Partaigelora.id-Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah menegaskan, bahwa pemerintah tengah membentuk tim khusus (Timsus) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Nantinya tim ini akan membantu agar perumahan-perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang sudah ada.
“Kami lagi bentuk tim dengan Kementerian PU supaya infrastruktur di masa Pak Basuki dan Pak Jokowi dulu, sekitarnya kita masukkan perumahan. Tinggal kita isi dengan rumah,” kata Fahri Hamzah melalui keterangannya, Rabu (15/1/2025).
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Sustainable Housing, Building, and Cities in Indonesia’, yang digelar Kementerian PKP di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Menurutnya, kendala yang ditemukan di lapangan adalah banyaknya proyek perumahan yang tidak ditempati karena jauh dari pusat kota atau aksesnya sulit.
“Kalau (rumah) di pinggiran, lagi kita evaluasi. Itu kan harus terintegrasi karena selama ini jadi banyak yang mangkrak karena tidak terintegrasi,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.
Pembentukan tim ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian PKP dalam penyediaan lahan, terutama di perkotaan.
Karena itu, untuk memenuhi target 3 juta rumah, maka bentuk hunian yang bisa disediakan adalah hunian vertikal seperti apartemen dan rusun.
“Kalau di kota kan kita memanfaatkan lahan yang sudah ada karena kita nggak bisa menyiapkan lahan baru. Kota sudah terlalu padat. Tinggal nanti pengaturannya dibikin tower-tower gitu, kayak Jepang,” jelasnya.
Selain penyediaan lahan, Kementerian PKP juga mendorong agar adanya kemudahan perizinan. “Nah yang kedua adalah izin, perizinan. Kalau selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah. Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini juga menyinggung sektor perumahan membutuhkan omnibus law untuk mengatasi regulasi yang berbelit-belit. Namun, usulan ini masih dalam tahap diskusi sebelum nantinya diserahkan ke DPR.
Sawah Tidak Digunakan
Dalam kesempatan ini, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan, bahwa lahan persawahan produktif tidak akan digunakan pemerintah dalam pembangunan program 3 juta rumah.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang secara tegas melarang pemanfaatan lahan sawah untuk proyek tersebut.
“Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita memakai lahan sawah untuk pembangunan rumah,” ujar
Menurut Fahri, tanah sawah memiliki kontur yang lunak dan kaya unsur hara, sehingga tidak ideal untuk dijadikan lokasi pembangunan perumahan.
Penggunaan lahan sawah berpotensi meningkatkan risiko kerusakan bangunan, terutama jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi.
“Sawah itu selutut kita saja adalah tanah unsur hara. Itu sangat lembek. Jadi, jika ada gempa, misalnya 7 skala Richter, hampir semua rumah di atasnya bisa hilang,” katanya.
Selain memastikan lahan sawah tidak digunakan, Fahri juga meyakinkan para investor agar tidak ragu untuk berpartisipasi dalam program 3 juta rumah.
Fahri mengatakan, pemerintah berkomitmen mempercepat proses pengadaan lahan dan memastikan legalitas tanah untuk mendukung kelancaran investasi di sektor perumahan.
“Kami akan mempercepat proses pertanahan, termasuk kepemilikan izin, agar investasi di sektor perumahan berjalan lebih cepat,” tambah Fahri.
Dengan komitmen ini, diharapkan program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan lahan produktif yang menjadi sumber ketahanan pangan nasional.
Seminar internasional bertajuk ‘Sustainable Housing, Building, and Cities in Indonesia’, merupakan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).
Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengatakan, Pemerintah Indonesia konsen pada dua hal dalam mendukung Pemerintahan Sementara Suriah pasca tumbangnya rezim Bashar Al Assad. Yakni pada integritas wilayah dan pembangunan ulang kembali Suriah.
“Jadi itu dua konsen besar pemerintah Indonesia yang menjadi landasan utama dalam mendukung pemerintah transisi sementara di Suriah,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (12/1/2025).
Hal itu disampaikan Wamenlu Anis Matta saat menjadi narasumber dalam Seminar Internasional bertajuk ‘Kebangkitan Syam dan Masa Depan Dakwah Dunia Islam yang diselenggarakan Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA, Jakarta, Sabtu (12/1/2025).
Pemerintah Indonesia, kata Anis Matta, mendesak semua pihak yang bertikai di Suriah untuk menghentikan kekerasan dan mulai melakukan proses politik yang damai.
“Dalam hal proses politk, pemerintah Indonesia mendorong penyelesaian politik yang melibatkan semua pihak di Suriah dengan tetap menghormati kedaulatan kemerdekaan persatuan dan integritas,” ujarnya.
Karena itu, Anis Matta berharap Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus melakukan engagement atau keterlibatan terbatas dan terukur dengan Pemerintahan Sementara Suriah.
“Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan KBRI Damaskus, khususnya dengan Pak Dubes (Wajid Fauzi). Kita mendapatkan laporan dari hari ke hari dan kita terus melakukan engagement,” katanya.
Wamenlu RI Urususan Dunia Islam ini mengatakan, kepentingan Indonesia yang terkait dengan Pemerintahan Sementara Suriah adalah dalam konteks melakukan upaya perlindungan maksimal bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di sana.
“Termasuk juga menjaga aset-aset KBRI Damaskus yang ada di sana. Kita sudah melakukan pemulangan WNI di Suriah, banyak yang minta dievakuasi dan dikembalikan ke Indonesia,” ungkapnya.
Secara umum, lanjut Anis Matta, keamanan WNI di Suriah relatif terjaga dengan baik. Kendati demikian, pemerintah Indonesia terus memantau dinamika dan perkembangan politik, serta keamanan di lapangan.
Pemerintah Indonesia terus melakukan konsultasi dengan negara mitra di Kawasan Timur Tengah (Timteng) dalam upaya bersama mendukung proses politik inklusif yang akan diambil Pemerintahan Sementara Suriah.
“Saya menerima banyak WA (WhatsApp Messenger) supaya Pemerintah Indonesia segera melakukan kunjungan resmi ke sana, paling tidak di level Menteri . Dan terlibat dalam proses pembangunan ulang pembangunan kembali Syria di dalam bentuk investasi,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang juga Pakar Geopolitik Global ini mengatakan, situasi di Suriah saat ini masih sangat rapuh, tidak bisa diprediksi seperti kejatuhan rezim Bashar Al Assad yang mendadak.
