Category: Kegiatan

Partaigelora.id-Rivalitas perebutan hegemoni global antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok (China) sekarangi, bukan sekadar persaingan ekonomi atau perdagangan biasa, melainkan perebutan supremasi geopolitik jangka panjang yang berdampak luas terhadap tatanan dunia.

Bahkan rivalitas ini diprediksi akan menimbulkan perang dingin baru antara AS Vs Tiongkok yang diprediksi akan terjadi dalam rentang waktu 5 hingga 15 tahun.  Hal ini dinilai memiliki efek domino global yang memengaruhi berbagai sektor vital.

Perang Dingin tersebut, adalah periode persaingan geopolitik, ketegangan, dan konfrontasi tanpa pertempuran militer langsung antara kedua negara.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertajuk  ‘Perang Supremasi AS vs Tiongkok: Skenario Konflik Geopolitik Global’,  pada Jumat (4/9/2026) malam.

“Kita memprediksi  dalam untuk rentang waktu 5 hingga 15 tahun ke depan antara AS vs Tiongkok akan terjadi perang dingin  baru,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (6/9/2026).

Menurut dia, selain terjadinya perang dingin baru, yakni fragmentasi ekonomi dan pemisahan teknologi global , juga ada skenario lain yang mengarah pada persaingan AS-Tiongkok secara geopolitik.

Skenario tersebut, adalah pembagian area pengaruh secara pragmatis (koesistensi terpaksa,  konflik militer langsung secara terbuka dengan titik rawan di Selat Taiwan).

“Lainnya adalah kelemahan domestik, dimana salah satu pihak melemah akibat krisis politik atau ekonomi internal,” katanya.

Mahfuz berharap Indonesia dihimbau tidak mengambil posisi dikotomis atau menutup diri.  Karena Indonesia perlu berperan sebagai bridge builder (pembangun jembatan)  hubuangan antara AS-Tiongkok.

Hal ini dilakukan agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang ekonomi, politik, dan pertahanan dari kedua pihak sambil tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Baca juga:

Mahfuz Sidik: Pakta Makkah Berpotensi Jadi Poros Baru Negara Muslim dan Ubah Tatanan Global Baru

“Pendekatan realistis ini dinilai krusial agar Indonesia dapat memetik manfaat ekonomi, politik, dan pertahanan dari kedua blok tanpa mengorbankan kedaulatan serta kebebasan politik luar negeri bebas-aktif,” katanya.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini menilai posisi kawasan Indo-Pasifik yang berada di tengah pusaran persaingan ini menuntut kewaspadaan tinggi dari negara-negara Asia Tenggara.

“Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi ujian nyata terhadap konsistensi prinsip politik luar negeri bebas-aktif agar mampu menjaga stabilitas nasional serta tidak terkooptasi dalam blok kekuatan mana pun,” katanya.

Ia mengatakan, kekuatan Tiongkok sekarang dinilai mengancam dominasi kekuatan lama, karena menguasai teknologi canggih.

Selain itu, Tiongkok juga berani melawan ekonomi kapitalisme, serta menguasai jalur lintas laut vital seperti Laut China Selatan dan Selat Malaka.

Mahfuz memaparkan bahwa eskalasi ketegangan antara kedua kekuatan besar tersebut merupakan bagian dari long-term strategic competition atau persaingan strategis jangka panjang.  

Ia menguraikan ada empat faktor utama yang memicu tajamnya pergeseran kekuatan antara Washington dan Beijing dalam konflik supremasi global ini.

Yakni terjadinya pergeseran hegemoni dan thucydides trap, dominasi teknologi masa depan, benturan model ideologi, serta keamanan maritim dan chokepoint strategis  seperti di Laut China Selatan.

“Konflik supremasi ini sekarang sudah terbukti berdampak langsung pada rantai pasok energi global, ketahanan pangan, hingga fragmentasi ekonomi dunia,” katanya.

AS sedang menjalankan strategi operasional kepada Tiongkok yang mencakup pengetatan pembatasan ekspor teknologi, penguatan penangkalan militer di jalur laut vital, pembentukan aliansi pragmatis seperti QUAD dan AUKUS, hingga kebijakan proteksionisme ekonomi yang ketat.

Namun, Tiongkok sendiri tidak berupaya bertarung secara frontal lewat  strategi perang terbuka melainkan berfokus pada kemandirian internal dan penataan ulang ekonomi global.

utamanya meliputi pencapaian swasembada pangan dan energi, pengembangan pertahanan militer yang efisien, serta percepatan dedolarisasi dan perluasan infrastruktur global (belt and road initiative dan jalur silk road).

Partaigelora.id-Penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis tunggal penyaluran bantuan pendidikan nasional mulai menuai perhatian publik dan menjadi polemik di masyarakat.

Masalah verifikasi data administratif disinyalir menjadi penghalang utama bagi ribuan anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat dasar hingga jenjang perguruan tinggi.

Ketua Bidang Pendidikan DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rohmani Wahid, menyoroti pentingnya akurasi integrasi DTSEN agar tidak menjadi penghambat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘DTSEN & Masa Depan Pendidikan: Kenapa Kesalahan Data Bisa Menghentikan Bantuan Sekolah Anak?’ pada Kamis (3/9/2026).

Diskusi yang tayang di kanal YouTube Gelora TV tersebut, dipandu Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Kebijakan Publik Sarah Handayani.

Rohmani menjelaskan bahwa per tahun 2026, tata kelola data bantuan sosial pemerintah, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah, sepenuhnya disinkronkan dengan DTSEN.

Namun, apabila terjadi kesalahan data pada sistem tunggal ini, dampaknya akan bersifat sistemik terhadap satu keluarga.

