Bergabung

Tag: Anis Matta

  1. Partai Gelora Indonesia
  2. Anis Matta

Anis Matta Prediksi akan Ada Fenomena Saling Bongkar Kasus Jelang Pilpres 2024

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, akan ada fenomena saling bongkar kasus atau ‘dirty job’ menjelang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Fenomena bongkar kasus tersebut, akan mendominasi pemberitaan politik di semua media selama 6 bulan ke depan hingga Pilpres digelar pada 14 Februari 2024.

“Nanti akan kita lihat dalam sisa waktu 6 bulan ke depan sampai Pilpres, akan ada fenomena bongkas kasus yang terjadi terus menerus. Ini akan mendominasi semua berita politik, itu indikatornya sangat kuat,” kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/7/2023).

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #5 dengan tema ‘Mengapa Saling Bongkar Kasus Jelang Pilpres 2024’ yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (10/7/2023).

Program ‘Anis Matta Menjawab’ ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar yang bertindak sebagai host.

Menurut Anis Matta, fenomena bongkar kasus jelang Pilpres 2024, karena bakal calon presiden (Bacapres) yang akan mengikuti kontestasi mengalami krisis ideologi, krisis narasi dan krisis kepemimpinan.

“Jadi kira-kira saya punya empat perspektif untuk membaca, mengapa ada fenomena saling bongkar kasus sekarang jelang Pilpres. Pertama itu, ada efek dosa, kedua ada konflik elite, ketiga sedang krisis narasi dan keempat teori Tumit Achilles,” ujar Anis Matta.

Perspektif efek dosa, kata Anis Matta, sebenarnya tidak terkait dengan proses politik atau Pilpres 2024. Sebab, Islam mengajarkan, bahwa seseorang yang melakukan dosa membuat cahaya dalam hatinya menjadi meredup, hatinya gelap dan mengeras, serta menjadi orang yang kasar, kesepihan dan ketakutan.

“Sekarang coba bayangan kalau dosa itu dilakukan berjamaah. Ada satu titik dosa itu, tidak bisa ditutupi dan auratnya akan terbuka. Dan waktu Allah SWT ingin menghinakan seseorang, tidak ada yang bisa menghidarkan. Jadi kita lepaskan dulu dari proses politik, bahwa orang yang melakukan dosa pasti akan dihinakan, cepat atau lambat,” katanya.

Anis Matta lantas mengibaratkan hal itu dengan jenazah yang ingin ditutupi dengan kain kafan, ternyata tidak cukup atau tidak bisa ditutupi dengan kain kafan tersebut, karena telah dihinakan Allah SWT, akibat efek perbuatan dosa yang telah dilakukannya.

“Dalam konteks politik, itu maksudnya satu dosa yang ditutupi dengan perlindungan politik atau hukum itu, ada limit waktunya atau limit dosanya terakumulasi, pasti akan terbuka,” katanya.

Di dalam politik, lanjut Anis Matta, harusnya membawa kesadaran bahwa seseorang itu hendaknya takut kepada Allah SWT untuk melakukan perbuatan dosa, bukan takut dikejar aparat penegak hukum.

“Jadi kalau kita bicara soal efek dosa ini, dosa yang bukan diada-adakan, tapi dosanya sudah ada, tapi dikapitalisasikan secara politik. Kalau takut dikejar hukum, ya jangan melakukan dosa dan kita harus lebih banyak takut kepada Allah SWT,” katanya.

Anis Matta menambahkan, ada satu ulama yang menyatakan, bahwa para pendosa yang melakukan perbuatan dosa, hatinya akan dibutakan. Mereka dikategorikan dalam keadaan ‘mabuk’, dan jika dibiarkan akan membuat kehancuran dan kebinasaan.

“Dan ada satu titik, nanti akan diwariskan satu kehinaan oleh Allah SWT. Jadi apakah nanti ada proses politik atau tidak, ada pemilu atau ada pilpres atau tidak, siapa yang melakukan dosa akan dihinakan suatu saat nanti,” katanya.

Sedangkan perspektif terjadinya konflik antar elite ini, lanjut Anis Matta, biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan antar elite, sehingga membuat mereka saling bertengkar dan membuka rahasia atau membongkar kasus masing-masing.

“Konflik antar elite ini, bukan konflik dengan rakyat seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu, yang menyebabkan konflik horizontal dan polarisasi ideologi, serta menyebabkan pembelahan, makanya banyak orang yang dipersekusi dan dikriminalisasi. Kalau ini, orangnya tidak saling berhadap-hadapan, jumlahnya tidak besar dan konfliknya senyap. Tapi tahu-tahu si fulan ditangkap, si fulan di penjara,” ungkap Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini berpandangan, bahwa upaya saling bongkar kasus yang terjadi di Pilpres 2024, mirip dengan yang terjadi pada Pemilu 2014 lalu, dimana ketika tu muncul kasus skandal Bank Century dan beberapa kasus besar lainnya.

“Jadi orang saling bongkar kasus ini sebagai instrumennya untuk melakukan pembunuhan karakter atau menghancurkan sumber daya lawan melalui kasus-kasus,” katanya.

Dalam konflik antar elite ini, menurut Anis Matta, tidak diketahui siapa pelaku sebenarnya, sehingga akan menjadi sekedar gosip belaka.

“Kalau ada di konflik di tingkat elite seperti itu, rakyat tidak tahu. Yang tahu elite-elite itu, sebab mereka saling pegang rahasia masing-masing,” katanya.

Sementara perspektif ketiga yang mengindikasikan saling bongkar kasus jelang Pilpres 2024, adalah indikator terjadinya krisis narasi atau ideologi.

“Kalau kita tidak punya senjata ideologi, ya pakai senjata lain, namanya dosa. Karena itu, dalam Pemilu 2024 nanti kita tidak bisa membayangkan akan ada satu pesta demokrasi yang cantik, yang estetika dan kelihatan keindahannya. Tidak akan ada orang yang saling menyampaikan ide-ide atau narasinya dalam perdebatan,” papar Anis Matta.

Fenomena ini, tentu saja sangat menyedihkan, karena kita sedang berada di tengah situasi krisis dunia dan diambang Perang Dunia III antar kekuatan adidaya.

Padahal situasi sekarang telah memaksa setiap negara untuk mencari peta jalan agar bisa bertahan, bahkan bisa melakukan lompatan besar yang akan mengubah tantanganya menjadi peluang.

“Semua orang bingung menghadapi situasi seperti ini, karena itu tidak ada pemimpin yang hadir dengan tingkat keyakinan yang kuat. Semua orang gamang, karena orang gampang seperti itu biasanya orang menghindari perdebatan,” katanya.

Sehingga untuk memenang situasi sekarang ini, pilihan senjatanya daripada menggunakan ideologi akan lebih memillih dosa (dirty job).

Sebab, calon pemimpin itu tidak ada succes story yang bisa diceritakan, dan juga tidak punya mimpi besar yang bisa menyakinkan orang.

Terakhir, perspektif teori ‘Tumit Achilles’ juga akan digunakan sebagai upaya untuk saling bongkar kasus jelang Pilpres 2024. Teori ‘Tumit Achilles’ ini maksudnya adalah mencari titik kelemahan lawan agar menang Pilpres.

