Category: Gelora Terkini

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menggantikan sistem Pilkada agar diubah lebih sederhana.

“Meskipun proses pilkada sedang berjalan, saya tetap mengusulkan agar presiden membuat Perppu tentang pemilihan gubernur (Pilgub), yang tidak perlu lagi memakai sistem pemilihan Pilkada. Tetapi presiden bisa menempuh cara lain yang lebih sederhana,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6/2024).

Fahri mengaku punya alasan mengenai usulannya tersebut. Menurutnya, gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk memastikan manajemen pembangunan di daerah berjalan lancar.

“Menurut saya, penting seorang gubernur sejalan dengan presiden. Sebab jika tidak, maka pemerintah pusat akan kehilangan kaki tangan di daerah,” ujar Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora itu seraya menyebut kalau pemilihan gubernur oleh rakyat banyak mudaratnya.

Dicontohkan, dengan memberikan kekuatan pilihan rakyat kepada gubernur, salah satu mudaratnya adalah karena kemudian gubernur dan bupati merasa sama-sama memiliki rakyat. Yang akhirnya kebijakan pembangunan gubernur itu beda dan bisa beda dengan bupati juga wali kota.

“Tetapi yang lebih parah adalah apabila dia berbeda dengan presiden, sehingga nyaris presiden itu tidak punya kaki tangan di bawah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, terutama kewenangan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang pemerintah daerah atau pemerintah pusat tidak lagi punya aparat di daerah,” imbuhnya.

Namun demikian Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menegaskan kalau yang disampaikannya hanya sekadar saran.

“Gubernur harusnya fokus menjadi kaki tangan pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah,” demikian Fahri Hamzah.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memberikan Surat Tugas kepada lima calon kepala daerah (Cakada) yang mengambil formulir pendaftaran untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di beberapa daerah.

Surat Tugas tersebut diberikan kepada lima Cakada tersebut, agar bisa membangun komunikasi dengan partai politik (parpol) lain yang akan mengusung mereka di Pilkada 2024.

Surat Tugas yang diberikan ditandatangani Ketua Deks Pilkada Rico Marbun yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora.

Adapun Surat Tugas itu diberikan kepada calon Gubernur Papua Pegunungan Dr John Tabo, calon Bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah Paniel Waker S.Th. M.Si dan calon Bupati Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan Namia Gwijangge, S.Pd, M.Si.

Lalu, Surat Tugas juga diberikan kepada calon Bupati Wajo, Sulawesi Selatan H Andi Rosman, S.Sos, M.Si dan calon Bupati Seluma, Bengkulu Erwin Oktavian, S.E.

Sekretaris Desk Pilkada Partai Gelora Junef Ismailiyanto mengatakan, Surat Tugas berfungsi untuk memberikan arah kelanjutan kepada cakada yang mendaftar ke Partai Gelora untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024.

“Kenapa tidak langsung diberikan SK (Surat Keputusan), karena PKPU-nya belum muncul sekarang. Kalau nanti formatnya berubah kan jadi dua kali kita buat Surat Keputusannya,” kata Junef di Jakarta, Sabtu (8/6/2024).

Karena itu, Partai Gelora, kata Junef, masih menunggu penetapan PKPU tentang Pilkada Serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam waktu dekat.

“Format Surat Keputusan dari KPU Pusat terkait format SK Cakada yang didukung oleh setiap parpol, itu formatnya belum dirilis dalam aturan yang dibuat oleh KPU Pusat,” jelas Wakil Sekjen Hubungan Kewilayahan DPN Partai Gelora itu.

Sehingga format Surat Keputusan dukungan Partai Gelora kepada Cakada tersebut, yang akan ditandatangani Anis Matta dan Mahfuz Sidik selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora itu, tidak akan berubah jika sudah ada PKPU-nya.

“Jadi kita nunggu PKPU agar format SK yang kita buat tidak berubah. Toh, Cakada yang kita dukung keadaannya tidak akan berubah. Yang kita kasih Surat Tugas itu, nanti yang kita buatkan SK-nya,” ujar Junef.

Junef menegaskan, Surat Tugas diberikan kepada Cakada yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Gelora. Berbeda dengan parpol lain dimana semua Cakada yang mendaftar diberikan Surat Tugas.

“Kalau di Gelora kita punya agak khusus agak spesial. Jadi yang kita berikan Surat Tugas itu, Insya Allah nanti tidak berubah dari yang kita rekomendasikan sebagai Cakada,” tegasnya.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia akan segera memiliki seorang Presiden yang mempunyai kemampuan setara dengan Presiden RI pertama Soekarno.

Presiden tersebut, nantinya akan menjadi juru bicara keinginan politik luar Indonesia ke depan. Presiden ini yang juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru, kekuatan baru dunia.

“Jadi salah satu dari pilar penting Indonesia Emas 2045 itu, adalah munculnya Presiden yang akan menjadi juru bicara politik luar negeri Indonesia,” kata Fahri Hamzah, Rabu (5/5/2024) sore.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Arah Politik Luar Negeri Prabowo: Dari Isu Ukraina Hingga ke GAZA’yang ditayangkan dikanal YouTube GeloraTV.

Diskusi ini menghadirkan narasumber KSAU 2002-2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim yang juga Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies, serta Pengamat Politik Timur Tengah & Dunia Islam Hasibullah Satrawi.

“Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita akan punya Presiden yang punya kemampuan menjuru bicarai Indonesia seperti Presiden Soekarno dulu,” ujar Fahri.

Pikiran dan pandangan Soekarno ketika itu, kata Fahri, mampu menjelaskan keberadaan negara baru bernama Indonesia dan berani melakukan konfrontasi dengan negara lain.

“Tetapi di masa Pak Harto (Soeharto) kemudian sangat slow, karena beliau fokusnya dalam membangun infrastruktur dasar dari sebuah negara maju dan modern,” katanya.

Kendati begitu, Soeharto lanjut Fahri, berhasil menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia, tidak hanya di kemajuan di bidang ekonomi, tapi juga politik dan pendidikan.

“Tapi setelah itu, penjuru bicaranya kurang keras. Pak Habibie (BJ Habibie) hanya sebentar, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) juga. Lalu, masuk ke Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang berlatar belakang militer, tapi dikenal soft (lembut),” katanya.

“Kemudian kita masuk ke Pak Jokowi (Joko Widodo) yang kira-kira mirip juga dengan Pak Harto yang agak fokus kepada pembangunan,” imbuhnya.

Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih memiliki kemampuan dan sikap yang keras seperti Presiden Soekarno, selain kemampuan bahasa asingnya yang cukup baik.

“Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjuru bicarai kepentingan Indonesia di dunia internasional, tapi tidak dengan konfrontasi. Terpilihnya Pak Prabowo telah menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai, Pidato Prabowo Subianto dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura pada Sabtu (1/6/2024) lalu, sangat luar biasa.

“Pak Prabowo mengajak bangsa-bangsa di dunia yang saat ini sedang galau. Mereka masih berpikir ideologinya, bahwa perang itu masih diperlukan, karena mereka punya industri militer dan sebagainya. Tetapi, Pak Prabowo mengatakan, korban manusia di Ukraina dan Gaza itu harus dipandang sama,” katanya.

Prabowo, kata Fahri, mampu menjelaskan mengenai standar ganda negara-negara barat mengenai korban manusia akibat perang di Ukraina dan Gaza, Palestina. Hal ini membuat negara-negara barat mulai terbuka.

“This Is the Indonesian time. Ini adalah waktunya Indonesia. Ini adalah gilirannya Indonesia menjemput nasibnya untuk terlibat lebih jauh dalam politik luar negeri dibawah kepemimpinan Pak Prabowo,” pungkasnya.

Smart War

Sementara itu, KSAU 2002-2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mengatakan, Indonesia sekarang tengah berhadapan dengan situasi geopolitik yang tidak menguntungkan, yakni adanya konflik global dan ancaman smart war (perang yang cerdas), bukan perang konvensional.

Konflik geopolitik global itu terjadi antara Rusia-Ukraina, Israel-Iran, Amerika Serikat-China. Lalu, adanya ancaman perang di Laut China Selatan, dan ancaman AUKUS Australia.

“Semua itu adalah konflik geopolitik berupa perang, dan sekarang perang tersebut, sudah mencapai smart war yang memerlukan smart defence sistem, ” kata Chappy Hakim.

Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies ini mengatakan, bahwa situasi tersebut, menjadi tantangan bagi pemerintahan baru dibawa pimpinan Prabowo Subianto.

“Inilah tantangan besar bagi pemerintahan baru, bagaimana memposisikan kita sebagai negara originaly dan origanily position. Dimana NKRI itu, adalah anti imperialisme dan kolonialisme dan pelopor negara-negara nonblok. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita posisikan,” katanya.

Sedangkan Pengamat Politik Timur Tengah & Dunia Islam Hasibullah Satrawi berharap bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bisa menjaga harmoni antara agama dan politik.

“Ke depan ini penting adanya rakyat dan militer untuk saling bekerja sama demi kemajuan bersama. Karena itu, Pak Prabowo sebagai tokoh militer dalam demokrasi seperti hubungan antara agama dan negara yang digambarkan Imam Ghazali,” kata Hasibullah Satrawi.

Sehingga, menurut dia,Prabowo perlu memperkuat pesenjataan Indonesia ke depan agar bisa menggerakkan dunia.

Sebab, apabila tidak memiliki persenjataan yang kuat, Indonesia tidak akan didengar dan bisa mengajak negara lain untuk menjaga perdamaian, tidak cukup hanya seruan moral.

“Manusia itu, prinsipnya butuh sesuatu yang dikalkulasikan dan menakutkan agar bisa berlanjut. Negara seperti Amerika dan negara-negara di Eropa itu, tidak akan mendengar kita, kalau kita hanya ngomong soal moral. Mereka ditakuti, karena persenjataannya,” ungkap Hasibullah.

Karena itu, Hasibullah berharap Prabowo bisa segera meningkatkan perkembangan persenjataan Indonesia lebih cepat demi melindungi rakyatnya sendiri dan ikut serta menjaga perdamaian dunia.

“Itu merupakan konteks hubungan antara agama dan negara. Dimana militer itu, harus menjadi pelindung dan penjaga bagi rakyatnya. Indonesia negara terlalu damai, tidak seperti negara di Timur Tengah, musuh itu ada didepan hidung itu. Ini masalah hidup mati, persenjataan yang kuat itu diperlukan” tegasnya.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji sikap tegas presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menyerukan adanya gencatan senjata di Gaza, Palestina, sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik.