“Kalau DTSEN ini ada masalah, satu keluarga bisa kena semua. Anak sulung tidak dapat UKT atau KIP Kuliah, adiknya tidak dapat PIP, orang tuanya tidak dapat PBI BPJS hingga subsidi BBM. Bahkan bantuan dari Baznas maupun lembaga amil zakat yang kini mulai mengacu ke DTSEN juga ikut tertutup,” ujar Rohmani.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait keluarga berpenghasilan Rp3 juta atau masih mengontrak rumah yang tergolong ke desil tinggi (kategori mampu), Rohmani menilai hal itu terjadi akibat pemahaman yang belum utuh serta minimnya komunikasi publik dari pihak pengelola data seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut dia, pengkategorian desil tidak semata-mata dihitung dari pendapatan atau pengeluaran nominal, melainkan menggunakan 39 variabel komposit,  yang mencakup 13 variabel individu dan 26 variabel keluarga, seperti kondisi fisik tempat tinggal hingga kepemilikan aset.

Baca juga:

Sentil Pengendalian Karhutla, Partai Gelora: Tak Perlu Menhut Kalau Cuma Urus Pemadaman

Selain itu, ia mengkritik adanya asimetri dalam pembaruan data pada sistem DTSEN. Ketika perekonomian suatu keluarga meningkat dan membeli aset seperti kendaraan atau tanah, sistem akan mendeteksinya secara otomatis melalui integrasi data Samsat maupun BPN.

Sebaliknya, ketika keluarga mengalami penurunan ekonomi mendadak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau kebangkrutan usaha, status desil tidak otomatis turun melainkan menuntut inisiatif warga untuk melapor secara manual melalui aplikasi Cek Lapor Bansos.

Rohmani mencatat pada tahun 2026, dari sekitar 86.118 pendaftar KIP Kuliah, terdapat ribuan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi akademis (SNBT), namun terancam gagal berkuliah karena datanya tidak terverifikasi atau tidak muncul di DTSEN.

Hanya sekitar 39 ribu pendaftar yang terverifikasi layak berdasarkan sistem DTSEN. Sementara itu, terdapat sekitar 6.500 pendaftar yang datanya sama sekali tidak terdata atau tidak muncul di dalam sistem.

“Ada anak yang sudah berjuang dan dinyatakan diterima melalui jalur seleksi akademis seperti SNBT, tetapi pada akhirnya tidak bisa berkuliah karena bantuan KIP Kuliahnya tidak keluar. Ini terjadi bukan karena kemampuan akademiknya, melainkan karena namanya tidak muncul akibat kesalahan verifikasi data di DTSEN,” tegas Rohmani

Skema baru per tahun 2026 ini memangkas wewenang pengusulan manual dari pihak sekolah atau kampus, serta menggantikannya dengan sinkronisasi otomatis berbasis DTSEN untuk menentukan kelayakan penerima bantuan pada desil 1 hingga 4.

Menurut Rohmani, pendekatan otomatis ini sangat riskan jika tidak diimbangi dengan sistem pembaruan data yang responsif. Ia memaparkan adanya ketimpangan respons sistem saat terjadi perubahan kondisi ekonomi warga.

“Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, membebankan inisiatif pembaruan data kepada masyarakat yang sedang terguncang secara ekonomi dan psikologis tentu kurang adil. Akibatnya, anak-anak mereka yang seharusnya berhak mendapat KIP Kuliah atau PIP justru tersisih dari sistem,” lanjutnya.

Partai Gelora mendesak pemerintah untuk segera membuka ruang koreksi yang lebih fleksibel dan cepat bagi calon mahasiswa penerima KIP Kuliah, agar kendala birokrasi data tidak memutus asa anak-anak Indonesia dalam meraih pendidikan tinggi.

Rohmani mendorong pemerintah untuk terus membenahi integrasi satu data nasional, memperbaiki saluran komunikasi metodologi ke masyarakat, serta memperketat pengawasan implementasi di lapangan agar tidak ada lagi anak Indonesia yang terputus sekolah semata-mata karena kendala administratif data.

Partaigelora.id- Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak akan menghilangkan karakter asli permukiman tradisional yang menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata daerah tersebut.

Pemulihan 75 rumah adat yang terbakar akan diarahkan dengan tetap mempertahankan bentuk bangunan, sekaligus memperkuat infrastruktur agar kawasan tersebut lebih aman dari risiko kebakaran.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI Fahri Hamzah mengatakan, bentuk asli rumah adat harus menjadi acuan utama dalam proses pembangunan kembali.

Menurut dia, karakter bangunan Desa Adat Sade tidak dapat disamakan dengan rumah hunian biasa karena memiliki nilai budaya sekaligus fungsi pariwisata.

“Harus mempertahankan bentuk aslinya karena apa pun ini sudah masuk daerah wisata yang sudah dikenal. Cuma lagi-lagi perlengkapan yang mengamankan, membuatnya indah, bersih dan sebagainya itu yang harus ditambah infrastrukturnya,” kata Fahri seusai mengunjungi Desa Adat Sade, NTB, Kamis (3/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Fahri meninjau kondisi masjid dan permukiman warga yang terdampak kebakaran.

Ia menilai proses pemulihan membutuhkan koordinasi lintas kementerian karena pembangunan kembali tidak hanya menyangkut rumah tinggal, tetapi juga menyentuh aspek pelestarian budaya, keselamatan dan pariwisata.

“Kita akan selesaikan seluruh infrastrukturnya karena ini bukan rumah biasa ya, ini adalah rumah yang punya elemen budaya di dalamnya, pariwisata di dalamnya, sehingga kita perlu bekerja sama lintas kementerian,” ujarnya.

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah sistem kelistrikan. Infrastruktur listrik di kawasan permukiman adat perlu dirancang secara khusus untuk menyesuaikan karakter bangunan tradisional yang sebagian besar menggunakan material kayu dan atap rumbia.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengatakan, pemerintah akan meminta PT PLN (Persero) menyiapkan desain instalasi listrik yang sesuai dengan karakter desa budaya.

Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keaslian bangunan sekaligus mengurangi potensi terjadinya kebakaran akibat persoalan instalasi listrik.

“Kita akan minta PLN mendesain secara khusus supaya desa-desa budaya seperti ini, karena sifat aslinya terdiri dari kayu, atap rumbia, tapi kita harus tetap jaga supaya tidak mudah terkena api,” katanya.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan akademisi, ilmuwan dan para ahli dalam merancang konsep pemulihan Desa Adat Sade.

