Category: Gelora Terkini

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyampaikan refleksi perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah tepat dua tahun dilantik.

Refleksi tersebut disampaikannya dalam acara Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk “Dua Tahun Prabowo Sudah Sesuai Harapan?” pada Jumat (23/10/2026) malam.

Fahri  yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI ini mengajak kader Partai Gelora dan seluruh elemen masyarakat untuk terus berpikir rasional dan tidak bersikap emosional di tengah dinamika informasi media sosial.

Menurutnya, rasionalitas publik adalah fondasi utama dalam membangun peradaban politik bangsa. Ia menyoroti kritik tajam Prabowo terhadap dominasi neokapitalisme dan kelemahan peran negara pasca-Orde Baru yang memicu ketimpangan ekonomi ekstrem.

“Inti dari pemikiran Presiden Prabowo adalah berakar pada semangat kembali ke Pasal 33 UUD 1945 atau Ekonomi Pancasila,” tegas Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).

Sehingga fokus utama Presiden adalah menutup dua jenis kebocoran besar, yakni kebocoran anggaran birokrasi serta kebocoran sumber daya alam yang selama ini dinikmati pihak luar.

Langkah pengetatan anggaran dan pembentukan kelembagaan yang dilakukan Presiden Prabowo, kata dia, dalam rangka untuk mengontrol penjualan komoditas strategis—seperti sawit dan mineral.

“Dimaksudkan agar hasil kekayaan bumi Indonesia dapat langsung dirasakan untuk pengentasan kemiskinan dan malnutrisi anak-anak,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019.

Fahri menegaskan, bahwa  gagasan dan niat Presiden Prabowo sangat ideal, namun semua keberlanjutannya sangat bergantung pada institusi pelaksananya agar sampai ke masyarakat.

Sehingga diperlukan penguatan kelembagaan demokrasi, serta pentingnya mengawal sisa masa jabatan pemerintahan dengan pendekatan ilmiah dan berbasis data.

Sebab, di era digital yang dipenuhi oleh interaksi intensif serta kebebasan berpendapat di media sosial, Fahri minta masyarakat mampu menjadi kelompok yang matang, dewasa, dan rasional.

Menurut Fahri, keberlanjutan program-program strategis nasional tidak boleh hanya bergantung pada figur seorang pemimpin yang ideal, melainkan pada keandalan sistem dan kelembagaan negara yang menjalankannya.

Ia menegaskan pentingnya pembagian peran yang seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan seperti legislatif harus tetap menjaga independensinya untuk mengawasi eksekusi program-program kesejahteraan yang dijalankan oleh jajaran eksekutif.

Sedangkan yudikatif hadir untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa secara adil jika terjadi pelanggaran di lapangan. Sementara masyarakat sipil dan publik, berperan aktif mengontrol serta memanfaatkan perkembangan teknologi.

“Masyarakat sipil tidak perlu ragu untuk mengajukan kritik secara rasional dan berbasis data. Sekarang zamannya teknologi, keterbukaan ini justru membantu Presiden dan pemerintah untuk melakukan perbaikan dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Fahri menekankan pentingnya membangun kecerdasan politik dengan melihat setiap persoalan secara holistik.

“Tingkat kecerdasan kita yang baik adalah ketika kita terbiasa membaca cara kerja negara seperti cara kerja sistem. Kita tidak boleh terjebak pada sentimen pribadi, emosi, atau penilaian subjektif like and dislike. Pemimpin atau pejabat bisa datang dan pergi, tetapi kelembagaan itu harus semakin terbuka, kompeten, dan efisien,” ujar Fahri.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk terus mengedepankan dialog terbuka.

Ia menegaskan bahwa mereka yang berada di pemerintahan tidak boleh menghindar dari diskusi mengenai fakta lapangan, sementara mereka yang menyampaikan kritik diimbau untuk membawanya dengan data yang akurat agar terbangun iklim dialog yang sehat.

“Partai Gelora akan terus hadir sebagai partai berpengetahuan yang menawarkan gagasan dan solusi. Mudah-mudahan perjalanan ke depan semakin positif sehingga seluruh rakyat dapat merasakan kehadiran negara menuju Indonesia yang adil dan sejahtera,” pungkasnya.

Partaigelora.id– Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora Indonesia, Rully Syumanda, menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia sebenarnya bisa diselesaikan hingga zero burning (nol kebakaran) jika ada ketegasan dalam penegakan hukum dan kejelasan rantai komando dalam pemadaman.

Hal tersebut disampaikannya dalam Podcast  Gelora Talks bertajuk ‘Rahasia Di Balik Karhutla: Teknologi Ada, Kenapa Tidak Dijalankan?’ yang dipandu oleh Ketua DPP Koordinator Bidang Kebijakan Publik Sarah Handayani dan ditayangkan melalui kanal YouTube Gelora TV pada Kamis (22/10/2026) malam.

Rully menjelaskan, bahwa meskipun luasan hutan yang terbakar pada tahun 2026 diklaim kurang dari 1 juta hektar oleh Kementerian kehutanan dan Kementerian lingkungan hidup—jauh lebih kecil dibandingkan tahun 1998 (10 juta ha) dan 2015 (6 juta ha). Tetapi dampak kabut asap yang ditimbulkan kali ini jauh lebih parah.

“Asapnya sangat luar biasa sampai ke Banda Aceh dan Jakarta karena yang terbakar saat ini adalah lahan gambut. Gambut itu menyerap air, tetapi kalau airnya lepas dan terbakar, kedalaman apinya bisa mencapai 4 meter di bawah permukaan tanah dan sulit dikontrol,” ujar Rully.

Ia juga menyoroti praktik pembakaran yang kerap dipilih oleh pemegang konsesi lahan maupun masyarakat karena dianggap sebagai cara paling murah untuk merubah dan menurunkan tingkat keasaman tanah gambut agar siap ditanami, ketimbang menggunakan kapur dolomit atau penanganan kimia lainnya.

Rully menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki modal teknologi yang sangat memadai untuk memantau Karhutla secara real-time, salah satunya melalui sistem satelit SiPongi yang sudah ada sejak era 2000-an.

