Partaigelora.id – Setelah dihujani kritik dari berbagai pihak, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD akhirnya menyatakan siap mundur dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Namun, Mahfud mengaku masih menunggu momentum untuk mundur dari jabatannya. Dia berdalih masih ada sesuatu tugas negara yang harus dijaga.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri yang juga Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyambut positif langkah Mahfud tersebut.
Fahri berharap apabila Mahfud MD sudah menyatakan akan mundur, jangan lagi mencari alasan-alasan lain, termasuk menuding pihak lain, menggunakan jabatan dan fasilitasi negara untuk kepentingan pribadi.
Lebih parahnya lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bukan merupakan kandidat yang maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, justru diserang kebijakanya oleh orang yang masih jadi pembantunya.
“Bagus lah. Tapi nggak usah cari alasan lain, mundur itu karena setiap hari menyerang kebijakan pemerintah yang harusnya dipuji. Lah gimana? Saya koordinator yang bikin kebijakan, 4 tahun lebih nggak ada masalah. Baik-baik saja. Tiba-tiba sekarang gabung sama kelompok kecewa, terus semua kebijakan itu saya salahkan? Piye?” kata Fahri Hamzah, Rabu (24/1/2024).
Fahri mengatakan, jika mau jujur sebenarmya untuk apa Mahfud yang merupakan Menko Polhukam menyerang kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi.
Perlu diingat, kata Fahri, bahwa Jokowi itu memimpin kabinet presidensialisme, yang artinya seluruh kebijakan telah di-distribusikan selama ini kepada para pembantunya, termasuk kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam.
“Pak Jokowi memerlukan tanggungjawab presiden di satu sisi, tapi di sisi lain memerlukan loyalitas para pembantunya. Ngapain orang menyerang kebijakan Pak Jokowi? Bukankah capresnya, bukan Pak Jokowi? Kalau nggak loyal gimana?” tanya politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu lagi.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengatakan, baru kali ini di Indonesia ada pemilihan presiden (Pilpres) yang tidak ada petahananya, tapi isunya adalah melawan petahana.
Padahal rakyat tahu, bahwa petahana tidak ada, tetapi pertanyaannya adalah kenapa pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3 selalu menyerang petahana, sementara petahana tidak ada.
“Makanya kelihatan seperti meninju angin. Kemarin juga dalam debat cawapres, 1 dan 3 disiapkan waktu untuk berdebat oleh moderator. Tapi yang terjadi, adalah bukannya berdebat konfrontasi gagasan dan ide masing-malah keduanya membahas Jokowi yang tidak ada di arena.
“Keduanya kabinet koalisi pula. Jadi silahkan Pak Mahfud mundur saja, nggak perlu lagi mencari-cara alasan,” tutup calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Partai Gelora dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD, sudah menyatakan akan segera mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.
Selain komitmennya dengan capres Ganjar Pranowo, kata Mahfud, juga untuk menghindari konflik kepentingan menjadi salah salah satu alasan Mahfud mundur dari jabatannya.
Rencana untuk mundur dari kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, disampaikan Mahfud MD dalam acara ‘Tabrak Prof’ yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1/2024) malam.
Kepada para peserta ‘Tabrak Prof’, Mahfud menyampaikan bahwa sebelumnya, ia tak mundur dari kabinet, karena ingin menunjukkan etika yang baik sebagai pejabat negara.
Meski ikut berkontestasi sebagai cawapres, Mahfud mengaku tidak memanfaatkan kekuasaan serta fasilitas negara untuk urusan kampanye.
Namun, menurut Mahfud, situasinya tidak berimbang. Pihak lain justru menggunakan jabatan untuk kepentingan kontestasi.
Bahkan, sejumlah menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga bergabung menjadi tim sukses capres dan cawapres lain.
“Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. (Untuk mundur dari jabatan) tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga,” demikian Mahfud MD.
Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin di kawasan Asia Pasifik, apabila Prabowo Subianto yang menjadi Presiden RI berrdasarkan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Kira-kira diantara semua calon presiden (capres) yang paling mengerti masalah geopolitik adalah Pak Prabowo. Situasi geopolitik sekarang, yang paling diuntungkan adalah beliau. Pak Prabowo adalah man of the moment,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).
Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 29 dengan tema ‘Maslahat Umat Dalam Pilpres di Tengah Ancaman Disintegrasi’ yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (22/1/2024) malam.
Anis Matta berpandangan, Prabowo capres yang paling memahami dan mengerti pergolakan situasi geopolitik global yang sedang terjadi di seluruh dunia sekarang.
Selain itu, Prabowo juga pernah menjadi korban geopolitik global saat menjadi Pangkrostad di era mantan Presiden Soeharto pada 1998 lalu.
Sehingga hal ini, seperti sebuah siklus kehidupan saja, dimana Prabowo pernah menjadi korban geopolitik, dan sekarang diuntungkan oleh situasi geopolitk.
“Jadi tahun 1998 Pak Prabowo bersama Presiden Soeharto itu adalah korban geopolitik. Jadi ini siklus saja dalam hidup orang, bahwa suatu waktu beliau menjadi korban geopolitik dan sekarang karena situasi geopolitik beliau yang paling diuntungkan dan paling mungkin menjadi presiden,” katanya.
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta ini menilai Prabowo mengetahui bagaimana cara menempatkan Indonesia dalam situasi geopolitik sekarang sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, negara dengan demokrasi terbesar ketiga dan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.
“Jadi poin pertama yang diperlukan umat Islam sekarang adalah visi masa depan. Kita mengerti pergolakan yang sedang terjadi sekarang di seluruh dunia. Dan mengerti cara menempatkan Indonesia dalam situasi itu,” katanya.
Menurut Anis Matta, Indonesia sebenarnya sudah menjadi pemimpin kawasan, tetapi hal itu tidak disadari, karena kurangnya memahami pergolakan situasi geopolitik global sekarang, yang seharusnya perannya semakin ditingkatkan di forum-forum internasional.
“Karena Indonesia adalah pemimpin kawasan, maka semua perubahan yang terjadi di Indonesia dengan sendirinya akan mempengaruhi kawasan. Sehingga Pilpres 2024 di Indonesia sangat penting, karena akan menentukan arah dunia,” katanya.
Selain di Indonesia, lanjut Anis Matta, Pilpres lain pada 2024 yang akan menentukan arah dunia ke depan, adalah Pilpres di Taiwan yang telah digelar pada 13 Januari lalu, dimenangkan oleh Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP), yang mendapatkan sokongan dari Amerik Serikat.
“Pilpres lainnya adalah Pilpres Rusia yang akan digelar pada bulan Maret, yang diramalkan akan dimenangkan oleh Putin (Presiden Rusia Vladimir Putin). Dan terakhir adalah Pilpres di Amerika pada bulan November,” katanya.
