Category: Gelora Terkini

Partaigelora.id-Ketua DPW Partai Gelombang Rakyat (Partai Gelora) Indonesia Sumatera Selatan (Sumsel) Erza Saladin melaporkan DPW Partai Keadilan Sejahtera ke Polrestabes Palembang, karena diduga telah melakukan penyerobotan dan perampasan aset pribadi miliknya.

Laporan tersebut disampaikan Erza Saladin melalui empat kuasa hukumnya yang diketuai oleh Muhamad Ahsan, S.H pada Minggu (2/4/2023). Kuasa hukum lainnya yang mendampingi adalah Amri Farizal, S.H., M.H. Erwan, S.H dan M. Alwan Pratama Putra, S.H.

Adapun aset pribadi milik Erza Saladin yang dirampas DPW PKS adalah dua buah unit ruko dan satu bidang tanah. Dua ruko tersebut, satu asetnya atas nama Erza Saladin dan satu ruko atas nama Muhamamd Tukul.

Kedua ruko tersebut yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2599 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan IB I Palembang, Sumsel yang kini menjadi kantor DPW PKS Sumsel.

Sedangkan satu bidang tanah aset Erza Saladin itu atas nama Muhammad Tukul yang terletak di Jalan Demang Lebar Lebar Daun, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan IB I Palembang dengan luas 1.400 meter persegi.

“Kepemilikan aset ini dibeli dari uang pribadi klien kami. Tidak ada dari uang lain dalam hal ini atau pihak lain turut serta membeli kepemilikan aset ini,” kata Muhamad Ahsan, S.H kepada dalam keterangannya, Senin (3/4/2023).

Ahsan mengatakan, DPW PKS Sumsel dilaporkan ke Polrestabes Palembang dengan pasal 362 KUHP. “Jadi kami melaporkan DPW PKS Sumsel dengan pasal 362 KUHP, dimana setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat dianggap sebagai ‘Melawan Hukum’ dan perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat, dan kami telah mengadukan tindak pidana tersebut pada November 2022,” katanya.

Sementara terkait pasal 266, kata Ahsan, DPW PKS Sumsel telah mengadukan Erza Saladin ke Polrestabes Palembang, bahwa tiga aset tersebut bukan milik pribadi Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Sumsel, melainkan aset DPW PKS Sumsel.

“Jadi klien kita juga diadukan pihak DPW PKS Sumsel dengan pasal 266 di Polrestabes Palembang. Kita melaporkan balik DPW PKS dengan pasal 362 KUHP” ujar Ahsan yang juga sebagai Ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Bulan Bintang Sumsel ini mengaku sudah mendapat jawaban dari penyidik Polrestabes Palembang, bahwa laporannya akan segera ditingkatkan pada tahap penyidikan pada pekan depan, karena bukti-bukti yang disampaikannya lengkap.

Ahsan mengungkapkan, asal mula dugaan perampasan aset milik kliennya berawal ketika Erza Saladin menjadi Ketua DPW PKS Sumsel. Sebagai Ketua DPW PKS Sumsel saat ini, Erza Saladin lantas meminjamkan asetnya sebagai kantor DPW PKS Sumsel tanpa syarat, karena PKS Sumsel tidak memiliki kantor untuk sekretariat operasionalnya.

“Tetapi dalam perjalanan klien kami ini, sebagai Ketua DPW PKS Sumsel tahun 2018, tiba-tiba diberhentikan secara sepihak tanpa prosedur sebagai ketua partai. Maka, wajar kalau kliennya meminta aset yang kini dijadikan Sekretariat DPW PKS Sumsel agar dikembalikan, tapi pihak DPW PKS Sumsel menolak untuk mengembalikan,” katanya.

Ia menilai DPW PKS Sumsel telah melakukan kezaliman dengan merampas aset milik kliennya, Erza Saladin. Ahsan juga tidak habis pikir, bagaimana PKS yang dikenal sebagai partai Islam penjaga moral umat, justru mengambil dan merampas aset yang bukan milik mereka.

“Ini saya kira adalah bentuk kezaliman yang seharusnya tidak dilakukan oleh DPW PKS Sumsel dan kami sebagai kuasa hukum Erza Saladin, kami akan lawan bentuk kezaliman ini dimanapun dalam koridor hukum yang berlaku,” katanya.

Ahsan mengatakan, usai dipecat dari PKS pada 2018, Erza Saladin kemudian bergabung dengan Partai Gelora pimpinan Anis Matta dan Fahri Hamzah pada 2019. Erza Saladin lantas mendirikan Partai Gelora di Sumsel dan ditunjuk sebagai Ketua DPW.

