Category: Artikel / Blog

Partaigelora. Id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta sekaligus Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, perjuangan kemerdekaan Palestina adalah utang sejarah yang belum dituntaskan Indonesia sejak masa lalu.

Dia menilai semangat yang dimuncul pada masa Presiden pertama RI Soekarno itu, kini kembali dihidupkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui keterlibatan aktif Indonesia dalam upaya perdamaian global.

“Yang tersisa dari semangat Bandung itu sebenarnya tinggal satu ini, Palestina. Itu artinya masih ada utang sejarah yang kita belum tuntaskan. Dan menuntaskan utang sejarah inilah yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang,” ujar Anis Matta, Minggu (2/11/2025).

Anis Matta mengingatkan, posisi Indonesia yang kini kembali dihormati di dunia internasional bukanlah hal yang datang tiba-tiba ketika Presiden Prabowo memimpin.

Menurut dia, sejak masa Presiden Soekarno, Indonesia telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Salah satunya dengan menginisiasi Konferensi Asia-Afrika (KAA).

“Posisi Indonesia dihargai di mata dunia. Tapi sebenarnya peranan ini sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Di era Bung Karno dulu tahun 1955 kan kita yang menginisiasi Konferensi Asia Afrika di Bandung dan kemudian ikut melahirkan Gerakan Non-Blok di masa Perang Dingin,” tutur Anis Matta.

Anis Matta menjelaskan, semangat yang lahir dari KAA 1955 membawa satu narasi tunggal, yakni perjuangan untuk kemerdekaan dan perlawanan terhadap imperialisme.

Indonesia yang saat itu baru sepuluh tahun merdeka, lanjut Anis, memprakarsai forum tersebut di tengah situasi dalam negeri yang masih sulit.

Semangat Bandung atau ruhnya Bandung itu waktu itu datang dengan satu narasi tunggal: kemerdekaan melawan imperialisme.

Karena banyak dari anggotanya yang masih belum merdeka sampai tahun itu, dan kita juga baru 10 tahun merdeka,” kata Anis Matta.

Dia menambahkan, meski Indonesia saat itu baru keluar dari masa agresi Belanda dan baru menyelenggarakan pemilu pertama, pemerintahan yang ada memiliki legitimasi besar untuk memimpin gerakan solidaritas Dunia Selatan (Global South).

“Dalam kondisi baru merdeka, masih terseok-seok, kita sudah mengundang negara-negara selatan yang pernah dijajah untuk hadir dalam konferensi ini dan menebarkan semangat perlawanan untuk merdeka,” ucapnya.

Dari semangat yang lahir di Bandung itu, hampir seluruh negara di Asia dan Afrika akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada dekade 1960-an. Hanya dua negara yang sempat tertinggal, yakni Afrika Selatan dan Palestina.

“Alhamdulillah kira-kira dari tahun itu sampai tahun 1960-an hampir semua negara merdeka. Kecuali nanti ada dua yang belakangan yaitu Afrika Selatan yang akhirnya juga berhasil merdeka zamannya Nelson Mandela. Nah yang tersisa dari semangat Bandung itu sebenarnya tinggal Palestina,” ungkap Anis Matta.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir dinilai menjadi kelanjutan dari tradisi diplomasi Indonesia yang berpihak pada kemerdekaan dan keadilan.

Menurut Anis Matta, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut mempertegas posisi Indonesia di mata dunia.

“Itu menandakan bahwa posisi Indonesia dihargai di mata dunia,” katanya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin (13/10/2025).

Kehadiran Prabowo sekaligus dalam rangka menyaksikan sejumlah pemimpin dunia menandatangani perdamaian di Gaza, Palestina.

Mereka yang menandatangani dokumen adalah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani.

Setibanya Prabowo di Indonesia usai menghadiri acara KTT di Mesir, ia kembali menyatakan komitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Prabowo menyatakan, tekadnya sejak lama adalah membela Palestina.

“Memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina. Puluhan tahun sejak saya masih muda,” kata Prabowo setelah mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma.

Kepala negara menegaskan, Indonesia terus aktif mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan, Indonesia juga mengirim berbagai bantuan ke Palestina, di antaranya bantuan pangan berupa ribuan ton beras.

“Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, dan Alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali,” ujar dia.

Sumber: Kompas. Com

Partaigelora.id-Kemarin, Jumat, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dua pidato penting dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dua pidato ini bukan hanya menandai momentum kenegaraan, tetapi juga menjadi titik refleksi sekaligus sumber optimisme atas perubahan nasib bangsa Indonesia menuju cita-cita besar: keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan. Ini adalah pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo sekaligus RAPBN perdana yang disusun Kabinet Merah Putih.
Pidato Kenegaraan: Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan

Pada pidato pertama di pagi hari, Presiden Prabowo tampil sebagai kepala negara. Ia menekankan pentingnya meneladani perjuangan para pendiri bangsa dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh presiden RI terdahulu—termasuk yang hadir dalam sidang—atas kontribusi mereka dalam meletakkan fondasi pembangunan nasional, mulai dari integrasi wilayah, pembangunan infrastruktur, hingga pemulihan ekonomi pasca krisis.

Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang membebaskan rakyat dari kemiskinan dan penderitaan. Ia mengingatkan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, presiden menekankan perlunya kebersamaan, transparansi, dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan—khususnya dalam pemberantasan korupsi, salah satu tantangan besar bangsa hingga hari ini.

“Rakyat harus sejahtera. Kalau rakyat tidak sejahtera, kita gagal sebagai negara merdeka,” tegas Prabowo.
Pidato RAPBN 2026: Kebijakan Ekonomi untuk Rakyat

Pada pidato kedua di sore hari, Prabowo berbicara sebagai kepala pemerintahan. Fokusnya adalah kebijakan fiskal berkeadilan dalam RAPBN 2026.

Ia menekankan efisiensi anggaran, termasuk pengalihan dana ratusan triliun rupiah dari pos-pos rawan penyimpangan ke program nyata untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing bangsa.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Fahri Hamzah (@fahrihamzah)

Beberapa program prioritas yang ditegaskan antara lain:

1. Program makan bergizi gratis bagi puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil, sebagai investasi terbaik untuk masa depan bangsa.
2. Sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, dan cek kesehatan gratis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Pembentukan Data Tunggal Kesejahteraan (DT-SEN) agar bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran.
Pembukaan jutaan hektare lahan sawah baru guna memperkuat ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia.
4. Penguatan koperasi desa dan stimulus UMKM sebagai strategi pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Prabowo juga secara terbuka mengakui adanya distorsi dalam sistem ekonomi selama ini, dan menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah berani menyelamatkan kekayaan bangsa agar kemakmuran benar-benar dinikmati seluruh rakyat.
Perubahan Nasib Kita

Dua pidato kenegaraan Presiden Prabowo kemarin menegaskan bahwa perubahan nasib bangsa adalah tanggung jawab bersama: pemerintah dan rakyat. Kata-katanya masih memiliki tenaga yang kuat—lahir dari kejujuran, keberanian, dan optimisme tentang masa depan bangsa.

Di bawah kepemimpinannya, perubahan nasib bangsa diwujudkan melalui reformasi hukum, pemberantasan korupsi, serta program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat: pangan, pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Inilah yang kita kenal sebagai dua tema besar pemikiran Prabowo: hentikan kebocoran dan hentikan ketimpangan.

Melalui dua pidato ini, tersirat optimisme bahwa nasib bangsa Indonesia akan berubah ke arah lebih baik jika semangat gotong royong, keberanian berbenah, dan konsistensi menjalankan konstitusi terus dijaga.

Prabowo mengajak rakyat menghadapi tantangan secara jujur dan terbuka. Sebab hanya dengan langkah nyata dan berani, kemerdekaan sejati serta kesejahteraan abadi dapat diwujudkan.

Semoga pidato presiden di Senayan menjadi sumber optimisme kolektif, menyalakan obor semangat menuju Indonesia Emas 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka.

80 Tahun Kemerdekaan RI. Gelora Indonesia… Merdeka!

Fahri Hamzah
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Periode 2014–2019

Partaigelora.id-Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong merupakan langkah berani dan strategis di tengah suasana politik yang masih diliputi bayang-bayang polarisasi. Keduanya bukan sekadar tokoh politik, tetapi simbol dari dua kutub besar yang sempat membelah masyarakat pasca-Pilpres 2024.

Reaksi cepat dari Pimpinan DPR RI, khususnya Prof. Sufmi Dasco Ahmad, yang merespons dan menyambut baik langkah Presiden, memperlihatkan sinyal kuat bahwa negara ingin menutup buku lama dan membuka lembaran baru rekonsiliasi nasional. Apalagi keputusan ini hadir di saat yang sangat simbolik: menjelang peringatan 80 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.

Bagi saya pribadi, ini adalah kabar yang menggugah hati. Di tengah suara-suara yang terus memelihara perpecahan, Presiden justru hadir dengan ketegasan, memanfaatkan kewenangannya secara konstitusional untuk meredam bara yang bisa membakar persatuan.

Perlu dicatat, Presiden Prabowo sebelumnya menolak untuk mengintervensi proses hukum, menghormati independensi kekuasaan yudikatif. Namun dalam konteks amnesti dan abolisi, konstitusi memberi ruang bagi kepala negara untuk bertindak sebagai penentu arah kebangsaan.

Langkah ini bukan sekadar simbol. Di antara 1.116 orang lainnya yang mendapatkan remisi menjelang Hari Kemerdekaan, dua nama menonjol: Hasto dan Tom. Figur yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi sumber kontroversi dan konflik di ruang publik. Banyak yang melihat proses hukum terhadap Hasto sebagai bentuk ‘balas dendam’ atas sikap politik PDIP. Sebaliknya, sebagian menilai kasus Tom Lembong bermuatan politis karena kedekatannya dengan kubu Anies-Muhaimin.

