Blog

Partaigelora.id-Putusan Mahkamah Internasional International Court of Justice/ICJ) pada Jumat (19/7/2024), yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal, menjadi momentum bagi Prabowo Subianto untuk menyampaikan isu Palestina dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang.

Hal itu disampaikan Pakar Hubungan International Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah dalam Gelora Talk dengan tema “Menanti PBB Bertindak, Akankah Israel Patuhi Putusan ICJ?”, Rabu (24/7/2024) sore.

Menurut Reza, Palestina perlu disebutkan dalam pidato perdana Prabowo usai dilantik sebagai Presiden. Sebab, Prabowo dalam kampanyenya secara tegas akan mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina, termasuk saat menghadiri pertemuan Shangri-La Dialague di Singapura beberapa waktu lalu.

Sehingga putusan ICJ ini menjadi angin segar bagi kemerdekaan Palestina, dan perlu disampaikan kepada Prabowo ketika resmi menjadi Presiden agar bisa membuka mata dunia, serta pentingnya solusi dua negara.

“Kata kunci Palestina perlu dimasukkan dalam pidato awal Pak Prabowo, termasuk kita akan mengirimkan pasukan perdamaian. Palestina ini adalah panggilan konsititusi kita, untuk turut serta memelihara perdamaian dunia,” katanya.

Indonesia saat ini, kata Teuku Rezasyah, dipandang sebagai mediator potensial secara global, karena sikap dan penerimaannya diangggap sebagai negara muslim moderat. Tinggal memperkuat upaya diplomatik untuk mendorong kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional.

“Kita bisa menyerukan solidaritas global dan kedudukan yang setara di antara semua negara. Dan perlunya perubahan sistemik di negara mereka sendiri untuk meningkatkan tekanan global terhadap Israel,” katanya.

Jadi Pemain Global

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Indonesia bisa menjadi pemain global asal memasukkan isu Palestina sebagai salah satu agenda utama.

Dalam kesempatan itu, Mahfuz menggambarkan bagaimana China baru-baru ini mengambil peran sebagai pihak yang menengahi rekonsiliasi faksi-faksi Palestina, termasuk menyatuhkan Fatah dan Hamas di Beijing pada Selasa (23/7/2024).

“Ini menunjukkan bahwa China ingin mengambil posisi di tengah, yaitu situasi di persimpangan global agar kekuatan nasionalnya bisa menjadi lebih berpengaruh di tataran global,” kata dia.

Menurut Mahfuz, jika Indonesia ingin menjadi pemain besar seperti China sekarang, maka melibatkan diri dalam dinamika politik global mutlak dilakukan.

Oleh sebab itu, Mahfuz menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto membawa isu Palestina yang disaksikan seluruh mata dunia saat ini menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinannya.

“Setelah dilantik sebagai presiden yang harus dilakukan (Prabowo) adalah menjadikan Palestina sebagai salah satu isu besar Indonesia dalam diplomasi internasionalnya,” tegasnya.

Dikatakan Mahfuz, peningkatan dukungan terhadap Palestina di akar rumput harus terus didorong dan dibawa ke tingkat nasional.

Sebab, kebijakan yang dibawa ke tataran pemerintah bisa digaungkan di kancah internasional dan berpengaruh pada pengambilan sikap PBB.

“Gelombang dunia yang saat ini sangat kuat di akar rumput ini memang harus terus didorong ke tingkat kebijakan negara maka nanti itu akan berpengaruh di sidang umum PBB,” ujarnya.

Kendati demikian, Mahfuz menilai penyelesaian konflik Palestina tidak bisa hanya bergantung sepenuhnya pada mekanisme multilateral seperti melalui PBB dan Mahkamah Internasonal.

“Benjamin Netanyahu buru-buru berangkat ke Washington setelah ICJ mengeluarkan putusan. Karena dia tahu bahwasanya harus ada yang menjaga palang pintunya di PBB yaitu Amerika,”kata mantan Ketua Komisi I DPR ini.

Buka Perwakilan di Palestina

Sementara itu, Sejarawan dan Tokoh Agama Babeh Haikal Hassan mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera membuka perwakilan di Ramallah dan Yerussalem Barat di Palestina untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke dua negara.

“Kantor ini bukan kantor kedutaan, tapi sebuah kantor kebudayaan atau rumah Indonesia sebagai gagasan gerakan persaudaraan antara Indonesia dan Palestina, memberikan pelatihan, beasiswa dan lain-lain,” kata Babeh Haikal.

Dengan adanya kantor kebudayaan di Palestina, lanjut Babeh Haikal, berbagai upaya diplomatik lebih lanjut dan negosiasi di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik, pembicaraannya bisa dilakukan di sini.

Selama ini, kata Babeh Haikal, masalah Palestina dirangkap oleh Kedutaan Besar Indonesia di Yordania. Sehingga ketika pejabat/orang-orang Indonesia mau masuk Palestina dilarang dan harus mendapat izin Israel.

“Kalau kita punya kantor perwakilan kebudayaan di Palestina sendiri, tidak akan ada yang bisa melarang. Rumahnya kita beli untuk kegiatan budaya Indonesia, bisa jadi alat negosiasi. Jadi ini yang saya usulkan, mudah-mudahan menjadi tindakan nyata pada tahun 2025,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi mengusung pasangan John Tabo-Ones Pahabol sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dalam kontestasi dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Provinsi Papua Pegunungan pada Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Hal ini diikuti dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) yang diserahkan secara langsung kepada pasangan John Tabo-Ones Pahabol oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik di Gelora Media Centre (GMC) Jakarta, Selasa (23/7/2024).

“Hari ini Partai Gelora menyerahkan secara resmi Surat Keputusan dukungan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan,” kata Mahfuz Sidik.

Dukungan kepada pasangan Jhon Tabo-Ones Pahabol, menurut Mahfuz, diyakini bagian dari langkah dan kontribusi Partai Gelora untuk memajukan Tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan.

