Liputan Media Archives – Partai Gelora Indonesia

Candaan Mardani Ali Sera Bernada Olok-olokan kepada Partai Gelora Berpotensi Ganggu Persatuan Umat Bela Palestina

Partaigelora.id-Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelombang Rakyart (Gelora) Indonesia saat ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pemerhati Hubungan Internasional Rico Marbun menilai olok-olok Mardani kepada Partai Gelora ini bisa merusak persatuan umat dalam membela Palestina.

“Saya menyayangkan pernyataan Mardani. Acara silaturahmi yang difasilitasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memiliki tujuan mulia, memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar Rico Marbun dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Dia menyesalkan acara resmi dan penuh makna ini dinodai oleh pernyataan Mardani yang menyindir agar ormas tidak mendekati Partai Gelora, meskipun dibalut dengan candaan.

“Ini sama sekali tidak pantas,” tegas Alumnus Rajaratnam School of International Studies, Singapura itu.

Rico menambahkan bahwa penderitaan warga Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, terus berlangsung meski gencatan senjata telah diberlakukan. Ribuan warga menjadi korban akibat serangan membabi-buta Israel.

“Di tengah upaya global untuk membantu Palestina, kita membutuhkan persatuan seluruh elemen bangsa tanpa ada sikap partisan yang merugikan. Isu Palestina adalah amanah konstitusi Indonesia, yang seharusnya menjadi perjuangan semua pihak, tanpa memandang golongan atau partai politik,” Imbuhnya.

Pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina.

Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TV Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial.

Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga yang hadir juga tampak terkejut dengan candaan bernada olok-olokan dari politisi PKS itu kepada Partai Gelora.

Sehingga banyak yang menilai pernyataan itu, tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi merusak persatuan umat yang sedang berjuang untuk Palestina.

Acara yang dihadiri oleh sekitar 103 ormas dan lembaga ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid.

Silaturahmi Nasional ini difasilitasi Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Sufmi Dasco Ahmad, bertempat di Ruang Abbudl Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Acara ini juga menghadirkan sejumlah tokoh, seperti Wakil Ketua BKSAP Ravindra Hartarto, Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu RI Andy Rachmianto.

“Upaya mengolok-olok seperti ini bisa menodai persatuan umat dalam isu Palestina. Apakah pantas seseorang yang terhormat mengeluarkan pernyataan seperti itu?” pungkas Rico.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengecam tindakan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera yang mengolok-ngolok Partai Gelora dalam ‘Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore.

Ia pun bereaksi keras terhadap pelecehan yang dilakukan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) itu. “Astaghfirullah … serendah itu perilaku Mardani Ali Sera, politisi PKS dan Ketua BKSAP DPR RI,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Menurut Mahfuz Sidik, perilaku dan tindakan Mardani Ali Sera sangat memalukan dan tidak pantas, karena acara tersebut, adalah acara resmi kelembagaan DPR, apalagi kehadiran yang bersangkutan kapasitasnya sebagai Ketua BKSAP DPR RI.

Sehingga yang diundang adalah berbagai Ormas dan Lembaga Kemanusiaan, salah satunya adalah Baznas RI. Bahkan Baznas dalam kesempatan itu, juga menjadi narasumber bersama dengan perwakilan Kemenlu RI bersama dirinya di depan.

“Apakah pantas dan bermoral seorang Ketua BKSAP DPR bercanda dengan merendahkan parpol lain dengan nada permusuhan? Meski berdalih bercanda, apakah forum yang berbicara tentang membantu Palestina itu layak jadi forum bercanda?” tukas Mahfuz.

Sekjen Partai Gelora ini meminta agar Pimpinan DPR segera menindaklanjuti kasus itu, ke Mahkamah Kehormatan Dewah (MKD). Mahfuz minta MKD memberikan teguran keras kepada Mardani Ali Sera.

“Mardani Ali Sera ditegur keras dan diberikan sanksi. Pejabat publik jangan memberi contoh buruk kepada rakyat,” tegas Ketua Komisi I DPR Periode 2010-2017 ini.

Pemerintah Diminta Tegas Tolak Keinginan Donald Trump Relokasi Pengungsi Gaza ke Indonesia

Partaigelora.id-Pemerintah Indonesia diminta secara tegas menolak keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi sebagian pengungsi Gaza ke luar wilayah Palestina, termasuk ke Indonesia selama rekontruksi pasca perang berlangsung.

Sebab, hal itu justru akan memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari tanah airnya, merampas dan menduduki tanah Gaza seluruhnya.

Hal itu disampaikan Analisis Geopolitik dalam Gelora Talks bertajuk ‘Transformasi Politik Amerika Pasca Pelantikan Donald Trump’, Rabu (22/1/2025) sore.

“Ide Trump atau tim transisinya untuk mengeluarkan orang orang Gaza dari Gaza itu, sejalan dengan keinginan Israel selama ini yang menginginkan Gaza kosong dan kemudian diduduki. Saya pikir pemerintah Indonesia perlu menolak dengan tegas,” kata Dina Sulaeman.

Menurut Dina, persoalan Palestina akan selesai apabila Palestina Merdeka. Sebab, hukum internasional sudah menegaskan, bahwa Israel tidak sah menduduki tanah-tanah Palestina. Maka Israel harus keluar dari Tepi Barat, dan berhenti memblokade Gaza.

“Saya pikir disinilah Indonesia punya peran penting untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar membentuk pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeping operation untuk menjaga gencatan senjata,” katanya.

Ia berharap dunia internasional mengawal gencatan senjata dengan menyetujui pembentukan pasukan penjaga perdamaian.