“SiPongi itu bisa mendeteksi hotspot hingga luasan meter. Kalau titik hotspot muncul, pemerintah tinggal menghubungi pemegang konsesi untuk segera memadamkan. Kenapa ini tidak dilakukan? Padahal teknologinya ada dan struktur komando sampai ke tingkat desa sudah siap,” jelasnya.

Partai Gelora berharap ada perbaikan aturan perizinan bagi perusahaan pemegang konsesi. Selama ini, audit sarana dan prasarana (sarpras) pencegahan kebakaran dilakukan oleh kementerlian lingkungan hidup. Namun, hal itu sering kali baru dilakukan 2 hingga 4 tahun setelah izin konsesi keluar.

Rully menyarankan agar kesiapan sarpras dan organisasi pemadam kebakaran internal perusahaan dijadikan syarat mutlak di awal penerbitan izin dan diberlakukan secara surut (retroactive).

“Kalau perusahaan tidak siap dengan sarpras dan tim pemadamnya, mendingan izinnya dicabut. Jangan sampai izin keluar, land clearing dengan cara dibakar selesai, baru sarprasnya diusulkan,” tegas mantan aktiviuis WALHI ini.

Terkait dampak sosial, Rully mendesak pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warga di wilayah terdampak seperti Sumatera dan Kalimantan.

Baca juga:

Mahfuz Sidik Intruksikan Kader Gelora Bantu Korban Asap Karhutla dan Gelar Doa Bersama Minta Hujan

Negara diminta membagikan masker secara masif, menyediakan obat-obatan ISPA gratis, dan mengoptimalkan penanganan di Puskesmas.

Selain itu, ia meminta adanya harmonisasi tata kelola antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BNPB sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2020.

“Penanganan Karhutla tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau saling lempar tanggung jawab antara pusat yang memegang izin konsesi dan daerah yang menanggung dampak kebakaran,” kata Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora ini.

Mengenai ancaman gugatan dari negara tetangga akibat kabut asap lintas batas, Rully menilai hal tersebut sebagai peringatan keras bagi Indonesia untuk berani menindak tegas korporasi pelaku pembakaran, termasuk perusahaan berinvestasi asing.

“Tahun depan kita bisa mencapai zero kebakaran. Semuanya tergantung niat dan kemauan untuk menjalankan aturan dan hukum yang ada,” tegasnya.

Rully Syumanda menegaskan bahwa krisis Karhutla yang terus berulang setiap kali memasuki musim kering atau fenomena El Nino seharusnya bisa diantisipasi dengan mudah oleh pemerintah.

Baca juga:

Sentil Pengendalian Karhutla, Partai Gelora: Tak Perlu Menhut Kalau Cuma Urus Pemadaman

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini, kementerian kehutanan dianggap gagal membaca pola musiman yang sudah berlangsung secara konsisten sejak tahun 1998.

“Seorang menteri kehutanan seharusnya sudah bisa melihat kalau ini adalah pola. Ketika masuk El Nino, dia sudah bisa membaca bahwa akan terjadi pembakaran hutan, pasti itu. Karena ini pola yang selalu berulang sejak 1998, harusnya gampang sekali melakukan pencegahan jika kita mau belajar dari masa lalu,” ujar Rully.

 Rully menambahkan bahwa akar permasalahan utama dari Karhutla yang berlarut-larut ini kembali pada keberanian dan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan demi mengabaikan kepentingan korporasi nakal yang meraup keuntungan besar dengan meminimalisir modal lewat cara membakar lahan.

“Gampang sekali sebenarnya. Mau enggak ngelakuin itu? Mau enggak kita menghindari kepentingan-kepentingan konsesi, kepentingan korporat-korporat yang mengambil untung sangat besar dari proses pembakaran ini?” tegas Rully.

Gelora Talks ditutup dengan pernyataan keprihatinan mendalam atas musibah Karhutla yang terus mencederai dan merugikan jutaan masyarakat Indonesia di bumi tropis.

Ketua DPP Korbid Kebijakan Publik Partai Gelora Sarah Handayani mengingatkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan bagian dari keseharian dan kebijakan publik yang harus disuarakan bersama.

Kepedulian terhadap lingkungan harus terus disuarakan, agar insiden Karhutla di tahun 2026 ini menjadi musibah pembakaran hutan yang terakhir kalinya bagi Indonesia.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora berkomitmen hadir mendampingi masyarakat yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.

Mahfuz menginstruksikan seluruh jajaran pengurus, kader, dan simpatisannya di daerah untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada warga yang terimbas krisis kabut asap.

Intruksikan tersebut ia sampaikan di sela-sela Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik  bertajuk  ‘Perang di Timur Tengah Mereda: Hingga Pemilu Usai? yang digelar secara daring pada Jumat (16/10/2026) malam.

“Kepada saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan dan Sumatra yang masih terus berjuang menghadapi kepungan asap, kami menyampaikan rasa keprihatinan dan solidaritas yang mendalam. Kami mendorong seluruh sahabat Gelora di sana untuk terus membantu warga masyarakat dengan apa pun kemampuan yang kita miliki,” ujar Mahfuz dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).

Mahfuz mengajak seluruh kader Partai Gekora dan masyarakat di berbagai daerah untuk berdoa bersama agar segera hujan  dan musibah ekologis akibat karhutla ini dapat segera teratasi.

“Kita berharap pemerintah bisa segera menuntaskan masalah ini hingga ke akarnya. Dan semoga Allah SWT memberikan pertolongan bagi bangsa kita dengan menurunkan hujan yang lebat dan merata, sehingga musibah api dan asap ini bisa segera berakhir,” katanya.

Ia menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat maupun daerah agar segera mengambil langkah tegas dan efektif untuk memadamkan titik api serta mengusut tuntas penyebab kebakaran.

Menurut dia, karhutla bukanlah bencana alam baru, melainkan musibah lingkungan yang terus berulang selama hampir 45 tahun sejak 1983.

Ia mencatat sedikitnya tujuh kali peristiwa karhutla berskala sangat besar dengan total luas area yang terbakar mencapai tak kurang dari 16 juta hektare.