Jagat maya kita pun sempat dipenuhi narasi saling menyalahkan. Tapi mari kita jujur: proses hukum tetap harus dihormati, dan tidak semua bisa serta-merta dikaitkan dengan pemerintahan baru. Namun, justru karena itu, tindakan Presiden Prabowo menjadi titik balik: menunjukkan bahwa pemimpin harus bisa menatap ke depan, melampaui dendam dan luka masa lalu.

Saya percaya, keputusan ini akan dikenang sebagai salah satu contoh terbaik penggunaan kewenangan eksekutif untuk menyatukan, bukan memecah. Terutama di tengah situasi global dan kawasan yang sedang tidak stabil—bahkan ASEAN mulai menunjukkan gejala konflik internal—Indonesia justru menunjukkan kedewasaan politik dan kekuatan sosial yang luar biasa.

Rekonsiliasi harus dimulai dari atas, dari para elite politik, agar menjalar ke masyarakat. Kita harus menyambut Agustus ini bukan hanya dengan upacara dan seremonial, tetapi dengan tekad memperkuat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.

Saya mengucapkan selamat kepada Mas Hasto dan Bung Tom atas kebijakan ini. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo serta pimpinan DPR yang telah bertindak cepat dan tepat. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih bersatu, adil, dan dewasa.

Fahri Hamzah
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia

Partaigelora.id-Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik indonesia (MK RI) sebagai Penafsir Konstitusi. MK RI memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi dan memutus apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK bersifat final dan binding.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI meminta pandangan para ahli diantaranya mantan ketua MK RI. Patrialis Akbar yang menyatakan “Kita bisa memberikan ukuran putusan MK sesuai konstitusi atau tidak, …tidak ada suatu kewajiban melaksanakan suatu putusan yang tidak sesuai konstitusi, tetapi pada prinsipnya Putusan MK final.”

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki dampak signifikan terhadap Hukum Administrasi Negara (HAN), terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintahan.

Isi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan pemisahan Pemilu Nasional (pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR/DPD) dan Pemilu Daerah (pemilihan kepala daerah, anggota DPRD). Pemilu lokal atau daerah akan diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

Debat mengenai apakah Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XXII/2024 melanggar Konstitusi, khususnya Pasal 22E sedang ramai diperbincangkan.

Pasal 22E UUD 1945 menyatakan:
Pasal 22E ayat (1): “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Pasal 22E ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dan Pemilu Daerah (Kepala Daerah, DPRD) dengan jeda waktu tertentu (paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun) memicu perdebatan sengit terkait interpretasi makna atas norma “…setiap lima tahun sekali”

Argumen yang menyatakan putusan ini berpotensi melanggar Konstitusi (khususnya Pasal 22E):

A. Interpretasi Harfiah. “Setiap Lima Tahun Sekali”

Putusan ini melanggar konstitusi berargumen bahwa Pasal 22E ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pemilihan umum secara keseluruhan (yang mencakup semua jenis pemilu yang disebutkan dalam ayat 2) harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dengan memisahkannya, secara de facto, ada jenis pemilu yang tidak lagi terjadi setiap lima tahun dari pemilu sebelumnya, melainkan dengan siklus yang berbeda.

B. Potensi “Constitutional Deadlock”

Saya menilai dan ada beberapa pihak, termasuk Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Ketua MPR RI) dan Ketua K3 (Komisi Kajian Ketatanegaraan) MPR Taufik Basari, khawatir bahwa jika putusan MK ini dilaksanakan, akan terjadi pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri.

Misalnya, jika masa jabatan DPRD tidak bisa atau diperpanjang atau dikosongkan selama jeda 2 (dua) tahun tersebut, hal itu akan melanggar Pasal 18 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu.

Melalui putusan ini bahwa MK telah mengambil peran sebagai “positive legislator” (membuat norma baru) daripada “negative legislator” (membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD).

C. Pencurian Kedaulatan Rakyat.

Bahwa pemisahan ini berpotensi mengurangi atau menghilangkan kedaulatan rakyat karena jeda waktu tersebut dapat menimbulkan kekosongan representasi atau masa transisi yang tidak jelas bagi lembaga-lembaga yang dipilih.

D. Inkonsistensi Putusan MK RI.

Bahwa melihat pada beberapa putusan MK RI terkait Pemilu dan beberapa point pertimbangan MK RI dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 pernah dijadikan dalil dalam Judicial review Keserentakan Pemilu dengan Pemohon Partai Gelora Indonesia, diantaranya: 1. Beban Kerja Penyelenggara Pemilu, 2. Hilangnya fokus Pemilih, 3. Pelemahan peran Partai Politik, dan. 4. Isu Pilpres dengan isu kedaerahan.

Namun. MK RI menolak judicial review tersebut dengan mengatakan dalam pertimbangannya, diantaranya: Tidak ada sesuatu yang mendesak sehingga sistem pemilu perlu tidak diubah dan pelaksanaan Pemilu masalah teknis penyelenggara.