Bukan sebaliknya, menyetujui keinginan Trump dan tim transisinya untuk merelokasi pengungsi Gaza ke luar wilayahnya selama rekontruksi pasca perang berlangsung.

“Kita tahulah karakternya Trump itu, dia itu pengusaha, yang dia lihat hanya keuntungan saja. Di satu sisi dia ingin mendapatkan dukungan publik secara domestik dari rakyatnya, dan disisi lain seakan-akan menjadi pahlawan di depan pendukungnya. Tetapi semua kebijakan Trump itu hanya sensasional saja,” ujarnya.

Artinya, Trump memang sejalan dengan keinginan Israel agar dua juta warga Gaza itu diusir dari wilayahnya. Sehingga gencatan senjata menjadi tidak berarti, jika warga Gaza terusir dari tanah airnya sendiri.

“Jadi kebijakan Trump arahnya hanya pencitraan atau yang penting dia populer di dalam negeri. Perdamaian akan terjadi, jika semuanya dikembalikan ke rakyat Gaza sendiri,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua DPP Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim. Ia mengatakan, Trump memang punya kepentingan di Israel, karena di AS banyak orang Yahudi.

“Trump ini sebenarnya tipe orang yang tidak bisa ditantang dan proteksionis, kalau dijabani bahasanya kayak anak gaulnya disini, Trump akan gunakan banget posisinya sebagai Presiden Amerika,” kata Henwira.

Di AS saat ini, rakyatnya terbelah antara mendukung Palestina dan Israel, sehingga Trump menginginkan agar situasi saat pelantikan dirinya sebagai Presiden AS berjalan stabil. Maka diciptakan upaya gencatan senjata antara Palestina-Israel.

“Israel sudah kewalahan secara militer, sementara dukungan politik di dalam negeri berkurang. Ada tekanan internasional, karena Palestina sekarang sudah dilihat, bukan isu agama lagi, tetapi ini isu kemanusiaan,” ujarnya.

Henwira mengatakan, AS saat ini menghadapi tekanan isu kemanusiaan secara global agar ada gencatan senjata di Palestina.

“Kita tunggu saja sampai menteri-menteri atau pejabat politik Trump ini mulai bekerja. Trump sekarang juga dibuat pusing dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS. Tetapi dalam menghadapi Trump harus ada komunikasi yang baik, apalagi posisi duta besar kita masih kosong,” katanya.

Waspadai Kebijakan Trump

Sementara itu, peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Dewi Fortuna Anwar mengatakan, seluruh dunia perlu mewaspadai kebijakan Presiden AS Donald Trump yang terpilih untuk kedua kalinya.

“Trump, pertama kali jadi Presiden itu dia mengubah kebijakan Amerika Serikat. Dari tadinya pendukung utama globalisasi, menarik diri dari globalisasi. Sekarang Amerika mendukung kerjasama internasional di berbagai bidang termasuk, climate change dan energi terbarukan. Tapi saya katakan, Amerika bisa menarik diri sewaktu-waktu, salah satunya keluar dari WHO yang merupakan pendonor terbesar,” kata Dewi Fortuna Anwar.

Dewi berharap Indonesia tidak perlu takut terhadap ancaman Trump akan mengenakan tarif 100 persen pasca berbagung ke BRICS.

“Trump tidak mengancam akan mengenakan seratus persen tarif kepada seluruh anggota BRICS, kecuali terjadi de-dolarisasi untuk mengurangi hegemoni dollar,” katanya.

Menurut dia, mengurangi hegemoni dollar sebenarnya terjadi lingkungan ASEAN memakai currency atau mata uang masing-masing dalam perdagangan internasionalnya.

Karena itu, beberapa kalangan berpendapat bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS bisa membuat citra Indonesia lebih terasosiasi dengan kelompok negara-negara yang anti-AS, meskipun Indonesia sendiri tetap mengusung kebijakan luar negeri bebas aktif.

“Jadi, ada yang melihat bahwa Indonesia dengan masuk BRICS seolah-olah sudah masuk ke dalam kelompok yang sebenarnya anti-AS. Nah, apakah ini sesuai dengan politik bebas aktif misalnya,” ujarnya.

Namun, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung dengan BRICS merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Maka dengan kata lain, meskipun bergabung dalam sebuah blok yang memiliki kedekatan dengan negara-negara seperti China dan Rusia, Indonesia berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat, termasuk AS dan Uni Eropa.

Hal ini mencerminkan posisi Indonesia yang berupaya memainkan peran diplomatik yang seimbang di tengah ketegangan internasional.

“Tapi pemerintah Indonesia mengatakan bahwa kita bergabung dengan BRICS itu adalah bagian dari kebijakan bebas aktif kita. Nah, karena kita juga bergabung dengan OECD dan dekat dengan negara-negara barat,” katanya.

Aktivis Demokrasi dan Eks Anggota Dewan Kota Amerika Chris Komari menambahkan, bahwa ancaman Trump akan mengenakan tarif 100 persen ke anggota BRICS, hanya semacam trik atau taktik untuk mencari perhatian saja.

“Istilahnya itu blowing the smoke, hanya mencari perhatian. Itu semacam taktik Donald Trump saja untuk mendapatkan penilaian,” kata Chris Komari.

Anis Matta: Presiden Prabowo Ingin Indonesia Mengambil Peran Besar Kepemimpinan di Dunia Islam

Partaigelora.id-Pidato Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi pada 10-11 November 2024 lalu, tidak hanya menggema di seluruh dunia, khususnya Dunia Islam karena isi dan pesannya yang tegas, serta tajam, tetapi juga karena kejujuran dan kedalaman spiritual yang ia pancarkan.