Sekjen Partai Gelora ini  menekankan,  bahwa Indonesia—yang memiliki sekitar 60% hutan gambut tropis dunia—seharusnya sudah mampu merumuskan pola kejadian dan solusi sistemik yang efektif agar bencana ekologis ini tidak diwariskan ke generasi mendatang.

“Kita tidak bisa terus berapologi bahwa lahan gambut kita luas. Dari analisis empat variabel—pola waktu, lokasi, luas area, serta tindakan pasca-kejadian—terlihat jelas dari titik panas (hotspot) tingkat kepercayaan tinggi bahwa mayoritas kebakaran besar terjadi di lahan konsesi milik perusahaan,” jelas Mahfuz.

Ia membantah opini yang memojokkan masyarakat lokal atau petani tradisional lewat tradisi tebas-bakar sebagai penyebab utama.

Menurut kajiannya, faktor utama karhutla justru didorong oleh aktivitas korporasi perkebunan maupun industri.

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah menggunakan otoritas penuh secara tegas untuk menegakkan hukum tanpa terpengaruh oleh kekuatan korporasi.

Terkait rencana diversifikasi energi nasional seperti pengembangan bahan bakar nabati (biofuel), Mahfuz mengigatkan adanya tantangan lingkungan akibat berulangnya bencana karhutla.

Ia menilai industrialisasi lahan hutan untuk proyek energi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu pembalasan ekologis maupun tekanan internasional.

“Bencana karhutla harus diselesaikan dulu secara sistemik. Jangan sampai industri energi terus bertumbuh tetapi merusak ekosistem dan menciptakan ketidakadilan lingkungan,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Ketua Komisi I DPR 2010-2017 Mahfuz Sidik mengatakan, bahwa ketegangan baru di kawasan Timur Tengah (Timteng) yang memicu konfllik antara kelompok Houthi, Arab Saudi dan Yaman dalam beberapa hari terakhir, akibat ada deeskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.

Deeskalasi tersebut, kemudian yang meningkatkan kembali ketegangan setelah kelompok Houthi melakukan serangan terhadap Arab Saudi.

Perseteruan semakin kompleks karena Houthi memiliki hubungan dengan Iran, sedangkan Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman.

Dalam analisisnya, situasi terkini di kawasan Timteng saat ini sebenarnya sedang mengalami deeskalasi sementara atau tactical break (istirahat taktis) jelang agenda politik penting di Amerika Serikat dan Israel.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertajuk  ‘Perang di Timur Tengah Mereda: Hingga Pemilu Usai? yang digelar secara daring pada Jumat (16/10/2026) malam.

“Saya menganalogikan dinamika konflik Timur Tengah layaknya ‘permainan biliar’. Di mana pergerakan bola di atas meja sangat ditentukan oleh dua aktor kunci, yaitu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump.,” kata Mahfuz Sidik.

Katrena itu, Mahfuz mengingatkan kembali konsep balance of power yang dirancang Netanyahu pasca-peristiwa 9/11 (serangan 11 September 2001), yakni rancangan Seven Wars in Five Years (tujuh perang dalam lima tahun) untuk mengganti rezim di tujuh negara: Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, dan Iran.

“Perang ketujuh melawan Iran menjadi pertempuran terakhir (the last battle) bagi Netanyahu dan AS. Namun, narasi untuk menghancurkan Iran dalam hitungan hari terbukti menjadi delusi. Kekuatan militer besar AS dan Israel nyatanya tidak mampu menggulingkan rezim Iran secara instan,” ungkap Mahfuz.

Saat ini, kata Sekretariis Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, kedua pemimpin tersebut dinilai sedang mengambil tactical break demi mengamankan konsentrasi politik domestik di negara masing-masing.

Baca juga:

Mahfuz Sidik Prediksi akan Terjadi Perang Dingin Baru antara AS-Tiongkok

Dimana Netayanhu tengah menunggu hasill Pemilu Parlemen Israel pada 27 Oktober 2026, sedangkan Trump berusaha untuk mengamankan pemilihan umum (Pemilu) paruh waktu atau sela pada Selasa, 3 November 2026 agar dapat dimenangkan.

Mahfuz memprediksi hingga Desember 2026, ketegangan di Timteng akan bertahan sebagai frozen conflict (konflik yang membeku), dimana konflik bisa pecah kembali kapan saja, karena belum selesai.

“Karena Amerika Serikat  dan Israel masih dalam proses pembentukan formasi parlemen dan kabinet baru.,” ungkap dia.

Analis Dunia Islam dan Timur Tengah ini menilai kondisi mereda ini diperkirakan berlanjut hingga Maret 2027 seiring masuknya musim dingin di belahan bumi utara.

Di mana konsumsi energi masyarakat Eropa dan AS akan melonjak tinggi, sehingga konflik terbuka riskan sangat memicu kerusuhan sosial di negara-negara Barat.

“Namun kita harus waspada. Mengingat catatan sejarah bahwa momen Ramadan dan Idulfitri kerap digunakan untuk agresi militer, potensi eskalasi besar bisa kembali berulang pada April 2027,” tutur Mahfuz.

Namun, ia mengingatkan,  pemerintah Indonesia agar mewaspadai dampak rambatan (spillover effect) dari dinamika geopolitik Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi dalam negeri,  khususnya sektor fiskal dan rantai pasok energi.

“Kita di dalam negeri sedang menghadapi situasi fiskal dan moneter yang serius. Indeks harga saham terus berfluktuasi cenderung menurun, dan defisit APBN memberikan beban utang yang perlu dikelola secara terukur,” ungkap nya.

Adapun titik kerawanan utama Indonesia berada pada ketergantungan impor minyak bumi dan gas. Status Indonesia yang kini menjadi net importer energi membuat gangguan pasokan global berdampak langsung pada masyarakat.

“Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di daerah belakangan ini menjadi sinyal peringatan (warning) penting bagi pemerintah. Pasokan energi kita sangat rentan terhadap gangguan geopolitik,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Partai Gelora Indonesia kembali menggelar Podcast Gelora Talks bertajuk “UU TPKS Sudah Ada, Mengapa Korban Masih Tak Terlindungi?” pada Kamis (15/10/2026). Dipandu oleh Ketua Korbid Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Sarah Handayani, edisi ini menghadirkan Direktur Eksekutif Jalastoria yang juga Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.H.

Diskusi tersebut membedah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan—seperti sekolah, kampus, hingga pondok pesantren—serta menguji efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Dalam pemaparannya, Ninik Rahayu menegaskan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan terus berulang akibat masih kuatnya cara pandang hierarkis dan ketimpangan relasi kuasa.

Figur otoritas seperti dosen, guru, atau pimpinan lembaga kerap memandang anak didik maupun santri sebagai pihak yang harus tunduk.

“Penyebab utamanya adalah relasi kuasa yang tidak setara. Ketika satu pihak menganggap dirinya subjek yang berkuasa dan pihak lain sebagai objek, di situlah muncul dorongan untuk mengendalikan dan menguasai,” ujar Ninik.

Ninik secara khusus menyoroti adanya penanganan kasus di lembaga pendidikan dan pesantren yang sengaja ditutupi dengan dalih menjaga kehormatan atau nama baik institusi.

Menurutnya, menganggap kejahatan kekerasan seksual sebagai aib yang harus disembunyikan merupakan kekeliruan besar.

“Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang melanggar martabat. Tidak boleh ada toleransi, pengampunan, atau impunitas bagi pelaku atas nama agama, kiai, atau nama besar lembaga. Pembungkaman hanya akan membuat kejahatan ini terus berulang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ninik menguraikan sejumlah hambatan teknis yang dialami korban di lapangan, di antaranya penyelesaian internal yang keliru, proses hukum yang lambat dan beban pembuktian pada korban.

Ketua Dewan Pers periode 2022–2025 ini mengungkapkan,  Satuan Tugas (Satgas) di sekolah atau kampus kerap bertindak melampaui kewenangan dengan memediasi pelaku dan korban, ketimbang merujuk kasus ke lembaga layanan profesional.

Baca juga:

Partai Gelora Dorong Anggota Bangun Cerita Baru Menuju Kemenangan 2029

Sedangkan laporan kepolisian sering kali mengendap berbulan-bulan tanpa kepastian, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk melaporkan balik korban atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Sebab, korban masih sering diinterogasi dengan pertanyaan yang memicu stigma serta pemeriksaan berulang yang memicu trauma berlapis (reviktimisasi), “ kata Direktur Eksekutif Jalastoria ini.

Ninki mengingatkan bahwa UU TPKS telah membawa terobosan hukum penting. Dalam undang-undang ini, keterangan saksi korban yang didukung satu alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk pembuktian.

Selain itu, kekerasan seksual ditetapkan sebagai delik umum, sehingga aparat penegak hukum wajib aktif mengusut kasus tanpa membebankan pembuktian kepada korban.

Guna memutus rantai kekerasan seksual di dunia pendidikan, Ninik mendesak perlunya integrasi kurikulum edukasi hak ketubuhan sejak dini, evaluasi standar operasional prosedur (SOP) di setiap sekolah maupun pesantren, serta respon cepat dari aparat penegak hukum dan fasilitas layanan kesehatan/psikologis.

“Kita tidak boleh berhenti hanya pada rasa marah atau prihatin. Yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen nyata dari seluruh ekosistem—kementerian, aparat hukum, tokoh masyarakat, hingga pengelola lembaga pendidikan—agar tempat belajar benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak-anak bangsa,” pungkas Ninik.

Sementara Ketua Korbid Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Sarah Handayani menegaskan bahwa kekerasan seksual bukanlah isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan ancaman nyata yang bisa terjadi di lingkungan terdekat.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak bersikap apatis atau menganggap remeh potensi bahaya kekerasan seksual.

“Kekerasan seksual itu bukan masalah di sana yang jauh, melainkan persoalan sehari-hari yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, harus paham betul dampaknya, dan mengambil peran untuk menjaga lingkungan kita karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa,” ujar Sarah.

Lebih lanjut, Sarah menggarisbawahi bahaya dampak jangka panjang berupa trauma psikologis yang sangat sulit dipulihkan pada diri korban.

Menyoroti pentingnya keberanian bersuara, Sarah menyerukan agar masyarakat tidak tinggal diam ketika melihat atau mengetahui adanya indikasi tindakan kekerasan seksual.

“Pokoknya kita tidak boleh diam. Sebagaimana disampaikan Mbak Ninik, kita tidak boleh diam dan tidak boleh berhenti marah, tetapi kemarahan itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk saling melindungi,” tegasnya.

Sarah Handayani menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual di institusi pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak, melainkan membutuhkan komitmen menyeluruh.

Lingkungan pendidikan dituntut untuk membangun sistem pelaporan dan perlindungan yang aman, mutakhir, dan berpihak penuh pada korban.

“Jika kita bicara tentang kekerasan seksual di institusi pendidikan, maka seluruh ekosistem harus bertanggung jawab. Pemerintah, pengelola lembaga, aparat hukum, hingga masyarakat memiliki kewajiban bersama untuk memastikan sistem pelaporan dan perlindungan itu benar-benar berjalan,” ujar Sarah.

Sarah kembali mengingatkan, bahwa isu kekerasan seksual bukanlah masalah asing yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Ancaman ini nyata dan dapat terjadi di lingkungan terdekat, sehingga sikap acuh tak acuh (abai) harus segera dihentikan.

“Kekerasan seksual itu persoalan sehari-hari yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, harus paham betul definisinya, serta mengambil peran aktif untuk memelihara lingkungan yang aman. Trauma yang dialami korban itu sangat berat dan sulit disembuhkan, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegas Sarah.

Ia beraharap masyarakat untuk tidak bungkam saat menemui atau mencurigai terjadinya praktik kekerasan seksual.

