Kegiatan Archives – Page 7 of 73 – Partai Gelora Indonesia

Putusan MK RI No.135

Partaigelora.id-Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik indonesia (MK RI) sebagai Penafsir Konstitusi. MK RI memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi dan memutus apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK bersifat final dan binding.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI meminta pandangan para ahli diantaranya mantan ketua MK RI. Patrialis Akbar yang menyatakan “Kita bisa memberikan ukuran putusan MK sesuai konstitusi atau tidak, …tidak ada suatu kewajiban melaksanakan suatu putusan yang tidak sesuai konstitusi, tetapi pada prinsipnya Putusan MK final.”

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki dampak signifikan terhadap Hukum Administrasi Negara (HAN), terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintahan.

Isi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan pemisahan Pemilu Nasional (pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR/DPD) dan Pemilu Daerah (pemilihan kepala daerah, anggota DPRD). Pemilu lokal atau daerah akan diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

Debat mengenai apakah Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XXII/2024 melanggar Konstitusi, khususnya Pasal 22E sedang ramai diperbincangkan.

Pasal 22E UUD 1945 menyatakan:
Pasal 22E ayat (1): “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Pasal 22E ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dan Pemilu Daerah (Kepala Daerah, DPRD) dengan jeda waktu tertentu (paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun) memicu perdebatan sengit terkait interpretasi makna atas norma “…setiap lima tahun sekali”

Argumen yang menyatakan putusan ini berpotensi melanggar Konstitusi (khususnya Pasal 22E):

A. Interpretasi Harfiah. “Setiap Lima Tahun Sekali”

Putusan ini melanggar konstitusi berargumen bahwa Pasal 22E ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pemilihan umum secara keseluruhan (yang mencakup semua jenis pemilu yang disebutkan dalam ayat 2) harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dengan memisahkannya, secara de facto, ada jenis pemilu yang tidak lagi terjadi setiap lima tahun dari pemilu sebelumnya, melainkan dengan siklus yang berbeda.

B. Potensi “Constitutional Deadlock”

Saya menilai dan ada beberapa pihak, termasuk Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Ketua MPR RI) dan Ketua K3 (Komisi Kajian Ketatanegaraan) MPR Taufik Basari, khawatir bahwa jika putusan MK ini dilaksanakan, akan terjadi pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri.

Misalnya, jika masa jabatan DPRD tidak bisa atau diperpanjang atau dikosongkan selama jeda 2 (dua) tahun tersebut, hal itu akan melanggar Pasal 18 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu.

Melalui putusan ini bahwa MK telah mengambil peran sebagai “positive legislator” (membuat norma baru) daripada “negative legislator” (membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD).

C. Pencurian Kedaulatan Rakyat.

Bahwa pemisahan ini berpotensi mengurangi atau menghilangkan kedaulatan rakyat karena jeda waktu tersebut dapat menimbulkan kekosongan representasi atau masa transisi yang tidak jelas bagi lembaga-lembaga yang dipilih.

D. Inkonsistensi Putusan MK RI.

Bahwa melihat pada beberapa putusan MK RI terkait Pemilu dan beberapa point pertimbangan MK RI dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 pernah dijadikan dalil dalam Judicial review Keserentakan Pemilu dengan Pemohon Partai Gelora Indonesia, diantaranya: 1. Beban Kerja Penyelenggara Pemilu, 2. Hilangnya fokus Pemilih, 3. Pelemahan peran Partai Politik, dan. 4. Isu Pilpres dengan isu kedaerahan.

Namun. MK RI menolak judicial review tersebut dengan mengatakan dalam pertimbangannya, diantaranya: Tidak ada sesuatu yang mendesak sehingga sistem pemilu perlu tidak diubah dan pelaksanaan Pemilu masalah teknis penyelenggara.

Bahwa menurut DR. Jamaludin Ghofur. SH., M.H dalam diskusi dengan saya, dikatakan: “Semua dikembalikan kepada DPR dan Pemerintah mau ditindak lanjutin atau tidak keputusan MK tersebut dengan konsekuensi hukumnya, dan kedepannya MK RI perlu diberi rambu-rambu agar lembaga ini tidak menjadi simbol otoritarianisme baru.”