Dalam acara Tasyakuran perayaan HUT ke-5 Partai Gelora pada Minggu (17/11/2024) lalu, Anis Matta yang juga Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) itu, mengatakan, bahwa teks pidatonya baru dibuat pada malam hari di KBRI Riyadh, jelang pelaksanaan KTT OKI-Liga Arab pada 11 November 2024.

“Teks pidatonya dibuat pada malam acara itu dimulai usai pertemuan pertama dengan menteri-menteri luar negeri. Dibuatnya di KBRI, Riyadh bersama Pak Dubes (Abdul Aziz Ahmad), staf KBRI dan teman-teman dari Kemenlu,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

Menurut Anis Matta, teks pidatonya yang dibacakan dihadapan Raja Arab Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, para pemimpin Arab dan Dunia Islam lainnya, dibuat mendadak dan tidak pernah dipersiapkan sebelumnya.

“Acaranya mendadak sekali, saya baru dikasih tugas mendadak. Undangannya mendadak sekali, sepekan sebelumnya. Sampai kita berangkat, agendanya juga masih belum jelas, mau ngapain KTT ini,” katanya.

Wamenlu RI untuk Dunia Islam ini mengaku, baru mengetahui konteks dari KTT OKI-Liga Arab 2024 setelah ada pertemuan persiapan dengan para menteri luar negeri pada 10 November 2024.

“Ketika pertemuan pertama dengan menlu-menlu, saya sampaikan pidato dalam bahasa arab tanpa teks. Di situ kita bicara usulan mengenai resolusi, dari sini saya baru mengerti konteks pertemuan KTT OKI-Liga Arab kali ini,” ujarnya.

Karena itu, usai pertemuan pertama dengan para menteri luar negeri tersebut, ia langsung memimpin rapat di KBRI Riyadh untuk menyiapkan isi dan pesan dalam teks dalam bahasa Arab saat pertemuan kedua KTT OKI-Liga Arab.

“Alhamdulillah, semua resolusi pada hari pertama yang kita usulkan, poin-poinnya masuk dalam teks pidato. Resolusi dalam bahasa Arab ini akan dibacakan dihadapan Raja Arab dan Presiden-presiden untuk dijadikan resolusi,” katanya.

Anis Matta sengaja menyampaikan pidato dalam bahasa Arab dihadapan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dan para pemimpin Arab, karena selain dia fasih berbahasa Arab, agar isi dan pesan yang diampaikan dapat dipahami dan diterima.

“Saya juga ingin menyampaikan supaya kita jujur dengan diri sendiri. Waktu saya ditawari jabatan Wamenlu ini, saya bilang ke Presiden bahwa, bahasa inggris saya tidak terlalu bagus. Bahwa bahasa Inggris saya tidak cukup buat level seorang menteri atau wamenlu,” ungkapnya.

Namun, Prabowo tidak mempermasalahkan dirinya tidak terlalu bagus dalam berbahasa Inggris, karena yang diperlukan untuk urusan Dunia Islam itu bukan bahasa Inggris, tetapi harus fasih berbahasa Arab.

“Kata beliau, di Dunia Islam tidak diperlukan bahasa Inggris, yang diperlukan bahasa Arabnya. Kalau begitu saya bilang oke, Insya Allah. Sebab, tugas saya menjadi Wamenlu RIuntuk menjadikan Indonesia sebagai juru bicara Islam kepada dunia,” tegasnya.

Sehingga pidatonya di KTT OKI-Liga Arab dihadapan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dan 30 kepala negara dan menteri luar negeri yang hadir dalam KTT tersebut, disampaikan dalam bahasa Arab, meskipun Indonesia levelnya paling rendah mengirimkan wakilnya, seorang Wamenlu.

“Jadi 30 negara hampir semua negara kepala negara yang bicara dan ada beberapa menlu. Hanya saya yang paling rendah levelnya, Indonesia, tetapi saya sampaikan dalam bahasa Arab,” jelasnya.

Anis Matta menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Indonesia mengambil peran besar di Dunia Islam, bukan sekedar menjadi negara pasif. Sebab, Prabowo punya perhatian khusus kepada Dunia Islam.

“Dunia Islam ini bagi beliau, adalah latar besarnya Indonesia. Kita Disini di dunia Islam, karena Indonesia paling besar secara populasi, juga paling besar secara ekonomi. Tetapi belum mengambil peran kepemimpinannya di dunia Islam,” kata Pakar Geopolitik Global ini.

Indonesia, kata Anis Matta, dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap memimpin Dunia Islam dipanggung dunia internasional. Indonesia akan menyuarakan aspirasi dan kepentingan Dunia Islam di tingkat global.

“Jadi kira-kira itu, tujuan kita dibawah kepemimpinan Pak Prabowo. Yaitu mengambil peran-peran kepemimpinan Dunia Islam, dan kemarin itu uji coba pertama (KTT OKI-Liga Arab),” pungkas Ketua Umum Partai Gelora ini.

Fahri Hamzah: Prabowo Figur Paling Siap Lanjutkan Rekonsiliasi dan Legasi Jokowi

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta semua pihak agar terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan di 2024.

Hal ini mengingat waktu pendaftaran dan masa kampanye calon presiden (capres) sangat pendek, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan dalam transisi kepemimpinan bisa tercapai.