Bahwa menurut DR. Jamaludin Ghofur. SH., M.H dalam diskusi dengan saya, dikatakan: “Semua dikembalikan kepada DPR dan Pemerintah mau ditindak lanjutin atau tidak keputusan MK tersebut dengan konsekuensi hukumnya, dan kedepannya MK RI perlu diberi rambu-rambu agar lembaga ini tidak menjadi simbol otoritarianisme baru.”

Berikut adalah dampak² putusan ini terhadap Hukum Administrasi Negara:

1. Perubahan Tata Kelola Pemilu dan Lembaga Penyelenggara Pemilu;
2. Perubahan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
3. Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Implikasi terhadap Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal Kepastian Hukum dan Efektivitas serta Efisiensi.

Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengharuskan adanya penyesuaian dan reformasi signifikan dalam aspek-aspek Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan tata kelola pemerintahan,khususnya pada tingkat daerah. Namun menimbulkan Polemik Hukum baru atas Putusan a quo.

Ahmad Hafiz. SH.,C.CLA
Direktur LBH Gelora Indonesia
Sekjend Konstitusional Properti indonesia.
Waka Badan Advokasi Bantuan Hukum DPP Gelora Indonesia

Partaigelora.id-Terbunuhnya Pimpinan Hamas Ismail Haniyah di Iran adalah murni operasi intelijen Israel, Mossad. Operasi intelijen Israel ini sifatnya reguler di negara negara muslim, baik Iran atau di berbagai negara lainnya.

Mossad aktif beroperasi di berbagai negara muslim, dari timur tengah sampai eropa, dari Asia Barat sampai Asia tenggara.
Hanya saja, tidak semua rencana mossad berjalan lancar. Di Turki, Qatar, Nigeria, Oman, misalnya, mossad mengalami kesulitan paling akut dalam menjalankan operasi nya.

Iran sendiri adalah “special case”, karena Iran sejak 1979 adalah negara musuh Israel, negara yang benar-benar ada dalam situasi “perang dingin” dengan Israel. Beda dengan Qatar, Turki, dan beberapa negara lain, Israel kesulitan di Qatar karena hubungan baik antara rezim Al Khalifa Qatar dengan Ikhwanul muslimin yang cukup kuat sejak puluhan tahun silam.

Di Turki, sejak Erdogan naik tahta, nyaris mossad disweeping dan dibersihkan, bahkan hal seperti ini dilakukan Turki sampai detik ini. Dalam dua tahun terakhir saja misalnya, Turki menangkap kurang lebih 1000 an orang yang terkoneksi dengan jaringan Mossad.

Operasi intelijen Israel mossad juga tidak luput terjadi di Palestina itu sendiri, di Jalur Gaza dan tepi Barat banyak agen Israel berkeliaran dan menjalankan misinya. Hanya saja di Gaza, sejak hamas menguasai jalur Gaza secara full sejak 2007, Agen agen mossad mengalami kesulitan tingkat tinggi dalam menjalankan aktivitas nya.

Sebagai contoh, pada perang besar terakhir antara Israel dan Hamas sebelum 7 Oktober, Hamas menangkap dan mengeksekusi mati kurang lebih 20 an orang agen intelijen yang berafiliasi dengan mossad.

Massif nya aktivitas mossad di seluruh Timur Tengah inilah yang menyebabkan banyak tokoh tokoh Iran dan tokoh tokoh Axis of Resistance dieliminasi Israel, Dari tokoh Hizbullah, Jihad Islami, Houthi di Yaman, Hamas, Kataib Fathimiyah Suriah, Kataib syuhada Irak dll.

Pusat operasi Mossad di timur tengah ada di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan sekarang bertambah Mesir pasca lengserkan Muhammad Mursi. Mesir dari dulu sampai sekarang adalah strong hold bagi aktivitas mossad kecuali hanya di era Mursi.

Negara lain yang sangat aktif membantu mossad antara lain seperti Bahrain dan Jordania. Selain Turki, Qatar dan Iran, hampir semua negara di Timur Tengah aktif mensupport operasi Mossad.

Kembali ke “special case” Iran, Iran posisinya beda dengan Turki dan Qatar. Iran adalah negara yang mengalami embargo full dari barat, pemboikotan senjata, alutsista, ekonomi, ekspor impor, dan hampir seluruh aspek di Iran mengalami embargo barat.

Iran adalah “Common Enemy” bagi semua sekutu Israel, dari AS sampai eropa. Itulah kenapa, Iran mengalami sasaran intelijen Israel, Inggris, Prancis, AS, dan semua sekutunya paling parah sepanjang tahun setiap saat. Tidak ada negara di Timur Tengah yang mengalami sasaran intelijen asing paling hebat seberat apa yang dialami Iran.

Faktor inilah yang membuat Iran memutuskan membangun proxy besar pro Iran di seluruh timur tengah. Mulai dari Hizbullah sejak 1982, menyebar ke Irak dan Suriah setelahnya, Houthi di Yaman pasca Arab spring, dan Iran akhirnya memutuskan membackup Hamas sejak era 1990 an.