“Pada tahun 2019 kliennya masuk Partai Gelora dan beliau ditunjuk sebagai Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Sumsel. Karena itu, klien kami minta agar aset miliknya yang dirampas DPW PKS Sumsel agar dikembalikan, karena aset tersebut hanya dipinjamkan,” pungkasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengaku pesimis kasus transaksi jangggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 349 triiliun yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD akan menemui titik akhir.

Fahri menduga kasus yang sedang heboh saat ini bisa jadi dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian akhir, karena adanya kultur bersengkongkol diantara para pejabat untuk menghentikan kasus-kasus besar.

“Kadang-kadang di belakang itu ada yang mulai ngomong, mungkin juga bisa sampai kepada pemimpin tertinggi. Pak, jangan diteruskan pak, ini orang bantu kita,” kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (1/4/2023).

Sehingga pembicaraan terkait hal ini akan dibatasi, karena apabila diungkap akan banyak pihak yang terlibat. “Sehingga dibatasilah (masalahnya). Jadi memang ada kultur bersekongkol yang luar biasa di negara kita ini,” ujarnya.

Fahri mendukung upaya Mahfud untuk membongkar kasus transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu ini sampai ke akar-akarnya, karena merugikan keuangan negara mencapai ratusan triliun.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai posisi Mahfud sebagai Menko Polhukam dan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sangat strategis dalam menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang.

“Tapi seberapa besar Pak Mahfud difungsikan dan dipercaya oleh Presiden, kita nggak tahu. Karena kalau dia dipercaya, sebenarnya begitu dia sebagai Ketua komite tahu ini ada masalah, kan sederhana, nggak perlu ribut lah,” katanya.

Mahfud bisa langsung lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila menduga ada transaksi ilegal atau money loundring di Kemenkeu. Kemudian meminta petunjuk untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

“Kalau sekarang terjadi perbedaan data yang diterima Pak Mahfud dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan), karena memang belum adanya kematangan dalam menyusun temuan dugaan transaksi ilegal tersebut,” katanya.

Menurutnya, pihak-pihak yang melaporkan temuan ini pun terjebak dalam sistem persekongkolan. Sebab, dengan diungkap, mereka berharap masalah tersebut, tidak akan terselesaikan.

“Kalau anda bagian dari persekongkolan, pasti anda nggak bisa selesaikan di dalam. Atau juga kalau anda bagian dari persekongkolan, anda sekedar mengambil untung saja dari ini semua, tapi intinya anda tidak akan selesaikan,” katanya.

“Anda hanya akan mendapatkan pujian dari publik, setelah anda dapat viral, sudah cukup. Tapi masalah persekongkolan ini tidak selesai,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan secara resmi mengenai dugaan transaksi janggal di Kemenkeu Rp 349 triliun saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR pada Rabu (29/3/2023).

Dalam kesempatan itu, Mahfud antara lain menyinggung nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Heru Pambudi hingga eks Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati soal dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 189 miliar .

Namun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membantah adanya upaya internal untuk menutupi pelaporan terkait dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349,8 triliun selama kurun 2009-2023 di Kemenkeu.

“Karena memang kita bekerja dengan 300 surat, dan keseluruhannya memang sama. Sumber datanya sama, yaitu rekap surat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Cara menyajikannya bisa berbeda, tapi kalau dikonsolidasi, ya, ketemu,” kata Suahasil di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Dari 300 surat laporan hasil analisis (LHA) PPATK, 200 di antaranya dikirimkan kepada Kemenkeu. Dari jumlah tersebut, ada 135 surat terkait korporasi dan pegawai Kemenkeu dengan nilai transaksi Rp 22 triliun, dan nilai inilah yang disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (27/3/2023).

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mendorong untuk mengaktifkan kembali kewenangan MPR RI, berupa Ketetapan (TAP) MPR RI. Hal itu dilakukan untuk mengurai problem konstitusional dan ketatanegaraan saat ini.

“Jika intervensi politik tingkat tinggi diperlukan dalam mengurai kebuntuan politik, maka yang melakukannya adalah sebuah lembaga yang cukup kuat dalam sejarahnya,” kata Fahri, Kamis (30/3/2023).

Hal ini disampaikan Fahri Hamzah dalam bedah buku ‘PPHN Tanpa Amandemen’ karya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Gedung DPR/MPR, Rabu (29/3/2023) sore.

Di dalam hirarki peraturan perundangan, kata Fahri, TAP MPR berada pada di urutan kedua di bawah UUD 1945. Dimana TAP MPR, diatur dalam pasal 7 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Ketetapan MPR tersebut adalah TAP MPRS dan TAP MPR sampai tahun 2002.

