Category: Gelora Terkini

29 Juni 2020

Misteri Kemarahan Presiden Menurut Fahri Hamzah

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah ikut menyoroti kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak puas dengan capaian-capaian para pembantunya. Kemarahan presiden sebelas hari yang lalu itu baru muncul saat ini, justru membuat Fahri Hamzah miris dan kasihan melihatnya.

“Saya, terus terang baru melihat presiden marah rada serius (karena tidak pegang teks). Meski pun sebenarnya itu, kemarahan yang dipandu dengan teks. Saya kasihan juga melihat presiden bisa frustasi seperti itu,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2020).

Namun, yang menjadi pertanyaan Fahri adalah kenapa presiden marah sepuluh hari yang lalu, kemudian baru diunggah di laman resmi akun sosial media Sekretariat Negara, sepuluh hari kemudian?

“Dan nyaris sepuluh hari itu tidak ada bocoran sama sekali? Karena sepertinya itu adalah pidato di ruang tertutup yang diikuti oleh Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara yang merupakan bukan ‘anak buah’ nya presiden, karena ada Gubernur BI, juga pimpinan-pimpinan lembaga yang afiliat dengan kerja-kerja eksekutif,” bebernya.

Fahri yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu mengaku kalau sebenarnya banyak sekali respon tentang cara lembaga Kepresidenan dalam mengelola lembaga negara. Karena dirinya kebetulan mempelajari dan juga hampir dua puluh tahun terlibat di dalam pemerintahan yang memantau dan mengawasi kerja eksekutif.

Pertama-tama, dirinya tidak setuju dengan istilah penggunaan rapat sebenarnya. Karena, eksekutif (presiden) itu tidak memerlukan rapat. Presiden itu mungkin berkonsultasi boleh. Tapi kalau rapat buat apa?

“Dia (presiden) nggak perlu rapat, karena rakyat Yang memilih dan dia sendiri diruang eksekutif itu, dia yang memimpin. Apalagi dalam sistem presidential, ini bukan sistem parlementer,” sebutnya.

Dalam sistem parlementer, lanjut Fahri, Perdana Menteri sebagai kepala eksekutif kerap rapat dengan anggota Parlemen. Kenapa rapat terus? Karena PM dipilih oleh koalisi Parlemen, makanya disebut dengan parlementarisme.

Tapi kalau eksekutif, di presidensialisme yang tidak dipilih oleh parlemen, karena dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, tidak perlu rapat, dia (presiden) bisa memutuskan sendiri.

“Kalau koordinasi oke lah, tapi pada dasarnya meng-entertain istilah rapat di dalam pemerintahan itu menurut saya tidak terlalu perlu, dan buang-buang waktu. Sama juga kalau rapatnya dengan anak buah (menteri). Buat apa? Karena menteri itu kan semua dipilih oleh presiden, diajak rapat? Pecat aja kalau nggak ok. Jadi itu sebenarnya. Tapi oke kita hargai karena presiden menunjukan ^sense of crisis^ dalam situasi seperti ini.” ucapnya .

Karena itu, secara terus terang Fahri agak miris melihat presiden sampai menyampaikan semacam kemarahan. Namun, Fahri menganggap itu bukan kemarahan, tetapi semacam frustasi sebenarnya.

“Padahal, saya sudah sering mengomentari cara seharusnya presiden mengelola lembaga kepresidenan. Tidak boleh presiden itu kelihatan emosi, kelihatan marah, kecewa atau kelihatan putus asa,” ujarnya.

Mengapa? Karena menurut Fahri, sistem presidensial dimana presiden dipilih oleh 267 juta rakyat Indonesia. Seluruh suara rakyat itu diserahkan kepada satu orang, untuk mewakilinya memimpin republik ini dan karena itu sebenarnya presiden adalah orang yang paling kuat karena mendapatkan mandat dari semua orang atau powerful, demikian pungkas Fahri Hamzah. ***

29 Juni 2020

JAKARTA – Sebagai pendatang baru di panggung perpolitikan Tanah Air, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tidak mempunyai kapasitas untuk mengutak-atik Undang-Undang Pemilu, terutama soal besaran angka Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas masuk Parlemen. Sebab, Partai Gelora tidak dalam posisi pembuat kebijakan dan regulasi.

