Surya Irawan, Author at Partai Gelora Indonesia

Fahri Hamzah: Negara Jangan Tolong BUMN Korup Jiwasraya

#FahriHamzah, #JiwasRaya, #PartaiDigital, #PartaiGelora, #PartaiGeloraIndonesia

JAKARTA – Langkah pemerintah menyuntikkan dana senilai total Rp 22 triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun depan dinilai membahayakan keuangan negara yang saat ini fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Apalagi Indonesia sudah masuk jurang resesi ekonomi.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai suntikan dana Jiwasraya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) secara bertahap itu berbahaya. Dia bahkan mempertanyakan dari mana mulanya keputusan besar itu diambil.

“Benar-benar kalau dipikir kembali bailout Rp22 triliun untuk Jiwasraya bahaya betul ya. Di mana keputusan itu dibuat ya?” ujar Fahri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (4/10).

Fahri menilai, Jiwasraya tidak perlu diselamatkan, lebih baik dibiarkan bangkrut atau dijual saja. Sebab, BUMN tersebut dinilai sebagai BUMN korup dan kerap jadi ajang ‘bancakan’ para penguasa atau pejabat.

“Jiwasraya tidak terkait ‘too big to fail’ jadi jual saja. Kan sudah ada BPJS maka Jiwasraya biarkan saja bangkrut atau ada yang mau beli. Negara jangan tolong BUMN Korup!” tegas Fahri.

Mantan wakil ketua DPR RI itu lantas mengingatkan skandal besar yang pernah terjadi di negeri ini dengan skema serupa, yaitu kasus dana talangan Bank Century. Di mana sampai saat ini kasus tersebut masih belum terang benderang.

“Untuk Bank Century Rp6,7 T aja sampai hari ini enggak kelar,” tutupnya.

Kerugian Negara Rp16,8 Triliun
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan potensi kerugian negara di Jiwasraya mencapai Rp16,8 triliun yang berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun, dari 2008 hingga 2018.

Perinciannya adalah kerugian dari investasi saham Rp4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana Rp12,16 triliun.

Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah melakukan menyita aset terkait kasus Jiwasraya sebesar Rp18,4 triliun. Nilai ini tentu lebih tinggi dari nilai kerugian investasi Jiwasraya yang ditetapkan BPK Rp16,8 triliun.

Sedangkan Laporan keuangan Jiwasraya di 2019 menunjukkan, kewajiban asuransi warisan Belanda bernama Nederlandsch Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij van 1859 ini mencapai Rp52,72 triliun.

Jumlahnya memang berkurang dari tahun sebelumnya Rp53,31 triliun. Tapi kewajiban utang klaim mencapai Rp13,08 triliun, bengkak dari Desember 2018 yakni Rp4,75 triliun.

Pemerintah pun berencana membantu menyelamatkan Jiwasraya. Anggaran buat Jiwasraya ditetapkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI alias Bahana, Holding BUMN Penjaminan dan Perasuransian.

Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Sri Mulyani menyebutkan pemerintah menyiapkan bantuan kepada BUMN sebesar Rp37,38 triliun. Salah satunya akan dialokasikan untuk membantu Jiwasraya.

Dana alokasi bantuan untuk Jiwasraya totalnya mencapai Rp22 triliun, di mana PMN ini sendiri akan diberikan bertahap. Tahun 2021 sebesar Rp12 triliun dan tahun berikutnya Rp10 triliun.

Nantinya, gelontoran dana akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru, yakni IFG Life yang akan berada di bawah holding asuransi BUMN, yakni BPUI.

Perusahaan tersebut digunakan untuk menampung seluruh nasabah Jiwasraya yang telah direstrukturisasi polisnya, baik itu nasabah tradisional dan saving plan.

Bantuan kepada Jiwasraya berupa PMN ini akan masuk ke BPUI sebesar Rp20 triliun. Anggaran BPUI ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6,28 triliun.

“BPUI ada hubungannya tentu dengan penanganan masalah (dana nasabah) Jiwasraya,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (15/9).

Link terkait:

https://www.merdeka.com/peristiwa/fahri-hamzah-negara-jangan-tolong-bumn-korup-jiwasraya.html

Sumber: Merdeka

Belajar Dari Kasus Bank Century, Fahri Minta Pemerintah Tak Perlu Selamatkan Jiwasraya

#Bailout, #FahriHamzah, #SkandalBankCentury, #SkandalJiwasraya

JAKARTA – Langkah pemerintah menyuntikkan dana senilai total Rp 22 triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun depan mendapat kritikan tajam, karena membahayakan keuangan negara yang saat ini fokus pada penanganan pandemi Covid-19, selain Indonesia sudah masuk jurang resesi ekonomi.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai suntikan dana Jiwasraya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) secara bertahap itu berbahaya. Dia bahkan mempertanyakan dari mana mulanya keputusan besar itu diambil.