“Proses yang kami lakukan cukup panjang, bukan hanya dalam satu bulan terakhir, karena komunikasi kami dengan dua tokoh besar Papua ini sudah lama. Kami tahu track recordnya, kemampuannya dan kredibilitasnya,” ujar Mahfuz.

Partai Gelora yakin pasangan John Tabo-Ones Pahabol akan memenangi Pilgub Papua Pegunungan dan membawa kemajuan bagi masa depan tanah Papua secara keseluruhan.

“Dengan keyakinan tersebut, maka sore ini kami menyerahkan surat keputusan dukungan terhadap pencalonan beliau berdua. Inilah masa depan bagi kemajuan Tanah Papua, khususnya Kota Papua Pegunungan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, John Tabo mengucapkan terima kasih kepada Partai Gelora yang telah memberikan dukungan kepadanya dan Ones Pahabol di Pilgub Papua Pegunungan.

“Hari ini, kita menerima amanah dari Partai Gelora untuk meneruskan masa depan dalam pembangunan di masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, kami akan sungguh-sungguh melaksanakan amanat ini dengan baik,” kata Jhon Tabo.

Jhon Tabo merasa terhormat mendapatkan kepercayaan dari Partai Gelora. Sebab, partai yang dipimpin Anis Matta dan Fahri Hamzah ini diisi oleh anak-anak muda Papua.

“Apabila kami telah diberi kehormatan dan kepercayaan dari rakyat, kami akan perhatikan partai-partai yang membina adik-adik dan mempersiapkan mereka jadi pemimpin yang hebat di masa yang akan datang,” katanya.

Sedangkan Ones Pahabol menambahkan, tiket yang diberikan Partai Gelora untuk Pilgub Papua Pegunungan sangat penting, sehingga menjadi lengkap dan sempurna.

“Jadi dukungan dari Partai Gelora menjadikannya sempurna, dan lengkap. Bersama bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, saya siap membantu beliau untuk 5 tahun ke depan,” kata Ones Pahabol.

Penyerahan SK dukungan Partai Gelora untuk John Tabo-Ones Pahabol maju Pilgub Papua Pegunungan ini, juga dihadiri Ketua Desk Pilkada Partai Gelora Rico Marbun, Ketua DPW Papua Pegunungan Onesimus Heluka dan lain-lain.

Selain didukung Partai Gelora, pasangan John Tabo-Ones Pahabol juga didukung Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Partaigelora.id-Pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman mengingatkan, peristiwa penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kandidat calon presiden (capres) dari Partai Republik pada Sabtu (13/7/2024) lalu, bisa saja terjadi di Indonesia.

Hal itu terjadi akibat gaya komunikasi politik ekstrem yang dipertontonkan oleh Donald Trump dan Presiden AS Joe Biden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sejak 2020 lalu, hingga menyebabkan terjadinya polarisasi di publik mereka.

“Kita mau mengingatkan, penembakan Trump ini akibat komunikasi ekstrem di depan publik, yang dipraktikkan Joe Biden dan Donald Trump. Ini juga bisa terjadi di Indonesia, jika yang kalah tidak terima dan yang menang arogan,” kata Tengku Zulkifli Usman, dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (17/7/2024) sore.

Dalam diskusi dengan tema ‘Donald Trump Tertembak, Ada Apa Dibalik Pilpres Amerika?’. Zulkifli mengingatkan elite politik Indonesia yang masih menggunakan politik identitas hingga menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat, untuk tidak menggunakannya lagi.

“Ada orang-orang yang sengaja memelihara permusuhan dan perselisihan seperti pada Pemilu 2014-2019 lalu, kadang pelakunya partai Islam. Kalau dia terdesak, teriak orang lain Fir’aun dan kalau dia bagus dia bilang Musa. Mereka mengklaim Musa terus, yang lain dibilang Fir’aun terus. Padahal dalam Pilkada antara Fir’aun dan Musa berteman dan berkolaborasi,” katanya.

Menurut dia, gaya komunikasi politik ekstrem harus ditinggalkan, karena tidak menguntungkan bagi Indonesia dan merugikan generasi selanjutnya, serta tujuan pencapaian Indonesia Emas 2045. Masyarakat harus diberikan pencerahan dan pencerdasan dalam berpolitik.

“Cara berpikir seperti ini akan merusak kita, ketika Pemilu atau Pilpres bermusuhan, tapi ketika Pilkada berkolaborasi dan berteman, kan nggak konsisten. Jadi kelakukan-kelakuan munafik dan hiprokrit seperti ini harus dihilangkan dari Indonesia,” katanya.

Ia berharap semua pihak bersatu dan damai, sehingga tercipta rasa aman, serta akan memudahkan pemerintah untuk melakukan konsolidasi Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan negara superpower baru.

“Saya kira apa yang dilakukan Partai Gelora untuk mengedukasi masyarakat, melalui channel Gelora TV dengan menggelar diskusi seperti ini, sudah benar karena memang mentalitas seperti ini harus ada” ujarnya.

Tengku juga sepakat dengan upaya yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan rekonsiliasi nasional.

“Stop polarisasi, jangan berpikir pendek untuk kepentingan 5 tahun saja, nggak ada gunanya kita berantem terus. Kita punya Indonesia Emas 2045, dan Indonesia akan terus ada dalam setiap Pemilu,” tegasnya.

Sedangkan Pakar Komunikasi dan Hubungan Internasional, Prof Dr Bachtiar Aly, MA mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu mendukung salah satu satu calon presiden AS, antara Joe Biden atau Trump.

“Indonesia itu mirip gadis cantik, kita yang diperlukan. Mau siapa yang jadi presiden, baik Trump maupun Biden sama saja. Kita juga tetap harus melakukan lobi-lobi kepada Amerika, bagaimana semua kepentingan nasional kita agar diutamakan,” kata Bachtiar Aly.

Ia menilai dinamika politik di AS memang menarik untuk diperbicangkan, karena terjadinya perubahan signifikan dalam revolusi mental di negara yang dianggap paling demokratis di dunia tersebut.

