Category: Liputan

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu menginisiasi pembentukan Satuan Gugus Tugas Khusus Keamanan Informasi Pemilu 2024.

Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keamanan informasi pemilu dari serangan cyber terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Nampaknya penyelenggara pemilu dalam hal ini, KPU dan Bawaslu perlu menginisiasi terbentuknya satu gugus khusus, yaitu Gugus Tugas Keamanan Informasi Pemilu. Gugus tugas ini tidak hanya untuk mengantisipasi hoaks, framing ujaran kebencian, tetapi dalam pengertian yang luas, yaitu menjaga keamanan informasi pemilu,” kata Mahfuz dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi ‘Dialektika Demokrasi dengan tema “Bersama Mencegah Hoaks dan Kampanye Hitam Jelang Pilpres 2024” di Media Center, Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023) sore.

Menurut Mahfuz, gugus tugas ini nantinya bisa melibatkan Dewan Pers, KPI, BSSN, Polri dan pihak terkait lainnya untuk melakukan patroli cyber dalam rangka melakukan penegakkan hukum (Gakkum) terhadap disinformasi Pemilu 2024.

“Saya khawatir banyaknya hoaks-hoaks sekarang ini akan menjadi gangguan besar pada pemilu 2024. Dan yang lebih penting kita bersama punya tanggung jawab sosial memberikan literasi kepada masyarakat. Jangan sampai kita ikut membodohi masyarakat dengan disinformasi di media sosial,” katanya.

Mahfuz menegaskan, gugus tugas tersebut diperlukan, karena regulasi kita yang mengatur dunia digital saat ini sudah tertinggal 10 tahun.

“Dunia digital ini sudah berjalan di tengah-tengah kita, dan merangsek ke semua aspek kehidupan termasuk dalam kehidupan politik dalam 10 tahun terakhir secara sangat progresif,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi I DPR ini berpandangan bahwa, regulasi penyiaran Indonesia tidak mampu menjangkau penyebaran-penyebaran hoaks yang dilakukan oleh televisi (TV) berbasis internet.

“Sekarang ini banyak TV-TV yang platformnya internet. Ketika dia menyebarkan hoaks, siapa stakholder atau pemangku kepentingan yang bisa menegakkan regulasi, apakah Dewan Pers atau KPI, kan nggak ada sekarang,” ujar Mahfuz.

Akibat regulasi penyiaran yang tertinggal 10 tahun itu, kata Mahfuz, membuat banyaknya sampah-sampah digital, yang bisa ‘digoreng’ menjadi isu hoaks dan ujaran kebencian menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Ini sekarang yang menjadi rumit dan menjadi ruwet, karena memang basis regulasinya yang memang tidak lengkap,” katanya.

Dengan banyak hoaks dan ujaran kevencian bertebaran di dunia maya, menurut Mahfuz, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara akan kesulitan untuk melaksanakan pesta demokrasi ini secara riang gembira.

“Apalagi kalau lihat diksi tentang pemilu sekarang yang telah bergeser dari pesta menjadi kompetisi atau kontestasi. Jadi dua kata diksi ini, yang selalu akrab di telinga kita saat ini” katanya.

Sehingga ketika kata diksi kompetisi dan kontestasi itu, menjadi persepsi besar tentang pemilu, maka faktor yang akan menentukan adalah seberapa kuat dan kerasnya kompetisi dan kontestasi itu, akan berlangsung di lapangan.

“Apa faktornya, menurut saya, adalah adanya power struggle (perebutan kekuasaan) yang ikut pertarungan kekuasaan di Pilpres 2024. Bobot pertarungannya akan semakin sengit, apabila dari satu kekuatan politik itu, adu power strategi. Misalnya kalau saya baca di media ada pertarungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi,” katanya.

Pertarungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo ini, katanya, merupakan satu kompetisi atau kontestasi power struggle.

“Pertarungan tersebut semakin keras dalam ruang digital, maka rasanya serangan pertarungan di dunia digital ini, menjadi tidak bisa terelakan,” ujarnya.

Karena itu, tidak mengherankan apabila ada peningkatan jumlah hoaksi selama Periode Januari 2023 hingga Oktober 2024 seperti dilaporkan Kementerian Kominfo dan Mabes Polri.

“Saya prediksi pertarungan cyber melalui hoaks, ujaran kebencian akan terjadi lompatan yang sangat tajam dalam perang di dunia digital pada bulan November ini. Saya kira disinilah pentingya kita memahami, menyadari dan memitigasi, karena apa konsekuensi, resiko atau cost yang harus kita bayar secara secara kolektif bisa seperti Pemilu 2019, yakni pembelahan sosial dan polarisasi,” katanya.

Jika melihat tren kenaikan hoaks dan ujaran kebencian saat ini, ada beberapa hal yang melatarbelakangi. Antara lain adanya pemilih di kalangan generasi Z dan milenial yang mencapai 55 persen lebih, yang sehari-hari tidak bisa lepas media sosial atau gadget.

