Partai Gelora Indonesia Archives – Page 3 of 25

Fahri Hamzah: Pilpres 2024 Penuh Misteri, akan banyak Jurus-jurus Misterius Muncul

arah baru indonesia, Fahri Hamzah, Hendri Satrio, Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024, Partai Gelora Indonesia, pilpres 2024, Rico Marbun, Saidiman Ahmad

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, pemilihan presiden (pilpres) 2024 penuh dengan misteri dan membingungkan, yang telah memunculkan tiga nama kandidat calon presiden (capres), yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

“Sekarang ini kita agak terpaksa membicarakan tiga nama calon presiden lebih kepada pribadinya, figurnya. Bukan pikiran-pikirannya yang berkembang, tapi like and dislike. Ini yang kita sayangkan. Misterinya akan banyak,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Ganjar, Prabowo, Anies : Memotret Survei Capres 2024’, Rabu (30/8/2023) sore.

Dalam diskusi yang dipandu Ketua Bidang Narasi Partai Gelora Dadi Krismatono ini, Fahri berharap agar semua pihak berpikir negarawan dan rasional, tidak mengedepankan sentimen dan memelihara konflik di tengah situasi sekarang.

“Kami ada dalam posisi menjaga kepentingan lebih besar ke depan supaya tidak ada konflik, agar bisa lebih bermanfaat dan semua bisa bersatu,” katanya.

Fahri meminta semua pihak untuk melihat peluang & celah di tengah krisis saat ini, agar Indonesia bisa maju ke depan. Sebab, perang Rusia-Ukraina diprediksi akan terus berkepanjangan.

Sehingga politisi Indonesia perlu menyiapkan sebuah transisi yang tidak memunculkan konflik 5 tahunan lagi ke depan.

“Saya ingin ada transisi yang terorginasir, menciptakan satu pemerintahan yang terkonsolidasi, siapapun yang terpilih nanti. Parlemennya difasilitasi sebagai alat oposisi yang kritis, dan pemerintahan dengan koalisi yang ada juga tidak perlu mengkhawatirkan,” katanya.

Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini sudah mengusulkan adanya perdebatan-perdebatan antar ketua umum (parpol) partai politik, calon legislatif (caleg), termasuk capres.

Namun usulan tersebut, tidak pernah direspon oleh KPU dan sekarang tidak menjadi relevan lagi usulan ini dilanjutkan, karena sudah semakin dekat Pemilu 2024.

“Karena mata kita semua tertuju kepada tiga orang ini, maka kami harus memilih seseorang yang kira-kira menjamin bahwa masa depan kita itu, akan terkonsolidasi dengan baik. Dan itulah pertimbangannya, kenapa kita memilih Prabowo,” ujarnya.

Namun, Fahri menilai munculnya tiga nama capres dari proses kandidasi yang membingungkan, dan tidak melalui proses demokrasi yang prosedural, tapi muncul karena dorongan elektabilitas dari hasil lembaga survei.

“Harusnya kalau kita bicara nominasi normal adalah ada proses di dalam partai itu, final dulu, baru setelah itu orang itu disurvei, diserahkan kepada market,” kata Fahri.

Menurut dia, hasil survei yang memaksa PDIP mengusung Ganjar Pranowo ketimbang Puan. Padahal sebelumnya juga sudah ada perjanjian Batutulis, antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto.

“Dalam analisa saya tadinya akan ada pasangan Prabowo-Puan. Tapi tiba-tiba mendukung Ganjar, semua argumen-argumen ditolak, padahal beberapa bulan lalu beliau dikritik dan muncul Dewan Kolonel,” ungkapnya.

Demikian pula dengan Anies Baswedan, yang jauh-jauh hari sudah didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, tetapi kesulitan dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres).

“Sementara Prabowo dianggap yang paling kuat dibandingkan ketua umum Golkar, PKB dan PAN. Ini kenapa Pak Anis Matta menyebut Prabowo itu ‘man of the moment’, karena ini momentum Prabowo,” katanya.

Hal ini, lanjut Fahri, merupakan bagian dari misteri penetapan kandidasi capres, disamping tidak adanya regulasi soal debat capres, karena memang tidak menarik.

Justru lebih menarik ketika para capres datang ke basis massa tradisional seperti pesantren ketimbang menfalitasi debat. Sehingga Pilpres 2024 akan lebih asyik dan menarik, karena penuh dengan misteri.

“Karena miskinnya regulasi, maka jurus-jurus yang akan keluar di dari ketiga kandidat di pemilihan presiden ini lebih banyak merupakan jurus-jurus misterius yang bisa memenangkan pertarungan,” tegasnya.

Tiga Sekrenario

Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramidana Hendri Satrio memprediksi akan ada tiga sekrenario yang terjadi dalam Pilpres 2024 ini.

Pertama, Pilpres berlangsung baik-baik saja, kedua hanya akan ada satu pasangan calon yang maju, dan ketiga perpanjangan jabatan Presiden Tiga Periode

“Jadi skenario pertama itu, Pemilu dan Pilpres akan berlangsung baik-baik saja, baik satu putaran atau dua putaran sesuai dengan jadwal yang dibuat KPU. Dan yang menang akan dilantik pada 20 Oktober,” kata Hendri Satrio (Hensat).

Skenario kedua dikhawatirkan terjadi, apabila tiga capres saat ini, hanya tinggal satu yang bisa maju, sementara dua lain terganjal berbagai sebab, sehingga Pemilunya harus diundur.

“Anies Baswedan sampai hari ini belum bisa mendapatkan Wapres, meskipun telah diberikan kekuasaan menentukan, tapi cawapresnya masih ada dikantong. Kalau dia terlena, tidak bisa segera diumumkan dia akan gagal maju. Sementara Prabowo akan terganjal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi hanya Ganjar yang bisa maju, tetapi undang-undangnya tidak memungkinkan, sehingga Pemilu diundur dan pendaftarannya diperpanjang,” katanya.

Jika Pemilunya sudah diputuskan diundur dan dilakukan perpanjangan pendaftaran capres, ternyata tetap saja hanya satu capres saja, maka tidak akan ada Pilpres.

“Jadi skenario ketiga, setelah pendaftarannya diundur, dan Pemilunya ditunda, dan perpajangan jabatan Presiden, tetap tidak ada yang mendaftar, maka akan ada perpanjangan jabatan Presiden Tiga Periode,” ujarnya.

Perlu Narasi Merangkul Semua

Sedangkan Manajer Program Saiful Mujani Research & Consultant (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan SMC dari tiga calon menempatkan populatitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terjadi persaingan yang ketat, dan terakhir Anies Baswedan.

