Blog

Partaigelora.id – Tidak lama setelah Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman Sohibul Iman mengkritik ‘gemoy’, justru beredar poster iklan kampanye PKS memakai figur anak gemoy.

Menanggapi temuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz sidik menyebut PKS plin-plan.

“Apa yang diomongin dengan apa yang dijalanin beda terus. Nggak jelas,” kata Mahfuz dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Dalam poster iklan kampanye PKS itu, anak gemoy terlihat tengah mengendarai motor, menggunakan helm dan jaket orange bertuliskan angka 8 dan logo PKS.

Sementara di kanan-kirinya, anak gemoy tersebut tengah membawa kantong belanjaan berisi bahan pangan. Sedangkan di plat nomor bertuliskan PKS Menang: Pangan Murah, Kerja Gampang, Sehat Muda.

Sebagai mantan kader PKS, Mahfuz mengetahui betul kalau PKS sering mengeluarkan janji-janji bombastis yang hampa. Dimana sejak awal sudah mengetahui, bahwa janji tersebut tidak dapat diperjuangkan dari awal, tapi tetap dijanjikan.

“Seperti janji SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera. Itu sejak awal memang sudah tahu tidak diperjuangkan dengan undang-undang, tapi tetap dijanjikan demi meraup suara,” katanya.

Menurut Mahfuz, masalah SIM dan STNK itu, memang tidak bisa ditetapkan dengan undang-undang, karena merupakan kewenangan dengan pemerintah daerah.

Sebab, berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Sehingga aturan SIM seumur hidup dan bebas STNK itu ditetapkan Peraturan Daerah (Perda).

Tetapi faktanya, hal itu tidak terbukti, hanya sekedar janji-janji PKS untuk meraup suara di Pemilu saja.

“Kan waktu itu, ada tiga yang jadi gubernur dari PKS. Ada DKI yang sekarang jadi calon presiden (Anies Baswedan), NTB (Zulkiflimansyah), Sumbar Irwan Prayitno, belum lagi yang wali kota. Kenapa SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan tidak diperjuangkan di wilayah itu,” katanya.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, lanjut Mahfuz, dimana gubernurnya yang merupakan kader PKS justru menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan tertinggi daerah.

“Jangankan membebaskan pajak bermotor, faktanya Zulkiflimansyah selama menjadi Gubernur NTB tiap tahun justru menaikkan pajak motor,” katanya.

Jika PKS serius terhadap janji memperjuangkan SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) seperti yang disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pada Pemilu 2019 lalu, bisa dijalankan oleh kadernya yang menjadi kepala daerah.

“Sekali kebijakan Samsat adalah kebijakan gubernur, bukan kebijakan pusat. Harusnya program kampanye PKS bisa dilaksanakan di daerah yang kadernya menjadi kepala daerah. Bukan malah sebaliknya, gubernur justru tiap tahun menaikkan pajak motor,” ungkapnya.

Artinya, untuk merealisasikan janji-janji bombastis PKS yang hampa itu, kata Mahfuz, tidak perlu menunggu berkuasa di tingkat pusat terlebih dahulu, misalkan menjadi partai mayoritas di DPR atau menjadi Presiden.

“Tapi PKS bisa menjalankan program kampanyenya di daerah daerah yang PKS menjadi kepala daerah. Itu dengan catatan kalau PKS tidak plin-plan,” tegas Mahfuz.

Sekjen Partai Gelora ini juga menyindir soal perbedaan sikap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, yang didukung PKS dan Sekjen PKS Aboebakar Alhabsyi soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.

“Capresnya menolak IKN dan ingin tetap Ibu Kota tetap di Jakarta, sementara Sekjen PKS mendukung pemindahan IKN. Jadi yang bener ini yang mana, apakah yang disampaikan capresnya atau partai pendukung capresnya,” pungkas Mahfuz.

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, semua pihak saat ini tengah mengarahkan pandangannya untuk membaca ‘fenomena Gibran’ dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto itu, tidak hanya menggerus basis suara PDIP di Jawa Tengah, tapi juga mengalahkan klaim atas kepemilikan suara tradisional di Jawa Timur (Jatim).

“Kita memang sedang membaca fenomena gibran ini dimana-mana cukup mengagetkan. Saya sendiri menganggap memang di Jawa Timur sedang terjadi guncangan yang cukup

kuat,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Kemana Suara di Jawa Timur: Muhaimin atau Gibran?, Rabu (29/11/2023).

Menurut Fahri, kehadiran Gibran telah menggeliatkan suara pemilih pemula, milenial dan zelenial yang cukup masif. Sebab, Gibran dianggap sebagai politisi muda yang berani, sehingga kontroversi-kontroversi di tingkat pusat dilupakan.