Sementara mereka menjadi target bidikan suara dari para calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif dan partai politik, serta para tim sukses.

“Mereka ini akan disuguhi disinformasi melalui media sosial mengenai power struggle, pertarungan yang keras untuk menggaet pemilih yang 50% dari generasi Z dan milenial ini,” katanya.

Ia melihat penyedia jasa hoaks dan ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024 ini akan hidup lagi, meskipun mereka telah pecah kongsi.

“Kita perlu hati-hati menyikapi hal ini, karena mulai ada narasi yang dikembangkan mengenai potensi kecurangan, terlepas dari situasi dan kontroversi proses politik sekarang. Ini akan menjadi opini umum, akan menjadi bumbu yang paling sedap untuk proses disinformasi di dunia digital,” katanya.

Ia mengingatkan disinformasi digital saat ini telah melibatkan kemajuan kecerdasan buatan atau artificial Intelligence (AI) seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika ada informasi tiba-tiba Presiden Jokowi mahir berbahasa Mandarin.

“Ketika hal ini didengar saudara-saudara saya di majelis taklim di masjid, kalau Presiden Jokowi ngomong Bahas Mandarin, persepsinya bisa berbeda. Tun kan bener, dia sangat dekat dengan China, dengan Tiongkok. Tetapi beberapa hari kemudian kita lihat ternyata Presiden Jokowi juga sangat mahir Bahasa Arab, jadi bingung lagi kita,” katanya.

Artinya, penggunaan AI untuk memproduksi hoaks dan ujaran kebencian akan meningkat menjelang Pemilu 2024. Inilah yang membedakan antara Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019 lalu.

“Jadi dari sisi produk yang dihasilkan sudah menggunakan Artificial Intelligence (AI). Produknya akan banyak menggunakan produk audio visual atau video yang mulai disebarkan di media sosial untuk merangsang, mestimulasi emosional masyarakat. Kita perlu memitigasi dan mewaspadai bersama, jangan mengambil keuntungan dari situasi ini. Ingat pembelahan politik pasca Pemilu 2019, itu cost yang kita tanggung,” pungkasnya.

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah optimistis pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 satu putaran.

Sebab, Prabowo-Gibran adalah pasangan yang paling ideal dibandingkan pasangan lain, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Sekarang ini kita sadar ada di tengah. Dagangan kita, dagangan yang paling ideal. Yang penting tarinya dibikin anggun, Insya Allah semua ke kita. Jadi logika kita bisa menang satu putaran itu sangat mungkin, karena memang kita adalah kandidat yang sangat indah,” kata Fahri Hamzah, Rabu (1/11/2023) sore.

Penegasan itu disampaikan Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talk dengan tema Gibran: Mengulas Plus dan Minusnya yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV.

Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Ratu Ratna Damayani ini juga menghadirkan Ketua Dewan Penasehat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Direktur Eksekutif IndoBarometer Muhammad Qodari.

Menurut Fahri, kandidat lain akan sulit menarik suara dari kelompk usia muda, yang jumlahnya disebut mencapai 60 persen itu, meski sudah berbicara masalah milenial dan pemuda hingga berbusa-busa.

“Orang boleh ngomong soal milenial dan pemuda, tapi begitu Gibran tampil, lewat semua itu orang. Mereka terlalu terpesonafikasi terhadap calon kita, karena tidak ada seperti calon kita. Itu yang membuat orang sakit perut, apa boleh buat, salah sendiri kan,” ujar Fahri.

Fahri menilai saat ini banyak pihak yang naik pitam terhadap Gibran, terutama di partai tertentu, karena Wali Kota Solo itu merasa diangap sebagai figur yang penting di internalnya.

“Mungkin kemarahan itu, sebab karena katakanlah tiba-tiba ada kartu Mas Gibran, yang kartu ini sangat penting sekali, tetapi lepas dari tangan mereka, itulah kemarahan-kemarahan yang tidak bisa kita berargumen dengan nalar sistem,” ujarnya.

Pihak yang marah itu, saat ini merasa berseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka juga terus mendorong black campaign (kampanye hitam) dan narasi kritis terhadap pribadi Presiden dengan mengangkat isu politik dinasti misalnya, secara terus menerus.

Padahal, menurut dia, politik dinasti tak relevan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. “Dalam demokrasi, doktrinnya adalah mustahil dalam demokrasi ini satu orang mengontrol semua permainan,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini menganggap Presiden Jokowi tak pernah berubah. Ia mengatakan, Jokowi dianggap tak sejalan dengan pihak tertentu yang dulu mendukungnya dan tengah marah saat ini.