“Bener-bener kalau dipikir kembali bailout 22 trilyun untuk Jiwasraya bahaya betul ya. Di mana keputusan itu dibuat ya?” ujar Fahri dalam keterangannya, Minggu (4/10/2020).

Fahri menilai, Jiwasraya tidak perlu diselamatkan, lebih baik dibiarkan bangkrut atau dijual saja. Sebab, BMUN tersebut dinilai sebagai BUMN korup dan kerap jadi ajang ‘bancakan’ para penguasa atau pejabat.

“Jiwasraya tidak terkait “too big to fail” jadi jual aja. Kan sudah ada BPJS maka jiwasraya biarkan aja bangkrut atau ada yang mau beli. Negara jangan tolong BUMN Korup!,” tegas Fahri.

Mantan wakil ketua DPR RI itu lantas mengingatkan skandal besar yang pernah terjadi di negeri ini dengan skema serupa, yaitu kasus dana talangan Bank Century. Di mana sampai saat ini kasus tersebut masih belum terang benderang.

“Untuk Bank Century 6,7 T aja sampai hari ini gak kelar,” tutupnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan potensi kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun yang berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun, dari 2008 hingga 2018.

Perinciannya adalah kerugian dari investasi saham Rp 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana Rp 12,16 triliun.

Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah melakukan menyita aset terkait kasus Jiwasraya sebesar Rp 18,4 triliun. Nilai ini tentu lebih tinggi dari nilai kerugian investasi Jiwasraya yang ditetapkan BPK Rp 16,8 triliun.

Sedangkan Laporan keuangan Jiwasraya di 2019 menunjukkan, kewajiban asuransi warisan Belanda bernama Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859 ini mencapai Rp 52,72 triliun.

Jumlahnya memang berkurang dari tahun sebelumnya Rp 53,31 triliun. Tapi kewajiban utang klaim mencapai Rp 13,08 triliun, bengkak dari Desember 2018 yakni Rp 4,75 triliun.

Pemerintah pun berencana membantu menyelamatkan Jiwasraya. Anggaran buat Jiwasraya ditetapkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI alias Bahana, Holding BUMN Penjaminan dan Perasuransian.

Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Sri Mulyani menyebutkan pemerintah menyiapkan bantuan kepada BUMN sebesar Rp 37,38 triliun. Salah satunya akan dialokasikan untuk membantu Jiwasraya.

Dana alokasi bantuan untuk Jiwasraya totalnya mencapai Rp 22 trliiun, dimana PMN ini sendiri akan diberikan bertahap. Tahun 2021 sebesar Rp 12 triliun dan tahun berikutnya Rp 10 triliun.

Nantinya, gelontoran dana akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru, yakni IFG Life yang akan berada di bawah holding asuransi BUMN, yakni BPUI.

Perusahaan tersebut digunakan untuk menampung seluruh nasabah Jiwasraya yang telah direstrukturisasi polisnya, baik itu nasabah tradisional dan saving plan

Bantuan kepada Jiwasraya berupa PMN ini akan masuk ke BPUI sebesar Rp 20 triliun. Anggaran BPUI ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6,28 triliun.

“BPUI ada hubungannya tentu dengan penanganan masalah (dana nasabah) Jiwasraya,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (15/9/2020).

Fahri Hamzah: Bailout 22 T Jiwasraya Bahaya Betul, Bank Century 6,7 T Aja Belum Kelar

#Bailout, #BankCentury, #FahriHamzah, #JiwasRaya

JAKARTA – Langkah pemerintah menyuntikkan dana senilai total Rp 22 triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun depan mendapat kritikan tajam.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai suntikan dana Jiwasraya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) secara bertahap itu berbahaya. Dia bahkan mempertanyakan dari mana mulanya keputusan besar itu diambil.

“Bener-bener kalau dipikir kembali bailout 22 trilyun untuk Jiwasraya bahaya betul ya. Di mana keputusan itu dibuat ya?” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (4/10).

Mantan wakil ketua DPR RI itu lantas mengingatkan skandal besar yang pernah terjadi di negeri ini dengan skema serupa, yaitu kasus dana talangan Bank Century. Di mana sampai saat ini kasus tersebut masih belum terang benderang.

“Untuk Bank Century 6,7 T aja sampai hari ini gak kelar,” tutupnya.

PMN ini sendiri akan diberikan bertahap. Tahun 2021 sebesar Rp 12 triliun dan tahun berikutnya Rp 10 triliun.