“Achiles itu tidak dibunuh dalam duel, dibunuhnya karena tumitnya dipanah, karena itulah titik lemahnya. Anda tidak bisa membunuh dalam duel, yang dicari itu titik lemahnya. Makanya dia memenangi peperangan, tapi dia mati. Matinya tumitnya dipanah,” jelas Anis Matta.

Jika melihat hasil survei yang dilakukan lembaga survei saat ini, ditemukan fakta bahwa ada emosi dalam setiap proses pemilihan, selain ada harapan.

“Emosi itu ada perasaan takut dan marah. Nah, dari survei-survei politik itu, bahwa di masyarakat itu, memang ketakukan lebih besar daripada harapan. Jadi maksudnya lebih gampang menggunakan efek ketakutan daripada efek harapan,” paparanya.

Efek ketakutan ini, juga digunakan dalam Pilpres di Amerika Serikat (AS). Anis Matta mengatakan, terpilihnya Donald Trump dan Joe Biden sebagai Presiden AS karena menggunakan ketakutan orang dengan pendekatan teori ‘Tumit Archiles’.

“Donald Trump menang itu, menggunakan ketakukan orang, terutama ketakutan kulit putih yang semakin menyusut dan ekonominya semakin marjinal, menjadi kelompok kelas menengah. Biden juga melakukan hal serupa, makanya Donald Trump terus menerus ditimpa kasus. Hal-hal begini tidak pernah terjadi sebelumnya, makanya Pilpres AS sekarang dikenal brutal dan kacau, karena bukan narasi harapan yang ditawarkan seperti Obama (Barack Obama), tapi ketakutan orang,” tegasnya.

Menurutnya, apa yang terjadi di Pilpres AS beberapa waktu lalu, juga akan terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Dimana setiap orang akan lebih mencari titik kelemahan lawan, daripada melihat kekuatan narasi yang ditawarkannya.

“Anda tidak akan melihat kesatria atau jagoan Anda berduel dipanggung tinju atau MMA. Yang efektif di sini justru para sniper yang tengah mencari dimana Tumit Achiles itu ada, letak kelemahan lawan. Orang tidak memunculkan kekuatannya, tetapi orang memburu kelemahan lawan,” pungkas Anis Matta.

Anis Matta Sebut Indonesia Punya Talenta dan DNA sebagai Bangsa Besar

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia memiliki talenta dan DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) sebagai bangsa besar.

Hal itu bisa dilihat antara lain dari peninggalan Candi Borubudur di Jawa Tengah, yang menjadi warisan arsitektur dunia yang dibangun sekitar abad 8-9 Masehi.

“Bagaimana mungkin kita bisa punya kontribusi arsitektur yang dikenal oleh dunia sampai sekarang, kalau kita tidak punya talenta, tidak punya DNA sebagai bangsa besar. Itu sudah cukup untuk mengindikasikan, bahwa kita bisa menjadi bangsa besar sekarang ini,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta saat diwawancarai salah satu televisi nasional di Gelora Media Centre (GMC) di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam.

Menurut Anis Matta,kelemahan Indonesia sekarang, adalah tidak memiliki keinginan politik yang kuat untuk menjadi bangsa besar.

“Tidak suka mempunyai mimpi yang terlalu besar, karena kita selalu menganggap, bahwa susah dicapainya. Padahal ada tuntutan sejarah, dan kondisi saat ini bisa menciptakan perubahan besar bagi sejarah kita,” katanya.

Situasi geopolitik sekarang, lanjut Anis Matta, harus jadi momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan global baru.

Karena itu, Indonesia bisa memberikan arah baru bagi sejarah dunia untuk ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan kemanusian, akibat konflik global saat ini.

“Di saat konflik global terjadi, kekuatan adidaya China dengan Rusia di satu sisi, melawan Amerika dan seluruh dunia, sementara Indonesia bukan dianggap sebagai ancaman. Karena itu, Indonesia bisa menjadi satu kekuatan baru yang bisa memberikan arah bagi sejarah dunia,” katanya.

Selain itu, pada 2024 mendatang, Indonesia akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres), dan secara bersamaan Amerika Serikat (AS) dan Rusia juga menggelar Pilpres. Sehingga secara tidak langsung Pilpres di Indonesia dengan di AS dan Rusia saling berpengaruh.

Sebab, Pemilu 2024 menjadi satu tahapan yang penting bagi Indonesia untuk bisa bangkit dan mengejar target atau cita-cita besar menjadi Superpower baru.

“Menurut saya, Indonesia yang paling mampu sekarang. Karena itu, Pemilu 2024 sekarang ini penting. Penting yang saya maksud disini, adalah pemenang 2024 yang akan menentukan Arah Baru Indonesia, atau peta jalan untuk menjadikan Indonesia Superpower baru,” katamya.

Partai Gelora, ungkap Anis Matta, telah menentukan empat kriteria calon presiden (capres) yang bisa diandalkan atau dipercaya bisa mewujudkan cita-cita Indonesia menjadikan sebagai Superpower baru.

“Saya sudah menjelaskan sebelumnya, bahwa ada empat faktor yang kita pertimbangkan untuk menetapkan capres. Pertama walaupun kita susah menemukan orang yang memenuhi kriteria secara sempurna, paling tidak berusaha mencari orang yang mendekati, karena kita tidak sedang mencari Superman,” katanya.

Pertimbangan kedua adalah soal geopolitik, sehingga kita perlu memastikan bahwa pemimpin Indonesia akan datang bisa menavigasi Indonesia di tengah situasi geopolitik sekarang.

Selanjutnya, pertimbangan ketiga adalah mempertahankan kepentingan nasional kita, yakni menjaga integrasi dan persatuan dari ancaman disintegrasi bangsa.

“Ancaman disintegrasi di Indonesia ini punya banyak faktor, selain agama, ras, geografi. Tapi juga ada krisis ekonomi dan pemain global yang mencoba di cawe-cawe Indonesia. Jadi kita butuh orang yang bisa memimpin dan mempertahankan persatuan Indonesia,” katanya.

Sementara pertimbangan keempat adalah, pertimbangan kepentingan Partai Gelora sendiri. Yakni merealisasikan agenda-agenda besar Partai Gelora seperti masuk DPR.

“Kita pasti akan mengalami gesekan di lapangan. Sebab, ada partai baru yang masuk, pasti ada yang keluar dong, kan nggak ada tambahan kursi, kursinya itu-itu saja. Jadi kalau ada peserta baru, tentu akan ada peserta lama yang keluar,” katanya.

Anis Matta mengatakan, bersama pemenang Pilpres 2024, Partai Gelora akan terus mengelaborasi Arah Baru Indonesia sebagai peta jalan menjadikan Supepower baru.

“Kita akan fokus memberikan perhatian kepada anak muda kita yang usia-nya sekarang 17-20 tahun. Mereka yang sekarang berumur 20 tahunan, 20 tahun lagi mereka umur 40. Merekalah SDM kita nanti, bukan kita-kita, di tengah dunia yang jauh lebih besar,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga bakal mendorong pendidikan wajib belajar 16 tahun atau sekolah gratis hingga perguruan tinggi.