“Rupanya Gibran itu cukup menyentak akar rumput pemilih pemula dan pemilih muda. Nah, saya kira ini menarik untuk dibedah. Gibran ini merepresentasikan pemilih baru, pemula, mileinal dan zelenial yang mampu mengalahkan klaim-klaim tradisional tentang kepemilikan suara di Jawa Timur. Afiliasi-afliasi berbasis tradisional itu dikalahkan,” ujarnya.

Fahri menduga akan ada mobilisasi pemindahan pemilih ke pasangan Prabowo-Gibran yang cukup besar dalam 20 hari terakhir masa kampanye. Sekarang, katanya, baru pada tahap awal pendahuluan.

“Selain kehadiran mas Gibran yang membuat guncangan di Jawa Timur. Pak Prabowo juga memiliki basis pengenalan yang luas di kalangan kiai dan santri di basis-basis pesantren sejak dulu. Makanya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu kawannya Pak Prabowo,” katanya.

Fahri juga mengatakan, elektabilitas suara PDIP salah satu pemenang di Jatim, berikut suara capresnya akan terguncang hebat, karena kemenanganya selama ini ada kontribusi dari Jokowi bakal terganggu.

“Dengan adanya Mas Gibran yang dianggap terafiliasi langsung dengan Pak Jokowi, maka elektablitas PDIP yang dipengaruhi dan dikontribusikan oleh Pak Jokowi, akan guncang juga mengganggu basis suara capres nomor 3,” katanya.

“Nah, terkait calon nomor 1, terutama Pak Muhaimin Iskandar, dimana afiliasi cukup besar kepada PKB di Jawa Timur. Tetapi kita temukan justru afiliasi terhadap pribadi Pak Muhaimin selama ini tidak terlalu besar,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Partai Gerindra akan mendapatkan coat-tail effect atau efek ekor jas di Jawa Timur sebagai kekuatan politik baru di Jatim, karena dukungannya kepada calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

“Battleground di Jawa Timur selama ini menjadi persaingan PDIP dan PKB, dan sekarang masuk Gerindra. sebagai kekuatan baru. Dugaan saya Partai Gerindra akan mendapatkan coat-tail effect Pak Prabowo,” pungkas Fahri.

Menanggapi hal ini, Co-Kapten Timnas AMIN Jumhur Hidayat mengaku tidak percaya terhadap hasil-hasil survei yang selalu menempatkan elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan perolehan suara paling rendah.

“Saya tidak percaya dengan lembaga survei, bahwa apapun yang disampaikan buat saya tidak ada artinya. Kenapa dari fakta-fakta yang ada berbicara lain. Saya kasih contoh soal Sudirman di Jawa Tengah beberapa hari menjelang pencoblosan hanya mendapatkan 13-14 persen. Tapi begitu nyoblos dapat 43 persen,” kata Jumhur.

Tiga Gubernur Dukung Prabowo-Gibran

Sementara itu, Ketua Pengarah Tim Kampanye Daerah Jatim Anwar Sadad mengatakan, Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawangsa bersama dua mantan gubernur, Soekarwo (Pak Dhe Karwo) dan Imam Utomo siap memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Di TKD Jatim itu ada tiga gubernur, ada Imam Utomo, Pak Dhe Karwo dan Ibu Khofifah. Sehingga memberikan optimisme, bahwa ketokohan dan figur dua orang ini akan memberikan spririt di Jawa Timur,” kata Anwar.

Apalagi, kata Anwar, dari Pemilu ke Pemilu, pemenang suara di Jatim selalu berubah-ubah. Yakni pernah dimenangkan PDIP, PKB dan Partai Demokrat, itu menandakan bahwa kontestasi partai politik di Jatim begitu dinamis.

“Satu hal yang memberikan kami optimisme, terlepas dari fahta bahwa dua paslon di sebelah mewakili dua entitas yang tidak dimiliki paslon nomor 2, yaitu Jawa Timur dan NU. Tapi justu dengan itu kita punya optimisme,” katanya.

Pertama soal Jatim, menurut Anwar, pemilihan Gibran sebagai pendamping Prabowo adalah pilihan strategis untuk memenuhi kebutuhan mengenai tren pemilih muda di masa depan.

Sebab, hal itu tidak hanya sekedar menjadi jargon, karena 56 persen pemilih milenial dan negeri z yang menjadi pemilih di Pemilu 2024. Mereka tumbuh bukan melalui sekat-sekat promodialimse dan identitas.

“Mereka tumbuh dari masyarakat yang tidak tumbuh dari mana mereka berasal, tapi yang paling penting adalah kompetisi mereka miliki. Inilah pentingnya menggandeng Mas Gibran,” katanya.