Hal ini sesuai keputusan rapat panitia kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), manajemen Jiwasraya, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Nantinya, gelontoran dana akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru, yakni IFG Life yang akan berada di bawah holding asuransi BUMN, yakni BPUI. Perusahaan tersebut digunakan untuk menampung seluruh nasabah Jiwasraya yang telah direstrukturisasi polisnya, baik itu nasabah tradisional dan saving plan

Link terkait: https://politik.rmol.id/read/2020/10/04/454986/Fahri-Hamzah:-Bailout-22-T-Jiwasraya-Bahaya-Betul,-Bank-Century-6,7-T-Aja-Belum-Kelar-

Sumber: RMOL

Gatot Nurmantyo Disebut Ganggu Stabilitas Politik, Fahri Hamzah Bilang Begini ke Moeldoko

FahriHamzah, GatotNurmantyo, KAMI, Moeldoko, Stablitas

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purn) TNI Moeldoko yang menyebut Gatot Nurmantyo dan rekan-rekannya mengganggu stabilitas politik.

Menurut Fahri Hamzah yang dilontarkan Moeldoko adalah sebuah tuduhan. Bahkan Moeldoko ini terkesan memakai gaya militer zaman dulu.

“Gampang banget orang dituduh mengganggu stabilitas politik. Pemerintah sipil tapi kosa katanya militer… militer zaman baheula,” kata @Fahrihamzah di Twitter, Jumat (2/10/2020).

Netizen pun ada membela pernyataan Moeldoko tersebut. “Moeldoko lebih bener kang. Lagi pandemi covid-19 bukannya membantu malah nambah masalah,” ujar @inoey_309.

“Pak Gatot orang Pancasila, Pak Moeldoko juga orang Pancasila, mengapa sesama Pancasila tidak bisa rukun, katanya sila ke 3 Persatuan Indonesia? apakah sudah berganti Perseteruan Indonesia. Sebagai anak bangsa saya bingung, bengong.. ah mana yang bener nih,” kata @Edy54944184 heran.

Ada juga yang sependapat dengan Fahri Hamzah dengan menyindir Moeldoko.

“Politik siapa yang terganggu? Itu sama saja artinya menolak Demokrasi,” kata @Muntang9.

“Mungkin lebih tepatnya “jangan ganggu posisi saya”, mungkin..” ujar @initial_ari.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan junironya ini sudah mengganggu stabilitas politik, maka ada tindakan juga yang harus ditempuh.

“Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” ujar dia dilansir dari viva.

Moeldoko melihat, kegaduhan belakangan ini yang dilakukan KAMI sudah dihitung. Ia juga menegaskan, pemerintah dan aparat meresponsnya juga tergolong biasa. Menurut dia, kehadiran KAMI adalah dinamika politik dalam sebuah bernegara.

“Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya,” kata Moeldoko.

Link terkait:

https://akurat.co/news/id-1218873-read-gatot-nurmantyo-disebut-ganggu-stabilitas-politik-fahri-hamzah-bilang-begini-ke-moeldoko

Sumber: Akurat

Partai Gelora Pastikan Ikuti Enam Pilkada di Bali, Sebut Tak Ingin Ketinggalan Kereta

DPWGeloraBali, PartaiDigital, PartaiGelora, PartaiGeloraIndonesia, Pilkada di Bali, Pilkada2020

DENPASAR – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia turut berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020, meski belum memiliki kursi di parlemen.

Partai sempalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan telah ikut mendukung beberapa nama beken di tanah air seperti, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakoso di Pilkada Solo.

Selain itu, Gelora juga mendukung menantu Jokowi, Bobby Afif Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rahman di Pilkada Medan.

Untuk di Bali sendiri, Ketua DPW Partai Gelora Bali, H. Mudjiono mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya masih menimbang-nimbang terkait nama-nama yang bisa didukung oleh partainya di enam Pilkada se-Bali.

Bahkan, Mudjiono juga mengaku bahwa pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan para kandidat di berbagai Pilkada tersebut.

Enam Pilkada tersebut diantaranya, Pilkada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem.

“Bali belum, ya kan komunikasi, silaturahim dulu,” paparnya saat dikonfirmasi, Kamis (1/10/2020).

Mantan Ketua DPW PKS ini memastikan bahwa Gelora sebagai parpol tidak mau ketinggalan kereta di Pilkada Serentak ini.

Ya, namanya Partai Politik harus ambil peran, hajatan besar Parpol itu kan Pilkada, Pileg dan Pilpres,” akunya.

