilu pada bulan depan.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mendorong pembentukan Peradilan Etika secara khusus dan komprehensif di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan pencegahan korupsi sejak dini.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema membedah ‘Anatomi Korupsi di Indonesia’ pada Jumat (31/7/2026) malam.

“Kita sudah memiliki peradilan hukum, namun belum memiliki peradilan etika yang komprehensif. Peradilan Etika berfungsi menindak secara cepat pejabat yang terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) atau pelanggaran etik berat melalui sanksi pemecatan, tanpa harus melewati proses peradilan hukum yang panjang dan rumit,” jelas Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, korupsi di Indonesia seperti sebuah kutukan yang tidak selesai-selesai, meskipun penegak hukum seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan Agung menangkap lebih banyak pelaku korupsi.

“Keberadaannya dinilai sangat vital sebagai ‘jalan pintas’ untuk menindak pelanggaran etik pejabat publik baik di eksekiutif, legislatif dan yudikatif sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” katanya.

Fahri menjelaskan, dalam membedah anatomi korupsi, persoalan tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi. Ada dua pendekatan utama yang harus digunakan, yaitu pendekatan sistem (hukum) dan pendekatan individu (etika).

“Kalau kita bicara korupsi sebagai kejahatan, instrumen membacanya adalah hukum yang berakhir di sistem peradilan. Tapi tidak cuma sistem, ada unsur ‘setiap orang’ di sana—baik dia individu pemimpin maupun birokrat. Karena itu, selain hukum untuk penegakan sistem, ada elemen etika untuk individunya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menyayangkan Indonesia saat ini baru memiliki sistem peradilan hukum, namun belum memiliki peradilan etika yang terintegrasi untuk seluruh penyelenggara negara.

Baca juga:

Fahri Hamzah: Indonesia Darurat Perbaikan Sistem Pemberantasan Korupsi

Akibat belum adanya peradilan etika, kata Fahri, penanganan penyimpangan perilaku pejabat kerap berjalan lambat karena harus mengekor proses hukum pidana yang rumit—mulai dari peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).

“Kalau ada Peradilan Etika, jalurnya lebih simpel dan cepat. Keputusannya tegas, bisa berupa teguran atau pemecatan. Begitu ada tindak-tanduk pejabat yang tidak etis seperti conflict of interest, laporkan ke peradilan etika, diproses, lalu dipecat sehingga dia tidak bisa lagi menjadi pejabat. Ini pencegahan sebelum menyeberang jadi pidana korupsi,” tegas Fahri.

Kritik Cara Berpikir Penegak Hukum

Dalam kesempatan ini, Fahri mengajak masyarakat dan para pemikir politik untuk selalu menggunakan pendekatan sistem (system approach) setiap kali melihat kasus kejahatan korupsi, ketimbang sekadar terpukau pada peristiwanya.

Fahri mengingatkan bahwa pada tradisi lama kekuasaan berpusat sepenuhnya di tangan eksekutif seperti raja yang memegang fungsi eksekutif, legislatif, sekaligus mengadili.

Namun, kekuasan itu kemudian dipisahkan melalui konsep Trias Politika menjadi tiga cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif agar saling menjaga keseimbangan, serta mencegah terjadinya praktik korupsi atau penyalagunaan wewenang.

“Tetapi karena praktik korupsi kini berpotensi terjadi di ketiga cabang kekuasaan tersebut, maka penegakan etika di tingkat individu pejabat dianggap menjadi benteng pertama yang sangat krusial sebelum tindak pidana korupsi, pencucian uang, maupun perampokan uang negara benar-benar terjadi,” tegasnya.

Fahri menilai, pentingnya perubahan paradigma mendasar dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ia berharap bangsa Indonesia tidak boleh terus-menerus terjebak dalam pola penanganan parsial.

“Sekali lagi saya sampaikan, pemberantasan korupsi itu harus menggunakan pendekatan sistemik (system approach) serta membaca anatomi korupsi secara komprehensif pada tiga cabang kekuasaan (trias politika),” tegasnya.

Fahri menyoroti bahwa tindakan represif berupa penangkapan pejabat tidak lagi cukup untuk menghentikan kejahatan sistemik, jika akar masalah pada regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan politik tidak dibenahi secara mendasar.

“Saya mengkritik cara pandang aparat penegak hukum yang masih mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dari banyaknya jumlah penangkapan. Kalau berpikir makin banyak yang ditangkap, artinya pemberantasan korupsi sukses, itu salah. Pemberantasan korupsi itu, sukses justru semakin tidak ada yang saya tangkap,” katanya.

Untuk itu, Fahri memberikan beberapa catatan penting agar pelaksaanan pemberantasan korupsi di Indonesia berhasil. Pertama perlu adanya orkestrasi penegakan hukum, kedua penguatan sistem pencegahab hukum dan ketiga penguatan kapasitas negara.

Orkestrasi penegakan hukum maksudnya adalah penanganan korupsi membutuhkan harmonisasi antar-lembaga, serta pemahaman mendalam atas variabel budaya sosial masyarakat.

Sedangkan penguatan sistem pencegahan nantinya akan menjadi tolok ukur dari ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi adalah semakin tidak adanya orang yang ditangkap karena sistem pencegahan telah berjalan efektif.

Sementara mengenai penguatan kapasitas negara (state capacity) diharapkan agar negara mengalihkan energi dari sekadar narasi tangkap-menangkap menuju pembangunan kapasitas nasional untuk menghadapi kompetisi global.

Fahri menegaskan bahwa Partai Gelora berkomitmen membangun sistem bernegara yang memberikan incentive structure—sebuah ekosistem yang secara otomatis memaksa dan mendorong setiap individu menjadi baik serta mencegah niat penyimpangan sejak dini.

“Salah satu komitmen itu, Partai Gelora akan mengusulkan agar Indonesia memiliki peradilan etika supaya lebih mudah kita menghadapi persoalan-persoalan pelanggaran etika, sebelum dia menyeberang menjadi pelanggaran tindak pidana hukum, tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kembali menggelar Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual (Tazkiyatun Nafs) dengan mengangkat tema ‘Energi Tawakal dalam Perjuangan Politik’ pada Selasa (28/7/2026) malam.

Kajian yang disampaikan oleh Ketua DPP Koordinator Pelaksana Harian Partai Gelora Rofi’ Munawar ini mengulas secara mendalam mengenai pentingnya menjadikan nilai-nilai spiritualitas, khususnya tawakal, sebagai modal dasar dan energi utama dalam mengarungi dinamika dunia politik.

Rofi’ menjelaskan bahwa perjuangan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari ibadah dan amanah kepemimpinan.

“Oleh karena itu, tawakal kepada Allah SWT menjadi pijakan krusial agar pejuang politik tidak kehilangan arah di tengah berbagai dinamika dan tantangan perjuangan,” kata Rofi’ Munawar.