Sedangkan yang kedua soal Nahdtul Ulama (NU), lanjut Anwar, hubungan Prabowo dengan nahdliyin selama ini sudah cukup dalam terjalin sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

“Seperti kata Pak Fahri Hamzah, itu sudah terjalin sejak Pilpres 2014, 2019 dan hubungan dengan para kiai dan tokoh-tokoh NU selama telah di maintance secara substantif. Misalkan 15 Anggota DPRD Partai Gerindra di Provinsi Jawa Timur, itu 11 orang merupakan kader-kader NU. Jadi kader NU itu diapresiasi, diberi ruang oleh partai yang kelahirannya tidak dari rahim NU,” katanya.

Selain itu, para Ketua DPD/DPW Jatim partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran juga merupakan kader NU seperti Ketua DPW Partai Gelora Jatim Muhammad Sirot.

Sehingga dalam pandangan publik, akan lebih substantif memberi ruang kepada kader NU untuk berkiprah di partai yang kelahirannnya bukan difasilitasi NU.

“Itu jauh lebih subtantif, daripada mengambil sekedar identitas NU, jargon-jargon NU, tetapi dalam praktiknya tidak memberikan ruang yang besar kepada NU. Inilah optimisme kami, kehadiran kader NU di partai pendukung Pak Prabowo akan memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo-Gibran,” tandasnya.
.

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta agar para tokoh bangsa juga politik senior, tidak perlu ditarik ke dalam konflik Pemilu 2024.

Para tokoh bangsa maupun politik senior, seharusnya menjadi pendingin suasana dalam pesta demokrasi di tanah air.

“Ini yang saya cemaskan. Harusnya mereka adalah cadangan bagi persatuan nasional, dan dalam posisi penjaga irama permainan agar tetap dingin,” kata Fahri Rabu (29/11/2023).

Juru bicara (jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu menilai para presiden dan wakil presiden (wapres), harus menjadi simbol dari persatuan dan kesatuan.

Karena sesungguhnya, saling tuduh menuduh di kalangan elit dengan ‘cap’ dan ‘stempel

yang berasal dari perdebatan masa lalu tentang rezim rezim lama, menggambarkan bahwa perdebatan politik di tanah air ini memang belum memasuki substansi.

“Iya masih berputar-putar di wilayah Simbolik. Tentu ini sangat perlu untuk disesalkan, tetapi semuanya memang menggambarkan kualitas dari demokrasi Indonesia yang sangat didominasi oleh para pimpinan partai politik yang tidak kunjung masuk ke dalam isu-isu yang penting bagi masa depan generasi mendatang. Padahal, kita memerlukan sebuah bangsa yang bersatu dan terus maju, apalagi menjelang 100 tahun Indonesia merdeka,” imbuh Fahri.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini mengatakan, sesungguhnya bahwa kesulitan bangsa untuk keluar dari pesan-pesan ‘simbolik’ tentang masa lalu dan keterjebakan dalam politik aliran dan idiologi di satu, sisi dapat dianggap sebagai penegasan tentang kental nya polarisasi politik yang tadinya ingin ditinggalkan.

“Tapi di sisi yang lain, juga menggambarkan betapa sulitnya merumuskan satu narasi kebangsaan yang dapat meninggalkan kita dari jeratan dan jebakan politik masa lalu yang tidak baik untuk diteruskan,” sebutnya lagi.

Di sisi lain, Fahri menyebut alasan Partai Gelora mengusulkan agar Prabowo jika kelak terpilih sebagai presiden agar membangun kantor khusus bagi presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat.

“Saya tidak bicara tentang beliau saja, tetapi tentang semua mantan presiden dan wakil presiden. Mereka harus kita jaga sebagai simbol dari persatuan kita. Selain itu, presiden dan wakil presiden harus terus terlibat dalam proses rekonsiliasi nasional,” demikian Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu.

Partaigelora,id – Calon presiden (capres) Prabowo Subianto secara resmi memberikan bantuan untuk Palestina sebesar Rp 5 miliar. Bantuan pribadi Menteri Pertahanan tersebut, diserahkan melalui tokoh pejuang Palestina Dr Ahed Abu Al Atta.

Komitmen bantuan Rp 5 miliar itu, sebelumnya disampaikan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani dalam Dialog Keumatan untuk Solidaritas Palestina dengan tema ‘We Love Palestine’ di Djakarta Teater, Kamis (9/11/2023) lalu.

“Hari ini kami bersama dengan Ketua TKN Pak Rosan Roeslani, menyerahkan bukti tanda terima bantuan kemanusiaan untuk Palestina, untuk warga Gaza dari Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Menurut Mahfuz, komitmen untuk membantu Palestina sudah dilakukan Prabowo sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 lalu, tidak hanya pada Pilpres 2024 saja.