Semua pihak diajak untuk terus membangun kesadaran, memperkuat sistem perlindungan di institusi pendidikan, serta memberikan dukungan penuh bagi korban guna menciptakan lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual

“Pokoknya kita tidak boleh diam. Sebagaimana yang ditegaskan Mbak Ninik, kita tidak boleh diam, tidak boleh berhenti marah, dan kemarahan itu harus kita wujudkan dalam bentuk langkah nyata serta dukungan penuh bagi perlindungan korban,” pungkasnya.

Parrtaigelora.id-Partai Gelora Indonesia kembali menggelar program Ngaji Politik bertajuk “Amal Politik untuk Meluaskan Skala Kebaikan”, yang disiarkan secara langsung melalui berbagai saluran digital resmi partai pada Rabu (14/10/2026) malam.

Hadir sebagai narasumber, K.H. Muhith Ishak, Lc., M.A., Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora. Ngaji Politik dalam Serial Spiritualitas Politik ini diselenggarakan Koordinator Bidang Keuamatan DPP Partai Gelora.

Ia memaparkan secara komprehensif bahwa aktivitas dan keterlibatan umat dalam politik sejatinya merupakan panggilan agama untuk mengelola kemaslahatan publik dan meluaskan jangkauan manfaat (anfauhum linnas).

Mengawali pemaparannya, KH Muhith menekankan pentingnya mengikis pemisahan (dikotomi) antara agama dan politik yang telah lama dialami umat Islam.

Padahal kebijkan politik yang dilandasi agama menjadi amal saleh bernilai tinggi yang meluaskan skala kebaikan di tengah bangsa,

“Kerja politik adalah kerja mengurus orang banyak. Ketika dikerjakan dengan benar dan dilandasi niat mendatangkan kemudahan bagi masyarakat, maka kebijakan politik tersebut menjadi amal saleh bernilai tinggi yang meluaskan skala kebaikan di tengah bangsa,” katanya.

Menurutnya, aktivasi dan keterlibatan umat dalam dunia politik seharusnya dimaknai sebagai panggilan agama agar motivasi yang terbangun bersifat partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar dorongan transaksional

Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini, yakni munculnya dikotomi atau pemisahan antara nilai-nilai agama dengan berbagai urusan kehidupan, termasuk politik dan kekuasaan.

Melalui Ngaji Politik, Partai Gelora mendorong integrasi nilai keagamaan agar motivasi politik umat bergeser dari sekadar dorongan transaksional menjadi partisipasi aktif yang berlandaskan kesadaran ibadah.

“Semua orang pada dasarnya ingin menjadi orang baik. Dalam Islam, indikator kesalehan dibentuk oleh kekuatan iman dan produktivitas amal saleh. Namun, ukuran keutamaan suatu amal tidak hanya dilihat dari keikhlasan atau bentuk ibadahnya saja, melainkan juga dari impact atau besarnya dampak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar K.H. Muhith.

Ia menegaskan bahwa manusia yang paling dicintai Allah SWT adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya, serta amal yang paling disukai adalah yang menghadirkan kebahagiaan, menghilangkan kesempitan, mengusir kelaparan, dan melunasi beban orang lain.

Baca juga:

Pemimpin Sejati Dituntut untuk Tanggalkan Agenda Pribadi dan Fokus Layani Kebutuhan Publik

Menurutnya, kerja politik merupakan sarana paling efektif untuk mengaktualisasikan pesan tersebut, dalam skala lebih besar, sebagaimana ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar .

“Skala manfaat dari amal individu tentu terbatas. Namun, ketika seseorang masuk ke dalam arena politik dan mengelola kebijakan negara, skala kebaikan yang dihasilkan menjadi sangat luas. Kebijakan publik yang tepat mampu memastikan masyarakat tidak kelaparan, mendapatkan kemudahan hidup, dan terbebas dari kesulitan,” lanjutnya.

K.H. Muhith juga menyitir nasihat historis dari pujangga dan mujahid Abdullah Ibnul Mubarak kepada ahli ibadah Fuddail bin ‘Iyad. Sebab, ddalam Islam, kesalehan seseorang diukur dari integrasi antara iman dan amal saleh.

Namun, keutamaan suatu amal tidak hanya diukur dari aspek keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah (ittiba’), melainkan juga dari impact atau besarnya dampak manfaat yang dirasakan orang lain.

Nasihat tersebut menekankan bahwa peran aktif mengurus serta memperjuangkan kemaslahatan masyarakat (jihad sosial-politik) memiliki kedudukan moral dan spiritual yang sangat tinggi dibandingkan hanya berfokus pada ibadah ritual individual semata.

Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora ini mengkritisi pandangan keliru di masyarakat yang memandang politik semata-mata sebagai arena transaksi pragmatis.

Ia menegaskan, bahwa esensi dari keberadaan partai politik dan pejabat publik adalah mengelola kepentingan negara dan rakyat luas, bukan memperkaya diri atau golongannya.

KH Mufith mengkritisi fenomena pergeseran orientasi dalam politik nasional, di mana kekuasaan kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok ketimbang mengurus kemaslahatan publik

“Jika amal individu hanya berdampak terbatas pada diri sendiri atau keluarga, maka kerja politik memiliki dimensi kebaikan yang jauh lebih luas karena menyangkut urusan publik (maslahat ammah).,” katanya.

Ia menilai hubungan agama dan kekuasaan sebagaimana digagas Imam Al-Ghazali, menegaskan bahwa kekuasaan dan agama adalah dua hal yang saling menopang.

“Politik adalah kerja mengurus kepentingan umum (maslahat ammah). Ketika dikerjakan dengan landasan spiritualitas yang benar, setiap kebijakan dan langkah politik akan menjadi ladang amal saleh yang dampaknya dirasakan oleh seluruh rakyat,” pungkasnya.

Terkait maraknya politik pragmatis dan penyimpangan kekuasaan akhir-akhit ini, K.H. Muhith berpandangan bahwa   fenomena pejabat yang egois dan mementingkan kelompok terjadi karena figur tersebut ‘belum selesai dengan dirinya sendiri’.