Salah satu langkah komunikasi itu dilakukan Gelora di Pilkada Kota Denpasar dengan menjalin silaturahmi dengan pasangan nomor urut 1 yakni I Gusti Ngurah Jayanegara-Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa).

Mudjiono menyebutkan bahwa komunikasi politik itu dilakukan pada Rabu (30/9/2020) kemarin.

Mantan Ketua DPW PKS Bali ini tidak menampik bahwa pihaknya silaturahmi tersebut dilakukan sebagai bagian dari penjajakan politik di Pilkada Denpasar.

Apalagi, menurutnya antara dirinya dengan Jaya-Wibawa memiliki catatan sejarah pertemanan saat sama-sama duduk di DPRD Kota Denpasar.

“Sebelum jadi anggota DPRD Denpasar, saya sudah lama bersahabat dengan Gung Jaya. Tak kurang 20 tahun sudah kenal baik,” kenangnya.

Mudjiono menyebutkan bahwa ketiganya pernah bersama-sama satu periode di Komisi C DPRD Kota Denpasar. Saat itu, ketiganya bekerja bersama-sama membangun Kota Denpasar melalui lembaga legislatif.

“Waktu pak Kadek Agus menjadi Ketua Komisi C, saya jadi sekretarisnya. Dulu kita saling kolaborasi dan membatu program – program lembaga sosial kemasyarakatan. Gung Jaya sebagai Ketua Komisi juga mendorong ditambahkannya alokasi anggaran Kuota Haji, program TPHD untuk para tokoh di Kota Denpasar,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa dalam silaturahmi tersebut pihaknya membahas mengenai situasi dan kondisi Kota Denpasar.

Pihaknya juga menegaskan bahwa antara Gelora dengan Jaya-Wibawa akan terus berjuang dan berkontribusi mencari solusi untuk membawa Kota Denpasar semakin maju.

Karena masyarakat Kota Denpasar yang beragam harus bahu-membahu berkolaborasi dengan semangat kebhinekaan.

Diskusi berlanjut dengan suasana semakin hangat membahas kontribusi yang sedang mereka kerjakan saat ini dan yang akan datang.

“Bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara terutama Kota Denpasar. Membangun Kota Denpasar yang kreatif dan sejahtera dengan kolaborasi bersama,” imbunya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, hingga kini Partai Gelora telah menandatangani 177 Surat Keputusan (SK) dukungan terhadap paslon kepala daerah, baik itu untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

“Posisi per- 28 September 2020, Partai Gelora mengikuti 177 Pilkada. Data ini akan masih terus bertambah, kita masih menunggu laporan dari daerah. Ini juga mengindikasikan kehadiran Partai Gelora semakin diperhitungkan di kontestasi Pilkada,” katanya.

Ke-177 Pilkada tersebut, terdiri dari 9 pemilihan gubernur dari 9 daerah yang menggelar Pilgub, 26 pemilihan walikota dari 37 Pilwakot, dan 142 pemilihan bupati dari 224 Pilbup.

Artinya dalam kontestasi Pilkada 2020, Partai Gelora mengikuti 66 persen kontestasi Pilkada, yakni mengikuti 100 persen Pilgub, 70 persen Pilwakot dan 62 persen Pilbup.

“Jadi surat dukungan untuk beberapa paslon kepala daerah tersebut, agar partai dapat berkolaborasi dan berpartisipasi memenangkan paslon yang didukung tersebut untuk kemajuan pembangunan daerah,” katanya

Menurut Mahfuz, banyak calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2020 terus berkomunikasi dengan Partai Gelora agar ikut dalam koalisi partai-partai pendukung.

Meskipun, kata Mahfuz, tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan kepala daerah dan telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

“Tetapi Partai Gelora tetap diharapkan oleh para calon kepala daerah dan koalisi partai pendukung. Kita akan all out, kita sudah perintahkan DPW, DPD dan kader untuk memenangkan 177 pilkada,” katanya.

Buka Peluang Jalin Komunikasi dengan Amerta

Saat disinggung apakah dirinya bakal melakukan komunikasi serupa dengan kandidat nomor urut 2 yakni, Gede Ngurah Ambara Putra-Made Bagus Kertanegara (Amerta) di Pilkada Denpasar, Ketua DPW Gelora Bali, H. Mudjiono mengaku tidak menutup kemungkinan untuk menjalin silaturahmi serupa.

Link terkait:

https://bali.tribunnews.com/2020/10/01/partai-gelora-pastikan-ikuti-enam-pilkada-di-bali-sebut-tak-ingin-ketinggalan-kereta

Sumber: Tribun Bali

Partai Gelora Dukung Delapan Calon Independen di Pilkada 2020

CalonIndependen, MahfuzSidik, PartaiDigital, PartaiGelora, PartaiGeloraIndonesia, PartisipasiPilkada, Pilkada2020

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang mendukung calon independen atau jalur perseorangan dalam Pilkada 2020. Tak tanggung-tanggung ada delapan pasangan calon (paslon) yang didukung Partai Gelora.