Empat Pilpres pada 2024 ini, menurut Anis Matta, yang akan menentukan arah dunia ke depan. Sebab, pada 2024 akan ada pendalaman krisis global dari yang sebelumnya.
“Nah, pemimpin yang dihasilkan dari empat Pilpres yang sangat penting di seluruh dunia pada tahun 2024 ini, akan sangat menentukan arah dunia. Insya Allah nanti 14 Februari, Pilpres yang akan berlangsung di Indonesia dimenangkan oleh Pak Prabowo satu putaran,” tegasnya.
Anis Matta berharap agar umat Islam memiliki kesadaran geopolitik, karena hal itu telah diajarkan Al-Qur’an seperti ketika turunnya Surat Ar-Rum, yang mengabarkan bahwa Umat Islam akan berperang menghadapi Imperium Romawi 13 tahun kemudian, pasca tahun ke-7 Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi.
“Rasulullah SAW menjadi nabi itu selama 22 tahun 22 bulan dan 22 hari. Dan tahun ke-7 di Mekkah, beliau diangkat nabi, sudah turun Surat dalam Al-Qur’an, yaitu Surat Ar-Rum. Satu surat yang bicara tentang bangsa lain, yaitu bangsa Romawi. Kenapa Al-Qur’an bercerita tentang bangsa Romawi, padahal umat Islam ketika itu masih buta huruf dan terisolir,” katanya.
Lalu, 13 tahun kemudian, umat Islam terlibat terlibat pertempuran hebat dengan bangsa Romawi, dan Romawi hilang dari peta dunia. Sehingga Al-Qur’an mengajarkan kepada umat Islam agar memiliki pandangan yang luas mengenai kesadaran geopolitik.
Kesadaran geopolitik ini penting bagi Umat Islam untuk memilih pemimpin yang tepat, karena akan berpengaruh pada masa depan Islam dan dunia. Sebab, dunia saat ini diambang perang global, dimana perang sudah terjadi di kawasan-kawasan.
“Di Afrika sudah, Eropa sedang berlangsung, di Timur Tengah juga sekarang sedang berlangsung. Dan perlu diingat dengan terpilihnya Presiden Taiwan yang didukung Amerika, akan membuat situasi di kawasan kita akan semakin panas. Hubungan Amerika dan China akan semakin tegang dan panas,” ujarnya.
Artinya, Indonesia yang berada di kawasan Asia Pasifik yang bisa saja menjadi salah satu medan tempur (battle ground) diantara negara-negara adidaya di dunia. Hal itu tentu saja menjadi hal yang sulit bagi pemimpin Indonesia ke depan, siapapun yang akan terpilih.
Selain akan menghadapi situasi pendalaman krisis global pada 2024 ini, Indonesia juga bisa saja menjadi medan tempur negara-negara adidaya di kawasan Asia Pasifik.
“Karena itu, apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang mengakhiri pembelahan luar biasa dalam dua Pilpres lalu, adalah hal yang tepat. Kemudian mereka berdua bersatu, sehingga bisa menyelamatkan Indonesia,” katanya.
Dengan situasi yang kondusif dan bersatunya dua tokoh, Prabowo dan Jokowi tersebut, membuat Indonesia dapat melalui krisis yang dipicu Covid-19 dan mencegah ancaman disintegrasi bangsa.
“Sehingga rekonsiliasi tersebut harus dilanjutkan di Pilpres 2024, dimana Umat Islam hendaknya mendukung pasangan Prabowo-Gibran, karena mereka berdua yang mampu menghadapi pendalaman krisis pada 2024 ini,” katanya.
Ia mengatakan, memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka, merupakan bentuk kemaslahatan bagi umat, karena dapat mencegah dari ancaman disintegrasi yang kembali muncul di Pilpres 2024.
“Kita berharap umat Islam mendukung Pak Prabowo seperti dalam dua Pilpres sebelumnya. Kita jangan gampang dipecah belah lagi, dijadikan kambing hitam dan korban seperti tahun 2019 dengan terus menerus diorganisasir menjadi kerumunan,” pungkas Anis Matta.
Partaigelora.id – Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengajak masyarakat Banyuwangi mengantarkan Neno Warisman ke Senayan, menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2019 pada 14 Pebruari mendatang.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabupaten Banyuwangi di salah satu cafe di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu.
“Target kita adalah bagaimana kita bisa masuk ke Senayan. Bahkan kalau bisa kita jadi pimpinan disana. Kita guncang lagi senayan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora memberikan semangat kepada para kadernya.
Dalam konsolidasi yang dihadiri calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota ini, Fahri mengajak para kader untuk memenangkan dan mengantarkan Partai Gelora ke Senayan.
Oleh karena itu, ia meminta para kadernya untuk saling menguatkan diri dan mengedepankan kerjasama untuk memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, serta mengantarkan Neno Warisman ke Senayan.
Diketahui, Neno Warisman yang memiliki nama asli Titi Widoretno Warisman adalah seorang artis peran, penyanyi, aktivis yang kini menjadi politikus Partai Gelora Indonesia.
Wanita kelahiran 21 Juni 1964 itu, maju sebagai caleg Partai Gelora dari daerah pemilihan (dapil) Jatim III meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo
Menurut Fahri, Partai Gelora memiliki visi besar dalam merubah tata kelola politik di Indonesia. Utamanya, adalah dalam melawan korupsi yang umumnya dipicu dari gagalnya partai dalam mendidik kadernya.
Partai Gelora, kata Fahri, meniadakan istilah petugas partai, karena anggota legislatif adalah petugas rakyat, bukan.
“Yang ada di kami adalah petugas rakyat. Kita haramkan pejabat publik setor-setor ke partai,” tegasnya.
Fahri bersyukur dengan bergabungnya sosok Neno Warisman ke Partai Gelora. Sebab, menurutnya, tidak mudah mengajak sosok seniman yang memiliki idealisme tinggi seperti Neno Warisman.
Menurut Fahri, Neno Warisman memiliki kesamaan pandangan politik yang sama dengan Partai Gelora, sehingga ia pun bersepakat untuk maju menjadi caleg dari dapil Jatim III.
“Bu Neno yang akan memimpin di Jawa Timur. Apalagi di Banyuwangi dia memiliki kedekatan, leluhurnya berasal dari sini,” terangnya.
Sedangkan Neno Warisman mengatakan, selama ini tidak ada partai yang secara terang-terangan mengharamkan uang negara untuk digunakan secara pribadi. Ia melihat gagasan itu pada Partai Gelora.
“Keberanian itu sangat frontal dan itu yang membuat saya sepakat dengan Gelora,” kata Neno Warisman
Komitmen itu, katanya, akan terus dikawalnya. Neno Warisman pun tak segan akan menegur partainya bila dikemudian hari menghianati komitmen tersebut.
“Kita harus menguji juga, kita tidak bisa percaya seratus persen. Saya mewakili masyarakat harus waspada meskipun itu kepada partai yang mengsung saya,” terangnya.