“Saya barusan podcast sama Adian (Adian Napitupulu, politisi PDIP), saya bilang, ‘Ian kamu itu lagi marah. Ian, kamu mempersonalisasi Pak Jokowi’,” ujar Fahri.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai kemarahan pihak tertentu itu merupakan fakta politik yang harus dihadapi. Ia optimistis Prabowo-Gibran bisa melalui situasi politik saat ini dan memenangkan Pilpres 2024.

“Begitu Mas Gibran muncul sebagai kartu yang signifikan dahsyat, akibatnya banyak orang marah. Tapi bahwa Prabowo-Gibran adalah simbolisasi dari idealnya kepemimpinan yang akan datang,” ujar dia.

Disrupsi Politik

Sedangkan Direktur Eksekutif IndoBarometer Muhammad Qodari menganalogikan, kehadiran Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 seperti kemunculan startup baru di bidang teknologi.

Yakni memiliki potensi besar untuk mendisrupsi produk-produk konvensional yang sudah ada sebelumnya, sehingga menimbulkan kekagetan dimana-mana.

“Gojek misalnya, ketika baru lahirkan menimbulkan disrupsi teknologi, karena memang regulasinya tidak siap mengantisipasi kemajuan teknologi, padahal punya potensi berkembang. Ini analogi yang saya coba pakai untuk menjelaskan fenomena Gibran,” kata Qodari.

Gibran ini, kata Qodari, adalah calon wakil presiden (cawapres) termuda sepanjang Indonesia modern, yang selama ini diisi oleh cawapres tua yang dimulai era Presiden Soeharto seperti Sudarmomo, Tri Sutrisno, BJ Habibie dan lain-lain.

“Jadi nggak mudah memang mendisrupsi pikiran sebagian politisi kita, terutama yang senior-senior. Mereka melihat Gibran ini agak aneh, karena dalam kacamata politik selalu dilihat harus melalui proses birokratisasi,” katanya.

Padahal politik itu, seharusnya dilihat mirip dengan dunia usaha, tidak boleh pakai kacamata birokrasi. “Ya kalau kita pakai kacamata birokrasi, namanya jabatan-jabatan tinggi itu tidak mungkin dicapai orang yang masih muda, harus berjenjang linier. Makanya ketika berbicara Sekda provinsi, kabupaten/kota, semuannya pasti sudah tua, tidak ada yang muda. Begipula dengan Kapolda atau Jenderal, tidak ada yang usia dibawah 40 tahun,” ujarnya.

Namun, ketika berbicara dalam dunia bisnis, maka tidak akan kaku melihatnya, karena tidak ada soal batas usia. Karena yang diutamakan adalah kemampuan eksekusi dan organisasi, sehingga bisa mendatangkan laba atau cuan.

“Visi dan misinya anak muda ini jauh ke depan, dan dimungkinkan lakukan percepatan. Kalau di dalam politik, masa usia dipertanyakan, tapi kalau dalam bisnis apakah ada yang mempersoalkan kalau direkturnya atau pemiliknya, umurnya 28 tahun, sementara karyawannya usia 60 an, misalnya. Mark Zuckerberg mendirikan itu kira-kira diusia 21 tahun dan sekarang menjadi kaya raya di usia 39 tahun,” jelas Qodari.

Artinya, kehadiran Gibran ini telah mendisrupsi secara politik, peran-peran politisi tua yang tidak mau digeser politisi muda. Hal itu terjadi di semua partai politik lama.

“Di Golkar misalnya, ruang bagi anak muda untuk bisa menjadi ketua umum itu sulit. Saya pernah mendengar cerita Bahlil Lahadalia di usia 47, mantan ketua HIPMI da juga Menteri Investasi, ketika ada wacana maju sebagai calon ketua umum. Seniornya bilang, dinda saya ini lebih senior di organisasi, dan bisa disebut muda. Jadi ketika berbicara tua muda, yang tua ini maunya disebut muda, padahal sudah tua,” katanya.

Sehingga kehadiran Gibran ini, wajar apabila menimbulkan pro kontra di publik dan menjadi disrupsi politik di Pilpres 2024.

“Dalam dunia teknologi, Gibran ini barang bagus, belum ada di pasar, punya potensi berkembang pesat. Kalau di pasar sekarang kan banyak yang KW 1, KW2 dan KW3. Makanya dalam politik itu harus pakai kacamata bisnis, bukan birokrasi,” tegasnya.

Qodari menilai lucu ketika tingkah pola politisi tua yang menolak Gibran, padahal Bung Karno (Soekarno) menjadi ketua umum PNI diusia yang masih sangat muda, 26 tahun.

Bahkan pidato-pidato Bung Karno yang menjadi slogan perjuangan Indonesia melawan penjajah kolonial Belanda itu, dibuat diusia 29 tahun.

Karena itu, Qodari yakin gugatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di sidang di Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan tentang batas usia capres-cawapres tidak akan mengubah putusan.

