Category: Kegiatan

Partaigelora.id-Ketua Komisi I DPR 2010-2017 Mahfuz Sidik mengatakan, bahwa ketegangan baru di kawasan Timur Tengah (Timteng) yang memicu konfllik antara kelompok Houthi, Arab Saudi dan Yaman dalam beberapa hari terakhir, akibat ada deeskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.

Deeskalasi tersebut, kemudian yang meningkatkan kembali ketegangan setelah kelompok Houthi melakukan serangan terhadap Arab Saudi.

Perseteruan semakin kompleks karena Houthi memiliki hubungan dengan Iran, sedangkan Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman.

Dalam analisisnya, situasi terkini di kawasan Timteng saat ini sebenarnya sedang mengalami deeskalasi sementara atau tactical break (istirahat taktis) jelang agenda politik penting di Amerika Serikat dan Israel.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertajuk  ‘Perang di Timur Tengah Mereda: Hingga Pemilu Usai? yang digelar secara daring pada Jumat (16/10/2026) malam.

“Saya menganalogikan dinamika konflik Timur Tengah layaknya ‘permainan biliar’. Di mana pergerakan bola di atas meja sangat ditentukan oleh dua aktor kunci, yaitu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump.,” kata Mahfuz Sidik.

Katrena itu, Mahfuz mengingatkan kembali konsep balance of power yang dirancang Netanyahu pasca-peristiwa 9/11 (serangan 11 September 2001), yakni rancangan Seven Wars in Five Years (tujuh perang dalam lima tahun) untuk mengganti rezim di tujuh negara: Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, dan Iran.

“Perang ketujuh melawan Iran menjadi pertempuran terakhir (the last battle) bagi Netanyahu dan AS. Namun, narasi untuk menghancurkan Iran dalam hitungan hari terbukti menjadi delusi. Kekuatan militer besar AS dan Israel nyatanya tidak mampu menggulingkan rezim Iran secara instan,” ungkap Mahfuz.

Saat ini, kata Sekretariis Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, kedua pemimpin tersebut dinilai sedang mengambil tactical break demi mengamankan konsentrasi politik domestik di negara masing-masing.

Baca juga:

Mahfuz Sidik Prediksi akan Terjadi Perang Dingin Baru antara AS-Tiongkok

Dimana Netayanhu tengah menunggu hasill Pemilu Parlemen Israel pada 27 Oktober 2026, sedangkan Trump berusaha untuk mengamankan pemilihan umum (Pemilu) paruh waktu atau sela pada Selasa, 3 November 2026 agar dapat dimenangkan.

Mahfuz memprediksi hingga Desember 2026, ketegangan di Timteng akan bertahan sebagai frozen conflict (konflik yang membeku), dimana konflik bisa pecah kembali kapan saja, karena belum selesai.

“Karena Amerika Serikat  dan Israel masih dalam proses pembentukan formasi parlemen dan kabinet baru.,” ungkap dia.

Analis Dunia Islam dan Timur Tengah ini menilai kondisi mereda ini diperkirakan berlanjut hingga Maret 2027 seiring masuknya musim dingin di belahan bumi utara.

Di mana konsumsi energi masyarakat Eropa dan AS akan melonjak tinggi, sehingga konflik terbuka riskan sangat memicu kerusuhan sosial di negara-negara Barat.

“Namun kita harus waspada. Mengingat catatan sejarah bahwa momen Ramadan dan Idulfitri kerap digunakan untuk agresi militer, potensi eskalasi besar bisa kembali berulang pada April 2027,” tutur Mahfuz.

Namun, ia mengingatkan,  pemerintah Indonesia agar mewaspadai dampak rambatan (spillover effect) dari dinamika geopolitik Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi dalam negeri,  khususnya sektor fiskal dan rantai pasok energi.

“Kita di dalam negeri sedang menghadapi situasi fiskal dan moneter yang serius. Indeks harga saham terus berfluktuasi cenderung menurun, dan defisit APBN memberikan beban utang yang perlu dikelola secara terukur,” ungkap nya.

Adapun titik kerawanan utama Indonesia berada pada ketergantungan impor minyak bumi dan gas. Status Indonesia yang kini menjadi net importer energi membuat gangguan pasokan global berdampak langsung pada masyarakat.

“Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di daerah belakangan ini menjadi sinyal peringatan (warning) penting bagi pemerintah. Pasokan energi kita sangat rentan terhadap gangguan geopolitik,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Partai Gelora Indonesia kembali menggelar Podcast Gelora Talks bertajuk “UU TPKS Sudah Ada, Mengapa Korban Masih Tak Terlindungi?” pada Kamis (15/10/2026). Dipandu oleh Ketua Korbid Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Sarah Handayani, edisi ini menghadirkan Direktur Eksekutif Jalastoria yang juga Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.H.

Diskusi tersebut membedah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan—seperti sekolah, kampus, hingga pondok pesantren—serta menguji efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Dalam pemaparannya, Ninik Rahayu menegaskan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan terus berulang akibat masih kuatnya cara pandang hierarkis dan ketimpangan relasi kuasa.

Figur otoritas seperti dosen, guru, atau pimpinan lembaga kerap memandang anak didik maupun santri sebagai pihak yang harus tunduk.

“Penyebab utamanya adalah relasi kuasa yang tidak setara. Ketika satu pihak menganggap dirinya subjek yang berkuasa dan pihak lain sebagai objek, di situlah muncul dorongan untuk mengendalikan dan menguasai,” ujar Ninik.

Ninik secara khusus menyoroti adanya penanganan kasus di lembaga pendidikan dan pesantren yang sengaja ditutupi dengan dalih menjaga kehormatan atau nama baik institusi.

Menurutnya, menganggap kejahatan kekerasan seksual sebagai aib yang harus disembunyikan merupakan kekeliruan besar.

“Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang melanggar martabat. Tidak boleh ada toleransi, pengampunan, atau impunitas bagi pelaku atas nama agama, kiai, atau nama besar lembaga. Pembungkaman hanya akan membuat kejahatan ini terus berulang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ninik menguraikan sejumlah hambatan teknis yang dialami korban di lapangan, di antaranya penyelesaian internal yang keliru, proses hukum yang lambat dan beban pembuktian pada korban.