Paslon tersebut tersebar di beberapa daerah, dan merupakan bagian dari komitmen Partai Gelora untuk melakukan kolaborasi & kontribusi dalam membangun kemajuan daerah.

“Partai Gelora tidak hanya mendukung pasangan calon yang didukung partai politik saja sebagai pengusungnya, tetapi juga mendukung pasangan calon independen,” kata Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Rabu (30/9/2020).

Menurut Mahfuz, Partai Gelora siap berkolaborasi dengan pasangan calon (paslon) yang berlaga dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang, termasuk dengan paslon dari independen

“Jadi dalam pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020, Partai Gelora telah memberikan surat dukungan beberapa paslon kepala daerah agar dapat berkolaborasi untuk memenangkan paslon yang didukung tersebut. Salah satunya adalah paslon independen,” katanya.

Adapun paslon independen yang didudukung Partai Gelora terjadi di Pilkada Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kota Tanjungbalai (Sumatera Utara), Kabupaten Sijunjung (Sumatera Barat), Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan). Lalu, Pilkada Kota Samarinda dan Kabupaten Paser (Kalimantan Timur), Kabupaten Asmat (Papua) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (Maluku).

Mereka adalah paslon Faidah-Dwi Arya Nugraha Oktaviano (Jember), Ismail-Afrizal Zukarnain (Tanjungbalai), Endre Saifoel-Narul (Sijunjung), Burhanuddin-Bahrudin (Kotabaru), Zairin Zain-Sarwono (Samarinda), Tony Budi Hartono-Aji Syaid Fathur Rahman (Paser), Yulianus Payzon Aituru-Bonefsius Jakfu (Asmat) dan paslon Rohani Vanat-Muhamat Rami Mahu (Seram Bagian Timur).

Menanggapai hal ini, Ketua DPW Partai Gelora Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menyatakan, Partai Gelora akan all out memenangkan paslon dari jalur independen yang berlaga di Pilkada Kota Samarinda dan Kabupaten Paser. “Kami dukung sepenuhnya dua paslon jalur independen ini. Insya Allah menang,” kata Hadi.

Hadi yang juga Wakil Gubernur Kaltim ini mengungkapkan, Sarwono, calon Wakil Walikota yang berpasangan Zairin Zain sebagai calon Walikota dari jalur independen, merupakan Sekretaris Umum (Sekum) DPW Partai Gelora Kaltim.

“Kalau Samarinda yang maju Sekum DPW Gelora, wajar kami all out dukung Zairin-Sarwono, sementara yang di Paser, satu-satunya paslon yang minta dukungan kami dari jalur independen dan Ketua Timses Kasmuji adalah Ketua DPD Gelora Kabupaten Paser,” ungkap Hadi.

Hadi menegaskan, untuk memenangkan dua paslon independen di Pilkada Kota Samarinda dan Kabupaten Paser, Partai Gelora telah menyiapkan lembaga survei, tim sukses dan memberikan dukungan untuk memperkuat jaringan masyarakat di dua daerah tersebut.

“Kami dukung dengan survei, timses dan menguatkan jaringan masyarakat,” tegas Hadi Mulyadi, Ketua DPW Partai Gelora Kaltim ini.

Partai Gelora Indonesia hingga kini diketahui telah menandatangani 178 Surat Keputusan (SK) dukungan paslon untuk pemilihan gubernur (Pilgub), pemilihan walikota (Pilwakot), pemilihan bupati (Pilbup) dari 270 Pilkada.

Hingga 29 September 2020, ke-178 SK dukungan Pilkada tersebut, terdiri dari 9 pemilihan gubernur (Pilgub) dari 9 daerah yang menggelar Pilgub, 26 pemilihan walikota (Pilwakot) dari 37 Pilwakot, dan 143 pemilihan bupati (Pilbup) dari 224 Pilbup.

Artinya dalam kontestasi Pilkada 2020, Partai Gelora mengikuti 66 persen kontestasi Pilkada, yakni mengikuti 100 persen Pilgub, 70 persen Pilwakot dan 64 persen Pilbup.

Teken 177 SK Dukungan, Partai Gelora Banyak Dilirik Pasangan Calon Di Pilkada

MahfuzSidik, PartaiDigital, PartaiGelora, PartaiGeloraIndonedia, PartisipasiPilkada, Pilkada2020

JAKARTA – Keberadaan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia semakin diperhitungkan. Meski sebagai partai baru dan belum punya kursi di parlemen baik di DPR dan DPRD, partai dibawah kepemimpinan Anis Matta ini sudah ikut terlibat dalam kontestasi Pilkada 2020.