“Gara-gara pertarungan politik, memang nilai-nilai sopan santun sudah terkikis dan serangan-serangannya juga bersifat pribadi. Di Indonesia, gejala ini sudah ada sampai ada keinginan politik bumi hangus. Kita harus hormati, suka atau tidak suka siapa yang terpilih,” katanya.

Sementara Chris Komari, Aktivis Demokrasi di Amerika Serikat dan Anggota Dewan Kota 2002 & 2008 menegaskan, bahwa penembakan terhadap capres dari Partai Republik Donlad Trump tidak ada konspirasi politik yang dilakukan oleh Presiden AS Joe Biden.

“Donald Trump itu, satu-satunya mantan Presiden Amerika yang tidak pernah menerima kekalahan. Memang banyak teori tentang kejadian ini, dan media berperan dalam membentuk opini publik mengenai Joe Biden,” kata Chris Qomari.

Aktvis asal Indonesia ini menilai, kejadian penembakan ini memang menguntungkan Trump secara politik maupun popularitasnya, dan bisa jadi memenangi Pilpres AS pada November 2024 mendatang.

Namun, Chris menilai sosok Joe Biden masih jauh lebih baik daripada Donald Trump secara personal, dan tidak terlibat kasus hukum. Sehingga Joe Biden dinilai lebih tepat yang menjadi Presiden Amerika Serikat.

Partaigelora.id-Kekalahan telak partai konservatif dalam sejumlah pemilu legislatif di negara-negara Uni Eropa (UE) menjadi peluang dan kesempatan bagi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran politik luar negeri Indonesia di tataran global.

“Jadi sekarang ini dunia sudah berubah. Orang sudah ada kesadaran, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah genosida, apartheid. Babak belurnya para pemimpin di Eropa, itu semua karena mereka menjadi pendukung Israel,” kata Tengku Zulkfli Usman, pengamat politik luar negeri dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (10/7/2024).

Dalam diskusi dengan tema ‘Pemilu Eropa dan USA: Membaca Tren dan Proyeksi’ ini, Zulkifli Usman menilai kekalahan para pemimpin Eropa tersebut, berdampak positif bagi kemerdekaan Palestina.

Sehingga pemilu di Eropa harus disambut dengan semangat perubahan, dan dilihat sebagai peluang kerjasama global yang lebih baik lagi antara Indonesia dan Eropa.

“Indonesia jangan jadi pemain pinggiran atau hanya retorika lagi. Kita sekarang punya presiden seorang jenderal, lebih cerdas, maka setiap pesan atau message yang disampaikan Pak Prabowo harus bisa dipahami dunia,” katanya.

Prabowo harus bisa mengkapitalisasi kemenangan partai sayap kanan di Eropa dan meredupnya pengaruh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.

“Para pemimpin Eropa dan Amerika sekarang dianggap gagal. Kalau kita berhasil mengkapitalisasi isu ini, maka efeknya akan lebih besar dan dampak positif terhadap kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Diplomat senior Prof. Imron Cotan berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada Inggris yang sekarang dipimpin Keir Starmer, sebagai perdana menteri baru, yang secara terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada Palestina dan ingin menyelsaikan perang Ukraina.

“Kalau kita tidak bisa berharap kepada Amerika untuk menyelesaikan konflik global, Indonesia sekarang perlu memberikan perhatian kepada Inggris, yang juga punya hak veto. Dibawa pimpinan Keir Starmer, ada harapan dunia akan damai, dan konflik-konflik global bisa diselesaikan,” kata Imron Cotan.

Ia meminta Prabowo nantinya menempatkan diplomat-diplomat berpengalaman di Inggris yang mengerti dinamika betul kawasan, sehingga bisa menjadi jembatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menyelesaikan berbagai konflik global.

“Jangan lagi menempatkan diplomat yang tidak mempunyai latar belakang dan pengetahuan yang cukup seperti selama ini, dalam konteks untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Sehingga kita punya kekuatan untuk lobi-lobi dan diplomasi ditingkat global,” kata Duta Besar RI untuk Australia dan Tiongkok, 2003-2013 ini.

Menlu yang Tepat

Namun, menurut Ple Priatna, diplomat senior lainnya, Prabowo tidak cukup hanya menempatkan para diplomat-diplomat yang berpengalaman saja, tetapi juga harus menunjuk menteri luar negeri yang tepat.

“Pak Prabowo yang akan dilantik menjadi Presiden pada Oktober nanti sekaligus menjadi diplomatik bagi Indonesia dalam menghadapi situasi dunia yang penuh gejolak. Pak Prabowo harus memilih menteri luar negeri yang ideal, tidak asal-asalan, karena dia akan capek sendiri nantinya,” kata Ple Priatna.

Ple Priatna, Diplomat Indonesia 1988-2021 ini mengusulkan agar Prabowo memilih mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa atau mantan Duta Besar untuk PBB Dino Patti Djalal sebagai menteri Menlu-nya menggantikan Retno Marsudi.

Keduanya merupakan diplomat senior berpengalaman dari Kementerian Luar Negeri, yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam diplomasi ditingkat global yang selama ini sudah teruji.

“Dalam situasi dunia yang penuh gejolak seperti sekarang, kita perlu menteri luar negeri seperti Marty Natalegawa atau Dino Patti Djalal. Jangan pilih orang dari kader partai atau orang dari luar Kementerian Luar Negeri untuk posisi menteri luar negeri, karena mereka tidak mengerti apa-apa soal diplomatik,” tegasnya.

Pengamat Militer dan Pertahanan Conny Rahakundini Bakrie sepakat dengan pendapat Diplomat senior Prof. Imron Cotan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pendekatan kepada Inggris dalam diplomasi politik luar negerinya.