“Jadi beliau sudah menyumbangkan donasi untuk keluarga Palestina ketika Pilpres 2014 hingga sekarang, ketika terjadi musibah yang sama di Palestina,” katanya.

Mahfuz menilai Prabowo memiliki konsistensi dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, tidak hanya memberikan donasi bantuan, tapi juga mendorong kemerdekaan Palestina.

“Beliau juga menggunakan otoritasnya selaku Menteri Pertahanan untuk mengirimkan kapal rumah sakit TNI yang akan segera diberangkatkan ke wilayah perairan di perbatasan Palestina,” ujar Wakil Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran ini.

Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roeslani mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Prabowo terhadap warga Palestina yang menjadi korban gempuran militer Israel.

Rosan mengatakan Prabowo memiliki atensi besar terhadap Palestina. Ia mengatakan Prabowo berkomitmen akan memberikan bantuan kepada korban-korban di Palestina, terutama anak kecil dan ibu-ibu.

“Kami ingin menyampaikan bahwa sesuai komitmen Bapak Prabowo Subianto yang punya atensi yang sangat besar kepada Palestina. Beliau ingin memberikan bantuan langsung dari (dana) pribadi kepada terutama korban anak kecil kemudian ibu-ibu,” ujar Rosan.

Selain bantuan berupa uang tunai, Rosan mengatakan Prabowo mengirimkan rumah sakit terapung. Rumah sakit ini sudah berjalan dengan beberapa negara terkait.

“Beliau juga mengirimkan rumah sakit terapung dan sudah berjalan juga dengan beberapa negara terkait untuk mendapatkan lintasannya dan pada kesempatan ini, ini akan terus berlanjut,” ungkap Rosan.

Rosan mengatakan Prabowo tidak akan berhenti memberikan bantuan terhadap Palestina. Bantuan itu merupakan komitmen kuat pasangan Prabowo-Gibran.

“Jadi tidak akan berhenti di sini pemberian yang sifatnya memperjuangkan dan juga kemanusiaan. Ini terus akan berjalan dan inilah komitmen yang sangat kuat dari pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran,” ujar Rosan.

Sementara itu, tokoh pejuang Palestina Dr Ahed Abu Al Atta mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Prabowo dan bangsa Indonesia untuk rakyat Palestina.

“Akhirnya yang dilakukan Israel membuka banyak kerja sama dan kolaborasi untuk membantu rakyat Palestina ketika menghadapi agresi kebrutalan Israel,” kata Ahed.

Dia menyebut, kondisi Palestina saat ini masih genting meskipun sedang berlangsung gencatan senjata. Sebab, tekanan-tekanan masih terjadi, bahkan kemungkinan peperangan bakal terjadi kembali.

“Di sana (Gaza) penuh tekanan dan peperangan masih mungkin terjadi. Sementara bantuan-bantuan yang masuk dibatasi oleh Israel, kebutuhan yang masuk juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza disana,” kata Ahed.

Pemberian bantuan ini turun dihadiri Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid, dan Juru Bicara Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Budi Satrio Djiwandono.

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik bereaksi keras menanggapi pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang menyidir penggunaan gimik ‘gemoy’ oleh calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk meraup suara pada Pemilu 2024.

“Saya menduga, PKS ini sepertinya lupa ingatan, kalau mengkritik Pak Prabowo. Padahal di setiap Pemilu, PKS-lah yang paling sering main gimik. Gimik-gimik Itu dibuat langsung secara resmi oleh PKS sebagai partai,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

Menurut Mahfuz, salah satu gimik yang dibuat PKS adalah program SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 lalu. Gimik ini telah menaikkan suara PKS pada Pemilu Legislatif 2019.

“Mana buktinya, kan nggak ada sampai sekarang. Itu berarti soal SIM seumur hidup itu gimik saja dalam kampanye. Kalau soal gimik, PKS itu ahlinya, bukan Prabowo,” katanya.

Mahfuz juga mengingatkan agar PKS tidak lupa ingatan, bahwa pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 lalu, PKS mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ketika itu, yang mengarahkan dukungan adalah Sohibul Iman selaku Presiden PKS.

“Jadi kalau PKS sekarang mengkritik Prabowo dibilang tidak punya ide atau gagasan, padahal Pemilu 2014 dan 2019 mengusung calon presiden Prabowo Subianto. Kalau Prabowo tidak punya ide, ngapain didukung dulu sama PKS,” kilahnya.