“Saya yakin nggak bisa berubah, karena sudah jelas undang-undangnya itu bersifat final dan mengikat, Kalau misalnya nanti ditemukan masalah-masalah dalam proses pengambilan keputusan tetap tidak akan membatalkan putusan. Sudah ada contohnya, pernah terjadi peritiwa Akil Mochtar ditangkap, karena kasus suap kan putusannya tidak berubah, tidak dibatalkan. Apalagi dalam kasus ini, tidak ada unsur pidananya,” katanya.

Direktur Eksekutif IndoBarometer ini menambahkan, Partai Gelora adalah partai yang paling kompatibel dalam peta perpolitikan sekarang, dibandingkan partai besar sekalipun.

Partai Gelora bisa memainkan perannya untuk mewujudkan Indonesia Superpower baru seperti visi Presiden Jokowi menuju Indonesia Emas 2045.

“Indonesia Superpower baru itu, diamanatkan di program Indonesia Emas 2045. Nah, presiden yang bisa menjalankan program adalah Prabowo Subianto yang didukung Partai Gelora. Artinya, partai yang paling kompatibel dengan cerita politik pada hari ini adalah Partai Gelora,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat PSI Helmi Yahya mengatakan kehadiran Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto memang menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Namun, PSI berharap semua pihak tetap berpolitik secara santun, santuy dan riang gembira, serta tidak perlu menjelek-jelekkan kandidat lain.

Ia mempersilahkan semua pihak untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dan yang terbaik untuk Indonesia ke depan.

“Pro kontra itu biasa, kita memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi kami di PSI sudah punya kesepakaan, bahwa berpolitik itu harus santun, santuy dan riang gembira,” kata Helmi.

Helmi berpandangan, saat ini memang waktunya anak muda diberikan peran lebih dalam politik di tanah air, karena mereka yang akan menentukan berbagai masa depan Indonesia.

“Sekarang waktunya berbagai masa depan dengan anak muda, karena masa depan ini milik anak muda. Kita jangan underestimate dengan anak muda seperti Gibran, karena memang Indonesia harus dipimpin anak-anak muda,” katanya.

Mantan politisi PDIP ini mengatakan, para politisi tua dan senior sebaiknya cukup menjadi mentor bagi yang muda-muda saja seperti yang dilakukannya di PSI bersama Ade Armando dan Irma Hutabarat.

“Saya kira kita harus saling menghormati, apalagi Gibran dimentori lansung sama Pak Probowo Subianto. Kenapa kita harus menentang anak muda, padahal dulu Indonesia dibangun oleh anak-anak muda. Berilah kesempatan anak muda tampil, sehingga ada regenerasi. Pemimpin dunia sekarang trennya adalah pemimpin muda,” pungkas Helmi.

Partaigelora.id – Artis peran Titi Wideretno Warisman yang akrab dipanggil Neno Warisman atau Bunda Neno secara resmi bergabung kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Bergabungnya Retno disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta saat HUT Partai Gelora ke-4 pada Sabtu (28/10/2023).

Lalu, apa sebenarnya yang mendasari alasan Neno Warisman bergabung ke Partai Gelora dan mengubah haluan politiknya saat ini.

Padahal Neno sebelumnya adalah aktivis Persaudaraan Alumni 212 dan Deklarator #2019GantiPresiden pada Pemilu 2019 lalu. Simak penuturannya berikut ini.

Neno Warisman mengatakan, awal mula bergabung dengan Partai Gelora berawal ketika sahabat seperjuangannya, Fahri Hamzah menghubunginya sekitar empat tahun lalu.

Saat itu, kata Neno, Fahri mengatakan, akan mendirikan Partai Gelora dengan mengangkat tema narasi-narasi besar. Namun, ia memilih tidak menerima ajakan Fahri saat itu.

“Sejujurnya saya dengan Fadli Zon sempat menanyakan, alasan Pak Fahri keluar dari DPR dan ingin mendirikan partai baru, diberi Partai Gelora. Saya tidak menerima ajakan beliau, tapi dalam waktu 4 tahun itu, saya terus membuat beberapa karya dengan Pak Fahri, Fadli Zon, Ahmad Dhani dan beberapa kawan lainnya,” kata Neno Warisman dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Dalam kurun waktu itu, lanjut Neno, terjadi dialog yang panjang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut. Ia melihat Fahri Hamzah sebagai sosok atau figur yang konsisten mengenalkan pikiran-pikiran Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora.

“Ada beberapa kali beliau mengajak saya untuk bertemu dengan Pak Anis Matta, tetapi saya bertabrakan waktu. Karena ketika saya selesai memimpin barisan ganti presiden pada 2019, saya langsung gantung raket, istilahnya. Saya masuk ke kampung, dan mengabdikan diri saya ke wilayah pendidikan. Di situ saya all out selama dua tahun,” ungkapnya.

Rupanya, kata Neno, Fahri Hamzah tidak putus asa dan terus membujuk dirinya untuk bergabung ke Partai Gelora agar aspirasinya bisa diperjuangkan. Ia terus mengingatkan dirinya, bahwa jihad terbaik itu adalah jihad politik.