“Kita harus memanfaatkan situasi saat ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan proses kepemimpinan yang baik ini, dengan waktu paling transisi yang pendek bisa tercapai,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Jelang Final Terbentuknya Koalisi Capres 2024’, di Jakarta, Rabu (20/9/2023) sore.

Fahri mengajak semua pihak untuk terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan saat ini, yang mengusung tema penting, yaitu politik rekonsiliasi dan politik legacy.

“Karena waktu yang sangat pendek ini, kita sebelumnya sudah mengusulkan agar koalisi besar dipertahankan dengan platform politiknya sangat positif, yaitu rekonsiliasi dan legacy,” katanya.

Menurut Fahri, politik rekonsiliasi adalah ikhtiar dalam membangun rekonsiliasi nasional yang telah digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus dilanjutkan, meskipun masih tetap ada kubu-kubuan.

“Pemerintahan Jokowi (Jokowi) yang 10 tahun sudah berhasil mengelola pemerintahan dan sukses dalam bidang ekonomi bisa diteruskan dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, siapapun pemimpinnya. Itu legacy yang harus dilanjutkan,” tegas Fahri.

Sebab, dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya, pembangunannya telah menghabiskan uang rakyat yang nilainya mencapai ratusan triliun.

“Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena ongkosnya mahal sekali, itu adalah uang rakyat. Ini yang harus dipahami semua, bahwa berpikirnya itu tetap harus kepentingan nasional,” ujarnya.

Fahri Hamzah menyebut bahwa Prabowo sepakat untuk melanjutkan dua tema penting bangsa saat ini, yaitu rekonsiliasi dan legacy yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Prabowo, kata Fahri, merupakan satu-satunya figur dalam kabinet Jokowi yang paling siap meneruskan pemerintahan dan rencana kerja pemerintahan Jokowi.

“Kami optimis, Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini, sebab elektabilitas Prabowo tinggi, yang didukung suara pendukung Jokowi,” katanya.

Fahri menilai Prabowo sudah berada di dalam rel yang benar yaitu baik secara rekonsiliasi maupun legacy, sementara kandidat lain tidak memenuhi syarat. Tinggal menentukan calon wakil presiden yang akan dibahas para pimpinan partai politik dalam waktu dekat.

Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade menegaskan, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto akan melanjutkan pemerintahan Jokowi, apabila terpilih sebagai Presiden RI ke-8 di 2024. Sebab, Prabowo sudah menegaskan, bahwa dirinya bagian dari tim Jokowi.

“Jokowi selama ini sudah meletakkan fondasi dan percepatan program-program yang sudah dilakukan Jokowi. Intinya kita di Koalisi Indonesia Maju ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi,” ujar Andre.

Sedangkan menyangkut cawapres akan ditentukan bersama para pimpinan parpol, setelah Partai Demokrat mengumumkan secara resmi dukungannya ke Prabowo pada Rapimnas, Kamis (21/9/2023).

“Jadi cawapres Pak Prabowo itu syaratnya bisa meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Lalu, membantu Pak Prabowo dan bisa bekerjasama dalam rangka melanjutkan keberhasilan Jokowi dan cawapres yang disetujui didukung oleh partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo,: katanya.

Jokowi Penentu

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, ada tiga bakal cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto, yakni Erick Thohir, Airlangga Hartarto dan Gibran Rakabuming Raka.

Qodari membeberkan analisis mengapa cawapres Prabowo tak kunjung diumumkan. Menurutnya, Prabowo masih mempertimbangkan beberapa hal.

“Problem nomor satu di kubu Prabowo, bersifat kualitatif, artinya masing-masing ada kelebihan, misal ET disurvei cawapres tertinggi sekarang. Tapi suara PAN relatif kecil hasil Pemilu 2019 dan survei. Sementara Golkar kursi besar tapi elektabilitas Airlangga kecil. Jadi ini mau ambil yang mana? Masing-masing ada lebih dan kurangnya,” kata Qodari.

Karena itu, kata Qodari, ada satu variabel terhadap kasus cawapres Prabowo yaitu mencari jalan tengah di antara PAN, Golkar dan Demokrat. Gibran bisa menjadi alternatif karena dia bukan kader Golkar, PAN dan Demokrat.

“Kelebihannya, dia (Gibran) dari Jateng di mana suara Jateng basis PDIP tapi juga basis Jokowi. Jadi ada harapan kalau Gibran dipilih, separuh suara Ganjar bisa direbut,” kata Qodari.

Namun, Gibran terganjal syarat capres-cawapres yang minimal berusia 40 tahun karena masih berusia 35 tahun. Akan tetapi, syarat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi sehingga Prabowo diperkirakan akan menunggu bagaimana putusan MK.

“Dalam kasus Prabowo ini, ada lagi satu variabel yakni menunggu masalah MK. Kalau MK sudah keluar, saya rasa sudah dekat dengan pengambilan keputusan. Yang paling cepat Ganjar dengan Mahfud MD, paling akhir kubu Prabowo entah Gibran, Erick, Airlangga atau nama lain,” jelas dia.

Qodari mengatakan, jika MK memutus mengabulkan syarat batas usia capres dan cawapres, maka akan menimbulkan gempa politik. Putusan MK ini akan langsung mengubah peta politik.

“Keputusan MK keluar, ini bisa timbulkan gempa, Gugatan soal Gibran dikabulkan, akan menimbulkan gempa politik 9 magnitudo karena sangat mengubah konstelasi,” katanya.

Pertama, Gibran dinilai mampu mengambil separuh suara Ganjar dan kedua berpengaruh pada pemenangan capres.