“Terima kasih Pak Prabowo, karena kami kembali melihat ada pemimpin Indonesia yang bisa mengingatkan dunia dengan tegas dan wibawa,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Minggu (2/6/2024).

Apalagi, Fahri menyebut bahwa agenda-agenda kemanusiaan yang tercecer selama ini, adalah kesalahan mereka dan Indonesia sebagai bangsa besar mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

“Seruan Pak Prabowo itu tentunya untuk mengajak mereka supaya kembali ke jalan yang benar!” tegas politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Diketahui, Prabowo Subianto saat menjadi pembicara di acara IISS Shangri-La Dialogue ke-21 yang digelar di Singapura, Minggu (2/6/2024), menyoroti dinamika konflik yang hingga saat ini masih terjadi di Gaza, Palestina. Ia menyerukan adanya gencatan senjata sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik tersebut.

“Meskipun kita harus mempelajari lebih lanjut perihal detail proposal (gencatan senjata) tersebut, kami melihat usulan tersebut sebagai langkah yang tepat dan penting untuk menuju ke arah yang benar,” kata Prabowo yang me jabat Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu.

Selain gencatan senjata, Prabowo menyebut bahwa banyak pihak yang mendorong agar terjadi solusi dua negara sebagai langkah nyata lainnya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina.

“Telah menjadi sebuah keyakinan bagi kami beserta banyak negara lainnya di dunia saat ini bahwa satu-satunya solusi nyata untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina adalah solusi dua negara,” tegasnya lagi.

Seraya memperhatikan dinamika yang terus berkembang di Gaza hingga saat ini, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus berupaya menyediakan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan, baik yang dibutuhkan di Gaza atau yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kami siap melakukan apapun yang kami bisa untuk memberi bantukan kemanusiaan serta kami siap apabila diminta PBB, untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian yang penting untuk mempertahankan dan memantau gencatan senjata, serta menyediakan keamanan bagi semua pihak,” demikian Prabowo Subianto.

Partaigelora.id-Anggota Komisi X DPR Periode 2009-2014 Dr. Raihan Iskandar mengatakan, polemik uang kuliah tunggal (UKT) tidak akan terjadi apabila anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seluruhnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Anggaran pendidikan harus dikembalikan ke pendidikan murni di perguruan tinggi, bukan pendidikan kedinasan atau pendidikan yang dikelola kementerian atau lembaga,” kata Raihan Iskandar dalam Gelora Talks dengan tema ‘Polemik UKT: Suara Kampus & Indonesia Masa Depan’, Rabu (29/5/2024) sore.

Menurut Raihan, pendidikan kedinasan atau lembaga yang mengelola pendidikan sebaiknya tidak mendapatkan alokasi anggaran dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Sebab, kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan atau pendidikan lainnya telah mendapatkan anggaran tersendiri dari APBN.

“Sekarang ini faktanya dari 20 persen, yang diterima hanya sekitar 15 persen. Jadi kementerian keuangan mengalokasikan 5 persennya untuk pendidikan kedinasan,” katanya.

Dalam diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, Raihan menyoroti kurangnya peran Kemendikbudristek dalam melakukan lobi-lobi kepada Bappenas saat perencanaan pembangunan nasional, termasuk soal alokasi anggaran pendidikan.

“Tapi anggaran perguruan tinggi kedinasan itu, faktanya terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga sekolahnya bisa gratis. Ini karena Kementerian Pendidikan kurang lobi-lobi ke Bappenas untuk peningkatan alokasinya,” katanya.

Akibatnya, perguruan tinggi negeri, terutama yang berstatus badan hukum atau PTN-BH mencari sumber pembiayaan dana pendidikan dari lainnya, seperti melalui penerimaan seleksi jalur mandiri dengan cara memainkan UKT, karena diberikan keleluasaan.

“Seleksi jalur mandiri ini yang coba dimainkan oleh kampus-kampus. Padahal mereka sebenarnya tidak siap untuk pembiayaan mandiri,” kata Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora ini.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap agar alokasi anggaran 20 persen pendidikan di APBN seluruhnya dikelola oleh pendidikan tinggi dibawah Kemendikbudristek, tidak perlu dibagi ke pendidikan lain yang dikelola kementerian atau lembaga lainnya.

“Jadi nomenklatur anggaran pendidikan 20 persen dari APBN itu, harus total untuk pendidikan nasional dari jenjang SD sampai perguruan tinggi, bukan untuk sekolah agama atau kedinasan dan lain-lain,” katanya.

Raihan meminta agar pemerintah dalam menjalankan politik anggaran yang lebih berpihak pada pendidikan, bukan sekedar formalitas saja, sehingga sumber daya manusia bisa disiapkan secara maksimal.

“Anggaran pendidikan 2024 Rp 660,8 triliun atau 20 persen dari APBN itu, seandainya 50 persen saja dimaksimalkan, itu luar biasa dan sudah bisa menolong anak-anak kita di perguruan tinggi. Polemik soal UKT ini tidak akan ada,” tegasnya.