Hal ini disampaikan Ketua DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabid Politik dan Pemerintahan, Sutriyono kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/6/2020), menanggapi munculnya wacana soal kenaikan angka PT dari 4 persen menjadi 7 persen dalam UU Pemilu yang tengah menjadi perdebatan tersebut.

Sutriyono mengatakan, karena yang berhak membahas UU Pemilu adalah partai politik yang saat ini berada di Parlemen dan Pemerintah. Sedang buat Partai Gelora yang penting adalah di dalam membuat Undang-Undang harus memperjuangkan kedaulatan rakyat sebagai aspek representasi yang harus dijaga, yakni satu pun suara rakyat harus dijaga, jangan sampai hilang atau hangus.

“Kita (Gelora) masih dalam proses pengkajian. Sehingga belum membahas masalah besaran angka PT yang akan diberlakukan pada pemilu mendatang. Urusan PT, kita serahkan kepada mereka yang di DPR saja,” ucap eks politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lagi.

Bagi dia, apa pun yang nantinya diputuskan oleh DPR dan pemerintah, Partai Gelora harus siap termasuk dengan aturan besaran angka PT. Sebab, kalau PT sudah diputuskan setiap partai politik peserta pemilu harus siap. Harus tunduk pada Undang-Undang Pemilu,’ katanya.

“Tapi untuk saat ini, kita enggan dipusingkan dengan urusan UU Pemilu dan PT. Kita sedang fokus bagaimana mematangkan organisasi hingga ke seluruh daerah, serta melakukan konsolidasi internal partai.” tegasnya.

Partai Gelora, lanjut Sutriyono, mentargetkan  susunan kepengurusan hingga kelurahan dan desa. Pada saat mendaftar ke Kemenkumham, Partai Gelora secara resmi mendaftarkan kepengurusan tingkat Pusat, 34 kepengurusan, tingkat Provinsi, 423 kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota dan 3639 kepengurusan.

“Dan mengacu kepada Permenkumham 34/2017, telah menyerahkan sebanyak 42 ribu lembar dokumen persyaratan administratif,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, beberapa dari pimpinan ke 9 parpol yang duduk di DPR RI rupanya membuat konspirasi untuk mengurangi jumlah parpol di DPR dengan strategi meningkatkan ambang batas Parlemen. Sembilan partai dianggap masih terlalu banyak, sehingga pembahasan permasalahan di DPR kerap bertele-tele dan agak sukar diambil konsensus.

Saat ini terdapat 3 (tiga) opsi mengenai wacana perubahan ambang batas parlemen. Opsi pertama, naikkan 4% jadi 5%. Dengan catatan untuk DPRD propinsi 4%, DPRD Kabupaten 3%. 

Opsi kedua diusulkan oleh Partai Nasdem dan Golkar, naikkan 7%. Opsi ketiga, ambang batas parlemen tetap 4%, dianut oleh PPP, PAN dan PKS dengan catatan ambang batas untuk DPRD 0%, alias dihapus.

Sementara, Partai Gerindra belum bersikap, dengan alasan mengikuti jalannya pembahasan. Namun, jika mayoritas parpol sepakat menaikkan ambang batas parlemen, partai besutan Prabowo Subianto ini menyatakan siap.

Akhir dari perdebatan di DPR RI tampaknya bakal sedikit kompromi, mengikuti usul PDIP, partai terbesar, yaitu naikkan ambang batas parlemen sedikit saja: dari 4% jadi 5%.

Sebagaimana diketahui ketentuan PT sudah berlaku sejak Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2019 lalu dengan besaran yang berbeda-beda. Pada Pemilu 2009 besaran ambang batas parlemen adalah 2,5 persen. Kemudian naik menjadi 3,5 persen di Pemilu 2014, dan 4 persen pada Pemilu 2019.