“Tetapi yang menarik di 2023 ini, ada peningkatan suara Prabowo naik signifikan, terutama dalam sebulan terakhir. Dan dari simulasi kita antara Prabowo dan Ganjar, tidak ada bedanya dengan margin error sekitar 3 persen, sehingga kita tidak bisa mengatakan siapa yang lebih unggul,” kata Saidiman Achmad.

Namun, keunggulan Prabowo dibandingkan dengan Ganjar, adalah Prabowo lebih populer dibandingkan dengan Ganjar, hampir semua masyarakat Indonesia mengetahui Prabowo, sementara Ganjar bisa dianggap sebagai pendatang baru.

Saidiman sependapat dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengenai gagasan atau narasi, terutama yang bersifat merangkul semua agar terus dikemukakan oleh para kandidat capres.

“Ini sangat penting dilakukan oleh teman-teman presiden, karena ini bagian dari kualitas personal yang bisa dianggap penting tentang platform apa yang akan dilakukan ke depan,” katanya.

Manager Program SMC ini menilai, gagasan atau narasi itu akan membentuk persepsi publik terhadap para capres, terutama menyangkut integritasnya.

“Saya kira debat capres seperti di Makassar yang dilakukan APEKSI harus terus dilakukan, karena hal itu jadi salah satu alasan pilihan dalam menentukan pilihan-pilihan bakal calon presidennya seperti apa,” ujarnya.

Jangan Dianggap Remeh

Ketua Bappilu DPN Partai Gelora Rico Marbun mengingatkan, bahwa situasi geopolitik global saat ini jangan dianggap remeh oleh para kandidat, pasca perang Rusia-Ukraina.

Sebab, ada ancaman perang antara Taiwan-China yang juga akan melibatkan Amerika Serikat. Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi ekonomi Indonesia dan ketersediaan bahan pokok, termasuk lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Selain itu, isu pembelahan di masyarakat juga harus menjadi perhatian capres, sehingga diperlukan politik jalan tengah dan diperlukan tokoh yang bisa menyatukan semua.

“Dari dua kegelisaan ini, siapa yang tokoh yang bisa menjadi jalan tengah menangani dua problem tersebut. Sehingga Indonesia tidak hanya kuat dalam melindungi dirinya sendiri, tapi juga menjadi tokoh problem solveing dari situasi pembelahan itu, yaitu ada di Pak Prabowo,” ujar Rico.

Rico dapat memahami jika lembaga survei menempatkan Prabowo dalam peringkat popularitas dan elektabilitas berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Tetapi faktanya, Prabowo akan mendapatkan limpahan besar dalam perolehan suara.

“Apalagi jika Pemilu dilakukan dua putaran, dari data yang kami miliki Pak Prabowo yang paling besar mendapatkan limpahan suara, maka Pak probowo yang akan menjadi posisi nomor 1” pungkas Rico.

Anis Matta: Prabowo adalah “Man of The Moment” di Pemilu 2024

Anis Matta, Anis Matta Menjawab, arah baru indonesia, Geopolitik, Indonesia Superpower Baru, Kepentingan Nasional, Man of The Moment, Momentum, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, pilpres 2024, Prabowo Subianto

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) telah memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Keputusan ini muncul karena Partai Gelora berpandangan Prabowo adalah “man of the moment” pada Pemilu 2024 ini. Karena ada momentum yang baik di nasional maupun di tingkat global.

Dengan kata lain, kehadiran Prabowo di Pemilu 2024 merupakan momentum untuk menjaga kepentingan nasional dan momentum geopolitik yang bertemu dalam satu kebutuhan yang sama.

“Prabowo menjadi orang yang tepat sebagai jawabannya. Jadi, mengapa Prabowo? Jawabannya karena Prabowo adalah “man of the moment”. Ini momentum Prabowo, seperti biasa orang memilih “man of the year”, kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #11 dengan tema “Mengapa Prabowo?” yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (28/8/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menjelaskan, Partai Gelora sebelumnya telah menyampaikan empat pertimbangan dasar dalam mendukung capres.

Yakni pertimbangan agama, geopolitik, kepentingan nasional, serta kepentingan Partai Gelora sendiri dalam memilih Prabowo ketimbang kandidat lain.

“Nah, keempat pertimbangan ini bertemu semua situasinya dan Prabowo adalah jawabannya. Itu sebabnya saya menyebut beliau sebagai “man of the moment”,” katanya.

Anis Matta lantas menjelaskan, situasinya tersebut dimulai dari perspektif geopolitik, dimana pada 2024 nanti akan menjadi Pemilu yang sangat menentukan.

Karena selain di Indonesia, ada juga Pemilu di tempat lain yang akan menentukan jalannya situasi geopolitik ke depan seperti Pemilu di Taiwan, Amerika Serikat dan Rusia.

Anis menegaskan, situasi geopolitik sekarang sudah pada tingkat kekacauan yang hampir tidak terkendali. Artinya, permainan geopolitik sekarang akan membawa semua negara jatuh ke jurang.

“Kita memang belum jatuh, tapi nyaris jatuh karena kita sudah ada di ujung jurang. Kalau kita jatuh ke jurang ini, artinya perang. Situasinya keluar dari kendali secara global, situasi geopolitiknya sangat kacau,” jelasnya.

Anis Matta menilai, situasi ini membuat Indonesia membutuhkan seseorang pemimpin yang bisa menavigasi di tengah situasi yang sangat kompleks ini.

“Jadi titik-titik api itu ada di mana-mana, tetapi kita susah memprediksi arah peristiwanya dan waktunya. Di sinilah, perlunya kita dalam perpektif kepentingan politik nasional, membutuhkan politik jalan tengah untuk menghadapi ancaman perang. yang nyata bagi semua negara,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini berpandangan, bahwa politik jalan tengah itu adalah politik populasi yang memikirkan semua kepentingan nasional dan rakyatnya, bukan kepentingan satu kelompok atau golongan saja.

Untuk itu, diperlukan sosok pemimpin yang bisa menyatukan semua seperti Prabowo. Menteri Pertahanan itu, juga dianggap lebih mengerti situasi geopolitik global sekarang dibandingkan kandidat lain.

“Prabowo adalah pemimpin yang bisa membuat Indonesia tidak menjadi medan tempur bagi kekuatan global. Sebab, penyakit terbesar kita adalah gampang dipecah secara agama, geografi, dan ras. Potensi pembelahan akan lama kalau ditambah disiram isu ekonomi dan intervensi pemain luar,” katanya.

Anis Matta menegaskan, perlunya orang kuat di sini yang bisa menyatukan semua anak bangsa—yang telah terbelah sejak Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu, hingga sekarang—menjadi dasar bagi Partai Gelora untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres.