Raihan menegaskan, Partai Gelora tetap akan memperjuangkan program kuliah gratis sesuai janji kampanyenya dalam bentuk rekomendasi ke pemerintah, meskipun tidak lolos ke parlemen atau Senayan dalam Pemilu 2024 ini.

“Pada prinsipnya kalau ditanya tentang kuliah gratis, itu sudah kita jelaskan disaat kampanye. Kita sudah hitung-hitungan dengan kemampuan negara sekarang. Itu dilakukan dari pengelolaan dana pendidikan, didana 20 persen itu,”ujarnya.

Caranya, pemerintah harus fokus dalam pengelolaan 20 persen dana pendidikan melalui program Wajib Belajar 16 Tahun.Dari jenjang pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA), bakat anak didik sudah di pantau sejak awal, apakah vokasi (profesional) atau akademik.

“Jadi ada seleksi dari negara, mana anak-anak yang bakatnya vokasi atau akademik. Kalau vokasi misalnya cukup sampai SI, karena dia akan menjadi profesional, kalau yang akademik bisa sampai Doktor (S3), tapi yang vokasi juga bisa menjadi Doktor Terapan,” katanya.

Namun sekarang,menurut pandangan pakar pendidikan ini, ada salah kaprah dalam pengelolaan program pendidikan vokasi di Indonesia.

“Yang vokasi ini kurang dibimbing oleh negara, sehingga anak-anak vokasi memaksakan diri ke akademik, padahal dia tidak punya bakat akademik, dia profesional. Akibatnya, pendidikan vokasi sekarang tidak efektif, karena tidak adanya pencarian bakat anak-anak dari pendidikan dasar dan menengah,” katanya.

Karena itu, ketika berbicara masalah kuliah gratis perlu dilakukan pemetaan sejak awal antara program pendidikan vokasi dan akademik agar lebih terarah dalam pemanfaatan dana pendidikan secara maksimal.

“Ketika berbicara kuliah gratis, ini bagian yang harus dipetakan antara vokasi dan akademik, ketika kita bicara kuliah gratis,” tegas Raihan Iskandar.

Tidak Naikkan UKT

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar Prof Subehan SSi, PhD yang juga menjadi narsumber dalam diskusi ini mengatakan, pada prinsipnya beberapa perguruan tinggi negeri memang menginginkan ada kenaikan UKT untuk pengelolaan anggaran di kampus masing-masing.

“Kami di Universitas Hasanudin tahun ini tidak ada kenaikan, tapi kalau ada penambahan satu tingkat, kami tetap prioritaskan bagi mereka yang layak latar belakang ekonomi cukup saja,” kata Subehan.

Unhas, katanya, sudah bersepakat untuk mencari sumber pendapatan lain dalam menutupi biaya operasional yang tinggi seperti melalui bisnis atau memanfaatkan aset, bukan memungut sumber pendapatan dari UKT mahasiswa.

‘Pemanfaatan aset-aset ini yang kita gunakan untuk mendapatkan sumber pendanaan, selain dari UKT seperti penelitian-penelitian atau usaha-usaha yang bisa dikembangkan di perguruan tinggi kita,” katanya.

Subehan mendukung usulan Partai Gelora agar anggaran 20 persen pendidikan yang dialokasikan di APBN diserahkan sepenuhnya ke Kemendikbudristek untuk dikelola.

“Jadi anggaran 20 persen sebaiknya jangan diganggu yang lain, sehingga pemerintah bisa fokus untuk menciptakan sumber daya yang unggul demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

JPartaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mengajukan gugatan uji materi Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahuh 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi tersebut telah didaftarkan ke MK pada Selasa (21/5/2024) lalu.

Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal itu dianggap bertentangan dengan pasal Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan threshold dalam pilkada tersebut juga dinilai tidak konsisten dalam penerapan basis threshold, antara ketentuan di Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), padahal masih dalam satu rezim Pemilihan Umum.

Dalam ketentuan presidential threshold tersebut, ditegaskan bahwa”Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

“Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada ini kita gugat, karena pengusulan pasangan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Coba kita perbandingkan dengan penerapan di presidential threshold yang basisnya tegas yaitu hitungan kursi atau suara, tidak ditambahi embel-embel suara partai yang memperoleh kursi di DPR seperti dalam UU Pilkada tersebut,” kata Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

Karena itu, apabila partai politik yang memperoleh suara pada Pemilu 2024 tetapi tidak memperoleh kursi DPRD, tidak diberikan hak untuk ikut mengusulkan pasangan calon.

“Saya kira ini perlu dicek kembali dalam risalah sidang revisi UU Pilkada 2016 mengapa memasukkan unsur suara partai harus memiliki kursi,” katanya.

Amin menilai, aturan pengusungan pasangan calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tersebut merupakan dugaan penyelundupan pasal yang dilakukan oleh DPR sebagai Lembaga legislasi karena bertentangan dengan Putusan-Putusan MK sebelumnya dan sudah menjadi yurisprudensi.

Bahwa substansi norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 a quo pada dasarnya sama dengan rumusan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD”.

Di mana Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor No. 5/PUU-V/2007.

Sehingga, dengan diberlakukannya kembali substansi norma yang jelas-jelas telah terjadi penyelundupan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait konstitusionalitasnya.

Adapun dalam Putusan itu, pada pokoknya MK menyatakan, parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD, sepanjang memperoleh suara pada Pemilu DPRD, harus diberikan hak untuk ikut mengusulkan pasangan calon di Pilkada.

