Category: Gelora Terkini

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan situasi politik global yang akhir-akhir ini semakin memanas.

“Dinamika politik global nampaknya akan semakin memanas. Banyak peristiwa tak terduga yang tidak pernah terpikirkan terjadi. Kita tidak tahu peristiwa tak terduga apalagi,” kata Mahfuz Sidik. 

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi narasumber dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Pergeseran Peradaban dan Politik Global’, Jumat (9/1/2026) malam.

Menurut Mahfuz, peristiwa tak terduga yang bakal terjadi diprediksi tidak berhenti pada peristiwa pengerahan tentara Amerika Serikat (AS) untuk menyerang Ibukota Venezuela, menculik dan menangkap Presiden Nicolas Maduro, serta istrinya dari sebuah negara berdaulat.

“Di Iran sekarang ada operasi untuk melakukan pergantian rezim. Fenomena demonstrasi makin meluas dan anarkis. Skenario pergantian rezim hanya tinggal menunggu waktu, katanya.

Selain itu, AS berencana untuk menguasai Greenland, Denmark dalam rangka mengontrol wilayah utara dan arktik dari pengaruh Rusia dan China, setelah sukses mengamankan wilayah selatan, dengan menguasai Venezuela.

“Greenland ini pintu masuk ke Eropa untuk menghadang kekuatan militer Rusia dan China yang sedang membangun jalur sutranya di arktik” katanya.

Greenland, lanjut Mahfuz, akan dijadikan basis militer AS di Eropa untuk melemahkan kekuatan militer Rusia. 

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh GeloraTV (@geloratvofficial)

AS ingin melihat kerutuhan Rusia dengan menjadikan Ukraina seperti Afghanistan, ketika itu Uni Soviet perang kalah hingga bubar negara.

“Amerika saat ini tengah percaya diri karena  pembelaan Rusia dan China terhadap para sekutunya tengah lemah. Tidak hanya ke Iran, tetapi kelainnya juga, sehingga Venezuela bisa dikuasai dengan mudah,” ujarnya.

Donald Trump selaku Presiden AS, ingin mengembalikan kejayaan AS sebagai satu-satunya negara superpower dunia, yang tidak perlu taat pada aturan lembaga atau negara di dunia.

“Saya kira tindakan Trump yang keluar dari 66 lembaga global PBB ini harus dibaca sebagai pesan kuat bagi PBB,” katanya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh GeloraTV (@geloratvofficial)

PBB dianggap sudah tidak punya makna lagi dan tidak punya otoritas untuk mengatur Amerika. 

AS akan rekonstruksi tatanan global sesuai kebijakan politik luar negerinya, termasuk memerangi negara lain yang menjadi musuh mereka.

“Dalam bahasa Trump itu tidak ada negara non dan blok, tapi yang ada kawan atau lawan. Kalau anda kawan kami, maka kita kerjasama untuk kemakmuran bersama. Tetapi ketika ada lawan, maka kami lawan,” katanya. 

Karena itu, PBB lanjut Ketua Komisi I DPR RI 2010-2016, harus segera mereformasi dirinya secara lebih fundamental.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh GeloraTV (@geloratvofficial)

Kemudian menciptakan satu tatanan dan aturan main global yang baru multipolarisme.

Mahfuz menegaskan, bahwa kebijakan domestik dan politik luar negeri AS yang diterapkan Trump sekarang seperti pengulangan sejarah pasca perang dunia (PD) I dan II yang diterapkan Presiden AS sebelumnya.

“Sehingga kita perlu mendiskusikan kembali kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat sekarang. Bagi kita ini mendesak, karena dalam konteks dinamika politik global nampaknya akan semakin memanas,” katanya.

Ia berharap agar negara-negara Islam perlu mencari format baru untuk menyatukan kekuatan politik Islam yang dinilai semakin melemah dari hari ke hari. 

“Sekarang perlu kesadaran kolektif, bahwa umat Islam negara muslim harus bangun mengkonsolidasi kekuatannya untuk menghadapi dinamika politik global. Yakni untuk mengembalikan tren multi polarisme,” pungkas Mahfuz.

Partaigelora.id-Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2026, bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga tersebut.

Mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, yang sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini.

Sebelumnya, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menyepakati pencalonan Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan, sebagaimana diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.

Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menggerakkan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri sekaligus melakukan pendekatan intensif kepada perwakilan negara sahabat yang berada di Jakarta.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh GeloraTV (@geloratvofficial)

Strategi ini dijalankan selaras dengan arahan pimpinan nasional untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum multilateral.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa memainkan peran sentral di Dewan HAM PBB. Upaya ini didukung oleh PTRI New York serta perwakilan RI lainnya.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dipegang oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menempati posisi tersebut,

Sidharto memiliki pengalaman panjang di bidang diplomasi, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.

Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sesuai dengan agenda kerja tahunan lembaga tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang dalam menangani berbagai isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian komunitas internasional.

Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa Indonesia berkomitmen mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama menjalankan presidensi.

Fokus utama kepemimpinan Indonesia adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan.

Adapun tema yang diusung Indonesia dalam presidensi ini adalah “A Presidency for All”, yang mencerminkan tekad untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai bagian penting dari sistem multilateral global

Presidensi Indonesia pada 2026 menjadi yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, seiring dengan mekanisme kepemimpinan yang bergilir antar kelompok kawasan.

Hingga kini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia juga pernah dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, masing-masing pada 2009 yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.

Bahkan sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia telah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono.

Partaigelora.id-Ketua Pusat Kebijakan Strategis DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia KH. Ahmad Mudzofar Jufri, Lc., M.A menegaskan, bahwa Islam yang toleran, inklusif dan moderat itu adalah Islam yang kooperatif, bukan konfrontatif.

Hal itu disampaikan KH Ahmad Mudzofar saat memberikan materi Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman, Islam yang Kita Pahami, Bagian ke-5 dengan tema ‘Islam Kooperatif, Bukan Islam Konfrontatif,  Jumat (2/1/2026) malam.

“Sseperti kata pepatah, 1.000 teman atau kawan terlalu sedikit, tetapi satu musuh terlalu banyak. Maksudnya, adalah kebaikan yang dibangun 1.000 orang yang baik, sering diruntuhkan oleh satu musuh atau orang yang tidak baik,” kata KH Mudzofar.

Karena itu, menurut dia, Islam yang kooperatif adalah Islam yang memiliki pemahaman bekerja sama dengan siapapun atau bahasa gaulnya berkolaborasi.

“Jadi pemahaman Islam kooperatif yang kita maksudnya adalah pemahaman Islam yang mengajarkan dan mengarahkan kepada seorang muslim untuk memiliki kesiapan terlibat. Yakni kesiapan untuk berkontribusi, bergabung, bersinergi dan berkolaborasi dalam setiap bentuk kerjasama kebaikan, ” katanya.

“Jadi konteks berbagi dalam kebaikan dan kebajikan itu, yang kita maksud adalah Islam kooperatif,” sambunnya.

Dengan demikian, maka Islam yang kita pahami itu, bukan Islam yang konfrontatif. Yang tidak bersahabat, apalagi berhadap-hadapan ‘head to head’, bertentangan atau bermusuhan.

“Sehingga kalau kooperatif itu, adalah bersahabat dan konfrontatif tidak bersahabat. Kooperatif itu siap bersahabat, berkawan atau berteman dengan siapapun. Tapi kalau konfrontatif itu, sebaliknya,” tegas KH Muzhofar.

Ia mengatakan, di Indonesia marak fenomena Islam konfrontatif yang didominasi oleh kebencian dan permusuhan, hingga mengundang keprihatinan bersama selama ini.

“Salah satu yang sangat menonjol dari Islam konfrontatif adalah dari banyak kelompok Islam yang biasa disebut dengan kelompok Islam politik,” ujar dia.

Kelompok Islam politik ini, kata KH Muzhofar, patut diacungi jempol dalam berdakwah Islam, namun pada sisi lain perlu dikritisi, terutama soal pemikirannya yang mengarah pada konfrontatif.

“Mazhab Islam politik itu rata-rata sikap konfrontatif, kemudian sifat pertentangannya dan perlawanannya,” kata Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelora ini.

Sikap konfrontatif yang ditunjukkan oleh kelompok Islam politik ini biasanya ditujukan kepada rezim politik, atau rezim yang memegang kekuasaan negara.

“Kelompok Islam politik ini suka mencari keburukan pemerintah, belum apa-apa yang dijadikan musuh adalah pemerintah. Gerakan Islam seperti ini, muncul di satu negara, tidak hanya di Indonesia,” katanya.