“Kalau peta suara sebenarnya bukan 3 kandidat capres tapi Jokowi. Peta dari opini publik yang puas atau tidak dengan Jokowi. Mereka yang puas sekitar 80 persen dan yang tidak 20 persen,” kata Qodari.

“Karena itu, pasar suara Anies itu ya cuma sekitar 15-20, sisanya diperebutkan Ganjar dan Prabowo, makanya angkanya beda tipis,” tutur dia.

Lebih jauh, Qodari memprediksi capres yang mempunyai aura Jokowi paling kuat yang akan menang di 2024.

“Yang akan menang yang aura Jokowinya paling kental, makanya itu berusaha direbut dengan gambar dan momentum. Saya bayangkan kalau Gibran maju jadi wapres, Ganjar dan Prabowo itu yang 80 persen suara Jokowi akan melimpah, banjir ke suara ke pasangan yang ada Gibrannya,” kata Qodari.

“Makanya penentu Pemilu Indonesia tetap Pak Jokowi baik dari elektoral, dan baik dinamika,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Ia mengatakan, untuk menetapkan cawapres saat ini diperlukan lima syarat, dimana empat syarat bersifat umum dan satu syarat tambahan.

Pertama adalah elektabilitas, kedua isi tas, ketiga punya asosiasi kuat dengan organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdatul Ulama dan Muhammdiyah, dan keempat adalah bagian dari elite politik.

“Nah, kalau syarat kelima itu tentatif harus ada restu dari Jokowi. Ini menentukan banget kali ini, di koalisinya Pak Prabowo. Menurut saya, derajatnya yang pertama itu restu Pak Jokowi. Jadi 40 persen restu Pak Jokowi, dan 10 persen, 10 persen itu lagi restu yang lain. Tetapi yang paling penting restunya Pak Jokowi,” tegas Ray RangkutiRangkuti.

Fahri Hamzah Minta Pemerintah Cari Tahu Apa yang Sebenarnya Terjadi Dibalik Putusan FIFA Batalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dibalik pembatalan status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Ia tidak menyangka dengan putusan FIFA yang membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut Fahri, keputusan FIFA itu tidak terlepas dari hal-hal politis.

Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tempat istimewa kepada Presiden FIFA Giovanni Infantino untuk menyampaikan pidato khusus di depan para pemimpin dunia saat KTT G20 Tahun 2022.

“Saya tidak pernah menyangka bahwa FIFA akan bertindak seperti ini kepada Indonesia, mengingat bahwa pada event paling penting G20 yang berlangsung di Bali tahun lalu, Presiden Jokowi telah memberikan tempat yang sangat istimewa bagi Presiden FIFA dan bahkan menyampaikan pidato yang khusus di depan para pemimpin dunia. Bahkan membagikan bola kepada mereka yang akan ditendang dalam event piala dunia di Qatar,” kata Fahri Hamzah Jumat (31/3/2023).

Karena itu, dalam skala negara, kata Fahri, pemerintah harus mencari tahu alasan fundamental apa yang terjadi sebenarnya yang menjadi alasan FIFA.

“Kalau FIFA bermain politik, memang selama ini FIFA selalu berkait dengan politik, di Qatar FIFA melarang Rusia bermain atas argumen invasi kepada Ukraina. Padahal yang menginvasi Ukraina itu adalah politisi Vladimir Putin tapi klub sepakbola jadi korban. Sama juga dengan kasus Israel,” lanjut Fahri.

Fahri menyoroti surat FIFA yang hanya mempertimbangkan Kanjuruhan sebagai dasar pencopotan status tuan rumah Indonesia.

Untuk itu, dia meminta PSSI dan pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait apa yang sebenarnya terjadi.

“Dalam surat keterangan publik, FIFA sama sekali tidak menyebutkan kasus Israel, justru yang disebutkan adalah terkait kasus Kanjuruhan dan apakah kemudian yang dimaksud adalah juga berkaitan dengan keamanan yang tidak menyebutkan target keamanan itu siapa pun. Mengingat berkali-kali event besar diselenggarakan tanpa insiden. Jadi adalah tugas PSSI dan pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat agar menjadi jelas ada apa dibalik semua ini,” tegasnya.

FIFA Tidak Fair

Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat juga mengatakan hal serupa. Ia menilai alasan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, karena melihat perkembangan situasi terkini masih jelas sebenarnya apa yang dimaksud FIFA.

Jika alasannya adalah terkait delegasi Israel, maka keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah karena adanya penolakan dari sebagian pihak adalah berlebihan.

Sebab, masih banyak jalan keluar terhadap hal tersebut tanpa harus membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan pidato terkait hal tersebut. Dimana pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan tim Israel untuk bertanding ke Indonesia, meskipun Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, dalam event ini Pemerintah Indonesia telah menjamin keselamatan tim sepakbola Israel.

“Jika pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah hanya karena alasan penolakan sebagian pihak di Indonesia terhadap delegasi Israel, maka kita Bangsa Indonesia patut mempertanyakan apakah FIFA dibawah pengaruh Israel sehingga terlalu mengistimewakan Israel,” katanya.

Bahkan jika alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah karena tragedi sepak bola Kanjuruhan maka mestinya keputusan pembatalan tersebut dilakukan sudah sejak jauh jauh hari dan bukan saat ini.

Menurutnya, keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 adalah keputusan yang tidak fair, serta melecehkan martabat bangsa Indonesia.

“Indonesia seakan-akan tidak mampu untuk menyelenggarakan event tersebut dengan baik dan menjaga keamanan seluruh delegasinya,” tegas Achmad Nur Hidayat.