Ketua Dewan Pers periode 2022–2025 ini mengungkapkan,  Satuan Tugas (Satgas) di sekolah atau kampus kerap bertindak melampaui kewenangan dengan memediasi pelaku dan korban, ketimbang merujuk kasus ke lembaga layanan profesional.

Baca juga:

Partai Gelora Dorong Anggota Bangun Cerita Baru Menuju Kemenangan 2029

Sedangkan laporan kepolisian sering kali mengendap berbulan-bulan tanpa kepastian, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk melaporkan balik korban atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Sebab, korban masih sering diinterogasi dengan pertanyaan yang memicu stigma serta pemeriksaan berulang yang memicu trauma berlapis (reviktimisasi), “ kata Direktur Eksekutif Jalastoria ini.

Ninki mengingatkan bahwa UU TPKS telah membawa terobosan hukum penting. Dalam undang-undang ini, keterangan saksi korban yang didukung satu alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk pembuktian.

Selain itu, kekerasan seksual ditetapkan sebagai delik umum, sehingga aparat penegak hukum wajib aktif mengusut kasus tanpa membebankan pembuktian kepada korban.

Guna memutus rantai kekerasan seksual di dunia pendidikan, Ninik mendesak perlunya integrasi kurikulum edukasi hak ketubuhan sejak dini, evaluasi standar operasional prosedur (SOP) di setiap sekolah maupun pesantren, serta respon cepat dari aparat penegak hukum dan fasilitas layanan kesehatan/psikologis.

“Kita tidak boleh berhenti hanya pada rasa marah atau prihatin. Yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen nyata dari seluruh ekosistem—kementerian, aparat hukum, tokoh masyarakat, hingga pengelola lembaga pendidikan—agar tempat belajar benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak-anak bangsa,” pungkas Ninik.

Sementara Ketua Korbid Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Sarah Handayani menegaskan bahwa kekerasan seksual bukanlah isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan ancaman nyata yang bisa terjadi di lingkungan terdekat.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak bersikap apatis atau menganggap remeh potensi bahaya kekerasan seksual.

“Kekerasan seksual itu bukan masalah di sana yang jauh, melainkan persoalan sehari-hari yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, harus paham betul dampaknya, dan mengambil peran untuk menjaga lingkungan kita karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa,” ujar Sarah.

Lebih lanjut, Sarah menggarisbawahi bahaya dampak jangka panjang berupa trauma psikologis yang sangat sulit dipulihkan pada diri korban.

Menyoroti pentingnya keberanian bersuara, Sarah menyerukan agar masyarakat tidak tinggal diam ketika melihat atau mengetahui adanya indikasi tindakan kekerasan seksual.

“Pokoknya kita tidak boleh diam. Sebagaimana disampaikan Mbak Ninik, kita tidak boleh diam dan tidak boleh berhenti marah, tetapi kemarahan itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk saling melindungi,” tegasnya.

Sarah Handayani menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual di institusi pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak, melainkan membutuhkan komitmen menyeluruh.

Lingkungan pendidikan dituntut untuk membangun sistem pelaporan dan perlindungan yang aman, mutakhir, dan berpihak penuh pada korban.

“Jika kita bicara tentang kekerasan seksual di institusi pendidikan, maka seluruh ekosistem harus bertanggung jawab. Pemerintah, pengelola lembaga, aparat hukum, hingga masyarakat memiliki kewajiban bersama untuk memastikan sistem pelaporan dan perlindungan itu benar-benar berjalan,” ujar Sarah.

Sarah kembali mengingatkan, bahwa isu kekerasan seksual bukanlah masalah asing yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Ancaman ini nyata dan dapat terjadi di lingkungan terdekat, sehingga sikap acuh tak acuh (abai) harus segera dihentikan.

“Kekerasan seksual itu persoalan sehari-hari yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, harus paham betul definisinya, serta mengambil peran aktif untuk memelihara lingkungan yang aman. Trauma yang dialami korban itu sangat berat dan sulit disembuhkan, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegas Sarah.

Ia beraharap masyarakat untuk tidak bungkam saat menemui atau mencurigai terjadinya praktik kekerasan seksual.

Semua pihak diajak untuk terus membangun kesadaran, memperkuat sistem perlindungan di institusi pendidikan, serta memberikan dukungan penuh bagi korban guna menciptakan lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual

“Pokoknya kita tidak boleh diam. Sebagaimana yang ditegaskan Mbak Ninik, kita tidak boleh diam, tidak boleh berhenti marah, dan kemarahan itu harus kita wujudkan dalam bentuk langkah nyata serta dukungan penuh bagi perlindungan korban,” pungkasnya.

Parrtaigelora.id-Partai Gelora Indonesia kembali menggelar program Ngaji Politik bertajuk “Amal Politik untuk Meluaskan Skala Kebaikan”, yang disiarkan secara langsung melalui berbagai saluran digital resmi partai pada Rabu (14/10/2026) malam.

Hadir sebagai narasumber, K.H. Muhith Ishak, Lc., M.A., Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora. Ngaji Politik dalam Serial Spiritualitas Politik ini diselenggarakan Koordinator Bidang Keuamatan DPP Partai Gelora.

Ia memaparkan secara komprehensif bahwa aktivitas dan keterlibatan umat dalam politik sejatinya merupakan panggilan agama untuk mengelola kemaslahatan publik dan meluaskan jangkauan manfaat (anfauhum linnas).

Mengawali pemaparannya, KH Muhith menekankan pentingnya mengikis pemisahan (dikotomi) antara agama dan politik yang telah lama dialami umat Islam.

Padahal kebijkan politik yang dilandasi agama menjadi amal saleh bernilai tinggi yang meluaskan skala kebaikan di tengah bangsa,

“Kerja politik adalah kerja mengurus orang banyak. Ketika dikerjakan dengan benar dan dilandasi niat mendatangkan kemudahan bagi masyarakat, maka kebijakan politik tersebut menjadi amal saleh bernilai tinggi yang meluaskan skala kebaikan di tengah bangsa,” katanya.