“Artinya, MPR RI tidak lagi bisa membuat ketetapan, karena ketetapan produk di atas tahun 2002 tidak masuk dalam hirarki peraturan perundangan. Maka penjelasan Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 mutlak harus dihapus dengan Revisi Undang-Undang,” ujarnya.

Dengan demikian dengan dihapusnya pasal tersebut, diharapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bisa ditetapkan sebagai TAP MPR.

Menurut Fahri, bangsa besar seperti Indonesia dapat saja ditengah jalan menghadapi tantangan yang berasal dari luar dan dari dalam negeri. Dari luar misalnya, apabila terjadi perang yang berdampak pada kawasan di Indonesia.

“Dari dalam bisa terjadi misalnya, apabila kita membaca ada kesalahan yang berulang-ulang serta berpotensi menciptakan bom waktu dalam demokrasi kita. Sebut saja kesalahan berulang-ulang dalam penyelenggaraan Pemilu yang akhirnya berakibat pada buruknya sistem politik dan kacaunya sistem ketaatanegaraan,” tandasnya.

Kemudian terjadi perdebatan tentang sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilu misalnya, sebagai koreksi atas degradasi mentalitas pemilih dan yang dipilih.

Fahri berpandangan perlunya instrumen yang bisa mengkoreksi sistem representasi secara fundamental yang akan berakibat pada perbaikan sistem politik dan penyelenggaraan negara secara utuh.

“Katakanlah jika implikasi dari perubahan itu dapat disetarakan dengan terjadinya reformasi jilid dua pasca amandemen konstitusi dan jatuhnya rezim orba seperempat abad yang lalu. Maka kita tidak bisa lagi membiarkan ini menjadi aspirasi yang meledak dan menjadi demonstrasi dan kerusuhan. Jadi, selayaknyalah MPR RI mengambil inisiatif untuk lahirnya sebuah ketetapan yang mengoreksi jalannya sistem Pemilu dan sistem politik yang ada sekarang,” tegasnya.

Ia menegaskan TAP MPR itu, harus lahir dalam keadaan darurat. Bisa dikatakan sebagai Perppu di kamar legislatif untuk melakukan koreksi jalur cepat ketatanegaraan kita.

Oleh sebab itu, perlu dipikirkan secara lebih serius situasi ke depan yang diakibatkan oleh pembiaran terus menerus dan kesalahpahaman yang tidak ada jalan keluarnya atau jalan buntu Konstitusi (contitutional deadlock), baik oleh DPR, Presiden dan juga Mahkamah Konsitusi.

Dalam kesempatan ini ia menyampaikan 7 (tujuh) catatan untuk mengingatkan semua pihak, khususnya para politisi dan pengambil kebijakan tertinggi akan pentingnya kewaspadaan agar jangan sampai bangsa ini menghadapi jalan buntu.

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyoroti masalah cadangan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang tinggal 220 ribu ton, padahal saat ini tengah musim panen.

Partai Gelora menduga ada permainan kartel yang menginginkan adanya impor beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, bukan berasal dari penyerapan beras petani.

“Disinilah perlunya kita bersama-bersama segera membangun kemandirian, supaya bangsa kita tidak impor lagi. Masa wilayahnya subur, kita impor terus dan menjadi bangsa yang tidak bersyukur. Tanahnya subur, tapi pertaniannya impor,” kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ramadhan 1444 H, Ketahanan Pangan dan Konsumsi Bijak di Bulan Ramadhan, Rabu (29/3/2023) sore.

Menurut dia, Partai Gelora sangat konsen terhadap kemandirian bangsa sejak krisis terjadi, yang dimulai dari pandemi Covid-19 yang sekarang diperparah dengan dampak perang Rusia-Ukraina.

“Partai Gelora sudah mewanti-wanti tantangan ke depan, yang dihadapi Indonesia dan dunia adalah masalah pangan. Pemerintah tidak bisa lagi membuat kebijakan yang sifatnya pemadam kebakaran saja,” katanya.

Ia menilai pemerintah terlihat gagap dalam mengantisipasi dampak krisis saat ini. Para stakeholder di pusat dan daerah, yang memiliki policy maker seharusnya mulai membangun kemandirian pangan.

“Membangun kemandirian ini jauh lebih penting, dibandingkan menyelesaikan masalah pangan dengan impor, impor dan impor lagi, mau sampai kapan kita impor? Bagaimana petani mau sejahtera, ketika panen bukannya menyerap beras petani, tetapi pemerintah mau impor lagi 2 juta ton,” katanya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa Ketut mengatakan, bahwa cadangan pangan pemerintah secara prinsip masih cukup dan aman hingga akhir tahun.

Sebab, cadangan pangan itu, jika mengacu pada UU No.18 Tahun 2022 tentang Pangan adalah cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan di masyarakat.

