Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar acara ‘Panggung Rakyat’ di Lapangan MCC, Kabupaten Karangayanyar, Jawa Tengah dalam rangka mensosialisasikan berbagai program partai nomor urut 7 peserta Pemilu 2024 itu, kepada masyarakat Jawa Tengah (Jateng).
Panggung Rakyat diisi dengan berbagai macam hiburan mulai dari senam pagi dan senam gemoy, pertunjukan musik, pembagian doorprize hingga memborong semua dagangan pedagang di lokasi acara untuk dinikmati bersama-sama.
Acara yang digelar di Lapangan Mabes Convention Center (MCC), Karanganyar, Sabtu (20/1/2024) itu, dihadiri ribuan massa dari masyarakat, kader dan simpatisan Partai Gelora di sekitar wilayah Karanganyar, Sragen dan Wonogiri, Jawa Tengah.
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyampaikan orasi dalam acara Panggung Rakyat tersebut.
Acara ini juga dihadiri para calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan di Jateng, antara lain Sutriyono, Ahmadi, Kumalasari Kartini dan Fauzi Wahyu Muntoro.
Juga hadir Ketua Bidang Teritori III DPN Partai Gelora Ahmad Zainuddin, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Juru Bicara Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman.
Anis Matta dalam orasinya mengatakan, Partai Gelora akan memberikan bantuan gizi untuk ibu hamil dan pendidikan gratis hingga kuliah, apabila Partai Gelora memenangi Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan.
Anis Matta lantas mengumpulkan tujuh ibu hamil ke atas panggung dan menanyai satu persatu usia kehamilan mereka.
“Kalau Partai Gelora menang, Insya Allah pemerintah akan memberikan bantuan gizi selama masa kehamilan. Kita meminta dukungan dari ibu-ibu semua agar program tersebut bisa terwujud,” kata Anis Matta.
Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, negara bisa mengurus rakyatnya dari sejak dalam kandungan hingga memberikan pendidikan gratis selama 16 tahun hingga kuliah.
“Saya menyadari bahwa bapak-bapak/ibu-ibu yang memiliki banyak anak ada yang 3,4, 5, 6 dan seterusnya tentu akan memikirkan ongkos pendidikannya yang begitu besar. Saya memahami, karena anak saya ada 10. Karena itu , nanti pendidikannya akan dibantu oleh negara secara gratis hingga kuliah,” ujarnya.
Program Partai Gelora ini, lanjut Anis Matta, juga akan didukung program pasangan nomor 2 calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan memberikan makan siang dan susu gratis selama di sekolah atau di pesantren.
“Dan perlu diketahui, semua kebutuhan makan siang gratis akan dipenuhi oleh masyarakat sekitar, sehingga roda ekonomi bergerak. Nanti akan ada dana sekitar Rp 400 triliun yang mengalir ke bawah, sehingga akan memicu pertumbuhan,” katanya.
Anis Matta menegaskan, agenda kuliah gratis ini wajib difaslitasi pemerintah dan negara kepada rakyatnya, karena merupakan perintah agama.
“Di dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Artinya, negara harus memfasilitasi rakyatnya untuk memperoleh pendidikan gratis,” katanya.
Soal pendidikan gratis ini, kata Anis Matta, menjadi konsen Partai Gelora dan pasangan Prabowo-Gibran. Sebab, hal ini menjadi cara untuk memutus mata rantai kemiskinan, dan menciptakan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang.
“Mudah-mudahan dengan konsen Patai Gelora dan Pak Prabowo ini, Indonesia akan lebih sejahtera dan tidak ada masyarakat miskin lagi. Karena angka kemiskinan di kita sekarang masih ada sekitar 9-10 persen, dan itu adalah orang Islam,” pungkasnya.
Partaigelora.id – Gugatan para praktisi hukum seperti yang dilakukan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Perekat Nusantara mengenai perbuatan melarang hukum praktik dinasti politik, dipersaoalkan.
Pasalnya, gugatan TPDI terkait dinasti politik tidak layak, terutama ketika perkara tersebut masuk dalam gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).
Pendapat ini disampaikan pengamat sekaligus Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Hukum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Tina H. Tamher melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (20/1/2024).
Dijelaskan Tina, dalam berbagai literature termasuk UU No. 9 Tahun 2004 mengenai soal yang dapat dipersengketakan dan dituntut secara hukum adalah suatu produk tertulis bersifat penetapan tertulis yang sudah baku seperti SK, Memo, Nota ataupun sejenisnya yang bersifat konkrit, individual dan final.
“Konkrit artinya jelas dan tidak abstrak, individual artinya menyangkut orang perorang, dan final artinya definitif menimbulkan akibat tertentu,” terangnya lagi.
Ia menambahkan, bila mencermati kompetensi dan object Peradilan TUN, maka jelas ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 memberi batasan kepada siapapun juga dapat saja mengajukan sengketa tuntutan asal produknya secara formil ada format baku yang sifatnya keputusan agar dinyatakan batal atau tidak sah.
Bahkan tuntutan pembatalan keputusan itu dapat disertai atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi.
“Persoalannya, gugatan mengenai isu Dinasti Politik tidak ada diatur/dijangkau oleh kompetensi Peradilan TUN bahkan dalam sejarah perjalanan UU TUN dan Peradilan TUN belum pernah ada obyek TUN semacam itu. Mengapa? Karena gugatan soal Dinasti Politik adalah substansi politik bukan substansi hukum,” tegas dia.
Mengenai pemaknaan dinasti politik, kata dia, dapat diartikan sebagai regenarations of power within a family through atau secara mudah dimaknai terjadinya generation after generation adalah terkait isu demokratisasi dalam proses politics yang rumpun obyeknya adalah terkait UU Pemilu yang memiliki spesialisasi dan jurisdiksi tersendiri jauh dari persoalan produk Tata Usaha Negara.
“Tentunya secara kasat mata mudah saja bagi hakim TUN dengan cepat menyatakan gugatan ini kandas (tidak dapat diterima) saat proses dismissal,” terang dia.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa secara legal rasional maupun legal faktual gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara akanmengalami kesulitan prosedural untuk membentuk keyakinannya yang harus di bangun dari bukti-bukti dan bukan sekedar opini-opini yang disampaikan selama ini.
“Katakanlah hakim TUN dituntut untuk membentuk semacam innovation intepretation (perluasan penafsiran) Alat bukti dengan konsep nepotism evidence sampai hari ini tulisan ini diturunkan hampir tidak ada putusan TUN dengan model tafsir semacam itu apalagi motif argumentasi mengarah kepada pembuktian kesalahan pejabat TUN menyalahgunakan wewenangnya,” tambahnya.