Sejak 2009 hingga 2019 ambang batas parlemen hanya berlaku pada level Pemilu DPR saja. Akibatnya, setiap partai politik yang ingin mendapatkan kursi DPR harus memperoleh suara sah nasional sebesar persentase ambang batas parlemen yang berlaku. 

Sedangkan bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut, tidak bisa diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi dan suaranya terbuang begitu saja (wasted vote).

26 Juni 2020

JAKARTA – Mantan Anggota DPR Dedi ‘Miing Gumelar menegaskan, agama bukan merupakan sumber konflik. Agama justru menghindari terjadinya konflik. Konflik terjadi karena agama dipolitisasi oleh pihak tertentu agar kepentingannya tidak terganggu.

“Kalau kata orang Betawi, sumbernya lu, sumbernya manusia sendiri. Agama memang tidak bisa dipisahkan dari politik, tapi sekarang agama dipolitisasi untuk menghalangi supaya kepentingan mereka tidak terganggu,” kata Miing dalam webinar ‘Apa Iya Agama Sumber Konflik?’  di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Dalam webinar yang dipandu Kabid Hubungan Keumatan DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Raihan Iskandar ini, Miing menilai agama diperlukan untuk membentengi manusia dari perilaku-perilaku buruk.

“Pendidikan saja itu tidak cukup, coba lihat Sukamiskin itu isinya S3, Doktor semua, apa kurangnya pendidikan. Jadi jangan salahkan agama kalau ada maling, korupsi, konflik. Sumbernya manusianya sendiri, karena tidak menjalankan agamanya,” kata mantan Anggota DPR Komisi Pendidikan ini.

Karena itu, Miing tidak sependapat apabila pendidikan agama dihapuskan dari kurikulum, karena dianggap sebagai sumber konflik. Ia pun menolak anggapan, jika manusia beragama dikatakan tidak modern dan tidak sesuai peradaban zaman.

“Agama itu justru sumber peradaban, agama itu bukan penghalang, memilih pemimpin juga diatur agama. Sekarang ini sifat-sifat Fir’aun, Abu Jahal masih ada, mau menghapus mata pelajaran lah. Intinya kepentingan mereka terganggu, itu saja,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ustad Ade Permana, Dai Damai Indonesia. Ade mengatakan, agama justru terbukti menyatukan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada masa kolonial Belanda.

“Teuku Umar, Imam Bonjol, Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Diponegoro dan Hasanuddin, mereka berperang dan mengusir penjajah sepulang dari ibadah haji. Agama itu menyatukan perjuangan,” kata Ade. 

Bahkan para pendiri bangsa Indonesia (founding father) juga tidak memaksakan Islam sebagai dasar negara dan memilih Pancasila, karena menyadari plurarisme masyarakat Indonesia. “Jadi agama itu bukan sumber konflik,” katanya.

Lalu, muncul pertanyaan bagaimana dengan perang di Suriah yang berkonflik gara-gara agama? Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Hillary Clinton sudah mengakui, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) itu bentukan mereka. 

“ISIS itu dibuat Amerika yang antiagama, bukan agama sumber konflik. Ada juga kepentingan bisnis senjata disini, semua senjata ISIS dipasok Amerika. Nah, ini yang tidak disadari, Amerika sengaja membuat perang agar dagangan senjatanya laku,” ujar Ade.

Kabid Hubungan Keumatan DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Raihan Iskandar menambahkan, agama memang kerap dijadikan ‘kambing hitam’ atau dipersalahkan dalam politik. Namun, hal itu justru menumbuhkan semangat untuk kembali kecintaanya kepada agama dan bangsa. 

“Ini fenomena menarik, kaum muda maupun yang berumur ada keinginan untuk membangun bangsa dengan nilai-nilai yang lebih baik dan santun,” kata Raihan. 

Webinar ini diadakan oleh Indonesia Paradise Talk dan Komunitas Ngopi Asyik, diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, serta dihadiri beberapa organisasi Islam seperti Al Washliyah, Muhammaadiyah dan lain-lain

27 Juni 2020

JAKARTA – Ketua Bidang Pelayanan Kemasyarakatan DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Ratih Sanggarwati menggelar diskusi online dengan Komunitas Perempuan Sumatera, Sabtu (27/6/2020) malam. Dalam hal diskusi online itu, muncul pertanyaan besar seputar etika berkomunikasi yang baik 

Ratih mengatakan,  etika yang perlu diperhatikan dalam era digital adalah cara kita berkomunikasi dengan orang lain, baik melalui tulisan maupun percakapan. 