Sebab, sumberdaya manusia (SDM) merupakan tulang punggung setiap bangsa, apalagi jika ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru dunia.

“Kita akan berikan kuliah atau sekolah gratis. Kita perlu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat. Revolusi pendidikan ini sangat penting, bukan soal sekolah gratis pendidikan wajib belajar 16 tahun saja, tapi ini cara mengatasi kekurangan SDM yang dipercaya sebagai tulang punggung setiap bangsa,” katanya.

Untuk mereformasi Sistem Pendidikan Indonesia ini, Anis Matta meminta publik untuk tidak bertanya terlebih dahulu berapa anggaran yang diperlukan, dan darimana anggaran akan didapat.

“Itu masalah teknis saja, saya mengerti bagaimana mensiasati sisi anggarannya. Saya pernah di DPR dan memimpin bidang ekonomi, termasuk diantaranya adalah anggaran. Saya mengerti bagaimana cara mensiasati, tetapi yang lebih penting untuk kita adalah urgensinya, adalah prioritas utama jika Indonesia ingin menjadi kekuatan superpower baru,” pungkas Wakil Ketua DPR Bidang Korekku 2009-2013 ini.

Anis Matta Ungkap akan Ada Lima Kejutan yang Terjadi di Pilpres 2024

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, akan terjadi lima kejutan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang tidak prediksi sebelumnya.

Hal itu akibat adanya benturan peristiwa politik dan kepentingan, sehingga akan menimbulkan banyak anomali-anomali atau pengecualian yang terjadi.

“Ini sebenarnya, adalah satu peristiwa benturan politik dan benturan kepentingan yang membuat terjadinya sumber-sumber kejutan. Saya katakan, akan ada lima kejutan di Pilpres 2024,” kata Anis Matta dalam keterangan, Senin (10/7/2023).

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #4 yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (10/7/2023), dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar.

Program ‘Anis Matta Menjawab’ adalah program yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan dari para nitizen seputar Partai Gelora dan situasi perpolitikan terkini.

Menurut Anis Matta, lima kejutan itu adalah endorsement Presiden Joko Widodo (Jokowi), format koalisi tidak jelas, endorsement aktor nonpolitik, dirty job (pekerjaan kotor) dan takdir.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, para kandidat calon presiden (capres) sekarang sedang memperebutkan endorsement Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi masih akan menjadi Presiden RI saat Pemilu 2024 digelar pada 14 Pebruari 2024.

“Pak Jokowi masih menjadi Presiden pada tanggal 14 Februari 2024. Karena itu, powernya masih terlalu besar dan masih sangat berpengaruh bagi siapapun. Kita lihat capres-capres ini sama-sama memperebutkan endorsement Pak Jokowi,” katanya.

Sedangkan mengenai format koalisi, kata Anis Matta, belum jelasnya koalisi sekarang akan membuat setiap partai politik (parpol) bertarung bebas (free fight), karena tidak ada pemain yang dominan dan berujung pada keputusan elite ‘sepakat untuk tidak sepakat’.

“Lambatnya pergerakan koalisi ini, menyebabkan peristiwa politik menjadi slow flowing (mengalir lambat) menuju fast flowing (mengalir cepat). Begitu mengalir deras akan ada dalam satu putaran yang menciptakan peristiwa yang tidak terkendali,” katanya.

Sementara menyangkut endorsement aktor nonpolitik, lanjut Anis Matta, juga diperebutkan oleh para capres selain endorsment dari Presiden Jokowi, karena dukungannya sangat penting.

“Pengertian aktor nonpolitik ini dia tidak langsung sebagai pemain politik ini, tapi punya pengaruh. Ini masih belum kelihatan jelas, karena koalisinya belum final. Disini ada bohir, TNI/Polri, aparat intelejen, atau dukungan negara lain dan lain-lain,” katanya.

Dari tiga fakor tersebut, menurut Anis Matta, akan banyak menimbulkan anomali-anomali yang outputnya tidak bisa diduga, bahkan bisa menciptakan ledakan krisis apabila yang mengendorse kepentingan tidak terpenuhi.

“Nah, aktor politik dan nonpolitik itu, nantinya akan memberikan rekomendasi. Tapi sebenarnya lebih besar yang mana pengaruhnya, apakah aktor politik dan nonpolitik, tapi terlepas dari itu semua, kita mesti siap untuk menyiapkan menghadapi kejutan-kejutan itu,” katanya.

Peristiwa anomali yang akan terjadi, misalnya akan ada empat capres, bukan tiga capres atau dua capres di Pilpres 2024. Contoh lain dari anomali yang bisa juga terjadi di Pilpres 2024 adalah terpilinya orang seperti Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden tahun 1999, KH Ma’ruf Amin sebagai Wapres 2019 atau Taufik Keimas sebagai Ketua MPR 2009-2014.

Selanjutnya, terkait kejutan keempat akibat keputusan elite yang memilih keputusan sepakat untuk tidak sepakat, maka pertarungan di Pilpres 2024 diprediksi akan brutal seperti pada Pilpres 2014 lalu.

“Karena tarung bebas ini, maka salah satu faktor kemenangan yang sangat penting adalah penggunaan pekerja kotor (dirty job). Akan ada penggunaan kasus-kasus yang berkaitan dengan moral seperti kasus korupsi dan lain-lain,” katanya.

Penggunaan dirty job ini, tegas Anis Matta, tidak ada kaitannya dengan upaya penjegalan terhadap capres tertentu, tapi murni penegakan kasus hukum yang melibatkan yang bersangkutan. Hal ini biasa terjadi, dan digunakan juga di Pilpres Amerika Serikat.

“Penggunaan dirty job ini akan dominan, menjadi pintu masuk dalam permainan ini. Bukan menciptakan dosa, tapi dosanya sudah ada, dikapitalisasi. Orang ini punya dosa, tapi ditabung dan pada waktu tertentu akan digunakan. Ini juga akan menjadi kejutan di Pilpres 2024,” tegasnya.

Terakhir kejutan kelima, kata Anis Matta, adalah takdir dari Allah SWT. Sebagai orang yang beriman, ia percaya bahwa Presiden RI 2024 sudah ada dan telah di catatkan di Lauhul Mahfudz.

Karena itu, meskipun ada dua capres yang berdoa di Baituillah, Kabah pada musim haji 1444 H/2023 ini, sementara satu capres lagi tidak pergi haji, tapi nama Presiden RI 2024 sebenarnya sudah ada.

“Semua capres sekarang sedang menjemput takdir. Kemarin anda melihat ada dua capres ini, pergi haji kan dua-duanya berdoa atau capres doa yang tidak pergi haji. Kita tidak tahu doa capres mana yang didengar, karena belum dapat bocoran takdir, tapi yang pasti nama Presiden ini sudah ada auhul Mahfudz. Di Islam doa itu yang bisa mengubah takdir, tapi doa yang mana dikabulkan, kita tidak tahu, karena semua berdoa,” pungkasnya.