“Problemnya sekarang adalah ketika pemerintah mau melakukan intervensi saat terjadi gejolak harga, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, karena cadangan beras pemerintah per 24 Pebruari tinggal 220 ribuan ton, mungkin sekarang menurun lagi,’ katat Ketut Astawa.

Sementara pada yang sama, lanjut Ketut, pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg per penerima kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, sehingga dibutuhkan sekitar 630 ribu ton beras untuk kebutuhan Maret, April dan Mei.

“Sekarang juga terjadi anomali saat musim panen, harusnya harga beras pada bulan Pebruari, Maret dan April turun, tetapi justrunya harganya naik. Pemerintah telah menugaskan Bulog untuk menyerap beras petani, tetapi harganya terlalu tinggi, sehingga stok beras di Bulog masih 220 ribuan ton saat ini,” ungkapnya.

Selain itu, penggilingan besar yang selama mamasok beras untuk Bulog juga hanya mampu mensuplai beras sebanyak 60 ribuan ton saja. Sehingga dalam Rapat Pimpinan di Kementerian Perekonomian diputuskan untuk impor lagi 2 juta.

“Beras impor itu nantinya akan digunakan untuk memenuhi bantuan 630 ribu ton kepada keluarga penerima manfaat dan untuk stabilitas harga sekitar 220 ton per bulan,” jelasnya.

Ketut menegaskan, persoalan pangan akan selesai apabila pemerintah memiliki kekuatan akan cadangan pangan dan memiliki kemandirian sebagai bangsa.

Namun, ia mengatakan, Bapanas saat ini masih memiliki kendala koordinasi untuk mengkoordinasikan istansi terkait dalam pemenuhan cadangan pangan pemerintah.

“Masalah itu akan selesai, kalau regulasi yang kita sebut sebagai Sistem Pangan selesai dibahas. Jadi pemerintah dalam memenuhi cadangan pangan itu, harus menjaga di hulu, tengah dan hilirnya atau konsumsi,” katanya.

Tidak Ada Kebijakan Komprehensif

Sementara itu, ekonomi senior Hendri Saparani mengatakan, timbulnya masalah pangan karena pemerintah tidak memiliki kebijakan komprehensif yang menempatkan pangan sebagai keberpihakan strategis.

“Kan Bapanas mengatakan, bahwa cadangan pangan itu ada pemerintah dan masyarakat. Pertanyaannya, apakah masyarakat akan menggelontorkan pangan ketika dibutuhkan? Jawaban tidak!” katanya Hendri.

Jika pemerintah memiliki kebijakan strategis soal pangan, maka pemerintah akan menjaga harga kebutuhan pangan agar tidak naik, selain memenuhi masalah ketersediannya.

“Ini seolah-olah kalau harga naik saat Ramadhan, Lebaran atau Natal itu diangkat sebagai hal wajar, dan masyarakat hanya bisa pasrah saja. Kalau di negara lain ada pengontrolan harga, tapi kalau kita diserahkan ke market atau pasar,” katanya.

Hendri dapat memaklumi, kenapa pemerintah tidak bisa mengontrol harga pangan, karena cadangan pangan pemerintah hanya sekitar 25 persen saja.

“Bagaimana pemerintah mau menjaga harga pada saat sama hanya memegang cadangan pangan 25 persen, sementara 75 persen lagi beras ditentukan perusahaan impor,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah memberikan anggaran di APBN untuk Bulog dalam memenuhi stok cadangan pangan pemerintah, bukan sebaliknya disuruh cari sendiri pendanaan secara komersil.

“Selama ini banyak kebijakan yang tidak memudahkan Bulog, tidak hanya masalah beras saja, tetapi komoditas yang lain. Ini yang mulai dipikirkan pemerintah, beri anggaran di APBN, bukan harus mencari pendanaan komersil,” katanya.

Hendri meminta pemerintah segera merombak kebijakan pangannya dan menetapkan arah baru kebijakam pangan secara komprehensif.

“Lalu, ada pertanyaan apakah salah kalau pemerintah impor, ya tidak salah karena memang cadangan pangannya tidak ada. Dan saya kira peran Bulog harus ditingkatkan untuk memenuhi cadangan pemerintah agar tidak menjadi pesuruh saja,” pungkasnya.

Ahli Imunologi dan Mikrobilogi Rina Adeline menambahkan, masalah pangan tidak pernah selesai, karena ada permintaan, sehingga suplainya tidak terkontrol.

Padahal saat ini sudah tejadi pergeseran budaya mengenai konsumsi makanan di masyarakat, dari sebelumnya memasak sendiri, sekarang lebih suka mengkonsumsi makanan jadi.