“Meski demikian, yang perlu kita pahami bahwa bahasa tulis sejatinya sama dengan bahasa lisan. Keduanya memiliki poin – poin etika yang perlu kita ketahui bersama,” kata Ratih dalam keteranganya, Minggu (28/6/2020).  

Menurut Ratih, etika komunikasi melalui tulisan baik personal mau grup chat,  menghindari atau tidak menggunakan kata ‘aku’ atau menyebut ‘nama diri’, tetapi gunakanlah kata ‘saya’.

Kemudian supaya efektif waktu, usahakan memulai dengan salam dan sebutkan nama. “Jangan menganggap semua kontak sudah terkoneksi dengan akun kita, karena bisa jadi nomer kita terhapus atau hilang kontak,” katanya.

Etika lain adalah apabila kita mendapatkan pesan baik personal maupun grup chat, wajib langsung menjawab dan tidak lebih dari  2 x 24 jam. Namun, jika orang itu tidak kita kenal dan menawarkan sebuah produk misalnya, kita boleh untuk tidak menjawabnya

“Kecuali jika kita memang tertarik atau menginginkan produk tersebut,” ujar Ratih.

“Tapi Chat dalam WA grup setelah kita baca, etikanya adalah di jawab juga. Jangan sampai kita ada dalam satu WAG, tetapi hanya ‘mengintip’ saja tanpa ada komunikasi satu sama lain,” imbuhnya.

Hal lain yang perlu juga dihindari ada baiknya tidak mengirimkan  foto kita yang sedang narsis sendirian. Disamping itu hindari terlalu sering copy paste dan forward informasi, karena bisa jadi informasi tersebut sudah kadaluarsa.

“Jika ingin menjalin silaturahmi kembali setelah terjadi kegagalan dalam berkomunikasi, sampaikan salam dan lihat responnya. Dan jika ada member grup sepekan tidak berkomentar,  ada baiknya kita sapa melalui chat personal. Tanyakan kabarnya. Pastikan  member tersebut dalam kondisi baik-baik saja,” pinta Ratih.

Sementara mengenai etika komunikasi lisan seperti melalui Zoom Meeting /Room Webinar, Ratih mengatakan, saat berlangsung acara agar tidak sambil makan atau minum apalagi tiduran. 

“Jika ada keperluan mendesak atau ada sedikit gangguan dari sekitar, sementara kita belum ingin keluar Room, baiknya kita offkan video dan bisa di nyalakan kembali saat kita siap menyimak kembali sambil posisi duduk,” katanya.

Adapun etik berkomunikasi dengan lisan yang perlu diperhatikan antara lain supaya lawan bicara kita merasa nyaman, jangan tanyakan hal-hal yang bersifat pribadi seperti usia, berat badan, dan lain-lain.

Boleh menjauhi teman yang membuat kita tidak nyaman, tetapi harus dengan cara yang tidak membuat orang tersebut merasa tersinggung. Sehingga yang harus dikedepankan adalah kasih sayang, bukan saling menyakiti agar terjalin silahturahmi. 

“Tidak boleh bertanya dengan kalimat yang berkonotasi  investigatif,” kata Ketua Bidang Pelayanan Kemasyarakatan  DPN Partai Gelora Indonesia ini.  

Etika berkomunikasi baik tulisan maupun lisan ini penting dilakukan agar bisa tetap berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang lain.

25 Juni 2020

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera memfungsikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dijabat oleh Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin. Ia mempertanyakan fungsi Ma’ruf Amin dalam lembaga ulama dan cendekiawan di Indonesia tersebut.