Punya Kedekatan Ideologis, Anis Matta Beri Sinyal Kuat Partai Gelora Bakal Dukung Prabowo

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan Partai Gelora dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki kedekatan ideologi satu sama lain selama ini.

“Secara umum memang ada kedekatan ideologi dengan Pak Prabowo,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (8/7/2023)

Anis Matta menjelaskan Partai Gelora selama ini memiliki semangat politik bernama ‘Arah Baru Indonesia’ dan ingin menjadikan ‘Indonesia Superpower Baru’ atau lima besar dunia kekuatan global baru setelah Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China

Baginya, semangat politik Partai Gelora ini dekat dengan narasi politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang kerap digaungkan Prabowo yang menginginkan Indonesia menjadi ‘Macan Asia’.

“Narasi ‘Macan Asia’ [Gerindra] dekat dengan narasi ‘Indonesia Superpower Baru’,” kata dia.

Meski demikian, Anis Matta mengatakan Partai Gelora belum memutuskan secara resmi siapa calon presiden (capres) yang akan didukungnya sampai saat ini.

Namun, ia menekankan Partai Gelora nantinya akan memperhatikan aspek kesamaan ideologis dengan calon kandidat ketika menentukan pilihan capres.

“Kedekatan ideologi itu salah satu pertimbangan utama Gelora menentukan capres,” tambah dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah kembali memuji kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Baginya, kinerja plus elektabilitas tinggi Prabowo itu bisa membuahkan hasil alias menjadi modal menjelang Pemilu 2024.

“Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo Subianto tinggi. Karena sepertinya sudah banyak orang yang mengatakan selama ini kita lihat enggak percaya sama Prabowo Subianto ternyata fine-fine saja,” kata Fahri.

Fahri juga melihat kapabilitas Prabowo sudah teruji sebagai capres. Terlebih, ia mengatakan Prabowo kerap maju di kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) sejak 2014 dan 2019 lalu.

“Yang sudah pernah kelihatan pernah menjadi capres, berdebat, record-nya panjang lebar jatuh bangun, kan cuma Prabowo Subianto,” sebut Fahri.

Partai Gelora merupakan salah satu partai pendatang baru di perpolitikan tanah air. Partai Gelora telah resmi terdaftar sebagai salah satu peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7.

Membaca Tanda-tanda Sebelum Pilpres, Anis Matta: Akan Ada Celah-celah Kejutan di Pilpres 2024

, , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah menetapkan empat kriteria calon presiden (capres) yang akan didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keempat kriteria tersebut, adalah berdasarkan pertimbangan agama, geopolitik, perspektif nasional interest dan kepentingan Partai Gelora sendiri.

Namun, sebelum menetapkan dukungan tersebut, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengajak publik untuk membaca tanda-tanda mengenai pentingnya pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depan.

Dipandu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menyampaikan hal itu dalam program Anis Matta Menjawab Episode #3 dengan tema ‘Membaca Tanda-tanda Sebelum Pilpres’.

Dalam program yang tayang di kanal YouTube Gelora TV setiap Senin ini, Anis Matta memberikan tiga tanda-tanda yang perlu dibaca di Pilpres 2024, karena akan memberikan momentum berlapis-lapis bagi Indonesia.

“Yang pertama adalah tanda sejarah, kedua tanda standar realitas dan yang ketiga adalah tanda masa depan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (4/7/2023).

Menurut Anis Matta, untuk membaca tanda sejarah, bisa dilihat dari teori siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil membutuhkan waktu selama 10 tahun, sedangkan siklus menengah antara 20-30 tahun.

“Nah, kalau kita lihat 2024 ini, akan menjadi pemilu keenam yang menjadi peralihan yang akan menjadikan Indonesia besar dan maju. Akan banyak peristiwa-peristiwa politik dan global yang tidak terduga akan terjadi,” katanya.

Dalam Pemilu 2024 ini, akan terjadi siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil dimulai dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, dan dilanjutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2024.

Sedangkan siklus menengah adalah era reformasi yang sudah berjalan 25 tahun sejak 1998 lalu. “Jadi selama siklus kecil dan menengah itu, ada pendulum yang bergerak, dimulai demokrasi menjadi rasionalitas demokrasi,” ujarnya.

Sekarang pendulum demokrasi itu, dalam masa peralihan. Dimana pemerintahannya tetap demokrasi, tetapi negara akan dikelola dengan kemampuan teknologi tinggi.

“Kalau 2004 ada Pak SBY, 2014 ada Pak Jokowi. Itu wajah pendulumnya sangat jelas, tapi kalau 2024 ini kita tidak tahu. Hal ini di karenakan proses peralihannya yang lambat, akibat situasi sekarang. Kita juga belum tahu siapa yang akan jadi pendulumnya, hanya sekedar menebak-nebak saja,” ungkap Anis Matta.

Karena itu, jika melihat siklus sejarah Indonesia yang dimulai pada 1945 ketika Indonesia merdeka, kemudian muncul Presiden Soekarno sebagai ‘Penyambung Lidah Rakyat.

Setelah berkuasa selama 20 tahun, Soekarno jatuh digantikan Presiden Soeharto pada 1965 yang memerintah selama 32 tahun sebagai ‘Bapak Pembangunan’ itu, runtuh pada 1998 oleh gerakan mahasiswa.

“Dalam siklus itu muncul berbagai perubahan, ketika masa Bung Karno Indonesia jadi pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pada masa Pak Harto muncul Gerakan Non Blok, sementara pada masa Pak SBY dan Pak Jokowi juga sudah diketahui perubahan seperti apa. Kalau sekarang kita tidak bisa memastikan,” katanya.

Anis Matta menegaskan, siklus kecil dan siklus menengah sejarah Indonesia juga sudah terjadi dalam masa peralihan sejarah sekarang menjelang 2024.

Namun, perubahan politik atau global yang akan terjadi pada 2024, apakah akan mengulang sejarah Soekarno atau Soeharto, ini yang tidak bisa dipastikan sekarang.

“Sehingga dibutuhkan standar realitas untuk membaca siklus kecil dan menengah itu, apakah kita menggunakan diksi mengalir deras, mengalir pelan atau mengalir cepat,” ujarnya.

Anis Matta menjelaskan, dalam membaca standar realitas itu, ia menggunakan metodologi berbeda dengan lembaga survei, karena science pada prinsipnya memberikan kita metodologi untuk membaca realitas sosial, realitas politik maupun opini publik.

“Lembaga survei itu punya tujuan kampanye untuk memenangkan calon tertentu, sehingga banyak hal yang disembunyikan, karena dia tidak berkepentingan menyampaikan keseluruhan kebenaran dari fakta,” katanya.

Kalaupun ada kebenaran, kata Anis Matta, hanya sebagai bahan pembenaran saja yang akan menjadi alat untuk menggiring opini atau menyesatkan publik. Padahal partai politik (parpol) seharusnya memotret seluruh apa yang dia baca di lapangan.

“Kita menemukan fakta, ada angka partisipasi publik yang sangat besar, masih bingung dalam menentukan pilihannya, padahal mereka memiliki semangat dan partisipasi yang tinggi. Sekarang ini banyak kontradiksi-kontradiksi yang coba-coba ditutup-tupi,” katanya.