“Ketika tanggung jawab seseorang naik level—dari individu menjadi suami, ayah, lalu pejabat publik—harusnya tingkat pemikiran dan kapasitas spiritualnya ikut naik. Pejabat yang hanya memperkaya diri atau kelompoknya ibarat seorang kepala keluarga yang egois; lapar sendiri tetapi membiarkan anak istrinya terlantar,” ujar K.H. Muhid.

Ia mengingatkan bahwa Rasulullah SAW sendiri tegas menegur sahabat yang beribadah secara berlebihan hingga mengabaikan hak dan tanggung jawab terhadap keluarganya.

Menurutnya, kepedulian dan aksi nyata untuk membantu kesulitan rakyat (mengurus kemaslahatan) memiliki kedudukan spiritual yang sangat tinggi, bahkan lebih utama daripada iktikaf sunnah di masjid.

Umat Islam diharapkan juga tidak terjebak pada pencitraan atau sekadar simbol-simbol kesalehan pribadi semata. Meskipun kesalehan dasar merupakan hal wajib bagi seorang muslim, pengelolaan urusan publik yang kompleks membutuhkan kompetensi teknis dan rekam jejak kepemimpinan.

“Kalau mobil kita rusak, yang kita cari adalah montir yang ahli, bukan sekadar imam salat. Kesalehan pribadi itu bagus dan menenangkan, tetapi indikator keberhasilan pejabat ditentukan oleh akurasi diagnosa dan kemampuan menyelesaikan masalah rakyat sesuai kewenangannya,” tegasnya.

Ia mengkritik kecenderungan politisi yang mendadak rutin mendatangi rumah ibadah jelang pemilu demi meraih simpati massa, namun tidak memiliki gagasan serta kemampuan konkret untuk mengelola pemerintahan secara efektif.

KH Muhith juga secara tegas menolak narasi politik saling menghancurkan maupun permusuhan permanen dalam ranah publik.

“Dalam Islam dan tradisi Pancasila, perang atau konflik keras adalah jalan terakhir. Politik itu ranah ijtihadi (pemikiran), mirip dengan dinamika pertandingan olahraga. Maka adab yang diajarkan adalah kompromi (was-sulhu khair) melalui musyawarah dan mufakat, bukan dengan cara menghancurkan lawan,” tambahnya.

Mengakhiri kajian Ngaji Politik, K.H. Muhith kembali menegaskan pesan Rasulullah SAW dan para ulama terdahulu bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar.

Agama merupakan fondasi tempat bertumpu, sementara kekuasaan politik adalah benteng penjaganya. Jika salah satu hilang, maka bangunan kehidupan bermasyarakat akan runtuh dan sirna.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong mendorong lahirnya para wirausahawan baru sekaligus memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora Muhammad Zuhrif Hudaya dan Wakil Ketua Korbid Arifin Wicaksono dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kewirausahaan bertajuk ‘Start Your Business: Langkah Awal Menjadi Pengusaha Sukses’ pada Selasa (13/10/2026) malam.

Dalam pemaparannya, Zuhrif Hudaya menegaskan bahwa program pengembangan ekonomi ini dirancang untuk menyasar dua kelompok sasaran utama, baik dari kalangan kader, pengurus, maupun masyarakat umum.

“Pertama, kita menyasar individu yang belum memiliki bisnis agar mereka tahu bagaimana langkah awal memulainya. Kedua, bagi mereka yang bisnisnya sudah berjalan—sekecil apa pun itu,” kata Zuhrif dalam keterangannya, Kamis  (15/10/2026).

Menurut dia, bisnis yang sudah berjalan akan diarahkan dan dilakukan pendampingan agar usahanya tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga melesat, tumbuh, kuat, dan memiliki dampak jangka panjang.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan untuk mendorong lahirnya wirausahawan baru, Partai Gelora meluncurkan program ‘Nusantara Bisnis Academy’.

“Program ini disiapkan sebagai wadah pembinaan, ekosistem pembelajaran, serta jejaring komunitas bagi para pebisnis di seluruh Indonesia,” katanya.

Wakorbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora, Arifin Wicaksono, menambahkan pentingnya penguatan kompetensi fundamental dalam mengelola sebuah bisnis.

Menurutnya, potensi kesuksesan berbisnis di Indonesia sangat terbuka lebar seiring semakin mudahnya perizinan usaha dan besarnya peluang pasar.

“Memulai bisnis memang butuh keberanian, tetapi keberanian saja tidak cukup tanpa didasari konsep dan ilmu pengetahuan yang memadai. Sering kali pengusaha terjebak pada keahlian teknis semata—seperti hanya jago jualan atau jago produksi—tetapi lemah dalam tata kelola keuangan dan organisasi,” terang Arifin.

Baca juga:

Hindari Bahaya Risiko Total, Pelaku Bisnis Riil Didorong Bertransformasi Jadi Korporasi

Hindari Bahaya Risiko Total, Pelaku Bisnis Riil Didorong Bertransformasi Jadi Korporasi

Nusaantara Bisnis Academy, kata dia,  hadir untuk melengkapi para pelaku usaha dengan ilmu fundamental bisnis, mulai dari penguatan riset pasar (market), pengembangan produk, manajemen keuangan, hingga tata kelola sumber daya manusia (SDM) agar siap melakukan peningkatan skala usaha (scale up).

Program ini mendapatkan antusiasme peserta dari berbagai daerah yang menyampaikan studi kasus dan peluang bisnis di wilayah masing-masing.

Muhammad Zafar Henan dari DPW Partai Gelora Maluku, misalnya, mengangkat potensi bisnis perantara logistik BBM untuk transportasi antarpulau di Ambon, serta peluang pengembangan lahan seluas 1,5 hektar untuk proyek rumah subsidi.

Sementara itu, Khairul Baki dari DPD Jayapura, Khairul Baki mengatakan, bahwa berbisnis di Indonesia merupakan sebuah keputusan ‘nekat’ dan butuh keberanian tersendiri.

Pasalnya, akan membutuhkanan cost atau biaya yang tinggi, dimana wilayah Indonesia berpulau-pulau terutama di Papua. hingga membuat rantai distribusinya menjadi panjang dan tidak mudah.