Berikut adalah dampak² putusan ini terhadap Hukum Administrasi Negara:

Perubahan Tata Kelola Pemilu dan Lembaga Penyelenggara Pemilu;
Perubahan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Implikasi terhadap Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal Kepastian Hukum dan Efektivitas serta Efisiensi.

Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengharuskan adanya penyesuaian dan reformasi signifikan dalam aspek-aspek Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan tata kelola pemerintahan,khususnya pada tingkat daerah. Namun menimbulkan Polemik Hukum baru atas Putusan a quo.

Ahmad Hafiz. SH.,C.CLA
Direktur LBH Gelora Indonesia
Sekjend Konstitusional Properti indonesia.
Waka Badan Advokasi Bantuan Hukum DPP Gelora Indonesia

Perang Iran-Israel Bagian dari Skenario Pengalihan Perhatian Publik Dunia Atas Tragedi Kemanusiaan di Gaza

Partaigelora.id-Ketua Komisi I DPR 2010-2017 Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa Perang Dunia (PD) III yang dipicu keterlibatan Amerika Serikat (AS) yang membantu Israel menyerang tiga instalasi nuklir Iran di Fordow, Natanz dan Isfahan dinilai masih jauh.

Sebab, hal itu hanya sebagai upaya Israel dan AS untuk melakukan pengalihan perhatian dunia terhadap tragedi kemanusian yang terjadi di Gaza, Palestina dan memuluskan rencana pembentukan negara Israel Raya.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Catatan Demokrasi tvOne bertajuk ‘Lindungi Israel, Amerika Malah Dirudal Iran! pada Selasa (24/6/2026) malam.

“Menurut saya Perang dunia III masih jauh. Tetapi, kalau tragedi kemanusian yang sangat kelam abad ini, yaitu genosida di Gaza Palestina yang dilakukan rezim Zionis Israel dan didukung oleh Amerika akan terus berlangsung dan semakin kelam,” kata Mahfuz.

Menurut Mahfuz, penyerangan tiga instalansi nuklir Iran oleh AS, merupakan keberhasilan Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netayanhu menyeret Amerika masuk dalam perang Iran-Israel.

“Karena dengan cara itulah dia semakin percaya diri dan kekuasaannya masih akan berlanjut. Terbukti setelah kasus penyerangan Amerika ke Iran, polling terhadap Netayanhu di dalam negerinya, tingkat kepercayaannya semakin meningkat,” katanya.

Sehingga Zionis Israel, lanjut dia, akan semakin brutal dalam melakukan tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Karena Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Netayanhu memiliki agenda politik dan ambisi yang sama untuk mengosongkan Gaza dari warga Palestina.

“Artinya apa? Israel dan Amerika punya agenda politik dan ambisi yang sama. Dan kalau hari ini, Amerika menyerang tiga instalasi nuklir Iran itu sebenarnya adalah untuk memuluskan kepentingan Israel zionisme berjalan lancar. Sebab, Iran adalah poros perlawanan yang belum dihancurkan,” ujarnya.

Sekretraris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berpandangan bahwa perang Iran-Israel sebenarnya adalah satu ‘switch’ yang sengaja dimainkan untuk mengalihkan perhatian publik secara internasional terhadap ‘core isu’ sebenarnya. Yakni tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina.

“Hari ini dan mungkin satu dua minggu ke depan, kita masih sibuk bicara tentang konflik Israel-Iran dan kemungkinan Perang Dunia III dengan segala macam skenarionya. Itu hanya untuk mengalihkan perhatian publik dunia dari ‘Core isu’ aktual, yaitu konflik antara Palestina-Israel dan tragedi kemanusian di Gaza,” jelasnya.

Pecahnya konflik Iran-Israel dan keterlibatan Amerika dalam perang tersebut, sengaja dimainkan isu kepemilikan senjata nuklir oleh Iran, karena Iran dianggap menjadi penghalang bagi Netayanhu dan pemerintah Zionis dalam membangun Israel Raya.

“Sekarang ini poros perlawanan tinggal Iran. Suriah sudah ditaklukkan dengan pergantian rezim. Hizbullah sudah porak poranda, dan Houthi tidak perlu dikwatirkan, karena sangat kecil. Kalau Iran digempur habis-habisan hingga lulu lantak oleh Israel dan Amerika. Maka tidak penghalang apapun bagi Isarel untuk melanjutkan semua ambisi politiknya,” ujar Mahfuz.