Partai Gelora Minta PT dan Ambang Batas Presiden Dipertahankan

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #Parrai Gelora, #RUU Pemilu

Partaigelora.id – Partai Gelora (Gelombang Rakyat) Indonesia meminta ambang batas parlemen atau Parlementary Threshold (PT) DPR RI dan ambang batas presiden (Presidential Threshold) tidak dinaikkan.

Ambang batas parlemen 4 persen dan ambang batas Presidential Treshold sebesar 20 persen dinilai sudah ideal, serta bisa mewakili representasi dan legitimasi rakyat.

“Dari pengalaman kita dalam berbagai macam pemilu, kita akan mengusulkan untuk mempertahankan 4 persen Parlementary Threshold dan Threshold Presiden 20 persen,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (30/1/2021).

Menurut Anis Matta, untuk mencari satu atau dua kursi DPR tidaklah gampang, butuh kerja keras untuk meraih hati dan simpati masyarakat agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat.

“Pemilu pada dasarnya pertarungan, sehingga orang tidak perlu dibatasi dalam kompetisi. Siapa pemenangnya, akan terjawab dengan sendirinya. Biarkan mereka bertarung dengan mudah, toh untuk mendapatkan 1 kursi atau 2 kursi bukan pekerjaan gampang. Kenapa harus dibatasi dengan Parlementary Threshold,” katanya.

Karena itu, Anis Matta meminta semua pihak memahami arti filosofi Parlementary Treshold, dimana PT tersebut merupakan kelompok sosial yang ada di masyarakat.

“Jadi partai tengah dan kecil juga merepresentasikan kelompok sosial tertentu yang tidak akan tereprestasikan melalui partai-partai besar itu. Kalau kita lihat, representasi tersebut sebenarnya tidak akan diperoleh dengan Parlementary Threshold sekarang,” katanya.

Namun, beda dengan ambang batas Presiden yang butuh legitimasi rakyat, diwakili partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Sehingga ambang batas untuk Presiden jauh lebih tinggi dari ambang batas parlemen.

“Presidential Threshold adalah legitimasi, makanya tresholdnya tinggi 20 persen, sehingga siapanpun yang kita calonkan memiliki legitimasi. Partai Gelora sepakat untuk mempertahankan yang ada, PT 4 persen dan 20 persen untuk Presiden,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, menolak jika PT dinaikkan menjadi 5 persen atau lebih, seharusnya malah diurunkan menjadi 0 persen karena prinsipnya Pemilu adalah pertarungan yang merepretasikan rakyat. Sehingga siapapun bisa menjadi pemenang dan pihak yang kalah.

“Kalau dinaikkan, kita pasti keberatan karena prinsip dasar dari Parlementary Treshold tidak diperoleh, yaitu representasi. Bagi partai besar sebanarnya tak masalah PT-nya tetap 4 persen, bisa menang 30, 40 dan 50 persen tergantung kerja keras partai tersebut,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini berharap partai besar tidak menghambat partai tengah, kecil maupun partai baru untuk memperoleh kursi di DPR.

“Partisipasi partai lain jangan dihambat untuk mendapatkan kursi itu berat. Justru kita harusnya mendorong partispasinya dipermudah. Jadi masalahnya bukan di RUU Pemilu, tapi untuk mendapatan kursi itu saja berat,” tandasnya.

Dengan PT 4 persen saja, lanjut Anis Matta, andaikata partisipasi rakyat yang memiliki hak suara sebesar 132 juta dari 200 jutaan rakyat Indonesia, hal itu hanya merepresentasikan hanya sekitar 60 persen saja.

“Perhitungan tersebut setelah dikurangi surat suara yang rusak, suara partai yang tidak lolos parlementary threshold. Jadi kursi parlemen yang didapat hanya merepresentasikan 60 persen. Makanya biarkan saja, toh nanti mereka mendapatkan suara melalui pertarungan,” katanya.

Anis Matta mengingatkan partai besar bahwa Pemilu 2024 berbeda dengan situasi dengan pemilu sebelumnya atau pemilu era reformasi. Pemilu 2024 berada dalam situasi krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.

Bisa jadi partai yang lolos ke DPR pada Pemilu 2019 lalu, tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Bahkan partai pemenang pun, dengan situasi pandemi Covid-19, bisa menjadi partai yang kalah.

“Pemilu 2024 ini akan menjadi peta politik yang membedakan seluruh pemilu era reformasi. Situasinya akan sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya, tidak gampang bagi kita untuk memprediksi pemenang Pemilu,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan, Pemilu di Indonesia berbeda dengan Pemilu di Malaysia. Dimana Pemilu di Indonesia, jadwalnya sudah jelas, tapi pemenangnya tidak jelas, sementara di Malaysia jadwalnya tidak jelas, namun pemenangnya jelas.

“Jadi di kita ini jadwalnya jelas, tapi pemenannya tidak jelas. Sementara situasi makro kita akibat pandemi ini bener-benar berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Jadi saya kira tidak gampang untuk memprediksi pemenang Pemilu 2024,” pungkas Anis Matta.

Seperti diketahui, draf revisi undang-undang (RUU) Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen DPR RI menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Dalam Revisi UU Pemilu ini, DPR menggunakan dua istilah baru yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu daerah.

Sebelumnya, di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan ambang batas parlemen untuk tingkat DPR sebesar 4 persen. Sementara itu, UU yang sama membebaskan semua parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota alias tanpa ambang batas.