Menurutnya, aktivasi dan keterlibatan umat dalam dunia politik seharusnya dimaknai sebagai panggilan agama agar motivasi yang terbangun bersifat partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar dorongan transaksional

Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini, yakni munculnya dikotomi atau pemisahan antara nilai-nilai agama dengan berbagai urusan kehidupan, termasuk politik dan kekuasaan.

Melalui Ngaji Politik, Partai Gelora mendorong integrasi nilai keagamaan agar motivasi politik umat bergeser dari sekadar dorongan transaksional menjadi partisipasi aktif yang berlandaskan kesadaran ibadah.

“Semua orang pada dasarnya ingin menjadi orang baik. Dalam Islam, indikator kesalehan dibentuk oleh kekuatan iman dan produktivitas amal saleh. Namun, ukuran keutamaan suatu amal tidak hanya dilihat dari keikhlasan atau bentuk ibadahnya saja, melainkan juga dari impact atau besarnya dampak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar K.H. Muhith.

Ia menegaskan bahwa manusia yang paling dicintai Allah SWT adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya, serta amal yang paling disukai adalah yang menghadirkan kebahagiaan, menghilangkan kesempitan, mengusir kelaparan, dan melunasi beban orang lain.

Baca juga:

Pemimpin Sejati Dituntut untuk Tanggalkan Agenda Pribadi dan Fokus Layani Kebutuhan Publik

Menurutnya, kerja politik merupakan sarana paling efektif untuk mengaktualisasikan pesan tersebut, dalam skala lebih besar, sebagaimana ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar .

“Skala manfaat dari amal individu tentu terbatas. Namun, ketika seseorang masuk ke dalam arena politik dan mengelola kebijakan negara, skala kebaikan yang dihasilkan menjadi sangat luas. Kebijakan publik yang tepat mampu memastikan masyarakat tidak kelaparan, mendapatkan kemudahan hidup, dan terbebas dari kesulitan,” lanjutnya.

K.H. Muhith juga menyitir nasihat historis dari pujangga dan mujahid Abdullah Ibnul Mubarak kepada ahli ibadah Fuddail bin ‘Iyad. Sebab, ddalam Islam, kesalehan seseorang diukur dari integrasi antara iman dan amal saleh.

Namun, keutamaan suatu amal tidak hanya diukur dari aspek keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah (ittiba’), melainkan juga dari impact atau besarnya dampak manfaat yang dirasakan orang lain.

Nasihat tersebut menekankan bahwa peran aktif mengurus serta memperjuangkan kemaslahatan masyarakat (jihad sosial-politik) memiliki kedudukan moral dan spiritual yang sangat tinggi dibandingkan hanya berfokus pada ibadah ritual individual semata.

Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora ini mengkritisi pandangan keliru di masyarakat yang memandang politik semata-mata sebagai arena transaksi pragmatis.

Ia menegaskan, bahwa esensi dari keberadaan partai politik dan pejabat publik adalah mengelola kepentingan negara dan rakyat luas, bukan memperkaya diri atau golongannya.

KH Mufith mengkritisi fenomena pergeseran orientasi dalam politik nasional, di mana kekuasaan kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok ketimbang mengurus kemaslahatan publik

“Jika amal individu hanya berdampak terbatas pada diri sendiri atau keluarga, maka kerja politik memiliki dimensi kebaikan yang jauh lebih luas karena menyangkut urusan publik (maslahat ammah).,” katanya.

Ia menilai hubungan agama dan kekuasaan sebagaimana digagas Imam Al-Ghazali, menegaskan bahwa kekuasaan dan agama adalah dua hal yang saling menopang.

“Politik adalah kerja mengurus kepentingan umum (maslahat ammah). Ketika dikerjakan dengan landasan spiritualitas yang benar, setiap kebijakan dan langkah politik akan menjadi ladang amal saleh yang dampaknya dirasakan oleh seluruh rakyat,” pungkasnya.

Terkait maraknya politik pragmatis dan penyimpangan kekuasaan akhir-akhit ini, K.H. Muhith berpandangan bahwa   fenomena pejabat yang egois dan mementingkan kelompok terjadi karena figur tersebut ‘belum selesai dengan dirinya sendiri’.

“Ketika tanggung jawab seseorang naik level—dari individu menjadi suami, ayah, lalu pejabat publik—harusnya tingkat pemikiran dan kapasitas spiritualnya ikut naik. Pejabat yang hanya memperkaya diri atau kelompoknya ibarat seorang kepala keluarga yang egois; lapar sendiri tetapi membiarkan anak istrinya terlantar,” ujar K.H. Muhid.

Ia mengingatkan bahwa Rasulullah SAW sendiri tegas menegur sahabat yang beribadah secara berlebihan hingga mengabaikan hak dan tanggung jawab terhadap keluarganya.

Menurutnya, kepedulian dan aksi nyata untuk membantu kesulitan rakyat (mengurus kemaslahatan) memiliki kedudukan spiritual yang sangat tinggi, bahkan lebih utama daripada iktikaf sunnah di masjid.

Umat Islam diharapkan juga tidak terjebak pada pencitraan atau sekadar simbol-simbol kesalehan pribadi semata. Meskipun kesalehan dasar merupakan hal wajib bagi seorang muslim, pengelolaan urusan publik yang kompleks membutuhkan kompetensi teknis dan rekam jejak kepemimpinan.

“Kalau mobil kita rusak, yang kita cari adalah montir yang ahli, bukan sekadar imam salat. Kesalehan pribadi itu bagus dan menenangkan, tetapi indikator keberhasilan pejabat ditentukan oleh akurasi diagnosa dan kemampuan menyelesaikan masalah rakyat sesuai kewenangannya,” tegasnya.

Ia mengkritik kecenderungan politisi yang mendadak rutin mendatangi rumah ibadah jelang pemilu demi meraih simpati massa, namun tidak memiliki gagasan serta kemampuan konkret untuk mengelola pemerintahan secara efektif.

KH Muhith juga secara tegas menolak narasi politik saling menghancurkan maupun permusuhan permanen dalam ranah publik.