Pertemuan lintas kementerian dan kalangan akademik diperlukan agar restorasi tidak berhenti pada pembangunan kembali bangunan yang rusak, tetapi menghasilkan kawasan adat yang lebih aman, sehat, bersih dan tertata.

Fahri menyebut konsep tersebut sebagai Desa Sade yang lebih “Asri”, yakni aman, sehat, resik dan indah.

Menurut dia, pengembangan kawasan harus mampu menjaga nilai budaya sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, restorasi Desa Adat Sade diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemulihan aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Kawasan itu juga dapat dikembangkan sebagai ruang pendidikan dan pengetahuan mengenai arsitektur tradisional, kehidupan masyarakat adat serta pelestarian budaya.

“Pemerintah bertanggung jawab untuk mengurusi semuanya agar infrastruktur Desa Sade memungkinkan tahan lama dan tidak lagi mudah untuk kena musibah kebakaran seperti ini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.

Kebakaran sebelumnya menghanguskan 75 rumah adat di Dusun Adat Sade. Rumah-rumah tersebut memiliki nilai sejarah karena telah dihuni hingga 15 generasi dan berusia ratusan tahun.

Selain rumah adat, kebakaran juga berdampak pada sejumlah fasilitas dan bangunan pendukung kawasan adat, yakni satu masjid, empat berugak sekenem, enam berugak sekepat, delapan lumbung alang, 69 art shop, satu bale beleq, toilet umum, gerbang adat serta lumbung gamelan.

Sebanyak 75 kepala keluarga dengan total sekitar 300 jiwa terdampak akibat peristiwa tersebut. Kerugian material akibat kebakaran di Dusun Adat Sade diperkirakan mencapai Rp34 miliar hingga Rp35 miliar.

Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memulihkan kawasan tersebut tanpa mengorbankan keaslian warisan budaya.

Restorasi diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki infrastruktur dasar, terutama aspek keselamatan, sehingga Desa Adat Sade dapat kembali berfungsi sebagai permukiman masyarakat adat sekaligus destinasi wisata budaya yang lebih aman dan berkelanjutan.

Partaigelora.id – Guna meminimalkan risiko kegagalan investasi di sektor riil dan membentengi masyarakat dari maraknya penawaran investasi bodong, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggulirkan inisiatif Nusantara Investment Network (NIN).

Wadah ini dirancang khusus sebagai ruang belajar bersama sekaligus sarana mempertemukan pemegang modal dengan pelaku bisnis potensial di seluruh Indonesia.

Hal tersebut mengemuka dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kewirausahaan bertajuk Strategi Investasi di Bisnis Riil: Dari Startup Hingga Scale Up Perusahaan!, Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora, Muhammad Zuhrif Hudaya, bersama Wakil Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis, Arifin Wicaksono, Selasa (1/9/2026).

Wakil Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis, Arifin Wicaksono menekankan bahwa berinvestasi pada bisnis riil merupakan salah satu instrumen yang sangat populer.

Namun, banyak pelaku usaha tidak menyadari bahwa saat mendirikan bisnis dengan modal sendiri, mereka secara otomatis menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai investor dan operator bisnis.

Arifin menjelaskan terdapat tiga kebutuhan utama mengapa sebuah perusahaan membutuhkan suntikan investasi dari luar:

1. Startup: Tahap awal pembentukan ide bisnis yang memerlukan pengujian modal awal, baik dari founder maupun investor rekanan.
2. Scale Up: Upaya pengembangan skala usaha yang sudah teruji (proven), seperti penambahan cabang, peningkatan modal iklan, atau peningkatan kapasitas produksi secara signifikan.
3. Networking (Jaringan): Langkah strategis memperkuat rantai pasok (supply chain), jaringan pemasaran, hingga pemenuhan kebutuhan konsul manajemen serta perlindungan legalitas.

Lebih lanjut, kajian ini membandingkan antara membangun bisnis dari awal (startup) dengan membeli bisnis yang sudah berjalan (existing).

Membangun bisnis sendiri memberikan kendali penuh atas visi, kultur, dan keuntungan tanpa bagi hasil, namun menyimpan risiko tinggi serta biaya belajar (learning cost) yang besar.

Sebaliknya, membeli bisnis existing memberi keuntungan berupa efisiensi waktu pengembangan, legalitas yang sudah lengkap, serta jaringan pelanggan dan rantai pasok yang telah terbentuk.

Baca juga:

Partai Gelora Edukasi Masyarakat Manfaatkan Pasar Modal untuk Amankan Kekayaan dari Inflasi

Meski membutuhkan modal awal lebih besar dan proses uji tuntas (due diligence) yang ketat, opsi ini menawarkan tingkat risiko yang relatif lebih terukur.

Menjawab keraguan publik mengenai alasan bisnis berkinerja baik dijual oleh pemiliknya, Arifin merinci empat faktor utama di lapangannya: pembagian harta warisan, pembagian aset akibat perceraian, kebutuhan dana cepat, hingga titik kebosanan atau stagnasi dari pemilik lama yang ingin pensiun.

“Pahami motivasi penjual serta profil risiko dan imbal hasilnya (risk-reward ratio). Dengan memahami faktor penyebab bisnis tersebut ditawarkan, investor dapat hadir sebagai pemecah masalah (problem solver) sekaligus bernegosiasi secara efektif untuk mendapatkan nilai investasi terbaik,” katanya.

Selain itu, Arifin menyarankan model bisnis waralaba (franchise) yang sudah mapan dan teruji sebagai pilihan bisnis riil yang aman bagi keluarga muda.

Opsi ini dinilai memiliki rasio risiko yang relatif terukur serta menghemat biaya besar untuk pembangunan reputasi merek.

“Prinsip utama sebelum berinvestasi adalah memahami profil risikonya terlebih dahulu sebelum melihat potensi keuntungannya. Membeli franchise yang teruji memungkinkan investor menduplikasi sistem manajemen dan aliran kas secara lebih stabil,” jelas Arifin.