Dengan dua hal itu, Mahfuz kembali menegaskan, bahwa PKS dan Sohibul Iman lupa ingatan. Ia menilai Sohibul sengaja menebar gimik untuk melakukan serangan secara pribadi kepada Prabowo Subianto, yang dinilai memiliki ide lebih baik dan punya narasi besar dibandingkan capres yang didukungnya.

“Pak Prabowo itu justru capres yang punya ide dan gagasan, dibandingkan capres lainnya. Itu sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan sejak dulu. Dalam kampanye juga sudah ada 17 program prioritas Prabowo dan 8 program cepat Prabowo. Itu semua program dan ide, bukan gimik,” katanya.

Sekjen Partai Gelora menegaskan, bahwa gimik ‘gemoy’ tersebut bukan berasal dari Prabowo maupun tim kampanyenya, tetapi merupakan penyebutan dari nitizen yang merasa gemas melihat sosok Menteri Pertahanan itu

“Jadi gemoy itu bukan ide Pak Prabowo, juga bukan dari TKN, itu dari nitizen. Kalau PKS mau marah , silahkan ke nitizen. Kalau marah, marah ke nitizen, nggak perlu buat gimik-gimik, kita tahu siapa PKS,” pungkas Mahfuz Sidik.

Sepertu diketahui, dalam acara ‘Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024’ di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023) lalu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyindir pihak yang menggunakan gimik ‘gemoy’ dan ‘santuy’ untuk meraup suara pada pemilu 2024 dan tak mau beradu gagasan.

“Sekarang ada istilah gemoy, santuy, seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat,” kata Sohibul.

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Partai Gelora akan mendorong kebijakan program kuliah gratis sebagai alat perjuangan untuk menciptakan masyarakat berpengetahuan yang memiliki basis dasar pendidikan tinggi.

“Sebab, jangan sampai bonus demokrasi ini menjadi layu, karena yang ada hanya orang umur muda, tapi kapasitasnya rendah. Energinya besar, tapi pengetahuannya sedikit karena pendidikannya rendah. JIka itu terjadi, maka tidak akan bisa memikul cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode dengan tema ‘Memperjuangkan Kuliah Gratis’ yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (27/11/2023) malam lalu.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini, Anis Matta menegaskan, bahwa bonus demografi tidak boleh hanya dilihat sebagai hadiah sejarah saja, karena dalam struktur populasinya yang dominan adalah orang muda.

“Tetapi dengan bonus demografi itu, kita ingin membangun masyarakat berpengetahuan agar bonus demografi tidak menjadi beban negara. Tetapi ini harus ada poltical will atau keinginan politik dan tekad politik dari pemerintah,” katanya.

Pemerintah, kata Anis Matta, harus menjadikan program kuliah gratis ini sebagai program prioritas. Sehingga nantinya, basis dasar pendidikan manusia Indonesia lebih tinggi, tidak lagi jenjang SMA, tapi sudah jenjang S1 (sarjana).

“Program beasiswa saja tidak cukup, itupun sifatnya juga terbatas. Tapi kalau ini, kita wajibkan semua orang kuliah, kita buat kebijakan kuliah gratis. Kalau ini bisa dieksekusi, Insya Allah akan menjadi moment of luck, momen keberuntungan bagi pemerintah,” katanya.

Generasi yang mendapatkan kebijakan kuliah gratis, lanjut Anis Matta, akan mengenang sepanjang hidup, karena dia tidak termasuk bagian 30 persen generasi yang tidak bisa menikmati pendidikan tinggi.

“Ini yang akan menciptakan moment of luck seperti Pak Harto (Presiden Soeharto) yang membuat SD Inpres. Saya, Bang Miing, Pak Fahri Hamzah itu produk SD Inpres. Jadi yang diingat dari Pak Harto iti bukan banyaknya bendungan yang diresmikan, tapi karena SD Inpres yang kita ingat,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, kuliah gratis adalah bagian dari revolusi pendidikan dalam menyiapkan manusia Indonesia yang unggul, selain mencegah stunting dengan merawat ibu hamil hingga asupan gizi pada anak, serta program sekolah full day dan makan siang gratis hingga SMA.

“Kuliah gratis ini adalah persoalan riil kita sekarang dan ini yang harus menjadi prioritas, kalau kita ingin membangun masyarakat berpengetahuan. Kalau berbicara anggaran, Itu anggarannya bisa kita adakan, yang penting ada political will menjadikannya sebagai prioritas,” katanya.

Sebagai mantan Wakil Ketua DPR yang mengkoordinatori bidang anggaran, Anis Matta mengaku tahu betul bagaimana cara menghemat anggaran negara.

Sebab, banyak anggaran tidak berguna yang hanya sekedar buang-buang duit, bisa disisir dan dialihkan untuk program lebih produktif seperti kuliah gratis.