Menurut Rofi, ada empat unsur penting dari konsep tawakal yang harus diterapkan. Hal ini mengutip pemikiran ulama ternama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, serta merujuk pada Surah At-Talaq ayat 3, yang berisi janji Allah SWT tentang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kecukupan bagi yang bertawakal, dan ketetapan-Nya atas segala sesuatu.

Pertama adalah ketulusan hati (Shidq al-Qalbi) adalah upaya untuk menyandarkan diri dan segala usaha sepenuhnya hanya kepada Allah SWT, bukan pada kemampuan diri sendiri.

Kedua berikhtiar yang benar (Al-akhdzu bil asbab masyru’ah) adalah menempuh jalan usaha yang sesuai dengan syariat, aturan hukum, etika, dan logika yang benar.

Ketiga kepasrahan total (Tafwidul umur ilallah) berarti menyerahkan diri atas segala urusan, baik sebelum maupun sesudah berusaha, yang diiringi dengan ketaatan beribadah dan berdoa.

Keempat keyakinan pada Janji Allah SWT (Ats-Tsiqatu bi Wa’dillah) adalah meyakini bahwa setiap keputusan Allah adalah yang terbaik.

Baca juga:

Rofi’ Munawar Paparkan 5 Cara Kelola Ego dan Nafsu Politik

“Sebab manusia sering kali hanya tahu apa yang diinginkannya, tetapi Allah Maha Mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkannya,” ujar Rofi’.

Sementara menyangkut energi tawakal dalam dunia politik , Rofi’mengatakan ada lima alasan utama mengapa energi tawakal sangat vital dalam perjuangan politik.

Yakni pertama adalah meneguhkan kelurusan niat. Hal ini penting untuk menjaga agar perjuangan politik tetap berada dalam koridor ibadah (sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An’am: 162) dan tidak tergoyahkan oleh berbagai godaan maupun jebakan politik.

Selanjutnya, yang kedua adalah menghilangkan kecemasan terhadap hasil akhir. Dimana manusia tidak bisa mengendalikan seluruh proses dan menentukan hasil akhir perjuangannya secara mutlak.

“Dengan bertawakal (QS. At-Taubah: 105), para pejuang dapat fokus pada ikhtiar tanpa dibayangi rasa cemas atau takut akan hasil,” katanya.

Kemudian yang ketiga adalah keberanian mengambil keputusan dan cita-cita besar. Artinya tawakal akan memberi keberanian untuk melahirkan impian dan keputusan besar (QS. Ali ‘Imran: 159).

“Hal ini sejalan dengan arah Partai Gelora yang mencanangkan cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia,” kata Ketua DPP Koordinator Pelaksana Harian Partai Gelora ini.

Lalu, yang keempat adalah menghubungkan keyakinan dengan aksi nyata. Maksudnya tawakal bukanlah berhenti berusaha, melainkan bagian dari ikhtiar itu sendiri.

“Jadi Iman harus melahirkan gerakan dan aksi nyata di setiap fase perjuangan, sebagaimana teladan para nabi,” katanya.

Terakhir yang kelima, dimana energi tawakal dalam dunia politik itu harus menjadi sumber ketenangan jiwa.

Sebab, di tengah situasi politik yang penuh kompetisi dan tekanan, tawakal menjadi benteng dan sumber ketenangan jiwa terbaik dalam menghadapi berbagai situasi sulit.

“Dunia politik sarat akan kompetisi dan tantangan sulit. Sehingga tawakal menjadi sumber ketenangan jiwa terbaik, sebagaimana dicontohkan sahabat nabi Muhammad SAW, Khalid bin Walid saat membakar semangat pasukannya di kondisi terdesak pada Perang Yarmuk,” tegasnya.

Rofi’ pun mengajak seluruh kader dan fungsionaris, serta sahabat Partai Gelora untuk senantiasa mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan situasi sulit.

“Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tharfata ‘ainin wa aslih li sya’ni kullahu la ilaha illa anta.” (Ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan, maka janganlah Engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun, dan perbaikilah segala urusanku, tidak ada Tuhan selain Engkau).

Ia berharap seluruh kader dan fungsionaris, serta sahabat Partai Gelora senantiasa menjadikan tawakal sebagai pilar spiritual dalam mewujudkan cita-cita besar bagi bangsa dan negara.

“Untuk terus memperkuat kedekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan tawakal sebagai benteng moral dan spiritual dalam mewujudkan cita-cita besar bagi bangsa dan negara.” pungkasnya.

Partaigelora.id-Ketahanan nasional suatu negara dalam menghadapi ancaman global tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan alutsista maupun kekuatan ekonomi semata, tetapi juga fondasi spiritual dan mental warga negaranya.

Hal tersebut menjadi benang merah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman dengan tema ‘Agama dan Pertahanan Negara dalam Perspektif Maqasid’ pada Jumat (24/7/2026). Kajian tersebut disampaikan Ketua Divisi Kajian Pemikiran Islam Partai Gelora Abdul Rochim.

Dalam pemaparannya, Abdul Rochim menyoroti soal dinamika konflik geopolitik global yang tengah memanas tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga ketegangan geopolitik lainnya.

Menurutnya, hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam guna mengetahui sejauh mena parameter kemenangan dan ketahanan sebuah negara.

Sebab, ukuran kemenangan sebuah negara dalam krisis atau peperangan tidak bisa dinilai secara sempit dari besarnya kerugian materiil atau kerusakan fisik.

“Kemenangan sejati ditentukan oleh sejauh mana suatu bangsa mampu bertahan (resilience) dalam situasi sulit jangka panjang, serta keberhasilannya dalam mempertahankan prinsip dan kepentingan stratetegisnya,” ujar Abdul Rochim.

Contoh nyata terlihat dari bagaimana ketahanan sejumlah negara seperi Iran yang tengah berperang dengan Amerika Serikat dan Israel di tengah keterbatasan mampu menjaga kedaulatan dan gagasan-gagasan mereka dari tekanan eksternal.

Ia mengatakan, kekuatan pertahanan negara itu, terbagi menjadi dua aspek utama. Pertama, aspek fisik atau kasat mata meliputi kesiapan persenjataan, dukungan fasilitas, dan penguasaan teknologi militer.

“Sedangkan yang kedua adalah aspek non-fisik atau spiritual & mental. Meliputi moril bangsa, semangat pantang menyerah, serta kemampuan konsolidasi dan mobilisasi warga negara di masa krisis,” katanya.

Baca juga :

Di Indonesia, Tokoh Agama dan Politik Bisa Berkolaborasi Jadi Fenomena Menarik dalam Islam

Aspek non-fisik ini, dinilainya sebagai fondasi tak terlihat namun paling menentukan, terutama saat negara menghadapi keterbatasan sumber daya atau tekanan eksternal yang masif.

Artinya, kekuatan pertahanan suatu negara tidak hanya bertumpu pada aspek fisik atau kasat mata seperti persenjataan, tetapi juga sangat bergantung pada elemen non-kasat mata: spirit, mentalitas, serta kemampuan mobilisasi warga negara.