Ia menegaskan, di saat masyarakat dunia mempunyai empati kolektif terhadap nasib bangsa Palestina atas dasar isu kemanusiaan, upaya untuk menguasai Palestina dan merealisasikan Israel Raya tidak bisa diwujudkan, disamping Iran juga belum bisa ditaklukkan.

“Isu konflik-Palestina dan yang terjadi di Gaza sekarang ini telah menjelma menjadi kesadaran publik, bukan soal kebencian agama, tapi sudah menjadi isu politik dan kemanusiaan,” tegasnya.

“Kalau itu soal agama, bagaimana kita menjelaskan begitu banyak orang-orang Yahudi yang turun demo di Amerika Serikat, bukan hanya di New York , tapi di banyak Kota di Amerika, termasuk di Eropa. Mereka menentang apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Mereka Yahudi loh, dengan jenggot yang panjang-panjang dan jubah khasnya, tapi mereka menentang Netayanhu,” sambungnya.

Namun, Mahfuz menilai PM Israel Benyamin Netayanhu akan terus melanjutkan operasi militernya tidak hanya di Gaza, tapi juga di Tepi Barat, sampai semua wilayah Palestina dikuasainya dan negara Israel Raya terwujud.

“Jadi fokus Israel tidak hanya Gaza saja, tapi juga Tepi Barat sampai seluruh wilayah Palestina dikuasai. Dan Iran dianggap penghalang yang belum bisa ditaklukkan. Menyeret Amerika masuk ke dalam perang adalah keberhasilan Netayanhu untuk menghancurkan Iran,” pungkasnya.

Situasi Global Makin Memanas, Partai Gelora Gelar Workshop Bahas Kurikulum Geopolitik

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar workshop kaderisasi membahas situasi geopolitik global yang semakin memanas pasca keterlibatan Amerikat Serikat (AS) dalam perang antara Iran-Israel di kawasan Timur Tengah (Timteng).

Workshop ini sengaja digelar untuk memberikan pembekalan kepada para kader Partai Gelora agar memahami situasi terkini geopolitik dan kepentingan nasional Indonesia di kancah global.

Acara tersebut digelar di Gelora Media Center (GMC) di Jakarta pada Minggu (22/6/2025), dengan agenda khusus membahas mengenai kurikulum kaderisasi terkait geopolitik.

Workshop digelar hasil kerja sama Koordinator Bidang (Korbid) Kaderisasi dan Korbid Hubungan Luar Negeri (Hublu) DPP Partai Gelora.

Ketua DPP Korbid Hublu Partai Gelora Henwira Halim mengatakan, hasil workshop ini akan dijadikan bagian dari kurikulum untuk kaderisasi Partai Gelora.

“Muatan geopolitik ini sengaja diberikan bagi kader Partai Gelora, tentu saja untuk bisa memahami situasi terkini global yang sedang berkecamuk dan banyak sekali terjadi perubahan peta politik dunia,” kata Henwira.

Menurut dia, di tengah situasi terkini global, kader Partai Gelora dituntut bisa menempatkan diri dan memahami posisi Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan.

“Kader-kader kita diharapkan bisa memberikan kontribusi positif untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara, serta apa yang menjadi kesepakatan dan kepentingan nasional kita,” ujarnya.

Sehingga arah kebijakan politik luar negeri, geopolitik dan strategi politik luar Indonesia dapat dipahami oleh seluruh kader Partai Gelora.

Henwira mengatakan, ekskalasi konflik Iran-Israel di Timur Tengah diprediksi akan semakin meluas dengan keterlibatan AS yang telah membantu Israel dalam menyerang tiga situs nuklir Iran di Fordo, Natanz dan Isfahan pada Minggu (22/6/2025).

Karena itu, isu geopolitik merupakan salah satu fokus penting bagi Partai Gelora untuk dapat dipahami para kadernya, bukan semata situasi saat ini, tetapi juga karena berkaitan kepentingan nasional di kancah dunia.