“Dalam pengamatan pribadi saya, situasi di Suriah secara umum masih sangat rapuh, apalagi jika ada kesepakatan geopolitik lagi antar negara beberapa negara yang bersifat tertutup,” katanya.
Menurut Anis Matta, kejatuhan rezim Bashar Al Assad yang digulingkan oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan terbentuknya Pemerintah Sementara Suriah sekarang tidak lepas dari kesepakatan geopolitik global
“Apa yang terjadi di Suriah menjadi satu preseden tersendiri. Kejatuhan Basyar Al Assad pada bulan Desember lalu, benar benar di luar perkiraan banyak orang. Ada semacam kesepakatan geopolitik terbatas,” katanya.
Sehingga kelompok HTS yang sebelumnya dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat didukung dan bisa menggulingkan Bashar Al Assad dalam waktu relatif singkat tanpa perlawanan berarti dari pemerintah.
“Negara-negara barat, Amerika dan Eropa mendukung pemerintahan transisi. ini Sedangkan Rusia dan Iran yang pernah punya kendali penuh di Suriah tengah memantau situasi perkembangan di lapangan,” katanya.
Anis Matta menilai situasi di Suriah sekarang menjadi persoalan geopolitik terbesar di dunia saat ini. Ia mengatakan, ada empat aktor regional yang aktif menentukan masa depan Suriah.
“Yaitu Rusia, Iran, Turki dan Israel. Kelompok yang didukung Rusia dan Iran, saat ini mundur selangkah, tapi bukan menyerah. Turki punya kepentingan untuk memerangi kelompok Kurdi, sedangkan Isarel semakin intensif mengambil wilayah Suriah,” katanya.
Anis Matta menambahkan, negara-negara kunci di Kawasan Timteng, selain Amerika dan Uni Eropa, Rusia, Iran, Turki dan Israel seperti Mesir, Yordania, Irak, Arab Saudi dan Qatar juga ingin menyelaraskan kepentingan nasionalnya di Suriah.
“Terlepas dari hal itu, peristiwa ini sebagai kesempatan bersejarah, mengapa kita mendukung transisi pemerintahan yang damai melalui proses politik. Karena masa depan Suriah, selayaknya berada di tangan masyarakatnya sendiri,” pungkas Anis Matta.
Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut positif pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dimulai pada Senin (6/1/2025).
Sebab, program ini merupakan gerakan bersama antara Partai Gelora dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru.
Hal itu dismpaikan Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Gelora Sarah Handayani dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Makan Bergizi Gratis & Masa Depan Indonesia Emas, Rabu (8/1/2025) sore.
“Sejak awal kita sudah memberikan input-input terhadap program ini, karena memang sesuai dengan cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Sehingga SDM kita memang harus diperhatikan,” kata Sarah Handayani.
Partai Gelora, kata Sarah, bersyukur bahwa program MBG sudah masuk dalam dokumen kebijakan pembangunan jangka panjang di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Pemerintah harus membuka tangan untuk perbaikan program MBG ini agar bisa dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan,” katanya.
Sarah menegaskan, bahwa program MBG ini adalah program investasi yang bagus untuk mewujudkan generasi emas Indonesia seperti termaktub dalam visi ‘Indonesia Emas 2045’.
Program MBG ini juga akan berdampak positif pada pembentukan ekosistem sekolah yang baik seperti kesehatan anak didik dan menekan terjadinya ‘bullying’ antar siswa.
“Kita harus berkolaborasi, mengajak banyak pihak untuk mensukseskan program MBG ini. Sekali lagi pemerintah harus terbuka dengan kritik dan saran untuk melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan program,” katanya.
Sarah berharap program MBG ini tidak hanya menyasar anak-anak di sekolah saja sebagai penerima manfaat, tetapi juga anak-anak di luar sekolah, karena kemiskinan mereka tidak bisa sekolah.
“Jadi ini harus menjadi program yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait, karena seharusnya program MBG ini, bukan hanya menyasar anak-anak di sekolah. Tapi juga harus perhatikan, bagaimana caranya menyasar anak-anak di luar sekolah,” ujarnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menegaskan, bahwa program MBG merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah untuk melakukan intervensi gizi dari negara ke rakyatnya
“Jadi mereka yang menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini, diharapkan mereka yang akan membawa negara ini untuk menjadi negara maju, menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Dedek.
Karena itu, agar program MBG ini dapat berjalan dengan baik, maka bahan baku harus memenuhi kualitas gizi dan prinsip-prinsip ‘higienitas dan food safety’. Sehingga dapat meningkatkan SDM anak-anak Indonesia.
“Ada memang catatan-catatan seperti distribusi yang terlambat, anak-anak tidak suka makan sayur. Tapi secara umum, makannya dimakan anak-anak dan dibilang enak,” katanya.
Soal sayuran, menurut Dedek, sekolah harus memberikan edukasi dan literasi kepada anak-anak, bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG telah memenuhi kecukupan gizi harian anak-anak.
“Yang kita lihat dari program ini, sudah mulai terbentuk new habbit atau kebiasaan baru yaitu, cuci tangan dan berdoa sebelum makan. Saya kira ini jadi kebiasaan baru yang cukup baik,” katanya.
Dedek mengatakan, program MBG ini akan dilakukan bertahap, diawali dengan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dimana setiap SPPG menyediakan 3 ribu porsi makanan bergizi gratis dan didistribusikan untuk 15 sekolah
“Tapi jumlah sekolahnya tergantung jumlah muridnya, bisa lebih, bisa kurang. Intinya satu SPPG menyediakan tiga ribu porsi per hari. Jadi targetnya bukan sekolah, tapi SPPG,” katanya.
Prabowo Punya Political Will
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, bahwa program MBG ini telah dilakukan terlebih dahulu di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan.
Namun, program MBG di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan negara lain, karena kondisi geografis, keragaman dan strata sosial masyarakatnya.