“Di sinilah relasi strategis antara agama dan pertahanan negara menemukan titik temunya dalam perspektif maqasid,” katanya.

Sementara mengenai sinergi timbal balik antara agama dan negara dalam perspektif Maqasid Syariah, menurut dia, terdapat hubungan saling membutuhkan (symbiosis mutualism) antara institusi agama dan negara.

Dimana kebutuhan agama terhadap negara, adalah ketika negara hadir sebagai wadah legalitas (qada’) yang mengesahkan regulasi hukum dan mengeksekusi nilai-nilai kebaikan agama.

“Jadi kolaborasi antara agama dan negara menjadi krusial karena agama membutuhkan wadah formal untuk mengeksekusi nilai-nilai kebaikannya,” jelas Abdul Rochim.

Selain itu, negara harus mampu melipatgandakan dampak kemaslahatan publik (seperti pengentasan kemiskinan dan jaminan keselamatan) serta menjamin perlindungan lima hak dasar manusia (Hifz ad-Din, an-Nafs, al-‘Aql, an-Nasl, dan al-Mal).

“Negara memerlukan agama untuk mengisi ruang etika sosial seperti nilai keadilan, kesetiakawanan (takaful ijtima’i), dan gotong royong. Ini menjadi perekat persatuan warga saat menghadapi krisis, bencana, maupun ancaman kedaulatan dan lain-lain.’ katanya.

Lebih dari itu, lanjut dia, agama juga menyuplai dorongan transendental, seperti semangat membela tanah air dan kehormatan, yang tidak bisa digantikan oleh imbalan materiil atau pendekatan rasional transaksional belaka.

“Agama memberikan motivasi spiritual yang mendalam, seperti semangat juang membela kehormatan dan keyakinan memperoleh rida Ilahi,” kata Ketua Divisi Kajian Pemikiran Islam Partai Gelora ini.

Sehingga melalui integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam sistem bernegara ini, akan tercipta ikatan emosional dan kesadaran kolektif yang kokoh.

Hal ini dinilai menjadi modal utama bangsa dalam membangun sistem pertahanan negara yang tangguh dan berkelanjutan.

Abdul Rochim menegaskan, agama berperan penting dalam menjaga keberlangsungan demografi melalui dorongan regenerasi yang sehat, serta membentuk mentalitas generasi muda yang tangguh di tengah arus disrupsi global.

“Melalui sudut pandang maqasid, sinergi yang harmonis antara agama dan negara diyakini mampu melahirkan ketahanan nasional yang kokoh, di mana kekuatan fisik dan persenjataan berpadu dengan ketangguhan mental serta spiritual warga negaranya,” pungkas Abdul Rochim.

Partaigelora.id—Ketua Koordinator (Korbid) Ekonomi & Bisnis DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Muhammad Zuhrif Hudaya mengatakan, investasi tidak melulu soal saham atau kripto.

Dimana sektor riil menawarkan potensi pertumbuhan yang nyata dan berdampak langsung pada perekonomian.
Namun, berinvestasi di sektor riil melalui pendirian Perseroan Terbatas (PT) membutuhkan lebih dari sekadar modal finansial.

Kunci utama agar perusahaan dapat tumbuh kuat, profesional, dan berkelanjutan terletak pada semangat kolaborasi antar-pihak serta pemahaman yang utuh terhadap tata kelola perusahaan (good corporate governance).

“Tetapi kolaborasi investasi di sektor riil sering kali hancur di tengah jalan bukan karena kekurangan modal, melainkan akibat ketiadaan kesepahaman mengenai dinamika politik bisnis, politik dagang, serta ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan RUPS,” kata Zuhrif.

Hal itu disampaikan Zuhrif dalam Kajian Pengembangan Kawasan dengan tema ‘Biar Gak Kena Tipu! Begini Cara Benar Investasi di Sektor Riil Lewat Perseroan Terbatas’ pada Selasa (21/7/2026) malam.

Zuhrif menyoroti, banyak pelaku usaha atau investor pemula yang sering kali ragu untuk berkolaborasi karena khawatir akan ketidakcocokan.

Padahal, berbisnis bersama ibarat shalat berjamaah, membutuhkan kedisiplinan mengikuti aturan, namun mendatangkan hasil dan nilai yang jauh lebih besar.

“Untuk membangun perusahaan yang bertumbuh, profesional, dan berkelanjutan, kolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Jika jalan sendiri, kita butuh waktu sangat panjang. Investasi pada PT tertutup tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki keunggulan berbeda,” ujar Zuhrif.

Menurut Zuhrif, dalam perjalanan membangun Perseroan Terbatas tertutup, dinamika akan sering muncul, terutama soal penentuan siapa yang mengelola operasional, bagaimana negosiasi pasar dilakukan, hingga pembagian peran strategis adalah hal yang sangat krusial.

Tanpa pemahaman hukum dan tata kelola yang benar, gesekan antar-investor tidak dapat terhindarkan.

“Banyak yang diawal semangat berkolaborasi, tapi di tengah jalan merasa tidak enak atau konflik. Padahal berbisnis bareng itu ibarat salat berjamaah; ada aturan main yang harus dipatuhi bersama. Paham politik bisnis dan tata kelola PT adalah kunci agar kerja sama tetap kokoh,” ungkap Zuhrif.

Tiga Kunci Penting

Dalam kesempatan ini, Zuhrif mengatakan ada tiga kunci penting dalam menjaga keharmonisan investor untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang (long-term sustainability).

Pertama kedisiplinan menggunakan Forum RUPS, kedua kedisiplinan menggunakan Forum RUPS dan ketiga pengelolaan laba yang bijak (compounding).

Kedisiplinan menggunakan Forum RUPS maksudnya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum tertinggi perusahaan untuk mengambil keputusan strategis (pengangkatan direksi/komisaris, pembagian dividen, penambahan modal, hingga akuisisi).

“Seluruh kritik, evaluasi, dan gagasan pemegang saham wajib disampaikan di dalam RUPS, bukan di luar forum atau menjadi polemik di media public,” kata dia.

Sedangkan kejelasan peran dan batasan kewenangan, yaitu Pemegang Saham adalah pemilik modal yang memiliki hak atas dividen dan laporan keuangan berkala.

Lalu, Dewan Komisaris adalah Pengawas dan pemberi nasihat yang mewakili kepentingan pemegang saham.

Selanjutnya Direksi adalah eksekutif operasional yang memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh di forum RUPS.

“Saya perlu sampaikan di sini sebuah catatan, bahwa pemegang saham pasif tidak boleh mencampuri operasional harian (day-to-day management) yang menjadi domain Direksi,” katanya.

Sementara pengelolaan laba yang bijak (compounding), yaitu Investor diajak untuk tahan banting dan tidak terburu-buru menuntut pembagian dividen di tahun-tahun awal (early stage).