“Saya berharap bapak Presiden nantinya berani mendudukan Inggris sebagai saudara-saudara kita di Eropa. Karena bagaimanapun Inggris yang menfaslitasi pendirian negara Yahudi. Kalau sekarang kita bicara Palestina, maka Inggris juga bisa berperan untuk memfasilitasi pendirian Palestina,” kata Connie Rahakundini.

Artinya, Indonesia sudah saatnya memberikan pengaruh signifikan agar dunia bisa berubah. Indonesia bisa berperan dan memberikan pemahaman kepada Inggris dan negara Eropa lainnya mengenai Palestina.

“Sekaranglah kesempatan Asia, kalau bicara Asia, itu bicara Indonesia. Indonesia bisa muncul sebagai pemberi pengaruh signifikan yang sangat penting bagi dunia,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) bisa segera diselesaikan agar tidak membebani pemerintahan ke depan.

Sebab, ancaman siber ke depan akan semakin besar, sehingga peretasan PDN saat ini perlu ditangani lebih serius, dengan strategi pertahanan dan keamanan (hankam), serta intelejen.

“Partai Gelora cukup sering menyorot tema peretasan dalam konteks keamanan data konsumen dan data negara. Hal ini mengkawatirkan karena terus menguat dan meluas,” kata Endy Kurniawan, Ketua DPN Partai Gelora di Jakarta, Rabu (3/7/2024) sore.

Hal itu disampaikan Endy Kurniawan dalam diskusi Gelora Talks bertajuk “PDN Jebol Diretas, Bahaya Di Mana Negara?”, yang ditayangkan di Gelora TV, Rabu (3/7/2024).

Diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini juga dihadiri Anggota Komisi I DPR Dave Laksono, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, serta Pakar Telematika dan IT Roy Suryo.

Partai Gelora, kata Endy, mengusulkan agar pemerintah segera membentuk matra khusus siber, selain matra darat, laut dan udara agar strategi penanganan serangan siber lebih terintegrasi, termasuk menjaga kedaulatan data nasional.

“Narasi Partai Gelora adalah menjadikan Indonesia superpower baru, oleh sebab itu siber perlu perhatian khusus kalau perlu dibentuk matra khusus siber. Strateginya harus terintegrasi dengan hankam untuk menjaga kedaulatan data nasional,” katanya.

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, ide awal membuat PDN adalah untuk menyatukan data secara nasional dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan desa, agar memudahkan dalam pengamanan datanya.

Namun, peretasan PDN ini telah memalukan Indonesia sebagai bangsa dan negara, serta terbukti bahwa sistem data nasional tersebut, memiliki banyak kelemahan, dimana hacker komunitas saja bisa meretas.

Menurut Dave, DPR telah mengganggarkan pembuatan PDN setiap tahunnya sebesar Rp 20 triliun sejak 2019 hingga 2024, dimana pembangunan infrastrukturnya dimulai oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate.

“PDN ini anggarannya sangat besar, tiap tahun kita anggarankan sekitar Rp 20 triliun, sekarang sudah menghabiskan lebih dari Rp 100 triliun. Tapi pertanyaan kita, kenapa sistem pengamanannya mudah diretas, datanya bisa dicuri dan tidak ada back up data,” katanya.

Komisi I DPR, lanjut Dave, pada awalnya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut tuntas peretasan PDN, tapi karena masa jabatan anggota DPR periode ini akan berakhir pada 30 September, maka hal itu diurungkan.

“Dan pemerintah juga sudah melakukan auditing melalui BPKP. Kita minta Menkominfo dan BSSN memberikan penjelasan pada masa sidang mendatang. Hasil temuannya sejauh mana, transformasinya seperti apa, dan langkah mitigasinya. Ini yang mau kita dengar,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Usai mendengar penjelasan dari Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, kata Dave, DPR akan mengundang Badan Intelejen Negara (BIN), Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan peretasan tersebut.

Peretasan PDN Diduga Terkait Judi Online

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, peretasan PDN ini sebagai tragedi kegagalan negara dalam mengantisipasi dan memitigasi di era digital.

“Era digital ini sudah 10 tahun digelorakan pemerintah, tapi ternyata pemerintah nampak gagap, tidak siap mengantisipasi era digital itu sendiri. Infrastruktur dan SDM juga tidak siap, sehingga hal ini menjadi tragedi dan kegagalan negara,” kata Tulus Abadi.

Karena PDN dikelola satu pintu, maka ketika diretas hacker, akibatnya seluruh pelayanan publik terutama yang strategis menjadi lumpuh dan terganggu di lapangan.

“Selain lumpuhnya pelayanan publik, yang sering tidak disadari adalah perundungan data pribadi milik masyarakat. Di era digital ini, data pribadi ini menjadi harta karun kita. Harusnya menjadi perhatian utama pemerintah,” ujarnya.

YLKI menduga peretasan PDN ini terkait upaya pemerintah dalam memberantas kasus judi online dan pinjaman online ilegal, serta kelengahan pemerintah yang hanya mengambil ceruk ekonomi digital sebagai pemasukan, tapi tanpa mengantisipasi dampak permasalahan yang timbul.

“Padahal tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, banyak penumpang gelap di era digital ini. Tapi datanya tidak back up, dan SDM-nya yang handle juga tidak handal,” tandasnya.

Sedangkan Pengamat Telematika dan IT Roy Suryo mengatakan, kerugian negara dari kasus peretasan PDN ini sangat besar bagi publik dan keamanan negara.

“Kalau yang tidak mengerti, bilang aman-aman saja karena data kita dikunci. Tapi kalau dari teori konspirasi justru banyak yang senang, datanya hilang,” kata Roy Suryo.

Mengingat dampak peretasan PDN ini sangat besar, seharusnya DPR, kata Roy Suryo, membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan YLKI memfasilitasi gugatan class action kepada negara.

“Kasus ini tidak cukup diselesaikan melalui Panja atau Rapat Kerja, tapi harus melalui Pansus mengingat kerugian yang sangat besar. Dan saya mau memprovokasi tipis-tipis agar YLKI melakukan gugatan class action kepada negara, ” katanya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta pemerintah tidak mempercayai pelaku peretasan Brain Chiper yang akan memberikan ‘kunci’ gratis untuk membuka data PDN Sementara di Surabaya yang diretas.