Akibatnya, mereka berkonflik dan bermusuhan dengan negara dan pemerintahnya sendiri. Mereka ini, biasanya punya kekuatan dana dan tentara.

“Akhirnya kemajuan dakwah Islam menjadi terhambat, dan aktivis Islam mereka rata-rata memenuhi penjara pemerintah atau negara tersebut,” katanya.

KH Muzhofar mengatakan, pola pikir Islam konfrontatif dipicu adanya perbedaan pemahaman madzab, ideologi dan agama.

“Islam yang toleran itu, bertoleransi terhadap perbedaan. Tidak hanya toleran antar pemeluk agama yang berbeda, tetapi juga toleran di tubuh umat Islam sendiri,” katanya.

Sehingga diperlukan langkah kongkret untuk mengembalikan pemahaman Islam yang konfrontatif menjadi Islam kooperati atau toleran.

Dimana setiap perbedaan, tidak harus disikapi dengan perlawanan atau permusuhan, tetapi harus disikapi dengan sikap kooperatif. Sikap kooperatif tersebut, yang perlu ditonjolkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Seperti kesiapan untuk kerja sama, bersama-sama terlibat dengan siapapun untuk kebaikan dalam rangka kemaslahatan dan amal shaleh,” pungkasnya. 

Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI sekaligus Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, bahwa perjalanan bangsa Indonesia selama 2025 memiliki sejumlah catatan

Namun pada 2026 ini, ada rasa optimisme bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya di mata dunia, di tengah situasi ketidakpastian geopolitik global.

“Kita memasuki 2026 dengan sejumlah catatan dari perjalanan hingga penghujung 2025. Ada optimisme, ada kehati-hatian,” kata Anis Matta, Kamis (1/1/2026).

Menurutnya, Dunia sedang berada dalam transisi besar, ketika sistem yang lama tak lagi efektif menyelesaikan berbagai problem.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Sementara sistem yang baru belum terbentuk, sehingga respon kebijakan politik luar Indonesia harus cermat dan terukur.

“Respons kita dalam kebijakan politik luar negeri harus cermat dan terukur, mengawal amanat konstitusi sekaligus kepentingan nasional kita,” katanya.

Karena itu, tahun baru 2026, kata Anis Matta, menjadi harapan baru bagi perjalanan bangsa Indonesia.

“Mari kita sambut tahun baru ini dengan penuh optimisme, semangat, dan energi baru yang lebih bergelora untuk memperkuat peran Indonesia di mata dunia,” katanya.

“Selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan se-Tanah Air. Semoga Allah SWT memberkati perjuangan kita,” pungkas Anis Matta.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan RI Fahri Hamzah, menyebut usulan kepala daerah dipilih DPRD akan dibicarakan dengan koalisi partainya.

Fahri menjelaskan, usulan tersebut baru akan berlaku dengan pembentukan Undang-Undang.

Namun, Partai Gelora tak memiliki kursi di DPR R pada Periode 2024-2029.

Sehingga, perlu ada pembicaraan dengan koalisi Partai Gelora pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kan nanti divotenya di Undang-Undang. Kita kan enggak punya hak suara di Undang-Undang, tapi kita akan berbicara dengan teman-teman koalisi,” ujar Fahri di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Fahri memaparkan, isu terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD ini bukanlah suatu hal yang baru.

Menurutnya, wacana ini sudah muncul sejak saat masa transisi demokrasi di Indonesia.

Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Fahri menyebut, sedang dilakukan konsolidasi terhadap demokrasi. Tujuannya, demi kesejahteraan masyarakat.

“Karena apapun demokrasi itu ada pendulumnya. Kadang-kadang kalau dia terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri, ada ongkosnya,” tutur Fahri.

“Jadi kita mencari jalan yang baik, jalan yang pas, untuk bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sehingga kita betul-betul maksimalkan hasilnya. Yaitu kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat kita,” tambah dia.

Menurut Fahri, masing-masing internal partai dalam koalisinya pun melakukan kajian terkait wacana ini.

Partai Gelora pun juga termasuk akan melakukan hal yang sama, yakni kajian pilkada melalui DPRD.

“Ya partai-partai sendiri secara internal mereka melakukan kajian. Karena kalau kayak kami di Gelora tidak punya anggota di pusat, tetapi ada di daerah-daerah. Dan kami mengevaluasi dinamika dari teman-teman di daerah,” ungkapnya.