“Dalam Islam dan tradisi Pancasila, perang atau konflik keras adalah jalan terakhir. Politik itu ranah ijtihadi (pemikiran), mirip dengan dinamika pertandingan olahraga. Maka adab yang diajarkan adalah kompromi (was-sulhu khair) melalui musyawarah dan mufakat, bukan dengan cara menghancurkan lawan,” tambahnya.

Mengakhiri kajian Ngaji Politik, K.H. Muhith kembali menegaskan pesan Rasulullah SAW dan para ulama terdahulu bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar.

Agama merupakan fondasi tempat bertumpu, sementara kekuasaan politik adalah benteng penjaganya. Jika salah satu hilang, maka bangunan kehidupan bermasyarakat akan runtuh dan sirna.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong mendorong lahirnya para wirausahawan baru sekaligus memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora Muhammad Zuhrif Hudaya dan Wakil Ketua Korbid Arifin Wicaksono dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kewirausahaan bertajuk ‘Start Your Business: Langkah Awal Menjadi Pengusaha Sukses’ pada Selasa (13/10/2026) malam.

Dalam pemaparannya, Zuhrif Hudaya menegaskan bahwa program pengembangan ekonomi ini dirancang untuk menyasar dua kelompok sasaran utama, baik dari kalangan kader, pengurus, maupun masyarakat umum.

“Pertama, kita menyasar individu yang belum memiliki bisnis agar mereka tahu bagaimana langkah awal memulainya. Kedua, bagi mereka yang bisnisnya sudah berjalan—sekecil apa pun itu,” kata Zuhrif dalam keterangannya, Kamis  (15/10/2026).

Menurut dia, bisnis yang sudah berjalan akan diarahkan dan dilakukan pendampingan agar usahanya tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga melesat, tumbuh, kuat, dan memiliki dampak jangka panjang.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan untuk mendorong lahirnya wirausahawan baru, Partai Gelora meluncurkan program ‘Nusantara Bisnis Academy’.

“Program ini disiapkan sebagai wadah pembinaan, ekosistem pembelajaran, serta jejaring komunitas bagi para pebisnis di seluruh Indonesia,” katanya.

Wakorbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora, Arifin Wicaksono, menambahkan pentingnya penguatan kompetensi fundamental dalam mengelola sebuah bisnis.

Menurutnya, potensi kesuksesan berbisnis di Indonesia sangat terbuka lebar seiring semakin mudahnya perizinan usaha dan besarnya peluang pasar.

“Memulai bisnis memang butuh keberanian, tetapi keberanian saja tidak cukup tanpa didasari konsep dan ilmu pengetahuan yang memadai. Sering kali pengusaha terjebak pada keahlian teknis semata—seperti hanya jago jualan atau jago produksi—tetapi lemah dalam tata kelola keuangan dan organisasi,” terang Arifin.

Baca juga:

Hindari Bahaya Risiko Total, Pelaku Bisnis Riil Didorong Bertransformasi Jadi Korporasi

Hindari Bahaya Risiko Total, Pelaku Bisnis Riil Didorong Bertransformasi Jadi Korporasi

Nusaantara Bisnis Academy, kata dia,  hadir untuk melengkapi para pelaku usaha dengan ilmu fundamental bisnis, mulai dari penguatan riset pasar (market), pengembangan produk, manajemen keuangan, hingga tata kelola sumber daya manusia (SDM) agar siap melakukan peningkatan skala usaha (scale up).

Program ini mendapatkan antusiasme peserta dari berbagai daerah yang menyampaikan studi kasus dan peluang bisnis di wilayah masing-masing.

Muhammad Zafar Henan dari DPW Partai Gelora Maluku, misalnya, mengangkat potensi bisnis perantara logistik BBM untuk transportasi antarpulau di Ambon, serta peluang pengembangan lahan seluas 1,5 hektar untuk proyek rumah subsidi.

Sementara itu, Khairul Baki dari DPD Jayapura, Khairul Baki mengatakan, bahwa berbisnis di Indonesia merupakan sebuah keputusan ‘nekat’ dan butuh keberanian tersendiri.

Pasalnya, akan membutuhkanan cost atau biaya yang tinggi, dimana wilayah Indonesia berpulau-pulau terutama di Papua. hingga membuat rantai distribusinya menjadi panjang dan tidak mudah.

Selain itu, birokrasi perizinan yang rumit, pajak tinggi, belum lagi biaya tak terduga atau ‘pungutan liar’ yang kerap dikeluarkan menimbulkan ekonomi biaya tinggi,  membuat pengusaha-pengusaha lokal harus berpikir dua kali.

Sebab, modal yang mereka miliki kecil, sehingga kalah bersaing dengan pengusaha bermodal besar, terutama asing, sehingga menurunkan mereka orientasi untuk berbisnis. Bagi daerah ini merupakan masalah serius.

“Makanya pengusaha-pengusaha di Indonesia ini kan cuma berapa juta saja dari apa namanya jumlah total keseluruhan penduduk Indonesia. Maka berbinis itu, sebuah keputusan dan keberanian. Rumit birokrasinya, susah untuk ekspansi  dan tinggi pajaknya. Ini menurunkan oientasi orang mau berbisnis,” kata  Khairul Biki.  

Menanggapi hal ini, Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora  Zuhrif Hudaya mengatakan, bahwa pihaknya akan terus memberikan pengetahuan mengenai kompetensi bisnis dan fundamental usaha, termasuk juga memberikan materi-materi pelatihan investasi.

“Jika sebelumnya kita belajar bagaimana investor harus memiliki kompetensi, kini saatnya para pelaku bisnis (entrepreneur) juga ditempa agar memiliki kompetensi yang sepadan. Apabila dua hal ini dipadukan dan saling berkolaborasi, insyaallah bisnis yang kita bangun bersama akan mampu menggerakkan roda perekonomian bangsa,” tegas Zuhrif

Wakorbid Bisnis dan Ekonomi Arifin Wicaksono mengungkapkan, Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora sudah membuat kurikulum ‘Nusantara Bisnis Academy’ dan akan membawanya ke dalam format pelatihan tatap muka (offline) di berbagai wilayah.