“Jadi berdasarkan sensus kita, terjadi pergesean pengeluaran masyarakat kita, dari budaya memasak sendiri menjadi makan makan jadi. Itu mencapai 220 ribu orang per kapita. Jika melihat data itu, cadangan pangan pemerintah harusnya cukup,” kata Rina Adeline.

Ia meminta agar masyarakat mulai beralih dalam memenuhi kebutuhan karhidratnya tidak lagi didapatkan dari konsumsi beras, tapi bisa dialihkan ke konsumsi sayuran dan buah-buahan.

“Sayuran dan buah-buahan itu karbohidratnya lebih kompleks, lebih lengkap dibandingkan beras. Ini bisa menjadi edukasi ke masyarakat agar kelurga kita lebih banyak mengkonsumi sayuran dan buah-buahan, daripada beras. Hal ini, saya juga bisa menjadi program untuk bergaining ke pemerintah,” tegasnya.

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai benturan ideologi politik antara Islam dan nasionalis, seperti Islam melawan komunis, dan Islam melawan sosialis yang sudah ada sejak era Presiden RI Soekarno, masih terjadi hingga kini. Benturan ideologi politik tersebut, semakin tajam menjelang Pemilu 2024.

“Seharusnya, benturan ideologi ini tidak harus terjadi. Karena sejatinya Islam dan nasionalis bukanlah sesuatu yang perlu dibenturkan. Seharusnya saling menguatkan,” kata Tengku Zulkifli Usman, Juru Bicara (Jubir) Nasional Pemenangan Pemilu Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023).

Menurut dia, masalah Islam dan nasionalis sudah selesai, ketika Indonesia ditakdirkan menjadi negara muslim terbesar di dunia. Seharusnya Islam dan nasionalis harus jalan berdampingan secara elegan.

Partai Gelora, partai nomor 7 di Pemilu 2024 ini berpandangan ada upaya terus menerus yang dilakukan kelompok tertentu untuk membenturkan Islam dengan nasionalis pasca reformasi.

“Golongan yang mengaku nasionalis takut kepada Islam. Dan kalangan Islam juga mencurigai kalangan nasionalis. Seharusnya ini tidak boleh terjadi,” kata Tengku Zulkifli

Salah satu faktor utama benturan itu, katanya, adalah ketidakmampuan melakukan rekonsiliasi ideologi dan konsolidasi demokrasi secara tepat.

Faktor lainnya, adalah faktor luar, dimana rezim di Indonesia banyak mendengar bisikan luar tentang islamphobia, sehingga menimbulkan ketegangan yang terus menerus antara Islam dan nasionalis, Islam dan negara.

Partai Gelora termasuk yang merasa prihatin dengan realitas ini. Oleh sebab itu, Partai Gelora mengusulkan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi demokrasi, sehingga upaya persatuan akan tercapai.

“Karena pada dasarnya, apapun ideologi penguasa, baik itu Islam ataupun nasionalis. Jika basisnya adalah gotong royong dan ada rasa saling berkolaborasi. Maka benturan seperti ini tidak harus terus berlanjut,” ujarnya.

Pasca reformasi, lanjutnya, upaya untuk membenturkan ideologi juga terus berjalan. Hal ini sebenarnya sudah tidak relevan, mengingat zaman yang sudah berubah dan tantangan Indonesia juga yang sudah berubah.

“Partai Gelora tidak punya masalah dengan nasionalis dan juga tidak punya masalah dengan Islam, karena sebenarnya keduanya adalah khazanah kekayaan kita. Tidak seharusnya dijadikan sebagai alat untuk saling membenturkan. Inilah yang kami sebut nasionalisme baru yang kita butuhkan,” tegasnya.

Karena itu, kata Tengku Zulkifli, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menawarkan sebuah semangat baru dan narasi baru dalam bernegara. Sebab, Indonesia sebagai bangsa saat ini harus mampu menjawab tantangan masa depannya yang tidak menentu saat ini.

Sebab, kondisi dunia saat ini tidaklah sama dengan masa lalu. Tidak sama dengan era dimana dunia baru selesai Perang Dunia II dalam iklim bipolar atau era pasca perang dingin dengan iklim unipolar.

“Dunia saat ini ada dalam kondisi multipolar. Dimana lahir banyak kekuatan baru yang menantang posisi aman dan status quo Amerika,” jelasnya.

Yakni ada Rusia yang menantang adidaya dengan militer nya, dan ada China yang menantang adidaya dengan size ekonomi nya. Titik keseimbangan Dunia sudah berubah total.

“Partai Gelora menawarkan jalan tengah, jalan kolaborasi, jalan rekonsiliasi sesama anak bangsa untuk menatap Indonesia baru dengan arah baru yang lebih naratif,” ujar Tengku Zulkifli Usman

Ia menegaskan, tidak ada keuntungan sama sekali dengan adanya benturan benturan ideologi tadi di dalam negeri kita. Kecuali kita akan kalah dan masuk jebakan musuh.