“Kita tentu saja menyayangkan, jika ada kepentingan politik jangka pendek yang mengambil keuntungan dari isu pembelahan ini. Itu sangat berbahaya bagi bangsa, kelihatan populis waktu dia menggunakan isu-isu pembelahan, tapi begitu dia memimpin dia tidak akan bisa mengeksekusi agenda kepentingan nasional, karena lawannya akan menggagalkan,” katanya.

Jika hal itu terjadi, maka situasi politik dan bangsa akan menjadi sangat kacau. Padahal dalam situasi sekarang diperlukan pemimpin yang bisa mengkonsolidasikan elite, bukan pemimpin yang membelah rakyat agar Indonesia bisa survive.

“Pemimpin yang bisa mengkonsolidasi elite bangsanya, elite nasionalnya, hanya bisa disatukan kalau pemimpin yang tertinggi menjalankan politik jalan tengah, menjalankan politik populasi,” katanya.

Prabowo, kata Anis Matta, bukan hanya sekedar pemimpin yang bisa mengkonsolidasi elite nasional dan menjaga kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga bisa mewujudkan Indonesia menjadi superpower baru menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai negara superpower baru, menurut Anis Matta, Indonesia juga tidak berada dalam posisi mengancam kekuatan global yang ada, tapi justru ingin bersama-sama menjaga perdamaian dunia.

“Jadi, dari empat perspektif pertimbangan, mengapa Partai Gelora mendukung Prabowo, itulah penjelasannya. Dan selain kuat, Prabowo juga orangnya amanah. Kita tidak sedang mencari orang sempurna, tetapi orang yang tepat dengan situasi ini,” katanya.

Jangan Mengkultuskan

Meskipun mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024, Anis Matta mengajak pendukung Prabowo maupun pendukung capres lain agar tidak mengkampanyekan calon mereka masing-masing secara berlebih-lebihan.

“Saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman, baik yang mendukung Prabowo maupun tidak, untuk tidak mengkampanyekan calon kita secara berlebihan. Dalam hadits diajarkan, ketika kita mendukung seseorang, maka kita hanya bisa menduga kebaikan orang itu, tetapi Allah tetap yang lebih tahu. Jadi jangan mengkultuskan, dan tidak berlebih-lebihan dalam memberikan dukungan, karena Allah SWT yang lebih tahu,” pungkasnya.

Partai Gelora Bakal Gelar Deklarasi Dukungan ke Prabowo sebagai Calon Presiden pada 2 September 2023 di Djakarta Theater

Ahmad Muzani, arah baru indonesia, capres, Deklarasi Dukungan Partai Gelora, Djakarta Theater, Indonesia Superpower Baru, Mahfuz Sidik, Partai Baru Lebih Keren, Partai Baru Lebih Seru, Partai Gelora Indonesia, Partai Gerindra, Prabowoi Subianto

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 pada Sabtu (2/9/2023) mendatang.

Deklarasi yang akan dihadiri oleh kader partai Gelora tersebut, digelar di Djakarta Theater, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Deklarasi Partai Gelora Indonesia mendukung Prabowo Subianto sebagai capres akan dilaksanakan pada Sabtu, 2 September 2023,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Menurut Mahfuz, deklarasi tersebut akan dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI.

Dalam deklarasi ini, kata Mahfuz, Partai Gelora juga akan mengundang pimpinan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN dan PBB, serta partai politik yang akan masuk barisan koalisi.

“Deklarasi akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo. Kami juga akan mengundang para pimpinan parpol koalisi,” ujar Mahfuz.

Mahfuz menegaskan, seluruh pemgurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 38 propinsi akan hadir dalam deklarasi dukungan yang akan digelar tersebut.

Sementara 514 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari kabupaten/kota seluruh Indonesia akan mengikuti acara deklarasi secara daring.

“Seluruh pimpinan pusat dan propinsi Partai Gelora hadir dalam deklarasi, dan diikuti pula oleh seluruh pimpinan kota/kabupaten melalui aplikasi daring,” katanya.

Mahfuz menyatakan keputusan Partai Gelora untuk mendukung Prabowo dilakukan setelah proses komunikasi intensif Partai Gelora dengan Prabowo Subianto dan pimpinan Gerindra lainnya sejak Maret lalu.

Setelah ada kesepakatan prinsip, maka Partai Gelora melakukan sosialisasi ke seluruh pimpinan wilayah (tingkat propinsi) dan daerah (kabupaten/kota) untuk memastikan dukungan sikap yang sama.

“Alhamdulillah, pada pertengahan Agustus lalu, kami sudah menerima surat dukungan dari 38 pimpinan wilayah tingkat propinsi yang mewakili 514 pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota. Mereka semua bulat bersepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dukungan Partai Gelora Indonesia,” katanya.

Keputusan Partai Gelora Prabowo Subianto sebagai capres, karena memiliki kesamaan ideologi dan narasi, sehingga memiliki pemahaman yang sama terhadap situasi geopolitik dan perlunya Indonesia menjadi negara yang kuat.

Selain itu, Partai Gelora juga memiliki misi bersama Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan tengah untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menguatkan demokrasi Indonesia.

Disamping itu, Partai Gelora akan menjadi jembatan antara Prabowo dengan segmen keumatan.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan para petinggi Partai Gerindra melakukan silahturahmi ke Partai Gelora pada Sabtu (19/8/2023).

Kedatangan mereka diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik di kantor Gelora Media Center di Jalan Patra Kuningan, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Partai Gerindra menyampaikan secara langsung ajakan kepada Partai Gelora untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Sistem Pemilu Gunakan Sistem Distrik dengan Dua Dapil

arah baru indonesia, Dapil DPR dan DPD, Fahri Ham, Fahri Hamzah, Partai Baru Lebih Keren, Partai Baru Lebih Seru, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Sistem Distrik

Partaigelora.id – Wakil Ketua DPR Periode 2019-2014 Fahri Hamzah mendorong adanya desain ulang sistem pemilu, aturan dan perangkat pendukungnya. Sebab, demokrasi sekarang memfaslitasi adanya pertengkaran, sehingga tidak ideal lagi untuk digunakan.

“Orang Amerika dan Eropa saja sudah kewalahan banget soal demokrasi liberal ini, karena terlalu menfasilitasi pertengkaran, semakin nggak efektif,” kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi nasumber dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’ di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Pertengkaran-pertengkaran yang tidak ideal itu, kata Fahri, telah menyebabkan terjadinya politik identitas. Ditambah lagi dengan adanya sosial media, yang menyebabkan pertengkaran itu semakin memanas.

“Akhirnya orang berpikir, kalau demokrasi tidak bisa dipakai lagi untuk mengkonsolidasi kesejahteraan. Justru di negara-negara seperti Rusia, Turki dan China, kesejahteraannya bisa terkonsolidasi dengan baik, ada pertumbuhan. Ini mereka sebutnya demokrasi, tapi kita menentangnya karena sirkulasi pemimpin, terutama di eksekutifnya itu yang tidak lancar,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menilai Indonesia perlu memikirkan desain pemerintahan yang lebih stabil, dan tidak perlu lagi mengeksplor konflik di tingkat bawah seperti yang terjadi sekarang.