Terkait kehadiran NIN, Arifin mengungkapkan bahwa wadah ini dibentuk untuk menjawab minimnya kultur saling berinvestasi di Indonesia, di mana aset sering kali mengendap (idle asset) akibat keraguan pemilik modal terhadap keamanan iklim investasi.

Melalui NIN, Partai Gelora di berbagai tingkatan struktur kepengurusan akan memfasilitasi edukasi pembacaan laporan keuangan, analisa kelayakan bisnis, hingga pencocokan bisnis (business matching).

Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora, Muhammad Zuhrif Hudaya menambahkan, pemahaman yang selaras antara investor dan operator bisnis sangat krusial guna menghindari konflik pengelolaan di kemudian hari.

“Melalui wadah ini, kita tidak hanya mendorong semangat berinvestasi, tetapi juga membekali pemahaman mendasar mengenai kalkulasi risiko agar investasi masyarakat dapat tumbuh dengan aman dan berkelanjutan,” tegas Zuhrif.

Partaigelora.id-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) memperbarui data backlog atau kesenjangan kepemilikan rumah nasional.

Menurut dia, ketidaksesuaian antara angka backlog dan rendahnya daya serap pembiayaan perumahan menunjukkan pemerintah membutuhkan basis data yang lebih akurat untuk menentukan kebutuhan hunian masyarakat.

Fahri menilai persoalan data menjadi salah satu hambatan utama dalam membangun kebijakan perumahan yang tepat sasaran. Ia mempertanyakan kesenjangan antara angka backlog yang selama ini digunakan pemerintah dengan kemampuan pasar menyerap pembiayaan rumah.

“Sudahlah ini datanya kacau, jadi BPS itu fokus ke data dulu lah. Karena kan jomplang (datanya dengan kondisi pasar), katanya backlog 12 juta, sekarang katakanlah turun 9 juta, tapi permintaan yang ada di Tapera kan cuma kuat 300.000 per tahun kan?” ujar Fahri saat acara diskusi Peringataan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) The Hud Institute di Jakarta, dikutip Selasa (1/9/2026).

Menurut Fahri, angka backlog yang mencapai jutaan unit semestinya tercermin dalam kebutuhan dan permintaan hunian yang lebih besar. Namun, realisasi penyerapan pembiayaan melalui skema perumahan yang tersedia dinilai belum menunjukkan kondisi tersebut.

Perbedaan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini, menjadi alasan pemerintah perlu membenahi tata kelola data perumahan dari tingkat kebutuhan masyarakat hingga penyediaan rumah.

Fahri mengatakan Kementerian PKP akan memprioritaskan pembangunan ekosistem perumahan yang terintegrasi.

Pembenahan tersebut mencakup pangkalan data, sistem antrean penerima manfaat, rantai pasok, hingga skema pembiayaan.

“Makanya kalau kerja tidak pakai sistem ya pusing sendiri. Sistemnya akan dibangun dulu, sistem antreannya, sistem database, baru kemudian masuk ke sisi suplai setelah itu bicara pembiayaan,” kata Fahri.

Ia menilai pembenahan tersebut tidak cukup dilakukan secara parsial. Pemerintah, menurut Fahri, membutuhkan perubahan mendasar dalam cara negara merencanakan dan menyediakan hunian bagi masyarakat.

Fahri juga menekankan bahwa rumah tidak semestinya dipandang hanya sebagai komoditas komersial.

Hunian, kata dia, merupakan kebutuhan dasar sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

Karena itu, ia mengingatkan pengembang agar tidak sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar dan spekulasi dalam menyediakan hunian.

Fahri menilai persoalan keterjangkauan rumah juga tidak otomatis selesai hanya dengan memberikan fasilitas uang muka murah atau bahkan nol persen.

 Jika harga rumah dan cicilan tetap berada di luar kemampuan masyarakat, insentif tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan utama.

“Kalau masyarakat tetap tidak mampu menjangkau harga rumah dan cicilannya, uang muka murah atau nol persen tidak cukup,” ujar Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019.

Menurut Fahri, reformasi sektor perumahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemetaan kebutuhan masyarakat, ketersediaan pasokan rumah, persoalan tanah dan tata ruang, hingga sistem pembiayaan.

Dengan basis data yang lebih akurat dan sistem yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menentukan kelompok penerima manfaat secara lebih tepat sekaligus menyesuaikan pasokan rumah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Partaigelora.id-Ketua Umum PartaiGelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta menyampaikan ucapan selamt atas terpilihnya KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais ‘Aam dan KH. Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.

Keduanya terpilih dalam siding pleno terakhir Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026)

KH Abdul Hakim Mahfudz  atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU yang baru secara mufakat oleh anggota Ahlul Halli wal ’Aqdi (AHWA) setelah lima nama calon ketua umum mendapat persetujuan rais aam terpilih NU.

“Selamat dan sukses atas terpilihnya KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais ‘Aam dan KH. Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031,” kata Anis Matta, Senin (31/8/2026).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Sebagai pengurus baru PBNU masa khidmat 2026-2031, Anis Matta berharap KH. Miftachul Akhyar dan Gus Kikin dalam menjalankan tugas secara dengan amanah sehingga menghadirkan kemajuan, persatuan, dan keberkahan bagi Indonesia.

“Semoga amanah dalam mengemban tanggung jawab, serta mampu membawa Nahdlatul Ulama terus menjadi kekuatan umat yang menghadirkan kemajuan, persatuan, dan keberkahan bagi Indonesia,” katanya.

“Hubbul Wathan Minal Iman — mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Partai Gelora Indonesia, untuk NU dan Indonesia yang semakin maju,” pungkas Wamenlu RI ini.

Diiketahui, terpilihnya Gus Kikin ini melalui sejumlah proses yang terjadi di muktamar. Awalnya, para muktamirin menggelar pemilihan suara untuk menyaring lima besar calon Ketum PBNU. Dari perolehan itu, Gus Kikin meraih peringkat pertama dengan 472 suara.