“Kalau dari segi kebijakan publik negara punya kemampuan untuk menyediakan makan siang gratis. Terbukti bisa dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo,” kata Tulus Rahadiansyah.
Seharusnya, program MBG ini sudah bisa dilaksanakan 10 tahun lalu, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), paling tidak pasca pandemi Covid-19.
“Tapi persoalan di kita ini, selalu persoalan political will atau kemauan politik pemimpin kita. Sering kali pemimpin kita tidak berpikir mengenai Indonesia ke depan, yang ada dalam pikirannya hanya untuk 5 tahun saja,” katanya.
Trubus menilai Prabowo memiliki pemikiran berbeda dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya, dimana berpikirnya jauh ke depan hingga 2045.
“Pikiran Pak Prabowo itu sudah sampai 2045, berbeda dengan Presiden-presiden kita sebelumnya. Animo masyarakat dan anak-anak terhadap program MBG ini juga antusias,” katanya.
Ia berharap program MBG ini bisa berkelanjutan dan telah mendapatkan apresiasi masyarakat cukup tinggi. Sehingga diperlukan adanya regulasi tersendiri untuk mengaturnya.
“Pilot projectnya memang kebanyakan anak-anak di sekolah negeri, tapi saya dengar akan diperluaskan ke sekolah swasta, madrasah, ibu hamil dan menyusui,” katanya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti ini menilai anggaran Rp 10 ribu per anak penerima manfaat program MBG tersebut cukup, meski masih banyak perdebatan di publik.
“Saya lihat fakta di lapangan ada yang dengan uang Rp 6 ribu bisa, saya lihat ada di Palembang. Artinya dengan uang Rp 10 ribu itu sebenarnya cukup. Tergantung inovatif, inovasi kreatifitas dari pemimpinnya di daerah,” katanya.
Trubus yakin program MBG apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dapat menghilangkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, karena terkadang sudah menjadi budaya di masyarakat, sehingga sulit dhilangkan.
“Kita sudah 70 lebih merdeka dan silih berganti pemerintahan. Kita selalu berdebat dan berdiskusi soal data kemiskinan, makanya Pak Jokowi bercita-cita ingin ada satu data. Itu akibat tidak jelasnya data kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Nah, program MBG dalam panjang dapat menekan kemiskinan tersebut,” tegasnya.
Sedangkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, bahwa program MBG yang sudah bergulir dalam beberapa hari ini, menimbulkan diskusi beragam di masyarakat, terutama soal standar makanan.
“Tapi saya kira program makan bergizi gratis ini sangat positif. Sehingga butuh sinergis komprehensif dari berbagai pihak agar tidak salah, karena boleh dibilang konsumennya murid, sehingga orag tua memilki standar sendiri untuk anak-anak mereka,” kata Tulus.
Namun, orang tua juga tidak fair apabila memberlakukan standar mereka sendiri untuk makanan yang akan dimakan anaknya di sekolah. Untuk mengatasi hal ini, YLKI memberikan beberapa catatan.
“Pertama, semua pihak harus memastikan bahwa aspek keamanan dari makanan yang diberikan kepada siswa. Dari mulai proses produksi dan distribusi, jangan sampai nanti ada kejadian makanannya tercemar. Jadi aspek keamanan harus jadi prioritas,” ujarnya.
Kedua, makanan yang diberikan kepada anak-anak harus memenuhi komponen gizi seimbang seperti protein, sayur, mayur, buah, susu dan sebagainnya.
Ketiga, program MBG mendorong penggunaan bahan pangan lokal, dimana setiap daerah bisa berbeda-beda. Hal ini ke depannya, bisa berdampak positif mengurangi ketergantungn impor beras.
“Misalnya jagung sangat famiiliar di Ambon dan sagu di Papua. Jadi tidak harus beras, bahan pangan lokal stock cukup banyak, di Bogor banyak talas. Yang penting ada standarisasi menu dan pengolahannya,” katanya.
Keempat adalah makanan yang diberikan harus rendah lemak, gula dan garam. “Terakhir kelima, susu yang diberikan jangan susu kemasan, karena kandungan gulanya tinggi. Jadi kalau memberikan susu, susu yang kandungannya memang susu, bukan gulanya yang tinggi,” katanya.
YLKI berharap catatan-catatan tersebut, mendapat perhatian pemerintah dalam pemenuhan menu dan gizi dalam program MBG agar tercipta SDM berkualitas.
“Hal ini juga menjadi momentum untuk mengenalkan kepada anak-anak kita mengenai bahan pangan lokal, tapi bukan berarti murahan. Juga bisa jadi campaign mengurangi konsumsi gula, minuman manis dan kemasan yang tidak terkendali pada anak-anak kita,” pungkasnya.
Partaigelora.id–Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah memberikan apresiasi atas peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang resmi diluncurkan pada Senin, 6 Januari 2025.
Menurut Fahri, program ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Program ini (makan bergizi gratis) adalah langkah nyata pemerintah dalam membangun generasi unggul dan kompetitif menuju visi Indonesia Emas 2045,” sebut Fahri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2025).
Dengan adanya program makan bergizi gratis, lanjut Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu, sejarah mencatat bahwa pemerintah hadir sejak dini dalam investasi membangun bangsa.
“Ini adalah pijakan penting untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, dan tangguh,” ujar Fahri seraya menambahkan bahwa fokus utama dari program MBG adalah pengembangan SDM, termasuk upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Pemerintah, masih menurut Fahri, juga berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah di seluruh Indonesia, sehingga memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing global.
“Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada masa depan bangsa. Dengan program ini, kita optimistis mampu menjadi negara maju pada tahun 2045,” demikian Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Periode 2014-2019 itu.
Partaigelora.id- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menyampaikan kritik terhadap fenomena politik liberal yang dinilainya telah merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional di Indonesia.
Menurut Fahri, sistem politik liberal menciptakan situasi yang saling bertentangan di antara anak bangsa, sehingga memicu konflik dan perpecahan yang tidak produktif.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025’ yang digelar di Jakarta, Rabu (1/1/2025) sore.
“Politik liberal bersifat centang perenang, membuat kita saling diadu, bertengkar, dan menghina. Padahal, efek dari pertengkaran itu tidak signifikan,” kata Fahri Hamzah.