“Terlalu banyak alasan kita bertengkar dalam politik ini, padahal sama sekali tidak rasional. Ini yang saya gambarkan sebagai anak kecil yang bertengkar terus, perlu orang tua yang punya wibawa untuk menyatukan kembali, karena pertengkarannya banyak yang tidak substantif” katanya.

Agar tidak ada lagi pertengkaran dan pemilu jauh lebih murah menurut Fahri, masa depan Indonesia sebenarnya ada di Sistem Distrik, dan jika pemilihan presiden dikembalikan di MPR RI pakai Sistem Electoral Colloge seperti di Amerika.

“Di Amerika itu bukan pemilihan presiden langsung, negara demokrasi juga, dia pakai electoral colloge. Harusnya ada dua dapil, kabupaten/kota dan provinsi,” katanya.

Daerah pemilihan (dapil) kabupaten/kota untuk pemilihan anggota DPR RI, termasuk pemilihan presiden, sehingga tidak akan memunculkan konflik di tingkat nasional.

“Ini juga yang mendasari kenapa saya setuju Ibu Kota dipindah ke IKN, karena Ibu Kota sekarang terlalu dekat dengan konflik. Saya gara-gara demo Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) didemo pakai parang di Manado. Sebenarnya nggak ada urusan, tapi karena kita terlalu meng-entertaint konflik, sehingga Ibu Kota itu diganggu konflik seperti ini. Karena itu, IKN sudah betul tidak dipimpin dari hasil Pilkada agar tidak dekat dengan konflik kekuasaan,” paparnya.

Menurut Fahri, sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah Sistem Distrik, dimana untuk DPR di kabupaten/kota, sedangkan provinsi untuk pemilihan DPD RI.

Dalam Sistem Distrik ini, provinsi menjadi dapil DPD, sehingga sekaligus untuk memperkuat kelembagaan DPD di tengah desakan untuk membubarkan.

“Jadi mendesain ulang sistem pemilu, inilah yang menjaga demokrasi ke depan. Sebab, tidak bisa hanya memperbaiki DPR, demokrasi jadi baik,” katanya.

Selain itu, sistem kepartaian saat ini agak keliru dalam demokrasi. Sebab, kekuatan itu ada di pejabat publik, apalagi di dalam presidensial tidak boleh ada institusi yang mengendalikan negara dari belakang layar.

“Diatur-atur dari belakang adalah bentuk terpedo dan kudeta terhadap presiden dalam negara demokrasi. Pejabat publik itu harus transparan, kalau terlalu banyak dapurnya yang tidak kelihatan, itu akan mengganggu pertanggungjawaban. Itu yang tidak boleh kita biarkan ke depan, makanya kita kembalikan sistemnya bahwa yang berdaulat itu, adalah orang yang dipilih oleh rakyat termasuk di DPR,” tegasnya.

Karena dipilih oleh rakyat, maka anggota DPR tidak boleh memiliki loyalitas ganda, selain kepada konstituennya. Ia menegaskan, wakil rakyat adalah wakil rakyat, bukan wakil partai, sehingga partai politik tidak bisa semena-semena melakukan pemberhentian terhadap anggota DPR.

“Jadi menurut saya, ke depan itu, yang bisa menjamin adalah adanya satu sistem yang lebih stabil dan dinamis. Jangan sampai kita terkunci, kita terjebak seperti Orde Baru. Reformasi parlemen juga perlu dimatangkan lagi, dulu sudah pernah kita serahkan ke Tim DPR dan MPR. Sehingga masing-masing demokrasi harus ditata dan dikelola dengan satu sistem,” pungkasnya.

Partai Gelora Dorong Kolaborasi Atasi Polusi Udara di Jakarta dan Sekitarnya, serta Tidak Saling Menyalahkan

Anas Maruf, arah baru indonesia, Kemenkes, Kolaborasi, Partai Baru Lebih Keren, Partai Gelora Indonesia, Partai Nomor 7, Pemilu 2024, Polusi Jakarta, Rully Sumanda, Walhi, Zenzi Suhadi

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) berpandangan, bahwa polusi udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, disebabkan oleh banyak faktor. Namun, faktor yang dominan yang memperngaruhi, adalah akibat asap kendaraan bermotor dan polusi industri.

“Sehingga masyarakat harus mengeluarkan semacam ongkos yang tidak perlu bagi kesehatan. Hal ini sebenarnya bisa dicegah, apabila pemerintah menerapkan kebijakannya secara konsisten,” kata Rully Syumanda, Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Indonesia di Jakarta, Rabu (23/8/2023) petang.

Hal itu disampaikan Rully saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Polusi Udara Mengepung, Kesehatan Publik Terancam’ yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV.

Diskusi ini dihadiri Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Anas Ma’ruf MKM dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Zenzi Suhadi.

Rully mengatakan, jumlah kendaraan bermotor yang masuk Jakarta diperkirakan mencapai 24 juta dari 101 juta kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.

Kendaraan bermotor yang didominasi oleh sepeda motor tersebut, setiap harinya mengeluarkan gas buangan dan asap yang bisa membahayakan kesehatan.

“Kebijakan terhadap mobil-mobil yang sudah yang tidak memenuhi standar buangan, itu sejauh mana? Kenapa tetap masih bisa masuk ke Jakarta sampai sekarang,” katanya.

Rully juga menyayangkan upaya pemerintah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli sepeda motor, daripada membenahi moda transportasi.

Akibatnya, jumlah sepeda motor meningkat secara signifikan, terutama di Jakarta, hingga menyebabkan kemacetan parah dan polusi udara di Jabodetabek.

“Partai Gelora berharap ada sebuah arah kebijakan, apa yang harus kita lakukan, bukan saling menyalahkan. Kita harus bersama-sama membangun jembatan kolaborasi untuk mencari titik utama kendalanya, itu dimana,” katanya.

Menurut Rully, salah satu supaya yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya melakukan uji emisi untuk kendaraan bermotor baik mobil dan motor untuk tahun 2010 ke bawah. Disamping perbaikan kualitas moda transportasi umum harus digencarkan.

Sementara terkait polusi udara yang ditimbulkan oleh industri, terutama terkait keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara, Rully meminta pemerintah mulai meninggalkan batu bara sebagai bahan bakar dan mencari alternatif lain seperti solar.