Dengan beberapa gagasan yang dibawa, Neno Warisman optimis bisa merebut suara hati masyarakat di Dapil III Jatim dan melenggang ke Senayan pada Pemilu 2024 ini.
Partaigelora.id – Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah blak-blakan memberikan kritikan kepada Mahfud MD yang kini menjadi calon wakil presiden (cawapres) 2024.
Apalagi Mahfud hingga saat ini masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan/Menko Polhukam RI.
“Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet,” ujar Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Selasa (23/1/2024), terkait tudingan Mahfud yang menyebut ada aparat penegak hukum, hingga pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal, saat debat cawapres, Minggu (22/1/2024) kemarin.
Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu mengatakan, kalau memang ada aparat penegak hukum, hingga pejabat menjadi backing tambang ilegal, adalah kesalahan Mahfud, sebagai Menko Polhukam.
“Itu salahnya pak Mahfud semua, ya dia Menkonya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang Polhukam itu urusannya dia,” tambah Fahri.
Karenanya, Fahri pun menyarankan Mahfud sebaiknya keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya. Namun sayangnya, ia menyebut Mahfud MD hingga kini masih menikmati fasilitas negara sebagai Menko Polhukam.
“Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari pak jokowi. Karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh presiden, ngomong gitu dong. Dia (Mahfud MD) masih menikmati itu juga di dalam, enggak boleh ya,” ujar Caleg DPR RI Partai Gelora untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD dalam Debat Pilpres 2024 putaran keempat, ia menyatakan tidak mudah bagi pemerintah buat menyelesaikan sengketa tanah adat dan kegiatan pertambangan ilegal.
Berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dari 10.000 pengaduan itu 2587 adalah kasus tanah adat.
“Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali,” kata Mahfud kemudian bercerita bahwa ada banyak pemalsuan tanah izin tambang yang izinnya dicabut oleh Mahkamah Agung (MA), tapi tidak dilaksanakan.
Partaigelora.id – Survei terbaru yang dirilis lembaga Survey and Polling Indonesia (SPIN) menemukan adanya tren kenaikan elektabilitas dari beberapa partai baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.
Menurut direktur eksekutif SPIN, Igor Dirgantara, partai-partai baru yang memiliki tren kenaikan tersebut tercatat sebagai partai dengan corak yang lebih kental warna nasionalisnya atau moderat ketimbang corak keagamaan.
“Secara teori, sebagian besar para pemilih Indonesia memang lebih memilih partai nasional ketimbang partai agama. Jadi partai yang melakukan pendekatan nasionalis dan moderat cenderung lebih banyak dipilih,” kata Igor Dirgantara, Senin (22/1/2024).
Igor mengatakan, positioning Partai Gelora saat ini bisa dibilang sudah tepat. Walaupun secara historis merupakan partai pecahan dari PKS, namun Partai Gelora berhasil membangun narasi baru sebagai partai moderat yang tidak kental identitas keislamanannya.
“Dengan memilih asas pancasila, maka Partai Gelora bisa memperluas dukungan pemilih dari rumpun partai-partai islam yang makin mengecil,” katanya.
Selain itu, Igor menyebut kenaikan elektabilitas partai Gelora tidak terlepas dari ketokohan elite parpol, serta efek ekor jas dari terus menanjaknya tingkat keterpilihan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai elektabilitas Partai Gelora yang cenderung naik, juga karena keberhasilan partai tersebut mengidentifikasikan diri sebagai pendukung Prabowo-Gibran.
Kemudian, di Partai Gelora adapula sosok Anis Matta selaku Ketua Umum, Wakil Ketua Fahri hamzah yang belakangan diposisikan menjadi salah satu jubir Prabowo-Gibran, serta Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik menjadi Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran.
“Dukungan penuh Partai Gelora melalui tokohnya seperti Anis Matta, Fahri Hamzah dan Mahfuz Sidik kepada pasangan Prabowo Gibran ini berdampak positif bagi meningkatnya elektabilitas partai ini,” tutur Igor.
SPIN berpendapat, Partai Gelora terbuka untuk lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen.
Namun, Partai Gelora sebagai partai baru perlu untuk bekerja keras agar bisa lolos ke Senayan, menciptakan varian baru yang berbeda dengan partai-partai lama.
“Keberhasilan Partai gelora lolos verifikasi dan ikut pemilu, harus disertai dengan menciptakan varian baru dalam politik Indonesia dengan visi dan misi yang dimilikinya,” pungkasnya.
Lembaga survei SPIN merilis elektabilitas partai politik peserta Pemilu 2024. Survei menunjukkan partai-partai baru seperti PSI dan Partai Gelora mengalami kenaikan elektabilitas. PSI mendapatkan 3,8 persen, sedangkan Partai Gelora meraih dua persen.
Survei digelar pada 8-14 Januari 2024 dengan melibatkan 2.178 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling di 38 provinsi Indonesia.
Survei dilakukan dengan direct interview menggunakan bantuan kuesioner. Adapun margin of error survei kuraang lebih 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar acara ‘Panggung Rakyat’ di Lapangan MCC, Kabupaten Karangayanyar, Jawa Tengah dalam rangka mensosialisasikan berbagai program partai nomor urut 7 peserta Pemilu 2024 itu, kepada masyarakat Jawa Tengah (Jateng).
Panggung Rakyat diisi dengan berbagai macam hiburan mulai dari senam pagi dan senam gemoy, pertunjukan musik, pembagian doorprize hingga memborong semua dagangan pedagang di lokasi acara untuk dinikmati bersama-sama.
Acara yang digelar di Lapangan Mabes Convention Center (MCC), Karanganyar, Sabtu (20/1/2024) itu, dihadiri ribuan massa dari masyarakat, kader dan simpatisan Partai Gelora di sekitar wilayah Karanganyar, Sragen dan Wonogiri, Jawa Tengah.
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyampaikan orasi dalam acara Panggung Rakyat tersebut.
Acara ini juga dihadiri para calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan di Jateng, antara lain Sutriyono, Ahmadi, Kumalasari Kartini dan Fauzi Wahyu Muntoro.
Juga hadir Ketua Bidang Teritori III DPN Partai Gelora Ahmad Zainuddin, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Juru Bicara Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman.
Anis Matta dalam orasinya mengatakan, Partai Gelora akan memberikan bantuan gizi untuk ibu hamil dan pendidikan gratis hingga kuliah, apabila Partai Gelora memenangi Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan.
Anis Matta lantas mengumpulkan tujuh ibu hamil ke atas panggung dan menanyai satu persatu usia kehamilan mereka.
“Kalau Partai Gelora menang, Insya Allah pemerintah akan memberikan bantuan gizi selama masa kehamilan. Kita meminta dukungan dari ibu-ibu semua agar program tersebut bisa terwujud,” kata Anis Matta.
Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, negara bisa mengurus rakyatnya dari sejak dalam kandungan hingga memberikan pendidikan gratis selama 16 tahun hingga kuliah.
“Saya menyadari bahwa bapak-bapak/ibu-ibu yang memiliki banyak anak ada yang 3,4, 5, 6 dan seterusnya tentu akan memikirkan ongkos pendidikannya yang begitu besar. Saya memahami, karena anak saya ada 10. Karena itu , nanti pendidikannya akan dibantu oleh negara secara gratis hingga kuliah,” ujarnya.
Program Partai Gelora ini, lanjut Anis Matta, juga akan didukung program pasangan nomor 2 calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan memberikan makan siang dan susu gratis selama di sekolah atau di pesantren.
“Dan perlu diketahui, semua kebutuhan makan siang gratis akan dipenuhi oleh masyarakat sekitar, sehingga roda ekonomi bergerak. Nanti akan ada dana sekitar Rp 400 triliun yang mengalir ke bawah, sehingga akan memicu pertumbuhan,” katanya.
Anis Matta menegaskan, agenda kuliah gratis ini wajib difaslitasi pemerintah dan negara kepada rakyatnya, karena merupakan perintah agama.
“Di dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Artinya, negara harus memfasilitasi rakyatnya untuk memperoleh pendidikan gratis,” katanya.
Soal pendidikan gratis ini, kata Anis Matta, menjadi konsen Partai Gelora dan pasangan Prabowo-Gibran. Sebab, hal ini menjadi cara untuk memutus mata rantai kemiskinan, dan menciptakan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang.
“Mudah-mudahan dengan konsen Patai Gelora dan Pak Prabowo ini, Indonesia akan lebih sejahtera dan tidak ada masyarakat miskin lagi. Karena angka kemiskinan di kita sekarang masih ada sekitar 9-10 persen, dan itu adalah orang Islam,” pungkasnya.
Partaigelora.id – Gugatan para praktisi hukum seperti yang dilakukan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Perekat Nusantara mengenai perbuatan melarang hukum praktik dinasti politik, dipersaoalkan.
Pasalnya, gugatan TPDI terkait dinasti politik tidak layak, terutama ketika perkara tersebut masuk dalam gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).
Pendapat ini disampaikan pengamat sekaligus Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Hukum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Tina H. Tamher melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (20/1/2024).
Dijelaskan Tina, dalam berbagai literature termasuk UU No. 9 Tahun 2004 mengenai soal yang dapat dipersengketakan dan dituntut secara hukum adalah suatu produk tertulis bersifat penetapan tertulis yang sudah baku seperti SK, Memo, Nota ataupun sejenisnya yang bersifat konkrit, individual dan final.
“Konkrit artinya jelas dan tidak abstrak, individual artinya menyangkut orang perorang, dan final artinya definitif menimbulkan akibat tertentu,” terangnya lagi.
Ia menambahkan, bila mencermati kompetensi dan object Peradilan TUN, maka jelas ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 memberi batasan kepada siapapun juga dapat saja mengajukan sengketa tuntutan asal produknya secara formil ada format baku yang sifatnya keputusan agar dinyatakan batal atau tidak sah.
Bahkan tuntutan pembatalan keputusan itu dapat disertai atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi.
“Persoalannya, gugatan mengenai isu Dinasti Politik tidak ada diatur/dijangkau oleh kompetensi Peradilan TUN bahkan dalam sejarah perjalanan UU TUN dan Peradilan TUN belum pernah ada obyek TUN semacam itu. Mengapa? Karena gugatan soal Dinasti Politik adalah substansi politik bukan substansi hukum,” tegas dia.
Mengenai pemaknaan dinasti politik, kata dia, dapat diartikan sebagai regenarations of power within a family through atau secara mudah dimaknai terjadinya generation after generation adalah terkait isu demokratisasi dalam proses politics yang rumpun obyeknya adalah terkait UU Pemilu yang memiliki spesialisasi dan jurisdiksi tersendiri jauh dari persoalan produk Tata Usaha Negara.
“Tentunya secara kasat mata mudah saja bagi hakim TUN dengan cepat menyatakan gugatan ini kandas (tidak dapat diterima) saat proses dismissal,” terang dia.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa secara legal rasional maupun legal faktual gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara akanmengalami kesulitan prosedural untuk membentuk keyakinannya yang harus di bangun dari bukti-bukti dan bukan sekedar opini-opini yang disampaikan selama ini.
“Katakanlah hakim TUN dituntut untuk membentuk semacam innovation intepretation (perluasan penafsiran) Alat bukti dengan konsep nepotism evidence sampai hari ini tulisan ini diturunkan hampir tidak ada putusan TUN dengan model tafsir semacam itu apalagi motif argumentasi mengarah kepada pembuktian kesalahan pejabat TUN menyalahgunakan wewenangnya,” tambahnya.
Pembuktian Tendensius semacam itu tidaklah masuk rasio hukum hakim TUN
Tina juga menyebut apabila merujuk prinsip yurisprudensi sekalipun tidak dianut tegas di Pengadilan TUN Indonesia, dalam berbagai yurisprudensi baik yurisprudensi tetap maupun yurisprudensi tidak tetap.
“Katakanlah dengan causa psikologis maupun causa politik, praktis para hakim tidak mungkin didesak dan dipaksa keluar dari fatsun hukumnya. Jadi menurut saya hakim sejak dini tidak menerima dan menolak gugatan Dinasti Politik ini karena nuansa politisnya saja tapi tidak ada kompetensi hukumnya,” ucapnya.
Pejabat TUN in casu Presiden lanjut Tina telah ‘menggunakan kewenangan’ mengeluarkan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan, ataupun pejabat adminstrasi negara atau diskresi Presiden.
Bedasarkan informasi yang disampaikan koordinator Tim Pembela Demokrasi Indobesia atau TPDI gugatan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut dilayangkan kepada 12 Tergugat yang diduga terlibat praktik dinasti politik.
Mereka antara lain Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mantan Ketua MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Menteri Pertahanan Prabowo Subianti, KPU RI, dan sasaran lainnya Mahkamah Konstitusi dan Media Podcast Bocor Alus Politik Tempodotco sebagai Tergugat.
Partaigelora.id – KURANG dari sebulan, kita akan memasuki satu hari penentuan tentang bagaimana bangsa ini akan dipimpin lima tahun ke depan. Pertanyaan bagaimana watak kepemimpinan dan pemerintahan berikutnya, pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, akan terjawab.
Secara teoritis, peristiwa 14 Februari 2024 nanti adalah salah satu dari hari-hari terpenting bangsa Indonesia, termasuk hari-hari terpenting setiap warga negara dan kelompok kelompok masyarakat, suku, agama, dan antar golongan, yang artinya, juga hari-hari terpenting umat Islam yang ada di Indonesia.
Mengapa kita harus mendefinisikan kelompok umat Islam? Karena secara historis dan secara faktual, kelompok yang bernama umat Islam ini telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam kita berbangsa dan bernegara, sejak awalnya.