Menurut Fahri Hamzah, sistem politik liberal yang diterapkan di negara-negara Barat juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya konsolidasi dan moral yang merosot akibat peperangan.
Sebagai solusi, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional melalui kebijakan politik yang berorientasi pada jati diri bangsa Indonesia.
“Kita membutuhkan komando baru dalam politik untuk menciptakan arah yang jelas dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih kuat. Tetapi bukan godaan untuk meniru sistem pemerintahan otoriter seperti China,” tegasnya.
Fahr Hamzah, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) itu mengatakan, ada tiga komando yang diperlukan untuk mengkonsolidasi bangsa Indonesia saat ini, meski dikritik sebagian orang sebagai feodalisme.
Pertama adalah komando politik, kedua komando ekonomi dan ketiga komando sosial. Komando politik ini dalam pengertian prosedur dalam berpolitik atau konsolidasi politik.
Sehingga ada keharmonisan antar anak bangsa di antara pusat dan daerah, suku dan agama, serta penghapusan dominasi partai-partai yang bersifat ekstremis.
“Di masa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), partai politik seenaknya main di belakang mentorpedo kekuatan presidensialisme, merusak sistem presidensialisme untuk untuk menyerang Pak Jokowi, yang seolah olah dia tidak ada jasanya,” ungkapnya.
Padahal kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, Presiden Jokowi berhasil menata kembali sistem presidensialisme, membangun rekonsialiasi dan menciptakan transisi pemerintahan yang berjalan mulus ke Presiden Prabowo.
Sedangkan komando ekonomi dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi ekonomi, meninggalkan ekonomi liberal yang memanjakan pemilik modal dan memperjuangkan ekonomi Pancasila, yakni koperasi dan sistem gotong royong.
“Dalam hal ekonomi Pak Prabowo paling tidak ingin berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak acak alam ini. Bayarlah pajak, cukai serta berhentilah melakukan korupsi bersama para pejabat dan pesta pora atas sumber daya alam ini,” katanya.
Karena itu, komando ekonomi ini diperlukan sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif dan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Sebab, ekonomi liberal terbukti tidak membuat orang miskin menjadi kaya.
Sementara komando sosial diperlukan untuk melakukan konsolidasi sosial dimana para pemimpin umat dan politik telah menyebabkan perpecahan dan adu domba terhadap umat. Mereka ingin melihat agar umat terus bertikai, sementara mereka berpesta pora mengambil keuntungan secara politik.
“Janganlah kita mau diadu domba pemimpin politik kita, atau mereka yang belajar agama, umat diajak berantem terus sama negara dan pemerintah. Ini oposisi ngawur, jangan mau kita di setting terus berantem dengan negara, sementara mereka berpesta pora,” tegasnya.
Karena itu, Fahri Hamzah optimistis upaya untuk melakukan konsolidasi sosial yang dilakukan Presiden Prabowo mulai 2025 untuk menjaga keharmonisan dan membina umat ini berjalan sukses, sehingga masyarakat dapat tertata kembali.
“Partai Gelora optimis Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima besar dunia dan menjadi negara yang dihormati. Pidato Presiden Prabowo di Forum D8 kemarin, mungkin enggak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Tapi kalau kita terus menerus bertengkar, kita tidak akan dihormati, cuma protes dan demonstasi saja. Dengan bersatu, maka kekuatan kita akan dihormati. Kita harus punya nuklir dan kekuatan persenjataan. Sehingga menjadi negara kuat, dan kapanpun bisa membantu Palestina,” pungkasnya.
Prabowo Pemimpin Harapan Umat
Sementara itu, Ulama dan Da’i Nasional KH. Bachtiar Nasir mengatakan, umat Islam harusnya lebih banyak bersyukur tinggal di Indonesia dengan segala dinamikanya, dibanding mereka yang hidup di dunia Arab.
“Orang Islam di Indonesia itu masih bisa pakai akal sehat, dibanding di dunia Arab. Kita masih ngumpul dan mengkritik pemimpin kita. Kita bersyukur banget tinggal di Indonesia, kalau tinggal di Arab, kita bisa tidak ada,” kata KH. Bachtiar Nasir.
Bachtiar Nasir mengatakan, para pemimpin Arab terkadang sama kejamnya dengan Israel, terhadap prilaku dan perbuatannya kepada rakyat mereka yang menentang kekuasaan mereka.
“Karena itu, berangkat dari kesyukuran itu, kita ajak umat dengan satu tujuan untuk membangun Indonesia dengan semua dinamikanya dan terkadang dengan perlawanan,” katanya.
Jika ada umat yang berseberangan dengan pemerintah atau negara, maka hal itu dianggap sebagai pendewasaan politik dalam rangka membangun cita-cita besar bangsa Indonesia. “Umat jangan dijadikan kayu bakar untuk pertengkaran,” katanya.
Dalam pandangannya, Presiden Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang memiliki ideologi yang kuat dan tegas, dimana selalu mengutarakan visi besar di tengah kontraksi ekonomi global, serta selalu berpikir untuk kepentingan umat.
“Banyak agenda-agenda beliau yang serius untuk umat, untuk grass root di bawah seperti soal ketahanan pangan misalnya. Ini yang membuat saya mendukung langkah beliau,” katanya.
Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Periode 2022-2025 ini menilai Presiden Prabowo Subianto adalah karakter tokoh yang bisa memimpin umat.
“Kita kesampingkan dulu urusan politik di era global sekarang. Kita butuh pemimpin yang mengerti literasi global. Kita tidak mungkin bisa mengambil kebijakan politik regional, bahkan nasional tanpa melihat konteks geopolitik,” katanya.
Bachtiar Nasir berharap Partai Gelora menjadi yang menjadi yang terdepan dalam memberikan literasi global kepada umat, sehingga umat memiliki kesadaran untuk bersatu dalam membangun Indonesia.
“Saya juga ucapkan terima kasih kepada Wamenlu, Pak Anis Matta yang juga telah memberikan pesan moralnya kepada negara Arab dan Dunia Islam dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi kekuatan kelima besar dunia,” katanya.