“Oleh karena MK sudah pernah menyatakan inkonstitusional aturan tentang pengusulan paslon yang hanya dikhususkan untuk parpol yang mempunyai kursi DPRD saja, maka logisnya MK juga bisa dengan mudah membatalkan kembali aturan tersebut,” katanya.

Menurut Amin, basis threshold dalam Pemilu adalah suara rakyat sebagai penghargaan terhadap sistem demokrasi, baik yang memperoleh kursi di DPRD maupun tidak memperoleh kursi.

“Apakah kemudian partai memperoleh kursi atau tidak, hal tersebut, tetap tidak bisa menghilangkan suara rakyat,” tegas Amin.

Partai Gelora berharap ada konsistensi penggunaan basis penggunaan threshold berdasarkan kursi atau suara harus diterapkan secara konsisten untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum.

“Calon independen saja boleh yang mengumpulkan dukungan tidak lewat pemilu, mengapa suara sah partai dalam pemilu diabaikan,” kritik Amin.

Amin menambahkan, Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan setidaknya enam prinsip yang diatur dalam konstitusi, dalam hal ini UUD 1945.

Di antaranya, prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan Pasal 1 ayat (2), prinsip Negara Hukum diamanatkan Pasal 1 ayat (3), prinsip demokrasi pilkada diamanatkanbPasal 18 ayat (4), prinsip persamaan dimuka hukum diamanatkan Pasal 27 ayat (1), prinsip atas hak kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara pada Pasal 28C ayat (2), serta prinsip kepastian hukum yang adil yang diatur Pasal 28D ayat (1).

“Kami sangat yakin permohonan ini akan dikabulkan dan diputus secara cepat oleh MK sebelum masuknya tahap pendaftaran pasangan calon tanggal 27 Agustus 2024,” ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Gelora dan Partai Buruh bersama-sama mengajukan permohonan uji materiil Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Gelora dan Partai Buruh, Said Salahudin menyampaikan pihaknya menggugat norma pasal tersebut karena dinilai tidak adil.

“Sebab, Pasal 40 ayat (3) menentukan pencalonan di pilkada hanya bisa dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol yang mempunyai kursi DPRD saja. Sedangkan parpol yang memperoleh suara di Pemilu 2024 tetapi tidak memperoleh kursi DPRD, tidak diberikan hak untuk ikut mengusulkan paslon,”kata Said di Gedung MKRI, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024).

Partaigelora.id-Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia perlu melakukan pendekatan baru dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yakni mendorong masalah kemanusiaan.

“Masalah kemanusiaan inilah yang kemudian membakar semangat mahasiswa-mahasiswa dan profesor-profesor Amerika Serikat (AS) mau berdiri tegak, meskipun dia menghadapi berbagai tantangan dan ditangkap polisi dan lain sebagainya,” kata Hikmahanto, Rabu (22/5/2024) sore.

Dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Dunia Dukung Palestina di PBB: Israel dan Amerika Meradang’ yang ditayangkan dikanal YouTube Gelora TV itu, Hikmahanto meminta Indonesia tidak perlu malu-malu lagi soal keberpihakannya kepada Palestina.

“Amerika dan Israel sudah tahu posisi Indonesia, sehingga kita tidak perlu malu-malu lagi, karena Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Karena Indonesia berpihak pada rakyat Palestina, berpihak pada kemanusiaan, ” tegasnya.

Menurut Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, Indonesia harus terus membuat opini masalah kemanusiaan Palestina di Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB seperti yang sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

Sehingga dengan opini tersebut, diharapkan akan tercipta generasi-generasi baru yang mempunyai kesadaran masalah Palestina dari sisi kemanusian.

Harapanya, mereka akan segera melakukan perubahan di lembaga tersebut, maupun di AS, Israel, Eropa, negara Islam dan belahan dunia lainnya.

“Jadi bukan mustahil, Indonesia akan memimpin 143 negara yang mendukung Palestina. Kita berharap nanti Pak Prabowo dipemerintahan selanjutnya, tidak sekedar mencari popularitas saja, tapi bisa membuat rakyat Palestina mendapatkan kembali tanahnya,” tandas Hikmahanto.

Hal senada juga disampaikan pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman, narasumber lainnya dalam diskusi tersebut.

“Kita memang butuh pendekatan baru. Generasi baru pasti punya paradigma dan perspektif baru soal Palestina. Nah, sekarang yang terjadi secara global sudah positif, dan semangatnya perlu terus dijaga,” kata Tengku Zulkifli Usman.

TZU, sapaan akrab Tengku Zulkifli Usman menegaskan, apa yang terjadi sekarang di Palestina, bukan persoalan agama, tapi sudah menyangkut soal kemanusiaan, genosida dan pelanggaran HAM berat.

“Kita melihat pembunuhan anak-anak dan perempuan setiap hari yang dilakukan zionis Israel. Rakyat Palestina juga dibiarkan kelaparan ekstrem, digenosida. Israel telah melanggar hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina,” tegasnya.

Ia yakin pemerintahan Prabowo Subianto nantinya akan melakukan pendekatan baru soal Palestina, melangkah lebih maju dan lebih kontributif, serta tidak hanya sebagai mediator.