Ia juga menyampaikan bahwa pendampingan teknis dan penyusunan strategi bisnis akan jauh lebih presisi dan efektif apabila dilakukan melalui interaksi langsung serta konsultasi mendalam (assessment).

“Banyak pertanyaan dan kasus menarik dari daerah yang memerlukan analisis data serta strategi yang presisi. Melalui program Nusantara Bisnis Academy, kelak kita bisa bertemu langsung secara offline untuk membedah fundamental bisnis, mulai dari riset pasar, tata kelola keuangan, hingga pengembangan organisasi,” ujar Arifin.

Partai Gelora berharap inisiatif berkelanjutan ini tidak hanya mencetak pengusaha-pengusaha baru yang tangguh, tetapi juga membangun ekosistem saling bantu antar-pebisnis di seluruh wilayah Indonesia demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Partaigelora.id-Ketua Pusat Kebijakan Strategis DPP Partai Gelora Indonesia, KH Ahmad Mudzoffar, Lc., M.A., menegaskan bahwa sikap dan pemahaman yang ekstrem (ghuluw atau berlebih-lebihan) dalam beragama merupakan bentuk penyimpangan yang berbahaya serta dapat membinasakan tatanan kehidupan umat.

Pesan tersebut disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman bertajuk ‘Jangan Ekstrem’ pada Jumat (9/10/2026) malam.

“Menghindari sikap ekstrem dipahami sebagai pengingat bagi diri sendiri dan seluruh umat, bukan untuk menyudutkan kelompok tertentu,” kata KH Ahmad Mudzoffar

Menurut dia, mengacu pada hadis sahih, sikap berlebih-lebihan dalam beragama merupakan faktor utama yang membinasakan umat-umat terdahulu.

“Konsep Ahlusunah Waljamaah itu ditekankan bukan sebagai label eksklusif milik golongan tertentu, melainkan komitmen bersama pada prinsip dasar Islam—yakni rukun iman yang enam, rukun Islam yang lima, serta menjadikan generasi sahabat nabi sebagai teladan utama,” katanya.

Dengan pemahaman ini, maka berbagai mazhab, ormas, dan jamaah dapat bernaung dalam satu ‘rumah besar ‘ Islam yang moderat (wasathiyah)

Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelora ini mengatakan, pemahaman Islam yang baik harus bersifat inklusif, toleran, serta mengedepankan sikap kooperatif dan semangat rekonsiliasi antarumat Islam, alih-alih konfrontatif atau gemar memicu polarisasi.

Sehingga umat Islam diharapkan menghindari fanatisme buta atau hobi menghakimi kelompok lain yang tidak sepandangan dengan mereka.

“Sikap ekstrem itu kerap lahir dari fanatisme kelompok (ashabiyah) yang berlebihan, sehingga memunculkan hobi menyesatkan, membid’ahkan, atau mengkafirkan pihak lain hanya karena perbedaan pandangan dalam masalah cabang (furuk),” ujarnya.

Ia berharap umat meneladani para ulama terdahulu yang mampu berdebat dan berbeda pendapat secara tajam dalam koridor ilmiah, namun tetap menjaga akhlak, persaudaraan, dan kebersihan hati.

Baca juga:

Mendudukkan Usul dan Furuk: Menata Pola Pikir Umat di Tengah Perbedaan

KH Mudzoffar mengusulkan perlunya dialog tertutup antar-tokoh ormas dan lembaga keislaman untuk mengurai sumbatan komunikasi dan kerancuan definisi Ahlusunah Waljamaah.

Sebab, saat ini ada klaim kebenaran sepihak yang membuat sebagian kelompok mudah mengeluarkan pihak lain dari lingkaran kebenaran.

“Saya berharapadanya kesediaan para ulama, kiai, dan pimpinan berbagai ormas Islam untuk duduk bersama dalam satu forum terbatas guna mengklarifikasi dan mendudukkan materi-materi ijtihadiah yang selama ini memicu perselisihan di ranah public,” ungkapnya.

Perdebatan yang merusak persaudaraan umumnya, menurut KH Mudzoffar, dipicu oleh keterlibatan emosi dan rasa benci (like and dislike) sebelum adu argumen ilmiah dimulai.

“Ulama masa lalu patut diteladani karena mampu berdebat sengit secara kognitif, namun tetap saling merangkul dan menjaga kebersihan hati seusai diskusi,” tegasnya.

Ia menila\i fanatisme buta (ta’asub) membuat seseorang sulit membedakan antara membela nilai-nilai ajaran Islam yang hakiki dengan membela kelompok atau golongannya sendiri.

“Karena itu, penting bagi setiap organisasi dan komunitas untuk senantiasa melakukan autokritik serta evaluasi internal,” katanya.

Perbedaan pilihan dalam pemilu atau pilpres diharapkan tidak boleh merusak ukhuwah dan persaudaraan keluarga.

KH Mudzoffar mengingatkan agar umat tidak memperlakukan pilihan politik—yang sifatnya ijtihadiah dan didasarkan pada pertimbangan maslahat-mudarat—seolah-olah sebagai persoalan akidah mutlak (surga-neraka).

Masyarakat, kata KH Mudzoffar, perlu diberikan edukasi politik dan pemahaman terhadap perbedaan pilihan dinamika politik agar tidak memicu gelombang golput.

Untuk menekan kecenderungan golput di masyarakat, KH Mudzoffar yang merupakan salah satu pendidi Partai Gelora ini menekankan pentingnya pemetaan masalah.

“Golput itu karena kebingungan atau belum menemukan figur ideal relatif mudah diedukasi melalui literasi politik, sedangkan golput yang bersifat ideologis memerlukan pendekatan dialogikal yang lebih sabar dan berkesinambungan,” katanya.

Di akhir pemaparannya, KH Ahmad Mudzoffar mengajak seluruh kader dan partisipan untuk terus menyebarkan pemahaman Islam yang teduh, moderat, dan bijaksana, serta menjadikan aktivitas berpartai sebagai sarana kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa di bawah naungan nilai-nilai keutamaan.