Sampai saat ini, Iran memiliki proxy militer paling besar di dunia, Iran membawahi tidak kurang 250.000 milisi bersenjata di seluruh timur tengah, termasuk Hamas di jalur Gaza.

Dalam sejarah perang dan konflik Palestina-Israel atau Hamas-Israel sejak Hamas berdiri, Iran adalah negara satu satunya yang konsisten memberikan support ke Hamas tanpa lelah. Sejak tahun 2000an, Iran mensupport kurang lebih 300 – 400 juta dolar setiap tahun kepada Hamas. Baik Gaza Dalam kondisi damai atau dalam kondisi perang dengan Israel.

Bantuan Iran ke Hamas adalah bantuan terbesar Iran kepada faksi bersenjata aliran Sunni di seluruh dunia. Tidak ada negara yang konsisten membantu hamas dengan angka sebesar itu setiap tahun. Termasuk bantuan Qatar dan Turki itu sendiri.

Axis of Resistance atau poros proxy Iran di seluruh timur tengah, dari Hamas sampai Houthi, dari Irak sampai Suriah, semua menginduk ke Iran. Baik militer maupun finansial.

Negara negara sunni sendiri abai dan termasuk tidak terlalu peduli dengan Palestina, termasuk arab Saudi yang merupakan salah satu negara yang sangat menginginkan damai dengan Israel dalam proyek Abraham Accords, dan paling menginginkan Hamas tidak ada.

Terhadap apa motivasi Iran dalam membantu hamas, itu adalah poin yang tidak penting. Yang paling penting adalah ril bantuan kepada Hamas dan Palestina terutama ketika mereka membutuhkan bantuan itu untuk melawan Israel, baik dana, diplomasi, maupun senjata.

Terkait apa motivasi Iran di seluruh kawasan Timur Tengah dengan semua proxy mereka melawan Israel atau hegemoni AS, itu soal soal lain yang tidak terlalu penting bagi kaum muslimin di dunia.

Faktanya di lapangan, Iran adalah negara paling kokoh dalam mendukung Hamas dalam melawan penjajahan Israel. Tanpa Bantuan Iran, kita tidak akan melihat kekuatan Hamas yang terus bertumbuh, dari melempar batu kerikil sampai mampu memproduksi roket jarak jauh yang mampu menembus ke jantung kota Tel Aviv.

Banyak negara lain ikut membantu Hamas, termasuk Turki, Qatar, Malaysia, Indonesia dll. Tapi bantuan Iran adalah yang paling signifikan dan paling impact full bagi perkembangan militer Hamas terutama.

Hamas hari ini mampu menjadi ancaman eksistensi bagi Israel, salah satunya karena keterlibatan Iran yang terus memberikan berbagai support. Dari dana, intelijen, penasehat militer, sampai transfer teknologi ke jalur Gaza.

Terbunuhnya pimpinan Hamas di Iran tidak bisa menutup fakta bahwa Iran adalah salah satu negara tujuan berlindung tokoh tokoh hamas selain Qatar dan Turki.

Soal kegagalan intelijen yang dialami Iran sehingga terjadi pembunuhan terhadap pimpinan Hamas, hal ini bisa terjadi kapan saja dan kepada negara mana saja secara unpredictable. Semua negara hampir pernah mengalami kegagalan intelijen maupun konter intelijen.

Israel sendiri yang memiliki dua dinas rahasia yang katanya sangat digdaya, yaitu Shin Bet dan Mossad. Mereka sendiri mengalami kegagalan intelijen sangat fatal di tanggal 7 Oktober 2023 lalu saat Hamas menyerang dan membunuh 1400 orang Israel dalam sehari. Ini adalah sejarah kelam bagi Israel sejak kejadian Holocaust pada perang dunia II.

Soal soal kegagalan intelijen adalah hal hal yang tidak bisa presisi terprediksi dengan baik. Iran dengan kategori negara dengan sasaran intelijen asing sekutu Israel paling parah, sejauh ini bisa dikatakan masih under control.

Mossad tidak sendirian dalam beroperasi, tanpa bantuan AS, dan semua sekutunya di eropa, mustahil operasi intelijen untuk mengeliminasi pimpinan Hamas bisa terwujud. Izin membunuh pimpinan Hamas adalah murni lampu hijau dari AS, saat Netanyahu berkunjung ke AS dua pekan lalu dan berpidato di kongres.

Netanyahu di kongres AS waktu itu meminta bantuan senjata, dana, intelijen, approval dalam segala bidang untuk melawan Hamas. Netanyahu berkata di depan kongres AS: Give us a tools and we will finish the job.

Kondisi Axis of Resistance setelah terbunuhnya Ismail Haniyah secara substansial tidak terpengaruh, hanya memang membutuhkan waktu untuk Hamas untuk melakukan reformasi organisasi, penataan intelijen, dan konsolidasi internal sambil terus melakukan perang di jalur Gaza melawan Israel.