Empat calon Ketum PBNU lainnya yang meraih suara teratas ialah KH Zulfa Mustofa (262 suara), KH Abdussalam Sochib (261 suara), KH Yahya Cholil Staquf (258 suara), dan KH Abdul Ghofar Rozin (155 suara). Kelima nama tersebut dilaporkan kepada anggota Ahlul Halil Wal Aqdi (AHWA).

Sembilan kiai anggota AHWA kemudian menggelar musyawarah secara tertutup pagi ini mulai pukul 06.20 WIB hingga pukul 07.00 WIB. Hasil musyawarah itu kemudian memutuskan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketum PBNU yang baru.

Muktamar ke-35 NU ini secara resmi telah menghasilkan pimpinan PBNU periode 2026-2031. Selain Gus Kikin sebagai Ketum PBNU, sidang pleno muktamar juga menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (31/08/2026). Dimana rangkaian Muktamar NU dilaksanakan selama lima hari sejak tanggal 27 Agustus.

Acara penutupan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Syubbanul Wathon. Acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, K.H. Abdurrozaq Sholeh.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo pun menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tahun 2026. Kepala Negara turut mengapresiasi pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung sukses, rukun, dan damai.

“Saya ucapkan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Saya ucapkan selamat atas berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun,” ucap Presiden.

Pada acara penutupan ini, Presiden Prabowo turut menerima Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu) yang diserahkan secara langsung oleh Rais Aam Miftachul Akhyar.

Rangkaian Muktamar NU secara resmi ditutup oleh Presiden dengan penabuhan bedug. “Selamat atas terlaksananya muktamar ke-35 dan negara bangsa dan umat menunggu dharma bakti Nahdlatul Ulama di hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang akan datang,” tandasnya.

Pemukulan kentungan oleh Presiden Prabowo pun menjadi penanda berakhirnya Muktamar ke-35 NU sekaligus dimulainya amanah baru kepengurusan PBNU untuk terus menjaga persatuan, merawat kerukunan, dan memberikan dharma bakti terbaik bagi umat, bangsa, dan negara.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menilai Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu perlu mempermudah prosedur dan mekanisme tahapan pemilu. Hal itu dimaksudkan agar  proses tahapan pemilu efesien, dan meningkatkan kualitas demokrasi.

“Pada pemilu tahun 2024, waktu dan sumberdaya politik banyak dihabiskan untuk prosedur administratif dan teknis,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (30/8/2026).

Sehingga Pemilu 2029, menurut dia, perlu dipermudah prosedur dan mekanisme tahapan pemilunya. Misalnya tahapan pendaftaran dan verifikasi terhadap partai dan calon legislative (caleg)  menghabiskan waktu satu setengah tahun.

“Sementara tahapan sosialisasi dan kampanye hanya punya waktu dua setengah bulan. Akibatnya, proses demokrasi kita lebih dominan prosedur daripada substansinya,” ujar Mahfuz.

Partai Gelora, kata Mahfuz, mengusulkan agar parpol yang sudah menjadi peserta pemilu sebelumnya, hanya diwajibkan mendaftar ulang sebagai peserta pemilu dengan melengkapi syarat-syarat administratif.

“Tidak perlu lagi verifikasi faktual sepanjang partai itu tidak berubah nama dan akta pendiriannya,” tegas Mahfuz.

Partai Gelora juga mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen, sebagai tindaklanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi, dan untuk sinkronisasi dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Terkait kekhawatiran resiko penghapusan ambang batas parlemen, Partai Gelora Indonesia mendorong penguatan syarat pembentukan fraksi di parlemen.

“Efektifitas dan kinerja parlemen ditentukan oleh regulasi tentang Lembaga Perwakilan, bukan oleh ambang batas parlemen,” katanya.

Mahfuz Sidik menegaskan, pentingnya mengawal agenda perubahan regulasi Pemilu 2029 agar berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.

Partai Gelora mendorong agar Revisi Undang-undang Pemilu kali ini tidak hanya mengakomodasi kepentingan partai-partai besar, melainkan juga memperjuangkan aspirasi partai kecil dan partai non-parlemen.

“Kami menyepakati perlu mendorong agar proses revisi ini lebih mengakomodir kepentingan partai-partai kecil dan non-parlemen,” kata Mahfuz Sidik.

Menurut dia, langkah strategisnya adalah mengoptimalkan komunikasi lintas sektor, baik dengan pemerintah, fraksi-fraksi di DPR, maupun kelompok masyarakat sipil.

Dalam waktu dekat, Partai Gelora mengagendakan pertemuan khusus dengan berbagai elemen organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawal isu demokrasi dan pemilu.

“Langkah ini diambil guna menyelaraskan substansi draf usulan serta memperkuat daya tawar advokasi atas sistem pemilu yang lebih demokratis,” kata Sekjen Partai Gelora ini

Mahfuz Sidik menyoroti ketidakpastian komunikasi serta lambatnya koordinasi antara DPR RI, pemerintah, dan partai politik non-parlemen terkait kelanjutan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu.

Mahfuz mengungkapkan, hingga kini DPR RI belum juga memberikan kepastian jadwal agenda silaturahmi bersama koalisi partai di luar Senayan. Padahal, informasi rencana pertemuan tersebut sudah dua kali diterima oleh pihaknya.

“Sudah dua kali informasi itu kita terima, tetapi sampai sekarang belum ada jadwal pola yang pasti. Dari partai-partai non-parlemen lain yang saya tanyakan, mereka juga mengaku belum menerima jadwal resmi,” ujar Mahfuz.

Menurut Mahfuz, pembahasan internal antar-sekjen partai politik koalisi menyimpulkan adanya kondisi saling tunggu di tingkat pembentuk undang-undang.

“DPR saat ini masih menunggu konsep regulasi dari pemerintah. Mereka (DPR) mungkin sudah ada rumusan-rumusan yang disepakati, tetapi posisinya mereka masih menunggu, termasuk konsep dari kita,” katanya.