Partai Islam dan partai nasionalis sudah seharusnya melihat kepentingan bangsa yang lebih luas dan berhenti untuk saling berbenturan. Karena hanya dengan modal persatuan ini, kita akan selamat dalam meniti langkah kedepan.

Bahkan, menurutnya, tidak ada artinya jika partai nasionalis dan lebel pancasilais, apabila tidak menegakkan konstitusi. Masih rajin memelihara feodalisme, rajin pencitraan namun nihil kerja kerja nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat.

“Apa artinya lebel partai Islam, jika Ketuanya masuk penjara dan ditangkap KPK. Regenerasi yang tidak berjalan, dan demokrasi yang gagal di dalam tubuh partainya sendiri,” tegasnya.

Fondasi Berpikir

Dalam kesempatan ini, Jubir Nasional Pemenangan Pemilu Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman mengatakan, nasionalisme seharusnya dipakai untuk fondasi berpikir untuk memperbaiki bangsa. Bukan sebaliknya untuk politik praktis semata.

Agama juga seharusnya dipakai untuk memperkuat sendi sendi negara. Memperkuat pertahanan dan kedaulatan dalam negeri untuk persiapan menuju negara maju.

“Agama jangan hanya dipakai untuk mencari dukungan suara demi pemilu semata. Seharusnya agama tidak dipakai untuk menipu rakyat 5 tahunan demi ambisi ketua umum partai untuk sekedar berkuasa dan menunggangi suara umat,” katanya.

“Nasionalisme dan agama seharusnya juga bukan untuk dipakai hanya demi kepentingan politik sesaat. Bukan untuk ambisi rendah para politisi hanya demi mengejar target elektoral semata,” imbuhnya.

Wakil Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora ini menegaskan, Partai Gelora tidak mau sibuk dengan isu pro kontra partai Islam atau partai nasionalis.

Sebab, Partai Gelora bukan partai yang sibuk mengurus ceruk ceruk pemilih, apakah ceruk kanan apa ceruk kiri, apakah pemilih kanan atau pemilih kiri.

“Bagi kami, siapapun anak bangsa yang ingin melihat Indonesia menjadi negara bersih dari korupsi, negara yang kuat militernya, canggih teknologi nya, makmur rakyatnya, sejahtera penduduk nya, matang demokrasi nya, tegak konstitusi nya. Maka bergabunglah dengan Partai Gelora,” ajaknya.

Partai Gelora tidak mau terjebak, apakah masuk partai Islam atau partai nasionalis, partai agamis atau partai pancasilais, tidaklah penting. Karena Partai Gelora punya cita-cita untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik dan memiliki daya tawar tinggi di level dunia.

Tengku Zulkifli menegaskan, Partai Gelora ingin mengakhiri konflik konflik yang tidak perlu dan menguras tenaga. “Kita ingin melangkah jauh mempersiapkan Indonesia agar siap menghadapi tantangan tantangan global di depan mata yang berpotensi mengancam Indonesia,” katanya.

Indonesia saat ini, lanjutnya, perlu narasi kolaborasi atau kerjasama sesama anak bangsa. Sehingga perbedaan yang ada harus dikelola dengan baik agar bisa diperjuangkan bersama-sama.

Adapun hal utama yang mendesak untuk dilakukan adalah mendidik generasi sekarang menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Sehingga diharapkan akan muncul konsensus bersama sebagai bangsa yang serius untuk memajukan Indonesia ke depan.

“Kita lebih baik mengajak generasi sekarang untuk berpikir memiliki nasionalisme baru. Melihat Indonesia dengan penuh kebanggaan sebagai negara besar, dan berani mencita citakan Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan negara superpower dunia lain,” pungkasnya.

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menjelaskan seterang-terangnya mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun.

Presiden meminta Mahfud menjelaskan secara terbuka pengertian mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang kepada DPR agar masyarakat paham, apa itu pencucian uang.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta agar Komisi III DPR RI menjawab tantangan Mahfud, terkait dugaan adanya transaksi janggal senilai Rp349 triliun itu.

“Tantangan (Menko Polhukam Mahfud) ini harus dijawab oleh Komisi III DPR RI,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023).

Menurut Fahri, jika DPR RI tidak menjawab patut diduga ada persekongkolan para elit di DPR RI dan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal transaksi jangggal tersebut.

“Sebab kalau tidak dijawab, jangan-jangan ada persekongkolan dan money laundring justru bermula dari para elite di Senayan termasuk pimpinan parpolnya,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menilai jika tidak ada persengkongkolan dan money laundry, seharusnya DPR lantang bersuara terhadap transaksi janggal berbau korupsi Rp 349 triliiun di lingkungan eksekutif itu.

Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR itu lantas mengingatkan, ketika terjadi skandal bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun beberapa tahun silam, parlemennya ketika itu sangat riuh.

Sehingga sekarang ini, menurut Fahri, kesempatan bagi parlemen untuk bersuara terkait dugaan korupsi Rp 349 triliun di eksekutif, bukan sebaliknya diam dan tidak bersuara.

“Wahai partai-partai di Senayan yang di DPR RI selama ini senyap, sekarang lah kalian ada kesempatan untuk bersuara terkait korupsi 300-an triliun di eksekutif,” katanya.

“Kami mau nonton apakah kalian masih ada sisa hati. Dulu skandal Bank Century hanya soal Rp 6,7 triliun saja, Senayan heboh. Sekarang waktumu bersuara!” tantang politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam Mahfud MD hadir ke DPR untuk menjelaskan soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan pencucian uang di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun.

Mahfud siap menghadiri rapat di Komisi III DPR. Dia akan memberikan penjelasan mengenai temuan PPATK tanpa ditutup-tutupi.

“Presiden meminta saya hadir, menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang,” kata Mahfud seusai pertemuan dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Presiden menghendaki adanya keterbukaan informasi dengan peraturan perundang-undangan. Mahfud menjelaskan, dia akan didampingi sejumlah pejabat. Kapasitas Mahfud datang ke Komisi III DPR juga selaku Ketua Nasional Pencegahan dan Pemberatan TPPU.

Sebelumnya, Komisi III DPR akan menggelar rapat dengan Komite TPPU di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu pada Jumat (24/3/2023).

Namun, jadwal tersebut berubah dan dijadwalkan digelar pada Rabu (29/3/2023). “Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III DPR RI tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU. Saya sudah siap hadir,” tegas Mahfud.

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Ramadhan di tahun politik bisa menjadi momentum yang tepat bagi seluruh komponen bangsa untuk membangun koalisi rekonsiliasi.

Dimana semua pihak diharapkan dapat membangun soliditas dan meletakkan kepentingan bangsa lebih tinggi diatas kepentingan yang lainnya.

“Saya berpikir, terlepas dari kompetisi politik kita menuju 2024, kita harus tetap meletakkan kepentingan bangsa itu lebih tinggi dari semuanya,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ramadhan 1444 H di Tahun Politik, Menggelorakan Spritualitas Bangsa’, Rabu (22/3/2023).

Menurut Anis Matta, pembentukan koalisi politik yang ada sekarang mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang sudah ada sejak dua Pilpres terakhir. Pembelahan saat ini diperdalam dengan adanya penetapan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Sehingga saat ini, yang diperlukan adalah membangun soliditas bersama dan mencegah ancaman disintegrasi bangsa yang semakin nyata akibat krisis global.

“Jadi puasa inikan semacam kondisi pengendalian, supaya kita semua solid dan memperkuat soliditas. Sehingga amaliyah yang paling afdal di bulan Ramadhan adalah membangun koalisi rekonsiliasi,” katanya.

Partai Gelora, partai nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini menilai dengan pengkosolidasian politik nasional dalam satu format koalisi rekonsiliasi baru tersebut, diharapkan semua pihak dapat menyatu menghadapi krisis dan mencegah supaya bangsa kita tidak terjebak dalam ancaman disintegrasi bangsa.

“Musuh kita sebenarnya adalah krisis, dan krisis inilah yang mengancam kita. Banyak anomali yang terjadi sekarang, yang disanksi Rusia, tapi yang bangkrut bank-bank Amerika dan Eropa,” ujar Anis Matta

Indonesia, kata Anis Matta, sebelumnya telah menjadi korban (collateral damage) dari adanya revolusi maritim dan industri di Eropa, menyebabkan penjajahan di tanah air dimulai pada abad 15-16.

“Pada abad 15 dan 16 kita sudah mulai dijajah, itu prosesnya sangat jauh, tapi bagaimana jika krisis terjadi di tengah dunia yang sangat terintegrasi seperti sekarang, tentu dampaknya akan sangat parah,” katanya.

Dampak dari krisis sekarang, menurut Anis Matta, tidak hanya soal kebangkrutan negara, tetapi juga ancaman disintegrasi bangsa. Karena itu, Anis Matta berharap aura kebajikan dan kelembutan Ramadhan dapat memberikan kebaikan dalam politik.

“Ramadhan itu bulan penuh berkah. Orang kitakan senangnya buka puasa bersama. Sambil buka puasa bersama , itu partai politik bisa membicarakan rekonsiliasi. Dan saya kira ini bisa menjadi amal politik kita,” katanya.