“Dari kemarin saya ditanya media, mas kira-kira dikasih kunci nggak? Saya bilang coba dibaca baik kata-katanya, Rabu ini. Itu tidak dikatakan Rabu 3 Juli, bisa Rabu depan, bisa Rabu tahun depan. Rabunya kita tidak tahu kapan, bisa kapan-kapan. Kita kena prank,’ katanya.

Sebab, dalam sejarah peretasan didunia tidak pernah ada hacker yang minta maaf, sehingga pernyataan Brain Chipper itu hanya sekedar prank.

“Apalagi pemerintah saja tidak meminta maaf ke rakyatnya, malah hackernya yang minta maaf, sehingga hal ini menjadi aneh. Dan sampai hari ini, terbukti tidak diberikan kuncinya. Kita memang kena prank,” pungkas Roy Suryo.

Partaigeloraid–Kabareskrim Polri 2008-2009 Susno Duadji menegaskan, upaya memberantas praktik judi online di Indonesia itu sebenarnya sangat mudah, tinggal kemauan dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, apakah serius atau tidak.

“Praktik judi online itu sudah bertahun-tahun, Presiden baru terkaget-kaget setelah ada polisi yang dibakar, melibatkan anak SD dan orang tua dari segala kelompok umur. Tapi ini lebih bagus terlambat daripada tidak,” kata Susno Duadji dalam Gelora Talks dengan tema ‘Jeratan Pinjol + Judol = Duet Maut Pembawa Nahas, Rabu (26/6/2024).

Menurut Susno, praktik judi online telah berkembang sedemikian rupa, karena dianggap biasa-biasa saja, sehingga tidak ada upaya diberantas secara serius.

Padahal aturan hukumnya sudah jelas, termasuk bagaimana cara memberantasnya, karena jejak digital transaksinya ada, sehingga mudah ditelusuri.

“Memberantas judi online itu jauh lebih gampang daripada memberantas judi offline di kamar-kamar hotel atau di rumah-rumah yang pesertanya tidak sampai jutaan, itu lebih susah ditangkap karena harus ada buktinya. Tapi kalau judi online itu semua terdaftar, termasuk soal pinjaman online,” ujarnya.

Susno mengatakan, semua akses judi online bisa ditelusuri, meskipun bandarnya berada di Vietnam, Kamboja dan Filipina, karena semua transaksinya diawali dari Indonesia.

“Tinggal kerjasama dengan bank dan provider, kemudian diawasi oleh Kemenko Polhukam dan Polri lakukan penindakan. Permasalahannya itu satu, tinggal kemauan, mau memberantas atau tidak, itu saja, ” katanya.

Namun, ia tidak yakin praktik judi online di Indonesia akan bisa diberantas sama seperti praktik pungli di setiap kementerian/lembaga pemerintah.

Sebab, praktik itu tetap ada meski presiden sudah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menghentikannya seperti pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini.

“Saya tidak yakin ini akan terberantas kalau melihat kemauan. Kenapa? Mari kita lihat yang namanya satgas, sampai sekarang satgas pungli dibentuk oleh Presiden juga belum bubar, tapi mana punglinya yang ditangkap? Apakah punglinya habis? Tidak,” katanya.

Memberantas judi online yang sudah membawa dampak buruk di masyarakat, kata Susno, memerlukan kemauan dari pihak-pihak terkait. Susno ragu pemerintah mampu memberantas judi online.

“Satgas (judi online) ini bagaimana? Ya saya pikir setali tiga uang (dengan satgas pungli). Ya saya bicara seperti ini supaya terdengar, dan ini tantangan. Artinya saya selaku rakyat, bukan lagi anggota Polri, meragukan ini akan berhasil,” beber dia.

Menurutnya, keraguan ini harus dijawab melalui keseriusan sejumlah pihak. Bukan hanya aparat penegak hukum, keseriusan juga harus ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), maupun Satgas yang terdiri dari beberapa unsur.

“Kemudian karena ini pakai bank, untuk melacaknya tidak sesulit judi offline karena jejak elektronik ada. PPATK kan bisa melacak rekening siapa transfer ke mana. Berapa banyak. Dan bisa juga kerja sama internasional kan, melalui interpol dan lain-lain,” tutur Susno.

Susno mengapresiasi langkah Partai Gelora yang menaruh perhatian besar dalam upaya memberatas praktik judi online dan pinjaman online dengan menggelar diskusi ini.

“Saya bersyukur Partai Gelora menaruh perhatian besar, partai lain tidak ada. Memberantas judi online dan pinjaman online sangat penting, karena membawa dampak buruk kepada masyarakat kita,” pungkas Susno.

Ketua DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim mengatakan, Partai Gelora akan terus membangun kesadaran literasi digital dan literasi keuangan.

Sebab, permasalahan judi online dan pinjaman online menjadi problem nasional yang harus diselesaikan bersama, tidak hanya dibebankan ke pundak pemerintah saja untuk memberantasnya.

‘Ini kita anggap sebagal problem nasional. Kalau kita mau maju ke depannya, bagaimana kita akan menempatkan masalah ini. Kita harus mencari solusi bersama,” kata Henwira Halim.

Henwira berpandangan, praktik judi online dan pinjaman online yang marak akhir-akhir ini dilatar belakangi banyak hal seperti masalah kemiskinan, pendidikan, tantangan, kejahatan transaksional dan internasional crime.

“Jadi ini tidak sekedar masalah kecil, tapi sudah kategori krisis, masif di segala lapisan masyarakat, dan itu masalahnya ada di hulu dan hilir. Artinya pemerintah sebagai ujung tombak mesti melakukan tindakan represif, sementara kita (masyarakat) sebagai perisainya harus ikut membangun kesadaran bersama literasi digital dan literasi keuangan,” tandasnya.