RUU Pemilu juga menyebutkan soal ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar 4 persen. Acuannya adalah perolehan suara untuk Pemilu Legislatif (Pileg) periode sebelumnya.

Link terkait: https://www.timesindonesia.co.id/read/news/324563/partai-gelora-minta-pt-dan-ambang-batas-presiden-dipertahankan

Sumber: Times Indonesia

Kemendagri Tegaskan Revisi UU Pemilu Dibahas Usai Pilkada 2024

#Pilkada 2022 dan 2023, #Pilkada 2024, #RUU Pemilu

Partaigelora.id – Kemendagri menegaskan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 201 ayat 5 disebutkan “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.”

Kemudian direvisi dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 201 ayat 8 menjadi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

“Oleh karenanya, mestinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan UU yang ada, yaitu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah negara Indonesia pada tahun 2024,” ujar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1/2021).

Pernyataan ini disampaikan pada pertemuan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat menyikapi adanya usulan revisi UU Pemilu. Ia menegaskan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan 2024 sesuai UU yang ada, kemudian dievaluasi usai pelaksanaanya sehingga evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan revisi perlu atau tidak.

“UU tersebut mestinya dilaksanakan dulu, nah kalau sudah dilaksanakan nanti tahun 2024, dievaluasi, hasil evaluasi itu lah yang menentukan apakah UU Nomor 10 tahun 2016 itu harus kita ubah kembali atau tidak, nah tetapi mestinya kita laksanakan dulu,” jelasnya.

Ia menegaskan posisi Kemendagri terhadap wacana revisi itu adalah menjalankan UU yang ada, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 8. Ia juga menyebut fokus pemerintah saat ini adalah menghadapi pandemi COVID-19, mengatasi berbagai persoalan dari aspek kesehatan, hingga dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi.

“Hari ini fokus utama kita adalah bagaimana bisa cepat mengatasi masalah pandemi COVID-19, alhamdulillah sekarang ini sudah ada vaksin, itu prioritas kita sekarang adalah menyelamatkan masyarakat dan warga negara kita, jadi tentu ada prioritas-prioritas yang harus kita lakukan,” tutupnya.

Link terkait: https://news.detik.com/berita/d-5353824/kemendagri-tegaskan-revisi-uu-pemilu-dibahas-usai-pilkada-2024

Sumber: Detikcom

Partai Gelora Ingin Pilkada 2022 dan 2023 Berbarengan dengan Pilpres 2024

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia setuju penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 digelar pada 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Partai Gelora setuju Pilkada ditarik serentak ke 2024 dengan segala plus minus dan konsekuensinya. Karena itu sudah jadi keputusan politik pemerintah dan DPR di UU Pilkada, ” kata Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (30/1/2021).

Menurutnya, penyelenggaran Pilkada serentak pada 2022 dan 2023, dikuatirkan dapat menimbulkan peningkatan dan penyebaran Covid-19.

“Pilkada serentak pada 2022 dan 2023 tentunya akan memicu kembali peningkatan penyebaran Covid -19 yang diprediksi belum tuntas pada 2022. Juga akan menyedot keuangan negara di saat pemerintah menghadapi kesulitan keuangan,” ujarnya.

Mahfuz memahami alasan partai politik yang tetap menginginkan pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan sesuai jadwal, karena mengakitkan banyaknya penunjukkan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah.

ebab, Pjs kepala daerah tidak memiliki kewenangan terhadap kebijakan strategis, seperti masalah anggaran.

“Menurut kami, sebaiknya partai-partai dan pemerintah duduk bersama membahas dan menyepakati solusi atas konsekuensi-konsekuensi tersebut,” ucap Mahfuz.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar.

Hal tersebut mengacu draf RUU Pemilu, Pasal 731 ayat 2 dan 3. Apabila itu disepakati, maka jadwal Pilkada Serentak Nasional pada November 2024 otomatis tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan atau langsung disatukan pada 2024.

Namun, Pasal 732 menyebutkan, jika Pilkada pada 2022 dan 2023 tidak dapat dilaksanakan karena bencana nonalam, pemilihan ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana nonalam itu berakhir.

Penetapan jadwal pilkada yang tertunda dilakukan KPU setelah melakukan pertemuan konsultatif bersama DPR, Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kemudian, Pasal 734 menyebutkan, pemilu daerah serentak pertama diselenggarakan pada 2027. Pilkada serentak berikutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Hal ini berbeda dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan pilkada serentak pertama kali dijadwalkan pada 2024 berbarengan dengan pemilu nasional.

Dalam UU 7/2017, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan, sehingga daerah yang melaksanakan Pilkada 2017 dan 2018, baru akan menggelar pilkada pada 2024.

Setelah masa jabatan kepala daerahnya berakhir, daerah akan dipimpin penjabat sementara hingga kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dilantik.

Ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2022, terdiri dari tujuh pemilihan gubernur, 76 pemilihan bupati, dan 18 pemilihan wali kota.

DKI Jakarta termasuk daerah yang dijadwalkan menggelar Pilkada 2022. Sementara, ada 170 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2023, terdiri dari 17 pemilihan gubernur, 115 pemilihan bupati, dan 38 pemilihan wali kota.

Link terkait: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/29/partai-gelora-ingin-pilkada-2022-dan-2023-berbarengan-dengan-pilpres-2024

Sumber: Tribunnews

Vaksin Covid-19 Gratis, Gelora Angkat Topi Untuk Presiden Jokowi

#AnisMatta, #GeloraIndonesia, #Jokowi, #PartaiGelora, #VaksinGratis

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta memuji kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggratiskan vaksin Sinovac untuk masyarakat sebagai upaya menghadapi pandemi Covid-19. “Saya mengapresiasi kebijakan vaksin gratis untuk menghadapi pandemi Covid-19,” kata Anis Matta dalam keterangannya, kemarin.