“Kita nggak punya pilihan, Indonesia harus terus maju. Kalau lebih kuat, kita lebih kontributif, termasuk berkaitan dengan isu Palestina,” katanya.

Pengajar University Sains Islam Malaysia Dr Abdulrahman Ibrahim yang juga hadir dalam diskusi tersebut, mengatakan, bahwa AS dan Israel adalah negara yang tidak menghormati demokrasi, sementara Palestina adalah negara yang mematuhi demokrasi.

“Sebagai orang Palestine kita hormat di PBB untuk menjadi ahli (anggota penuh), tapi kita masih terus berjuang, sehingga dapat kemerdekaan negera kita agar tidak diveto 5 negara,” kata Abdulrahman.

Palestina, lanjutnya, saat ini mendapatkan dukungan gen-Z seluruh dunia dan kampus-kampus terkenal di AS dalam mendapatkan kemerdekaan.

“Gen Z saat ini yang berani melawan Amerika dan rezim Tel Aviv (Israel). Warga Amerika banyak yang cakap, kenapa cukai kita dibuat beli senjata untuk Israel,” katanya.

Karena itu, ia yakin pada akhirnya, AS nanti akan mendukung kemerdekaan Palestina, seperti yang terjadi di Afghanistan, mereka kalah dari Taliban.

“Israel telah mengambil tanah Palestina. Kita orang Islam, orang Arab atau penyokong Palestine juga jangan terima Israel sebagai negara,” ujarnya.

Abdulrahman berharap agar negara-negara Arab dan negara penyokong Palestina segera memutuskan hubungan diplomatik dan menyerukan aksi boikot terhadap produk-produk Israel atau perusahaan penyokong Zionis Israel.

Partaigelora.id – Bupati Mamberamo Raya John Tabo mengambil formulir pendaftaran bakal calon Gubernur Papua Pegunungan dari Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sebagai partai baru, Partai Gelora sendiri memiliki satu kursi di DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari hasil Pemilu 2024 lalu, di provinsi yang dimekarkan dari Provinsi Papua pada 2022 itu.

John Tabo datang sendiri ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) di Jakarta, untuk mengambil formulir pendaftaran tersebut, pada Selasa (21/5/2024) malam.

Kedatangannya juga sekaligus untuk menyampaikan visi-misinya sebagai bakal calon Gubernur Papua Pegunungan.

John Tabo diterima Ketua Desk Pilkada Partai Gelora Rico Marbun, yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gelora, dan Sekretaris Desk Pilkada Juned Ismailiyanto.

“Partai Gelora ini partai luar biasa, dicintai anak-anak muda Papua. Dimana-mana, semua teriakkan Gelora, Gelora, Gelora. Anak muda Papua sekarang punya semangat luar biasa,” kata John Tabo di Jakarta Selasa malam.

Melihat hal itu, John Tabo pun mengaku tergerak hatinya untuk mendaftar dan mendapatkan rekomendasi dukungan dari Partai Gelora, partai yang dipimpin Anis Matta dan Fahri Hamzah ini.

“Saya tergerak hati untuk mendaftar ke Gelora. Kita akan besarkan Gelora, kita bangun bersama anak-anak muda untuk memajukan Papua Pegunungan,” katanya.

Menurut John Tabo, visi-misi Partai Gelora sesuai dengan visi-misinya, yakni pengembangan sumber daya generasi muda. Anak muda merupakan investasi masa depan bangsa yang harus dikembangkan.

“Mengivestasikan anak-anak muda di kabupaten/kota dan provinsi di Papua itu sesuatu yang luar biasa. Saya yakin 2029, Partai Gelora akan masuk Senayan,” tegasnya.

Selain John Tabo, ada tokoh Papua lainnya yang juga mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 dari Partai Gelora pada Selasa (21/5/2024).

Dia adalah Peniel Waker, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Peniel Waker menyatakan siap maju dan akan bertarung dalam Pilkada 2024 Kabupaten Puncak.

“Kami di Gelora sekarang untuk memaparkan visi-misi sebagai calon bupati Puncak. Kami ingin membangun Kabupaten Puncak sebagai rumah bersama, yang menghargai perbedaan dan menghargai gotong-royong,” kata Peniel Waker.

Peniel mengaku senang dengan kehadiran Partai Gelora di Kabupaten Puncak, dan yang langsung mendapat tempat di hati rakyat Papua. Sehingga sebagai partai baru, Partai Gelora langsung mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Puncak.

“Kami senang, Partai Gelora muncul di tengah kami. Partai ini akan menjadi partai besar, maka kami ambil rekomendasi ini. Kami akan berjuang bersama Partai Gelora untuk Indonesia,” ujar Peniel.

Sekretaris Desk Pilkada Partai Gelora Juned Ismailiyanto mengatakan, Partai Gelora langsung memberikan Surat Keputusan (SK) Penugasan kepada John Tabo dan Peniel Waker.

SK penugasan tersebut, bisa digunakan untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya, terkait pencalonan mereka di Pilkada Serentak 2014.

“Begitu mendaftar ke Partai Gelora langsung kita kasih SK Penugasan agar bisa digunakan untuk menjalin komunikasi dengan partai lainnya,” kata Junef.

Surat rekomendasi dukungan Partai Gelora kepada John Tabo sebagai bakal calon Gubernur Papua Pegunungan dan Peniel Wakel sebagai calon Bupati Puncak, Papua Tengah akan segera diberikan.