Kajian tersebut ditutup dengan imbauan agar umat Islam senantiasa mengevaluasi diri, fokus memperbaiki kualitas ibadah pribadi, serta menebarkan semangat Islam yang rahmatan lil ‘alamin dengan mengedepankan persatuan dan kebijaksanaan.

Partaigelora.id-Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora Indonesia, KH Muhith M. Ishaq, Lc., M.A., menegaskan pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan perjuangan politik.

Menurutnya, partisipasi politik umat Islam hendaknya berakar pada panggilan spiritualitas, bukan sekadar imbalan atau dorongan transaksional.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam program Ngaji Politik  yang diselenggarakan Bidang Keuamatan DPP Partai Gelora dalam Serial Spiritualitas Politik bertajuk ‘Selalu Ada Gradasi dari Kualitas Kemusliman Kita’,Rabu (7/10/2026).

KH Muhith menyampaikan bahwa kekuasaan tanpa agama rawan kehilangan kendali, sementara agama tanpa kekuatan politik berisiko kehilangan pelindungnya.

“Karena itu,Umat Islam dituntut untuk menempatkan diri sebagai pelaku atau penggerak utama (fa’il) dalam amar makruf nahi mungkar, bukan sekadar dijadikan objek politik, kerumunan, atau pasar suara menjelang pemilu,” kata KH Muhith.

Sehingga ketika seseorang dituntut untuk memahami kualitas kemuslimannya, maka dia harus memahami mengenai Islam itu sendiri.

Sebab, Islam adalah agama yang sempurna, namun kualitas kemusliman pemeluknya memiliki gradasi yang beragam.

Ia menegaskan bahwa kualitas kemusliman tidak hanya diukur dari ibadah ritual semata (mahdah), melainkan dari kesalehan sosial serta penerapan nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan berpolitik (siyasah).

Merujuk Al-Qur’an (Surah At-Taubah dan Fatir), tingkat kesalehan terbagi dari kelompok yang berkompetisi dalam kebaikan (sabiqun bil-khairat), kelompok pertengahan (muqtasid), hingga yang masih sering berbuat salah (dhalimun linafsih).

KH Muhith menepis pandangan kaku yang menyamakan Islam secara eksklusif dengan kebudayaan Arab.

Baca juga:

Partai Gelora Luncurkan Program ‘Ngaji Politik’, Tegaskan Agama dan Kekuasaan adalah Saudara Kembar

Menurutnya, sejarah mencatat kontribusi ulama besar perawi hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari luar Bangsa Arab, hingga jejak peradaban Islam di Andalusia, Turki, India, dan Nusantara.

Ia mengatakkan, kemimpinan politik Islam dalam sejarah terbukti dinamis dan inklusif—berpindah dari Bangsa Arab, Persia, India, Mongol, hingga kerajaan-kerajaan Nusantara—menunjukkan bahwa Islam hadir untuk seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).

Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora ini menjelasakan, semangat beribadah masyarakat Indonesia yang tinggi harus diimbangi dengan kesalehan publik, seperti menjaga etika bertetangga, memelihara fasilitas umum, serta menghormati hak-hak sesama warga negara.

“Di sinilah pentingnya nilai kejujuran dan amanah wajib mengikat setiap pelaku politik. Semakin tinggi skala kepemimpinan seseorang, semakin besar dampak kebijakan yang dihasilkan, serta makin besar pula pertanggungjawaban moral dan spiritualnya,” katanya.

KH Muhith berpandangan bahwa prinsip kepemimpinan yang berorientasi rakyat, maka seorang pemimpin sejati dituntut untuk menanggalkan agenda pribadi dan fokus melayani kebutuhan publik yang dipimpinnya.

“Potensi besar umat Islam Indonesia diharapkan tidak hanya berhenti pada skala domestik, melainkan mampu memberikan kontribusi kepemimpinan pemikiran dan kebudayaan bagi dunia internasional,” katanya.

Ngaji Politik tersebut, diakhiri KH Muhith dengan mengutip pesan Imam Al-Ghazali mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara agama sebagai fondasi dan kekuasaan sebagai pelindungnya, demi mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa yang berkeadilan.

“Kita berharao Partai Gelora berharap dapat memberikan edukasi serta energi rohani bagi gerak langkah politik umat, sekaligus mencetak kepemimpinan politik yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan public,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI  Anis Matta, memberikan arahan strategis dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Desk Rekrutmen Anggota Partai Gelora di Jakarta beberapa lalu.  Arahan tersebut, secara lengkap ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV pada Jumat (8/10/2026).

Dalam arahannya, Anis Matta menegaskan bahwa kekuatan politik suatu partai tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah sumber daya atau modal logistik, melainkan oleh ide, kualitas manusia, serta kemampuan menyusun cerita (storytelling) yang terhubung langsung dengan realitas kehidupan masyarakat.

Anis Matta menguraikan bahwa sejarah peradaban, ajaran agama, hingga gerakan-gerakan politik besar dunia selalu bermula dari sebuah cerita yang diyakini secara kolektif.

Menurutnya, masyarakat akan tergerak untuk bergabung dengan Partai Gelora jika partai mampu menyajikan narasi yang relevan dengan pergumulan hidup mereka sehari-hari.

“Semua bermula dari cerita. Itu yang membuat orang akan bergabung dengan Partai Gelora—jika kita bisa menjawab dan membuat satu cerita bahwa ini tentang hidupnya dia, bukan tentang kita. Dia yang berkepentingan untuk masuk jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Ia meminta seluruh fungsionaris dan kader untuk mampu menurunkan narasi-narasi besar dan proyeksi krisis global menjadi cerita yang membumi, kontekstual, dan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi maupun sosial.

Anis Matta mendorong jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia untuk terlebih dahulu mengatasi hambatan psikologis internal, seperti perasaan tidak berdaya atau minder ketika membandingkan diri dengan partai-partai politik senior yang memiliki modal jauh lebih besar.

Untuk menghadapi kontestasi politik Pemilu 2029, Anis memaparkan tiga instrumen penting bagi partai.  Pertama membangun imajinasi strategis (mengkhayal bersama), kedua kreativitas dan presisi manuver (political engineering) dan ketiga perang kognitif (cognitive warfare)

Membangun imajinasi strategis maksudnya adalah menggerakkan gagasan dan peta jalan politik secara berani. Anis menekankan bahwa setiap pencapaian besar dalam realitas selalu berawal dari imajinasi dan gagasan di dalam pikiran.