“Keuntungan bisnis sebaiknya ditahan (retained earnings) dan dikomposisikan kembali (compounding) untuk memperbesar ekuitas serta mempercepat ekspansi usaha,” katanya.

Zuhrif menjelaskan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan sebuah PT tertutup sebelum nantinya berkembang menjadi perusahaan terbuka (Tbk), perusahaan idealnya mengintegrasikan empat pilar modal utama:

Yakni pertama kapital (modal uang) dimana ketersediaan dana segar yang disetorkan secara nyata sebagai porsi kepemilikan saham.

Kedua skill (keahlian eksekusi), dimana kemampuan teknis dan manajemen dalam mengelola operasional bisnis serta sumber daya manusia.

Ketiga akses pasar (market access), yaitu penguasaan dan pemahaman atas target pasar, baik dalam ranah Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), maupun Business-to-Government (B2G).

Keempat akses kebijakan adalah kelancaran dalam menavigasi regulasi, perizinan, legalitas, hingga perpajakan.

Dengan penguasaan empat fundamental bisnis utama tersebut, kata Zuhrif, sangat penting dilakukan agar investasi tidak berhenti di tengah jalan atau berujung pada potensi kerugian.

Zuhrif menekankan bahwa edukasi mendalam mengenai business process, forecast realistis, hingga pemenuhan regulasi pemerintah (seperti perizinan dan KBLI) akan terus dilakukan secara konsisten.

Langkah ini menjadi benteng utama agar investor tidak terjebak dalam praktik investasi bodong maupun kegagalan manajemen.

“Investasi di sektor riil adalah maraton, bukan lari cepat. Kalau kita paham ilmunya, paham prosesnya, dan taat pada aturan RUPS, perusahaan yang kita bangun akan bernilai tinggi dan berdaya saing kuat,” katanya.

Karena itu, para pebisnis pemula, lanjutnya, harus menyiapkan langkah strategis berikutnya, yakni dengan mempertemukan tiga kelompok pelaku ekonomi (business matching) untuk saling berkolaborasi dan memperkuat ekspansi bisnis nasional.

Ketiga kelompok yang akan diintegrasikan tersebut mencakup pemilik usaha existing (UMKM/CV/PT) yang membutuhkan scale-up modal, pekerja/profesional yang memiliki dana mengendap dan ingin berinvestasi pasif, serta lulusan muda (fresh graduate) yang kaya gagasan namun membutuhkan pendampingan keahlian serta akses permodalan.

“Hambatan terbesar pertumbuhan ekonomi riil saat ini bukanlah ketiadaan modal, melainkan minimnya jembatan yang menghubungkan pihak-pihak yang memiliki keunggulan saling melengkapi (complementary skills),” pungkasnya.

Partaigelora.id-Ketua Komisi I DPR RI 2010-2017 Mahfuz Sidik mengatakan, perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) akan menjadi konflik berkepanjangan di Timur Tengah, meskipun telah ditanda-tangani nota kesepahaman (MoU) kesepakatan untuk menghentikan perang pada 17 Juni 2026 lalu. (Timteng).

“Konflik di Teluk Persia akan terus menjadi isu hot dan konflik berkepanjangan. Situasi yang terjadi sekarang, kita sebut sebagai frozen konflik atau konflik yang membeku,” kata Mahfuz Sidik.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema ‘Ketahanan Iran dalam Menghadapi Perang Berlarut: Tinjauan Strategis Mahfuz Sidik’ pada Jumat (17/7/2026) malam.

Menurut Mahfuz, dalam frozen konflik tersebut, tidak ada perang dalam skala besar, tetapi yang ada hanya konflik-konflik kecil yang tidak bisa dihindari. “Tetapi tetap membuka kemungkinan terjadi eskalasi yang tidak terkendali,” katanya.

Mahfuz memprediksi sejak awal perang antara Iran-AS akan berlanjut, meskipun MoU penghentian perang telah diteken kedua belah pihak.

“MoU is over, nota kesepahaman ini sudah berakhir, praktis hanya bertahan selama sepekan,” katanya.

Di dalam MoU pada poin keempat, kata Mahfuz, sebenarnya sudah sangat jelas memberikan kewenangan kepada Iran untuk berkordinasi Oman memastikan agar jalan pelayaran di Selat Hormuz aman untuk dilalui.

Namun, hal itu dilanggar secara sepihakoleh International Maritime Organization, lembaga maritim PBB yang didukung AS mengijinkn empat kapal lewat Selat Hormuz tanpa berkoordinasi dengan Iran.

“Iran kemudian memberikan punishment. Inilah yang kemudian memicu reaksi dari Presiden Donald Trump menyerang Iran,” katanya.

Baca juga:

MoU Penghentian Perang AS-Iran Rapuh, Mahfuz Sidik: Perang di Timur Tengah Bisa Berlanjut

Artinya, pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat untuk melanjutkan perang telah deaktivasi, kembali.

Bahkan Presiden Trump telah menyurati Kongres AS untuk melanjutkan perang, dan menggunakan kekuatan militer untuk menyerang Iran.

“Trump punya wakttu 60 hari ke depan sejak tanggal 10 Juli untuk melakukan serangan militer ke Iran. Berdasarkan undang-undang Amerika, Trump punya hak untuk mengerahkan kekuatan militer sampai 10 September mendatang,” katanya.
Tadinya ia berharap ada perdamaian permanen seperti harapan semua pihak, sehingga ada MoU final kesepatan akhir, yang tadinya diharapkan dapat tercapai pada 17 Agustus 2026.

“Sekarang kita tidak tahu, apakah militer Amerika akan menggunakan kekuatan yang sangat powerful untuk mencapai target-target operasi militernya,” katanya.

Analis Dunia Islam dan Timteng ini menilai target-target Presiden Trump pada dua babak perang sebelumnya, tidak tercapai.

Mahfuz juga tidak yakin pada perang babak ketiga ini yang akan berakhir pada 10 Septembet 2026, target-target operasi Trump ke Iran bakal tercapai, meskipun yang dibombardir bukan hanya instalasi militer, tetapi juga infrastruktur sipil.

Kekuatan Amerika Bakal Lumpuh

Dalam kesempatan ini, Mahfuz menegaskan, bahwa Presiden Trump sejak awal memang tidak punya atensi atau niat sungguh-sungguh untuk mengakhir i peperangan dengan Iran.

“Trump pada akhirnya masuk dan menandatangani MOU itu lebih untuk mengatasi situasi politik domestik yang tidak menguntungkan dirinya,” ujar Mahfuz.

Sebab, 70 persen publik AS tidak mendukung perang terhadap Iran yang diinisiasi Presiden Trump. Bahkan Senat dan Kongres juga menolak memberikan persetujuan terhadap tindakan perang yang diambil oleh Trump. Sehingga Trump terpaksa menandatangani MoU, yang ditolak Israel.

Karena itu, negosiasi akhir kesepakatan MoU ini, tidak akan pernah terwujud. Sebab, AS dan Israel menginginkan agar perang berlanjut, dan punya target untuk menuntaskan perang pada 10 September mendatang.