Selain itu, birokrasi perizinan yang rumit, pajak tinggi, belum lagi biaya tak terduga atau ‘pungutan liar’ yang kerap dikeluarkan menimbulkan ekonomi biaya tinggi,  membuat pengusaha-pengusaha lokal harus berpikir dua kali.

Sebab, modal yang mereka miliki kecil, sehingga kalah bersaing dengan pengusaha bermodal besar, terutama asing, sehingga menurunkan mereka orientasi untuk berbisnis. Bagi daerah ini merupakan masalah serius.

“Makanya pengusaha-pengusaha di Indonesia ini kan cuma berapa juta saja dari apa namanya jumlah total keseluruhan penduduk Indonesia. Maka berbinis itu, sebuah keputusan dan keberanian. Rumit birokrasinya, susah untuk ekspansi  dan tinggi pajaknya. Ini menurunkan oientasi orang mau berbisnis,” kata  Khairul Biki.  

Menanggapi hal ini, Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora  Zuhrif Hudaya mengatakan, bahwa pihaknya akan terus memberikan pengetahuan mengenai kompetensi bisnis dan fundamental usaha, termasuk juga memberikan materi-materi pelatihan investasi.

“Jika sebelumnya kita belajar bagaimana investor harus memiliki kompetensi, kini saatnya para pelaku bisnis (entrepreneur) juga ditempa agar memiliki kompetensi yang sepadan. Apabila dua hal ini dipadukan dan saling berkolaborasi, insyaallah bisnis yang kita bangun bersama akan mampu menggerakkan roda perekonomian bangsa,” tegas Zuhrif

Wakorbid Bisnis dan Ekonomi Arifin Wicaksono mengungkapkan, Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora sudah membuat kurikulum ‘Nusantara Bisnis Academy’ dan akan membawanya ke dalam format pelatihan tatap muka (offline) di berbagai wilayah.

Ia juga menyampaikan bahwa pendampingan teknis dan penyusunan strategi bisnis akan jauh lebih presisi dan efektif apabila dilakukan melalui interaksi langsung serta konsultasi mendalam (assessment).

“Banyak pertanyaan dan kasus menarik dari daerah yang memerlukan analisis data serta strategi yang presisi. Melalui program Nusantara Bisnis Academy, kelak kita bisa bertemu langsung secara offline untuk membedah fundamental bisnis, mulai dari riset pasar, tata kelola keuangan, hingga pengembangan organisasi,” ujar Arifin.

Partai Gelora berharap inisiatif berkelanjutan ini tidak hanya mencetak pengusaha-pengusaha baru yang tangguh, tetapi juga membangun ekosistem saling bantu antar-pebisnis di seluruh wilayah Indonesia demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Partaigelora.id-Ketua Pusat Kebijakan Strategis DPP Partai Gelora Indonesia, KH Ahmad Mudzoffar, Lc., M.A., menegaskan bahwa sikap dan pemahaman yang ekstrem (ghuluw atau berlebih-lebihan) dalam beragama merupakan bentuk penyimpangan yang berbahaya serta dapat membinasakan tatanan kehidupan umat.

Pesan tersebut disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman bertajuk ‘Jangan Ekstrem’ pada Jumat (9/10/2026) malam.

“Menghindari sikap ekstrem dipahami sebagai pengingat bagi diri sendiri dan seluruh umat, bukan untuk menyudutkan kelompok tertentu,” kata KH Ahmad Mudzoffar

Menurut dia, mengacu pada hadis sahih, sikap berlebih-lebihan dalam beragama merupakan faktor utama yang membinasakan umat-umat terdahulu.

“Konsep Ahlusunah Waljamaah itu ditekankan bukan sebagai label eksklusif milik golongan tertentu, melainkan komitmen bersama pada prinsip dasar Islam—yakni rukun iman yang enam, rukun Islam yang lima, serta menjadikan generasi sahabat nabi sebagai teladan utama,” katanya.

Dengan pemahaman ini, maka berbagai mazhab, ormas, dan jamaah dapat bernaung dalam satu ‘rumah besar ‘ Islam yang moderat (wasathiyah)

Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelora ini mengatakan, pemahaman Islam yang baik harus bersifat inklusif, toleran, serta mengedepankan sikap kooperatif dan semangat rekonsiliasi antarumat Islam, alih-alih konfrontatif atau gemar memicu polarisasi.

Sehingga umat Islam diharapkan menghindari fanatisme buta atau hobi menghakimi kelompok lain yang tidak sepandangan dengan mereka.

“Sikap ekstrem itu kerap lahir dari fanatisme kelompok (ashabiyah) yang berlebihan, sehingga memunculkan hobi menyesatkan, membid’ahkan, atau mengkafirkan pihak lain hanya karena perbedaan pandangan dalam masalah cabang (furuk),” ujarnya.

Ia berharap umat meneladani para ulama terdahulu yang mampu berdebat dan berbeda pendapat secara tajam dalam koridor ilmiah, namun tetap menjaga akhlak, persaudaraan, dan kebersihan hati.

Baca juga:

Mendudukkan Usul dan Furuk: Menata Pola Pikir Umat di Tengah Perbedaan

KH Mudzoffar mengusulkan perlunya dialog tertutup antar-tokoh ormas dan lembaga keislaman untuk mengurai sumbatan komunikasi dan kerancuan definisi Ahlusunah Waljamaah.

Sebab, saat ini ada klaim kebenaran sepihak yang membuat sebagian kelompok mudah mengeluarkan pihak lain dari lingkaran kebenaran.

“Saya berharapadanya kesediaan para ulama, kiai, dan pimpinan berbagai ormas Islam untuk duduk bersama dalam satu forum terbatas guna mengklarifikasi dan mendudukkan materi-materi ijtihadiah yang selama ini memicu perselisihan di ranah public,” ungkapnya.

Perdebatan yang merusak persaudaraan umumnya, menurut KH Mudzoffar, dipicu oleh keterlibatan emosi dan rasa benci (like and dislike) sebelum adu argumen ilmiah dimulai.

“Ulama masa lalu patut diteladani karena mampu berdebat sengit secara kognitif, namun tetap saling merangkul dan menjaga kebersihan hati seusai diskusi,” tegasnya.