Pembuktian Tendensius semacam itu tidaklah masuk rasio hukum hakim TUN
Tina juga menyebut apabila merujuk prinsip yurisprudensi sekalipun tidak dianut tegas di Pengadilan TUN Indonesia, dalam berbagai yurisprudensi baik yurisprudensi tetap maupun yurisprudensi tidak tetap.
“Katakanlah dengan causa psikologis maupun causa politik, praktis para hakim tidak mungkin didesak dan dipaksa keluar dari fatsun hukumnya. Jadi menurut saya hakim sejak dini tidak menerima dan menolak gugatan Dinasti Politik ini karena nuansa politisnya saja tapi tidak ada kompetensi hukumnya,” ucapnya.
Pejabat TUN in casu Presiden lanjut Tina telah ‘menggunakan kewenangan’ mengeluarkan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan, ataupun pejabat adminstrasi negara atau diskresi Presiden.
Bedasarkan informasi yang disampaikan koordinator Tim Pembela Demokrasi Indobesia atau TPDI gugatan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut dilayangkan kepada 12 Tergugat yang diduga terlibat praktik dinasti politik.
Mereka antara lain Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mantan Ketua MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Menteri Pertahanan Prabowo Subianti, KPU RI, dan sasaran lainnya Mahkamah Konstitusi dan Media Podcast Bocor Alus Politik Tempodotco sebagai Tergugat.
Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa narasi pemakzulan dan Pemilu curang yang dikembangkan oleh pasangan calon (paslon) tertentu sangat membayakan negara.
Sebab, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena ketika urusan politik kepemilihan dikembangkan sedemikian rupa dalam situasi sekarang, bisa berakibat fatal akan memperluas hotspot peristiwa politik baru di dunia.
“Ketika sekarang dikembangkan narasi hati-hati kecurangan Pemilu, kemudian upaya pemakzulan Presiden Jokowi (Joko Widodo), kita harus mawas betul. Sebab, narasi ini justru membahayakan kita sebagai negara dan bangsa. Dalam konteks kepentingan nasional, dua narasi ini berbahaya, karena kita ini hidup di tengah situasi global sekarang,” kata Mahfuz Sidik.
Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi keynote speaker diskusi Gelora Talks ‘Mengapa Arus Balik Dukung Prabowo Terus Mengalir?’, Rabu (17/1/2024) sore
Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Henwira Halim ini menghadirikan Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim, dan Praktisi Komunikasi Politik dan Digital Marketing Irfan Asy’ari Sudirman Wahid atau Ipang Wahid.
Menurut Mahfuz, dua narasi ini sengaja dikembangkan oleh paslon 1 dan 3 untuk memainkan emosi masyarakat adalah sebagai bentuk kepanikan, bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkan pasangan nomor urut Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Ada indikasi paslon nomor 1 dan 3 bersatu dengan mengembangkan dua narasi ini, kecurangan Pemilu dan pemakzulan, itu dituntun oleh kepanikan mereka, apakah bisa mengalahkan pasangan nomor 2 atau tidak, sehingga ingin memainkan emosi masyarakat,” katanya.
Padahal upaya tersebut, justru akan memunculkan simpati balik ke paslon nomor 2, dan tidak akan mempengaruhi opini publik seperti pasca debat calon presiden (capres) ketiga beberapa waktu lalu.
“Pada debat capres ada pandangan performa Prabowo kalah dari paslon lain. Tapi di arus bawah, ada arus lain, ada perpektif lain yang membuat arus balik, dukungan ke Prabowo semakin besar. Kita berharap paslon lagi tidak bikin blunder lagi,” katanya.
Mahfuz berpandangan narasi pemakzulan dan Pemilu curang akan membuat ‘blunder’ baru paslon 1 dan 3, serta menciptakan simpati kepada paslon 2.
Ia menyarankan agar paslon 1 dan 3 lebih baik fokus untuk meningkatkan peforma mereka dalam selanjutnya daripada menciptakan ‘blunder-blunder’ baru.
Mahfuz mengingatkan, dalam situasi dunia yang tidak baik-baik saja, peristiwa politik di suatu negara bisa mempengaruhi di negara lain, termasuk akan mempengaruhi situasi di dalam negeri.
“Dari perang Rusia-Ukraina sudah merembet ke perang Palestina-Israel, sekarang nambah lagi perang antara Amerika dan Inggris melawan faksi Houthi di Yaman. Lalu, Taiwan baru saja selesai Pemilu, yang calonkan dimenangkan dukungan dari Amerika. Dan kita tidak tahu apakah hostpost akan merembet ke Indonesia, paling tidak situasi tersebut telah mempengaruhi situasi di dalam negeri kita,” katanya.
Karena itu, kata Mahfuz, penting bagi Indonesia untuk mengelola agenda Pemilu ini akan berjalan damai dan efisien seperti pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini diselesaikan dalam satu putaran.
“Kita tidak tahu hotspot, titik ledakan baru ini, akan terjadi di dekat kita atau tidak, tapi itu mempengaruhi stuasi domestik di dalam negeri kita. Lebih baik dana Rp 17 triliun untuk putaran kedua untuk mensubsidi BBM,” katanya.
Jika perang meledak di mana-mana, lanjut Mahfuz, akan mempengaruhi harga minyak dunia dan berpengaruh pada melonjaknya harga kebutuhan pangan masyarakat kecil.
“Jadi banyak alasan kenapa kita perlu Pilpres ini diselesaikan satu putaran, karena banyak faktor yang mempengaruhi situasi dunia saat ini. Kita harus jernih dalam mengambil keputusan agar tepat. Debat sudah tidak berpengaruhi lagi,” katanya.
Tak Bisa Digoyang
Sementara itu, Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim mengatakan, elektabalitas pasangan Prabowo-Gibran dalam sisa satu bulan ini, tidak akan bisa digoyang oleh paslon lain, pasca debat ketiga.
Debat selanjutnya, tidak akan berpengaruh signifikan pada elektalitas ketiga paslon, kalau pun ada hanya sekitar 3 persen saja. jika tidak ada ‘blunder’ baru yang bisa mengubah peta perpolitikan jelang pencoblosan pada 14 Pebruari mendatang.
“Kalau isu pemakzulan, justru akan memunculkan kontra produktif dan harus balik dukungan ke Prabowo seperti ketika ada penolakan Gibran jadi cawapres berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Di bawah kita temukan data berbeda, mereka justru mendukung Prabowo. Bahkan dukungan generasi milenial dan gen Z ke Prabowo juga besar, karena mereka tidak suka capres yang suka membully,” kata Kennedy.
Kennedy mengungkapkan, elektablitas Prabowo selama tiga tahun ini sangat tinggi. Data-data survei yang diambil nyaris tidak berubah, karena Prabowo mengambil posisi dan strategi yang tepat, berada di tengah sejak awal.