Baca juga:

Partai Gelora Rekomendasikan Sejumlah Pembenahan Teknis Atasi Keracunan MBG agar Tak Berulang

Sedangkan keativitas dan presisi manuver  adalah meneladani strategi non-konvensional dalam sejarah, di mana keterbatasan sumber daya ditutupi oleh ketepatan membaca titik lemah serta keberanian mengambil jalur perjuangan yang berbeda secara presisi.

Sementara perang kognitif dilakukan dengan emaknai pertarungan politik modern bukan sekadar adu kekuatan logistik, melainkan pertarungan ide, narasi, dan ketahanan mental dalam membangun kepercayaan publik.

Anis Matta, membedah strategi pengelolaan mentalitas kader serta kunci utama rekrutmen massal menuju Pemilu 2029. Ia menegaskan pentingnya kemampuan politisi dan kader dalam memisahkan antara kondisi psikologis pribadi dengan beban masalah yang sedang dihadapi (jaga jarak dari masalah).

Menurutnya, kegagalan menyelesaikan persoalan sering kali dipicu oleh ketidakmampuan membedakan antara berpikir rasional dan jebakan overthinking.

Wamenlu RI  ini membagikan pengalaman pribadinya saat menghadapi momen-momen kritis dan perasaan tidak berdaya (helplessness). Ia menyarankan metode pelepasan beban mental melalui aktivitas fisik intensif (stretch) untuk menyegarkan kembali daya pikir dan memicu gairah perjuangan baru.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa pengelolaan krisis internal harus bermuara pada penguatan aspek spiritual melalui doa dan permohonan ilham kepada Allah SWT.

Ia lantas enukil kisah sahabat Nabi yang tertekan oleh beban utang, di mana Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan dari keluh kesah, kesedihan, kelemahan, hingga kemalasan.

“Keputusan-keputusan besar dalam hidup dan perjuangan politik pada dasarnya adalah keputusan iman. Solusi sering kali sudah ada di depan kita, namun kita membutuhkan petunjuk dan ilham agar pikiran kita dibuka untuk melihat jalan keluar tersebut.”

Terkait target rekrutmen besar-besaran, Anis  Matta menegaskan bahwa kunci keberhasilannya tidak terletak pada kerumitan instrumen teknis (tools), melainkan pada kemampuan kader menjawab pertanyaan paling krusial dari masyarakat: mengapa mereka harus bergabung dengan Partai Gelora?

Ia menguraikan tiga pilar utama yang menjadi jargon sekaligus arah gerak partai. Pertama bergabung, mengajak rakyat untuk menjadi pelaku aktif dalam sejarah peradaban dan bukan sekadar follower atau penonton pasif.

Kedua bertumbuh, menjadikan partai sebagai ruang peningkatan kapasitas kognitif, kepemimpinan, dan kesejahteraan hidup kader.

Ketiga berdampak:, memberikan kontribusi nyata dalam menavigasi masyarakat serta bangsa di tengah ancaman krisis global.

Melalui konsolidasi rekrutmen anggota ini, Partai Gelora optimistis seluruh pengurus dan kader di daerah mampu merajut narasi baru yang menyatu dengan harapan rakyat, sekaligus menjadi motor penggerak menuju kemenangan pada Pemilu 2029 mendatang.

Anis Matta menutup arahannya dengan optimisme bahwa apabila seluruh kader mampu melampaui hambatan psikologis dalam diri masing-masing dan mampu mengartikulasikan narasi keberpihakan tersebut, Partai Gelora akan mampu melakukan lompatan rekrutmen anggota secara masif serta mengamankan kemenangan pada Pemilu 2029.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual (Tazkiyatuyn Nafs) dengan tema ‘Politik Pelayanan’ pada Selasa (6/10/2026) malam, sebagai bagian dari proses penyucian jiwa bagi kader dan pejuang politik.

Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelora Rofi’ Munawar mengatakan, bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari esensi pelayanan (khidmah).

Sebab, hakikat politik bukan sekadar mengejar kekuasaan, melainkan bagian dari proses sarana beribadah untuk menghadirkan kemaslahatan yang luas,  serta mengabdi dengan sepenuh jiwa dan raga

“Pelayanan ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Ketika kita berjuang di jalur politik, maka kita pasti akan melakukan yang namanya pelayanan atau khidmah,” ujar Rofi’ Munawar.

Mengutip pemikir politik Islam Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah dan Adabud Dunya Waddin, dijelaskan bahwa ada enam sendi yang membuat dunia menjadi baik, teratur dan harmonis.

Di enam sendi inilah politik pelayanan harus difokuskan. “Ketahuilah bahwa yang menjadikan dunia baik sehingga terjadi keteraturan dan harmoni itu ada enam yang disebut sebagai enam pondasi,” jelasnya mengutip Al-Mawardi.

Pertama Dinun Mutta atau agama yang ditaati. Maksudnya agama berfungsi sebagai pedoman hidup, pengendali nafsu, dan pengawas nurani.

Politik pelayanan harus memastikan agama berjalan seimbang pada dimensi vertikal (hablum minallah) dan horizontal (hablum minannas).

“Contohnya Ibadah sosial seperti zakat, infak, dan sedekah melatih jiwa untuk melepaskan kepemilikan demi mengikis diskriminasi serta menciptakan kesetaraan sosial,” katanya.

Kedua Sultanun Qahir atau pemerintahan yang kuat dan efektif. Artinya kekuasaan dipandang sebagai amanah keagamaan (ittikhadul imarati dinan) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui amal saleh.

Baca juga:

Berlaku Adil dalam Politik Begitu Sulit, Karena Adil adalah ‘Nyawa’ dalam Perjuangan Politik

“Pemimpin yang efektif berfungsi sebagai solidarity maker—perekat masyarakat—serta menjadi pengayom bagi pihak-pihak yang lemah dan terzalimi,” katanya.