“Kita berharap pemerintah tidak kecanduan PLTU berbahan bakar batu bara lagi. Ada 146 PLTU tersebar di seluruh Indonesia, 16 PLTU yang mengepung Jakarta. Sehingga polusi udara di Jakarta, bukan dari kendaraan bermotor, tetapi juga dari 16 PLTU ini,” katanya.

Transformasi Kesehatan

Sementara itu, Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Anas Ma’ruf MKM mengatakan, masyarakat perlu meningkatkan kualitas kesehatannya, terutama daya tahan tubuh agar tidak terpapar penyakit yang ditimbulkan oleh polusi udara di Jakarta.

“Misalnya air yang kita konsumsi di sekitar kita, itu sehat atau tidak. Lalu, pangannya juga diatur, lingkungan tempatnya tinggalnya diupayakan tetap sehat, sehingga pada akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan,” katanya.

Dalam kaitan ini, Kemenkes telah melakukan transformasi dalam rangka menata pembangunan kesehatan seperti meningkatkan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan gizi ibu dan anak. Kemudian mengendalikan penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat.

“Transformasi ini memerlukan deteksi dini, melakukan pencegahan sejak awal, sehingga ketika sudah di rumah sakit, baik itu penyakit yang sifatnya kronis atau tidak bisa kita sembuhkan. Nah, puskesmas kita jadikan tempat untuk deteksi dini,” ujarnya.

Anas mengatakan, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya perlu melibatkan berbagai sektor seperti arahan Presiden Joko Widodo, tidak bisa hanya dilakukan Kemenkes. Sebab, Kemenkes hanya memberikan rekomendasi pencegahan dan transformasi pelayanan kesehatan.

“Misalkan soal pembangunan PLTU di suatu daerah, itu sebaran anginnya sebetulnya sudah bisa diketahui, dan Kemenkes menyarankan adanya filter. Jadi transformasi kesehatan itu, bagaimana di bidang kesehatan supaya terintegrasi,” katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zenzi Suhadi mengatakan, penyebab utama polusi di Jakarta adalah masalah transportasi akibat dari kebijakan ekonomi yang salah.

“Harusnya Indonesia menerapkan standar gas buang Euro 6, bukan Euro 2 atau 4. Sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan ambruk, termasuk mengenai kualitas udara,” kata Zenzi.

WALHI, kata Zenzi, mendorong adanya audit lingkungan di Jabodetabek yang akan mengaudit perluasan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh emisi transportasi maupun industri. Apabila hasil audit tersebut ditemukan unsur pidana, bisa didorong ke proses hukum.

“Tapi sebetulnya masalah utamanya, pemerintah Indonesia terkesan enggan untuk berpindah ke energi bersih, sementara di banyak negara energinya sudah energi bersih dan emisi gas buangnya sudah standar Euro 6,” pungkasnya.

Pesan Anis Matta untuk Para Capres: Harus Merdeka Secara Politik dan Ideologi, Jangan Jadikan Indonesia Medan Tempur Kepentingan Asing

Anis Matta, arah baru indonesia, Dedi Miing Gumelar, Intervensi Asing, Kepentingan Asing, Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024, Medan Tempur, Merdeka Secara Ideologi, Merdeka Secara Politik, Partai Baru Lebih Keren, Partai Gelora Indonesia, pilpres 2024

Partaigora.id – Di tengah dunia yang makin tersambung dan konflik geopolitik yang memanas, nyaris tidak ada satu peristiwa politik pun di dunia yan luput dari intervensi asing. Salah satunya, pemilihan umum 2024 yang akan datang di Indonesia.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia tidak akan terlepas dari intervensi asing seperti halnya proses pemilihan presiden di berbagai negara, salah satunya di Turki beberapa waktu lalu.

Bahkan, tambah Anis, rumor intervensi asing tersebut sudah lama beredar, namun skala intervensinya tidak akan seperti tahun 1998.

“Nah, ini ada obrolan, kalau ada capres sudah punya dukungan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ada yang bilang Anies Baswedan didukung Amerika, Ganjar Pranowo didukung Tiongkok, dan Prabowo Subianto didukung Rusia. Tapi ini kan katanya. Memang pemilu di suatu negara seperti pilkada global saja, bagi kekuatan superpower,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #10 dengan tema ‘Apakah Ada Intervensi pada Pilpres 2024? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (21/8/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar DPN Partai Gelora, Anis Matta menjelaskan, bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

“Bertepatan dengan Pilpres 2024 di Indonesia pada 14 Pebruari, pada Januari nanti ada Pemilu di Taiwan, Rusia di bulan Maret dan Amerika pada bulan November. Jadi 2024 ini adalah momentum, pemilu kekuatan global, pertarungan global” katanya.

Menurut dia, tanda-tanda pertarungan kekuatan global dimulai di Pemilu Taiwan pada Januari 2024, Amerika dan China memiliki calon masing-masing, sehingga pembelahannya sangat tajam, karena ancamannya perang atau damai.

“Sementera di Amerika sendiri, Pilpresnya juga berdarah-darah. Tidak pernah kita lihat mantan Presiden Amerika yang dikejar kasus hukumnya supaya tidak bisa mencalonkan diri sebagai capres seperti Donald Trump. Kalau di Rusia, Putin (Vladimir Putin) masih sangat kuat,” katanya.

Artinya, intervensi asing pun terjadi di dalam negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sebab, musuh Amerika seperti Rusia punya kecenderungan mendukung salah satu calon seperti Donald Trump yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka.

Intervensi dalam merubah kepemimpinan di suatu negara dalam sejarah modern, kata Anis Matta, terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia II, yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.

“Mereka gunakan Doktrin Monroe, bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang masuk selain Amerika, begitu sebaliknya dengan Uni Soviet. Tapi kalau kita lihat hampir semua pergantian kepemimpinannya diintervensi oleh Amerika,” katanya.

Modusnya, pertama melalui kudeta secara langsung, kedua melakukan revolusi sosial (social unrest) dan ketiga melalui pemilu.

Namun, sejak Perang Dingin berakhir, Amerika hampir tidak lagi menggunakan upaya kudeta untuk mengganti kepemimpinan di suatu negara.

“Sejak perang dingin berakhir, intervensi lebih banyak dilakukan melalui social unrest seperti revolusi berwarna atau revolusi kuning, serta pemilu. Nah, yang terjadi di Indonesia pada 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru, itulah social unrest,” ungkapnya.

Namun, upaya Amerika juga pernah mengalami kegagalan. Misalnya ketika ingin menggantikan kepemimpinan di Turki. Upaya kudeta dan social unrest untuk menggantikan Presiden Turki Reccep Tayip Erdogan, bahkan melalui modus pergantian normal melalui pemilu juga tidak berhasil.