“Kita akan merilis survei kita dalam minggu-minggu ini. Ini data kita ambil sebelum debat ketiga dan bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangse ke Prabowo. Elektablitas Prabowo tetap yang paling tinggi dibandingkan capres lain,” katanya.
Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia ini mengatakan, peluang Pilpres satu putaran dan dua putaran memiliki peluang ‘fifty-fifty’.
Hal itu tergantung dari dukungan dari Presiden Jokowi dapat dimaksimal dengan baik oleh Prabowo, atau apabila ada ‘blunder-blunder baru dari paslon 1 dan 3 yang akan menjadi ‘game changer’.
“Peluang satu putaran atau dua putaran masih 50 persen, peluang sama, tapi mau satu atau dua yang menang tetap Prabowo. Prabowo juga diuntungkan oleh mesin partai di koalisi yang rata-rata kuat. Saya berharap agar paslon 1 atau 3 fokus masuk ke putaran kedua dengan tidak membuat blunder lagi. Siapa nanti yang masuk putaran dua, apakah paslon 1 atau 3, kita belum tahu,” ujar Kennedy.
Arus Balik Dukungan
Praktisi Komunikasi Politik dan Digital Marketing Irfan Asy’ari Sudirman Wahid atau Ipang Wahid mengatakan, pasca debat capres ketiga beberapa lalu, ada arus dukungan yang besar ke Prabowo Subianto.
“Respon terhadap debat ketiga justru menggerakkan arus dukungan ke Prabowo. Ini termasuk ibu mertua saya, setelah menonton debat tidak mau mendukung calon itu, terlalu menyeramkan. Karakter pemilih kita itu berbeda dengan Amerika, dalam konteks di Indonesia, itu berbeda. Tidak bisa apa yang dilakukan Anies Baswedan, itu diterima di kita,” kata Ipang.
Menurut beberapa orang Indonesia, kata Ipang, apa yang dilakukan Anies di luar kepantasan, adat ketimuran kesopanan yang ada di Indonesia. Sehingga Anies dihukum dalam tanda kutip oleh publik.
“Kalau Ganjar ini kasalahan strategi dari PDIP memusuhi Jokowi, meskipun pada akhirnya diralat, tetapi itu sudah terlambat. Pemilih Jokowi sebagian besar beralih ke Prabowo. Salah kalau Ganjar musuhi Jokowi, karena kepuasan publik kepada Jokowi diatas 70 persen,” katanya.
Ipang menegaskan, program ‘Desak Anies’, kasus penurunan video tron dan pemakzulan tidak akan mengubah pilihan pemilih ke Prabowo, apalagi jaket bomber Ganjar Pranowo.
“Ibu-ibu itu justru bersimpati kepada Prabowo yang menahan emosinya di serang sampai begitu, dia sekuat tenaga menahan, itu luar biasa. Faktor ini yang dilihat, kenapa ada arus dukungan ke Prabowo pasca debat ketiga,” katanya.
Putra KH Solahudin Wahid ini menilai Anies atau Ganjar masih punya harapan bisa mengikuti ikut di putaran ke dua, karena upaya Pilpres diselesaikan satu putaran belum 100 persen.
“Jangan putus asa, coba ikut putaran ke dua, keduana berpeluang, punya harapan. Caranya nomor satu menghindari blunder, sikap ideliasme mereka justu menguntungkan pihak lain. Itu yang harus ditimbang sama Anies dan Ganjar,” katanya.
Seperti halnya, Mahfuz Sidik dan Kennedy Muslim, Ipang sependapat, bahwa sisa debat capres-cawapres yang tinggal dua kali lagi, tidak akan mengubah pilihan publik ke Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
“Tetapi karena Pilpres ini bicara lima tahun ke depan, politik itu tidak hanya selesai Pilpres saja, tetapi 5 tahun ke depan juga harus dihitung. Saya sudah 5 kali ngurusin Pilpres, nggak usah dibawa ke perasaan, apalagi bermusuhan antara suami istri, antar keluarga atau lainnya. Saya ini bicara pakai data, bukan perasaan,” pungkas Ipang Wahid.
Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa umat Islam sekarang perlu peta jalan, bukan provokasi. Peta jalan ini yang akan menuntun umat Islam menuju kebangkitan.
“Tapi dari 5 kali Dialog Keumatan, roadshow kita di Jawa Barat mulai dari Bogor, Bekasi, Bandung, Sukabumi dan Taksimalaya, pertanyaan-pertanyaan yang kita dengar justru lebih banyak provokasinya,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).
Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 28 dengan tema ‘Umat Perlu Peta Jalan, Bukan Provokasi’ yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (15/1/2024) malam.
Program Anis Matta Menjawab ini, dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar VI Bekasi dan Depok.
Menurut Anis Matta, saat ini di masyarakat tumbuh kesadaran keagamaan yang kuat. Pada saat yang sama juga ada semangat dan keinginan keterlibatan dalam aktivitas politik yang luar biasa.
“Sehingga umat kita ini, memang mudah betul untuk dimobilisasi. Sekarang kita tidak bisa lagi memisahkan lagi antara agama dan negara, antara Islam dan politik. Artinya, soal sekularisasi di Indonesia ini sudah selesai,” katanya.
Masyarakat dalam memandang politisi sekarang, kata Anis Matta, harus religius, karena umat ingin agar agenda mereka diperjuangkan. Sehingga tuntutan menyatukan agama dan negara itu, satu hal yang tidak bisa dipisah-pisah lagi.
“Menurut saya tingkat kesadaran dan kemajuan kognitif di tengah masyarakat Islam sekarang luar biasa. Namun, sayangnya tingkat pengetahuan keislaman masyarakat kita masih rendah, terutama di masyarakat bawah,” katanya
Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pengetahuan agama dan tuntutan keterlibatan dalam politik, hal Ini yang menyebabkan, masyarakat gampang di provokasi.
Ujung-ujungnya keterlibatan mereka dalam politik pun terllihat hanya sekedar emosional, seperti dalam mendukung dan menolak calon presiden (capres) tertentu dalam setiap pemilihan presiden (Pilpres).
“Umat jadinya gampang kena provokasi dan gampang dibuat bertengkar sesama mereka, akibat provokasi tersebut. Walaupun menurut saya, Pemilu 2024 ini jauh lebih bagus, tapi sifat emosionalnya masih ada, namun polarisasinya sangat rendah karena ada tiga calon,” katanya.
Anis Matta berharap para pemimpin umat dan pemimpin politik dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat yang tingkat pengetahuan keagamaanya masih rendah.
“Jadi semangat kesadaran beragama yang tinggi dan untuk terlibat juga yang tinggi secara politik ini perlu diberikan peta jalan kebangkitan kepada umat, agar umat tidak gampang di provokasi lagi,” katanya.
Anis Matta mengungkapkan, telah mengumpulkan ribuan orang dari 5 kali roadshow di Jawa Barat (Jabar) untuk memberikan pencerahan. Mereka yang dikumpulkan adalah para tokoh, kiai, ulama dan ajengan yang memiliki massa di akar rumput tersebut.
“Mereka yang nanti pada akhirnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini, karena mereka setiap hari bersentuhan dengan massa di akar rumput. Tugas kita adalah memberikan peta jalan sekarang,” ujarnya.
Kesadaran Geopolitik
Dalam kesempatan ini, Anis Matta mengatakan, bahwa peta jalan itu dirumuskan dan dimulai dari kesadaran geopolitik, karena kita hidup dalam dunia yang sangat terintegrasi. Di mana satu krisis yang terjadi di belahan dunia lain, akan dirasakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Sebagai contoh adalah penyebaran kasus Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina dan perang antara Hamas, Palestina-Israel. “Virus Covid-19 misalnya, kita secara otomatis merasakan, sementara dari perang Rusia-Ukraina, perang Palestina-Israel kita juga merasakan dampaknya sekarang,” katanya
Dengan demikian maka, kata Anis Matta, kita tidak mungkin bisa memisahkan diri situasi geopolitik global sekarang. Karena itu, jika ingin merumuskan satu peta jalan kebangkitan umat Islam, harus dimulai dari bacaan yang komprehensif terhadap realitas geopolitik global.
Realitas geopolitik global itu, menurutnya, ada dua relevansi. pertama meningkatkan pengetahuan dari tokoh-tokoh mengenai kesadaran geopolitik yang masih rendah. Padahal kesadaran geopolitik ini yang akan menentukan umat Islam menjadi pelaku atau korban.
“Kalau sekarang perang antara Palestina-Israel ini berkembang menjadi perang kawasan, maka harga minyak dunia akan naik. Ibu-ibu rumah tangga kan pasti akan bayar mahal untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu sebabnya kita perlu selalu memulai dari kesadaran geopolitik itu untuk merumuskan peta jalan,” jelasnya.
Relevansi kedua adalah mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan politik yang real. Sehingga semangat yang luar biasa di tengah umat sekarang ini, menjadi energi yang akan bekerja secara sistematis supaya umat Islam, bukan hanya menjadi kerumunan, tapi benar-benar menjadi kekuatan politik.
“Kita harus menjadi pelaku utama politik, pelaku ekonomi yang utama dan jadi kekuatan utama lainnya. Sehingga kita tidak terus menerus bicara ketimpangan antara pribumi dan non pribumi, karena kita punya langkah-langkah kongkret untuk menghilangkan gap tersebut,” katanya.
Hal inilah yang mendasari Partai Gelora ingin ada penerjemahan politik dalam membaca peningkatan semangat kesadaran keagamaan masyaraat, dan keterlibatan aktif dalam aktivitas politik agar kerumanan dapat berubah menjadi kekuatan politik yang real.
“Betapa hebatnya kalau nanti anak-anak santri yang berakhlak beradab dan berilmu menjadi tentara, polisi dan menguasai pasar-pasar ekonomi. Itu salah cara memutus mata rantai kemiskinan kita, yang angkanya sekitar 10 persen atau hampir 30 juta. Kalau kita bicara kemiskinan, itu merupakan umat Islam,” ujarnya.
Dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan tersebut, Partai Gelora dan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperjuangkan agenda bantuan gizi ibu hamil, wajib belajar 16 tahun ditambah makan siang gratis di sekolah dan pesantrean, serta kuliah gratis.
“Dengan agenda tersebut, negara akan mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang berpengetahuan. Agenda ini tentu akan mendapatkan tantangan kelompok liberal, mereka menolak negara campur tangan, tapi menurut kita negara harus memberikan fasilitas, termasuk kuliah gratis, sehingga semua orang bisa menuntut ilmu,” katanya.
Anis Matta berpandangan bahwa anggaran yang diperlukan untuk memfasilitasi agenda tersebut, memang sangat besar, namun apabila ada kebijakan keberpihakan dari pemerintah (political will), hal itu bisa dialokasikan.
“Jadi begini cara kita menerjemahkan ajaran-ajaran agama ini dalam kebijakan politik. Kita memang perlu kesabaran waktu berhadapan dengan umat untuk terus-menerus mengulangi penjelasan soal ini,” katanya.
Anis Matta mengaku tidak bosan menjelaskan hal ini secara terus menerus ke masyarakat, agar umat memiliki pengetahuan kesadaran keagamaan dan politik. Partai politik, lanjutnya, harus memimpin gerakan pencerahan pemikiran di tengah masyarakat.
“Partai politik harus menjadi publik educator yang melakukan pembaharuan pemikiran. Kita harus menjalankan langkah-langkah ini, karena umat perlu peta jalan kebangkitan, bukan provokasi,” pungkas Anis Matta.
Partaigelora.id – Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disuarakan sejumlah tokoh yang tergabung di Petisi 100 saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberapa waktu lalu, terus berkembang di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Wacana itu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Menyoroti wacana tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Senin (15/1/2024), mensinyalir wacana tersebut sebagai upaya pengalihan kemenangan mayoritas pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden atau wapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
“Bagaimana mungkin umur pemerintahan pak Jokowi yang tinggal 9 bulan lagi, ada upaya pemakzulan. Makanya saya menggaungkan tagar aklamasi (Prabowo-Gibran), sebagai upaya menyelamatkan bangsa ini,” ujarnya.
Apalagi, menurut pendapat Fahri, asing sangat berkepentingan untuk memanfaatkan waktu selama lima bulan jika ada Pilpres 2024 putaran kedua yang akan digelar pada 26 Juni mendatang di tengah ketegangan geopolitik global.
Ia mengatakan, pada 26 Juni nanti, kira-kira 4-5 bulan lagi, ketegangan geopolitik bisa saja di impor masuk ke Indonesia, targetnya untuk mengguncang keadaan supaya terjadi apa yang mereka sebut sebagai perubahan.
“Ini yang harus diselamatkan. Karenanya kita harus bisa memastikan 14 Februari 2024 pintu masuknya gejolak global ke Indonesia tertutup rapat dengan cara menuntaskan Pemilu pada 14 Februari. Maka hari-hari ini kita akan menyaksikan, seharusnya, semakin banyak yang akan datang dan menyatakan diri secara aklamasi ‘kita memilih Prabowo-Gibran’. Ide besar ini lah yang kami sejak awal di di Partai Gelora sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan keduanya mendukung,” papar mantan Wakil Ketua DPR RI itu lagi.
Bangsa Indonesia, kata Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut, adalah bangsa yang besar. Maka dari itu, jangan boleh ijinkan spekulasi terhadap bangsa ini, apalagi melibatkan asing.
“Karena, sekali lagi saya katakan, ini adalah bangsa yang bisa kita gunakan untuk perjuangan global. Kita kawal pak Jokowi sampai ujung dengan cara kita menangkan Partai Gelora, Insyaallah Partai Gelora masuk Senayan (DPR RI) dan menjadi mitra koalisi pemerintah,” pungkas Fahri Hamzah.
Seperti diketahui, pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di Petisi 100 dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pada Selasa (9/1/2024) lalu, meminta agar Presiden Jokowi dimakzulkan.
Beberapa tokoh yang ikut dalam kelompok itu adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto. Mahfud mengungkap isi pembicaraan itu ke publik. Dia menyebut para tokoh ingin Pemilu 2024 berjalan tanpa presiden.
Salah satu alasan Petisi 100, sebagaimana disampaikan Perwakilan Petisi 100 PDR, Rizal Fadillah adalah karena Presiden Jokowi ikut campur dalam mendukung dan menyiapkan penerus presiden melalui Pemilu 2024.
Hal itu merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi. Jadi contoh perilaku politik otoriter, seolah ‘negara adalah aku.’
“Begitu juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu, agar seluruhnya dapat dikendalikan presiden. Masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta pengkhianatan negara, yang seluruhnya tertuang dalam konsiderans Petisi 10O. Semua itu menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum dapat segera dimakzulkan,” tandasnya.
Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta kembali mengingatkan, bahwa ada empat pemilihan presiden (Pilpres) pada 2024 yang akan menentukan arah dunia ke depan.
Empat Pilpres ini akan mempengaruhi kebijakan di seluruh kawasan, termasuk yang akan terjadi di Indonesia. Yakni Pilpres di Taiwan, Indonesia, Rusia dan Amerika Serikat.
“Sebab, tahun 2024 ini, sebagai tahun yang sangat menentukan arah dunia kita ke depan. Saya menyebut tahun 2024, sebagai tahun pendalaman krisis,” katanya dalam Dialog Keumatan di Holel Mandalawangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (14/1/2024) siang.
Menurut Anis Matta, dalam situasi sekarang diperlukan sosok pemimpin yang mengerti betul mengenai geopolitik global saat ini seperti calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo pada Orde Baru adalah korban pertarungan geopolitik global. Tapi Insya Allah pada Pilpres 14 Pebruari nanti dimenangkan Pak Prabowo satu putaran. Saya yakin beliau adalah ‘man of the moment’, orang yang paling tepat saat ini memimpin Indonesia,” katanya.
Anis Matta menilai ada hikmahnya Prabowo kalah dalam dua Pilpres sebelumnya, yakni Pilpres 2014 dan 2019. Rupanya, Prabowo telah direncanakan Allah SWT untuk memimpin Indonesia di saat krisis.
“Kita berharap umat Islam mendukung Pak Prabowo seperti dalam dua Pilpres sebelumnya. Kita jangan gampang dipecah belah lagi, dijadikan kambing hitam dan korban seperti tahun 2019 dengan terus menerus diorganisasir menjadi kerumunan,” katanya.
Umat Islam, lanjutnya, harus menjadi kekuatan politik tersendiri yang memberikan arah bagi politik nasional. Agenda umat Islam adalah memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 14 Pebruari 2024.
“Di tengah krisis geopolitik sekarang ini, Pak Prabowo yang paling mampu membawa Indonesia melewati krisis. Dan seluruh agenda umat Islam itu diperjuangkan Pak Prabowo,” tegasnya.
Anis Matta menegaskan, Partai Gelora adalah wakil umat Islam di Koalisi Indonesia Maju. Partai Gelora menjamin seluruh kepentingan umat Islam diperjuangkan Prabowo.
“Pak Prabowo menginginkan Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah mayoritas muslim terbesar di dunia ini bisa menjadi negara superpower, yang bisa mewakili 2 miliar umat muslim di seluruh dunia,” katanya..
Jangan Berpikir Kalah
Sementara itu, Ketua Bappilu Gerindra Jabar, Aries Marsudiyanto mengatakan, capres nomor 2 Prabowo Subianto berharap Partai Gelora bisa duduk di Senayan agar bisa mewarnai perpolitikan nasional.
“Jadi beliau berharap Partai Gelora duduk di Senayan agar sama-sama bisa berjuang. Saya berdoa semoga Partai Gelora masuk Senayan. Dan Pak Prabowo-Mas Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden, menang satu putaran,” kata Aries Marsudiyanto.
Aries meminta kader jangan pernah berpikir kalah, dan harus optimis masuk ke Senayan usai Pilpres. Hal ini pernah dialaminya ketika mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto dan ikut Pemilu 2004.
“Dan alhamdulilah Partai Gerindra dapat 4,6 persen dan kita masuk Senayan. Di sini saya mengajak seluruh kader Partai Gelora untuk jangan pernah berpikir kalah, Insya Allah Partai Gelora masuk ke Senayan,” katanya.
Ketua Bappilu Gerindra Jabar ini menambahkan, Prabowo Subianto sudah tidak lagi memikirkan urusan ‘dapur pribadinya’, karena semua sudah dimilikinya. “Pak Prabowo hanya memikirkan Indonesia agar segera bangkit menjadi macan Asia,” katanya.
Prabowo, kata Aries, hanya memikirkan bangsa dan negara, serta fokus seratus persen ingin mensejahterakan rakyat, dan tidak ingin terbebani kepentingan pribadinya.
“Jadi ini yang ingin saya sampaikan ke bapak-ibu, bahwa moralitas Pak Prabowo sudah tidak diragukan lagi. Bahkan kapabilitas beliau di tingkat internasional juga berteman baik dengan para pemimpin dunia,” katanya.
“Beliau juga mengikuti perkembangan dunia dengan membaca buku dari penerbit seluruh dunia yang dikirim diterima setiap Sabtu. Pak Prabowo ini sangat paham geopolitik,” imbuhnya
Capres Paling Tulus
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menegaskan, bahwa Prabowo adalah satu-satunya capres yang memiliki ketulusan dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam, dibandingkan capres lainnya.
Fahri menyaksikan Prabowo sudah lama memperjuangkan kepentingan umat Islam, tidak hanya pada Pilpres 2024. Prabowo adalah sosok yang berani membuka dialog antara sipil dan miiliter pada masa Orde Baru, yang kita itu dianggap sebagai hal tabu.
“Insya Allah dengan niatnya yang tulus, dan tekadnya yang kuat, akan menang pada Pilpres 2024, Jangan takut ngomong aamin, mengatakan Prabowo menang. Allah SWT maha tahu, siapa orang suka pakai kata amin untuk menunggangi umat Islam dalam berpolitik,” kata Fahri.
Fahri mengatakan, Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah tokoh yang bisa menyelamatkan Indonesia saat ini dari krisis, melalui politik jalan tengah atau moderat.
“Kita bersyukur bangsa ini bisa melalui krisis dan tidak terpecah, karena konflik, karena dua pemimpin ini bersatu, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ini harus dilanjutkan agar Indonesia bisa melalui tahapan krisis selanjutnya,” ujar Fahri.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai upaya untuk memakzulkan Presiden Jokowi, digunakan oleh kelompok tertentu sebagai upaya pengalihan kemenangan mayoritas Prabowo-Gibran satu putaran.
“Bagaimana mungkin umur pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal 9 bulan lagi, ada upaya pemakzulan. Makanya saya menggaungkan tagar aklamasi. Bangsa ini harus diselamatkan pada 14 Pebruari dengan menang satu putaran, Prabowo-Gibran,” katanya.
Fahri menilai asing berkepentingan untuk memanfaatkan waktu selama lima bulan jika ada Pilpres 2024 putaran kedua yang akan digelar pada 26 Juni mendatang di tengah ketegangan geopolitik global.
“Jadi 26 Juni nanti, kira-kira 4-5 bulan lagi, ketegangan geopolitik bisa saja di impor masuk ke Indonesia, targetnya untuk mengguncang keadaan supaya terjadi apa yang mereka sebut sebagai perubahan. Ini yang harus diselamatkan,” katanya.
Politisi senior Partai Gelora Deddy Mizwar yang akrab disebut Jenderal Naga Bonar ini menegaskan, Pilpres 2024 akan sangat menentukan bagi Indonesia, apakah bisa menjadi negara maju atau tidak, apabila salah dalam memimpin.
“Partai Gelora sesungguhnya sudah menentukan arah baru Indonesia menjadikan superpower dunia. Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu bisa menentukan langkah untuk memimpin dunia,” kata Deddy Mizwar.
“Alllah SWT sudah memberikan karunia begitu besar sumber daya alam, dan letaknya sangat strategus. Tapi apakah kita seperti orang yang selama ini ‘terbang terlalu rendah, sementara langit kita terlalu tinggi’. Maka pilihan yang tepat untuk memimpin kita sekarang adalah Prabowo Subianto,” pungkasnya.
Dialog Keumatan ini dihadiri ribuan tokoh, kiai, ustad, ulama dan ajengan dari pondok pesantren di Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Ciamis, Kuningan, Pangandaran, serta Kota Banjar.
Juga dihadiri struktural DPN, DPW Partai Gelora Jabar, serta DPD se-Jabar 11 dan Jabar 10, serta kader dan simpatisan. Hadir pula perwakilan politisi dari Koalisi Indonesia Maju.
Hadir pula Ketua DPW Gelora Jabar Haris Yuliana, para calon anggota legislatif se-Jabar 11 dan 10, serta pengusaha PO Bus Primajasa Amir Mahpud.
Usai acara Dialog Keumatan, sejumlah Ajengan Muda Tasikmalaya mendeklarasikan gerakan dukungan kepada pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ajengan muda dari seluruh pesantren di Tasikmalaya ini bertekad memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran di Pilpres 2024.
Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta akan kembali menggelar Dialog Keumatan untuk memperkenalkan agenda keumatan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta program unggulan Partai Gelora di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar).
Dialog Keumatan akan dihadiri ribuan tokoh, kiai dan ulama dari pondok pesantren di Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Ciamis, Kuningan, Pangandaran, serta Kota Banjar. Acara ini akan digelar di Hotel Mandalawangi, Tasikmalaya, Minggu (14/1/2024) siang.
Konsolidasi ini juga akan dihadiri struktural, kader dan simpatisan DPW Partai Gelora Jabar, serta DPD se-Jabar 11 (Kabupaten/Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut) dan Jabar 10 (Kabupaten Ciamis, Kuningan, Pengandaran dan Kota Banjar.
Anis Matta mengatakan, sengaja memilih Tasikmalaya sebagai tempat menggelar Dialog Keumatan, karena dari 8.728 pesantren yang tersebar di Jabar, sekitar 2.642 esantren atau 30,3 % berada di wilayah Jabar 11.
“Di Kota Tasikmalaya itu ada 243 pesantren, di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 1.344 pesantren dan 1.055 pesantren ada di Kabupaten Garut. Itu sebabnya, kenapa kita menggelar Dialog Keumatan di Tasikmalaya,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2024).
Anis Matta mengatakan, Partai Gelora mendapatkan tugas khusus dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto untuk mengembalikan perolehan suara dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jabar, seperti pada Pilpres 2014 dan 2019.
Sebab, pasangan Prabowo-Gibran mentargetkan kemenangan di Jabar sebesar 60 persen. “Partai Gelora ini wakil umat di Koalisi Indonesia Maju yang akan menjembatani kepentingan umat Islam di pasangan Prabowo-Gibran,” katanya.
Selain memperkenalkan agenda keumatan pasangan Prabowo-Gibran, kata Anis Matta, ia akan memperkenalkan berbagai program unggulan Partai Gelora sebagai partai baru seperti gizi untuk hamil, makan siang gratis di sekolah dan pesantren, kuliah gratis, serta brantas buta huruf Al Qur’an.
“Jawa Barat ini adalah salah satu lumbung suara Partai Gelora, elektabilitas kita di Jawa Barat sudah 3 persen, dan secara nasional kita sedang menuju threshold 4 persen,” katanya.
Menurut Anis Matta, Partai Gelora dan pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat Jabar. Dialog keumatan sebelumnya, yang digelar di Bogor, Bekasi, Bandung dan Sukabumi dihadiri ribuan tokoh, kiai dan ulama.
“Kita percaya pada demokrasi karena demokrasi adalah ruang bagi semua dan karenanya umat Islam harus ada di pusaran kekuatan utama masyarakat.,” katanya.
“Sudah waktunya kita mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan yang representasinya nyata di dalam kekuatan politik. Di sini, pesantren punya peran yang sangat penting,” sambungnya.
Selain menggelar Dialog Keumatan, dalam kunjungannya di Tasikmalaya selama dua hari, Anis Matta juga mengujungi salah satu pesantren di Kabupaten Ciamis. Lalu, jalan santai bersama warga Tasikmalaya, serta obrolan santai dengan para Ketua DPD se-Jabar 11 dan 10.
Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, seluruh calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Partai Gelora telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 12 Januari 2024.
Adapun total caleg DPR RI Partai Gelora yang menyampaikan LADK berjumlah 396 caleg.
“Seluruh caleg Partai Gelora Indonesia telah 100% menyampaikan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) pada tanggal 12 Januari 2024,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2024).
Partai Gelora, kata Mahfuz, memanfaatkan masa perbaikan LADK sesuai UU Pemilu dan Peraturan KPU.
“Laporan Awal Dana Kampanye ke KPU RI telah diserahkan melalui aplikasi SIKADEKA,” katanya.
Menurut Mahfuz, penyampaian Laporan ini sempat tertunda untuk sebagian caleg pada tenggat waktu pertama pada 7 Januari 2024, karena alasan teknis.
Namun LADK tersebut, akhirnya dapat diselesaikan dalam masa perbaikan yang diberikan oleh KPU RI pada 8-12 Januari 2024.
“Dengan dengan kesungguhan, akhirnya seluruh caleg DPR RI Partai Gelora berhasil men-submit laporan merea dalam masa perbaikan yang diberikan oleh KPU RI sejak tanggal 8-12 Januari 2024,” tandas Mahfuz.
Penanggung Jawab Laporan Dana Kampanye Partai Gelora Edy Kuncoro menambahkan, saat batas akhir penyampaian LADK pada 7 Januari lalu, masih ada 110 caleg DPR yang belum selesai prosesnya, karena berbagai sebab.
“Alhamdulillah Partai Gelora sudah menyelesaiikan laporan awal yang diminta KPU. Penyelesaian dilakukan pada 12 Januari sebagai batas akhir perbaikan. Sekarang tinggal melanjutkan proses berikutnya,” kata Edy Kuncoro.
Seperti diketahui, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik pada Kamis (11/1/2024) mengatakan KPU memberi kesempatan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 untuk menyerahkan perbaikan laporan awal dana kampanye (LADK) hingga 12 Januari 2024. Tenggat parpol menyampaikan LADK ke KPU sebelumnya, jatuh pada 7 Januari 2024.
Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menerima aspirasi dari organisasi Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI). Mereka berharap ada perbaikan regulasi pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini.
SNI menilai pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah calon presiden-wakil presiden yang mampu menuntaskan kerumitan masalah perikanan tersebut.
“Pelaku perikanan Insya Allah, seratus persen akan memberikan suaranya ke Pak Prabowo. Sehingga pada 14 Pebruari nanti akan mendapatkan suara mayoritas, menang satu putaran,” kata Hadi Sutrisno, Ketua Umum SNI di Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Hadi Sutrisno yang didampingi sekitar 35 nelayan dari Pati, Jawa Tengah itu, diterima Anis Matta di kantor Gelora Media Centre, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Ia memiliki harapan besar kepada pasangan Prabowo-Gibran dapat mengevaluasi berbagai regulasi yang tidak memberikan dampak positif kepada nelayan.
“Apabila nanti Pak Prabowo terpilih sebagai Presiden RI, harapan dan keinginan kami, adalah adanya evaluasi dari regulasi, apakah peraturan itu, memberikan dampak positif kepada nelayan atau tidak,” kata Ketua Umum SNI ini.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta yang didampingi Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora Sutriyono mengatakan, Prabowo adalah orang pertahanan yang mengerti betul permasalahan yang dialami nelayan Indonesia.
“Saya juga pernah ke Pati mendengarkan tuntutan teman-teman nelayan. Saya nanti minta dikasih konsep kontrak politiknya dengan Pak Prabowo. Supaya nanti kita yang merupakan bagian dari koalisi Indonesia maju, akan ikut memperjuangkan agenda ini,” kata Anis Matta.
Anis Matta mengungkapkan, ada dua poin yang bisa menjadi pintu masuk bagi nelayan untuk diperjuangkan aspirasinya oleh Prabowo. Yakni konsep ketahanan pangan dan konsep hilirisasi industri.
“Ketahanan pangan kita sumber dayanya benar-benar luar biasa, bukan hanya banyak, tapi sangat beragam. Ini yang harus kita berdayakan dalam situasi krisis sekarang. Sedangkan hilirisasi itu, bagaimana mengindustrilisasikan sektor perikanan. Supaya negara dengan laut yang besar ini, seharusnya menjadi eksportir perikanan,” katanya.
Dengan dua konsep itu, kata Anis Matta, ekonomi Indonesia bisa tumbuh di berbagai sektor, dan tidak hanya sektor perikanan saja. Hal itu perlu dilakukan, karena situasi global saat ini diperkirankan akan semakin memburuk, sehingga perlu mengedepankan ketahanan pangan dan hilirisasi.
“Mudah-mudahan, teman-teman nelayan juga memberikan dukungannya kepada kepada Partai Gelora. Namanya sesuai dengan namanya gelombang, dan gelombang itu mewakili situasi nelayan. Sebab, dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut yang dominan, bukan darat,” pungkas Anis Matta.
Partaigelora.id – Sekretaris Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan menjadi ‘game changer landscape’ hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dan konfigurasi kekuatan politik di Indonesia.
“Jangan-jangan nanti setelah Pemilu 2024 pada Februari nanti akan ada sejumlah partai baru yang masuk Senayan dan partai lama ke luar Senayan,” kata Mahfuz Sidik dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Peluang Partai Baru Lolos ke Senayan, Rabu (10/1/2024) sore.
Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik menanggapi hasil survei Median yang telah dirilis pada Senin (8/1/2024), yang memprediksi Partai Gelora dan PSI berpeluang lolos ke Senayan, karena tren elektabilitasnya terus mengalami peningkatan.
Diskusi ini dihadiri Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurahman, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil dan Direktur Eksekutif Algoritma Research & Consulting Aditya Perdana.
Menurut Mahfuz, banyak variabel baru yang akan mempengaruhi hasil Pemilu 2024, akibat adanya penggabungan pelaksaan Pileg dan Pilpres secara serentak, diantaranya adalah adanya formasi koalisi baru yang akan terbangun secara permanen.
“Koalisi yang akan dibangun cenderung permanen, bukan konsolidasi 5 tahunan, tapi konsolidasi untuk empat Pemilu. Sehingga sangat mungkin ada partai baru yangmasuk dan partai lama yang ke luar Senayan,” ujarnya.
Karena itu, partai politik (parpol) sejak awal harus cerdas dalam memandang Pemilu 2024 ini, termasuk dalam menentukan arah koalisi yang dipilih.
Sebab, nantinya format koalisi akan terkonsolidasi dalam satu kekuatan politik yang ada di eksekutif dan legislatif bakal dibentuk secara permanen.
“Makanya kita sayangkan kalau ada partai yang tidak ikut koalisi dan fokus pada Pileg saja. Yang ikut koalisi saja, kalau salah pilih koalisi, juga akan mematikan masa depannya sebagai sebuah partai. Jadi memang partai politik harus mengambil pilihan cerdas,” katanya.
Dalam situasi krisis global sekarang, kata Mahfuz, mengharuskan Indonesia untuk melakukan lompatan ke depan agar menjadi negara besar seperti menjadi kekuatan kelima dunia.
“Ide besar ini hanya mungkin terwujud, apabila ada satu formasi kekuatan politik nasional yang permanen. Dan Pemilu 2024 ini menjadi tulang punggungnya, untuk menyusun tentang Indonesia masa depan,” katanya.
Mahfuz berharap Partai Gelora dan PSI bisa menjadi tulang punggung kekuatan politik nasional baru secara bersama-sama di Senayan.
“Partai Gelora ini membawa pikiran-pikiran baru dari masyarakat Indonesia, sehingga bisa menjadi bagian dari tulang punggung kekuatan politik baru nasional. Mudah-mudahan Partai Gelora dan PSI bisa terus bersama-sama,” katanya.
Mahfuz menambahkan, Partai Gelora sangat confidence atau percaya diri bakal lolos ke Senayan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, karena memiliki berbagai program unggulan.
Yakni program berantas buta huruf Al Qur’an untuk pemilih muslim, kuliah gratis untuk pemilih muda, nutrisi ibu hamil, susu dan makan siang gratis untuk pemilih perempuan.
“Jadi secara presentasi, Partai Gelora sudah hampir 4 persen. Kita punya self confidence untuk mengatakan, per hari ini kita 3 persen, tinggal cari 1 persen lagi agar lulus parliamentary threshold. Saya kira ini akan kita perjuangkan,” pungkasnya.
Mulai Diserap Publik
Sementara itu, Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurahman mengatakan, Median telah melakukan survei mengenai potensi partai baru apakah bisa masuk Senayan atau tidak, sudah dilakukan sejak November 2022 lalu.
“Pada saat itu, kami bertanya, bagaimana menurut pendapat anda apakah partai politik baru dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi ke depan. Yang menjawab setuju kurang lebih 40,6 persen,” kata Ade Irfan.
Dengan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partai baru memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah yang akan mereka hadapi di masa akan datang. Data survei itu, terus dilakukan pembaruan oleh Median hingga November-Desember 2023.
“Terakhir kita lakukan pengambilan data dari tanggal 12 Desember 2023 sampai tanggal 1 Januari 2024 ada 1.500 responder yang kita tanya. Kita juga telah tetapkan 10 besar elektabilitas Pemilu Legislatif saat ini,” katanya.
Yakni pertama PDIP (20,8%), kedua Gerindra (20,1%), ketiga Golkar (8,5%), keempat PKB (8,0%), kelima Nasdem (7,6%), keenam PKS (5,4%), ketujuh PAN (4,1%), kedelapan Demokrat (4,0%), kesembilan PSI (2,9%) dan kesepuluh Partai Gelora (2,8%).
“Dan ini menariknya ada dua partai nonparlemen PSI dan Partai Gelora. PSI dari 1,7 % pada bulan November menjadi 2,9% pada bulan Desember dan Partai Gelora dari 1,6% menjadi 2,8%. Jadi dalam kuriun satu bulan dua partai ini mengalami kenaikan lebih dari 1 persen,” katanya.
Median menilai ada kenaikan elektabilitas dari PSI dan Partai Gelora yang cukup signifikan. Hal itu sangat luar biasa, sehingga membuat publik, termasuk Median penasaran.
“Apa sih alasan memilih kedua partai ini. Kalau di PSI itu alasan memilihnya itu, yang paling dominan ada anak mudanya, lalu ada Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan dari Gelora, alasan memilihnya itu, karena suka program dan janjinya,” ungkanya.
Ade Irfan menilai ada sosialisasi yang masif dari kader dan calon legislatif (caleg) Partai Gelora dalam satu bulan terakhir, sehingga program-program Partai Gelora mulai diserap dan diterima oleh publik.
“Ini menarik buat saya, apalagi konteksnya sekarang Pemilu serentak. Biasanya orang jarang melihat ada program-program yang ditawarkan partai politik yang sudah ter-capture. Salah satu yang diingat oleh publik adalah kuliah gratis,” katanya.
Direktur Riset Median ini juga mengatakan, faktor populitas Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah juga mempengaruhi tren kenaikan elektabilitas Partai Gelora, selain faktor-faktor di lapangan.
“Sehingga dari survei kami, disimpulkan ada dua partai nonparlemen yang kemungkinan masuk elektoral threshold, kalau mereka konsisten dengan cara-cara yang dilakukan dalam satu bulan ini. Kalau konsisten akan terus menaikkan elektabilitas PSI dan Partai Gelora, serta tidak menutup kemungkinan masuk Senayan, karena jaraknya sudah tinggal sedikit lagi,” tegasnya.
Lebih Percaya Diri
Pada kesempatan ini, Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil mengatakan, pada Pemilu 2024 mereka lebih percaya diri dan optimistis bisa masuk ke parlemen.
Perombakan pengurus inti, yakni pengangkatan Kaesang anak Jokowi menjadi ketua umum, memberikan suntikan modal dan moral bagi PSI.
“Tim kami baru, pengalaman juga sudah ada di 2019 sehingga kami lebih optimistis. Meski muda, kami belajar cepat. Segmentasi kami sangat besar di anak muda,” kata Cheryl.
Cheryl mengatakan, PSI mengusung ideologi antikorupsi dan antiintoleransi. Menurut dia, dua isu tersebut diterima oleh kalangan anak muda.
Selain itu, jargon seperti ‘Ikut Jokowi PSI dan PSI Partai Jokowi’ membuat partai ini semakin dikenal masyarakat luas.
“Kami dukung Prabowo bukan hanya mengejar efek ekor jas, melainkan juga karena ada anak muda, Gibran,” tandas Cheryl.
Direktur Eksekutif Algoritma Research & Consulting Aditya Perdana menambahkan, apa yang dilakukan PSI dan Partai Gelora sebagai partai baru sudah sangat baik, tinggal dilaksanakan secara konsisten saja.
“Jadi saya pikir sudah sangat baik, tinggal dijalankan dan diimplementasikan secara konsisten, karena kita semua juga ingin melihat itu,” kata Aditya.
Aditya menilai naiknya tren elektabilitas PSI dan Partai Gelora ada faktor Jokowi Effect dalam lanskap perpolitikan Indonesia hari ini, dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Jadi dalam konteks 2024, Jokowi Effect ini cukup signifikan. Partai yang bisa mendapatkan efek dari ini pasti akan mendapatkan keuntungan. Saya kira tentu hal ini sudah diperhitungkan Partai Gelora ketika bergabung dengan koalisi Pak Prabowo, memang efek ini yang dicari,” jelasnya.