Dalam situasi seperti sekarang, lanjut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, vaksin adalah barang publik yang harus dikelola dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, program vaksinasi Sinovac yang akan diselenggarakan di Indonesia sama sekali tidak akan dikenakan biaya.

Keputusan ini diambil setelah menerima berbagai masukandari masyarakat serta melakukan kalkulasi ulang mengenai keuangan negara. Mantan Walikota Solo itu juga memastikan, akan menjadi penerima pertama vaksin Covid-19 di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, bahwa vaksin Sinovac yang digunakan aman.

Menurut Anis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, negara harus hadir. Salah satunya, dengan memberikan vaksin gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi di tengah masyarakat.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Dia memuji sikap Jokowi yang bersedia menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Sinovac dari China. Hal itu memberikan kemantapan hati masyarakat Indonesia, bahwa vaksin tersebut benar-benar aman digunakan.

“Presiden menjadi orang pertama divaksin itu luar biasa. Kita juga harus bersyukur, kalau seluruh rakyat akan digratiskan dalam penyuntikan vaksin ini,” katanya.

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPR ini mengingatkan pemerintah agar segera menyusun jadwal program vaksinasi tersebut. Agar, ketika masyarakat akan disuntik, tidak sedang berpergian atau berkegiatan lainnya. “Sehingga penyuntikan vaksin secara masif ini akan berhasil. Dampaknya pandemi Covid-19 bisa segera berakhir, “ ujarnya.

Fahri menambahkan, yang tidak kalah penting yang harus dijelaskan pemerintah adalah jaminan kehalalan vaksin asal China tersebut. “Vaksin ini halal atau tidak, itu akan jadi perdebatan terus. Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus memberikan jaminan, vaksin itu (Sinovac-red) halal,” cetusnya.

Link terkait: https://rmco.id/baca-berita/parpol/58050/vaksin-covid19-gratis-gelora-angkat-topi-untuk-presiden-jokowi

Sumber: Rakyat Merdeka (RMco.id)

Jokowi Akan Jadi Orang Pertama Divaksin, Fahri Hamzah: Luar Biasa

#AnisMatta, #GeloraIndonesia, #Jokowi, #PartaiGelora, #VaksinGratis

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggratiskan program vaksinasi untuk masyarakat.

Menurutnya, keputusan Jokowi akan menjadi orang pertama disuntik vaksin Sinovac dari China, memberikan kemantapan hati buat masyarakat Indonesia, jika vaksin tersebut benar-benar aman untuk digunakan masyarakat.

“Presiden (Jokowi), sudah menjamin itu luar biasa. Presiden menjadi orang pertama di vaksin itu luar biasa dan kita harus bersyukur, kalau seluruh rakyat akan digratiskan penyuntikan vaksin ini,” ujar Fahri dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (17/12/2020).

“Perlu diberi tahu, bahwa sikap yang baik dari Presiden jadi orang yang pertama yang disuntikkan, menurut saya, ini memberikan keyakinan kemantapan hati bagi rakyat, bahwa yang akan disuntik adalah obat yang aman bagi masyarakat,” sambung Fahri.

Fahri berharap pemerintah segera menyusun jadwal program vaksinasi tersebut, kapan jadwal penyuntikan vaksin mulai dilakukan.

Hal itu agar masyarakat punya perencanaan untuk mengatur jadwalnya, sehingga ketika disuntik tidak dalam berpergian atau berkegiatan lainnya.

“Intinya, perlu dijelaskan jadwalnya ke masyarakat, sehingga masyarakat punya waktu mengatur hari-hari mereka kedepan. Vaksin ini menentukan sekali dan membuat mereka menjadi tahu, bahwa vaksin membuat kekebalan mereka,” tutur Fahri.

Menurutnya, dengan jadwal yang terukur ini, maka semua masyarakat mengetahui kapan dirinya akan divaksinasi, dan dampaknya pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

Fahri menambahkan, yang tidak kalah penting dan harus dijelaskan pemerintah ke masyatakat, yaitu masalah kehalalan vaksin Sinovac asal China tersebut.

“Jadi ada isu lain yang tak kalah penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar yang muslim. Vaksin ini halal atau tidak, itu akan jadi perdebatan terus. Nah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai mantan Ketua MUI harus memberikan jaminan, bahwa vaksin itu (Sinovac) halal,” ucap Fahri.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Partai Gelora Indonesia Anis Matta.

Ia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menggratiskan vaksin untuk masyarakat sebagai upaya menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya mengapresiasi kebijakan vaksin gratis untuk menghadapi pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti sekarang ini, vaksin adalah barang publik yang harus dikelola dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan,” kata Anis.

Menurut Anis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini negara harus hadir, salah satunya dengan memberikan vaksin gratis.

Salam situasi saat ini, kata Anis, tidak banyak masyarakat yang mampu membeli vaksin, sehingga negara harus hadir dan tidak ada diskriminasi dalam program vaksinasi.

“Jadi jangan sampai rakyat tersekat-sekat dan terdiskriminasi dalam akses terhadap vaksin. Negara harus hadir,” papar Anis.

Link terkait: https://www.tribunnews.com/corona/2020/12/17/jokowi-akan-jadi-orang-pertama-divaksin-fahri-hamzah-luar-biasa

Sumber: Tribunnews.com

Sign In

Category: Liputan Media