“Bapak presiden yth, Selain memimpin negara, bangsa kita lahir karena agama, itulah dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa, segeralah fungsikan Ketua MUI cq. Wakil Presiden supaya agama secara masif bisa ikut tangani corona. Galang persatuan Pak, jangan berantem!” tulis Fahri Hamzah melalui akun Twitter miliknya, Kamis (25/6/2020).

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menyebutkan, Ma’ruf Amin dipilih Jokowi sebagai Wapres, karena memiliki kemampuan dan peran penting dalam agama.

“Waktu bapak memilih Bapak KH Ma’ruf Amin, pasti karena ia akan menjadi pasangan sempurna bagi rakyat dan bangsa ini. Maka, ia harus nampak membantu Bapak dalam melihat peran penting agama. Kita kerahkan segala tenaga untuk melawan musuh bukan untuk melawan bangsa sendiri,” tulis Fahri lagi.

Fahri juga mengaitkannya dengan sila pertama Pancasila. Menurut dia, Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, bukan alat sengketa.

Ia juga mempertanyakan peran Ma’ruf Amin sebagai Ketua MUI saat terjadi keributan di tengah masyarakat yang melibatkan perspektif agama.

“Lalu dimana Ketua MUI Kyai Ma’ruf yang sampai sekarang masih menjabat? Kenapa senyap? Kenapa kita tak kunjung bersatu? Kenapa kita tidak fokus saja selesaikan krisis kesehatan, lalu krisis ekonomi yang menghadang? Apakah kita sengaja menyongsong krisis sosial dan politik?” tanya Fahri.

Sebelumnya, sejumlah ormas Islam diketahui menggelar aksi demo yang menentang Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Dalam demo tersebut menyebutkan, RUU HIP dianggap membelokkan nilai-nilai Pancasila.

Sebagaimana diketahui dalam poin RUU HIP, terdapat klausul Trisila dan Ekasila serta frasa ‘Ketuhanan yang Berkebudayaan’ yang memancing kontroversi. Sejumlah ormas dan tokoh menolak usulan tersebut.

Bahkan hingga saat ini, DPR sudah tujuh kali membahas RUU HIP dan secara resmi menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (12/6/2020) silam. Kini, pembahasan selanjutnya hanya tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. *

25 Juni 2020

JAKARTA – Bangsa Indonesia pasca reformasi seperti mengalami anti klimaks, sehingga tidak ada lagi narasi besar yang menjadi energi untuk mendorong capaian-capaian besar. Bangsa Indonesia saat ini terjebak dalam pusaran konflik yang tak punya arah. 

Tujuan bernegara yang telah dipancangkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) dan amanat UUD 1945 juga sudah jarang terdengar dibicarakan oleh para elit, apalagi rakyat. 

Hal ini diperparah adanya kecenderungan para pemimpin sekarang yang membawa paradigma konflik gaya lama ke tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, menciptakan polarisasi rakyat dan membuat masyarakat terbelah.

Demikian pandangan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora)  Indonesia melihat realitas bangsa Indonesia akhir-akhir ini.  

“Harusnya kita sudah bicara peran-peran global ditengah dunia  yang sedang mencari alternatif jalan keluar dari krisis ini,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (24/6/2020).

Bangsa Indonesia , menurut Anis, lebih banyak membicarakan perbedaan-perbedaan primordial, daripada membahas narasi narasi besar yang bisa melampaui semua perbedaan.   

“Ini adalah situasi berbahaya bagi bangsa kita untuk mampu menghadapi dan menjawab tantangan krisis global, yang hampir pasti akan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa kita,” katanya.

Dari realitas tersebut, maka diperlukan narasi Arah Baru Indonesia yang menghidupkan kembali spirit dan cita-cita, serta amanat para pendiri bangsa. Yakni satu-satunya obsesi besar menjadikan Indonesia lima besar  kekuatan dunia.  

“Agar hadir sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia adalah  amanat founding fathers yang harus kita tunaikan,” tutur Anis. 

Obsesi ini sepintas dianggap sebagai utopia (khayalan) belaka di tengah situasi krisis saat ini. Namun , bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan mimpi akan masa depannya dan cita-cita menjadi kekuatan lima besar dunia. Hal ini, kata Anis Matta, harus dijadikan obsesi dikepala seluruh  rakyat Indonesia.