“Terima kasih kepada rekan-rekan dari Bidang Kaderisasi sudah mengundang kita. Semoga kalobarasi ini, kedepannya bisa lancar dan kompak, termasuk untuk bidang-bidang lain. Dampaknya, kader Partai Gelora akan semkain mantap dan bisa brekontribusi positif terhadap bangsa dan negara,” tegasnya.

Gelar Workshop, Partai Gelora Bahas Kurikulum Rumpun Wawasan Keislaman

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar workshop kaderisasi yang membahas kurikulum pada rumpun wawasan Keislaman (keagamaan), di Gelora Media Center (GMC), Sabtu (21/6/2025).

Kegiatan tersebut digelar Koordinator Bidang (Korbid) Kaderisasi DPP Partai Gelora, diikuti oleh Korbid Keumatan dan Pusat Pengembangan Wawasan Partai Gelora.

Workshop tersebut, antara lain dihadiri Ketua DPP Korbid Kaderisasi Ahmad Zainuddin, Ketua DPP Korbid Keumatan Achmad Zairofi dan Pusat Pengembangan Wawasan Partai Gelora Musyafa Ahmad Rahim.

Ketua DPP Korbid Kaderisasi Partai Gelora Ahmad Zainuddin, mengatakan, tujuan dari rangkaian workshop ini adalah tersusunnya pokok-pokok penting kurikulum kaderisasi Partai Gelora.

“Pada akhirnya menjadi bagian dari upaya Partai Gelora Indonesia mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai super power baru dunia,” kata Ahmad Zainuddin.

Ketua DPP Korbid Keumatan Achmad Zairofi mengatakan, Korbid Keumatan diundang Korbid Kaderisasi untuk menggelar workshop bersama membahas program serta penyusunan modul-modul kaderisasi, anggota dan pengurus.

“Dari workshop ini diharapkan kita akan memiliki program produk dan juga kegiatan pembinaan pengurus maupun kader Partai Gelora,” ujar Achmad Zairofi.

Sehingga keluarga besar Partai Gelora memiliki dasar yang kokoh dan motif yang kuat untuk terus bekerja dan memenangkan Partai Gelora.

Sekretaris Korbid Keumatan A. Najmu Fuadi Salim menambahkan, kurikulum kaderisasi yang dihasilkan dapat berbagai tantangan yang ada pada masa akan datang.

“Ada tantangan zaman, tantangan generasi,. Jadi kurikuilum yang kita susun sangat adaptif dan Insya Allah akan semkakin menguatkan fondasi Partai Gelora,” kata Najmu Fuadi Salim.

Dengan fondasi yang kuat, kata dia, Partai Gelora bisa mengajak semua elemen bangsa untuk bergabung dalam tujuan besar, yakni menjadikan Indonesia sebagai superpower baru.

Sedangkan Fungsionaris Partai Gelora Ina Saleha mengatakan, perumusan kurikulum kaderisasi Partai Gelora tidak hanya dibahas di Bidang Kadirisasi, tapi juga di Pusat Pengembangan Wawasan dan bidang-bidang lain.

“Kebetulan saya dari Pusat Pengembangan Wawasan ikut serta dalam merumuskan kurikulum kaderisasi ini. Kita akan mmbentuk kader yang mantap, berkelas, militan, andal, terampil, produktif, berkualitas, totalitas dan memiliki sosial care,” tegas Ina Saleha.

Selain menggelar Workshop dengan Korbid Keumatan dan Pusat Pengembangan Wawasan, Korbid Kaderisasi Partai Gelora juga menggelar rangkaian workshop serupa dengan sejumlah korbid lain di hari berbeda.

Partai Gelora akan Kawal Implementasi Putusan MK soal Sekolah Gratis

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mengawal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) resmi yang menetapkan, bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin sekolah gratis pada pendidikan dasar (SD dan SMP), tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.

“Saya kira ini sebuah keputusan yang bagus memastikan agar pendidikan dasar itu memang tidak ada biaya lagi baik negeri maupun swasta,” kata Rohmani Wahid, Ketua Bidang (Kabid) Pendidikan Kebijakan Publik DPP Partai Gelora dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).

Menurut Rohmani, putusan MK soal pendidikan gratis untuk tingkat dasar tersebut, merupakan sebuah hal yang positif dan bagus.