Apalagi sejak era reformasi, pemerintah juga telah menetapkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen di APBN, sehingga program kuliah gratis tersebut bukan hal mustahil.

“Jadi yang lebih penting itu, bukan sekedar anggaran, tapi political will pemerintah, anggaran bisa menyusul. Sebab, ketika sudah menjadi prioritas, kalau tidak ada anggarannya, kita bikin penghematan di tempat-tempat lain,” katanya.

“Saya pernah menjadi koordinator anggaran di DPR, bahwa anggaran kita yang tidak efisien tidak efektif itu, terlalu banyak. Kalau kita lebih detil saja, menyisir program-program yang tidak berguna sekedar buang-buang duit, lalu dialihkan semua anggaran itu ke yang produktif, Insya Alah akan ketemu jalannya kebijakan kuliah gratis. Itu bisa, kata kuncinya adalah di political will,” pungkasnya.

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Pemilu 2024 akan jauh lebih damai dibandingkan pelaksanaan pemilu sebelumnya, terutama Pemilu 2019.

“Saya yakin betul Pemilu 2024, Isya Allah jauh berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu 2019 terutama dari sisi keamanan juga dari sisi penegakan hukum,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

Menurut Anis Matta, Pemilu 2024 lebih terbuka dan memungkinkan adanya kontrol publik yang kuat apabila terjadi kecurangan dalam proses Pemilu.

“Karena itu, saya yakin bahwa Pemilu kita kali ini agak jauh lebih damai dan jauh lebih terbuka. Kontrol publik atas kemungkinan terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam proses Pemilu juga juga jauh lebih kuat,” katanya.

Anis Matta berharap agar semua pihak menyambut Pemilu 2024 ini dengan suka cita dan gembira. Sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai, terbuka dan adil.

“Mudah-mudahan kita menghadapi Pemilu 2024 ini, dengan hati yang lapang, dengan hati riang gembira, dan semangat menyelenggarakan Pemilu ini secara damai, terbuka dan adil,” pungkas Anis Matta.

Pada Senin (27/11/2023), Badan Pangawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar acara Deklarasi Pemilu Damai yang dihadiri para pimpinan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dan tiga kandidat pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presifen (cawapres).

Deklarasi Pemilu Damai Bawaslu digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, sekaligus menjadi Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2024.

Sementara acara Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai digelar digelar di Halaman Kantor KPU RI, Jakarta Pusat. Sebab, KPU akan memulai jadwal masa kampanye mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Anis Matta terlihat hadir dalam Deklarasi Pemilu Damai yang diadakan Bawaslu. Anis Matta didampingi Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Namun, saat Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai di KPU ini, Partai Gelora diwakili oleh Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik. Dalam kesempatan ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menandatangani Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai.

Selain itu, tiga pasangan capres-cawapres juga mendatangani Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai. Sebelumnya, di Bawaslu mereka juga menandantangani Deklarasi Pemilu Damai

Partai Gelora sendiri menjadi peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7. Sedangkan pasangan capres-cawapres yang didukung dalam Pilpres 2024, adalah pasangan nomor urut 2, yakni pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut jika politik aliran dan ekstrim kiri-kanan dalam politik Indonesia, harus diakhiri.

Alasannya, karena praktik politik seperti itu, tidak berdasar dan tidak menguntungkan secara nasional.

“Saya adalah korban dari politik aliran dan pembelahan ekstrim pada 2 (dua) pemilu terakhir,” ungkap Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/11/2023).

Karenanya, menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, diperlukan intrupsi sebagai rekonsiliasi, terutama elit dan bangsa Indonesia untuk menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka.

“Dan untuk itulah, saya mendukung rekonsiliasi Prabowo-Jokowi pasca Pemilu 2019. Kita harus akhiri pertempuran ekstrim di kiri-kanan,’ tegas Fahri lagi.

Banga Indonesia, lanjut Fahri, harus menjadi moderat, ke tengah, berlabuh dan bersatu membangun negara yang kuat.

Selain itu, semua pihak juga harus bersyukur sekarang, karena ketegangan seperti ini tidak terlalu besar.

Namun, untuk itulah rekonsiliasi bangsa diperlukan dan mengakhiri konflik partisan dan politik aliran.

“Kita harus bersatu mendukung Pak Jokowi-Prabowo untuk menyatukan bangsa kita ke depan,” demikian Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu.

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, bahwa agenda calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang didukung partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) lebih mewakili kepentingan umat Islam dibandingkan kandidat lainnya.

Hal itu disampaikan Anis Matta di sela-sela pengukuhan Ridwan Kamil sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat (Jabar) di The House Convention Hall Paskal, Bandung, Sabtu (25/11/2023) malam.