Ketika hal ini dibuka ke publik, lanjutnya, tidak menguntungkan kekuatan tertentu atau partai politik penguasa yang ada sekarang.

“Contoh kecil misalnya, apakah secara makro ekonomi terlihat bagus dan inflasi terkendali itu, apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kan jawabnya, belum tentu dirasakan masyarakat, masyarakat juga belum tentu puas. Bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli yang diberikan pemerintah itu, belum cukup jika melihat realitas sehari-hari masyarakat kita saat ini,” jelasnya.

Alotnya penentuan koalisi dalam Pilpres 2024, termasuk dalam menentukan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung, makin menambah daftar kebingungan masyarakat.

“Fenomena sekarang kelihatannya tidak akan terjadi cepat, pergerakannya slow menuju mengalir cepat dan deras. Bisa jadi peristiwa seperti ketenangan pada masa Orde Baru akan terjadi lagi, ketika Pak Harto memenangi Pemilu 1997 untuk kesekian kalinya. Tetapi di MPR tiba-tiba memilih Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden, padahal rakyat masih menghendaki Soeharto memimpin. Artinya, kita juga perlu melihat rangkaian realitas peristiwa sejarah seperti ini,” katanya.

Anis Matta menambahkan, orang-orang menafsirkan ini sebagai hal jamak terjadi dalam peristiwa sejarah.

“Kalau realitas sekarang ditafsirkan berjalan lambat, karena semuanya dalam keadaan gamang sekarang. Koalisi pemerintah pecah beberapa kelompok, oposisinya juga nggak jelas. Lalu, ada beberapa kasus yang menimpa pimpinan partai koalisi yang dibaca sebagai konspirasi untuk menjegal si fulan, padahal tidak demikian. Tapi kalau pertarungan multi front seperti sekarang, percepatan peristiwa bisa saja tidak akan terjadi,” katanya.

Kendati begitu, Anis Matta tetap yakin akan ada tanda-tanda pergeseran percepetan peristiwa itu, dari lambat ke cepat dan deras.

“Ini yang saya sebut sebagai pertanda ketiga sebagai tanda-tanda masa depan. Ini yang saya sebut sebagai celah kejutan. Dari mana kejutannya yang akan terjadi, akan saya jelaskan di episode berikutnya. Pilpres 2024 ini akan memberikan celah-celah kejutan,” pungkas Anis Matta.

Anis Matta: Perayaan Idul Adha 1444 H Jadi Momentum Kesetaraan dan Persamaan Sesama Umat Manusia

, , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 H kepada selurah umat Islam di seluruh belahan dunia.

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air dan di seluruh belahan dunia. Saya ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (28/6/2023).

Menurut Anis Matta, perayaan Idul Adha 1444 H ini akan menjadi simbol pengorbanan, solidaritas, cinta dan kasih sayang, serta semangat berbagai kepada sesama.

“Hari ini akan selalu menjadi simbol pengorbanan untuk berbagi. Hari ini menjadi simbol solidaritas, cara kita menyatakan cinta dan kasih sayang, serta semangat berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta juga menyampaikan ucapan selamat kepada umat muslim yang tengah menunaikan ibadah haji tahun ini dan semoga mendapatkan haji yang mabrur.

“Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudaraku yang sedang menunaikan ibadah haji semoga haji saudara-saudara dicatat sebagai haji yang mabrur,” katanya.

Sehingga akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan kehidupan seluruh umat Islam yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah.

“Ibadah haji merupakan persamaan simbol kesetaraan sesama umat manusia. Saat ini, kita akan menghadirkan kembali, semangat kesetaraan, dan semangat persamaan sesama umat manusia,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini menegaskan, dunia saat ini dalam kekacauan, hingga terjadinya rasisme dan penindasan dimana-mana.

“Ketika dunia sedang dikacaukan oleh rasisme dan penindasan dimana-mana. Maka pengorbanan, solidaritas, semangat persamaan dan semangat kesetaraan inilah yang kita perlukan. Seperti yang kita rayakan pada Hari Raya Idul Adha ini, yang juga dirayakan oleh saudara-saudara kita yang tengah menunaikan Ibadah Haji di Tanah Suci,” pungkasnya.

Anis Matta: Partai Gelora Tetapkan Empat Kriteria Capres yang akan Didukung

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan segera mengumumkan secara terbuka calon presiden (capres) yang akan didukung di dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Partai Gelora telah membuat empat kriteria yang menjadi panduan bagi umat untuk menentukan pilihan seorang pemimpin dalam Pilpres 2024.

Dimana dalam memilih pemimpin itu, pada dasarnya tidak memilih yang sempurna, tetapi memilih orang yang tepat.

“Kita pasti akan menetapkan capres kita. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, Partai Gelora akan menetapkan capres, dan siapa calon presiden, kita telah membuat empat kriteria cukup sederhana dalam menentukan seorang pemimpin.” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (27/6/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Anis Matta Menjawab Episode #2 yang ditayangkan di YouTube Gelora TV setiap hari Senin sore pukul 16.30 WIB.

Program Anis Matta Menjawab ini khusus dibuat untuk menjawab pertanyaan dari para netizen. Pada edisi perdana#1 lalu, Anis Matta Menjawab pertanyaan tentang ‘Indonesia Emas dan Revolusi Pendidikan’.

Dalam menetapkan seorang capres , menurut Anis Matta, harus dijawab dan dijelaskan secara komprehensif dalam empat perspektif. Yakni perspektif agama, perpektif kepentingan nasional, perspektif geopolitik dan perspektif ancaman disintegrasi bangsa.

“Dalam perspektif agama, kita selalu menemukan masyarakat yang selalu menggunakan alasan agama dalam menentukan calon presiden” katanya.

Seorang pemimpin itu, pada dasarnya adalah seseorang yang kuat dan amanah, yang akan mengurus segala urusan orang, sehingga dia menerima gaji.

“Kalau di Islam, dipanggil Khalifah Amirul Mukminin. Dia mengurus segala urusan umat, tidak hanya urusan politik, tetapi urusan seluruh rakyat. Sehingga butuh kejujuran, integrasi, tidak ragu-ragu dan amanah. Urusannya sangat kompleks, semua urusan negara diurus,” ujarnya.

Sehingga untuk mengurus semua ini dibutuhkan pemimpin yang sabar, berkarakter mampu mengurus rakyat, dan memiliki kelapangan dada, serta memiliki pengetahuan untuk mengambil kebijakan yang tepat.

“Tetapi kalau kita bicara manusia sempurna yang dibutuhkan, tentu akan banyak perdebatan. Namun di dalam literatur, cukup hanya dua syarat saja yang bisa dipenuhi, tidak perlu keseluruhannya, yakni kuat dan amanah saja,” katanya.

Di zaman Rasulullah SAW, kata Anis Matta, ada seorang sahabat yang meminta dikasih jabatan, namun Rasullah SAW menolak memberikan.

Karena memilih pemimpin untuk jabatan publik itu, harus memilih orang kuat, karena kekuatannya berguna untuk menjaga amanahnya, sementara sahabat tersebut dilihat tidak begitu kuat.

“Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang keras, dan lemah-lemah lembut. Tetapi semua karakternya kuat-kuat dan amanah,” katanya.

Artinya, memilih pemimpin itu dalam perspektif agama itu, orang tidak harus memilih yang sempurna pada dasarnya, tetapi memilih orang yang tepat.

“Dan situasi sekarang juga berbeda di zaman Khulafaur Rasyidin. Yang tepat bisa jadi tidak sempurna, dan pada situasi sekarang, mencari kriteria sempurna itu, sudah susah ditemui sekarang,” katanya.

“Jadi kalau dalam sejarah Islam itu nggak pernah ada yang kriterianya sesempurna pada masa Khulafaur Rasyidin. Kriteria ini tidak akan utuh sekarang, tidak bisa kita menggunakan dalil-dalil agama untuk menegaskan calon yang akan didukung, tapi siapa yang tepat untuk situasi sekarang,” lanjutnya.

Dalam perspektif nasional, itu pemimpin yang tepat diperlukan dalam situasi sekarang. Karena pemimpin sekarang itu, harus bisa mempertimbangkan situasi perspektif geopolitik global saat ini.

“Pemimpin yang kita pilih sekarang harus bisa menghitung kepentingan geopolitik. Jangan pilih pemimpin yang akan menjadikan negara kita ini, sebagai medan tempur negara lain. Ini penting saya tegaskan, karena kekuatan adidaya antara Amerika dan China ingin membawa konflik ke kawasan Asia Pasifik,” ujarnya.

Jika perang terjadi di kawasan Asia Pasifik, maka yang paling terkena dampaknya adalah Indonesia. Karena Indonesia adalah menjadi daerah paling strategis untuk menjadi daerah konflik negara-negara lain.

“Hari-hari sekarang, implikasi konflik kita sudah rasakan efeknya pada perekonomian. Karena konflik geopolitik mempengaruhi laju perputaran ekonomi dunia, inflasi luar biasa terjadi. Kalau situasi memburuk di tahun-tahun akan datang, maka akan membawa dampak serius bagi negara kita,” katanya.

Karena itu, kata Anis Matta, untuk mencari pemimpin di 2024 harus melihat dari sisi kepentingan nasional Indonesia, yakni mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan tidak menjadi medan tempur baru pasca perang Rusia-Ukraina.

“Kita tidak ingin menakut-nakuti, tapi semua faktor yang membuat ancaman disintegrasi itu, apalagi kita memiliki populasi mencapai 200 juta dan dikenal sebagai negara kepulauan. Begitu tekanan ekonomi semakin berat, maka ancaman disintegrasi itu, akan semakin nyata,” jelasnya.

Anis Matta menegaskan, ancaman terbesar dalam Pilpres 2024 mendatang adalah polarisasi politik yang mulai meningkat tajam, padahal kita sudah memiliki pengalaman di Pilpres 2019 lalu.

“Ancaman ini berbahaya bagi kita sekarang ini. Polarisasi politik di tengah situasi geopolitik global saat ini, bisa membuat ancaman disintegrasi bangsa. Indonesia bisa menjadi medan tempur negara-negara lain, kawasan Eropa, Afrika sudah, tinggal di kawasan Asia Pasifik. Jadi kita perlu kekuatan tengah yang kuat yang bisa menjadi faktor pemersatu,” tegasnya.

Dapat disimpulkan bahwa, Indonesia ke depan, lanjutnya, diperlukan capres yang kuat yang bisa mempersatukan semua kekuatan, bukan sebaliknya capres yang mempertahankan polarisasi dan membuat disintegrasi bangsa semakin nyata.

“Jadi saya kira, saya telah menjelaskan kriteria ini cukup sederhana dalam empat perspektif ini. Seperti apa nanti capres Partai Gelora, Insyaallah tidak jauh-jauh dari referensi dan argumentasi kriteria tersebut. Siapa presidennya, ya kira-kira dari empat kriteria ini,” pungkasnya.

Anis Matta: Visi Indonesia Emas 2045 Harus Jadi Ruh Nasionalisme Baru dan Mimpi Bersama sebagai Bangsa

, , , ,

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Visi Indonesia Emas 2045 yang secara resmi telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (15/6/2023) lalu, harus menjadi mimpi bersama dan menjadikannya sebagai ruh nasionalisme baru kita semua sebagai bangsa.

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Proyeksi 100 Tahun Indonesia: Menuju Superpower Baru Dunia’, Rabu (21/6/2023) sore.

Diskusi ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof. Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof A Chaniago dan peneliti muda Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gan.

“Indonesia emas itu harus menjadi mimpi bersama, menjadi ruh nasionalisme baru kita semuanya. Kita perlu lakukan konsolidasi politik, karena kita perlu energi besar dan juga peta jalan untuk mencapai tujuan besar kita itu,” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Superpower baru saat ini menghadapi tantangan geopolitik global, dimana dunia tengah mengalami disrupsi atau fenomena perubahan yang masif.

“Jadi mimpi itu memang perlu, ada timeline-nya untuk mencapainya. Kita sepakat dengan gagasan Indonesia Emas 2045 ini, yang akan menjadi babak baru sejarah baru Indonesia yang harus kita lewati. Tetapi kita harus menghitung secara matang kendala geopolitik saat ini, agar kita tidak gagal seperti Malaysia,” katanya.

Sehingga Indonesia mesti merumuskan sendiri satu model dalam membukukan pertumbuhan ekonominya, karena Asia Tenggara adalah kawasan yang netral, tidak punya perikatan geopolitik global sepertinya negara-negara di Asia Timur antara lain Jepang, China, Korea Selatan dan Taiwan.

“Keempat negara di Asia Timur itu, punya perikatan geopolitik global dengan Amerika Serikat sepertinya halnya Jerman. Mereka diberikan transfer teknologi, invesment atau modal, dan market atau pasar. Indonesia tidak seperti itu, tidak ada perikatan. Kalau Indonesia, itu lika-likunya mirip-mirip Rusia, Turki dan India,” ujarnya.

Karena itu, kata Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 ini, perlu merumuskan peta jalan sendiri agar menjadi negara maju atau superpower baru dunia.

“Artinya bangsa ini, punya determinasi dengan tantangan geopolitik yang luar biasa besarnya saat ini. Saya membac, bahwa disrupsi geopolitik sekarang ini, akan mempunyai impact yang sangat besar, sehingga kita perlu membuat antispasi tantangan tersebut, karena kita tidak memiliki perikatan geopolitik seperti halnya Jepang,” tegasnya.

Namun, Anis Matta menegaskan, Indonesia punya modal sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis dan karakter budaya yang kuat untuk menjadi negara maju, meski tidak memiliki perikatan geopolitik global.

“Dengan memahami situasi geopolitiknya dan bisa melampaui tantangannya, saya yakin Indonesia akan tumbuh menjadi negara besar, negara maju yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Indonesia akan membukukan pertumbuhan ekonomi luar biasa nantinya,” pungkas Anis Matta.

Perlu Kesepakatan Politik

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlunya konsolidasi politik para elite nasional untuk menjadikan Visi Indonesia Emas 2045 itu, sebagai misi sebagai bangsa untuk maju.

