Partaigelora.id– Ketua Bidang Syiar dan Dakwah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora, KH Muhith Ishak, Lc., M.A., mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tidak memutus mandat politik dari pertanggungjawaban spiritual di hadapan Allah SWT.
Menurutnya, penyalahgunaan wewenang kerap terjadi ketika pemimpin memandang jabatan semata-mata sebagai urusan administratif dan mandat duniawi, tanpa kesadaran adanya pertanggungjawaban di akhirat.
Hal tersebut disampaikan KH Muhith Ishak saat menjadi narasumber dalam Ngaji Politik: Serial Spiritual Politik bertema “Ketika Takdir Allah Menentukan Arah Kekuasaan” yang ditayankan di kanal digital Partai Gelora, seperti YouTube, Facebook, dan TikTok pada Rabu (18/11/2026)
“Secara zahir, di Indonesia mandat kekuasaan diberikan oleh rakyat sehingga pemimpin diminta bertanggung jawab kepada rakyat. Namun dalam perspektif spiritual keagamaan, jabatan adalah karunia dan mandat dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Kalau diputus hanya kepada rakyat saja, di situlah kekuasaan terputus dari pertanggungjawaban di hadapan Allah,” ujar KH Muhith Ishak.
KH Muhith menegaskan bahwa agama dan kekuasaan merupakan dua hal yang saling menguatkan. Agama berperan sebagai fondasi nilai, sedangkan kekuasaan berfungsi sebagai penjaga.
Ia menjelaskan, bangunan tanpa fondasi dikhawatirkan akan cepat runtuh, sementara bangunan tanpa penjaga berpotensi mudah rusak dan disalahgunakan.
Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora ini menilai, menjauhkan agama dari politik atau sebaliknya—menjadikan agama sekadar kedok untuk meraih suara—sama-sama berbahaya bagi kehidupan berbangsa.
Pasalnya, setiap kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup masyarakat merupakan produk dari aktivitas politik.
“Kekuasaan itu ibarat pisau bermata dua. Jika dikelola dengan kesadaran spiritual, ia melipatgandakan amal kebaikan karena dampaknya luas. Sebaliknya, tanpa kendali moral, jarak antara ‘kewenangan’ dan ‘kesewenang-wenangan’ hanya terpaut satu langkah,” tuturn
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak bersikap apatis atau alergi terhadap politik, sekaligus mengecam praktik menjadikan agama sekadar kedok demi meraih kekuasaan.
“Manusia di bumi memiliki peran sebagai hamba yang beribadah sekaligus khalifah yang mengelola kehidupan. Semua urusan hidup kita pada akhirnya bersinggungan dengan aktivitas politik. Maka kekuasaan harus dikelola dengan kesadaran spiritual agar tidak berubah menjadi kezaliman,” katanya.
Baca juga:
Dalam Ngaji Politik ini, KH Muhith mengulas kisah kejatuhan Firaun dalam Al-Qur’an (QS. Al-Qasas: 4–5) sebagai ilustrasi bahwa kekuasaan manusia memiliki batas di hadapan ketetapan Allah.
Dimana secara kasat mata, kekuasaan Firaun tampak kokoh karena ditopang kekuatan finansial yang digambarkan lewat sosok Qarun serta kecerdasan birokrasi dan teknokrasi lewat sosok Haman.
Selain itu, Firaun mempertahankan dominasinya dengan memecah belah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok kecil sehingga rakyat menjadi lemah dan tidak berdaya.
KH Muhith menyebut pola tersebut mirip dengan politik devide et impera dan mengingatkan bahaya ketika rakyat maupun umat hanya diperlakukan sebagai komoditas suara saat kontestasi politik.
“Jika masyarakat sipil atau civil society lemah dan terpecah belah, penguasa cenderung menjadi tiran. Sebaliknya, ketika rakyat berdaya, melek politik, dan bermartabat, kesewenang-wenangan bisa dicegah,” jelasnya.
KH Muhith juga menyoroti ketakutan Firaun terhadap ramalan kelahirannya penumbang rezim yang berakar dari kisah Nabi Ibrahim AS di Mesir.
Rasa takut yang berlebihan membuat Firaun menerbitkan kebijakan membunuh bayi laki-laki Bani Israel, yang pada akhirnya justru menimbulkan defisit populasi dan tenaga kerja sehingga aturan tersebut diubah menjadi selang-seling tahun.
Namun, menurutnya, segala upaya manusia untuk mempertahankan kekuasaan tidak mampu menolak ketetapan Allah.
Bayi yang paling dikhawatirkan Firaun, yakni Nabi Musa AS, justru diselamatkan dan dibesarkan di dalam istana kerajaan itu sendiri.
“Mengutip catatan dalam Tafsir Ibnu Katsir, wa lan yanfa’a hadzarun min qadarin—kewaspadaan dan ketakutan tidak ada gunanya di hadapan takdir Allah. Karena itu, dalam berpolitik dan menjalankan amanah kekuasaan, ikhtiar harus selalu diiringi doa dan tawakal serta kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT,” katanya.
KH Muhith juga menyoroti fenomena di era modern di mana rakyat sering kali hanya diposisikan sebagai komoditas saat pemilu oleh para perantara politik, alih-alih dididik untuk berdaulat dan kritis.
Padahal, menurutnya, masyarakat sipil (civil society) yang kuat dan melek politik merupakan syarat mutlak untuk mencegah lahirnya penguasa yang sewenang-wenang.
Strategi memecah belah tersebut, akan membuat rakyat berada pada posisi lemah, tidak saling menolong, dan mudah dikendalikan.
“Kalau di negara demokrasi, ketika civil society atau rakyatnya lemah dan terpecah belah, penguasa akan mudah menjadi tiran. Sebaliknya, jika rakyat kuat, berdaya, dan melek politik, kekuasaan tidak akan bisa bertindak sewenang-wenang,” ujar KH Muhith.
Menurut KH Muhith, rakyat dan umat seharusnya diposisikan sebagai subjek yang terhormat, bermartabat, serta memiliki kebebasan berpendapat dan menentukan pilihan secara bertanggung jawab.
Ia menyayangkan praktik yang kerap muncul di lapangan ketika warga atau kelompok masyarakat justru dijadikan komoditas suara oleh para perantara maupun calo politik saat momentum kontestasi.
“Rakyat itu makhluk yang mulia, bukan komoditas yang diperjualbelikan. Jangan sampai rakyat hanya merasa punya kuasa saat pemilu saja, tetapi setelah itu kehilangan daya dan martabatnya,” tegasnya.
“Sebesar apa pun upaya penguasa mempertahankan status quo—bahkan dengan kebijakan keji seperti Firaun membunuh ribuan bayi laki-laki demi mencegah lahirnya penumbang rezimnya—semuanya sia-sia di hadapan takdir Allah. Justru bayi yang paling ia takuti, Nabi Musa AS, dibesarkan di dalam istananya sendiri,” pungkasnya.
Menutup kajiannya, KH Muhith mengajak seluruh elemen bangsa yang berkecimpung di dunia politik untuk tetap mengedepankan ikhtiar yang bersih, sembari menyertakan doa dan tawakal sebagai kompas moral dalam mengemban amanah publik.

No comments