“Jadi fungsi partai politik itu tujuan besarnya adalah menciptakan perubahan yang bersifat struktural dan mendorong sirkulasi elite, elite daerah menjadi elite nasional,” kata Anis Matta.

Tujuan besar itu, kata Anis Matta, selain menjadi agenda Partai Gelora juga menjadi agenda pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Agenda Pak Prabowo ini lebih mewakili kepentingan Umat Islam yang akan mengantarkan mereka kepada tangga naik. Sebab, Allah SWT menjanjikan kepada kaum mustad’afin, bahwa mereka akan menjadi pemimpin,” katanya.

Karena itu, capres nomor urut dua, Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara konsolidasi TKD Jabar menganggap dirinya sebagai alat perjuangan untuk rakyat Indonesia.

Sebagai capres, Prabowo ingin mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ia ingin anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi menuju Indonesia Emas 2045.

“Karena itu, saya terima dukungan saudara-saudara sebagai wujud dari cita-cita seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

“Saya anggap diri saya sebagai alat seluruh rakyat Indonesia, saya merasa terhormat diberi tugas sebagai alat seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.

Prabowo mengatakan, Indonesia telah memiliki landasan kuat yang dibangun Soekarno, Mohammad Hatta, dan rakyat Indonesia.

“Karena itu, mari kita teruskan perjuangan mereka. Mari kita sadar untuk meneruskan pembangunan bangsa,” kata Prabowo.

Penentu Kemenangan

Dalam kesempatan ini, Anis Matta merasakan energi dukungan yang begitu dashyat kepada pasangan Prabowo-Gibran di Jabar.

“Malam ini saya sungguh merasakan energi dukungan yang begitu dahsyat dari para pasukan tempur Jawa Barat yang di komandani Kang Emil, Pak Ridwan Kamil,” katanya.

Energi tersebut, lanjut Anis Matta, terlihat menderu-deru Geloranya dalam menyongsong kemenangan. Sehingga tidak mengerankan apabila Jabar akan menjadi penentu kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 nanti.

“Wajar rasanya kalau Jawa Barat begitu percaya diri mendeklarasikan tagarnya dengan #JabarTetapPrabowo,” pungkasnya.

Dalam konsolidasi itu, Ketua TKD Jabar Ridwan Kamil memasang target kemenangan hingga 60 persen untuk pasangan Prabowo-Gibran di Jabar pada Pilpres 2024.

Tak hanya itu, dia juga optimistis pasangan capres-cawapres nomor urut dua ini menang satu putaran dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Target kita minimal 60 persen Insya Allah lebih, kalau ini terjadi Jabar sebagai penentu, ditambah tempat lain,” kata Ridwan Kamil.

Pengukuhan TKD Jabar ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani, serta para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju.

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora saat ini tengah membedah peta kekuatan politik tiga pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Peta kekuatan politik yang dibedah merupakan titik-titik hotspot yang akan menentukan suara kemenangan di Pilpres 2024 seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

“Hari ini kita membedah Jawa Tengah, berikutnya Jawa Timur, Jawa Barat dan seterusnya. Wilayah tersebut, menjadi titik hotspot, titik-titik panas kontestasi yang akan menentukan Pilpres 2024,” kata Mahfuz Sidik, Rabu (22/11/2023) sore.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Adu Kuat di Jawa Tengah : Ganjar Vs Gibran yang digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV dan Facebook Partai Gelora Indonesia.

Di Jawa Tengah, kata Mahfuz, peta kekuatan politik masih didominasi pasangan Ganjar-Mahfud dan mesin politik PDIP. Namun, kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto, setidaknya mulai membawa perubahan peta politik.

“Gibran yang dianggap mewakili basis massa Pak Jokowi di Pipres 2019, akan berhadap-hadapan dengan basis mesin PDIP dan ketokohan Ganjar. Ini sejauh mana pengaruhnya,” ujar Mahfuz.

Sementara untuk kekuatan politik di wilayah lainnya di Pulau Jawa, tentu akan memiliki peta kontestasi yang berbeda, namun hasil akhirnya tetap menentukan suara kemenangan di Pilpres 2024.

“Tetapi ketika menyimak dari beberapa lembaga survei, ada tren peningkatan elektablitas pasangan Prabowo-Gibran. Sebaliknya pasangan Ganjar-Mahfud dalam beberapa hari terakhir mengalami tren penurunan,” ungkapnya.

Sebagai orang lapangan, lanjut Mahfuz, ia paham banyaknya variabel yang mempengaruhi fluktuasi elektabilitas seorang kandidat seperti instrumen teritorial dan kekuatan mesin politik partai.