Partaigelora.id–Ketua Divisi Kajian Pemikiran Politik Islam DPP Partai Gelora, Abdul Rochim, menegaskan bahwa sistem demokrasi yang dianut Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip agama. Sebaliknya, demokrasi merupakan bentuk kesepakatan kolektif (uqud) berbangsa yang wajib dipatuhi dan dijaga oleh setiap Muslim.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman bertajuk ‘Islam, Demokrasi, dan Kunci Kejayaan Masa Depan Indonesia’ pada  Jumat (28/8/2026) malam.

Dalam pemaparannya, Abdul Rochim menyoroti pentingnya membedakan antara Islam sebagai wahyu yang mutlak, dan politik Islam sebagai realitas sejarah.

Ia menjelaskan bahwa sejarah politik umat Islam—dari masa Khulafaur Rasyidin hingga era kekhalifahan setelahnya—selalu diwarnai oleh dinamika dan interaksi antara nilai agama dengan realitas zaman.

“Kalau kita bicara tentang politik Islam, itu adalah pertemuan antara wahyu sebagai petunjuk dengan ruang realitas beserta segala dinamikanya. Islam sebagai agama sangat terbuka terhadap berbagai macam sistem politik, selama tujuannya tercapai,” jelas Rochim.

Mengutip ulama klasik Ibnu Qayyim terkait konsep siyasah syar’iyyah (politik Islam), Rochim menegaskan bahwa sistem tata kelola pemerintahan yang sah dalam pandangan agama adalah kebijakan yang mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan (kebaikan) dan menjauhkan dari kemafsadatan (kerusakan).

Dalam konteks keindonesiaan, sistem demokrasi dinilai paling relevan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Sebab, dmokrasi bukanlah agama, melainkan akumulasi pengalaman umat manusia dalam mengelola kekuasaan dan interaksi sosial.

“Kita dalam konteks bernegara di Indonesia bersepakat menjadikan demokrasi sebagai sistem. Kesepakatan ini adalah kontrak di antara warga negara. Sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan oleh agama untuk berkomitmen terhadap kesepakatan yang sudah dibuat, sebagaimana firman Allah: Aufu bil ‘uqud (Penuhilah janji-janji/kesepakatan),” tegasnya.

Lebih lanjut, Rochim memaparkan bahwa demokrasi memberikan ruang yang setara bagi seluruh pemeluk agama di Indonesia untuk menjalankan keyakinannya dengan maksimal.

Karena demokrasi melindungi hak individu, kebebasan berekspresi, serta berperan penting dalam mencegah konflik antar-suku maupun antar-agama.

Baca juga:

Power Sharing Instrumen Sah Wujudkan Kemaslahatan Umat, Bukan Bagi-bagi Kekuasaan Secara Pragmatis

Melalui sistem demokrasi yang disepakati bersama ini, setiap warga negara, termasuk umat Islam, diberikan ruang konstitusional untuk memperjuangkan nilai-nilai fundamental keagamaan seperti keadilan, kesetaraan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat luas.

Sehingga ia mengingatkan pentingnya mengedepankan kemaslahatan bersama di atas idealisme kelompok atau mazhab, menjadi kunci kejayaan masa depan Indonesia.  

Rochim menjelaskan bahwa sistem demokrasi memberikan perlindungan konstitusional terhadap lima pokok kemaslahatan dasar manusia (maqashid syariah).

Yaitu itu perlindungan terhadap agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), kehormatan (hifzh al-‘irdh), dan harta benda (hifzh al-mal).

Menurutnya, dalam masyarakat plural seperti Indonesia, setiap kelompok keagamaan maupun mazhab tentu memiliki idealisme masing-masing.

Namun, jika setiap pihak memaksakan idealismenya untuk mendominasi tanpa memikirkan ruang realitas, hal itu justru memicu konflik horizontal yang dapat merusak kemaslahatan yang jauh lebih besar.

“Realitas itu sering kali tidak ideal. Untuk mencapai kemaslahatan bersama, setiap pihak perlu mendiskon sebagian idealismenya. Di sinilah pentingnya sinergi dan kompromi agar kita tidak mengorbankan maslahat yang lebih besar demi imajinasi idealisme yang dipaksakan,” ujar Rochim.

Ia mencontohkan berbagai konflik di kawasan Middle East  (Timur Tengah) di mana pemaksaan kehendak antar-mazhab justru menghancurkan stabilitas negara serta merenggut keamanan, pendidikan, dan hak-hak dasar warga.

Pada dasarnya, kata Roochim, Islam memiliki nilai- nilai universal sangat adaptif terhadap perkembangan tatanan global maupun sistem tata kelola baru.

Namun, ia menekankan bahwa urusan politik dan tata kelola bernegara masuk dalam kategori adiyat atau muamalah yang hukum asalnya berpatokan pada pencapaian substansi (iltifat ilal ma’ani).

“Islam tidak membatasi bentuk sistem politik secara kaku. Teks syariat itu terbatas (mutanahiyah), sedangkan realitas dinamika manusia tidak pernah terbatas (ghair mutanahiyah). Apapun sistem politik atau tatanan global baru yang ditawarkan kelak, selama ia membawa kemaslahatan yang lebih besar, menjamin kesetaraan tanpa memandang suku dan ras, serta melindungi hak-hak dasar manusia, maka Islam sangat terbuka (ahlan wa sahlan),” ujar Rochim.

Rochim menjelaskan bahwa politik pada hakikatnya adalah sarana mulia untuk mengoreksi kezaliman dan mewujudkan kemaslahatan publik, sebagaimana yang dicontohkan dalam rekam jejak kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

“Jika politik itu kotor, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW melibatkan diri secara langsung dalam aktivitas politik, diplomasi, dan pengelolaan negara. Yang bermasalah atau kotor itu adalah perilaku oknum manusianya, bukan sistem atau aktivitas politiknya,” tegasnya.