Axis of Resistance masih menjadi tumpuan harapan besar bagi proses melawan penjajahan Israel, saat Hamas sendiri tidak bisa berharap kepada negara sunni lain di timur tengah.

Mencela Iran karena terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail Haniyah adalah sikap dangkal dalam memahami Geopolitik secara utuh, dan sikap ini bagian dari kebodohan umat Islam dalam memahami peta musuh dan strategi Israel secara mendasar.

Mencela Iran karena kegagalan intelijen tanggal 31 Juli kemarin adalah upaya melokalisir dan mempersempit masalah, upaya untuk menyerang Iran sebagai negara Syiah untuk membenturkan umat Islam, karena sesungguhnya perang yang terjadi gak ada kaitannya dengan Sunni atau Syiah. Ini murni konflik Geopolitik dengan semua dimensi nya.

Perang kedepannya adalah “atrition war”. Bahkan Israel yang merasa saat ini menang sebenarnya adalah pihak yang kalah dan akan bisa dikalahkan dimasa depan.

Pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan Israel kepada tokoh dan pimpinan Axis of Resistance adalah upaya Netanyahu untuk mentrigger perang kawasan yang lebih besar. Dengan tujuan mendorong AS terlibat melawan Iran dan semua proxy nya.

Iran dan Axis of Resistance tidak perlu terpancing untuk perang melawan Israel skala all out war. Karena itu justru menguntungkan Israel dan sekutunya. Justru itu akan membuat Axis of Resistance dimasa depan akan melemah. Perang 9 bulan selama ini trend nya positif terhadap Palestina secara Geopolitik. Dan ini negatif bagi Israel dan sekutunya di seluruh kawasan.

Jika Iran melakukan perang besar saat ini untuk melawan Israel, justru inilah yang diinginkan Israel, semua provokasi Israel bertujuan menumbangkan rezim Iran yang merupakan payung bagi semua poros Axis of Resistance.

Israel membutuhkan perang besar, yang dengan itu dia ingin memastikan keterlibatan AS untuk membuat Iran seperti Irak. Dan ujung di semua proses ini adalah melemahkan semua faksi perlawanan terhadap Israel sehingga peristiwa 7 Oktober tidak terulang kembali.

Iran dan Axis of Resistance perlu terus menjaga nafas perlawanan dan tidak perlu masuk dalam perangkap provokasi Netanyahu. Pemenang perang atrisi adalah bukan yang paling kuat, tapi siapa yang paling bisa bertahan lama dan beradaptasi dengan perang dan strategi musuh.

Tengku Zulkifli Usman
Pengamat GeoPolitik, Pengurus DPP Partai Gelora, dan Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Bidang Hubungan Internasional.

Partaigelora,id – INILAH situasi dari pergerakan kampus sekarang. Gagal di tingkat mahasiswa, lalu naik ke tingkat Guru Besar. Fenomena apakah ini? Ini pengalaman pribadi saya.

Kaum Kanan

Saya adalah seorang kader yang sering diistilahkan kaum kanan. Saya dibesarkan oleh Masjid kampus di zaman Orde Baru, dan memiliki kegemaran untuk berkeliling dari kampus ke kampus. Tidur di Masjid kampus, untuk kemudian mendiskusikan apa yang terjadi di dalam kampus, termasuk di luar kampus, pada masa penghujung Orde Baru.

Di kalangan kaum kanan, kami punya kode-kode tentang peta kampus, khususnya peta mahasiswa di kampus. Kami disebut juga sebagai anak Mushola, anak-anak yang saban hari bikin pengajian. Memang ini adalah semacam eksklusivisme, tetapi pada dasarnya pada usia seperti itu, adalah sesuatu hal yang lumrah.

Gara-gara eksklusivisme, soal penampilan saja, misalnya, sebagai pengurus Masjid, saya berkali-kali dipanggil pihak Dekanat, bahkan Rektorat, dan juga Ketua Masjid Kampus, untuk diinterogasi karena dianggap sedang menyebarkan aliran garis keras.

Pada waktu itu, di awal tahun 90-an, memang banyak penampilan yang dianggap aneh di dalam kampus. Teman-teman yang cewek mulai berjilbab dan sebagian yang cowok, mulai berjenggot tipis. Lucu sih, saya juga termasuk. Ada juga yang bercelana cingkrang, tapi belum banyak kayak sekarang. Waktu itu mengucap salam saat bertemu orang lain, belumlah terbiasa. Ucapan salam saja bisa dianggap aneh dan mendapat perhatian.

Dalam sistem represif Orde Baru pada waktu itu, semua kecurigaan negara pada penampilan mahasiswa di dalam kampus ditumpahkan kepada Pembantu Dekan III dan Pembantu Rektor III yang mengurusi kemahasiswaan. Tapi saya memang punya kegemaran ngobrol dan berbicara dengan para dosen, sehingga alih-alih menjadi lawan, malah saya bisa berteman.