“Jadi ini bukan visi dan misinya Pak Jokowi, tapi misi dan visi sebagai bangsa. Masa depan tetap penting, karena tujuan akhirnya adalah menjadi negara yang mensejahterakan rakyat,” kata Bambang.

Ia berharap agar partai politik dan semua elite politik bisa sepakat dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita bangsa, cita-cita bersama. Bukan cita-cita Presiden Jokowi, Presiden A, B, C dan seterusnya.

“Sehingga segala upaya dan kebijakan nantinya dibuatnya mengarah kesana. Presiden 2024-2029, 2029-2034, sampai ke 2034-2039 dan 2044 itu, harus bisa memahmi apa yang sudah dilakukan presiden sebelumnya. Jadi presiden berikutnya harus melanjutkan apa yang dlakukan presiden sebelumnya. Jadi kita berbicara saling berkelanjutan, bukan saling mengklaim atau siapa yang paling hebat dan paling benar,” katanya.

Sebagai orang yang pernah bertanggungjawab di Bappenas, Bambang mengatakan, sulit bagi presiden yang maksimal berkuasa selama 10 tahun di era demokratis sekarang untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu kompleks saat ini.

“Kita butuh waktu diatas 10 tahun itu, sudah pasti. Dan ini yang menurut saya, perlu disadari elite politik sekarang. Kita harus sepakat dengan visi dan tujuan Indonesia Emas 2045, karena tujuannya menjadikan negara yang mensejahterakan rakyat. Kita harus sepakat itu dulu, mau nomor 5, nomor empat atau nomor 3 itu urusan belakangan. Kita fokus dulu mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Mantan Menristek Periode 2019-2021 ini, mengatakan, untuk mewujukan Visi Indonesia 2045 itu, Indonesia perlu melakukan transformasi reformasi (reform transformation), transformasi ekonomi, bukan economic reform seperti yang digembar-gemborkan para ekonom.

Transformasi ekonomi ini, nantinya akan meningkatan income (pendapatan per kapita) Indonesia dari sekitar USD 4.000 menjadi sekitar USD 14.000, naik tiga kali lipat dalam jangka waktu 20 tahun.

Sehingga pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen seperti sekarang tidak cukup, minimal pertumbuhan ekonimi dibutuhkan diangka antara 6-7 persen.

“Paling tidak itu baru menjamin kita keluar dari midle income trap (jebakan kelas menengah) pada 2043, menuju negara maju yang mensejahterakan rakyatnya. Bentuknya, dengan meningkatkan industraliasi, digitalisasi bagian meningkatkan pertumbuhan, dan sustainability sosial lingkungan yang bisa mengurangi dampak bencana alam,” katanya.

Terakhir, Indonesia harus memiliki model pengelolaan sumber daya alam. Karena terkadang sumber daya alam yang melimpah justru menjadi karma atau penghambat untuk menjadi negara maju, karena tidak fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan pengembangan industalisasi.

“Sumber daya yang melimpah ini, terkadang banyak godaannya, membuat kita terjebak dengan harga komoditas, sehingga kita melupakan tujuan untuk meningkatkan industralisasi. Kita lakukan eksplorasi besar-besar, tapi kita ekspor bahan mentah dan harganya murah, bahkan kita malah impor sumber daya alam yang kita ekspor. Jadi kita harus punya model pengelolaan sumber daya alam,” kata mantan Menteri Ekonomi era Presiden Jokowi di periode pertama ini.

Elite Politik Harus Solid

Sedangkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2014-2019 Andrinof A Chaniago berharap agar para elite nasional solid mendukung Visi Indonesia Emas 2045 agar dapat dieksusi untuk menjadi bangsa yang maju.

“Masalah kita yang perlu kita waspadai ke depan ini, kita mungkin punya visi gagasan yang Solid, tapi kita tidak bisa mengeksekusinya dengan solid. Ini kesalahan dan kelemahan kita dari orde lama, orde baru, hingga reformasi saat ini. Tidak bisa dieksekusi secara konsisten, karena berpikirnya selalu mengintepretasikan sebagai gagasannya sendiri, bukan bangsa. Inilah tantangan kita di Indonesia,” kata Andrinof.

Menurut dia, sistem politik Indonesia yang mengakomodasi pluralisme politik multi partai yang menganut paham demokrasi, sulit menjadikan Indonesia sebagai negara maju, karena banyaknya interpretasi atau perbedaan pendapat yang tajam dalam menyikapi sebuah kebijakan.

“Inilah yang menjadi tantangan kita di Indonesia yang menganut paham demokrasi dengan sistem multi partai yang mengadopsi pluralisme politik, sehingga kita sulit mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, butuh waktu panjang untuk mencapainya. Berbeda dengan China yang dengan satu partai dan demokrasi dijaga, pertumbuhan ekonomi sekarang mencapai 8-9 persen,” kata Pendiri Lembaga Survei Cyrus Network ini.

Peneliti muda CSIS Edbert Gan mengatakan, salah satu elemen keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah perlunya Indonesia mencontoh kajian-kajian ‘developmental state’ , belajar dari pengalaman negara-negara Asia Timur.

“Elemen penting dari negara-negara ini yang bisa dipelajari adalah mengkoordinasikan industri dengan sekolah-sekolah maupun akademisi (perguruan tinggi) yang memang difokuskan kepada pengembangan industralisasi. Dalam konteks ini, negara sangat berperan dan menjadi kunci keberhasilan industrilisasi mereka,” kata Edbert Gan

Negara-negara di Asia Timur, kata Edbert, menciptakan birokrasi otonom dan profesional dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam pengembangan industri.

Birokrasi di negara tersebut, dikelola secara modern dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai, sehingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada industralisasi.

“Saya berharap kalau nanti Partai Gelora berkuasa, bisa mendorong agar kita belajar dari sukses negara-negara di Asia Timur, sehingga kita bisa lepas landas menjadi negara maju. Dan kita tidak terus menjadi pemburu rente di bidang ekonomi, karena bonus demografi akan menjadi sia-sia kalau praktik rente masih terjadi. Itulah tantangan kita sebagai bangsa,” tegasnya.

Ia menilai praktik pemburu rente saat ini, sudah mulai menjangkiti generasi muda, meskipun di dalam permukaan selalu mengatakan antikorupsi, karena ingin secara instan cepat kaya.

“Tapi catatan saya, generasi muda ini, adalah generasi baru yang bisa memberi warna masuk ke birokrasi dan bisnis, dan sektor-sektor lainnya untuk mencegah praktik pemburuh rente ini. Tapi kita perlu strategi untuk mendorong hal ini,” kata Peneliti Politik & Kebijakan Publik CSIS ini.

Anis Matta Beri Apresiasi Khusus kepada MK atas Putusan Pertahankan Sistem Pemilu Terbuka

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengeluarkan putusan untuk mempertahankan sistem proporsional pemilu terbuka yang digunakan sebagai sistem dalam Pemilu 2024 pada Kamis (15/6/2023).

Putusan MK itu juga menjawab keraguan berbagai pihak yang sebelumnya menduga-duga, bahwa MK akan membuat putusan pemilu menjadi tertutup dalam putusan gugatan sistem pemilu.