Dengan demikian, Bachtiar Nasir mengajak umat Islam bersama-sama tokoh-tokoh Partai Gelora untuk menyongsong Indonesia ke depan memimpin dunia Indonesia.
“Dan Insya Allah bukan utopia. Pemimpinnya punya idealisme dan leadhership yang kuat . Mampu membawa umat di dalam langkahnya menyeimbangkan antara negara dengan agama, Pancasila dengan Islam dan Islam dengan toleransi,” tandasnya.
Sedangkan Pakar Militer dan Keamanan Pitan Daslani mengatakan, tahun 2025 menjadi momentum terbaik untuk menciptakan stabilitas nasional yang dinamis di tengah situasi global yang tidak pasti.
“Demokrasi tidak boleh menciptakan instablitas, tapi harus ada stabilitas dinamis untuk membangun bangsa. Stabilitas dinamis itu, terbuka ruang untuk orang memberikan pendapat di depan umum. Tapi kritikannya itu, harus menjadi solusi, bukan asal kritikan-kritikan,” kata Pitan Daslani.
Pitan Deslani sepakat dengan Fahri Hamzah dan KH Bachtiar Nasir mengenai pentingnya persatuan saat ini, karena apabila tidak bersatu di tengah situasi global sekarang, Indonesia bubar jika terus bertengkar.
“Sekarang ini banyak negara daratan yang bubar. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kalian negara kepulauan bisa bersatu. Saya bilang karena Indonesia didirikan di atas sumpah rakyatnya. Itu pentingnya para funding fathers meletakkan dasar yang sangat kuat. Kita jangan kendor semangat persatuannya,” tandas Pitan Daslani.
Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta sekaligus Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia hadir sebagai pembicara kunci pada diskusi Refleksi Akhir Tahun Dunia Islam 2024 pada Senin (23/12/2024).
Diskusi tersebut, merupakan hasil kerja sama antara Komisi Hubungan Luar Negeri & Kerjasama Internasional (HLNKI) dengan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Diskusi yang digelar di aula Buya Hamka Gedung MUI, Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat itu, mengambil tema ‘Perkembangan Situasi di Dunia Islam dan Tantangan serta Peluang Diplomasi Wasatiyah dan Dakwah Global’.
Wamenlu Anis Matta mengatakan, perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini yang sedang mengalami perubahan, penuh ketidakpastian dan diwarnai oleh ketegangan, peperangan, serta persaingan ketat antarnegara besar.
“Isu ekonomi global tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik karena stabilitas dan perdamaian adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).
Karena itu, lanjut Anis Matta, segala keputusan pemerintah harus mempertimbangkan dinamika isu geopolitik yang penuh ketidakpastian sekarang.
“Jadi setiap keputusan nasional harus mempertimbangkan isu geopolitik global. Misalnya, jika Indonesia menargetkan pertumbuhan 8 persen, maka diperlukan mitra strategis untuk pembangunan,” ujarnya.
Menurut dia, di dalam masa transisi pembentukan kepemimpinan tatanan global dunia baru ini, yang akan menjadi tantangan terbesar adalah upaya ‘bertahan hidup’ suatu negara.
“Tantangan terbesar kita sekarang adalah bertahan hidup. Dan, ancaman negara gagal juga berlaku bagi Indonesia jika kita tidak berhati-hati,” ujar Ketua Umum Partai Gelora Ini.
Anis Matta menilai premis ini akan menjadi dasar kebijakan, baik dalam politik luar negeri maupun dalam negeri yang akan dikeluarkan pemerintah.
Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki kredensial untuk menyuarakan aspirasi umat Islam di seluruh dunia.
Selain itu, Indonesia secara geografis berada di kawasan Asia-Pasifik dan di tengah jalur maritim dunia.
“Artinya, umat Islam tersebar secara geografis hingga ke nusantara, menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ini bisa menjadi identitas dan peradaban umat Islam,” katanya.
Peran Indonesia dalam tingkat global, kata Anis Matta, sudah dimulai dalam The Global South, dimana melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Indonesia telah menjadi pelopor kemerdekaan negara-negara terjajah.
Setelah itu, Indonesia menjadi pemimpin Gerakan Nonblok (GNB), yakni organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun.
GNB ini memperkuat kerja sama negara selatan-selatan (South-South Cooperation) atau negara berkembang yang berlandaskan prinsip, kesetaraan, solidaritas, dan prinsip saling menguntungkan.
Pakar geopolitik global ini berharap MUI sebagai organisasi besar yang berperan penting dan strategis dalam membangun dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia, dapat menjadi garda paling depan dalam membangun masyarakat Islam.
“MUI juga terus berupaya meningkatkan peranannya dalam membangun masyarakat Islam yang harmonis, beradab, dan berkeadilan. Semoga MUI terus menjadi pelita terang penuntun jalan umat,” pungkas Anis Matta.
Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, MUI menyatakan keprihatinan mendalam menyaksikan perkembangan situasi di Palestina.
“MUI mendukung sikap Pemerintah yang terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujar Buya Amirsyah.
Selain itu, MUI juga mendorong agar Indonesia terus melakukan peran diplomatik global sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi dunia Islam.
“Usaha-usaha diplomatik global dirasa sengat perlu, dalam rangka menghentikan segala bentuk penjajahan dan mewujudkan perdamaian dunia serta berdirinya Negara Palestina merdeka,” katanya.
MUI juga berharap agar Indonesia dapat memperkuat peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh Zionisme Israel, dan memperkuat dukungan serta bantuan kemanusiaan kepada bangsa Palestina.
“MUi meminta masyarakat agar jangan pernah berhenti menyuarakan keadilan bagi Palestina. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil ambil adalah dengan terus menggalang persatuan dan kesatuan umat,” kata Sekjen MUI ini.
Partaigelora.id-Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum PartaI Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, mengunjungi Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bersilaturahmi dengan Pj Wali Kota Bima, H. Mukhtar.
Hal itu terjadi dalam acara jamuan makan malam di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Minggu (22/12/2024) malam.
Dalam pertemuan tersebut, Fahri Hamzah mengungkapkan harapannya agar Kota Bima dan Pulau Sumbawa mampu memanfaatkan potensinya untuk mencapai perubahan signifikan.