Hal itu terlihat dari Surat Keputusan (SK) dukungan yang dikeluarkan Partai Gelora sebagai partai politik (parpol) pendukung pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah di 177 daerah dari 270 Pilkada yang digelar pada 9 Desember 2020.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, hingga kini Partai Gelora telah menandatangani 177 SK dukungan terhadap paslon kepala daerah baik itu untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

“Posisi per- 28 September 2020, Partai Gelora mengikuti 177 Pilkada. Data ini akan masih terus bertambah, kita masih menunggu laporan dari daerah. Ini juga mengindikasikan kehadiran Partai Gelora semakin diperhitungkan di kontestasi Pilkada,” kata kata Mahfuz, Selasa (29/9/2020).

Ke-177 Pilkada tersebut, terdiri dari 9 pemilihan gubernur (Pilgub) dari 9 daerah yang menggelar Pilgub, 26 pemilihan walikota (Pilwakot) dari 37 Pilwakot, dan 142 pemilihan bupati (Pilbup) dari 224 Pilbup.

Artinya dalam kontestasi Pilkada 2020, Partai Gelora mengikuti 66 persen kontestasi Pilkada, yakni mengikuti 100 persen Pilgub, 70 persen Pilwakot dan 62 persen Pilbup.

“Jadi surat dukungan untuk beberapa paslon kepala daerah tersebut agar Partai dapat berkolaborasi dan berpartisipasi memenangkan paslon yang didukung tersebut untuk kemajuan pembangunan daerah,” katanya.

Menurut Mahfuz, banyak calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2020 terus berkomunikasi dengan Partai Gelora agar ikut dalam koalisi partai-partai pendukung, meskipun tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan kepala daerah dan telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

“Tetapi Partai Gelora tetap diharapkan oleh para calon kepala daerah dan koalisi partai pendukung. Kita akan all out, kita sudah perintahkan DPW, DPD dan kader untuk memenangkan 177 pilkada,” katanya.

Adapun SK dukungan terakhir yang dibuat antara lain untuk paslon Pilkada Kepulauan Sula (Maluku Utara), Bengkulu Utara (Bengkulu), Karawang (Jawa Barat), Pelalawan dan Rokan Hilir (Riau), Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat) dan Labuhanbatu (Sumatera Utara).

Kemudian paslon di Pilkada di Asmat, Keerom dan Nabire (Papua), Tanah Bumbu dan Balangan (Kalimantan Selatan), Agam (Sumatera Barat), Kapahiang (Bengkulu) dan Pahuwato (Gorontalo).

Paslon tersebut adalah pasangan Zulhairi A Duwila-Ismail Umasugi (Kepulauan Sula), Mian-Arie Septian Adinata (Bengkulu Utara), Ahmad Zamakhsyari-Yusi Rinzani (Karawang), Abu Mansyur Matridi-Habibi Hapri (Pelalawan), Afrizal-Sulaiman (Rokan Hilir).

HL Pathul Bahri-Nursiah (Lombok (Tengah), Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar (Labuhanbatu), Yulianus Payzon Aituru-Bonefsius Jakfu (Asmat), Muhammad Markum-Mavensius Musui (Keerom).

Link terkait:

https://rmco.id/baca-berita/pilkada/49280/teken-177-sk-dukungan-partai-gelora-banyak-dilirik-pasangan-calon-di-pilkada

Sumber: Rakyat Merdeka (RMco.id)

Pilkada 2020, Partai Gelora Dukung Paslon Kepala Daerah di 177 Wilayah

MahfuzSidik, Partai Gelora Indonesia, PartaiDigital, PartaiGelora, Partisipasi Pilkada, Pilkada 2020

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia turut berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020, meski belum memiliki kursi di parlemen.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, hingga kini Partai Gelora telah menandatangani 177 Surat Keputusan (SK) dukungan terhadap paslon kepala daerah, baik itu untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

“Posisi per- 28 September 2020, Partai Gelora mengikuti 177 Pilkada. Data ini akan masih terus bertambah, kita masih menunggu laporan dari daerah. Ini juga mengindikasikan kehadiran Partai Gelora semakin diperhitungkan di kontestasi Pilkada,” kata kata Mahfuz, Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Ke-177 Pilkada tersebut, terdiri dari 9 pemilihan gubernur dari 9 daerah yang menggelar Pilgub, 26 pemilihan walikota dari 37 Pilwakot, dan 142 pemilihan bupati dari 224 Pilbup.