Saya sendiri mendorong pendefinisian ini dalam rangka, justru mengakhiri adanya dikotomi yang tidak rasional antara umat dan bangsa, dan juga antara agama dan negara. Sejak awal, saya mendorong adanya integrasi dari apa yang selama ini dipisahkan, sehingga kita memiliki cara melihat yang positif tentang realitas yang bernama agama dan negara, pada saat yang bersamaan.
Saya merasa bahwa semua dikotomi yang dibuat selama ini telah berlaku secara tidak fair kepada umat Islam. Karena akhirnya, seolah-olah bangsa dan umat ini harus dibenturkan dan berhadap-hadapan, padahal tidak harus, dan memang tidak bisa begitu.
Seolah-olah kalau dia umat, maka dia bukan bangsa. Dan kalau dia bangsa, pastilah bukan umat. Padahal seharusnya dia berlaku sejalan dan seiring dalam satu tarikan napas bahwa yang disebut sebagai umat dan bangsa, ada dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Secara etimologi, kata umat, bangsa, dan rakyat itu berasal dari asal kata dan pengertian yang sama, terutama dalam bahasa Arab. Karena itulah pada dasarnya kita tidak mendikotomikan kata-kata itu untuk tujuan melakukan diskriminasi karena pada dasarnya, maknanya adalah sama.
Prabowo Bukan Umat?
Suatu hari, saat Partai Gelora bertemu dengan Pak Prabowo, beliau menceritakan hasil pertemuannya dengan salah satu partai yang menyebut dirinya Partai Islam. Beliau bertanya tentang bagaimana kelanjutan kerja sama politik yang selama ini dibangun bersama, apakah bisa diteruskan dalam Pilpres tahun 2024?
Tiba-tiba Pak Prabowo mendapatkan penjelasan dari pimpinan tertinggi tersebut bahwa Partai Islam itu kini ikut “pilihan umat”. Pak Prabowo terdiam mendengar penjelasan itu, karena tidak mengerti. Saat bertemu kami (Partai Gelora), Pak Prabowo menceritakan peristiwa itu dan bertanya kepada kami, “apakah saya ini bukan umat?”
Kami sambil sedikit terharu dan menahan getir bahwa ada kelompok yang bisa memperlakukan Pak Prabowo dengan cara diskriminatif seperti itu, seolah-olah Pak Prabowo bukan merupakan bagian, bahkan terlepas, dari umat Islam. Ini sulit dipahami.
Lalu, dalam pertemuan dengan Partai Gelora itu, Ketua Umum Anis Matta menjelaskan kepada Pak Prabowo tentang definisi kata-kata yang tadi saya sebutkan. Bahwa pada dasarnya istilah umat, bangsa, dan rakyat memiliki makna yang sama. Karena itu tidak ada dikotomi, apalagi dengan maksud melakukan diskriminasi.
Saya dulu pernah secara keras memberikan penilaian kepada mereka yang terlalu dangkal menggunakan terminologi dalam agama di ruang publik, dengan maksud membuat diskriminasi antar umat beragama. Padahal Konstitusi dan Undang-undang di negara kita tercinta ini mengatur bahwa tidak ada lagi diskriminasi dalam bentuk apa pun.
Kata-kata yang secara spesifik memiliki makna yang punya implikasi kepada hukum-hukum agama yang berlaku secara privat bagi penganut agama dan kepercayaan masing-masing itu tidak bisa dihilangkan. Karena itu berlaku secara sepihak. Di ruang publik dan di ruang negara yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah hukum publik yang tidak kenal diskriminasi apa pun terhadap seluruh warga negara.
Itulah masalah politik Islam dari waktu ke waktu. Gara-gara sikap yang diskriminatif seperti itulah yang menyebabkan umat Islam gampang dipojokkan untuk menjadi warga negara kelas dua. Karena pada dasarnya mereka sendiri seperti “membuka pintu” bagi adanya diskriminasi terhadap diri mereka sendiri. Lalu dimanfaatkan oleh orang lain dengan maksud lain.
Padahal, ini harus dihentikan dan umat Islam harus peka bahwa kebangsaan adalah identitas di ruang publik yang berlaku bagi siapa saja, apa pun agama, ras, suku, dan golongannya. Mentalitas seperti inilah yang umat Islam harus diambil dengan penuh kepercayaan diri bahwa para pemimpin yang akan kita pilih di ruang publik adalah pemimpin-pemimpin umat dan bangsa sekaligus. Karena pada dasarnya kepemimpinan mereka akan berada di ruang publik dan bukan di ruang privat.
Karena itulah tidak ada alasan untuk tidak melihat Pak Prabowo dari kenyataan bahwa dia adalah pemimpin umat dan pemimpin bangsa sekaligus. Dengan cara seperti itulah umat Islam tetap berada dalam arus utama perubahan politik dan ekonomi dalam negara. Kalau tidak demikian, maka umat Islam mudah sekali dipojokkan atau memojokkan diri di sudut-sudut sejarah yang sepi, bahkan lari dari tanggung jawabnya di ruang publik.
Sebagian dari mereka yang paling ekstrem ada yang berpikir lebih jauh lagi pergi meninggalkan realitas. Bahkan, sebagian lagi digarap untuk menjadi ultra-radikal dan dituduh sebagai teroris serta dipakai oleh intelijen negara asing yang ingin merusak keamanan negara-bangsa yang sudah didirikan oleh para pendiri bangsa kita, termasuk para ulama.
Memobilisasi Kesadaran Baru Umat
Maka, memasuki masa pemilihan 14 Februari 2024 nanti, harus ada mobilisasi kesadaran umat Islam bahwa tidak boleh lagi umat dimanfaatkan oleh kelompok yang mengeksploitir identitas Islam untuk mendukung satu kelompok yang akan kalah, karena pada dasarnya mustahil mentalitas diskriminatif seperti itu bisa menang. Kecil sekali mereka.
Kali ini, umat islam harus memasuki fase kesadaran baru bahwa kita akan memilih pemimpin umat dan bangsa sekaligus dan sejarah telah mempersiapkan pasangan Prabowo-Gibran untuk menjawab tantangan zaman ke depan.
Di sisi lain, kita tahu bahwa Pak Prabowo punya masalah dengan kelompok-kelompok yang pro dengan gagasan kaum globalis. Pak Prabowo ini adalah seorang mantan perwira tinggi militer yang nasionalismenya tidak bisa diragukan lagi oleh siapa pun.
Latar belakang inilah yang menyebabkan Pak Prabowo menjadi sulit diterima oleh sebagian kekuatan asing yang menganggap bahwa kepentingan mereka akan sangat terganggu apabila Pak Prabowo menjadi Presiden.