Ketiga Adlun Syamil atau keadilan yang merata. Dimana keadilan diawali dari sikap adil terhadap diri sendiri.

“Pemimpin yang adil berfokus mengutamakan kemudahan (ittiba’ul maisur), mengurai kesulitan rakyat (hazwul maksur), serta meninggalkan pendekatan kekuasaan yang represif (tarkut tasalluthi bil quwwah),” katanya

Keempat Amnun ‘Am atau keamanan yang menyeluruh. Kepimpinan harus menberikan jinan keamanan yang melingkupi dimensi fisik maupun psikis secara merata.

Hal itu mrujuk pada pesan Surah Quraisy, pemenuhan pangan (at’amahum min ju’) dan rasa aman (amanahum min khauf) menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan.

Kelima Hisbu Dar atau kesuburan wilayah dan kemakmuran ekonomi. Yaitu  engelolaan potensi daerah dan sumber daya secara optimal untuk menopang ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keenam Amalun Fasih atau harapan yang luas.Pemerintahan dan elemen politik bertugas diharapkan membangun optimisme, menghadirkan prospek masa depan yang cerah, serta ruang bertumbuh bagi seluruh warga negara.

Rofi] berharap melalui pendekatan politik pelayanan, kehadiran kader dan pemimpin politik diarahkan untuk mengurai problematika warga, bukan memperberat beban hidup masyarakat.

“Kesetaraan yang lahir dari kebijakan adil dan ibadah sosial diharapkan dapat menghapus sekat-sekat sosial sehingga terbangun harmoni dalam berbangsa,” katanya.

Ia mengatakan, berbagai persoalan riil yang sering dihadapi para pemimpin atau pemangku kebijakan di lapangan seperti risiko penyimpangan kebijakan akibat laporan yang tidak jujur dari bawahan,

Ditegaskan bahwa pemimpin harus menerapkan fungsi soliditas dan solidaritas pada lingkaran dalamnya terlebih dahulu.

“Pemimpin wajib turun ke lapangan untuk mengecek kondisi riil masyarakat guna menghindari jebakan budaya ‘asal bapak senang’ (ABS),
 katanya

Hal ini akibat janji politik seorang politisi yang merupakan bentuk penjelmaan dari visi dan misi kepemimpinan, terkadang tidak disandingkan dengan kematangan berpikir untuk merealisasikannya.

“Sehingga pemimpin dituntut bertanggung jawab penuh dan tidak sembarangan mengumbar komitmen tanpa kepastian eksekusi. Tidak ada lagi ABS,” katanya.

Karena itu, keberhasilan seorang politisi tidak diukur dari klaim kesempurnaan, melainkan dari ikhtiar sungguh-sungguh, ketaatan pada proses pelayanan, serta ketiadaan niat untuk berbuat zalim.

“Jika terjadi kegagalan dalam proses kepemimpinan, seorang pemimpin yang berintegritas harus jujur mengakui keterbatasannya tanpa perlu menutupi kenyataan melalui pencitraan semu,” tegasnya.

Kajian ini diakhiri dengan ajakan kepada seluruh kader untuk menanamkan nilai-nilai khidmah sejak dini sebagai tolok ukur kesiapan memegang mandat kepemimpinan di masa mendatang.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora telah menuntaskan pembentukan Desk Verpol di daerah, dan bersiap menyambut tahapan verifikasi partai politik di KPU RI.

“Kita sudah membuat proyeksi 75% + 1 DPD dan 60% DPC yang siap didaftarkan secara resmi ke KPU,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Hal itu dilakukan usai melakukan Rakornas Kedua Desk Verpol Pusat dengan 10 Ketua Pemenangan Teritori (KPT) Partai Gelora pada Sabtu-Minggu, 3-4  Oktober 2026.

Partai Gelora, kata Mahfuz, juga telah membuat roadmap kerja terstruktur dan sistematis yang wajib dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pengurus mulai Oktober 2026 hingga tahapan verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pertengahan 2027.

“Kita menetapkan tahapan kerja yang presisi dan terukur agar seluruh instrumen partai tidak menumpuk pekerjaan di akhir,” katanya.

Menurut dia, pengalaman verifikasi sebelumnya menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat ketahanan administrasi dan teknologi partai secara terintegrasi.

Saat ini, ungkap Mahfuz, kepengurusan Partai Gelora pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau provinsi sudah mencapai 100 persen.

Sementara kepengurusan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau kabupaten/kota sudah mencapai 94 persen, sedangkan kepengurusan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau kecamatan sudah memenuhi proyeksi 60%.

“Seluruh proses penguatan struktur, verifikasi DPC, hingga rekrutmen keanggotaan kita tata secara terukur, sehingga pada 2027 kita tinggal fokus pada akselerasi syarat sekunder,” ujarnya.

Ketua Desk Verpol Pusat ini mengatakan, Partai Gelora meminta seluruh jajaran kepengurusan ditargetkan untuk menyelesaikan kima agenda prioritas selama bulan Oktober 2026.

Antara lain melengkapi penuntasan struktur DPD hingga 100 persen, menyelesaikan pembentukan Desk Rekrutmen Anggota di daerah, serta memacu pendaftaran anggota baru secara masif, terutama di DPC yang diproyeksikan.

Kemudian pada November 2026, Partai Gelora akan menggelar Rakornas Ketiga pada 7–8 November 2026 sebagai ajang evaluasi sekaligus meneliti ulang data DPC Pemilu sebelumnya, untuk diaktifkan kembali atau diganti dengan pengurus baru.

“Guna menghindari penumpukan data di akhir masa pendaftaran KPU tahun 2027, Partai Gelora akan mulai melakukan penginputan data Sipol KPU pada 1 hingga 20 Desember 2026,” ujarnya.

Setelah itu,  pada Januari-Juni 2027 tinggal berfokus pada pemenuhan persyaratan sekunder dan melakukan pemutakhiran data verifikasi KPU seperti memperbaiki catatan kekurangan administrasi dan lain-lain.

“Partai Gelora optimistis menyongsong pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2029 dengan data 100% valid dan siap memenangkan Pemilu,” pungkas Mahfuz Sidik.