Anis Matta menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan peringatan agar tetap Indonesia waspada menghadapi krisis global saat ini, meski ekonomi terlihat dalam keadaan baik-baik saja.

“Ini tunggu giliran saja, semua akan kena termasuk Indonesia. Jadi di tengah krisis ini, kita perlu menyatukan dan mengkonsolidasi para elit politik, militer, ekonomi, ulama, akademisi dan budayawan agar semua bersiap menghadapi krisis ini. Ramadhan ini adalah momentum yang paling bagus untuk membuat format koalisi rekonsiliasi baru,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Anwar Abbas mengkritik upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan agama dengan politik.

Padahal agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena konstitusi negara diatur berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Saya sampaikan, kalau agama tidak boleh dibawa dalam kehidupan politik, tentu itu jelas melanggar konstitusi dan ajaran agama. Kalau agama dianggap momok, itu sengaja dihembuskan oleh orang-orang sekuler, termasuk soal politik identitas itu,” katanya.

Menurut Anwar Abbas, justru orang-orang sekuler yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya. “Mereka-mereka yang sebelumnya tidak pernah pakai baju koko dan tidak pernah pakai peci hitam, tetapi begitu mendekati tahun 2024 mereka mulai pakai baju koko dan juga pakai peci hitam. Mereka ini begitu sempurna memanfaatkan agama,” katanya.

Spiritualitas Refreshing dan Social Refreshing

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr Abdul Mu’ti menyatakan sependapat dengan Anwar Abbas, bahwa agama dengan politik tidak bisa dipisahkan.

Apalagi jika dilihat dalam konteks Indonesia, dimana agama adalah sumber ajaran dan sumber nilai, sehingga tidak bisa dibuatkan garis demarkasi antara agama dan politik

“Tetapi kalau saya mengikuti ceramah-ceramah Buya Abbas ini panas amat, gaspol, dan stamina sangat hebat. Saya setuju memisahkan agama dengan politik itu mustahil. Agama itu justru pemandu moral ketika berpolitik,” kata Abdul Mu’ti.

Di dalam Ramadhan, kata Abdul Mu’ti, adalah pentingnya spiritualitas refreshing di kedepankan. Sebab, spirilitulitas refreshing di dalam Ramadhan ini tidak hanya mengajarkan menahan makan, minum dan nafsu kita saja, tetapi juga harus bisa menahan diri.

“Menahan diri untuk tidak yang mencerca orang lain dengan berkata-kata kebencian atau mungkin perilaku-perilaku yang menurut saya, juga tidak mencerminkan nilai agama. Disinilah pentingnya bulan spiritualitas refreshing, bulan pengendalian diri,” katanya.

Dengan Ramadhan ini, lanjut Abdul Mu’ti, pikiran dan jiwa kita akan dibersihkan, sehingga semua orang akan memiliki kedamaian, semangat dan bergelora untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang maju.

Ramadhan ini juga sebagai bulan social refreshing menurut saya. Selain memperbanyak ibadah, kita juga melakukan sosial refreshing, memperbaiki relasi sosial satu dengan lainnya. Ramadhan ini akan menjadikan kita untuk memperkuat ukhuwah, memperkuat kerukunan,” katanya.

“Kerukunan di Indonesia ini agak unik, kita bisa beda partai. Tapi kalau sudah shalat sama saja, apalagi kalau berbuka puasa juga bareng. Artinya, Ramadhan ini adalah sebuah realitas menarik yang bisa mempertemukan berbagai kalangan yang berbeda-beda pilihan politiknya, berbeda afiliasi, bahkan agamanya,” tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini.

Sedangkan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof Dr KH Nasaruddin Umar berharap dalam bulan suci Ramadhan ini agar semua pihak dapat melunakkan hatinya dan membersihkan jiwanya.

“Saya ingin menghimbaukan kepada segenap warga masyarakat bangsa, yang Islam ataupun temen-teman agama lain hendaklah saling menjaga toleransi.,” kata Nasaruddin.

Nasaradudin mengajak semua pihak agar menjadikan Indonesia sebagai Wisata Ramadhan dengan menyemarakkan bulan suci Ramadhan.

Namun, ia mengingatkan agar tidak menyajikan tontotan-tontotan yang tidak baik, karena justru akan melecehkan bulan suci Ramadhan.

“Jangan ada tontotan yang buat tertawa terbahak-bahak, karena tidak menghargai bulan suci Ramadhan. Kalau seandainya tahu, kalian pasti lebih banyak menangis daripada ketawa-ketawa. Mari kita menghargai bulan suci Ramadhan ini, jangan diisi dengan lawakan,” katanya.