Padahal mereka juga tahu bahwa Pak Prabowo adalah seseorang yang memiliki latar pergaulan global yang juga luas. Bersekolah di luar negeri sampai pendidikan militer di Amerika Serikat, dan bersahabat dengan banyak orang di luar negeri dari dulu sampai sekarang.
Maka kita, selain mengajak agar pembelahan di kalangan umat Islam tentang siapa yang akan menjadi pemimpin dengan cara mengurangi, bahkan menghilangkan, penggunaan identitas yang sangat primordial dalam Pemilu yang memilih pemimpin di ruang publik ini, tapi juga pada saat yang bersamaan, harus diyakinkan saudara-saudara kita yang bekerja untuk kepentingan asing, bahwa pada dasarnya Pak Prabowo bukan sedang ingin mencari musuh dan ingin menghentikan perdagangan dengan luar negeri. Tetapi Pak Prabowo ingin agar dalam perdagangan itu berlaku asas keadilan bagi umat, bangsa, dan rakyat Indonesia.
Bahwa kalau mereka bebas menjual produk-produk mereka di dalam negeri kita dengan harga yang sangat adil, mengapa kita tidak bisa menjual produk+produk kita yang teknologinya masih rendah dengan harga yang juga adil? Sehingga kita putuskan bahwa produk kita yang umumnya berbahan mentah dikelola dulu di dalam negeri kita. Karena kita memerlukannya sebagai fondasi bagi industri kita di dalam negeri di masa-masa selanjutnya.
Indonesia Harapan Umat Islam Dunia
Akhirnya, saya berharap, kali ini umat Islam dan bangsa Indonesia lebih jernih memandang persoalan ini. Bahwa dalam perspektif kepentingan nasional umat dan bangsa harus sama-sama menjadi pemenang. Bangsa Indonesia menjadi pemenang, artinya umat Islam otomatis juga akan menjadi pemenang.
Kemenangan kita adalah apabila kita bisa meletakkan fondasi kepemimpinan yang kuat untuk menghadapi kecenderungan dunia multipolar yang bisa saja akan sangat mengganggu tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita ke depan.
Kita harus sadar bahwa dalam pertarungan global ini, tidak semua kepentingan bangsa lain dan kepentingan bangsa kita, sama. Kadang-kadang untuk kepentingan bangsa lain kita harus dikorbankan, meskipun kita tidak mau mengorbankan negara lain, tetapi kita tidak boleh juga dilarang untuk membela diri.
Indonesia ini adalah aset umat Islam yang terbaik, bahkan untuk seluruh dunia. Maka menjaganya agar tumbuh menjadi kekuatan besar di dunia yang mempunyai implikasi meningkatnya posisi tawar umat Islam secara utuh dalam isu-isu global adalah sebuah tindakan yang sangat strategis.
Kita tahu bagaimana lemahnya posisi umat Islam dalam konflik di Palestina selama ini. Kita juga tahu bagaimana lemahnya posisi umat Islam pada isu Uyghur dan Rohingya. Semua itu memerlukan sebuah negara yang kuat dan karena itulah, Indonesia adalah salah satu harapan bagi umat Islam di seluruh dunia untuk meningkatkan posisi tawar mereka.
Pak Prabowo yang akan dibantu oleh Mas Gibran adalah pilihan yang tidak banyak. Karena di tangan merekalah transformasi besar bangsa Indonesia akan terjadi dan menjadikan Indonesia sebagai superpower baru seperti mimpi dan cita-cita Partai Gelora Indonesia. Mari kita bersatu dan kita tuntaskan integrasi umat dan bangsa, pada Pemilu 14 Februari yang akan datang.
Mari kita doakan di hari Jumat yang berkah ini.
Fahri Hamzah
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia
Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa narasi pemakzulan dan Pemilu curang yang dikembangkan oleh pasangan calon (paslon) tertentu sangat membayakan negara.
Sebab, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena ketika urusan politik kepemilihan dikembangkan sedemikian rupa dalam situasi sekarang, bisa berakibat fatal akan memperluas hotspot peristiwa politik baru di dunia.
“Ketika sekarang dikembangkan narasi hati-hati kecurangan Pemilu, kemudian upaya pemakzulan Presiden Jokowi (Joko Widodo), kita harus mawas betul. Sebab, narasi ini justru membahayakan kita sebagai negara dan bangsa. Dalam konteks kepentingan nasional, dua narasi ini berbahaya, karena kita ini hidup di tengah situasi global sekarang,” kata Mahfuz Sidik.
Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi keynote speaker diskusi Gelora Talks ‘Mengapa Arus Balik Dukung Prabowo Terus Mengalir?’, Rabu (17/1/2024) sore
Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Henwira Halim ini menghadirikan Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim, dan Praktisi Komunikasi Politik dan Digital Marketing Irfan Asy’ari Sudirman Wahid atau Ipang Wahid.
Menurut Mahfuz, dua narasi ini sengaja dikembangkan oleh paslon 1 dan 3 untuk memainkan emosi masyarakat adalah sebagai bentuk kepanikan, bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkan pasangan nomor urut Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Ada indikasi paslon nomor 1 dan 3 bersatu dengan mengembangkan dua narasi ini, kecurangan Pemilu dan pemakzulan, itu dituntun oleh kepanikan mereka, apakah bisa mengalahkan pasangan nomor 2 atau tidak, sehingga ingin memainkan emosi masyarakat,” katanya.
Padahal upaya tersebut, justru akan memunculkan simpati balik ke paslon nomor 2, dan tidak akan mempengaruhi opini publik seperti pasca debat calon presiden (capres) ketiga beberapa waktu lalu.
“Pada debat capres ada pandangan performa Prabowo kalah dari paslon lain. Tapi di arus bawah, ada arus lain, ada perpektif lain yang membuat arus balik, dukungan ke Prabowo semakin besar. Kita berharap paslon lagi tidak bikin blunder lagi,” katanya.
Mahfuz berpandangan narasi pemakzulan dan Pemilu curang akan membuat ‘blunder’ baru paslon 1 dan 3, serta menciptakan simpati kepada paslon 2.
Ia menyarankan agar paslon 1 dan 3 lebih baik fokus untuk meningkatkan peforma mereka dalam selanjutnya daripada menciptakan ‘blunder-blunder’ baru.
Mahfuz mengingatkan, dalam situasi dunia yang tidak baik-baik saja, peristiwa politik di suatu negara bisa mempengaruhi di negara lain, termasuk akan mempengaruhi situasi di dalam negeri.
“Dari perang Rusia-Ukraina sudah merembet ke perang Palestina-Israel, sekarang nambah lagi perang antara Amerika dan Inggris melawan faksi Houthi di Yaman. Lalu, Taiwan baru saja selesai Pemilu, yang calonkan dimenangkan dukungan dari Amerika. Dan kita tidak tahu apakah hostpost akan merembet ke Indonesia, paling tidak situasi tersebut telah mempengaruhi situasi di dalam negeri kita,” katanya.