Sebab, konstitusi mewajibkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar, terutama untuk jenjang SD dan SMP.

Sehingga negara wajib membiayai pendidikan dasar itu, namun dalam kenyataannya tidak semua sekolah mendapatkan perlakuan yang sama, terutama sekolah swasta.

Kemudian mereka menggugat dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Ini sebuah hal positif yang sangat bagus. Tentunya kita kawal agar nanti implementasinya betul-betul seperti itu, di sekolah negeri maupun swasta,” katanya.

Partai Gelora berharap tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar, akibat tidak mempunyai biaya.

“Intinya secara normatif, tidak ada lagi masyarakat, warga negara untuk menempuh pendidikan dasarnya di negeri maupun swasta, dia tidak bersekolah gara-gara tidak ada biaya. Itu tidak boleh,” tegas Rohmani.

Terkait hal ini, Partai Gelora telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) pada Senin (16/6/2025), menanggapi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pelayanan pendikan dasar (SD dan SMP) gratis bagi setiap warga negara baik yang bersekolah di negeri maupun swasta.

FGD ini diselenggarakan oleh Koordinator Bidang (Korbid) Kebijakan Publik DPP Partai Gelora di Jakarta. Diskusi menghadirkan kuasa hukum pemohon uji materi dari Indonesian Human Right Commitee for Social Justice (IHCS), Gunawan.

Lalu, hadir Kabid Pendidikan Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Indonesia, Rohmani Wahid dan Ketua DPP Koordinator Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Sarah Handayani.

Salah satu poin penting dari diskusi ini adalah seruan untuk semua mengawal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Diketahui, dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya—baik untuk sekolah negeri maupun swasta.

Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)—khususnya terkait frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Anis Matta: Ibadah Haji dan Kurban Mengandung Makna Mendalam Tentang Hidup dan Kehidupan Manusia

Partaigelora.id-Jutaan jemaah haji pada Jumat (6/6/2025) berkumpul dan berdiri di Arafah untuk melaksanakan ritual haji yang paling sakral, yaitu melempar jumrah. Di saat yang bersamaan, umat muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 H.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri (Wamenlu) RI Anis Matta mengatakan, bahwa dalam ibadah haji dan kurban ada makna mendalam tentang hidup dan kehidupan manusia.

Yakni tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang tak sekadar menggambarkan ujian tentang cinta dan pengorbanan, tetapi juga soal patahan hidup serta penciptaan sebab-sebab dan sumber-sumber kehidupan.

“Setiap insan pasti akan mengalami patahan-patahan hidup. Namun, seperti halnya kisah Ibrahim dan Ismail, patahan hidup ini sejatinya menguji kapasitas dan ketegaran setiap orang itu dalam menyikapi hidup dan kehidupan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Perspektif Anis Matta dengan tema ‘Makna Haji dan Kurbabn: Patahan Hidup dan Sumber Kehidupan, yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV, Jumat (6/6/2025).

Menurut Anis Matta, haji dan kurban adalah napak tilas atas kisah panjang sarat makna soal usaha dan upaya manusia untuk melompati patahan hidup, yang berujung pada terciptanya sebab-sebab dan sumber-sumber kehidupan.

Anis Matta mengurai kisah Ibrahim dan Ismail dalam perspektif makna soal hidup, kehidupan, patahan hidup, pengorbanan besar, serta terciptanya sebab-sebab dan sumber-sumber kehidupan ini.

“Kita harus menyakini satu makna, bahwa berkorban lebih besar supaya kita menciptakan sebab-sebab sumber-sumber kehidupan yang lebih besar,” ujarnya.

Seperti terjadi dalam peristiwa inti dalam haji dimana ketika Ibrahim mengajak istrinya Hajar dan anaknya, Ismail ke satu gurun yang tandus, tidak ada tumbuhan atau tanda-tanda kehidupan. “Itu maknanya tidak ada sebab-sebab kehidupan,” katanya.

Apalagi ketika sampai di gurun yang tandus, Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya. Ismail pun menangis, karena haus mau minum. Hajar lalu berlari-lari di gurun, dari Shafa ke Bukit Marwah bolak-balik 7 kali, untuk mencari air.

Upaya Hajar mencari air di tengah gurun tandus ini seperti fatarmogana. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Sa’i dalam peristiwa haji.