“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya atas keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi untuk tetap mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

Menurut Anis Matta, putusan MK mengenai sistem terbuka ini sangat menggembirakan dan melegakan hati semuanya sebagai peserta pemilu 2024.

“Keputusan MK ini juga membawa satu makna, yaitu pengokohan demokrasi yang telah berlangsung dalam kurun waktu hampir seperempat abad reformasi sejak tahun 1998 yang lalu,” katanya.

Putusan mengenai pemilu terbuka yang didukung oleh 8 Hakim Konstitusi, minus Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda, kata Anis Matta, adalah bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan kehidupan demokrasi Indonesia.

“Sekali lagi skor 8-1 Hakim MK ini, juga menunjukkan bahwa arus utama dalam pemikiran para Hakim MK ini benar-benar berorientasi pada menjaga kesinambungan dari kehidupan demokrasi,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini menilai, putusan MK soal sistem pemilu terbuka ini telah memperkokoh keberadaan MK dan mementahkan berbagai tudingan isu miring terhadap para Hakim MK selama ini.

“Putusan ini sekaligus memperkokohnya MK dan membuatnya lebih solidnya para Hakim MK. Sekali lagi, terima kasih karena MK telah membuktikan, bahwa mereka benar-benar menjaga dan mengkokohkan demokrasi kita, tidak seperti dituduhkan beberapa pihak sebelumnya,” pungkas Anis Matta.

Partai Gelora Nilai Putusan MK soal Pemilu Terbuka Jadi Tonggak Sejarah Demokrasi Indonesia

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap sistem pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik menilai putusan MK tersebut sebagai tonggak sejarah dalam demokrasi Indonesia.

Anis Matta menegaskan, Pemilu 2024 telah sah menggunakan sistem proporsional terbuka, setelah sebelumnya ada situasi ketidakpastian, dimana ada kemungkinan pemilu menjadi tertutup.

“Alhamdulillah… Sah! Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Menurut Anis Matta, putusan MK yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024 adalah buah kerja kolaborasi dari seluruh rakyat Indonesia.

Ini adalah buah dari kerja kolaborasi rakyat Indonesia yang menghendaki agar suara mereka terwakili sebagaimana mestinya, karena masyarakat demokrasi adalah masyarakat yang terbuka.

Fahri Hamzah mengaku bersyukur 9 hakim konstitusi akhirnya memutuskan tetap mempertahankan sistem proporsional pemilu, bukan pemilu tertutup.

“Hari ini kita bersyukur, bahwa akhirnya para hakim kita memahami betul dan masih memahami betul esensi dari demokrasi kita,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Menurut Fahri, sistem terbuka adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam berdemokrasi. Bahkan menjadi satu kewajiban bagi masyarakat demokrasi untuk menegakkannya.

Sebab, tanpa keterbukaan di dalam memilih seorang pemimpin, maka kita tidak akan bisa meminta pertanggung jawaban pemimpin secara lebih transparan dan terbuka.

“Alhamdulillah …! Demokrasi menang!. Jadi hari ini, kita merayakan satu kemenangan. Hari bersyukur kemenangan demokrasi,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2024-2019 ini berharap MK tidak saja menjadi pengawal konstitusi (The Guardian of The Constitution), tapi juga menjadi pengawal demokrasi (The Guardian of Democrazy)

“Semoga Mahkamah Konsitusi selanjutnya bisa betul betul menjadi tidak saja The Guardian of The Constitution tapi juga The Guardian of Democrazy,” pinta Fahri, caleg Partai Gelora dari Dapil NTB I ini.

Dalam kesempatan ini, Fahri menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia selaku pemilik suara Pemilu 2024, bahwa pemilu tetap terbuka, tidak tertutup.

“Selamat kepada seluruh Rakyat Indonesia, khususnya pemilik suara pada Pemilu 2024 yang akan datang,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini.

Sedangkan Mahfuz Sidik mengatakan, putusan MK yang mempertahakan sistem proporsional terbuka ini sebagai langkah maju yang akan meningkatkan partisipasi publik.

Selain itu, juga akan mendorong pluralisme politik dan memberikan kesempatan lebih besar bagi partai-partai politik kecil untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan negara.

Mahfuz menilai sistem proporsional terbuka akan membantu menciptakan wakil-wakil rakyat yang lebih representatif dan akuntabel.

Dengan sistem ini, pemilih dapat memilih kandidat individual yang mereka yakini dapat mewakili kepentingan mereka dengan lebih baik, bukan hanya memilih partai politik secara keseluruhan.

“Ini akan meningkatkan akuntabilitas para wakil rakyat terhadap pemilih mereka dan mengurangi praktik politik transaksional yang sering terjadi dalam sistem proporsional tertutup,” ujar Mahfuz Sidik.

Partai Gelora, kata Mahfuz, juga menyoroti manfaat sistem proporsional terbuka dalam mendorong partai-partai politik untuk lebih berkomunikasi dengan konstituennya.

Kandidat-kandidat yang ingin terpilih akan terdorong untuk lebih dekat dengan rakyat, memahami aspirasi mereka, dan merancang program kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah pemilihan mereka.

“Ini akan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan pemilih serta memperkuat akar rumput demokrasi di Indonesia,” terangnya.

Mahfuz Sidik berharap bahwa putusan MK ini akan menjadi momentum positif bagi partai politik untuk memperkuat basis dukungan mereka dengan melakukan kampanye yang lebih fokus dan mendalam.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa implementasi yang tepat dari sistem ini akan memerlukan kerja keras dari semua pihak, termasuk partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan masyarakat sipil.

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas pemilihan umum dan melaksanakan sistem proporsional terbuka dengan transparansi dan keadilan.

Dirinya berharap bahwa putusan MK ini akan menjadi landasan bagi demokrasi yang lebih kuat dan representatif di Indonesia, serta membuka pintu bagi perkembangan politik yang lebih dinamis dan inklusif.

Dengan keputusan MK ini, menurut Mahfuz, sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 dapat diharapkan membawa perubahan positif dalam tata kelola politik Indonesia, memperkuat partisipasi publik, dan memperkuat legitimasi perwakilan rakyat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusannya menyatakan, pemilu legislatif (Pileg) yang diterapkan di Indonesia, sejauh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diubah, tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti yang telah diberlakukan sejak 2004.

“Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman didampingi tujuh hakim konstitusi lain (minus Wahiduddin Adams), dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta, Kamis siang (15/6/2023).

MK menyatakan, berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Diketahui, gugatan yang teregistrasi dengan nomor 114/PPU/XX/2022 itu menggugat sejumlah Pasal di UU Pemilu yang bertumpu pada Pasal 168 ayat (2) tentang sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka.

Lewat gugatan tersebut, enam pemohon masing-masing adalah Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PDI Perjuangan, kader Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono, meminta MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Adapun Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, “Pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.

Para pemohon berpendapat, sistem pemilu proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi. Sebab, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UUD 1945 menerangkan bahwa anggota DPR RI dan DPRD dipilih dalam pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Copyright 2020 All Rights Reserved
X