Ia menegaskan pentingnya mendesain ulang masa depan wilayah tersebut dengan pendekatan yang lebih visioner.
“Mumpung saat ini Bupati, Wali Kota, dan Wakil Gubernur NTB adalah putra-putri terbaik daerah ini, mari duduk bersama untuk merancang Bima dan Pulau Sumbawa sebagai pusat kemajuan Indonesia bagian timur,” ujarnya.
Wamen Fahri juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk kemungkinan hadirnya Provinsi Pulau Sumbawa.
Namun, ia menekankan pentingnya perencanaan besar yang matang agar inisiatif tersebut dapat berdampak nyata.
Pulau Sumbawa, menurut Fahri, memiliki potensi besar untuk menjadi mercusuar kemajuan di kawasan Indonesia Timur.
Dengan kolaborasi dari putra-putri daerah dan perencanaan strategis, ia optimistis perubahan signifikan dapat dicapai.
“Bima dan Pulau Sumbawa harus menjadi contoh pembangunan berbasis perencanaan strategis, sehingga mampu bersaing dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia,” tutup Fahri.
Acara Wamen PKP Fahri Hamzah ini, juga dihadiri pula oleh Pj Sekda Kota Bima, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), jajaran Forkopimda dari Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, serta kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Bima.
Partaigelora.id-Pemerintah Indonesia diminta mengambil pelajaran dari gejolak politik yang terjadi di negeri K-Pop, Korea Selatan (Korsel) yang berujung pada pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer pada Sabtu (7/12/2024) lalu.
Hal itu akibat Presiden Yoon Suk Yeol secara gegabah menggunakan kekuasaannya untuk mengumumkan keadaan darurat.
Padahal yang terjadi adalah persoalan politik biasa, yang dipicu oleh persoalan pribadi dirinya dan perseteruan dengan parlemen Korsel.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim dalam Gelora Talks bertajuk ‘Gejolak Politik di Negeri K-Pop, Ada Apa?’ Rabu (18/12/2024) sore.
“Ini pelajaran yang penting buat kita. Artinya memang Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata itu, memang punya wewenang kekuasaan untuk mengumumkan keadaan darurat. Tetapi, power rakyat nggak boleh disepelekan, tidak boleh di take for granted (tidak dihargai) dalam bahasa gaulnya,” kata Henwira Halim.
Menurut Henwira, kekuasaan Presiden itu sangat besar, bisa menonaktifkan seluruh institusi negara dan memusatkan kekuasaan dalam genggamannya, apabila negara dalam keadaan darurat.
“Artinya menggunakan kekuasaan itu, perlu ada standar requirement atau persyaratan yang ketat. Jadi Presiden tidak bisa mentang-mentang menggunakan kekuasaannya, tanpa ada urgensinya,” ujar Henwira.
Apalagi kemudian terbukti, ternyata tidak ada ancaman serangan dari Korea Utara (Korut) yang dijadikan dalih oleh Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan keadaan darurat.
“Ternyata ini hanya masalah politik yang harusnya diselesaikan melalui mekanisme politik biasa. Parlemennya terjadi perpecahan, parlemennya pecah dipicu skandal korupsi istrinya (Kim Keon-hee),” katanya.
Henwira menambahkan, pelajaran lain yang bisa diambil dari gejolak politik di negeri K-Pop adalah masalah transparasi dan keberanian dalam mengingatkan pemimpin, apabila salah dalam membuat kebijakan.
“Harus berani ngomong ke bos-nya (Presiden, red) kalau memang benar atau salah. Jangan asal bapak senang, tapi menjerusmuskan. Sehingga kita bisa mencegah, apabila tidak ada urgensinya atau salah. Harus berani mencegah,” tegasnya.
Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah adalah para peserta aksi unjuk rasa di Korsel, yang sebagian besar adalah penggemar berat atau fans K-Pop.
Mereka memiliki yang pendidikan merata dan wawasan yang cukup dalam berdemokrasi. Sehingga membantu mereka berkomunikasi di media sosial untuk memobilisasi massa.
“Ini bedanya di kita (Indonesia) yang pendidikannya masih belum merata dan belum memiliki wawasan yang cukup. Sosial media bisa menjadi racun dan bumerang, kalau tidak ada rambu-rambunya dengan dalih kebebasan demokrasi,” pungkasnya.
Pembelajaran Proses Demokrasi
Sementara itu, Pakar Hukum International, Universitas Indonesia Prof Arie Afriansyah mengingatkan, bahwa kondisi yang terjadi di Korsel, bisa saja terjadi di Indonesia, apalagi penggembar K-Pop di tanah air sangat besar.
“Penggemar K-Pop di Indonesia ini sangat banyak, pasti mereka memperhatikan proses yang sedang terjadi di Korea Selatan. Mereka juga pasti akan memperhatikan proses yang sedang terjadi di sini,” kata Arie Afriansyah.
Proses demokrasi di Korsel itu, kata dia, mengajarkan perlu adanya check and balance antara Presiden dan parlemen dalam kehidupan bernegara dan demokrasi.
“Dan yang bertarung, semua terlihat juga memiliki kedewasaan dalam berpolitik, mau menerima. Dan rakyatnya juga tidak tinggal diam, melakukan upaya untuk memastikan proses demokrasi berjalan rapi. Kita lihat bagaimana rapinya demonstrasi di Korea Selatan, pakai balon dan bernyanyi nyanyi,” ujarnya.
Menurut dia, semua proses gejolak politik di Korsel sesuai dengan koridor hukum sebagai garda terdepan mereka dalam berdemokrasi.
“Semua rakyat menunggu apapun hasil dari pengadilan (Mahkamah Konstitusi) yang bisa memakan waktu sampai 6 bulan. Jadi betapa dewasanya rakyat Korea Selatan akan menerima keputusan apapun dari pengadilan, mau menang atau kalah,” tegasnya.
Sedangkan Pengamat Hubungan International, Universitas Parahyangan Bandung Ratih Indraswari mengatakan, apa yang terjadi di Korsel sekarang adalah sebagai harmoni budaya dan perlawanan sosial.