Partai Gelora saat ini tergabung dalam koalisi bersama Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, PKS, NasDem, PPP, PBB, PSI, Partai Garuda, PRIMA, Partai Perindo, dan Partai Aceh.

Sebelumnya, wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD kembali mencuat diusulkan Partai Golkar dalam berbagai kesempatan.

Bahkan hal itu menjadi rekomendasi Rapimnas I Rapat Tahun 2025 Partai Golkar pada Minggu (21/12/2025).

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan rekomendasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitikberatkan pada keterlibatan serta partisipasi publik dalam proses demokrasi.

“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ujar Bahlil keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Menurut Bahlil, mekanisme tersebut dinilai dapat memperkuat sistem demokrasi perwakilan sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan teknis dan biaya tinggi dalam penyelenggaraan pilkada langsung.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono.

Gerindra, kata Sugiono, mendukung wacana pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

Sugiono menilai mekanisme ini lebih efisien dari segi waktu penjaringan kandidat, ongkos politik, hingga pelaksanaannya.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Partaigelora.id-Presiden Prabowo Subianto menerima secara khusus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Pertemuan tersebut dilakukan sebelum. rapat abinet terbatas membahas laporan perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah menjelang akhir tahun 2025, antara lain soal perumahan.

Presiden Prabowo Subianto ingin percepatan program pembangunan perumahan yang menjadi salah satu janji kampanyenya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan badan atau lembaga khusus yang akan menangani seluruh urusan pembangunan perumahan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Fahri Hamzah (@fahrihamzah)

Rencana itu disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Ada beberapa kali beliau (Presiden Prabowo Subianto) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, yang saya laporkan karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan,” ujar Fahri di Istana Kepresidenan, Selasa (30/12/2025).

Fahri menjelaskan, lembaga atau badan baru tersebut nantinya akan berperan strategis dalam mempercepat pembangunan perumahan, khususnya program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Seluruh proses, mulai dari pengadaan lahan hingga pembiayaan, akan berada di bawah satu atap.

“Yang intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah/pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan juga penghunian, serta manajemen daripada hunian yang berbasis kepada hunian sosial. Karena beliau (Presiden Prabowo Subianto) membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” terangnya.

Selama ini, kata Fahri, urusan pembangunan perumahan masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut dinilai kerap memperlambat proses pembangunan.

Dengan penggabungan kewenangan dalam satu lembaga, percepatan pembangunan perumahan diyakini bisa lebih optimal.

“Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan,” tambahnya.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Fahri mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara.

Pemerintah menargetkan aturan pembentukan lembaga tersebut bisa disahkan pada awal 2026.

Dalam kesempatan ini, Fahri juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan terkait percepatan program renovasi rumah yang telah dialokasikan dalam APBN 2026.

Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme akselerasi, termasuk regulasi setingkat Perpres atau Peraturan Pemerintah (PP), guna mengatasi tantangan keterbatasan lahan dan tata ruang, khususnya di wilayah perkotaan.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, Partai Gelora akan mendorong penguatan Sistem ‘Trias Politica’ dalam tradisi demokrasi di Indonesia.

Dimana tiga cabang kekuasaan yang ada, eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan efektif, sejalan dan seiring.

Sehingga ketiganya akan sama-sama kuat, karena saling mengawasi dan saling mengontrol atau ada check and balance.

“Trias Politica mendorong supaya kita bisa memandang berbagai persoalan secara utuh, bukan parsial agar kita tidak mengalami keterjebakan dalam berbangsa dan bernegara,” kata Fahri Hamzah.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema ‘Wawasan Kebangsaan’ Seri ke-12 yang diselengarakan DPP Partai Gelora di Jakarta, Jumat (26/12/2025) malam.

“Saya ingin mengambil contoh dari cara kita melihat presiden dari waktu ke waktu. Di negara kita, sering ujung-ujungnya menyalahkan presiden dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi hingga kini,” ujarnya.

Ketika Orde Lama, kata Fahri, semua orang mendewa-dewakan mantan Presiden Soekarno. Namun, saat Bung Karno tidak lagi menjabat, dicaci maki, bahkan ada upaya untuk menghilangkan jejak dalam sejarah.

Demikian juga saat mantan Presiden Soeharto menjabat sebagai penguasa Orde Baru selama 32 tahun.

Ia menilai Soeharto juga didewa-dewalan dan disanjung luar biasa dengan diberikan berbagai gelar.