“Menjadi kekuatan kelima dunia maknanya,  adalah kita ingin Indonesia ini duduk satu meja dengan kekuatan global yang lainnya seperti  Amerika Serikat, Rusia, Eropa dan China sebagai sebuah kekuatan global baru. Yang akan menciptakan keseimbangan dalam percaturan global,” pungkasnya.

25 Juni 2020

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pemerintah cermat dan hati-hati dalam menerapkan tatanan normal baru (new normal). Mahfuz berharap masyarakat diberikan edukasi agar memahami secara benar, apa yang dimaksud new normal itu.

“Pemerintah perlu cermat dan hati-hati dalam menerapkan new normal. Perlu edukasi masif ke warga masyarakat agar memahami benar maksud new normal,” kata Mahfuz dalam keterangannya, Kamis (25/6/2020).

Menurut Mahfuz, ada kekeliruan sebagian masyarakat dalam memahami new normal. New normal dimaknai kembali ke kehidupan seperti semula, padahal ditambah dengan protokoler kesehatan.  

New normal dilakukan karena belum ditemukannya obat dan vaksin corona, serta pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan bakal berakhir.  Bahkan Status Keadaan Darurat Bencana Non alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional juga belum dicabut pemerintah. 

“Jadi new normal itu kita harus beradaptasi dengan aktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menjaga jarak dan menghindari kerumuman serta rajin mencuci tangan,” katanya.

Mahfuz menambahkan, masyarakat akan kembali hidup normal setelah vaksin ditemukan. “Seluruh dunia juga tidak tahu, karena virus ini, untuk vaksinnya belum ditemukan. Jadi, maka dari itu, sampai dengan vaksin belum ditemukan, kita harus bisa selalu berhadapan dengan virus ini,” jelasnya.

Akibat salah dalam memaknai new normal, lanjut Mahfuz, angka positif Covid-19 kembali meningkat tajam. Pada Rabu (24/6/2020), tercatat penambahan sebanyak 1.113 kasus, sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia berjumlah 49.009 orang.  Hal ini menunjukkan masih tingginya sumber penularan di masyarakat.

Dalam penerapan new normal, Sekjen Partai Gelora Indonesia ini menilai pemerintah perlu fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil yang terdampak Covid-19.  Mahfuz mewanti-wanti pemerintah jangan membuat program yang dinilai menghambur-hamburkan uang negara seperti Kartu Prakerja yang menimbulkan pro kontra.

“Pemerintah perlu fokus pada penguatan ekonomi masyarakat  kecil dan jangan sampai ada kebijakan program yang dipersepsi masyarakat sebagai ‘buang-buang’. Misalnya program pelatihan Prakerja senilai Rp 5 triliun lebih yang bikin heboh sampai KPK turun tangan,” ujar Mahfuz. 

Karena itu, mantan Ketua Komisi I DPR RI ini berharap semua pihak terkonsolidasi dan fokus membantu pemerintah pada upaya mengatasi Covid-19, serta bisa mengelola new normal dengan cermat dan tepat. 

“Jangan sampai terulang heboh kasus RUU HIP yang malah membelah masyarakat secara politik. Sepertinya DPR sibuk dengan urusannya sendiri sementara pemerintah dan  masyarakat sibuk berjuang mengatasi wabah Covid-19,” tandas Mahfuz.

24 Juni 2020

Fahri Hamzah: Ternyata Biaya Rapid Test Corona Lebih Mahal dari Tiket Pesawat Jakarta-Lombok

JAKARTA – Mahalnya biaya tes cepat (rapid test) untuk mengidentifikasi terinfeksi virus corona atau Covid-19, dikeluhkan banyak pihak. Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah pun tak ketinggalan menyoroti mahalnya biaya rapid test tersebut.

Lewat cuitannya diakun Twitter-nya @Fahrihamzah seperti dikutip Rabu (24/6/2020), Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menyebut biaya rapid test corona lebih mahal daripada harga tiket pesawat Jakarta-Lombok.