Ratih mengidentifikasi ada tiga hal yang penting dalam gejolak politik di negeri K-Pop sekarang. Pertama adalah mobilisasi massa atau gerakan sosial yang berasal dari kesamaan suka, sama-sama suka dengan K-Pop.
“K-Pop berhasil membentuk suatu gerakan sosial atau social movement. Penggemarnya yang besar berhasil diberdayakan. Idol-idol mereka ini memiliki hubungan emosional yang sangat intens, karena untuk jadi anggota harus ditraining dulu yang berat. Sehingga mereka punya tujuan dan identitas yang jelas,” kata Ratih Indraswari.
Para fans K-Pop ini, lanjut Ratih, memiliki semangat kerja keras, solidaritas dan keberanian dalam menghadapi segala tantangan.
Sehingga membuat mereka lebih aktif dalam menyuarakan keadilan dan ketimpangan sosial, serta berani mengkritik pemerintah Korsel agar ada perubahan yang mereka kehendaki.
Kedua adalah protes terhadap pemerintah yang dilakukan oleh para K-Pop ini berlangsung damai dan kreatif, dimana aksi unjuk rasa didominasi para perempuan muda.
“Protes di Korea Selatan mengajarkan kita, berdemo itu bisa damai dan kreatif dengan bernyanyi-nyanyi. Semua dilakukan dengan unik dengan membawa gitar, yang didominasi perempuan muda,” katanya.
Alumnis S3 Ewha Womans University, Korsel ini menilai demontrasi di Korsel memiliki kombinasi antara protes dan konser musik.
“Sehingga meski protes, tapi tetap santun. Semua lirik lagu yang dinyanyikan, dimodifikasi sebagai pesan politik untuk menyuarakan keadaan sosial di Korea Selatan,” katanya.
Ketiga adalah ada elemen budaya dalam protes di Korsel, dibandingkan dengan negara lain. Dimana 70 persen yang melakukan protes berusia 18-25 tahun, dan sisanya berusia diatas 30 tahun.
“K-Pop di Korea Selatan ini seperti Pancasila di Indonesia. Mereka menjadikan K-Pop sebagai budaya, dan terbukti telah diterima secara global. Artinya, dalam setiap peristiwa politik di Korea Selatan, pasti ada keterlibatan sosial budayanya. Bahkan artis K-Pop juga terlibat dalam gerakan ini,” tandasnya.
Partaigelora.id-Pemerintah Republik Indonesia (RI) perlu mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) berperan aktif dalam menjaga kawasaan Timur Tengah (Timteng) agar tidak semakin memanas pasca penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Minggu (10/12/2024) oleh kelompok pemberontak pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
“Kita berharap mulai sekarang PBB benar-benar lebih aktif dalam menstabilkan kawasan Timur Tengah, bukan hanya di Suriah, karena perang Palestina-Israel belum berhenti,” kata Henwira Halim, Ketua Hubungan Luar Negeri (Hublu) DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (11/12/2024) sore.
Dalam diskusi dengan tema ‘Tumbangannya Bashar al Assad & Eskalasi Baru di Konflik di Timur Tengah’ itu, Henwira menegaskan, bahwa peran aktif PBB sekarang diperlukan agar kawasan Timteng tenang dan perang tidak meluas ke wilayah lain.
“Kita minta PBB untuk benar-benar concern agar wilayah (Timteng) tenang, agar tidak ada lagi perang berkelanjutan, yang itu sangat merusak keamanan dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak,” katanya.
Henwira berharap transisi pemerintahan di Suriah dapat berjalan mulus, sehingga mendapatkan legitimasi dunia internasional. Indonesia dapat berperan dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian seperti di Lebanon, jika diperlukan PBB.
“Di Suriah banyak negara berkepentingan ada pengaruh Amerika, Rusia, Iran dan Turki. Semua kepentingan ini harus didengar, maka disinilah perlunya PBB, masuk sebagai kekuatan multirateral untuk mengakui atau tidak pemerintahan baru, serta menjaga kawasan tetap stabil,” ujarnya.
Sedangkan Duta Besar Suriah untuk Indonesia Abdul Monem Annan yang hadir sebagai narasumber diskusi Gelora Talks mengatakan, penggulingan Bashar al-Assad terjadi karena keinginan masyarakat Suriah sendiri, tidak ada intervensi asing.
“Masyarakat Suriah sudah lama sekali ingin keluar dari pemerintahan Bashar al-Assad yang memang dikenal kejam dan menindas ini. Salah satu (kekejaman)-nya terlihat di penjara Sednaya” kata Abdul Monem Annan, yang berbicara dalam Bahasa Arab.
Menurut dia, kejahatan perang yang dilakukan oleh Bashar al-Assad di Suriah sebagai suatu kejahatan perang yang sangat tidak bisa dibayangkan. Karena itu, tumbangnya Bashar Al-Assad murni keinginan masyarakat dan oposisi di Suriah.
Annan menegaskan, tak ada intervensi asing dalam peralihan kekuasaan itu. Peralihan ini juga tak terkait konflik di kawasan Timteng, yang dimulai dengan perang di Hamas-Israel pasca serangan pada 7 Oktober 2023 lalu.
Dubes Suriah untuk Indonesia ini menilai Bashar al-Assad berhasil ditumbangkan, karena perhatian utama Rusia dan Iran terfokus pada masalah yang mereka sedang hadapi. Hal inilah yang dimanfaatkan kelompok oposisi untuk melakukan serangan dan penggulingan Bashar al-Assad.
“Rusia harus fokus pada perang Ukraina sehingga kekuatannya berkurang di Suriah. Begitu juga Iran yang sibuk dengan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel di Lebanon,” ujarnya.
Annan juga memastikan tak ada peran Amerika Serikat (AS) dan Israel mendukung pemberontak HTS dalam upaya penggulingan Bashar al-Assad, kendati saat ini AS terlihat lebih bersahabat dengan pemimpin HTS Abu Mohammed al-Golani.
“AS dan Israel menunjukkan sikap lebih bersahabat setelah penggulingan Assad karena Golani sudah memperlihatkan dan ia telah meninggalkan ideologi Al Qaeda,” katanya.