“Di elite Amerika sekarang terjadi perpecahan sejak era Bill Clinton sampai sekarang. Sehingga ada kekuatan di Amerika sendiri yang kemudian minta tolong keluar. Ketemu hajatnya, ketemu kepentingannya dan bagaimana orang seperti Donald Trump bisa terpilih sebagai Presiden Amerika, kalau tidak ada intervensi dari Rusia,” ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan Pilpres 2024 di Indonesia, yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik antara Amerika melawan China. Sebab, basis koalisi Amerika di kawasan ini sangat kuat, karena memiliki pertahanan utama yang didukung Jepang, Korea Selatan, Australia dan India.

“Kawasan Asia Tenggara sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan netral tidak ke barat dan tidak ke timur. Karena itu, saya tidak membayangkan akan ada intervensi seperti model intervensi waktu menjatuhkan Pak Harto (Presiden Soeharto). Intervensi tetap ada, tetapi skalanya tidak bisa kita prediksi, tidak seperti tahun 1998” katanya.

Anis global ini menilai Amerika dan China sama-sama memiliki kepentingan masing-masing di Indonesia. Sehingga Indonesia akan tetap diposisikan,sebagai negara netral dengan demokrasi yang tidak terlalu kuat.

Ketika ada intervensi asing, tidak akan dilakukan terlalu terbuka, dan tidak akan terlihat berpihak kepada salah salah satu kekuatan.

“Asia Tenggara sebenarnya relatif lebih lebih bagus diasumsikan sebagai kawasan netral, artinya sebagai di jalan tengah. Sehingga tidak akan ada intervensi asing yang ekstrem,” tegasnya.

Anis Matta justru mengkhawatirkan ada kekuatan di dalam negeri yang meminta bantuan asing agar memenangi Pilpres 2024. Jadi asing secara langsung yang melakukan intervensi, tetapi didahului oleh adanya permintaan di dalam negeri.

“Yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sini justru yang memancing orang lain untuk datang sebagai alat pertolongan. Jadi agresifnya bukan dari luar, tapi karena ada minta tolong seperti saat Donald Trump terpilih,” katanya.

Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 agar merdeka secara politik, geopolitik, teknologi dan merdeka secara ideologi.

“Juga jangan biarkan orang lain menjadikan negara kita ini sebagai medan tempur mereka. Bung Karno (Presiden Soekarno) mengajarkan kepada kita tidak boleh memberikan ruang kepada negara lain untuk mengintervensi kita, apalagi dalam proses pemilu,” katanya.

Ia kembali menegaskan, bahwa intervensi asing itu datang, sebenarnya bukan hanya karena keinginan asing itu sendiri, tetapi karena memang ada permintaan dari dalam sendiri yang ingin memenangi Pilpres dan menjadi Presiden.

“Jadi jangan nyalahin orang kalau, kita sendiri yang minta diintervensi orang lain. Dengan penjelasan saya mengenai model-model intervensi ini, diharapkan kita dapat memahami bingkai mengenai proses intervensi asing,” pungkas Anis Matta.

Fahri Hamzah: Keputusan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Aspirasi Kader Partai Gelora se-Indonesia

arah baru indonesia, Fahri Hamzah, Indonesia Superpower Baru, Partai Gelora Indonesia, Partai Gerindra, Pemilu 2024, pilpres 2024, Prabowo Subianto

Partaigelora.id – Pada Sabtu (19/8/2023), Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dihadapan jajaran elite Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah meneguhkan hati dan menguatkan tekad untuk bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (20/8/2023).

Fahri menjelaskan bahwa keputusan yang Partai Gelora dalam mendukung Prabowo Subianto adalah akumulasi dari aspirasi kader-kader di seluruh Nusantara, yang diwakili oleh pernyataan 38 DPW Partai Gelora di seluruh Provinsi di Indonesia.

“Tekad telah bulat, hati telah mantap. Tali sudah di tambatkan, Mari songsong hari depan, berjuang bersama pada Pemilu 2024, demi menjemput masa depan Indonesia Superpower Baru Dunia,” kata Fahri Hamzah yang tak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani serta jajaran partainya yang telah berkunjung ke Gelora Media Center (GMC) Partai Gelora pada Sabtu (19/8/2023).

Terkait dukungan Partai Gelora ke Prabowo, Fahri mengatakan bahwa partainya sudah lama melakukan komunikasi dengan seluruh kader dan masyarakat untuk memberikan dukungannya terhadap Ketua Umum Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut.

Bahkan, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu menyakini bahwa sudah saatnya Prabowo Subianto mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

“Kita harus percaya bahwa memang ini waktunya Pak Prabowo, tinggal komunikasi yang baik yang akan menyebabkan secara umum publik dan rakyat Indonesia bersepakat untuk bulat memilih Pak Prabowo kali ini sebagai Presiden Republik Indonesia,” demikian Caleg dari Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara I itu.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menerima Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani serta jajarannya di kantor Gelora Media Center di Jalan Patra Kuningan, Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Kesempatan itu, Mahfuz menjelaskan bahwa pertemuan untuk membicarakan hal-hal lebih teknis tentang dukungan Partai Gelora Indonesia terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres pada Pilpres 2024.

“Selain kesamaan visi, Partai Gelora telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Prabowo Subianto. Ini jadi pertimbangan kami mendukung Menteri Pertahan (Menhan). Bahkan, sudah saling kenal, sudah tahu cara kerja masing-masing sejak 2014 sebenarnya sampai sekarang,” tambah Mahfuz.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) juga sudah menerima rekomendasi 38 Dewan Pimpinan Wilayah yang mendukung Prabowo. Tepatnya, per 7 Agustus 2023, DPN Partai Gelora Indonesia telah menerima surat resmi dari 38 dewan pimpinan wilayah.

Komunikasi dan koordinasi juga dengan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh kota/kabupaten. Selanjutnya, seluruh DPW dan DPD ini telah konsolidasi mengkampanyekan Prabowo di akar rumput.

Partai Gerindra Lamar Partai Gelora Ajak Besanan Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Ahmad Muzani, Ahmad Rilyadi, arah baru indonesia, Besanan, capres, Indonesia Superpower Baru, Lamar, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, Partai Gerindra, pilpres 2024, Prabowo Subianto

Partaigelora.id – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan tempat spesial kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai Gerindra melamar Partai Gelora, mengajak berbesanan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

“Kedatangan kami kesini mau ngelamar Partai Gelora. Kalau kami di Betawi, ibaratnya itu kita ngajak berbesanan. Jadi kami mewakili Partai Gerindra untuk meminta Gelora bersama-sama untuk berjuang memenangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden di 2024,” kata Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Hal itu disampaikan Muzani saat melakukan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora, bertempat di Gelora Media Centre Partai Gelora, Kuningan, Jakarta. Dalam silaturahmi membawa rombongan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra berjumlah 16 orang.