“Karena taget-target yang belum tercapai selama ini, Amerika akan mengerahkan kekuatan militernya secara besar-besaran . Perang jilid I, Amerika gagal. Perang jilid II masih berlangsung sepanjang negosiasi, dan sekarang masuk Perang jilid III,” katanya.

Perang Jilid III ini, Amerika akan dibantu Israel dan sekutunya di Kawasan Teluk yang berambisi mengalahkan Iran, karena dianggap mengganggu keamanan mereka.

“Perang Jilid III ini akan menjadi perang eksistensial bagi Iran. Trump tetap menjadikan perang ini sebagai alat penekan terhadap Iran untuk mencapai target-target yang belum tercapai,” katanya.

Pada prinsipnya, Trump ingin kekuatan militer Iran lumpuh, terutama kekuatan rudal balistiknya, kekuatan radarnya, dan kekuatan industri drone-nya.
Trump juga menginginkan hancurnya semua instalasi pengayaan uranium, termasuk instalasi nuklir sipil yang beroperasi di Iran.

Artinya, bukan saja menghentikan ambisi atau keinginan Iran untuk bisa mengembangkan persenjata nuklir, tapi semua instalasi pengayaan uranium ini harus dihancurkan termasuk instalasi nuklir untuk keperluan sipil.

Terakhir, Trump menginginkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Artinya Iran tidak boleh dalam posisi punya kewenangan melakukan pengaturan Selat Hormuz dengan cara apapun.

Sementara target Israel adalah memperluas wilayah di Lebanon Selatan dan Gaza Palestina, serta Dataran Tinggi Golan di Suriah. “Jadi Perang Jilid III aka dimanfaatkan Israel untuk masuk ke Suriah,” katanya.

Sedangkan Iran akan membalas serangan ke negara-negara Teluk untuk menghacurkan pangkalan dan aset-aset AS yang akan membuat kerugian secara dan finansial.

“Perang ini juga bisa mengarah pada kejatuhan rezim-rezim penguasa di Kawasan Teluk. Ini yang dikhawatirkan oleh para pemimpin di Teluk,” katanya.

Karena itu, beberapa negara di Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) telah meningkatkan kontrak kerja sama militernya dan pembelian persenjataan dengan AS.

Iran, lanjutnya, akan memastikan tetap memegang kontrol secara efektif terhadap Selat Hormuz, serta Selat Bab al-Mandab melalui milisinya Houthi di Yaman.

“Dalam perang ini, Iran akan melumpuhkan basis militer Amerika di kawasan Teluk yang ada di sekeliling Iran. Ini akan benar-benar lumpuh,” pungkasnya.

Partaigelora.id– Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta menjelaskan bahwa menegaskan bahwa dunia membutuhkan narasi baru dalam hubungan antarbangsa guna meredam islamofobia, prasangka antaragama, serta penyalahgunaan identitas agama sebagai instrumen konflik geopolitik.

Dalam paparannya, Anis Matta mengungkapkan bahwa ketakutan terhadap suatu ideologi, negara, maupun agama sering kali direkayasa menjadi instrumen politik untuk membangun persepsi ancaman.

“Yang paling kita khawatirkan adalah pemanfaatan isu agama sebagai instrumen dalam konflik geopolitik,” ujar Anis Matta dalam Sajid Friday Morning Talk di Gedung Konstitusi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini, yang diikuti oleh sekitar 50 jurnalis dari berbagai media.

Menurutnya, fenomena tersebut tampak dalam berbagai bentuk, mulai dari ketakutan terhadap China, Rusia, hingga Islam.

Karena itu, diplomasi Indonesia saat ini tengah mengembangkan kerja sama dengan sejumlah negara untuk membangun narasi yang memungkinkan masyarakat saling memahami latar belakang agama masing-masing tanpa saling merasa terancam.

Sebagai salah satu contoh, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tengah menjajaki kerja sama dengan utusan khusus Belanda untuk urusan kebebasan beragama sebagai bagian dari upaya melawan berbagai bentuk fobia yang lahir akibat residu sejarah.

Anis Matta juga mengusulkan agar pameran tentang ulama besar Nusantara, Syekh Yusuf Al-Makassari, tidak hanya digelar di Kedutaan Besar Belanda, tetapi juga di Benteng Rotterdam, Gowa, Sulawesi Selatan.

“Supaya kita sama-sama punya sejarah dan mulai melupakan residu-residu itu. Kalau residu sejarah terus hidup dalam memori kita, kita akan sulit bekerja sama,” kata Ketua Umum Partai Gelora ini.

Dalam kesempatan tersebut, Anis Matta mengajak peserta melihat keterhubungan berbagai peristiwa sejarah dunia, seperti jatuhnya Konstantinopel pada 1453, berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia pada 1492, hingga kedatangan Portugis ke Nusantara pada 1511.

Menurutnya, rangkaian peristiwa itu saling berkaitan dalam membentuk geopolitik global saat ini.

Ia menilai, pada era modern, keterhubungan dunia berlangsung jauh lebih cepat sehingga dampak konflik di suatu kawasan dapat langsung dirasakan oleh negara lain.

“Dengan cara pandang seperti ini, kita punya tugas menciptakan narasi baru yang membantu kita memahami persoalan secara lebih utuh,” ujarnya.

Selain membahas diplomasi, Anis Matta juga menyoroti pentingnya peran media. Ia menegaskan bahwa pemberitaan tidak seharusnya diukur dari kesesuaiannya dengan kebijakan pemerintah, melainkan sebagai instrumen sosial yang membangun diskursus publik.

“Pemerintah seharusnya mendengarkan perdebatan publik dan memahami denyut nadi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Anis Matta, kualitas ruang publik harus diarahkan pada pendalaman pengetahuan, bukan sekadar memperbanyak perdebatan dangkal.

Ia juga mengingatkan bahaya model bisnis media sosial yang bertumpu pada sensasi dan provokasi demi mengejar lalu lintas pengguna.

“Bisnis media sosial bertumpu pada sensasi dan provokasi karena itu yang menghasilkan trafik. Padahal, pada akhirnya yang paling diuntungkan justru pemilik platform,” katanya.

Karena itu, ia berpandangan media yang mengedepankan pendidikan dan pencerahan memerlukan model pendanaan yang tidak semata bergantung pada trafik, tetapi juga didukung dana abadi (endowment) agar kualitas jurnalisme tetap terjaga.

Menutup paparannya, Anis berharap para jurnalis dapat mengambil peran strategis dalam membangun narasi yang memperkuat dialog, mengurangi prasangka, serta mendorong saling pengertian di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dunia.

Dorong Sinergi Perkuat Diplomasi

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (Sajid) Bachtiar Nasir menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan insan pers dalam menyampaikan kebijakan luar negeri Indonesia kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bachtiar mengatakan kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun pemahaman dan dukungan publik di dalam negeri.