Ia menila\i fanatisme buta (ta’asub) membuat seseorang sulit membedakan antara membela nilai-nilai ajaran Islam yang hakiki dengan membela kelompok atau golongannya sendiri.

“Karena itu, penting bagi setiap organisasi dan komunitas untuk senantiasa melakukan autokritik serta evaluasi internal,” katanya.

Perbedaan pilihan dalam pemilu atau pilpres diharapkan tidak boleh merusak ukhuwah dan persaudaraan keluarga.

KH Mudzoffar mengingatkan agar umat tidak memperlakukan pilihan politik—yang sifatnya ijtihadiah dan didasarkan pada pertimbangan maslahat-mudarat—seolah-olah sebagai persoalan akidah mutlak (surga-neraka).

Masyarakat, kata KH Mudzoffar, perlu diberikan edukasi politik dan pemahaman terhadap perbedaan pilihan dinamika politik agar tidak memicu gelombang golput.

Untuk menekan kecenderungan golput di masyarakat, KH Mudzoffar yang merupakan salah satu pendidi Partai Gelora ini menekankan pentingnya pemetaan masalah.

“Golput itu karena kebingungan atau belum menemukan figur ideal relatif mudah diedukasi melalui literasi politik, sedangkan golput yang bersifat ideologis memerlukan pendekatan dialogikal yang lebih sabar dan berkesinambungan,” katanya.

Di akhir pemaparannya, KH Ahmad Mudzoffar mengajak seluruh kader dan partisipan untuk terus menyebarkan pemahaman Islam yang teduh, moderat, dan bijaksana, serta menjadikan aktivitas berpartai sebagai sarana kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa di bawah naungan nilai-nilai keutamaan.

Kajian tersebut ditutup dengan imbauan agar umat Islam senantiasa mengevaluasi diri, fokus memperbaiki kualitas ibadah pribadi, serta menebarkan semangat Islam yang rahmatan lil ‘alamin dengan mengedepankan persatuan dan kebijaksanaan.

Partaigelora.id-Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora Indonesia, KH Muhith M. Ishaq, Lc., M.A., menegaskan pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan perjuangan politik.

Menurutnya, partisipasi politik umat Islam hendaknya berakar pada panggilan spiritualitas, bukan sekadar imbalan atau dorongan transaksional.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam program Ngaji Politik  yang diselenggarakan Bidang Keuamatan DPP Partai Gelora dalam Serial Spiritualitas Politik bertajuk ‘Selalu Ada Gradasi dari Kualitas Kemusliman Kita’,Rabu (7/10/2026).

KH Muhith menyampaikan bahwa kekuasaan tanpa agama rawan kehilangan kendali, sementara agama tanpa kekuatan politik berisiko kehilangan pelindungnya.

“Karena itu,Umat Islam dituntut untuk menempatkan diri sebagai pelaku atau penggerak utama (fa’il) dalam amar makruf nahi mungkar, bukan sekadar dijadikan objek politik, kerumunan, atau pasar suara menjelang pemilu,” kata KH Muhith.

Sehingga ketika seseorang dituntut untuk memahami kualitas kemuslimannya, maka dia harus memahami mengenai Islam itu sendiri.

Sebab, Islam adalah agama yang sempurna, namun kualitas kemusliman pemeluknya memiliki gradasi yang beragam.

Ia menegaskan bahwa kualitas kemusliman tidak hanya diukur dari ibadah ritual semata (mahdah), melainkan dari kesalehan sosial serta penerapan nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan berpolitik (siyasah).

Merujuk Al-Qur’an (Surah At-Taubah dan Fatir), tingkat kesalehan terbagi dari kelompok yang berkompetisi dalam kebaikan (sabiqun bil-khairat), kelompok pertengahan (muqtasid), hingga yang masih sering berbuat salah (dhalimun linafsih).

KH Muhith menepis pandangan kaku yang menyamakan Islam secara eksklusif dengan kebudayaan Arab.

Baca juga:

Partai Gelora Luncurkan Program ‘Ngaji Politik’, Tegaskan Agama dan Kekuasaan adalah Saudara Kembar

Menurutnya, sejarah mencatat kontribusi ulama besar perawi hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari luar Bangsa Arab, hingga jejak peradaban Islam di Andalusia, Turki, India, dan Nusantara.

Ia mengatakkan, kemimpinan politik Islam dalam sejarah terbukti dinamis dan inklusif—berpindah dari Bangsa Arab, Persia, India, Mongol, hingga kerajaan-kerajaan Nusantara—menunjukkan bahwa Islam hadir untuk seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).

Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora ini menjelasakan, semangat beribadah masyarakat Indonesia yang tinggi harus diimbangi dengan kesalehan publik, seperti menjaga etika bertetangga, memelihara fasilitas umum, serta menghormati hak-hak sesama warga negara.

“Di sinilah pentingnya nilai kejujuran dan amanah wajib mengikat setiap pelaku politik. Semakin tinggi skala kepemimpinan seseorang, semakin besar dampak kebijakan yang dihasilkan, serta makin besar pula pertanggungjawaban moral dan spiritualnya,” katanya.

KH Muhith berpandangan bahwa prinsip kepemimpinan yang berorientasi rakyat, maka seorang pemimpin sejati dituntut untuk menanggalkan agenda pribadi dan fokus melayani kebutuhan publik yang dipimpinnya.

“Potensi besar umat Islam Indonesia diharapkan tidak hanya berhenti pada skala domestik, melainkan mampu memberikan kontribusi kepemimpinan pemikiran dan kebudayaan bagi dunia internasional,” katanya.

Ngaji Politik tersebut, diakhiri KH Muhith dengan mengutip pesan Imam Al-Ghazali mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara agama sebagai fondasi dan kekuasaan sebagai pelindungnya, demi mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa yang berkeadilan.

“Kita berharao Partai Gelora berharap dapat memberikan edukasi serta energi rohani bagi gerak langkah politik umat, sekaligus mencetak kepemimpinan politik yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan public,” pungkasnya.