“Dia (Fahri Hamzah) mengatakan, tidak bisa kapasitas yang besar digunakan untuk komunitas kecil itu, meski tanpa merendahkan komunitas itu, saya paham maksud beliau, saya harus kembali ke medan pertempuran,” ujarnya.

Namun, karena ia tidak punya dorongan politik dan belum memiliki satu kemauan untuk hidup di partai politik (parpol), karena partai dinilai hanya akan mengurangi ruang gerak dirinya untuk masyarakat.

“Saya nggak mau dikasih label dan merk, karena akan mengurangi ruang lingkup gerak saya. Tidak hanya Partai Gelora yang saya tolak, tetapi ada dua partai lagi yang meminta saya untuk bergabung. Saya memang belum memiliki satu kemauan, bukan tahan harga atau jual mahal. Karena memang tidak punya dorongan saat itu,” ujarnya lagi.

Namun, karena kecerdasan Fahri Hamzah, Neno mengaku akhirnya luluh dan mau masuk Partai Gelora. Ada kata-kata dari Fahri Hamzah yang membuatnya tersadar dan terketuk hatinya untuk kembali terjun ke politik.

“Saat itu Pak Fahri mengatakan, saya tidak harus memilih Partai Gelora untuk kembali berjuang. Terjun dan ambillah, tolonglah masyarakat, tidak harus Gelora, bunda. Dengan partai besar sekalipun, kalau bunda pilih silahkan, yang penting kembali berjuang. Jadi kerelaan Pak Fahri itu membuat saya terketuk, membuat saya akhirnya berpikir. Itulah kecerdasanya Pak Fahri, karena dia tahu, saya tidak bisa dibeli dengan apapun,” tandasnya.

Neno Warisman akhirnya bergabung ke Partai Gelora dua bulan lalu, dan menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur (Jatim) III meliputi Kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Ia sengaja memilih dapil Jatim III, karena berasal dari Banyuwangi.

“Dia juga mengingatkan saya, karena kebiasaan saya menolong kampung-kampung miskin, maka ketika kita tidak punya kekuatan atau power, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya jadi ingat ketika ingin menolong kampung dari penggusuran. Ketika, itu saya meminta tolong Pak Fahri dan Fadli, dan beliau-beliau sudah tidak menjadi wakil ketua DPR saat it. Dan beliau mengatakan sayang saya tidak menjabat lagi. Oh, iya ini menambah kesadaran saya, kita memang harus punya kekuatan. Saya putuskan maju dari Banyuwangi, karena saya putri Banyuwangi,” katanya.

Neno juga mengungkapkan, alasan dirinya berlabuh ke Partai Gelora, karena Partai Gelora merupakan partai orang-orang mustadh’afin dan tidak ada tawaran jabatan apapun kepada dirinya.

“Partai ini tidak diasuh oleh para hartawan-hartawan, memang benar partai mustadh’afin. Tak lama setelah itu, saya urus semua persyaratan menjadi caleg, itu kurang lebih dua bulan lalu. Dan semuanya selesai,” katanya.

Neno mengaku tidak tahu, jika Partai Gelora pada akhirnya mendukung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam partai Koalisi Indonesia Maju sebagai pengusungnya.

“Seperti kata Pak Anis Matta apa yang sudah terjadi, terjadilah, saya tetap memutuskan masuk, karena saya percaya dengan narasi baik Partai Gelora. Saya tetap menemukan kelurusan, ketulusan, dan saya senang menemukan orang-orang lurus yang benar strunggling (berjuang). Mereka semua bergerak bukan karena materi, tapi karena ideologis. Saya nikmati persaudaraan baru ini,” katanya.

Neno menyadari banyak kesalahpahaman di masyarakat terkait langkahnya bergabung ke Partai Gelora.

“Saya menerima jika ada kesalahpahaman, sebab saya ini orangnya selalu berpikir visioner, tidak bisa berpikir parsial. Saya juga suka memikirkan Indonesia yang terbaik, walaupun ongkosnya politiknya banyak,” katanya.

Ia menegaskan, sejak dulu kiprahnya dalam memperjuangkan orang miskin tidak berubah, dan menghimbau agar kita tidak bertengkar sesama komponen bangsa Indonesia, apalagi sesama muslim.

“Kita peluk saja, kalau nanti ada yang kecewa, saya akan memeluk, karena partai ini bukan partai agama. Karena partai ini hanya wasilah, atau cara saja, jalan saja yang berbeda dalam berjuang,” katanya.

Neno percaya terhadap perumpaan pada gelas yang kotor, jika terus menerus dituangkan air bersih lama-lama akan bersih dan bening juga.

Artinya, itulah kiasan kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat, dimana untuk memperbaiki politilk dan sistem itu membutuhkan waktu.