Tidak Boleh Jadi Devisa

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menganggap segala sesuatu yang bersumber dari hal yang dilarang agama tetap dinyatakan haram dipergunakan, termasuk mencari pendapatan negara yang berasal dari judi online.

“Kalau sesuatu yang sumbernya haram maka akan tetap haram. Namun, hal itu berbeda jika uang hasil praktik judi online telah disita negara. Uang yang disita itu, merupakan tanggung jawab negara untuk dikelola sebagai kepentingan seluruh masyarakat luas,” kata Marsudi Syuhud.

Sehingga kedua hal ini, kata Marsudi, jelas berbeda dalam memaknai dan memahami di dalam agama. Sebab, menyita uang hasil kejahatan judi online bukanlah hal yang dilarang. Yang tidak diperbolehkan yakni secara sengaja negara mencari devisa melalui judi online.

“Namun negara seharusnya juga tidak boleh mencari devisa dan APBN dari hal yang tidak diperbolehkan,” jelas Marsudi.

Menurutnya, untuk memberantas praktik judi online di Indonesia, sangatlah mudah yakni dengan cara pengawasan yang super ketat dari pemerintah.

“Mulai dari rekening, iklan, ngeblok IT server. Itu tugas pemerintah karena sudah ada lembaganya yang bisa melakukan itu,” katanya.

Selain itu, cara lainnya adalah adanya penyuluhan kepada masyarakat melalui digital, guru dan an orang tua di rumah. “Tapi kalau sudah diberikan literasi tanpa menutup kesempatan itu (judi online), juga percuma,” pungkasnya.

Pakar Cyber Security dan IT Vaksincom Alfons Tanujaya menyarankan motede follow the money efektif untuk memberantas judi online.

Menurutnya, metode follow the money dapat menekan angka perjudian. Namun harus ada kerjasama antara pihak kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan OJK.

“Kami sarankan yang efektif itu, follow the ads, follow the money, tetapi syaratnya perlu ada yang memiliki akses dan memiliki wewenang, Kepolisian, PPATK dan OJK,” kata Alfons Tanujaya.

“Apa fungsinya? Jadi tiap kali dia pasang iklan ga usah di blokir iklannya, walaupun dia masuk ke situs pemerintah, dia akan meminta pemainnya untuk memasukkan nomor whatsapp (WA), harus setor uang ke rekeningnya, kalau udah setor akan di kasih tau servernya nah tiga ini kuncinya,” sambungnya.

Alfons juga menjelaskan, bahwa setelah nomer WA tersebut telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian dapat bergerak untuk melacak nomer tersebut dan menagkapnya.

“Polisi meminta ke provider kalau nomer whatsapp ini siapa, provider bisa ngasih data dan Polisi bisa tangkap orang itu,” jelasnya.

Selain itu, Alfons mengungkapkan, bahwa OJK dan PPATK dapat melacak transaksi antara pemain dengan bandar judi online.

Sehingga keduanya dapat mengetahui siapa pemilik rekening tersebut dan langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk segera diproses.

“Disamperin banknya, disini ada OJK ada PPATK kan, PPATK telusuri, alur uangnya kemana, terus kasih ke Polisi,” ungkapnya.

Alfons pun mengapresiasi langkah dari Kominfo yang telah melakukan pemblokiran terhada IP berbagai negara seperti Filipina dan Kamboja untuk dapat menutup akses judi online di Indonesia. “Hal ini sangat efektif untuk menekan itu (judi online),” tandasnya.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pertemuan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis (20/6/2024) lalu, membahas manajemen strategi pertahanan.

“Pertemuan menyimak visi kepemimpinan dan manajemen strategik pertahanan dari Pak Prabowo,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (22/6/2024).

Menurut Anis Matta, di tengah ketidakpastian dan tingginya geopolitik global dibutuhkan strategi pemerintahan dan kebangsaan ke depan yang tepat.

“Jadi kita mendengarkan paparan Pak Prabowo mengenai pentingnya strategi ke depan di tengah ketidakpastian dan tingginya tensi geopolitik global,” katanya.

Menyimak visi kepemimpinan dan manajemen strategik pertahanan dari Pak @prabowo

Di tengah ketidakpastian dan tingginya tensi geopolitik global, kita membutuhkan pemimpin yang bisa memberi arah dan peta jalan yang jelas agar Indonesia bisa menjadi superpower baru dunia.. pic.twitter.com/h9YIJM3YrP

— Anis Matta (@anismatta) June 21, 2024

Anis Matta berpandangan Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memiliki kecakapan dan kecerdasan setara dengan Presiden RI pertama Soekarno, serta memahami geopolitik global.

Sebab, sebagai pemimpin, Prabowo tidak hanya memberikan arah, tapi juga membuat peta jalan untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia.

“Kita membutuhkan pemimpin yang bisa memberi arah dan peta jalan yang jelas agar Indonesia bisa menjadi superpower baru dunia,” tegasnya.

Sehingga dalam pertemuan itu, tidak hanya dihadiri oleh para ketua umum parpol KIM, tapi juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir yang membawahi industri strategis pertahanan, perwakilan Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan.

Sementara para ketua umum parpol yang hadir, selain dirinya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Pertemuan itu, terungkap setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto memperlihatkan sejumlah foto berlatar hitam-putih bersama mereka melalui Instagram pribadinya. “Bersama Indonesia maju,” tulis Prabowo seperti dikutip Kamis (20/6/2024).

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Ibadah Haji pada 2024/1445 Hijriah ini, penuh dengan momentum pengorbanan bagi umat Islam.

Yakni datang di tengah pembantaian atau genosida terhadap warga Gaza, dan seluruh rakyat Palestina pada umumnya oleh zionis Israel yang sudah berlangsung lebih dari 9 bulan lamanya.

“Pada momentum ini, saya ingin mengucapkan semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji diterima hajinya sebagai haji yang mabrur. Hajjan mambruron, wa sa’yan masykuron, wa dzanban maghfuron, wa tijaratan lan tabur,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).