Dari rombongan itu, tampak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang OKK Prasetyo Hadi, Wakil Bendahara Umum Dimas Sahatrio, Ketua DPD DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Anggota DPR Novi Wijayanti, Mohamad Hekal Bawazier, Martina, dan Suir Syam, serta pengurus DPP Partai Gerindra lainnya.

Rombongan Muzani tersebut, diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, Ketua Bidang Bangter I Syahfan Badi Sampurno dan Ketua Bidang Banter III Ahmad Zaenudin.

Lalu, Ketua Bidang Banter IV, Rofi’ Munawar, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismatono, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati, Bacaleg DPR RI Dapil Jabar V Hisan Anis Matta dan lain-lain.

Menurut Muzani, Partai Gerindra dan Partai Gelora memiliki chemistry yang sama sejak Pilpres 2014 dan 2019, dimana ketika itu, para personal Partai Gelora masih di partai lama.

“Jadi kami merasa hubungan baik ini, sudah terjalin sejak embrio kelahiran partai ini dari 2024. Bahkan Bang Irel (Ahmad Rilyadi), Bang Fahri Hamzah itu teman diskusi kami sebelum reformasi. Jadi kami ingin menghidupkan kembali emosi dan semangat di tahun 2014 dan 2019 di tahun 2024,” katanya.

Muzani menambahkan, Partai Gerindra merasa terhormat mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Partai Gelora, tidak hanya di pusat, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.

“Kami dapat laporan, sahabat Gelora mendatangi kantor kami di berbagai daerah menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo. Saya merasa masuk ke kantor ini (GMC, red), seperti kantor sendiri. Dan semua yang disini juga sahabat lama saya. Dan terus terang, kami datang kesini, ini rombongan terbanyak kami, dalam sejarah kami silaturahmi dengan partai politik. Karena memang minat dan semangat untuk datang di kantor Partai Gelora,” katanya.

Muzani mengatakan, silaturahmi kali ini untuk membicarakan final pematangan teknis deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo, termasuk waktu dan tempat deklarasi, karena komunikasi intens sudah lama dilakukan.

“Apalagi ada kesamaan pandangan dan persepsi tentang Indonesia masa depan antara Partai Gelora dan Partai Gerindra. Dengan adanya kesamaan tersebut, kian memudahkan komunikasi,” ujarnya.

Muzani mengungkapkan, Ketua Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga diketahui sedang di Eropa.

“Alhamdulilah kita sudah mencocokkan beberapa alternatif tanggal dan tempat untuk kita jadikan sebagai rencana hajatan untuk Partai Gelora mendeklarasikan calon presiden yang kami usung Haji Prabowo Subianto. Tapi mungkin Insya Allah akhir Agustus,” katanya.

Menanggapi silahturahmi ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan. Ia mengatakan, Partai Gelora dan Partai Gerindra sudah melakukan pertemuan sejak Maret 2023 untuk membicarakan dukungan kepada Prabowo di 2024.

“Pertemuan ini memang bukan pertemuan perdana karena komunikasi antara kami, terutama unsur-unsur pimpinan di Partai Gelora dengan pimpinan di Gerindra ini sudah lama terbangun sejak 2014 sebenarnya. Begitu pula tahun 2019. Dalam konteks pemilu 2024, kami juga sebenarnya sudah melakukan komunikasi cukup intens sejak Maret 2023,” kata Sidik.

Berdasarkan pertemuan intens tersebut, maka kata Mahfuz, Partai Gelora secara bulat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Yakni dari tingkat DPN (Pusat), Dewan Pimpinan Wilayah (Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk surat dukungan.

Tidak hanya itu, DPW dan DPD Partai Gelora diberbagai daerah juga mendatangi pengurus Partai Gerindra di daerah untuk menyampaikan dukungan serupa.

“Sesuai dengan arahan ketua umum Anis Matta, kami sudah mengkonsolidasikan 38 Dewan Pimpinan Provinsi Partai Gelora Indonesia yang mereka juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 514 Dewan Pimpinan Daerah di seluruh kota/kabupaten dan sampai tanggal 7 Agustus yang lalu. Kami sudah menerima surat resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah yang sepakat buat mengusulkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI 2024-2029 yang didukung Partai Gelora Indonesia,” ungkap Mahfuz Sidik

Mahfuz menegaskan, deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo Subianto sebagai capres akan digelar akhir Agustus 2023 ini. “Kami sudah menyepakati deklarasinya tingkat pusat kita lakukan di Agustus 2023 ini. Soal waktunya kapan dan tempatnya, kami menunggu arahan dari Partai Gerindra,” pungkas Mahfuz.

Dengan begitu, partai pendukung Prabowo semakin bertambah. Selain Gerindra tentunya, Prabowo sudah dipastikan didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Parta Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Gelora Indonesia.

Partai Gelora Dorong Kata ‘Superpower Baru’ Jadi Kosakata Perbincangan Sehari-hari

arah baru indonesia, Bambang Brodjonegoro, Fahri Hamzah, Hikmahanto Juwana, Indonesia Emas 2045, Kosakata, Partai Baru Lebih Seru, Partai Gelora Indonesia, Superpower Baru

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong istilah ‘Superpower’ Baru sebagai kosakata sehari-sehari dan mimpi Indonesia. Sehingga upaya untuk menjadi Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia segera terwujud dan menjadi kenyataan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks Episode #100 bertajuk ‘Merdeka Itu Menjadikan Indonesia Superpower Baru Dunia’, Kamis (17/8/2023) sore.

Diskusi Gelora ini dipandu Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora Dadi Krismantono. Diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro, dan Pakar Hukum & Diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana.

“Jadi istilah Indonesia Emas, Superpower Baru, Kekuatan Kelima Dunia, memang harus ada dulu dalam mimpi kita. Harus jadi kosakata, sehingga kalau tidak ada dalam kata-kata, nggak akan terwujud dalam kenyataan, ” kata Fahri.

Karena itu, untuk menjadikan kata ‘Superpower Baru’ tersebut, sebagai kosakata sehari-hari, menjadi sangat penting.

“Kosakata ini akan terbawa dalam tidur kita, akan ada dalam arsitektur di mimpi kita. Kalau itu sudah ada, sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Jadi kosakata Superpower Baru harus kita gelorakan agar segera terwujud,” ujarnya.

Dalam rangka menggelorakan kata ‘Superpower Baru’ sebagai kosakata sehari-hari, maka Partai Gelora memaknai perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dirayakan dengan cara berbeda.

“Jika ada yang memaknai dengan lomba panjat pinang, makan krupuk dan sebagainya yang lucu-lucu. Kita memberikan makna secara berbeda, kita adakan semacam perbincangan kecil untuk men-setup, apa yang kita rancang untuk masa depan Indonesia,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, untuk menuju Indonesia Emas 2045 atau menjadikan Indonesia Superpower Baru dunia, dibutuhkan tiga ‘ledakan’ untuk mewujudkan hal itu. Yakni ledakan naratif, kapasitas kolektif, serta politik dan kepemimpinan.