Kegemaran saya berdialog tidak saja lintas usia, tetapi juga lintas pergerakan. Ini membuat saya bisa membaca seluruh peta di dalam kampus, mulai dari teman-teman yang hanya belajar atau yang disebut kutu buku, para aktivis kampus, sampai pada teman-teman yang tidak ada anasir ideologis atau politik seperti peminat olah raga, seni, Menwa, pencinta lingkungan, dan lain-lain.

Secara umum, teman-teman yang lebih cenderung menjadi mahasiswa yang rajin belajar ini biasanya menjadi sumber massa mengambang, kalau terjadi Pemira (Pemilu Raya) Mahasiswa untuk Senat Mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) istilah saat ini. Sementara, saya sebagai kader kaum kanan terus berdialog dengan seluruh spektrum kaum kanan yang ada. Akibat dialog yang intensif dan panjang, akhirnya saya mulai bergerak ke tengah.

Kaum Kiri

Nah, siapakah kaum kiri? Bagi kami (kaum kanan), semua mahasiswa yang dianggap punya kecenderungan untuk berpikir liberal dan terlihat berani (berani membangun narasi perlawanan, termasuk terhadap kaum kanan), kami sebut saja sebagai kaum kiri atau kelompok kiri.

Setelah keluar dari kampus dan banyak membaca sejarah, saya jadi tahu bahwa politik mahasiswa di dalam kampus hanyalah turunan dari politik aliran yang ada di luar kampus. Mereka yang berada di kanan, langsung maupun tidak, anak cucu dari politik Masyumi di masa lalu. Sementara mereka yang berada di kiri adalah anak cucu dari politik PKI, PSI (Partai Sosialis Indonesia), dan sebagian PNI.

Sebagaimana kaum kanan, kaum kiri pun terbagi dalam berbagai spektrum yang menggambarkan tingkat kekentalan ideologinya. Yang paling kiri dari kaum kiri adalah yang mengambil gagasan yang sangat radikal seperti anti-agama. Biasanya ini menjadi ‘lawan perang’ secara terbuka dengan anak-anak Masjid atau Mushola.

Sementara yang paling kanan dari kaum kanan adalah mereka yang berjalan dengan ideologi agama yang sangat kental dan puritan. Bermimpi atau bercita-cita menegakkan sistem Islam (anak Tarbiyah dan HTI) dan berikhtiar untuk menjalankan perintah agama pada level pribadi secara menyeluruh alias kaffah.

Tetapi, sejauh tidak ada kompetisi Pemira Mahasiswa, maka kaum kiri dan kanan ini damai-damai saja dan tidak ada pertengkaran berarti, karena tidak ada yang diperebutkan. Namun kalau sudah ada Pemira Mahasiswa, maka ketegangan muncul dan tak jarang memercikkan api.

Memang, mahasiswa sekarang terlihat lebih netral, seperti tidak lagi terbawa oleh pakem politik aliran. Dunia sekarang ini sudah terlalu bebas dan memungkinkan kita melihat kenyataan dengan kacamata yang lebih lebar. Sehingga provokasi terhadap mahasiswa di kampus relatif gagal mengkonsolidasikan hubungan tradisional mereka dengan politik aliran seperti dulu.

Mungkin inilah yang menjelaskan kenapa gerakan mahasiswa tidak tampak memberikan respon yang kuat terhadap provokasi dan kampanye negatif kepada pemerintah. Apalagi pada dasarnya partai politik juga tumbuh tanpa ideologi yang jelas atau tanpa warna. Tidak terlalu jelas apa beda antara satu partai (kelompok) dengan partai (kelompok) lain. Ide-ide besar tidak lagi didiskusikan sehingga mempersulit mereka masuk menggalang kelompok mahasiswa sekarang.

Maka yang terjadi adalah kampus tidak lagi bergerak atau benar-benar digerakkan oleh mahasiswa. Mahasiswa sekarang digerakkan oleh sisa-sisa pergerakan yang dulu terjadi di tingkat dosen dan guru besar yang masih terjangkiti oleh politik aliran. Mereka sebetulnya korban dari politik di zaman Orde Lama dan Orde Baru yang tidak bisa lagi menularkan ideologinya kepada mahasiswa. Tadinya mereka berharap mahasiswa bisa tetap bergerak, sehingga mereka bisa tampil lebih elegan. Harapan mereka salah dan salah juga membaca dunia yang terus berubah.

Profesor Kiri dan Jokowi

Karena itu, dapat dibayangkan, selama Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden dan birokrasi negara dipengaruhi oleh ideologi kiri atau disimbolkan dengan warna merah. Kampus sangat dikangkangi oleh kegiatan dan kebebasan kaum kiri liberal merah ini. Inilah yang kita rasakan lebih kurang delapan tahun belakangan, sampai mereka meninggalkan Jokowi yang tidak mereka duga, justru bergerak ke tengah.