“Dari kaki Ismail kemudian datanglah Zamzam. Zamzam. Apa maknanya, air dan air maknanya, sumber kehidupan,” ujar Anis Matta.

Adapun hikmah yang bisa diambil untuk mendapatkan Zamzam, kata Anis Matta, harus ada Sa’i. “Jadi orang harus bekerja keras untuk menciptakan sebab-sebab kehidupan dan sumber-sumber kehidupan. Itulah Zamzam yang sampai sekarang airnya tidak putus-putus kita minum,” katanya.

Zamzam itu, pada akhirnya telah menciptakan sumber-sumber kehidupan di gurun tersebut, seperti mulai tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, karena adanya air.

“Itu yang kita maksud, bahwa semua perjuangan Nabi Ibrahim ini berujung legasi besar yang bisa kita sederhanakan dalam kalimat, yakni menciptakan sebab-sebab kehidupan dan sumber-sumber kehidupan,” jelas Anis Matta.

Selanjutnya, dalam pengorbanan Nabi Ismail dinilai juga sebagai ujian terbesar keimanan bagi Nabi Ibrahim, karena anaknya yang sebelumnya ditinggalkan di jazirah tandus, ketika remaja diperintahkan untuk disembelih.

“Yang kita pahami disini adalah penyembelihan dan ujian Nabi Ibrahim adalah ujian mengenai cinta. Kamu lebih mencintai siapa? Anak yang mulai tumbuh disuruh sembelih atau Allah SWT yang menciptakan anak itu,” papar Anis Matta.

Allah SWT, lanjut Anis Matta, ingin melihat cinta Nabi Ibrahim kepada-Nya, apakah jauh lebih besar daripada cintanya kepada anaknya, Ismail melalui ujian cinta ini.

“Tapi karena cinta ini, adalah sebab-sebab kehidupan. Maka Alah SWT mengubah Ismail dengan sembelihan. Dan bagi kita, pergorbanan individu ini diubah sebagai syariat pengorbanan umat,” katanya.

Maknanya, sekali lagi adalah sebab-sebab dan sumber-sumber kehidupan, yakni mesti ada pengorbanan yang besar dari umat kepada Allah SWT.

“Tidak akan ada kehidupan di jazirah itu, kalau Nabi Ibrahim tidak ke sana, membawa anaknya, membawa istrinya dan menciptakan Zamzam. Perjalanan ke sana, Sa’i kemudian penyembelihan, adalah rangkaian pengorbanan besar untuk menciptakan sebab-sebab sumber-sumber kehidupan bagi orang banyak. Yakni perlu kerja keras dan pengorbanan untuk mendapatkan hasil yang besar,” pungkasnya.

Fahri Hamzah Ungkap Pemerintah Akan Libatkan Koperasi Merah Putih Dalam Program BSPS

Partaigelora.id-Pemerintah tengah menyiapkan program besar-besaran untuk renovasi satu juta rumah tidak layak huni, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem di seluruh Indonesia.

Program ini akan menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target SDGs (Sustainable Development Goals) dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah usai bertemu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono di Jakarta, Senin (2/6/2025).

“Kita sedang siapkan minimal satu juta rumah untuk direnovasi, dan tanggung jawab serta mekanisme teknisnya sedang dibahas. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi dampaknya sangat luas bagi kualitas hidup masyarakat,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengungkapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih akan dilakukan dengan pemberian dana langsung ke penerima bantuan sebesar Rp 21,8 juta yang akan dimanfaatkan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan, Rp 1,8 juta untuk fasilitator, serta Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan.

Namun yang membedakan, Wamen Fahri mengatakan kali ini pemerintah akan menggandeng Koperasi Merah Putih sebagai mitra strategis dalam penyediaan material bangunan.

Mekanisme ini dirancang agar pengadaan bahan bangunan dilakukan langsung dari koperasi di tingkat desa, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini menambah biaya.

“Dengan pola koperasi, harga semen, besi, baja dan material lainnya bisa ditekan. Harapannya, anggaran Rp21,8 juta per unit itu bisa benar-benar cukup untuk mewujudkan rumah yang layak,” jelas Wamen Fahri.

