Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual (Tazkiyatuyn Nafs) dengan tema ‘Politik Pelayanan’ pada Selasa (6/10/2026) malam, sebagai bagian dari proses penyucian jiwa bagi kader dan pejuang politik.
Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelora Rofi’ Munawar mengatakan, bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari esensi pelayanan (khidmah).
Sebab, hakikat politik bukan sekadar mengejar kekuasaan, melainkan bagian dari proses sarana beribadah untuk menghadirkan kemaslahatan yang luas, serta mengabdi dengan sepenuh jiwa dan raga
“Pelayanan ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Ketika kita berjuang di jalur politik, maka kita pasti akan melakukan yang namanya pelayanan atau khidmah,” ujar Rofi’ Munawar.
Mengutip pemikir politik Islam Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah dan Adabud Dunya Waddin, dijelaskan bahwa ada enam sendi yang membuat dunia menjadi baik, teratur dan harmonis.
Di enam sendi inilah politik pelayanan harus difokuskan. “Ketahuilah bahwa yang menjadikan dunia baik sehingga terjadi keteraturan dan harmoni itu ada enam yang disebut sebagai enam pondasi,” jelasnya mengutip Al-Mawardi.
Pertama Dinun Mutta atau agama yang ditaati. Maksudnya agama berfungsi sebagai pedoman hidup, pengendali nafsu, dan pengawas nurani.
Politik pelayanan harus memastikan agama berjalan seimbang pada dimensi vertikal (hablum minallah) dan horizontal (hablum minannas).
“Contohnya Ibadah sosial seperti zakat, infak, dan sedekah melatih jiwa untuk melepaskan kepemilikan demi mengikis diskriminasi serta menciptakan kesetaraan sosial,” katanya.
Kedua Sultanun Qahir atau pemerintahan yang kuat dan efektif. Artinya kekuasaan dipandang sebagai amanah keagamaan (ittikhadul imarati dinan) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui amal saleh.
Baca juga:
“Pemimpin yang efektif berfungsi sebagai solidarity maker—perekat masyarakat—serta menjadi pengayom bagi pihak-pihak yang lemah dan terzalimi,” katanya.
Ketiga Adlun Syamil atau keadilan yang merata. Dimana keadilan diawali dari sikap adil terhadap diri sendiri.
“Pemimpin yang adil berfokus mengutamakan kemudahan (ittiba’ul maisur), mengurai kesulitan rakyat (hazwul maksur), serta meninggalkan pendekatan kekuasaan yang represif (tarkut tasalluthi bil quwwah),” katanya
Keempat Amnun ‘Am atau keamanan yang menyeluruh. Kepimpinan harus menberikan jinan keamanan yang melingkupi dimensi fisik maupun psikis secara merata.
Hal itu mrujuk pada pesan Surah Quraisy, pemenuhan pangan (at’amahum min ju’) dan rasa aman (amanahum min khauf) menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan.
Kelima Hisbu Dar atau kesuburan wilayah dan kemakmuran ekonomi. Yaitu engelolaan potensi daerah dan sumber daya secara optimal untuk menopang ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Keenam Amalun Fasih atau harapan yang luas.Pemerintahan dan elemen politik bertugas diharapkan membangun optimisme, menghadirkan prospek masa depan yang cerah, serta ruang bertumbuh bagi seluruh warga negara.
Rofi] berharap melalui pendekatan politik pelayanan, kehadiran kader dan pemimpin politik diarahkan untuk mengurai problematika warga, bukan memperberat beban hidup masyarakat.
“Kesetaraan yang lahir dari kebijakan adil dan ibadah sosial diharapkan dapat menghapus sekat-sekat sosial sehingga terbangun harmoni dalam berbangsa,” katanya.
Ia mengatakan, berbagai persoalan riil yang sering dihadapi para pemimpin atau pemangku kebijakan di lapangan seperti risiko penyimpangan kebijakan akibat laporan yang tidak jujur dari bawahan,
Ditegaskan bahwa pemimpin harus menerapkan fungsi soliditas dan solidaritas pada lingkaran dalamnya terlebih dahulu.
“Pemimpin wajib turun ke lapangan untuk mengecek kondisi riil masyarakat guna menghindari jebakan budaya ‘asal bapak senang’ (ABS),
katanya
Hal ini akibat janji politik seorang politisi yang merupakan bentuk penjelmaan dari visi dan misi kepemimpinan, terkadang tidak disandingkan dengan kematangan berpikir untuk merealisasikannya.
“Sehingga pemimpin dituntut bertanggung jawab penuh dan tidak sembarangan mengumbar komitmen tanpa kepastian eksekusi. Tidak ada lagi ABS,” katanya.
Karena itu, keberhasilan seorang politisi tidak diukur dari klaim kesempurnaan, melainkan dari ikhtiar sungguh-sungguh, ketaatan pada proses pelayanan, serta ketiadaan niat untuk berbuat zalim.
“Jika terjadi kegagalan dalam proses kepemimpinan, seorang pemimpin yang berintegritas harus jujur mengakui keterbatasannya tanpa perlu menutupi kenyataan melalui pencitraan semu,” tegasnya.
Kajian ini diakhiri dengan ajakan kepada seluruh kader untuk menanamkan nilai-nilai khidmah sejak dini sebagai tolok ukur kesiapan memegang mandat kepemimpinan di masa mendatang.
No comments