“Dia memang harus mengalami kekeruhan-kekeruhan dahulu, ada kotoran-kotoran segala macam, tetap saja kita berbuat baik. Bisa jadi langkah saya ini keliru, tapi saya bergerak bukan karena saya diiming-imingi sesuatu, tetapi saya bergerak, karena nurani. Saya bisa menerima ini baik atau tidak, walaupun rumah saya pernah mau dibakar, mobil saya dibakar dan diri saya mau dibakar. Tetapi saya yakin terhadap langkah yang saya lakukan, meskipun di persekusi-persekusi. Kalau berbeda, saya akan kasih pemahaman, kalau tidak bisa saya syukuri saja perbedaan, makanya saya tidak pernah membeci siapapun,” katanya.

Ia mengatakan, pasti akan menemui kesulitan saat akan menyosialisasikan pasangan Prabowo-Gibran di lapangan, karena sepak terjangnya di politik selama ini berbeda dengan sekarang.

“Tapi saya tidak suka melihat masalah itu menjadi sulit. Jangankan di politik, di rumah tangga saja, saya memiliki perbedaan politik dengan anak-anak saya, itu tidak masalah, karena memang hidup ini penuh dengan tantangan-tantangan, semua tergantung interaksi kita kepada lingkungan,” ujarnya.

Neno pun belajar banyak dari tiga anaknya yang milenial, bagaimana cara memahami milenial, yang berbeda dengan cara pikiran orang tua seperti kita.

“Saya tidak mengenal Gibran, tetapi saya sudah mengasuh anak 100 milenial, dan setiap anak itu menyimpan kehebatannya masing-masing. Jadi saya orang yang selalu berpihak kepada orang yang lebih muda. Saya melihat masa depan dunia ini, ada di tangan anak muda, karena mereka jauh lebih berani dan kreatif sesuai dengan kebutuhan mereka. Hidup ini untuk kita wariskan, bukan kita pertahankan. Mudah-mudahan pengasuh-pengasuh Gibran, Pak Anis Matta, Pak Fahri Hamzah, Pak Zulkifli Hasan, serta partai koalisi sebagai pengemong, dapat memberikan arahan-arahan yang telah dilakukan generasi sebelumnya, yang buruk jangan dilakukan. Dan apa yang menjadi potensi yang baik dikembangkan, dan terus diingatkan ketika ada kekeliruan-kekeliruan,” pungkasnya.

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar makan siang bersama tiga calon presiden (capres) yang akan berpartisipasi pada pemilihan presiden 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Santap siang tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (30/10/2023).

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresiasi acara makan siang bersama para capres yang diprakarsasi oleh Presiden Jokowi.

“Makan siang bersama ini, mengirim pesan yang sangat kuat kepada kita semua, Insya Allah Pilpres 2024 akan berlangsung lebih damai,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (30/10/2023).

Menurut Anis Matta, pelaksanaan Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 akan berjalan damai, tidak seperti pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Pilpres kita, Pileg kita yang akan berlangsung 14 Pebruari nanti, jauh akan berlangsung lebih damai dan lebih teduh dari Pemilu kita tahun 2019 dan 2014,” katanya.

Anis Matta menilai makan siang Presiden Jokowi bersama tiga capres sebagai perjamuan rekonsiliasi atau perjamuan persahabatan, sebelum Pemilu 2024 digelar pada 14 Pebruari mendatang.

“Anggaplah ini sebagai perjamuan rekonsiliasi, atau perjamuan persahabatan, sebelum pertandngan dimulai,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menilai makan siang bersama antara Presiden Jokowi dengan para capres tersebut, diberkahi oleh SWT dan dapat memperkokoh demokrasi Indonesia.

“Sekali lagi, ini acara makan siang yang diberkahi oleh Allah SWT. Dan dengan cara ini, kita bisa memperkokoh proses demokrasi kita, Insya Allah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam makan siang bersama antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Istana Negara, Senin (30/10/2023) siang terlihat suasana hangat dan akrab pada pertemuan para tokoh tersebut.

Sebelum bertemu Presiden Jokowi, ketiga capres tampak berbincang di ruang tunggu tamu Istana Merdeka. Ketiganya tampak kompak mengenakan batik lengan panjang.

Tak berselang lama, ketiganya bersalaman dengan Presiden Jokowi yang kemudian mengajak mereka untuk menuju ruang makan.

Keempatnya lantas duduk melingkar di hadapan sebuah meja makan bundar dengan beragam menu yang telah tersaji.

Beberapa menu yang disajikan yaitu nasi putih, soto lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, dan bebek panggang.

Selain itu tampak juga cumi goreng, udang goreng telur asin, kaylan cah sapi, hingga sajian minuman es laksamana mengamuk serta jus jeruk.

Diselingi perbincangan yang akrab, suasana makan siang Presiden Jokowi bersama ketiga capres pun berlangsung dengan hangat.