Rekomendasi dukungan akan di tandatangani Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahfuz Sidik.

“Rekomendasi akan segera diberikan, nanti ditandatangani ketua umum dan sekjen,” pungkas Junef.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menilai usulan agar politik uang (money politic) dilegalkan dalam pemilihan umum (Pemilu), sebagai tanda bahwa partai politik telah kehilangan akal untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu.

“Pengakuan partai terbesar dari Komisi II DPR RI bahwa money politic telah menjadi budaya dalam pemilu kita, artinya partai politik telah kehilangan akal dalam mengatasi kecurangan,” sebut Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5/2024) merespon usulan seorang politisi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi II DPR RI.

Menurut Fahri, dengan adanya usulan dan pengakuan mengenai politik uang tersebut, maka semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.

“Sekarang kita mengerti tentang maling teriak maling. Seolah pilpres yang curang padahal pileg-lah yang curang,” ujar Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

Diingatkan Fahri, partai politik semestinya menjadi think tank atau lembaga pemikir dan intelektual yang berkontribusi pada bangsa, bukan mesin kekuasaan maupun lembaga bisnis.

Sebab menurut dia, kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.

“Untuk itu, mendesak segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat,” kata politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut seraya berharap parpol dapat berbenah, mengingat mereka adalah tulang punggung demokrasi.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melegalkan politik uang dalam kontestasi pemilu. Dia menilai, politik uang adalah satu aktivitas yang sulit dihilangkan.

Menurut Hugua, para caleg juga sulit terpilih jika tanpa melakukan politik uang. Sehingga, dia menilai politik uang lebih baik dilegalkan dan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU) dengan batasan-batasan tertentu, sehingga bisa membuat aktivitas politik uang bisa lebih dikontrol.

“Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu?. Karena money politic ini keniscayaan, kita juga tidak money politic tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” kata Hugua saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024) lalu.

Partaigelora.id-Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik memprediksi konflik bersenjata antara Palestina dan Israel akan berlangsung lama, karena melibatkan kekuatan-kekuatan global yang mengatur tatanan dunia saat ini.

“Agresi Israel ke wilayah Palestina itu, didukung kekuatan superpower dunia yang sangat solid. Apabila Palestina mau merdeka dan menjadi negara berdaulat, maka juga harus didukung oleh kekuatan skala global atau skala dunia yang solid,” kata Mahfuz Sidik, Rabu (15/5/2024) sore.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi dalam Gelora Talks bertajuk ‘Israel Menginvasi Rafah, Genosida Meluas, Amarah Dunia Kian Menyala’, yang ditayangkan secara langung di kanal YouTube Gelora TV Rabu (15/5/2024).

Diskusi ini menghadirkan Duta Besar (Dubes) LBBP RI untuk Yordania merangkap Palestina Ade Padmo Sarwono, Direktur Asia Midle East Center for Research and Dialogue Imran Muslim, dan Aktivis Indonesia untuk Palestina Muhammad Husein Gaza sebagai narasumber.

Menurut Mahfuz, untuk menggalang kekuatan global agar mendukung perjuangan bangsa Palestina saat ini, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) negara-negara muslim dan negara-negara di dunia lainnya.

“Palestina ini dikelilingi negeri-negeri muslim di kawasan Arab, Asia Barat dan Afrika Utara. Tapi kita menyaksikan betul, bahwa mereka belum menjadi kekuatan utuh untuk mendukung perjuangan politik dan kemanusiaan bangsa Palestina,” ungkapnya.

Karena itu, Mahfuz menilai Indonesia punya peran penting dalam meningkatkan diplomasi internasionalnya, yaitu ikut berupaya menyatukan negara-negara muslim, negara-negara di dunia lainnya, serta organisasi multilateral dan regional menjadi kekuatan yang solid dalam mendukung perjuangan Palestina.

“Palestina merdeka dan berdaulat itu tidak akan terwujud dari hasil perjuangan bangsa Palestina sendiri, tetapi merupakan hasil perjuangan bersama seluruh masyarakat dunia,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengatakan, Palestina tengah menghadapi persoalan kemanusiaan yang kritis dan menjadi target serangan brutal Israel.

“Kita berharap betul agar Mesir dan Yordania tidak menutup bagi arus bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza dan Rafah,” katanya.

Selain itu, kata Mahfuz, dalam mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat, juga masih terkendala komunikasi antar dua kekuatan utama di Palestina, yaitu antara Hamas di Gaza dan Fatah dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Tepi Barat.

“Kita berharap konsolidasi elite antar dua kekuatan utama, yaitu Hamas dan Fatah bisa segera terbangun kembali. Sehingga secara politik bisa menjadi satu agenda perjuangan, baik di PBB maupun di lapangan secara militer bisa disinergikan,” kata.

Mahfuz menyadari bahwa untuk menyatukan elite Hamas dan Fatah juga butuh perjuangan tersendiri, pekerjaan rumah yang tidak mudah.

Namun, Indonesia, lanjutnya, juga bisa berperan dalam menyatukan dua kekuatan utama di Palestina, karena diterima oleh kedua belah pihak.