Ia menggambarkan bahwa dalam mengambil keputusan politik, seorang pemimpin kerap berada pada posisi dilematis yang mewajibkannya mengorbankan satu hal kecil demi menyelamatkan hal yang jauh lebih besar—layaknya tindakan medis amputasi untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Sementara pngamat yang hanya melihat dari satu sudut pandang kerap menilai tindakan tersebut kejam, tanpa memahami gambaran holistik kemaslahatan yang sedang diperjuangkan.

Lebih jauh, ia mengajak kader dan simpatisan untuk mampu membedakan antara hal yang bersifat muqaddas (suci dan fundamental) dengan hal yang bersifat muqaddar (hasil pemikiran manusia yang patut dihormati).

Menurutnya, nilai-nilai dasar seperti keadilan, pemenuhan hak, dan penghapusan kezaliman adalah sesuatu yang muqaddas.

Sementara itu, gagasan, format sistem pemerintahan, maupun strategi politik merupakan muqaddar yang bisa dikritisi, disaring, disesuaikan, atau dikembangkan (developed) sesuai kebutuhan zaman.

Rochim mengimbau pengurus dan simpatisan Partai Gelora agar senantiasa mendudukkan perbedaan pandangan politik secara bijak.

Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, perbedaan keyakinan atau pandangan harus dipisahkan dari wilayah sikap.

“Pikiran dan keyakinan adalah hak masing-masing yang tidak bisa dipaksakan. Namun dalam wilayah sikap, Islam mengajarkan kita untuk wajib berlaku adil (‘adl) dan berbuat baik (ihsan) kepada siapa pun, termasuk kepada mereka yang berbeda pandangan politik. Dengan kedewasaan bersikap dan keterbukaan gagasan inilah, kita dapat bersama-sama menghadirkan tata kelola bangsa yang lebih inklusif dan berkemajuan,” tegasnya.

Di akhir pemaparannya, Ketua Divisi Kajian Pemikiran Politik Islam DPP Partai Gelora ini menyampaikan seruan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak lagi bersikap apatis atau sekadar ‘mengutuk kegelapan’.

Ia mengajak masyarakat menyalakan lilin perubahan dengan mengambil bagian secara konstruktif dalam perjuangan politik nasional demi membangun masa depan Indonesia yang lebih kokoh dan berkeadilan.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang dinilai tidak paham dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

Partai Gelora menilai Menteri Kehutanan lamban dalam penanganan dini karhutla, bahkan Menhut terkesan tidak mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya karhutla agar tidak melebar kemana-mana, seperti mencegah terjadinya banjir bandang di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu.

Sebab, musim kemarau sudah dimulai pada bulan April dan puncaknya pada Agustus 2026, dimana Indonesia mengalami fenomena El-Nino Godzila, cuaca sangat ekstrem, sehingga mudah sekali untuk melihat titik apinya ada di mana saja.

Sehingga mitigasi pencegahan karhutla sejatinya tidak membutuhkan skema yang rumit, karena sudah diketahui, apalagi saat ini sudah didukung teknologi canggih dan satelit yang bisa mendeteksi titik-titik api atau hospot dimana saja.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, luas lahan terbakar sudah mencapai 38.310,89 hektar sejak awal tahun ini hingga Juni 2026.

Kobaran api ini terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, hingga Riau.

“Kalau umpamanya sesudah kebakaran, ya itu cuma perlu pemadam kebakaran, tidak perlu seorang Menteri Kehutanan,” sindir Rully Syumanda, Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2028).

Hal itu disampaikan Rully Syumanda dalam Gelora Talks bertajuk ‘ Siapa yang Harus Bertanggung-jawab Atas Kahutla? Dibakar, Terbakar atau Dibakar? yang tayang dikanal YouTube Gelora TV pada Kamis (27/8/2026) malam.

Dalam diskusi yang dipandu Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik Sarah Handayani, Rully mengatakan, sebagai Menhut, Raja Juli Antoni, seharusnya bisa merespon cepat, karena titik-titik apinya sudah muncul dan sudah diketahui di mana saja melalui satelit.

Bukan sebaliknya, menunggu titik-titik api tersebut semakin membesar dan cakupan wilayah hutan yang terbakar semakin meluas, hingga menimbulkan dampak masif terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, serta protes dari negera tetangga.

Rully menyesalkan sikap Menhut yang terkesan menunggu dan baru bertindak setelah ada arahan dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung mengatasi bencana karhutla tersebut.

Menurutnya, siklus tahunan karhutla, bahkan juga banjir sebenarnya sudah memiliki pola yang terprediksi, terutama saat memasuki fase El Nino.

Baca juga:

Partai Gelora Tuntut Perusahaan Besar Bayar Biaya Pemulihan Ekologis Dampak Banjir-Longsor di Sumatera

Rully menilai teknologi untuk mendeteksi ancaman karhutla—seperti penginderaan Satelit NOAA—sudah tersedia sejak puluhan tahun lalu.

Menhut seharusnya bisa memanfaatkan data penginderaan jauh secara real-time untuk melakukan tindakan pencegahan dini, ketimbang menunggu bencana membesar.

“Teknologinya sudah tersedia sejak tahun 1982. Harusnya sekarang jauh lebih canggih. Gampang sekali melihat titik api ada di mana, hari ini ada satu, besok tiga, dikonsesi siapa. Seharusnya menteri langsung panggil dan beri teguran keras pemilik konsesinya saat itu juga,” tegasnya.

Selain menyoroti lemahnya respon cepat, ia juga mengkritik motivasi di balik pembiaran titik api yang kerap dilakukan demi efisiensi biaya pembukaan lahan (land clearing) berbiaya murah.

Ia menilai motivasi utama di balik tindakan ini adalah efisiensi biaya pembukaan lahan oleh pemegang izin konsesi, tanpa memedulikan dampak kerugian sosial dan ekonomi masyarakat luas.

“Dampak dari pembiaran tersebut terbukti merugi hingga ribuan triliun rupiah dan merusak aktivitas ekonomi masyarakat luas. Orang tidak bisa bekerja, warung tutup, penerbangan terganggu, hingga negara tetangga menghujat kita. Bank Dunia bahkan mencatat kerugian Indonesia akibat karhutla pada 2015 saja mencapai Rp221 triliun,” ujarnya.