Menurut Fahri, ledakan naratif diperlukan, karena kita tengah mengalami krisis naratif. Artinya, belum ada hal yang disepakati untuk mewujudkan masa depan Indonesia.

“Makanya kita ingin memberikan sesuatu yang bertenaga, yaitu Superpower Baru, bukan sekedar istilah Indonesia Emas. Ini yang harus kita bongkar, kita diskusikan dan rekonstruksikan menjadi arsitektur masa depan Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan ledakan kapasitas kolektif diperlukan untuk menghilangkan hal-hal yang intoleran, yang mengatasnamakan kebebasan dan demokrasi.

“Negara harus mengupgrade ruang publik, fokus membangun ruang civic education misalnya, jangan intoleran terus. Nah, civic education ini harus diisi betul-betul supaya ada kesadaran umum tentang ruang bersama itu,” katanya.

Sementara ledakan politik dan pemerintahan diperlukan untuk memberi ruang kepada perencanaan pembangunan jangka panjang. Artinya presiden pengganti harus melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya.

“Menjaga republik sebesar Indonesia ini, tidak gampang, dan alhamdulilah sekarang sudah 78 tahun. Kita ini negara besar, bukan negara kecil. Bagaimana kita memimpinnya, bagaimana kepemimpinannya yang akan datang dalam memimpin, perlu ada keberlanjutan,” katanya.

Partai Gelora berharap hal ini dapat melahirkan kesadaran politik semua pihak, tidak hanya partai politik (parpol) untuk memulai satu kontestasi gagasan besar mengenai masa depan Indonesia.

“Kita berharap akan lahir kesadaran politik dari partai politik sendiri untuk memulai satu kontestasi gagasan besar dan mengkonsolidasi gagasan ini, supaya betul-betul bisa menjadi tangga naik bagi Indonesia,” pungkasnya.

Lompat Tiga Kali Lipat

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia secara GDP (Produk Domestik Bruto) sudah masuk ‘trillion dollar club’ atau melampaui 1 triliun dollar, kira-kira sekitar US$ 1,6 triliun.

“Menurut GDP negara-negara di dunia, kita sudah masuk negara G20, persisnya sekitar nomor 15. Kalau di ASEAN kita sudah jelas yang paling besar,” kata Bambang.

Sedangkan jika dilihat dari perkapita, Gross National Income (GNI) per kapita yang menjadi indikator, apakah suatu negara itu, kategorinya lower middle, upper middle, atau high middle.

“Indonesia, tepatnya hari ini 2023, baru naik kelas dari lower middle menjadi upper middle dengan GNI US$ 4.700 per kapita,” ungkapnya.

Jika melihat ukuran Indonesia, menurut Menteri Keuangan 2014-2016 ini, maka termasuk perekonomian yang kompleks, tapi juga penuh dengan prospek.

“Jadi kalau bicara Superpower dari sisi ekonomi, maka mau tidak mau dari GDP total minimal masuk lima besar. Dan waktu itu, kita proyeksikan 2045 masih mungkin tercapai,” katanya.

Namun, menurut Bambang, yang lebih menantang bagi Indonesia saat 100 tahun perayaan kemerdekaan pada 2045, adalah GNI-nya sudah harus diatas US$ 13.000.

“Maka secara gampangnya dalam 22 tahun ini, kita harus lompat tiga kali lipat. Nah, ini yang jadi tantangan berat kita. Kalau melihat sejarah perkembangan ekonomi berbagai negara di dunia banyak yang gagal dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap),” katanya.

Agar tidak gagal, Indonesia harus bisa ‘mengawinkan’ kemajuan teknologi dengan kemampuan kita dalam mengolah sumberdaya alam.

“Kita harus bisa memaksimalkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh sumberdaya alam tersebut. Jangan sampai istilahnya, kita kembali lagi jadi petani dan penambang. Kita harus jadi produk yang punya nilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar internasional,” katanya.

Selain itu, untuk menjadi negara mau di 2045, Indonesia juga perlu memperbanyak enterpreneur atau pengusaha UMKM. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia masih sangat kecil, dan dari segi kualitas kalah jauh dari India.

“Indonesia perlu belajar dari India soal UMKM ini, sehingga bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah atau besar. Jika kita punya penduduk 320 juta pada 2045, prediksi kami 70 persennya pengusaha menengah dan besar. Maka dia juga akan jauh lebih dewasa paham akan pentingnya politik, serta mapan secara bisnis. Inilah yang akan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Dua Kunci Indonesia

Sebaliknya, Pakar Hukum & diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan Indonesia memiliki modal untuk menjadi negara superpower.

Ia mengatakan ada dua kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat. Dimana Indonesia harus mampu menawarkan ide-ide atau gagasan pada situasi di level internasional

Hikmahanto menyontohkan langkah Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan negara G20. Saat itu, dirinya mengungkapkan Jokowi mampu menawarkan solusi konflik antara Rusia dan Ukraina.

“Pada waktu G20 beliau bisa, mempunyai strategi-strategi. Meskipun belum berhasil mengupayakan penyelesaian perang di Rusia dan Ukraina,” ujarnya.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini menilai, dalam tempo 22 tahun kedepan merupakan pekerjaan besar Indonesia sebelum menjadi Superpower Baru pada 2045,

Karena itu, ia berharap apa yang ditinggalkan para pemimpin kita agar tidak dinafikan oleh para pemimpin berikut. Jika selalu dinafikan, Indonesia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membangun.

“Yang ada hanya memindahkan pendulum jam dari kanan ke kiri, tapi bagaimana kita menata batu bata menjadi bangunan yang kuat,” katanya.

Hikmahanto juga berharap agar para birokrat harus tetap dipertahankan meski terjadi perubahan kekuasaan, karena mereka adalah ujung tombak dalam pembangunan.

Sebab, sebagai aparatur sipil negara (ASN) mereka diminta netral, tidak boleh berpihak kepada partai politik atau pemimpin tertentu.

“Jadi untuk memastikan bahwa 2045, 22 tahun ke depan ke titik itu. Menurut saya para birokrat harus jangan diganggu begitu kan. Kebiasaan misalnya, saya jadi politisi ganti-ganti eselon 1 itu harus nggak boleh, karena mereka yang memegang visi,” pungkasnya.

Partai Gelora Usulkan Dua Prioritas Strategis Ekonomi kepada Prabowo agar Indonesia Jadi Superpower Baru

arah baru indonesia, Dua Prioritas Strategis Ekonomi, