Partaigelora.id-Menjadi bagian dari pemerintahan tidak berarti serta-merta harus kehilangan daya kritis. Ini menjadi salah satu poin arah kebijakan publik Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang ditekankan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.
Berdialektika bersama jajaran Koordinator Bidang (Korbid) Kebijakan Publik Partai Gelora, Sabtu (5/7/2025), Fahri mengurai perspektif Partai Gelora Indonesia dalam menyikapi isu pendidikan, politik dan pemerintahan, perubahan iklim dan lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta ekonomi pembangunan.
Fahri menegaskan, kebijakan publik adalah jantung dari partai politik. Salah satu kemampuan terpenting yang semestinya dimiliki oleh siapa pun yang berkecimpung di wilayah politik adalah penguasaan topik kebijakan publik.
Bagi Fahri, saat ini Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto butuh penafsir dengan pemikiran dan solusi di level ‘beyond’ untuk bisa membawa negara ini ke posisi yang tepat di tengah dinamika geopolitik global.
“Kita terlalu besar untuk ikut-ikutan, kita terlalu besar untuk jadi embel-embel,” tegas Fahri.
Dalam dialektika dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini hadir antara lain Ketua Korbid Kebijakan DPP Partai Gelora Sarah Handayani, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Yadi Surya Diputra.
Kemudian Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rully Syumanda, Ketua Bidang Pertanian dan Pangan Denny Riady Alam Pribadi, Ketua Bidang Pendidikan, serta Sekretaris Bidang Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Gelora Indonesia.
No comments