Selepas santap siang, Prabowo, Ganjar dan Anies mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas undangan makan siang tersebut.

dan lumayan tadi ya makannya. Ada soto tadi, lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau enggak diundang kita jarang bisa kumpul ya,” ujar Prabowo di hadapan awak media.

Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa ia menyampaikan harapan rakyat yang ingin agar para aparat bisa menjaga netralitasnya di dalam perhelatan pilpres mendatang.

Menurut Anies, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada para kepala daerah hingga TNI-Polri terkait netralitas tersebut.

“Tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan penjabat gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat untuk netral dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau dan beliau merespons positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar,” jelas Anies.

Senada, Ganjar Pranowo menilai bahwa Presiden Jokowi akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar pemilu bisa berjalan dengan baik, damai, dan adil.

“Beliau orang baik, Insyaallah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insyaallah akan bisa dilaksanakan. Tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga,” ujar Ganjar.

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut jika pemilu di negeri ini, menjadi agak liar ketegangannya. Karenanya ada banyak hal yang perlu diperbaiki.

“Saya mengkritik ini sudah lama. Jadi kalau kita mau menciptakan pemilu yang tidak lebih tegang seperti sekarang ini, kita harus menata secara serius, hal-hal yang kita catat hari ini harus kita ubah, paling tidak dua undang-undang,” kata Fahri Hamzah di Jakarta.

Hal itu di sampaikan saat menjadi narasumber dalam Dialektika Demokrasi bertema ‘Peran DPR RI Kawal Tahapan Pemilu, Usai Pendaftaran Capres’ di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Fahri bahkan mengaku selalu mencoba mengungkapkan apa yang terjadi dengan menganalisis sebab-sebab ketegangan, dalam menganalisa situasi dan kalau ini sebuah

kompetisi. Dan biasanya kompetisi tersebut jadwalnya jelas, sehingga akan mendatangkan penonton musiman.

“Yang main juga jelas siapa di situ, sehingga datanglah penonton itu idol-idol dari jagoan-jagoan yang akan muncul, kemudian juga rutenya dari pertarungan itu. Kalau kita nonton MotoGP ada sirkuit-sirkuitnya, selain mendatangkan satu keasyikan, tetapi pada dasarnya ketegangan itu terkelola, karena itu seperti suatu yang menarik,” sebutnya.

Sedang dua UU yang dimaksud Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut adalah UU tentang Partai Politik (Parpol) dan UU Pemilu.

UU Parpol itu, menurut Fahri, harus menegaskan otoritas partai sebagai satu-satunya peserta di dalam pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Ini penting betul, karena Undang-Undang Dasar (UUD) bilang demikian, yakni kalau mau merubah, maka mengubah harus konstitusinya.

Selain itu, lanjut Fahri, parpol itu juga harus punya confidence dari awal, untuk mendesain bahwa peserta pemilu itu adalah parpol, sehingga kedisiplinan jenjang dalam karir politik, keanggotaan, afiliasi partai seperti yang selama ini kita diskusikan, itu memang harus dimatangkan.

“Sehingga nanti ke depan nggak ada lagi pengusaha di tengah jalan yang punya uang numpang dengan jadi calon. Itu akan hilang. Tapi tentunya kita harus berani itu, meski pun sebagai parpol tidak mempunyai modal alias uang. Tapi jangan karena tidak punya uang, lantas dikasih kesempatan kepada para pemilik uang untuk masuk dalam politik,” katanya.

“Nah, kedepannya mesti ini jelas. Jadi pendulumnya adalah di satu sisi partai politik harus serius mengatur karir orang politik, Dan di dalam partai politik tidak boleh berlonggar-longgar soal keanggotaan yang sekarang ini sedang kita kritik. Tetapi di pendulum yang lain saya mengusulkan adanya kebebasan dari kader partai yang menjadi pejabat publik. Itu kalau dua pendulum kita selesaikan itu enak kita melihat politik kita kedepannya,”sambung Fahri lagi.

Revisi yang kedua adalah melakukan revisi terhadap UU Pemilu, khususnya terkait ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold/PT 20 persen dan juga orang Parliamentary Threshold. tutup Caleg DPR RI dari Partai Gelora untuk Dapil Nusa Tenggara Barat I Itu.

Partaigelora.id – Bakal calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2023) sekitar 9 jam.

Keduanya sudah tiba pada sejak pagi di RSPAD Gatot Subroto. Pasangan Prabowo-Gibran tiba di RSPAD Gatot Subroto sekitar pukul 07.00 WIB dan selesai menjalani pemeriksaan kesehatan pukul 16.34 WIB.

Dalam pemeriksaan ini, baik Prabowo-Gibran kompak mengenakan baju biru tua saat mendatangi RSPAD. Gibran terlihat didampingi istrinya, Selvi Ananda.

Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran Rosan Roeslani terlihat mengantar pemeriksaan kesehatan pasangan capres-cawapres partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu.