Mantan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ini menggarisbawahi peran penting masyarakat dalam mengawal proses hukum terhadap para pelanggar agar penanganan isu lingkungan tetap konsisten dan tidak meredup saat musim kemarau berakhir.

“Pak Prabowo itu kan sebetulnya bagus dalam masalah penegakan hukumnya. Ini momen bagi beliau untuk untuk membuktikan dan memberikan denda sebesar-besarnya kepada perusahaan konsesi pembakar hutan dan lahan,” katanya.

Presiden Prabowo perlu meniru cara Malaysia dalam pengelolaan pemanfaatan hutan untuk konsensi dengan menerapkan sistem kawasan. Dimana perusahaan harus bertanggung jawab atas konsensi yang telah diberikan.

“Nah ketika terjadi kebakaran, maka pemilik konsensi yang harus bertanggungjawab. Mau dia yang bakar atau orang lain, masa bodoh yang harus bertanggungjawab ya perusahaan yang mendapat konsesi. Jadi perusahaan yang betul-betul harus menjaga wilayah konsesinya,” kata Rully.

Karena melihat penegakan hukum di Indonesia lemah, kata Rully, kemudian banyak perusahaan Malaysia dan Singapura yang berbondong-bondong ke Indonesia pada 2007-2008 mencari lahan konsesi antara lain untuk perkebunan sawit dan lain-lain.

“Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan itu pada akhirnya melakukan pembakaran hutan di Indonesia. Kita nggak bisa menyebut satu persatu, kalau saya sebutkan satu persatu bisa berderet sampai 100 panjangnya,” ungkap Rully.

Karena itu, Rully mendorong agar pemerintah membebankan seluruh biaya operasional pemadaman karhutla secara langsung kepada para pemegang izin konsesi yang terbukti lalai, memanfaatkan bukti ilmiah lintasan data satelit agar tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindar.

“Artinya seluruh effort (upaya) yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini untuk melakukan penagihan dalam melakukan pemadaman hutan kepada para pemilik konsesi. Tagih saja kepada mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rully menambahkan, pentingnya mengubah paradigma dalam memandang kawasan hutan saat ini.

Dimana masyarakat dan pemangku kepentingan harus melihat hutan tidak sekadar sebagai objek komoditas kayu, melainkan kawasan bernilai ekologis yang memberikan manfaat berkelanjutan tanpa harus ditebang.

“Hutan tidak boleh lagi ditempatkan sekadar sebagai objek komoditas kayu, melainkan harus memberikan nilai manfaat nyata bagi masyarakat sekitar tanpa harus menebangnya,” pungkas Rully.

Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Muhammad Anis Matta, mewakili Pemerintah Indonesia (RI) dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (27/8/2026), mendesak agar aksi kekerasan para pemukim ilegal Israel di wilayah Palestina dinyatakan tindakan terorisme.

Anis Matta mengungkapkan, saat perhatian dunia teralihkan oleh perang regional di jantung Dunia Islam, yaitu perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sejak Februari 2026, Israel memanfaatkan hal itu dengan lebih banyak melakukan kejahatan kemanusiaan dan tindakan terorisme di banyak negara, termasuk di Palestina.

“Baik dengan membunuh lebih banyak saudara kita di Palestina maupun saudara kita di Lebanon, Suriah, dan Iran; melanggar kesucian Masjid Al Aqsa; dan atau memperluas permukiman ilegal dan merebut lebih banyak tanah Palestina,” sebut Anis Matta dalam pernyataannya yang disampaikan dalam sesi konferensi, Kamis.

Karenanya, lanjut Anis Matta, dalam pernyataannya, OKI harus menuntut akuntabilitas Israel atas segala kejahatan kemanusiaan dan tindakan terorisme yang dilakukannya itu.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Anis Matta (@anismatta_)

“Organisasi ini harus terus bekerja dengan segala kemampuan dan mekanisme yang dimiliki untuk menuntut akuntabilitas Israel atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan, serta mengategorikan tindakan kekerasan para pemukim ilegal sebagai tindakan terorisme,” ungkap Anis Matta.

KTM Luar Biasa ke-23 OKI digelar untuk memilih Sekretaris Jenderal OKI serta merespons berbagai perkembangan terkini di dunia Islam, termasuk situasi di Palestina serta dinamika geopolitik yang berlarut dan meluas dari perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

Dalam pertemuan ini, negara-negara anggota OKI sepakat memilih Ismail Ould Cheikh Ahmed dari Mauritania, sebagai Sekretaris Jenderal OKI untuk periode 2026-2031.

Sebelumnya, pada KTM Luar Biasa ke-22 OKI pada Januari 2026, negara-negara anggota OKI sepakat mengecam upaya pembentukan negara Somaliland dengan menyebutnya sebagai upaya memecah-belah kedaulatan Somalia yang adalah negara anggota OKI dan memperkuat dukungan terhadap eksistensi negara Israel.

Baca juga:

Hadiri KTT Luar Biasa OKI, Anis Matta: Kita adalah Palestina

Anis Matta menyatakan, OKI tidak akan dapat membangun wibawanya maupun alasan keberadaannya hanya berdasarkan pernyataan dan kecaman, tetapi juga harus melalui tindakan nyata dan upaya berkelanjutan di lapangan.

“Hanya tindakan nyata yang menunjukkan ketulusan niat dan arah yang akan dapat menguatkan OKI,” tegas Anis Matta.

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri OKI dan aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang saat ini masih berada dalam penjajahan Israel. Perjuangan Indonesia ini sejalan dengan UUD 1945, yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Dalam sejumlah kesempatan, Anis Matta juga menyebut bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palesstina adalah kewajiban agama dan meluas lagi sebagai tanggung jawab kemanusiaan.

Baca juga:

Desak OKI dan Negara Arab Bersatu, Anis Matta Beberkan Lima Langkah Kemerdekaan Palestina