Wamen Fahri menambahkan, program ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik seperti atap dan dinding, tapi juga menitikberatkan pada sanitasi, air bersih, dan lantai yang memenuhi standar kelayakan rumah.

Hal ini sejalan dengan indikator SDGs yang mengharuskan rumah memiliki sanitasi yang memadai, air bersih, serta konstruksi bangunan yang kokoh dan aman.

“Standar rumah layak menurut SDGs itu sudah jelas, dan kita ingin renovasi ini bukan sekadar tambal sulam, tapi transformasi menyeluruh terhadap kualitas hidup warga,” tambah Wamen Fahri.

Program renovasi rumah ini diharapkan dapat dimulai dalam waktu dekat setelah seluruh aspek teknis, koordinasi lintas kementerian, dan skema pendanaan difinalisasi.

Pemerintah juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil, untuk mendukung pelaksanaan program yang sangat strategis ini.

Jamu Wamenlu Rusia, Anis Matta: Ada Kedekatan Pandangan Indonesia dan Rusia soal Palestina

Partaigelora.id– Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI sekaligus Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta, menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Leonidovich Bogdanov, di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Bogdanov juga sekaligus adalah Utusan Khusus Presiden Rusia untuk Timur Tengah, Afrika, dan Dunia Islam secara umum.

Dalam pembicaraan selama 3,5 jam, kedua Wakil Menteri Luar Negeri bertukar pandangan dan membahas perkembangan situasi di Timur Tengah, dengan perhatian khusus pada isu Palestina, Suriah, dan keamanan kawasan.

Anis Matta mengatakan, pertemuan berlangsung sangat produktif dan diyakini akan berkontribusi positif untuk mendekatkan cara pandang kedua negara tentang isu-isu yang dibicarakan, termasuk soal Palestina.

“Dalam isu Palestina, kita memiliki kedekatan (pandangan) yang sangat baik sekali,” sebut Anis Matta seusai pertemuan.

Anis Matta berharap kedekatan pandangan antara Indonesia dan Rusia dalam sejumlah isu ini bisa menjadi awal untuk mencari dan melakukan peran yang lebih produktif di kawasan.

“Terutama ketika (Indonesia) di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto), ada keinginan politik yang sangat kuat untuk ikut memberikan kontribusi positif bagi kawasan Timur Tengah dan Dunia Islam secara umum,” lanjut Anis Matta.

Indonesia pun ingin membangun hubungan yang jauh lebih kuat lagi dengan kawasan, tidak hanya di bidang budaya, agama, dan ekonomi, tetapi juga politik yang lebih erat.

“(Termasuk) semua upaya yang mungkin kita lakukan bersama dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina,” tegas Anis Matta.

Fahri Hamzah Paparkan Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo di Forum IsDB

Di hadapan para pemimpin negara anggota dan mitra lembaga Islamic Development Bank (IsDB) di Aljir, Aljazair, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman) (Wamen PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, menyampaikan sebuah komitmen ambisius membangun tiga juta unit rumah setiap tahun sebagai bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Indonesia mempertegas langkah strategis untuk menjadikan sektor perumahan sebagai fondasi pembangunan sosial dan ekonomi.

“Indonesia menghadapi tantangan serius di bidang permukiman. Kami memiliki backlog atau kekurangan perumahan sebanyak 10 juta unit. Selain itu, sekitar 26 juta rumah tergolong tidak layak huni. Ini adalah krisis yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” kita Wamen Fahri dalam keterangannya, Sabtu (24/5/2025).

Program yang dijuluki ‘3 Juta Rumah per Tahun’ mencakup pembangunan satu juta unit rumah baru serta peningkatan kualitas dua juta rumah yang sudah ada setiap tahunnya.

Langkah ini, menurut Wamen Fahri, dirancang untuk menjawab dua tantangan sekaligus: kebutuhan akan hunian baru dan perbaikan kualitas kehidupan bagi jutaan warga di daerah urban dan rural.

“Ini adalah langkah nyata kami untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial. Kami percaya bahwa rumah yang layak bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga soal martabat manusia,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini mengatakan, bahwa sebagian besar rumah baru yang direncanakan akan dibangun dalam bentuk hunian vertikal, terutama di kawasan perkotaan yang lahan kosongnya semakin terbatas.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa solusi permukiman ke depan tidak bisa lagi bergantung pada rumah tapak semata, mengingat tekanan demografis dan keterbatasan ruang di kota-kota besar.