Golani, lanjut Annan, bukan lagi anggota Al Qaeda dan hanya ingin berjihad membebaskan Suriah dari kekuasaan Bashar al Assad yang berkuasa dengan sangat kejam.
“Sekarang ini adalah era baru Suriah, masa depan yang baru, yang diinginkan rakyat, damai dan pemerintahan yang demokratis,” katanya.
Pergantian Kekuasaan Biasa
Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah Wajid Fauzi menilai situasi di Suriah hanya sebagai sebuah pergantian kekuasaan dan berharap hubungan persahabatan kedua negara tetap terjaga.
“Apa yang sedang kita saksikan ini sesungguhnya adalah sebuah pergantian kekuasaan dari sebuah negara,” kata Dubes Wajid Fauzi yang hadir sebagai narasumber Gelora Talks tersebut, secara daring dari Damaskus, Suriah.
Dubes Wajid Fauzi menegaskan, situasi pergantian kekuasaan di Suriah sebagai hal biasa dari sebuah negara dan hal itu bisa terjadi di mana-mana.
“Jadi, kita sebagai Bangsa Indonesia melihat ini sebagai satu pergantian kekuasaan di sebuah negara. Negaranya adalah Suriah dan Suriah itu sekarang dari dahulu adalah sahabat Indonesia,” kata dia.
Dubes Wajid juga sepakat dengan Duta Besar Suriah untuk Indonesia Abdul Monem Annan, bahwa tumbangnya rezim Presiden Bashar Al-Assad murni keinginan masyarakat dan oposisi di Suriah, tak ada campur tangan dari negara luar.
Dia menegaskan kembali bahwa sikap Indonesia terhadap situasi di Suriah saat ini adalah akan terus mengikuti secara dekat situasi yang terjadi dan Presiden Indonesia menilai persoalan di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses transisi yang inklusif, demokratik, damai, serta mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat.
“Tentu, itu semua dengan tetap menjaga kedaulatan dan kemerdekaan serta keutuhan wilayah Suriah. Ini penting untuk kita jadikan pedoman bersama bahwa inilah yang akan dilakukan kita semua sebagai bangsa Indonesia dalam melihat perubahan ini,” tambah dia.
Dalam kesempatan tersebut, Dubes Wajid juga menyoroti bahwa persahabatan Indonesia dan Suriah sudah terbangun sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, pada sekitar 1947.
Suriah, kata dia, melalui wakilnya di PBB memajukan isu Indonesia, atau Indonesian Matters, untuk diajukan di Sidang Dewan Keamanan PBB, dan Suriah mendukung kemerdekaan Indonesia.
Sejarah tersebut, menurut Dubes, merupakan nilai yang sangat berharga dalam hubungan bilateral kedua negara.
Oleh karena itu, di masa pergantian kekuasaan baru di Suriah, Dubes Wajid berharap persahabatan Indonesia dan Suriah tetap terjaga, terus menjadi dua negara yang saling bersahabat, dan hubungan keduanya dapat terus ditingkatkan di kemudian hari.
Dia juga menyampaikan bahwa situasi jalanan di Kota Damaskus saat ini sudah normal, masyarakat bebas beraktivitas, tidak ada hambatan apapun.
“Saya berkeliling kota, melihat jalanan di Kota Damaskus. Saya bisa katakan bahwa 98 persen kehidupan masyarakat sudah normal. Toko-toko sudah buka, transportasi umum sudah mulai berjalan dan masyarakat sudah keluar bebas, tidak ada hambatan apa-apa,”katanya.
Dia juga memastikan bahwa sampai saat ini WNI di Suriah juga dalam keadaan aman tanpa ada laporan dampak apapun dari peristiwa politik yang terjadi saat ini.
Namun, Jurnalis peliput Krisis Suriah Pizaro Gozali Idrus mengingatkan, meskipun situasi di Suriah saat ini telihat tenang pasca penggulingan Bashar al Assad, tetapi di wilayah utara tetap berperang.
“Di wilayah utara masih terjadi pertempuran antar faksi-faksi. Faksi di Suriah utara ini dibackup penuh Amerika dan Israel. Eskalasi di wilayah tersebut masih tinggi, walaupun dia dicap teroris, tetapi dia dibackup pendanaan oleh Amerika,” kata Pizaro.
Artinya, apabila wilayah utara Suriah ini tidak dikendalikan akan berdampak pada keamanan di wilayah lain, termasuk Damaskus yang sudah terlihat aman saat ini.
“Karena itu, menurut saya, situasi di utara ini harus bisa dikendalikan. Kalau situasi di utara ini tidak terkendalikan. Ini bukan tidak mungkin berdampak ke wilayah-wilayah lain,” tegas Pizaro.
Partaigelora.id-Kendati ada tiga tantangan utama dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang merupakan salah satu program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, pemerintah akan. terus mendorong percepatan program tersebut, guna mendukung sektor properti dan konstruksi.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia usai menghadiri acara Indonesia Policy Dialogue bertema ‘Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan,’ di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Fahri Hamzah mengungkapkan ke tiga tantangan besar yang harus diatasi untuk merealisasikan target ambisius ini, yakni persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan.
“Ketiga tantangan ini merupakan hambatan utama yang perlu diselesaikan agar program ini dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Fahri Hamzah.
Sedang fokus utama saat ini, menurut Wamen PKP adalah soal pembiayaan. Untuk Hal ini, ia menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejumlah pihak terkait.
“Hasil koordinasi ini akan dirumuskan dalam sebuah skema terpadu, yang nantinya diatur melalui undang-undang komprehensif. Skema ini akan menjadi dasar lahirnya undang-undang baru yang mengatur perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh,” terangnya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini juga menyoroti filosofi di balik program 3 juta rumah ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam pengalokasiannya.
Yakni, pembangunan satu juta rumah untuk perkotaan, satu juta untuk pedesaan, dan satu juta untuk wilayah pesisir.
Namun, karena wilayah Pesisir termasuk dalam kategori pedesaan, dua juta rumah diarahkan untuk desa dan pesisir, sedangkan sisanya untuk perkotaan.
“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Strategi ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia,” pungkas Fahri Hamzah.