“Saya baru tahu bahwa rupanya harga tiket pesawat Jakarta-Lombok kemarin jauh lebih murah dari biaya pemeriksaan kesehatan akibat melintas 3 pulau Jawa-Lombok-Sumbawa,” katanya yang enggan menyebut nominal biaya rapid test.

Fahri menyebut, industri tes dadakan tersebut mengeruk keuntungan besar, bahkan melampaui industri perjalanan yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19 di Tanah Air.

“Melampaui industri perjalanan yang sedang jatuh. Saya sedih karena ternyata bayarnya cukup mahal kalau ditotal. Ini membebani rakyat. Bagi ekonomi berat!” ucap politikus asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini, sambil menambahkan kalau sebagian dari test itu dilakukan bukan karena dibutuhkan secara administratif, tetapi juga karena orang merasa tidak aman dengan dirinya.

Di sisi lain, Fahri Hamzah menilai penerapan New Normal di tengah pandemi sama halnya beradu lari dengan corona. Ia pun bertanya-tanya di mana corona disembunyikan.

“Mereka mengunci corona di mana? Atau corona mengunci kita? Belum jelas, sepertinya adu napas. Corona mati duluan atau kita gila duluan?” ujarnya.

Pada akhirnya, kata Fahri, tak ada lagi pilihan bagi masyarakat selain memberanikan diri melawan corona.

“Ada pilihan lain, kita mulai lagi keberanian.. #NewNormal,” celetuk Fahri.

JAKARTA : Kembali partai Gelora Indonesia melakukan Halal bi Halal virtual yang kali ini dilaksanakan oleh Partai Gelora DKI jakarta 21 Juni 2020.

Acara yang bertajuk Ngumpul Virtual Gelora JKT dihadiri para elite tokoh DKI diantaranya Wagub DKI A.Riza Patria, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi , Ketua Fraksi Gerindra DKI Mohamad Taufik, Anggota DPD RI Sylviana Murni , dan hadir pula seorang fungsionaris Golkar DKI Ashraf . Seluruh peserta ber jumlah hampir 500an peserta zoominari, termasuk Pengurus Gelora se-DKI Jakarta.

Dalam sambutanya Ketua DPW Gelora DKI Jakarta Triwicaksana menyampaikan terima kasih dan selamat HUT DKI jakata sekaligus memperkenalkan kehadiran partai Gelora DKI.
“ tujuh tahun lagi kita akan memperingati lima abad DKI dan saat itu Insyaa Allah Partai Gelora akan hadir bersama menyusun masa depan dan arah Jakarta ” katanya yang biasa dipanggil bang Sani.

Kehadiran Partai Gelora disambut baik oleh Wagub DKI Jakarta dengan harapan dapat bersinergi membangun DKI. Hal ini menjadi momentum yang baik bagi pemerintah DKI Jakarta untuk menggalang persatuan seluruh elemen di HUT jakarta ke 493.
” saya percaya kehadiran partai Gelora akan memperkuat demokrasi dalam membangun Jakarta” sambut A.Riza Patria.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD DKI jakarta Prasetio Edi Marsudi mengajak partai Gelora untuk ikut menjaga Pancasila.” Saya tahu partai Gelora diisi tokoh-tokoh muda yang punya jejak spirit membangun Indonesia, mari kita bersama meneguhkan dan menjaga Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika” kata Prasetio.

Ajakan ketua DPRD DKI untuk menjaga Pancasila selaras dan bersambut baik dengan partai Gelora Indonesia yang juga berasaskan Pancasila.
” Pancasila mengharuskan kita berkolaborasi, kami ingin melampaui sekat-sekat yang selama ini membelah kita sebagai bangsa.” Ungkap Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora Indonesia yang juga hadir memberikan arahan kepada seluruh pengurus Gelora se DKI.

Dalam situasi krisis pandemi ini Anis Matta mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu, memperbanyak titik temu dan mengurangi perbedaan yang tidak perlu. ” sebagai warga kita harus bersatu, Jakarta harus tangguh menghadapi krisis yang berlarut ini” pesan Anis sebagai ucapan menyambut HUT DKI Jakarta