Karena itu, kata Mahfuz, penting bagi Indonesia untuk mengelola agenda Pemilu ini akan berjalan damai dan efisien seperti pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini diselesaikan dalam satu putaran.
“Kita tidak tahu hotspot, titik ledakan baru ini, akan terjadi di dekat kita atau tidak, tapi itu mempengaruhi stuasi domestik di dalam negeri kita. Lebih baik dana Rp 17 triliun untuk putaran kedua untuk mensubsidi BBM,” katanya.
Jika perang meledak di mana-mana, lanjut Mahfuz, akan mempengaruhi harga minyak dunia dan berpengaruh pada melonjaknya harga kebutuhan pangan masyarakat kecil.
“Jadi banyak alasan kenapa kita perlu Pilpres ini diselesaikan satu putaran, karena banyak faktor yang mempengaruhi situasi dunia saat ini. Kita harus jernih dalam mengambil keputusan agar tepat. Debat sudah tidak berpengaruhi lagi,” katanya.
Tak Bisa Digoyang
Sementara itu, Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim mengatakan, elektabalitas pasangan Prabowo-Gibran dalam sisa satu bulan ini, tidak akan bisa digoyang oleh paslon lain, pasca debat ketiga.
Debat selanjutnya, tidak akan berpengaruh signifikan pada elektalitas ketiga paslon, kalau pun ada hanya sekitar 3 persen saja. jika tidak ada ‘blunder’ baru yang bisa mengubah peta perpolitikan jelang pencoblosan pada 14 Pebruari mendatang.
“Kalau isu pemakzulan, justru akan memunculkan kontra produktif dan harus balik dukungan ke Prabowo seperti ketika ada penolakan Gibran jadi cawapres berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Di bawah kita temukan data berbeda, mereka justru mendukung Prabowo. Bahkan dukungan generasi milenial dan gen Z ke Prabowo juga besar, karena mereka tidak suka capres yang suka membully,” kata Kennedy.
Kennedy mengungkapkan, elektablitas Prabowo selama tiga tahun ini sangat tinggi. Data-data survei yang diambil nyaris tidak berubah, karena Prabowo mengambil posisi dan strategi yang tepat, berada di tengah sejak awal.
“Kita akan merilis survei kita dalam minggu-minggu ini. Ini data kita ambil sebelum debat ketiga dan bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangse ke Prabowo. Elektablitas Prabowo tetap yang paling tinggi dibandingkan capres lain,” katanya.
Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia ini mengatakan, peluang Pilpres satu putaran dan dua putaran memiliki peluang ‘fifty-fifty’.
Hal itu tergantung dari dukungan dari Presiden Jokowi dapat dimaksimal dengan baik oleh Prabowo, atau apabila ada ‘blunder-blunder baru dari paslon 1 dan 3 yang akan menjadi ‘game changer’.
“Peluang satu putaran atau dua putaran masih 50 persen, peluang sama, tapi mau satu atau dua yang menang tetap Prabowo. Prabowo juga diuntungkan oleh mesin partai di koalisi yang rata-rata kuat. Saya berharap agar paslon 1 atau 3 fokus masuk ke putaran kedua dengan tidak membuat blunder lagi. Siapa nanti yang masuk putaran dua, apakah paslon 1 atau 3, kita belum tahu,” ujar Kennedy.
Arus Balik Dukungan
Praktisi Komunikasi Politik dan Digital Marketing Irfan Asy’ari Sudirman Wahid atau Ipang Wahid mengatakan, pasca debat capres ketiga beberapa lalu, ada arus dukungan yang besar ke Prabowo Subianto.
“Respon terhadap debat ketiga justru menggerakkan arus dukungan ke Prabowo. Ini termasuk ibu mertua saya, setelah menonton debat tidak mau mendukung calon itu, terlalu menyeramkan. Karakter pemilih kita itu berbeda dengan Amerika, dalam konteks di Indonesia, itu berbeda. Tidak bisa apa yang dilakukan Anies Baswedan, itu diterima di kita,” kata Ipang.
Menurut beberapa orang Indonesia, kata Ipang, apa yang dilakukan Anies di luar kepantasan, adat ketimuran kesopanan yang ada di Indonesia. Sehingga Anies dihukum dalam tanda kutip oleh publik.
“Kalau Ganjar ini kasalahan strategi dari PDIP memusuhi Jokowi, meskipun pada akhirnya diralat, tetapi itu sudah terlambat. Pemilih Jokowi sebagian besar beralih ke Prabowo. Salah kalau Ganjar musuhi Jokowi, karena kepuasan publik kepada Jokowi diatas 70 persen,” katanya.
Ipang menegaskan, program ‘Desak Anies’, kasus penurunan video tron dan pemakzulan tidak akan mengubah pilihan pemilih ke Prabowo, apalagi jaket bomber Ganjar Pranowo.
“Ibu-ibu itu justru bersimpati kepada Prabowo yang menahan emosinya di serang sampai begitu, dia sekuat tenaga menahan, itu luar biasa. Faktor ini yang dilihat, kenapa ada arus dukungan ke Prabowo pasca debat ketiga,” katanya.
Putra KH Solahudin Wahid ini menilai Anies atau Ganjar masih punya harapan bisa mengikuti ikut di putaran ke dua, karena upaya Pilpres diselesaikan satu putaran belum 100 persen.
“Jangan putus asa, coba ikut putaran ke dua, keduana berpeluang, punya harapan. Caranya nomor satu menghindari blunder, sikap ideliasme mereka justu menguntungkan pihak lain. Itu yang harus ditimbang sama Anies dan Ganjar,” katanya.
Seperti halnya, Mahfuz Sidik dan Kennedy Muslim, Ipang sependapat, bahwa sisa debat capres-cawapres yang tinggal dua kali lagi, tidak akan mengubah pilihan publik ke Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
“Tetapi karena Pilpres ini bicara lima tahun ke depan, politik itu tidak hanya selesai Pilpres saja, tetapi 5 tahun ke depan juga harus dihitung. Saya sudah 5 kali ngurusin Pilpres, nggak usah dibawa ke perasaan, apalagi bermusuhan antara suami istri, antar keluarga atau lainnya. Saya ini bicara pakai data, bukan perasaan,” pungkas Ipang Wahid.
Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa umat Islam sekarang perlu peta jalan, bukan provokasi. Peta jalan ini yang akan menuntun umat Islam menuju kebangkitan.
“Tapi dari 5 kali Dialog Keumatan, roadshow kita di Jawa Barat mulai dari Bogor, Bekasi, Bandung, Sukabumi dan Taksimalaya, pertanyaan-pertanyaan yang kita dengar justru lebih banyak provokasinya,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).
Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 28 dengan tema ‘Umat Perlu Peta Jalan, Bukan Provokasi’ yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (15/1/2024) malam.
Program Anis Matta Menjawab ini, dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar VI Bekasi dan Depok.
Menurut Anis Matta, saat ini di masyarakat tumbuh kesadaran keagamaan yang kuat. Pada saat yang sama juga ada semangat dan keinginan keterlibatan dalam aktivitas politik yang luar biasa.
“Sehingga umat kita ini, memang mudah betul untuk dimobilisasi. Sekarang kita tidak bisa lagi memisahkan lagi antara agama dan negara, antara Islam dan politik. Artinya, soal sekularisasi di Indonesia ini sudah selesai,” katanya.
Masyarakat dalam memandang politisi sekarang, kata Anis Matta, harus religius, karena umat ingin agar agenda mereka diperjuangkan. Sehingga tuntutan menyatukan agama dan negara itu, satu hal yang tidak bisa dipisah-pisah lagi.
“Menurut saya tingkat kesadaran dan kemajuan kognitif di tengah masyarakat Islam sekarang luar biasa. Namun, sayangnya tingkat pengetahuan keislaman masyarakat kita masih rendah, terutama di masyarakat bawah,” katanya
Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pengetahuan agama dan tuntutan keterlibatan dalam politik, hal Ini yang menyebabkan, masyarakat gampang di provokasi.
Ujung-ujungnya keterlibatan mereka dalam politik pun terllihat hanya sekedar emosional, seperti dalam mendukung dan menolak calon presiden (capres) tertentu dalam setiap pemilihan presiden (Pilpres).
“Umat jadinya gampang kena provokasi dan gampang dibuat bertengkar sesama mereka, akibat provokasi tersebut. Walaupun menurut saya, Pemilu 2024 ini jauh lebih bagus, tapi sifat emosionalnya masih ada, namun polarisasinya sangat rendah karena ada tiga calon,” katanya.
Anis Matta berharap para pemimpin umat dan pemimpin politik dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat yang tingkat pengetahuan keagamaanya masih rendah.
“Jadi semangat kesadaran beragama yang tinggi dan untuk terlibat juga yang tinggi secara politik ini perlu diberikan peta jalan kebangkitan kepada umat, agar umat tidak gampang di provokasi lagi,” katanya.
Anis Matta mengungkapkan, telah mengumpulkan ribuan orang dari 5 kali roadshow di Jawa Barat (Jabar) untuk memberikan pencerahan. Mereka yang dikumpulkan adalah para tokoh, kiai, ulama dan ajengan yang memiliki massa di akar rumput tersebut.
“Mereka yang nanti pada akhirnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini, karena mereka setiap hari bersentuhan dengan massa di akar rumput. Tugas kita adalah memberikan peta jalan sekarang,” ujarnya.
Kesadaran Geopolitik
Dalam kesempatan ini, Anis Matta mengatakan, bahwa peta jalan itu dirumuskan dan dimulai dari kesadaran geopolitik, karena kita hidup dalam dunia yang sangat terintegrasi. Di mana satu krisis yang terjadi di belahan dunia lain, akan dirasakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Sebagai contoh adalah penyebaran kasus Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina dan perang antara Hamas, Palestina-Israel. “Virus Covid-19 misalnya, kita secara otomatis merasakan, sementara dari perang Rusia-Ukraina, perang Palestina-Israel kita juga merasakan dampaknya sekarang,” katanya
Dengan demikian maka, kata Anis Matta, kita tidak mungkin bisa memisahkan diri situasi geopolitik global sekarang. Karena itu, jika ingin merumuskan satu peta jalan kebangkitan umat Islam, harus dimulai dari bacaan yang komprehensif terhadap realitas geopolitik global.
Realitas geopolitik global itu, menurutnya, ada dua relevansi. pertama meningkatkan pengetahuan dari tokoh-tokoh mengenai kesadaran geopolitik yang masih rendah. Padahal kesadaran geopolitik ini yang akan menentukan umat Islam menjadi pelaku atau korban.
“Kalau sekarang perang antara Palestina-Israel ini berkembang menjadi perang kawasan, maka harga minyak dunia akan naik. Ibu-ibu rumah tangga kan pasti akan bayar mahal untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu sebabnya kita perlu selalu memulai dari kesadaran geopolitik itu untuk merumuskan peta jalan,” jelasnya.
Relevansi kedua adalah mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan politik yang real. Sehingga semangat yang luar biasa di tengah umat sekarang ini, menjadi energi yang akan bekerja secara sistematis supaya umat Islam, bukan hanya menjadi kerumunan, tapi benar-benar menjadi kekuatan politik.
“Kita harus menjadi pelaku utama politik, pelaku ekonomi yang utama dan jadi kekuatan utama lainnya. Sehingga kita tidak terus menerus bicara ketimpangan antara pribumi dan non pribumi, karena kita punya langkah-langkah kongkret untuk menghilangkan gap tersebut,” katanya.
Hal inilah yang mendasari Partai Gelora ingin ada penerjemahan politik dalam membaca peningkatan semangat kesadaran keagamaan masyaraat, dan keterlibatan aktif dalam aktivitas politik agar kerumanan dapat berubah menjadi kekuatan politik yang real.
“Betapa hebatnya kalau nanti anak-anak santri yang berakhlak beradab dan berilmu menjadi tentara, polisi dan menguasai pasar-pasar ekonomi. Itu salah cara memutus mata rantai kemiskinan kita, yang angkanya sekitar 10 persen atau hampir 30 juta. Kalau kita bicara kemiskinan, itu merupakan umat Islam,” ujarnya.
Dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan tersebut, Partai Gelora dan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperjuangkan agenda bantuan gizi ibu hamil, wajib belajar 16 tahun ditambah makan siang gratis di sekolah dan pesantrean, serta kuliah gratis.
“Dengan agenda tersebut, negara akan mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang berpengetahuan. Agenda ini tentu akan mendapatkan tantangan kelompok liberal, mereka menolak negara campur tangan, tapi menurut kita negara harus memberikan fasilitas, termasuk kuliah gratis, sehingga semua orang bisa menuntut ilmu,” katanya.
Anis Matta berpandangan bahwa anggaran yang diperlukan untuk memfasilitasi agenda tersebut, memang sangat besar, namun apabila ada kebijakan keberpihakan dari pemerintah (political will), hal itu bisa dialokasikan.
“Jadi begini cara kita menerjemahkan ajaran-ajaran agama ini dalam kebijakan politik. Kita memang perlu kesabaran waktu berhadapan dengan umat untuk terus-menerus mengulangi penjelasan soal ini,” katanya.
Anis Matta mengaku tidak bosan menjelaskan hal ini secara terus menerus ke masyarakat, agar umat memiliki pengetahuan kesadaran keagamaan dan politik. Partai politik, lanjutnya, harus memimpin gerakan pencerahan pemikiran di tengah masyarakat.
“Partai politik harus menjadi publik educator yang melakukan pembaharuan pemikiran. Kita harus menjalankan langkah-langkah ini, karena umat perlu peta jalan kebangkitan, bukan provokasi,” pungkas Anis Matta.