“Tapi begitu Presiden Soeharto berhenti, lalu kita memaki-makinya seolah-olah tidak ada
harganya dan tidak pernah ada jasanya,” katanya.

Namun, semua pihak pada akhirnya patut bersyukur, karena Presiden Prabowo Subianto telah memberikan gelar Pahlawan kepada Soeharto pada HUT RI ke-80 pada Agustus 2025 lalu.

Situasi ini juga terjadi pada presiden setelah seperti mantan Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

“Terutama yang memimpin agak lama. Waktu itu pernah Pak SBY diganggu. Sekarang kita masih menyaksikan
bagaimana Pak Jokowi diganggu luar biasa,” ungkapnya.

Padahal waktu Jokowi berkuasa, kata Fahri,
dielu-elukan luar biasa, seolah-olah tidak ada orang yang lebih baik daripada Presiden RI ke-7 itu.

“Saya sendiri pernah mengalami, karena mengkritik Pak Jokowi. Sebagai anggota dewan, saya sempat didemonstrasi sama orang, bahkan diacung-acungkan pedang di suatu tempat, karena dianggap mengkritik Pak Jokowi,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Sebab, tindakannya saat mengkritik Jokowi ketika itu, dianggap membenci seorang pemimpin, padahal dirinya hanya menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif.

“Kemudian begitu Pak Jokowi berhenti, tiba-tiba semua orang menyerang Pak Jokowi seolah-olah tidak ada jasanya. Padahal beliau memiliki jasa juga bagi kemajuan dan pertumbuhan bangsa kita, terlepas dari kekurangan-kekurangannya,” kata Fahri.

Kejadian ini, menurut dia, akan terus berulang apabila kita masih mengkultuskan atau melebih-lebihkan pemimpin yang akan datang.

“Tapi kemudian pada saat yang bersamaan kita bisa bersikap sadis, setelah pemimpin itu berhenti, kita akan membencinya. Gejala ini, saya anggap sebagai salah satu yang disebabkan oleh kelemahan kita dalam memandang negara sebagai sebuah sistem,” ujarnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI ini, berpandangan bahwa dalam negara itu, memiliki banyak komponen, antara lain komponen rakyat.

“Rakyat itu komponen yang harus terus menerus mendidik diri supaya tidak salah pilih. Karena begitu salah pilih, yang menyesal dan marah kita juga,” katanya.

Karena itu, semua pihak perlu memantau dan membaca siapa yang akan memimpin secara lebih baik, termasuk menawarkan perbaikan sistem berbangsa dan bernegara.

“Jelas dalam hal ini, Partai Gelora adalah partai yang ingin mengajak semua untuk memperbaiki sistem, termasuk yang dianggap harus kita evaluasi, ” katanya.

Partai Gelora akan membuka pintu dialog untuk berdiskusi penyempurnaan sistem politik atau mekanisne penyelenggara an pemilu misalnya, atau sistem ketatanegaraan dan lain-lainnya.

“Bahkan menurut saya diskusi tentang amandemen kelima untuk menyempurnakan konstitusi juga tetap harus kita buka,” katanya.

Karena dalam 30 tahun terakhir setelah amandemen I-IV, terdapat banyak masalah yang harus segera dicarikan solusi melalui perbaikan konstitusi lagi.

“Diharapkan nanti kita akan menemukan satu sistem yang lebih ideal dan lebih solid. Sebab sebuah sistem terutama konstitusi dan undang-undang itu adalah karya manusia. Dia terbuka untuk didiskusikan, serta dibahas perbaikan dan penyempurnaannya ke depan,” pungkas Fahri.

Partaigelora.id- Fordika melalui platform dedikasikemanusiaan.org bekerjasama dengan Share Edsia melakukan penggalangan donasi untuk korban bencana di Sumatera sejak awal bulan Desember (10/12/2025).

Penggalangan donasi ini berhasil menghimpun donasi sekitar 290 jutaan sampai Kamis siang (25/12/2025).

Tahap pertama penyaluran donasi sudah disalurkan ke tiga provinsi terdampak yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh.

Tahap pertama sesuai dengan rekomendasi para relawan di lokasi bencana disalurkan paket sembako dan makanan instan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Fordika Hub (@fordika.official)

Total donasi sudah tersalurkan ke 1.000 penerima manfaat mencakup 3 provinsi tersebut.