“Jadi kita punya dua PR besar yang harus segera diselesaikan, yaitu menyatukan negara-negara muslim dan menyatukan elite-elite di Palestina. Dan saya kira, Indonesia bisa mengambil peran untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Direktur Asia Midle East Center for Research and Dialogue Imran Muslim juga berharap Indonesia tidak hanya sekedar mendukung atau membantu perjuangan bangsa Palestina saja, tetapi memimpin perjuangan itu.

“Indonesia bisa memimpin perjuangan kita di seluruh kawasan Asia-Afrika dan seluruh dunia Islam. Indonesia punya potensi besar. Kita ada expection, Indonesia boleh memimpin perjuangan kita,” kata Imran Muslim.

Warga Gaza, Palestina ini menilai Indonesia punya kepiawaian dalam bidang diplomasi, politik dan kemampuan lainnya seperti menggalang bantuan kemanusiaan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.

“Harapan saya juga, Menlu Indonesia bisa bertemu dengan ketua ataupun pemimpin utama perjuangan dan perlawanan Palestina, Bapak Ismail Haniyah dalam masa terdekat. Untuk beliau, undang ke Jakarta agar Indonesia memainkan peranan lebih besar perjuangan Palestina, ” katanya.

Imran Muslim menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Partai Gelora yang telah memfasilitasi diskusi ini.

“Dan saya bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Gelora TV atas peluang ini. Syukron, ” ucap Imran Muslim yang hadir dan datang langsung ke studio Gelora Media Centre (GMC) dibilangan Kuningan, Jakarta ini.

Kemenangan moril

Sementara itu, Dubes LBBP RI untuk Yordania merangkap Palestina Ade Padmo Sarwono mengatakan, dukungan 143 negara di Majelis Umum PBB dalam pemungutan suara terkait resolusi keanggotaan penuh Palestina di PBB pada Jumat (10/5/2024) lalu, sebagai kemenangan moril.

“Bahwa semakin banyak negara-negara di dunia ini mengakui keberadaan Palestina untuk mengarah kepada suatu negara merdeka. Jadi ini suatu kemenangan moril, yang tentunya memberikan semangat upaya-upaya menuju kemerdekaan,” kata Ade Padmi Sarwono.

Namun, perjalanan Palestina untuk menjadi suatu negara merdeka, yang merupakan solusi dua negara, masih membutuhkan waktu, terutama terkait keputusan-keputusan internasional yang memberikan pengakuan negara Palestina merdeka.

“Sekarang ini, target jangka pendeknya adalah gencatan senjata permanen dan akses bantuan kemanusiaan dibuka kembali,” katanya.

Sedangkan target jangka menengahnya adalah dimulai kembali perundingan antara Palestina dan Israel.

“Saat ini sulit dilakukan, karena Israel dikuasai Partai Ultra Nasional, Yahudi Ortodoks. Mereka ini menentang berdiri negara Palestina dan menolak perundingan. Ini yang menyulitkan, tapi pintu perundingan tetap harus kita kedepankan,” ujarnya.

Dubes RI untuk Yordania merangkap Palestina ini berharap agar gencatan senjata permanen bisa segera dilakukan, sehingga akses bantuan kemanusiaan bisa dibuka dan upaya merekonstruksi Palestina kembali bisa segera dimulai.

“Sebab, Israel tetap melakukan operasi militer di Rafah, padahal di sana ada 1 juta pengungsi dari Gaza. Dan perkembangan terakhir, serangan juga dilakukan kembali di Gaza Utara, terutama di Jabaliyah. Akibatnya, warga Gaza semakin terjepit, dan memperparah bencana kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan juga semakin sulit masuk ke Gaza. Sangat memprihatinkan dan menyedihkan, apa yang terjadi di Gaza,” katanya.

Aktivis Indonesia untuk Palestina Muhammad Husein Gaza menambahkan, hingga kini serangan di Rafah dan Gaza belum berhenti.

“Artinya sekitar 7 juta warga Palestina, terutama di Gaza sudah benar-benar terancam jiwanya dalam tiga hari terakhir. Semua tempat untuk pengungsi sudah tidak aman lagi buat mereka,” kata Husein Gaza.

Rafah, kata Husein Gaza yang menjadi pintu masuk bantuan menuju Gaza aksesnya ditutup oleh Israel, sehingga arus bantuan kemanusiaan keluar masuk barang bantuan tidak bisa distribusikan.

“Pasien-pasien di Gaza juga tidak bisa di evakuasi keluar untuk mendapatkan perawatan. Mereka sengaja dibiarkan mati, genosida di Gaza makin menyedihkan. Kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini,” ujarnya.

Kondisi di Gaza, lanjut Husein, sebenarnya mendapatkan reaksi keras dari warga Israel sendiri di antaranya mantan Kepala Staf Angkatan Darat Herzi Halevi, bahwa perang ini tidak akan membawa kemenangan bagi Israel, justru menambah korban jiwa di Palestina.

“Perang ini hanya ambisi Netanyahu (PM Israel Benyamin Netanyahu) saja, sehingga tidak akan membawa kemenangan bagi warga Israel. Dan perkembangan di Amerika dan Eropa saat ini, dimana kalangan pemudanya mendukung Palestina. Dunia sudah berteriak, itu sebagai respon yang wajar, karena melihat terjadinya tragedi kemanusiaan di Gaza,” pungkaanya.