Ia menilai media memiliki peran strategis sebagai mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu global yang dihadapi Indonesia.

“Negara kita saat ini menghadapi tantangan besar. Kebijakan-kebijakan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari sosialisasi di dalam negeri. Di sinilah sebetulnya peran kita untuk menjadi mitra,” kata Bachtiar.

Menurut dia, amanah jurnalistik dalam Islam bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga berkontribusi membangun bangsa di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks.

“Jurnalistik dalam Islam bukan cuma sekadar menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita, tetapi juga bagaimana membangun negeri ini, membangun bangsa ini di tengah gejolak geopolitik yang tidak menentu. Penting sekali kita mendengar langsung penjelasan dari pihak yang memang berkiprah di dalamnya,” ujarnya.

Bachtiar menegaskan, kemitraan dengan pemerintah tidak boleh mengurangi independensi pers. Menurut dia, jurnalis tetap harus menjaga sikap kritis serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalistik.

“Agar suara-suara kita menjadi penyampai kebenaran, menjadi penyampai amanah yang sesuai. Tanpa menghilangkan daya kritis tentunya, tanpa merendahkan prinsip jurnalisme yang harus kita pegang dengan teguh,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya akhlak dalam menjalankan profesi jurnalistik. Mengutip Surah Al-Qalam, Bachtiar mengatakan pena merupakan simbol amanah untuk menyampaikan ilmu dan kebenaran yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Pada kesempatan itu, Bachtiar menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta yang tetap meluangkan waktu berdialog dengan para jurnalis di tengah padatnya agenda kenegaraan.

Ia berharap Sajid Diplomat Talk dapat menjadi forum yang digelar secara rutin sehingga komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dan kalangan media semakin erat.

“Harapannya ke depan ada intensitas komunikasi supaya apa yang kita sampaikan ke publik, dari Kementerian Luar Negeri yang sudah berbuat di luar, dapat didukung oleh publik di dalam negeri sehingga terjadi sinkronisasi,” ujar Bachtiar.

Partaigelora.id-Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Manajemen Organisasi DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Coach Gunawan mengatakan, kapasitas kepemimpinan menentukan pencapaian tertinggi dalam hidup seseorang.

Namun, untuk mencapai hal itu, diperlukan fondasi yang kuat dalam membangun kepercayaan, karena ternyata tidak cukup hanya sekedar membangun otoritas struktur kepemimpinan saja.

Dalam Batch 9 Internal Architecture Mindset Kajian Pengembangan Wawasan, Selasa (14/7/2026) malam, Coach Gunawan mengajak fungnionaris dan kader Partai Gelora masuk ke ruang tersebut, ruang di mana kepemimpinan berhenti menjadi soal posisi, dan mulai menjadi soal karakter yang teruji.

“Ini bukan sesi tentang jadi lebih karismatik. Ini sesi tentang membangun fondasi yang membuat orang lain memilih untuk ikut , bukan karena harus, tapi karena percaya.,” kata Coach Gunawan.

Menurut dia, pencapaian kapasitas kepemimpinan atau leadership menentukan pencapaian dan kesuksesan di masa akan datang, baik di dunia dan akherat.

“Pada batch 9 ini, kita memfokuskan pada sisi leadership. Karena dalam kehidupan sehari-hari, ini topik cukup menarik , sebuah topik tentang bagaimana kapasitas leadership kita,” kata dia.

Sebab, hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai maupun dipelajari, karena leadership pada dasarnya adalah pengetahuan dan seni (its science and art).

Sayangnya, ilmu leadership ini tidak pernah disajikan dalam pendidikan formal baik di jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. “Tidak ada yang namanya mata pelajaran atau mata kuliah kepemimpinan secara khusus,” ungkapnya

Ia mencoba untuk membedah kepimpinan ini dari sisi ilmu pengetahuan, the science of leadership dan pendekatan praktis dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, organisasi, perusahaan maupun negara dan bangsa.

“Bisa jadi sesuatu yang berbeda terjadi di sana, sehingga ada ketakutan, kecemasan yang timbul pada diri kita atau karena kehadiran kita. Nah, kita topik yang kita bahas ini berjudul Leading from Within,” atanya.

Coach Gunawan mengatakan, Leading from Within berarti adalah gaya kepemimpinan yang berakar dari dalam diri sendiri . “Orang tidak mengikuti jabatan kita, tapi mereka mengikuti siapa kita,” katanya.

Hal ini banyak terjadi ketika instruksi yang diberikan tidak didengarkan atau tidak dilaksanakan, sehingga organisasi atau sebuah tiim tidak berjalan, karena instruksi yang diberikan tidak dipatuhi.

“Jadi dalam its science and art, pengetahuan dan seni dalam mengembangkan leadership ini, otoritas formal atau jabatan kita, itu ternyata dibatasi,” katanya.

Lalu, apa yang membatasinya? Ada beberapa faktor mempengaruhi, kenapa seseorang tidak mengikuti instruksi pimpinan atau atasanya lagi.

Dimana kepemimpinan didasarkan pada otoritas formal yang hanya bersifat administratif. Dimana mereka mengikuti karena keharusan, lebih tepatnya karena ada jabatan kita.

“Sumber kekuatan kita itu berada pada keputusan atau SK pada posisi resmi yang kita duduki pada struktur formal di organisasi kita,” katanya.

Sementara yang ingin ditransformasikan saat ini adalah bagaimana menjadikan otoritas formal berubah menjadi otoritas moral atau kita sebut dengan influence. Sebab, leadership itu tidak lain dan tidak adalah influence atau pengaruh.

“Pada otoritas formal itu, motivasi tim mengikuti kita karena kewajiban administrasi. Karena mereka adalah satu tim di mana karena jabatan kitalah mereka mendengarkan kita. Jadi sebatas itu begitu jabatan kita tidak ada, maka motivasi tim berubah,” katanya.

Namun, apabila ditransformaikan, maka kepatuhan pada otorias formal, bukan hanya karena semata-mata jabatan, tetapi pada kepemimpinan sejati , yaitu adanya kepercayaan.

“Orang yang suka menganggu-ngangguk setuju itu, biasanya menyelesaikan tugasnya sangat minimal dan menghilang karena mengandalkan otoritas formal . Tetapi ketika batas kepemimpinannya adalah trust, dia akan menyumbangkan pikiran-pikiran dan ide terbaiknya,” jelas Coach Gunawan.

Sehingga ada perbedaan yang dapat dilihat secara kasat mata antara kinerja kepemimpinan otoritas formal dan kepemimpinan karena kepercayaan.

“Dalam kinerja , kalau kita melihat otoritas jabatan, tim melakukan jabatan dalam tugas minimal., asal gugur kewajiban. Tetapi ketika batas jabatan itu bukan karena otoritas jabatan, karena leadership, maka tim memberikan inisiatif. Bahkan di situ hadir ide-ide terbaik,” katanya.