Pengorbanan sesungguhnya pada makna idul Adha kali ini akan lebih terasa, manakala kita terus memaksimalkan apapun yg kita mampu, untuk meringankan beban saudara saudari kita di Gaza & seluruh Palestina..

عيدكم سعيد..
تقبل الله صالح الاعمال و الطاعات..
و كل عام وانتم بألف خير.. pic.twitter.com/sixPc0KwO0

— Anis Matta (@anismatta) June 16, 2024

Menurut Anis Matta, makna dari pengorbanan dalam momentum Idul Adha kali ini, adalah mengharuskan umat Islam di seluruh dunia untuk ikut serta bersama-sama menyelamatkan rakyat Palestina dari genosida yang dilakukan zionis Israel.

“Jadi makna pengorbanan dalam momentum Idul Qurban kali ini, mengharuskan kita untuk ikut serta berkorban sebesar besarnya untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Gaza dan di seluruh Palestina,” katanya.

Anis Matta berharap agar umat Islam bisa mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk membantu warga Gaza dan rakyat Palestina pada umumnya di tengah pembantaian oleh zionis Israel saat ini.

“Apapun yang bisa kita bisa korbankan, mari kita berikan untuk mereka. Dengan cara itulah kita memaknai momentum Idul Adha, Idul Qurban kali ini,” pungkas Anis Matta.

Seperti diketahui, korban jiwa warga Palestina dari hari ke hari terus bertambah sejak konflik antara Hamas dan Israel terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu. Hingga kini korban jiwa warga Palestina sudah mencapai 37.232 jiwa pada Kamis (13/6/2024), akibat agresi Israel.

Israel terus melakukan penyerangan tidak hanya di Gaza saja, tapi di kota Rafah dan perbatasan Gaza. Israel terus melakukan serangan, pembantaian terhadap warga Gaza dan Rafah secara keji. Bahkan warga Palestina di Tepi Barat juga tak luput dari kekejaman Israel.

Perayaan Idul Adha di Palestina pada 2024 ini benar-benar dalam masa paling menyedihkan. Pada Minggu (16/6/2024), rakyat Palestina merayakan Idul Adha dalam tekanan militer Israel, bahkan ada larangan untuk menyembelih hewan kurban.

Warga Muslim Palestina terpaksa merayakan Idul Adha dalam tangis dan air mata, bahkan kehausan dan kelaparan. Sebagian besar warga Gaza merayakan Idul Adha di tenda-tenda pengungsian.

Di Yerusalem, sebanyak 40.000 warga Palestina berhasil melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al Aqsa pada hari Minggu (16/6/2024).

Namun, sebagian besar warga Paleastina yang akan sholat di masjid bersejarah itu lebih banyak lagi, dihalau oleh pasukan pendudukan Israel.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memberikan Surat Tugas secara khusus kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) Zainal Abidin.

Surat Tugas tersebut, akan digunakan Zainal Abidin untuk maju sebagai calon Wakil Bupati (Cawabup) di Pilkada Polman 2024.

Berdasarkan hasil survei di Polman, Zainal Abidin mendapatkan elektablitas dan popularitas tertinggi sebagai Cawabup dibanding calon lain, berpasangan dengan calon Bupati siapapun.

“Kita telah memberikan Surat Tugas kepada Zainal Abidin, pendiri partai dan Ketua DPD. Beliau maju sebagai calon Wakil Bupati untuk Polewar Mandar, Sulawesi Barat,” kata Junef Ismailiyanto, Sekretaris Desk Pilkada Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (14/6/2024).

Junef mengatakan, Partai Gelora sengaja memberikan Surat Tugas kepada Zainal Abidin sebagai Cawabup, karena Ketua DPD Polman itu menjadi ‘rebutan’ calon Bupati (Cabup) di Polman untuk menjadi pasangannya.

“Jadi suveinya Pak Zainal Abidin ini tinggi, semua calon Bupati ingin berpasangan dengan beliau. Kemarin sudah datang calon bupati yang ingin berpasangan dengan Pak Zainal. Nanti akan datang lagi ke Gelora untuk mengkongkretkannya,” ujar Junef.

Cabup tersebut, kata Junef, berasal dari partai yang mendapatkan kursi terbesar di DPRD Polman, sementara Partai Gelora memiliki satu kursi.

“Jadi Pak Zainal dengan calon bupati ini sudah maju. Ini kenapa kita beri Surat Tugas ke beliau dari yang sebelumnya, kalau sebelumya untuk kepala daerah. Ya, itu tadi pertimbangannya, dan potensi menang ada,” katanya.

Junef menambahkan, kendati sudah ada bakal cabup yang sudah meminangnya dengan dukungan cukup untuk maju Pilkada Polman, Partai Gelora tetap memberikan keleluasaan kepada Zainal untuk membangun komunikasi dengan partai dan cabup lain.

Surat Tugas yang diberikan kepada Zainal Abidin sebagai Cawabup Polman itu, ditandatangani Ketua Deks Pilkada Rico Marbun yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora.

Zainal Abidin mendatangi DPN Partai Gelora didampingi Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik, dan Sekretaris DPD Polman Rifaldi Jalil.

Surat tugas yang ditanda tangani oleh Ketua Deks Pilkada DPN Gelora, Rico Marbun, secara resmi telah diterima oleh Ketua DPD Gelora Polman, Zainal Abidin pada Rabu (12/6/2024) malam.

“Secara khusus Pak Ketua DPD Polman, Zainal Abidin diserahi mandat untuk maju di Pilkada Polman sebagai Calon Wakil Bupati. Kedua, Zainal Abidin diamanahi tugas untuk segera mendapatkan pasangan Calon Bupati Polman untuk diusung oleh Partai Gelora,” ucap Hajrul.

“Kalau melihat survei, Pak Zainal Abidin sudah memenuhi target fase kandidasi. Tugas Partai Gelora selanjutnya adalah menawarkan Ketua DPD kami tersebut untuk masuk dalam bursa pasangan calon Cakada Polman 2024,” imbuhnya.