Selama itu, di bawah pengaruh ide kiri merah, kampus begitu ditekan dan terkekang. Bahkan, saya pernah menjadi korban karena tidak boleh berceramah di kampus UGM hanya karena pada waktu itu saya bukan pendukung pemerintah. Meskipun saat itu saya adalah Pimpinan DPR RI yang justru menangani sektor pendidikan. Bukannya disambut secara baik oleh UGM, saya malah ditolak begitu saja tanpa seorang pun pembela.

Kebebasan kampus benar-benar dimatikan. Tidak ada cerita kritis kepada pemerintah. Para guru besar pun seperti menikmati permainan politik untuk mengatur agar aparat-aparat kampus dalam tugas-tugas birokrasi, berada dalam satu komando.

Mereka mencurigai kelompok kanan yang sudah lama bertugas. Sehingga ada banyak sekali orang-orang yang pintar dan potensial disingkirkan dari tugas-tugas penting karena alasan doktrin bahwa kampus telah disusupi oleh kaum radikal kanan.

Saya sendiri yang dulu bertugas sebagai pengawas dunia pendidikan banyak sekali mendengar gerakan mereka ini dengan slogan, “sSya Pancasila Saya Indonesia”. Dengan slogan ini mereka babat habis kelompok-kelompok kritis, sehingga hampir tidak ada lagi para mahasiswa kritis yang keluar dari kampus-kampus besar.

Para dosen begitu tertekan dan memilih diam seribu bahasa. Inilah pesta pora besar kaum kiri dan merah ekstrim, yang menjadikan kampus-kampus, serta semua lembaga pendidikan sebagai cara mengontrol negara atas kebebasan.

Bahkan, mereka juga berhasil mengubah lembaga penelitian yang begitu banyak, sehingga berada dalam satu induk organisasi yang terpusat. Setelah sukses mendirikan lembaga yang dimaksud, mereka mengontrol ideologi negara. Mereka juga merencanakan lahirnya Undang-Undang yang mereka sebut sebagai Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerja untuk mengekang kebebasan dan keberagaman yang sudah berkembang seperti jamur di musim hujan, dalam tradisi kita berdemokrasi, pasca runtuhnya Orde Baru 1998.

Sekali lagi, pesta kaum kiri merah ini hampir tuntas sampai kemudian kita kembali ke tengah. Kaum kiri merah menjadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam politik Indonesia yang banyak diwarnai oleh kaum kanan untuk distorsi atau bahkan dihapus. Mereka menganggap itu sebagai membahayakan ideologi negara dan oleh sebab itu, mereka bergerak cepat dengan alasan “menyelamatkan ideologi negara”. Mereka melakukan pengecekkan terhadap kebebasan, terutama di kampus dan lembaga pendidikan serta penelitian.

Dengan menggunakan Undang Undang ITE, kegiatan melawan kebebasan mereka lakukan. Media, termasuk menjadi objek dari serangan mereka dan ketika negara secara langsung atau tidak langsung melakukan eksekusi kepada banyak ulama dan aktivis Islam, para guru besar ini dapat diduga ikut terlibat secara langsung atau tidak langsung, melalui keahliannya.

Pesta Berakhir

Inilah akhir dari rencana mereka untuk menutup segala peluang Indonesia menjadi maju dan mandiri. Karena ideologi kiri merah ini telah bersekutu dengan kekuatan global untuk mengontrol pertumbuhan dan kemajuan Indonesia, serta mengendalikan kegiatan perekonomian dan investasi yang merupakan kepentingan dari negara-negara lain.

Sekarang, pesta pora itu akan berakhir. Sebuah kekuatan nasionalis tengah sedang dalam proses mau memenangkan pertarungan. Mereka tentu tidak rela, jika Indonesia punya jati diri. Mereka tidak mau Indonesia seolah terisolir dari pengaruh kekuatan-kekuatan luar yang selama ini menjadi sponsor mereka.

Kampus yang mulai normal karena tumbuh juga kelompok-kelompok mahasiswa yang berpikir lebih moderat tak lagi bisa diandalkan sebagai kaki tangan pergerakan elit kampus. Oleh sebab itu, mereka terjun sendiri atas nama Universitas. Padahal sesungguhnya mereka adalah pendukung pasangan calon tertentu yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, setelah Jokowi mulai bergerak ke tengah dan bergabung dalam koalisi rekonsiliasi yang secara sadar dilakukan bersama Prabowo.

Kita semua berharap bahwa ini akan benar-benar berakhir, polarisasi politik aliran yang sudah usang sebagai ideologi yang tidak sehat bagi bangsa kita.

Kepada Pak Prabowo nanti kita titipkan agenda persatuan agar politik aliran yang buta dan tidak sehat ini, kita akhiri. Kita mulai mendesain satu sistem politik baru yang lebih ramah terhadap gagasan dan ideologi Negara Indonesia Pancasila untuk kemajuan Bangsa kita sendiri. Sekian.

Fahri Hamzah

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia

Ketua Forum Studi Islam FEUI 1994-1995,

Humas SMUI 1996, Litbang SMUI 1997

Deklarator dan Ketua Umum KAMMI 1998