Untuk mendorong percepatan realisasi program ini, maka pemerintah Indonesia berencana memberikan berbagai insentif bagi sektor swasta.

Salah satu skema yang disiapkan adalah subsidi lahan, termasuk kemungkinan pemberian lahan negara dengan biaya nol rupiah, untuk mendorong pengembang membangun rumah susun dengan harga terjangkau.

“Kami ingin menjadikan sektor perumahan sebagai ekosistem yang inklusif dan kolaboratif. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berjalan bersama,” katanya. sebut Wamen Fahri.

Merata dan Berkeadilan

Dalam kesempatan ini, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan, komitmen tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sosial sebagai prioritas utama.

Dalam berbagai kesempatan, kata Fahri, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dimana sektor perumahan, yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan kronis bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah, kini mendapatkan perhatian penuh.

“Pemerintah Indonesia juga akan memperkuat program-program bantuan pembiayaan, termasuk skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi serta kemudahan administratif bagi kelompok rentan seperti buruh informal dan pekerja migran,” katanya.

Fahri menegaskan, komitmen politik yang kuat dari pemerintahan Prabowo membuka harapan baru bagi sektor perumahan nasional.

“Target 3 juta rumah per tahun bukan hanya angka statistik. Ini adalah janji kepada rakyat bahwa setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak dan bermartabat,” pungkas Fahri.

Fahri Hamzah Bertemu Presiden IsDB Group Bahas Kolaborasi Pembiayaan Perumahan

Partaigelora.id-Wakil Menteri Perumahan (Wamen) dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekalgus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Group, Muhammad Sulaiman Al Jasser, pada Rabu (21/5/2025), di sela-sela rangkaian Annual Meeting IsDB 2025 yang berlangsung di Aljir, Aljazair.

Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama pembiayaan sektor perumahan antara Indonesia dan IsDB, khususnya melalui skema berbasis prinsip syariah.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen PKP didampingi oleh Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Irmansyah dan Direktur Keuangan & Strategi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nofry Rony Poetra.

“Indonesia tengah memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Kami melihat potensi besar untuk berkolaborasi dengan IsDB dalam memperluas akses kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jumat (23/5/2025).

Presiden IsDB Group, Muhammad Sulaiman Al Jasser, menyambut baik inisiatif Indonesia dan menyatakan ketertarikannya untuk mendalami model pembiayaan yang sedang dikembangkan.

Ia menegaskan pentingnya sektor perumahan sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kepala BPKH, Fadlul Irmansyah, menegaskan kesiapan institusinya untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek perumahan strategis yang berdampak luas dan sesuai dengan prinsip syariah.

Hal senada disampaikan oleh Nofry Rony Poetra, yang mengungkapkan bahwa BTN telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan syariah serta membuka peluang pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) di beberapa wilayah prioritas.

Selain menghadiri pertemuan bilateral, Wamen PKP dijadwalkan menjadi pembicara dalam sesi panel IsDB pada acara tersebut. Fahri akan menyampaikan pidato mewakili Indonesia dengan tema “Indonesia’s Economic Vision and Global Cooperation”

Dimana ia akan memaparkan strategi nasional pengembangan perumahan dan potensi kolaborasi internasional dalam pembiayaan infrastruktur perumahan.

Minat investasi yang tinggi Islamic Development Bank (IsDB) khususnya di sektor perumahan memperkuat posisi Indonesia sebagai pilihan utama keterlibatan negara-negara Islam dalam pembangunan yang bermanfaat luas bagi masyarakat.

IsDB merupakan lembaga keuangan pembangunan multilateral berbasis syariah yang berdiri sejak 1975 dan bermarkas di Jeddah, Arab Saudi.

Dengan keanggotaan 57 negara, IsDB berkomitmen mendukung pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara anggotanya melalui pembiayaan proyek, bantuan teknis, serta investasi berprinsip Islam.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya kolaborasi strategis antara Indonesia dan IsDB dalam mempercepat pembangunan sektor perumahan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Sign In

Category: Kegiatan