Selain itu, kepemimpinan yang berbasiskan hanya otoritas jabatan, apabila terjadi krisis, maka mereka cenderung mencari aman, buang badan, stay step dan stay cool.

“Tetapi kepemimpinan yang berdasarkan bukan hanya jabatan,maka leadership yang terbangun. Dia bisa bertahan bahkan menunjukkan loyalitasnya,” tegas Coacg Gunawan.

Wakil Sekjen Bidang Manajemen Organisasi Partai Gelora ini mengibaratkan kepemimpinan berbasis otoritas formal sebagai bangunan kosong atau menara mercusuar yang tidak bisa menjadi petunjuk bagi-bagi kapal berada di sekitarnya, karena tidak memiliki cahaya atau api.

“Bagaimana menyalakan api leadership di dalam diri kita, sehingga api leadership kita ini bisa menjadi arah, guidance, bahkan menjadi sumber cahaya bagi di sekitar kita,” katanya.

Leadeship tersebut, kata Coach Gunawan harus ditanamkan dalam banyak sendi-sendi kehidupan baik pribadi, masyarakat maupun organisasi, yang di mulai dari Pendidikan.

Sehingga kapasitas leadership tersebut dapat meningkat dan menentukan pencapaian-pencapaian tertinggi dalam hidup kita.

“Seperti kata Ketua Umum (Anis Matta, red). Qur’an itu di Timur Tengah, tetapi kenapa pola pikirnya sekarang dipakai di Barat . Leadership kita tidak terbangun, meskipun orang-orang kita cerdas dan pintar-pintar,” katanya.

Hal ini terjadi karena di Barat telah menyelesaikan pelajaran tentang pola pikir, pelajaran tentang mindset . Sedangkan di Indonesia, Pelajaran tentang mindset ini tidak diajarkan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.

“Ada empat pilar kepemimpinan internal, leadership within yang perlu kita tumbuhkan sebagai individu. Yaitu kongruensi atau keselarasan emosional, kemantapan hati dan kondisi batin, kehadiran dan terakhir trust atau kepercayaan,” katanya.

Sebagai ‘the core engine leader’ Coach Gunawan menambahkan, bagi seseorang ada tiga hal pertama ada regulasi emosi, tenang, sakinah dan qolbiah agar perasaan dan emosi seseorang stabil,

Kedua adalah sense making, adalah kemampuan kognitif dalam menghadapi situasi dan kondisi pada saat itu, dimana kemampuan memecahkan masalah yang bersifat kompleks.

Ketiga adalah kemampuan mengambil posisi yang strategis menuju satu tujuan tertentu, sehingga diperlukan ketenangan dan kemampuan kognitif.

Sementara terkait trust atau kepercayaan , menurut dia, bisa menjadi salah satu sumber konflik apabila secara akhlak bagus, tapi tidak kompeten dalam kepemimpinan. Sebaliknya, ada pemimpin yang disukai dianggap mampu membawa roda organisasi, tetapi akhlaknya tidak bagus.

“Jadi kepercayaan adalah faktor kali dari siapa kita, dengan kompetensi kita. Kompetensi itu pada dasarnya mudah dipelajari. Jadi yang kita kelola ini adalah memanage urusan, yang kita pimpin adalah hati dan pikiran orang, butuh kepercayaan tinggi,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah mengatakan, bahwa pengungkapan kasus korupsi oleh Kortas Tipidkor Polri yang berkaitan dengan tiga kasus korupsi batu bara PLN, ASABRI dan Krakatau Steel, serta operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pertanyaan serius di masyarakat.

“Perkembangan hari-hari ini wajar menyebabkan orang kemudian secara terus-menerus bertanya-tanya, mengapa korupsi terus terjadi dan mengapa kita seperti tidak mampu untuk menyelesaikannya,” kata Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema ‘Mengapa Korupsi Masih Terjadi?, Jumat (10/7/2026) malam.

Menurut Fahri, hal ini sudah ia prediksi bakal terjadi sebelumnya. Bahkan dia telah menulis beberapa buku untuk menjawab pertanyaan ini. Salah satunya pada buku pertama yang ditulisnya pada 2012 dengan judul ‘Demokrasi, Transisi dan Korupsi’.

“Saya menjelaskan secara teoritis bagaimana korupsi terjadi pada masa demokrasi. Saya jelaskan komparasi tentang negara-negara yang dianggap sukses memberantas korupsi dan tentunya ada yang gagal memberantas korupsi,” katanya.

Ia kemudian menyampaikan tesis, mengenai bagaimana cara menghadapi dan memberantas korupsi di masa demokrasi. Dimana demokrasi itu, seharusnya adalah sistem anti korupsi secara otomatis.

Karena demokrasi menghargai keterbukaan, rule of law (supremasi hukum), transparansi, dan profesionalitas. Hal ini tentu sejalan dengan gagasan perjuangan suatu bangsa untuk melawan korupsi, seperti Indonesia.

“Tapi ada banyak negara yang kategorinya adalah negara otoriter, non demokratis. Tapi kenapa kok malah sukses memberantas korupsi?,” ungkap dia.

Sebab, antara otoritarianisme atau negara non demokrasi itu, sebenarnya tidak sejalan dengan gagasan anti korupsi. Karena negaranya bersifat tertutup , tidak ada partisipasi publik , tidak ada transparansi dan akuntabilitas.

“Tetapi faktanya banyak negara-negara yang disebut sebagai negara otoriter bahkan dipimpin oleh single party, tetapi mereka dianggap sukses memberantas korupsi,” tegas Fahri.

Fenomena ini menyebabkan, bahwa masyarakat dituntut cerdas untuk memperkaya wawasannya agar tidak menjadi bagian pelaku korupsi dan ikut serta menyampaikan gagasan-gagasan baru dalam pemberantasan korupsi di dalam negara demokrasi.

“Di buku kedua saya sebeneranya telah menuliskan tentang metode baru pemberantasan korupsi , arah baru pemberantasan korupsi. Ini saya tulis ketika masa revisi terhadap Undang-undang KPK,” katanya.

Fahri menegaskan, dalam negara demokrasi, penegakan hukum yang tidak diawasi secara otomatis pasti akan menciptakan korupsi di dalam penegakan hukum itu sendiri.

“Itu sebabnya di dalam revisi Undang-Undang KPK, kita meletakkan lembaga pengawas supaya setiap penggunaan kewenangan dalam negara itu, harus ada pengawasannya. Karena manusia itu pada dasarnya sama saja. Kalau tidak diawasi dia cenderung berbuat semena-mena.,” katanya.

Wakil Ketua DPR 2014-2019 ini mengatakan, bahwa korupsi itu pada dasarnya bukanlah tindakan individu an sich, tapi adalah tindakan dari sebuah sistem.

“Karena itulah, tanpa perbaikan sistem, tidak ada pemberantasan korupsi. Tidak ada negara anti korupsi, tidak ada negara bebas korupsi, kalau tidak ada perbaikan sistemnya,” ujar Fahri.

Sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak bisa disederhanakan hanya sebagai ‘tindakan berburu orang’, karena tidak akan menyelesaikan masalah.

“Anti korupsi adalah tindakan perbaikan kepada keseluruhan sistemnya. Sebagai negara demokrasi, kita belum menunjukkan sebagai negara yang bebas korupsi. Secara kasat mata sering melihat fenomena tindakan korupsi. Bahkan hari ini kita sedang dikejutkan oleh adanya perselisihan yang terbuka di antara penegak hukum. Dulu ada peristiwa cicak buaya satu dan dua, sekarang apalagi kita tidak tahu,” katanya.

Ada Masalah Penegakan Hukum

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, bahwa Indonesia saat ini ada masalah dalam penegakan hukum , termasuk mengenai cara dalam memberantas korupsi itu sendiri.

“Fenomena mengapa korupsi ini masih terjadi. Hal ini tidak bisa dijawab dengan moral, tapi sistem jawabannya,” kata Fahri.

Ia kerap mencontohkan soal kedekatan antara dua kota di Batam (Kepulauan Riau) di Indonesia dengan Singapura mengenai sistem yang digunakan di kedua negara. Dimana penduduk ke dua negara saling berkunjung setiap hari.

“Di Singapura, kita seperti terkondisikan, kota itu bersih, tidak boleh merokok sembarangan, tidak tidak boleh buang sampah sembarangan. Dan ketika kita di sana, perilaku kita sendiri tiba-tiba menjadi mengikuti apa yang ada di dalam kota itu,” ujarnya.

Sementara ketika orang Singapura datang ke Batam, mereka justru terbawa prilaku yang toleran terhadap kedisiplinan seperti merokok sembarangan, serta membuang sampah sembarangan terlihat di mana-mana, dan lain-lain.

“Ini menjadi kebiasaan baru orang Singapura, begitu masuk di Batam. Tetapi begitu mereka masuk lagi ke Singapura, mereka terbiasa disiplin lagi. Jadi jawabannya memang karena sistemnya,” tegas Fahri.

Karena itu, pada akhirnya sebuah sistemlah yang akan membentuk sikap dan prilaku seseorang, menjadi baik atau buruk.

Sehingga apabila sebuah sistem yang digunakan buruk, baik di dalam birokrasi maupun di institusi negara, maka akan menyebabkan orang-orang baik yang masuk bisa menjadi penjahat.

“Kita melihat ada banyak sekali orang-orang yang masuk, kemudian terlibat dalam tindakan itu (korupsi). Ini adalah hasil dari penciptaan sistem yang buruk,” katanya.

Adapun sistem yang dimaksudnya terdiri dari serangkaian definisi seperti falsafah, makna, pengertian dan lain sebagainya yang diturunkan menjadi aturan, prosedur, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.

“Dan kalau kita berbicara negara hukum, maka definisinya harus dibikin clear, termasuk apa yang disebut korupsi dan apa yang tidak disebut sebagai korupsi. Karena apabila teks itu mengalami pelebaran makna , maka semua bisa terjadi,” katanya.

Sehingga hukum tentang korupsi tersebut harus tertulis, jelas dan memiliki makna yang pasti, serta tidak boleh menggunakan pasal karet yang menimbulkan jebakan-jebakan.“Di dalam penelitian yang saya lakukan, paling tidak ada empat unsur yang menjadi definisi daripada tindak pidana korupsi itu. Pertama harus ada orangnya, kedua melawan hukum, ketiga memperkaya diri, dan keempat merugikan keuangan negara,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta menegaskan bahwa perebutan pengaruh global selama puluhan tahun tidak dapat dilepaskan dari faktor geografi dan penguasaan sumber daya energi, terutama minyak bumi.

Karena itu, pemahaman terhadap peta dunia menjadi bekal penting untuk membaca arah politik internasional.

Pesan tersebut disampaikan Anis Matta saat menjadi pembicara dalam Sajid Friday Morning Talk yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (Sajid), Jumat (10/7/2026).

Diskusi dipandu Ketua Umum Sajid Bachtiar Nasir dan dihadiri jurnalis Muslim serta kalangan akademisi.

“Kita bicara tentang situasi geopolitik, sebenarnya fokusnya ke Timur Tengah. Tapi dalam kesempatan ini, karena yang hadir banyak jurnalis dan mantan jurnalis, saya beri gambaran background yang lebih luas, tentang bagaimana cara kita memahami konflik yang saat ini sedang terjadi.”

“Terutama dari sisi background sejarah, kemudian pendekatan geografi, dan cara kita memahami, bagaimana cara pemikir strategis di negara-negara besar ini, menentukan arah strategi mereka. Kemudian kita memahami perang di Timur Tengah dalam konteks yang lebih luas lagi,” ujar Anis Matta.

Anis Matta menjelaskan, secara geopolitik dunia terbagi ke dalam dua kawasan besar, yakni Benua Amerika dan gabungan Asia, Afrika, serta Eropa.

Menurut dia, pembagian geografis tersebut berpengaruh terhadap distribusi penduduk, kekuatan ekonomi, hingga perebutan pengaruh antarnegara.

Ia memaparkan, sekitar 1,1 miliar penduduk tinggal di Benua Amerika, sementara sekitar 7,1 miliar lainnya berada di tiga benua tua.

Meski demikian, kedua kawasan sama-sama menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) global.

Menurut Anis Matta, negara-negara Islam yang tergabung dalam kelompok D-8 juga memiliki potensi ekonomi yang besar dengan nilai PDB gabungan mencapai sekitar 5,1 triliun dolar AS.

Potensi tersebut, kata dia, dapat menjadi modal penting dalam membangun kerja sama ekonomi dunia Islam.

Selain ekonomi, Anis Matta menekankan bahwa minyak bumi masih menjadi faktor strategis yang memengaruhi hubungan internasional.

Sekitar 48 persen cadangan minyak dunia berada di Timur Tengah, sementara hampir sepertiga lainnya berada di kawasan Benua Amerika.

“Timur Tengah menjadi kawasan yang sangat strategis karena menyimpan hampir separuh cadangan minyak dunia. Ini menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat kepentingan geopolitik global,” ujarnya.

Anis Matta juga mengulas persaingan Blok Barat dan Blok Timur pada era Perang Dingin. Menurutnya, kepemilikan senjata nuklir oleh kedua kubu membuat perang terbuka tidak terjadi, namun persaingan bergeser menjadi perang proksi di berbagai kawasan.

Ia menilai berbagai pergantian rezim, perang saudara, hingga konflik politik di Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah pada masa itu merupakan bagian dari kontestasi dua kekuatan besar dunia.

itu, negara-negara Teluk dinilai mampu menjaga stabilitas politik karena ditopang kekayaan minyak dan gas serta kebijakan redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut membuat kawasan Teluk berkembang lebih stabil dibandingkan sejumlah negara non-Teluk yang berkali-kali dilanda konflik politik dan perang.