Penyaluran donasi tahap kedua rencananya sebagian masih dalam bentuk paket sembako dan makanan siap saji, ditambah dengan paket belajar, sarung, selimut dan juga unit internet satelit Starlink.

Relawan masih terus di lapangan untuk membantu warga terdampak dan menyalurkan bantuan.

Para relawan juga senantiasa berkoordinasi dengan aparat setempat agar bisa berkolaborasi dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.

Novis Sugiawan, Manajer Fund Raising dedikasikemanusiaan.org menyampaikan bahwa penggalangan donasi masih terus dilakukan dan berharap donasi masih terus mengalir untuk korban bencana Sumatera.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Fordika Hub (@fordika.official)

“Warga terdampak masih butuh bantuan, terutama di Aceh, kami berharap donasi dari masyarakat Indonesia jangan berhenti”, jelas Novis.

Agus Setiawan, Koordinator Relawan Fordika untuk bencana di Sumatera yang membawa paket bantuan salah satunya berupa unit internet satelit starlink dari Share Edu Indonesia sudah sampai di Bireun, Aceh.

Salah satu problem utama di lokasi bencana adalah terhentinya akses komunikasi, sehingga menghambat koordinasi antar pihak dalam menyalurkan bencana.

“Kami berharap bantuan berupa unit internet satelit Starlink bisa membuka kembali akses komunikasi agar memudahkan koordinasi antar pihak dalam penyaluran bantuan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Fordika Hub (@fordika.official)

Share Edu Indonesia adalah lembaga nirlaba yang menjadi wadah lembaga-lembaga pendidikan terutama sekolah-sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Penghimpunan donasi yang dilakukan oleh Share Edu Indonesia adalah bentuk partisipasi dan kontribusi dunia pendidikan untuk meringankan beban warga terdampak.

Terutama siswa-siswi yang terdampak karena sekolahnya hancur dan perlengkapan sekolah mereka hilang dan hanyut dibawa banjir.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, upaya memahami isu geopolitik tak perlu diperhadapkan dengan masalah keseharian yang masih bertumpuk.

“Justru, pemahaman geopolitik ini yang akan membuat kita mengerti tentang cara dunia bekerja dan menentukan arah kehidupan kita ke depan,” kata Mahfuz Sidik seusai Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Memahami Model Hubungan dan Dinamika Politik Global’ di Jakarta, Jumat (19/11/2025) malam.

Karena itu, kata Mahfuz, berkaca dari negara maju, maka pemahaman geopolitik ini, telah menyasar anak-anak muda sejak dini.

Menurut dia, kemajuan negaranya dibangun dengan seawal mungkin menanamkan cita-cita besar bangsa dan negaranya ke anak-anak ini.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

“Membangun kesadaran kolektif, meletakkan cita-cita besar di depan, di awal, dan itu ditanamkan betul, diyakinkan betul ke generasi muda, bahwa itulah perjalanan ke depan mereka yang harus mereka tuju secara kolektif,” ungkapnya.

Mahfuz menyebut, inilah alasan Partai Gelora Indonesia terus mendorong dan menyuarakan pentingnya pemahaman isu geopolitik.

Bahkan setiap Jumat malam, Partai Gelora menggelar Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema Geopolitik menjadi salah satu topik bahasan rutin.

“Sebab, dunia terus berubah cepat! Hubungan antarnegara, persaingan geopolitik, dan dinamika global kini semakin kompleks,” ujar Sekjen Partai Gelora ini.

Sehingga Indonesia diharapkan bisa memosisikan diri di tengah perubahan ini, dengan mengetahui apa saja model hubungan internasional yang perlu dipahami oleh generasi masa kini.

“Kita perlu mengupas tuntas strategi, dinamika, dan arah baru politik global dari perspektif kebangsaan dan peradaban. Sehingga kita memiliki wawasan baru, analisis tajam, dan perspektif segar tentang politik global yang relevan bagi masa depan Indonesia,” kata Ketua Komisi I DPR 2005-2010 ini.

Mahfuz menambahkan, dengan menanamkan kesadaran kolektif tentang penahaman isu geopolitik kepada generasi muda, maka diharapkan mereka dapat mengetahui perjalanan kehidupannya di masa akan datang.

“Ketika bangsa Indonesia sekarang ini sedang mengalami bonus demografi, mendominasi kehidupan keseharian kita. Merekalah yang akan menentukan nasib dan kualitas hidup kita baik sebagai individu, keluarga dan bangsa,” katanya.