Cawabup Polman Zainal Abidin mengatakan, dalam Pilkada Polman 2024, Partai Gelora berpotensi untuk berkoalisi dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, PDIP dan PKB.

“Bahkan PBB dan Perindo ingin mendeklarasikan saya, Hanura dan PSI juga mendukung. Dari hasil survei, saya yang tertinggi, makanya banyak calon bupati yang ingin berpasangan dengan saya di Pilkada Polman,”ujarnya.

“Alhamdulillah Surat Tugas resmi dari Partai Gelora sudah kami terima. Kami tentu akan menindak lanjuti dengan lebih mengencangkan kerja-kerja tim dan mengkonsolidasikan jajaran pengurus untuk sama-sama menuntaskan Pilkada Polman,” pungkas Zainal Abidin.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditolak pengusaha dan buruh.

Partai Gelora akan menyampaikan pemikiran terkait skema Tapera yang bisa diterima semua pihak berdasarkan literasi di beberapa negara.

“Menyediakan perumahan bagi rakyat memang kewajiban dan menjadi tugas pemerintah. Tapi skemanya ini yang memang harus dipikirkan. Yang ditolak ini sebenarnya soal skemanya, bukan Tapera-nya,” kata Ratu Ratna Damayani, Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Antar Lembaga (Jasama) DPN Partai Gelora, Rabu (12/6/2024) sore.

Hal itu disampaikan Ratu Ratna Damayani dalam Gelora Talks dengan tema ‘Tapera: Gaji Sudah Tipis Hidup Makin Miris, Kemana Mengadu?, yang ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (12/6/2024).

Berdasarkan literasi di beberapa negara, menurut dia, memang ada pelibatan dari partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan oleh negara bagi warganya.

Namun, hal itu dapat diterima karena pemerintahannya bisa menkomunikasikan secara intensif mengenai tujuan penyediaan perumahan tersebut bagi warganya, dengan sangat baik.

“Sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik secara komprehensif dan intensif. Libatkan DPR dan stakeholder lainnya untuk membahas soal Tapera ini,” kata Mia, sapaan akrab Ratu Ratna Damayani ini.

Bagi buruh, kata Mia, pungutan Tapera ini semakin membebani kemampuan ekonomi mereka, dan berdampak terhadap daya beli masyarakat pada umumnya.

“Ini menjadi catatan Partai Gelora, bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah dirasa tidak intensif, kurang menyeluruh, sehingga menjadi polemik dan kontraksi luar biasa di masyarakat,” katanya.

Mia mengatakan, polemik soal Tapera ini, menjadi pembahasan khusus di internal Partai Gelora. Rekomendasi dari pembahasan ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini tentu saja menjadi PR besar kita bersama. Kita akan menyusun pemikiran-pemikiran dari Partai Gelora. Kita banyak membaca literasi di banyak negara, kita akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pak Prabowo untuk satu skema yang tepat, untuk menjawab kebutuhan penyediaan perumahan rakyat kita,” pungkas Mia.

Kurang Sosialisasi

Sementara itu, Ekonomi CORE Indonesia Etika Karyani mengatakan, penolakan ramai-ramai terhadap program Tapera ini, akibat sosialisasi program tersebut belum dilakukan dengan baik.

“Kementerian Keuangan bersama BP Tapera harus menjelaskan secara aktif kepada masyarakat, terutama pengusaha dan asosiasi pekerja. Mereka harus dilibatkan, karena mereka yang kena aturan ini,” kata Etika.

Akibat tidak adanya sosialisasi ini, lanjut Etika, menyebababkan program Tapera menjadi polemik dan kontroversi di masyarakat Indonesia.

“Ini pengelolaan dananya bagaimana? Karena OJK juga meminta BP Tapera untuk menindaklanjuti temuan BPK yang menyebut124.960 pensiunan belum menerima pengembalian dana total sebesar Rp 567,5 miliar pada 2021. Jadi dananya tidak bisa diambil, rumahnya tidak ada, lokasinya juga tidak jelas dimana,” katanya.

Ekonom Core Indonesia ini mengatakan, pasca pengesahan UU CIpta Kerja, kenaikan upah buruh sangat rendah, bahkan tak bisa mengimbangi inflasi dengan daya beli dan kesejahteraan yang semakin menurun, ditambah kondisi global yang tidak menentu.

“Pak Jokowi (Jokowi) harus melihat kondisi ini. Kita berharap agar program Tapera ini tidak menjadi ladang korupsi baru seperti yang terjadi pada kasus Asabri, Jiwasraya dan Taspen atau digunakan untuk pembiayaan lain,” tegas Etika Karyani.

Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia Gunawan Tjokro mengatakan, kenaikan gaji buruh di Indonesia sangat lamban dibanding dengan kenaikan harga properti, sehingga hal ini menimbulkan gap atau kesenjangan.

“Makanya sekarang jarang ada karyawan, kalau ada pameran perumahan berduyung-duyung meminta brosur. Ini masalahnya, apalagi kalau kita melihat karyawan di level bawah,” kata Gunawan Tjokro.

Sebagai pengusaha, Gunawan bisa memahami upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi pekerja tersebut.

“Tapi dengan Tapera ini, banyak asosiasi-asosiasi pengusaha dan serikat pekerja menolak, karena pembuatannya kurang teliti, sehingga banyak dipertanyakan,” katanya.

Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Riden Hatam Aziz meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dicabut.

“Kita sudah banyak dipotong untuk BPJS Kesehatan, JHT, belum PPh. Itu potongan pajaknya saja bisa 1 jutaan, sementara gaji hanya upah kita sekitar 3,4, 5 jutaan. Jadi gaji kita bukan hanya tipis, tapi sudah habis dipotong, potong-potong lagi. Makanya buruh akan demo Kemenkeu agar pemerintah mencabut PP tersebut,” kata Riden Hatam