“Jadi untuk memenangkan Pilpres ini, bukan hanya aspek komunikasi atau permainan opini saja, tapi banyak variabel yang mempengaruhi fluktuasi elektabilitas pasangan calon. Ini semua yang akan menentukan hasil akhir,” katanya.

Gibran Efek

Sementara itu, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, LSI Denny JA telah melakukan survei nasional mengenai potret perkembangan pasangan calon pada 6-13 November lalu.

“Yang menarik dan mengejutkan adalah adanya perubahan-perubahan elektabilitas di ketiga capres. Prabowo-Gibran trennya angkanya naik dari survei sebelumnya dari 36 % naik menjadi 40 persen,” kata Adjie Alfaraby.

Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD secara mengejutkan mengalami penurunan sekitar 6 persen dari 35% ke 28,6 %. Lalu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan dari 15 % ke 20 %.

“Catatan kita, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan deklarasi Prabowo Gibran, lalu munculnya kritik-kritik soal hukum, demokrasi, isu dinasti dan lain-lain, ternyata tidak punya implikasi serius. Atau tidak punya efek elektoral negatif kepada pasangan Prabowo-Gibran,” ungkapnya.

Bahkan dari data yang lain seperti data ‘people rating’ atau kepuasan publik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga terkonfirmasi, tidak terganggu isu-isu negatif pasca putusan MK yang marak belakangan ini.

“Dalam perkembangan dinamika itu, kita menemukan data yang berbeda sedikit dengan SMRC. Jawa Tengah bisa kita buat breakdown, meski masih butuh survei khusus, tetapi dari gambaran itu terlihat ada Gibran efek,” katanya.

Efek Gibran ini, lanjut Adjie, terkait langsung dengan Jokowi, karena dianggap punya kedekatan secara langsung.

“Jadi di Jawa Tengah ini ada perubahan. Di bulan sebelumnya, September 2023, saat itu Pak Prabowo kalah telak dengan Ganjar sekitar 70 persen dan Prabowo sekitar 10,2 %. Namun, sebulan kemudian ada kenaikan elektalibitas Pak Prabowo dari 10 % naik ke 24 %,” jelasnya.

Dengan temuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada efek dari pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo, karena dianggap sebagai kelanjutan Jokowi.

“Dukungan Pak Jokowi pada Pilpres lalu, di Jawa Tengah sekitar 77 % itu, cukup signifikan. Ketika kemudian publik melihat asosiasi yang akan melanjutkan Pak Jokowi ini adalah Gibran, maka secara perlahan dan pasti, ada pergeseran pemilih yang cukup besar dari sebelumnya ada di Ganjar beralih ke Prabowo,” katanya.

Namun, hal ini dibantah oleh peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Saidiman mengakui, memang ada pergeseran pemilih Ganjar ke Prabowo di Jawa Tengah, namun itu tidak besar dan tidak signifikan.

“Artinya, pencalonan Gibran belum membawa perubahan yang besar di Jawa Tengah. Suara Ganjar tetap tinggi, dibandingkan Prabowo, karena didukung PDIP yang merupakan basisnya di Jawa Tengah,” kata Saidiman.

Berdasarkan survei SMRC, kata Saidiman, publik juga tidak mengetahui, bahwa Gibran yang menjabat sebagai Wali Kota Solo saat ini, adalah putra Presiden Jokowi, yang mengetahui hanya kalangan tertentu saja.

“Jadi dari survei kita, ternyata Gibran itu kurang dikenal, meski dia anak Pak Jokowi. Berbeda dengan Ganjar, ketokohannya sangat dikenal, dia mantan gubernur Jawa Tengah dua periode,” katanya.

Selain itu, menurut Saidiman, kehadiran Gibran di Jawa Tengah juga belum membawa efek siginfikan secara elektoral, karena dukungan Presiden Jokowi masih belum jelas, apakah mendukung Prabowo-Gibran atau Ganjar-Mahfud.

“Kalau kita lihat dukungan Pak Jokowi itu masih terbagi dua ke Prabowo dan Ganjar, karena sikapnya Pak Jokowi ini masih belum jelas, masih mendua membuat pemilih Pak Jokowi bertahan di Ganjar,” katanya.

Karena itu, apabila ingin suara Jokowi sekitar 77 persen pada Pilpres 2019 lalu, beralih dari Ganjar ke Prabowo, maka Presiden Jokowi harus mengkampanyekan secara langsung pasangan Prabowo-Gibran.

“Tapi kan itu tidak mungkin, karena Pak Pak Jokowi seorang Presiden yang harus netral. Makanya kita yakin suara Pak Jokowi di Jawa Tengah tetap ke Ganjar, apalagi didukung PDIP yang menjadikan Jawa Tengah sebagai basis massanya,” pungkas Saidiman.