Bonus demografi, lanjut Mahfuz, dapat memberikan harapan sekaligus peluang kepada satu bangsa atau negara untuk maju.

“Itulah sebabnya kami di Partai Gelora terus mengajak semuanya berbicara berdiskusi tentang tema geopolitik. Kita ingin membawa generasi muda kepada masa depan yang lebih besar. Sebab, generasi muda menjadi penentu masa depan kita sebagai bangsa dan negara,” pungkas Mahfuz.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Partagelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, salah satu tujuan besar politik Partai Gelora adalah menciptakan kemakmuran bersama.

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam arahannya saat Rapat Koordinasi (Rakornas) ke-3 DPP dan DPW dengan tema ‘Aktivasi Organisasi Menuju Pemilu 2029’ digelar secara daring, Kamis (18/12/2025) sore.

Rakornas tersebut, selain dihadiri Anis Matta, juga dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua DPP Koordinator Bidang Pemenangan Teritorial Akhmad Faradis, fungsionaris DPP dan 38 DPW Partai Gelora.

“Jalan menuju kemakmuran itu adalah membangun masyarakat wirausaha yang kuat,” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, Rasulullah SAW (Nabi Muhammad) telah mengajarkan kepada umat Islam, bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan menuju kemakmuran.

“Yaitu membangun masyarakat pengusaha yang masif. Kita akan berjuang menciptakan dan membangkitkan pengusaha-pengusaha baru melalui sumber daya dan usaha kita,” katanya.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI ini menegaskan, bahwa menciptakan pengusaha-pengusaha baru adalah bagian dari upaya Partai Gelora menjadikan ekonomi Indonesia 5 besar dunia.

“Partai Gelora tidak ingin miskin raya di tengah negara kaya. Kita akan menciptakan Indonesia yang makmur, ekonominya 5 besar dunia,” katanya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Anis Matta mengatakan, untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru tersebut, Partai Gelora akan memberikan materi pengembangan Wawasan Kewirausahaan mulai Januari 2026.

Materi Wawasan Kewirausahaan akan diberikan oleh Zuhrif Budaya, Ketua DPP Koordinasi Bidang Ekonomi & Bisnis Partai Gelora.Zuhrif Hudaya merupakan seorang entrepreneur muda asal Yogyakarta, Owner Poestaka Rembug Kopi.

“Jadi nanti soal materi pengembangan Wawasan Kewirausahaan nanti akan dibawakan Pak Zuhrif dari Yogyakarta,” katanya.

Rencananya, materi tersebut akan diberikan kepada fungsionaris Partai Gelora di DPP, DPW dan DPD setiap hari Selasa.

Selain materi Wawasan Kewirausahaan, pada Januari 2026 setiap hari Selasa, para fungsionaris Partai Gelora juga akan mendapatkan dua materi lain.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Yakni materi tentang pengembangan Wawasan Kepribadian dan Wawasan Spiritual.

Materi Wawasan Kepribadian akan dibawakan oleh Coach Gunawan, Ketua Badan Pendidikan & Pelatihan Kader Partai Gelora.

Sedangkan materi Wawasan Spiritual akan disimpaikan Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Gelora Rofi’ Munawar.

Tiga materi tersebut, kata Anis Matta untuk melengkapi materi pengembangan wawasan yang sudah berjalan selama 4 bulan ini, yang digelar setiap Jumat.

Antara lain materi pengembangan Wawasan Keislaman, Wawasan Geopolotik dan Wawasan Kebangsaan.

Materi Wawasan Keislaman disampaikan KH Ahmad Mudzoffar, Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelora, dan Wawasan Geopolitik dibawakan Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik.

Sementara materi Wawasan Kebangsaan disampaikan Wakil Ketua Umum sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

“Program pengembangan wawasan ini bagian dari aktivasi kognitif menuju Pemilu 2029. Maksudnya, kita mulai dari aktivasi pikiran dan pengetahuan kita terlebih dahulu,” kata Ketua Umum Partai Gelora ini.

Selain program pengembangan wawasan, dalam rangka peningkatan kapasitas pengetahuan aktivasi kognitif para fungsionaris, juga diberikan program Ideologisasi.

“Program Ideologisasi adalah kerangka pemikiran yang bersifat sistemik yang akan kita pakai sebagai instrumen dalam mengelola negara, manakala suatu waktu kita diberi kesempatan untuk memimpin negara,” pungkasnya.