Beberapa sekretaris jenderal parpol KIM juga terlihat mengantar pemeriksaan kesehatan Prabowo-Gibran, antara lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni

Usai pemeriksaan kesehatan, Prabowo mengungkap pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar. Dengan hal itu dia mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf RSPAD Gatot Subroto yang ikut andil dalam proses pemeriksaan kali ini.

“Kami merasa sangat tertib profesional saya sangat berterima kasih dan saya bangga dengan dokter-dokter tenaga kesehatan perawat putra-putri Indonesia yang sangat profesional Saya sangat bangga,” kata Prabowo di RSPAD Gatot Subroto, Kamis (26/10/2023).

Prabowo mengaku setiap kali melakukan pemeriksaan kesehatan, hal itu tidak membuat hatinya tenang, karena takut hasilnya tidak memuaskan.

Namun ketika melihat banyak tim dokter banyak melempar senyum dia yakin hasil pemeriksaan kesehatan kali ini akan lolos.

Prabowo menceritakan kalau terdapat hal menarik dalam pemeriksaan tes kali ini. Dia mengaku kalau dirinya sangat takut terhadap jarum suntik.

“Boleh saya ngaku nggak? Saya mantan Kopassus tapi saya takut disuntik lebih baik saya terjun 10 kali ketimbang disuntik,” katanya

Sementara Gibran Rakabuming Raka tak banyak bicara terkait pemeriksaan kesehatan tersebut. Gibran mengaku sudah menjalani semua tahapan pemeriksaan kesehatan tersebut.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, mengatakan pemeriksaan tes kesehatannya berjalan lancar. “Lancar semua ya, terima kasih,” ujar Gibran, Wali Kota Solo ini.

Usai menjalani serangkaian pemeriksaan test kesehatan, Prabowo-Gibran menerima hasilnya. Hasil pemeriksaan langsung diberikan oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letjen TNI Albertus Budi Sulistya.

Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letjen TNI Albertus Budi Sulistya mengatakan pasangan calon diperiksa dari pagi hingga sore hari.

“Rangkaian pemeriksaan antara 8 sampai 10 jam,” ujar Albertus.

Dia menjelaskan Pemeriksaan kesehatan ini sama seperti dua pasangan yang sebelumnya telah rampung yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar.

“Sama dengan yang lalu, standar pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan,semua diperlakukan sama. Sehingga hasilnya pun harus standar,” ucapnya.

Sedangkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut hari ini pemeriksaan terakhir bagi bakal capres dan cawapres. Menurutnya, RSPAD Gatot Subroto akan menyampaikan hasil seluruh pasangan calon di KPU besok.

“Rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 3 bakal pasangan calon rencananya hari Jumat besok, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB siang akan disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan RSPAD Gatot Subroto kepada KPU, yang akan dilakukan di kantor KPU,” kata Hasyim.

Hasyim mengatakan, pengecekan kesehatan dilakukan untuk membuktikan apakah kesehatan bakal calon benar-benar mampu menjalankan tugasnya selama lima tahun sebagai presiden dan wakil presiden.

Ketua KPU RI mengatakan, pemeriksaan kesehatan itu merujuk pada Pemilihan Umum 2019. Dari pemeriksaan itu dokter akan merumuskan sistem organ tubuh apa saja yang akan diperiksa, serta mengecek sistem ketahanan tubuh bakal pasangan calon.

Tim dokter tersebut akan memeriksa kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba. Setelah pengecekan kondisi tubuh pasangan calon, hasil pemeriksaan itu akan diserahkan langsung kepada KPU. Surat ini akan dibawa di saat bakal calon mendaftar di KPU.

Merangkum berbagai sumber, tes kesehatan bagi capres-cawapres serupa dengan pemeriksaan kesehatan umum (medical check-up). Hanya saja, beberapa komponen pemeriksaan dilakukan lebih detail dan mendalam sehingga membutuhkan waktu setidaknya delapan jam.

Panduan teknis pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam SK KPU No. 1004/PL.02-2-Kpt/06/KPU/VIII/2018.

Berikut ini adalah 16 jenis pemeriksaan yang harus dilalui oleh setiap pasangan calon beserta lamanya pemeriksaan yang dilakukan:

• MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)
• Penyakit dalam
• Bedah
• Neurologi
• Kandungan (ginekologi), bagi calon Presiden dan Wakil Presiden perempuan
• Wawancara Psikiatri berupa MINI ICD-10, DIP, dan MMI
• Mata
• THT-KL dan Audiometri nada murni
• Jantung dan pembuluh darah, yaitu Elektrokardiogram dan treadmill
• Echokardiografi
• Paru, yaitu spirometri dan tes lain
• Radiologi toraks
• MRI (Magnetic Resonance Imaging) kepala
• Pengambilan sampel laboratorium
• USG transvaginal
• Pemeriksaan penunjang lain ke capres dan cawapres (atas indikasi)