Artinya dalam kontestasi Pilkada 2020, Partai Gelora mengikuti 66 persen kontestasi Pilkada, yakni mengikuti 100 persen Pilgub, 70 persen Pilwakot dan 62 persen Pilbup.

“Jadi surat dukungan untuk beberapa paslon kepala daerah tersebut, agar partai dapat berkolaborasi dan berpartisipasi memenangkan paslon yang didukung tersebut untuk kemajuan pembangunan daerah,” katanya

Menurut Mahfuz, banyak calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2020 terus berkomunikasi dengan Partai Gelora agar ikut dalam koalisi partai-partai pendukung.

Meskipun, kata Mahfuz, tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan kepala daerah dan telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

“Tetapi Partai Gelora tetap diharapkan oleh para calon kepala daerah dan koalisi partai pendukung. Kita akan all out, kita sudah perintahkan DPW, DPD dan kader untuk memenangkan 177 pilkada,” katanya.

Link terkait:

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/29/pilkada-2020-partai-gelora-dukung-paslon-kepala-daerah-di-177-wilayah

Sumber: Tribunnews.com

Partisipasi Partai Gelora di Pilkada 2020 Sudah Mencapai 177 Daerah

Mahfuz Sidik, Partai Digital, partai gelora, Partai Gelora Indonesia, Partisipasi Pilkada, Pilkada 2020

JAKARTA – Keberadaan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam kontestasi Pilkada 2020 semakin diperhitungkan, meski sebagai partai baru dan belum punya kursi di parlemen baik di DPR dan DPRD

Hal itu terlihat dari Surat Keputusan (SK) dukungan yang dikeluarkan Partai Gelora sebagai partai politik (parpol) pendukung pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah di 177 daerah dari 270 Pilkada yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, hingga kini Partai Gelora telah menandatangani 177 SK dukungan terhadap paslon kepala daerah baik itu untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

“Posisi per-28 September 2020, Partai Gelora mengikuti 177 Pilkada. Data ini akan masih terus bertambah, kita masih menunggu laporan dari daerah. Ini juga mengindikasikan kehadiran Partai Gelora semakin diperhitungkan di kontestasi Pilkada,” kata kata Mahfuz, Selasa (29/9/2020).

Ke-177 Pilkada tersebut, terdiri dari 9 pemilihan gubernur (Pilgub) dari 9 daerah yang menggelar Pilgub, 26 pemilihan walikota (Pilwakot) dari 37 Pilwakot, dan 142 pemilihan bupati (Pilbup) dari 224 Pilbup. Artinya dalam kontestasi Pilkada 2020, Partai Gelora mengikuti 66 persen kontestasi Pilkada, yakni mengikuti 100 persen Pilgub, 70 persen Pilwakot dan 64 persen Pilbup.

“Jadi surat dukungan untuk beberapa paslon kepala daerah tersebut agar Partai dapat berkolaborasi dan berpartisipasi memenangkan paslon yang didukung tersebut untuk kemajuan pembangunan daerah,” katanya

Menurut Mahfuz, banyak calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2020 terus berkomunikasi dengan Partai Gelora agar ikut dalam koalisi partai-partai pendukung, meskipun tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan kepala daerah dan telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

“Tetapi Partai Gelora tetap diharapkan oleh para calon kepala daerah dan koalisi partai pendukung. Kita akan all out, kita sudah perintahkan DPW, DPD dan kader untuk memenangkan 177 pilkada,” katanya.

Adapun SK dukungan terakhir yang dibuat antara lain untuk paslon Pilkada Kepulauan Sula (Maluku Utara), Bengkulu Utara (Bengkulu), Karawang (Jawa Barat), Pelalawan dan Rokan Hilir (Riau), Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat) dan Labuhanbatu (Sumatera Utara).

Kemudian paslon di Pilkada di Asmat, Keerom dan Nabire (Papua), Tanah Bumbu dan Balangan (Kalimantan Selatan), Agam (Sumatera Barat), Kapahiang (Bengkulu) dan Pahuwato (Gorontalo).

Paslon tersebut adalah pasangan Zulhairi A Duwila-Ismail Umasugi (Kepulauan Sula), Mian-Arie Septian Adinata (Bengkulu Utara), Ahmad Zamakhsyari-Yusi Rinzani (Karawang), Abu Mansyur Matridi-Habibi Hapri (Pelalawan), Afrizal-Sulaiman (Rokan Hilir).

HL Pathul Bahri-Nursiah (Lombok (Tengah), Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar (Labuhanbatu), Yulianus Payzon Aituru-Bonefsius Jakfu (Asmat), Muhammad Markum-Mavensius Musui (Keerom), Mesak Magai-Ismail Djamaluddin (Nabire).

Syafruddin H Maming-M Alpiya Rakhman (Tanah Bumbu), Abdul Hadi-Supiani (Balangan), Andri Warman-Irwan Fikri (Agam), Ujang Syarifuddin-Firdaus Djailani (Kapahiang), serta pasangan Saipul A Mbuinga-Suharsi Igirisa (Pohuwato).

Bobby Nasution: Terima Kasih untuk Bang Fahri Hamzah dan Partai Gelora

BobbyAulia, BobbyNasution, FahriHamzah, Pilkada2020, PilkadaMedan

MEDAN – Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution ucapkan terima kasih kepada Fahri Hamzah atas dukungan Partai Gelora terhadap pencalonannya sebagai Wali Kota Medan.

Seperti yang diketahui Partai Gelora resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman pada Pilwakot Medan.

Melalui sebuah unggahan di Instagram resmi milik Bobby Nasution, ia menuliskan ucapan terima kasihnya kepada Fahri Hamzah.

Bobby Nasution ucapkan rasa terima kasihnya kepada Fahri Hamzah dan Partai Gelora, atas dukungan dan masukan yang diberikan kepadanya dalam membangun Kota Medan.

Sebelum masuk pada ucapan terima kasihnya atas dukungan yang diberikan, Bobby menuturkan Medan merupakan kota majemuk yang memiliki berbagai keunikan baik budaya maupun agama.

“Atas dasar itu, keinginan kita semua adalah agar semua umat bersatu menuju keberkahan yang membangun,” tulisnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @bobbynst yang diunggah 27 September 2020 lalu.

Mendapatkan dukungan dari Parta Gelora di Pilwalkot Medan, Bobby ingin ciptakan kolaborasi untuk mencari cari menghindari adanya bentuk benturan yang mungkin saja terjadi.

“Bersamaan dengan momen ini, saya dan Partai Gelora berkolaborasi mencari jalan bagaimana menghindari dan mengatasi benturan-benturan yang terjadi,” lanjutnya.

Tak lupa ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Fahri Hamzah dan Partai Gelora atas dukungan mereka pada Pilwalkot Medan 2020 mendatang.

Bobby Nasution menuliskan dukungan serta masukan yang diberikan oleh Fahri Hamzah dan Partai Gelora membuatnya semangat bangun Kota Medan.

“Terimakasih untuk bang @fahrihamzah dan Partai Gelora atas masukan-masukan serta dukungan yang membuat saya semakin bersemangat untuk membangun Kota Medan,” pungkasnya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman RRI, deklarasi dukungan langsung oleh Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah di Medan di gelar pada Jumat 25 September 2020 lalu.

Pada kesempatan itu, Fahri Hamzah berharap tak ada lagi isu identitas sebagai bahan kampanye Pilkada Kota Medan.

“Karena itu hari inilah waktunya, ada payung besar yang menyatukan kembali kota ini yaitu orang-orang yang konsennya seperti itu tadi (Bobby-Aulia),” ujar Fahri.

Fahri juga menilai, konsep kolaboratif yang disinggung Bobby adalah mengedepankan keterbukaan bagi semua orang, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan yang baik.

Di situlah kita enak beribadah, enak beristiadat, enak berbudaya tapi kalau kota kita bocor banjir, infrastrukturnya kacau, publik transportasinya kacau, pelayanan publik kacau. Mana kita bisa beribadah di situ mana bisa kita tenang berbudaya di situ,” pungkasnya.

Dikabarkan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, pilihan Partai Gelora mendukung menantu Jokowi memicu pro kontra usai pernyataan yang dikeluarkan oleh Fahri Hamzah.

Pasalnya, selama ini kebanyakan politisi Partai Gelora selalu berseberangan dengan Presiden Jokowi, termasuk Fahri Hamzah.

Fahri yang begitu terkenal sering mengkritik Jokowi lewat akun Twitter @Fahrihamzah sempat menyebut Gibran adalah ‘beban’ bagi bapaknya sendiri.

Ia berpendapat dinasti politik hanya terjadi jika kepala daerah ‘sengaja’ diposisikan oleh pemimpin yang lebih tinggi tanpa adanya pemilu.

Namun kini, usai Partai Gelora menjadi pendukung anak dan menantu presiden, Fahri Hamzah juga ikut bergeser menyokong mereka.

Link terkait:

https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01780075/bobby-nasution-terima-kasih-untuk-bang-fahri-hamzah-dan-partai-gelora

Sumber: Pikiran Rakyat

Sign In

Author: Surya Irawan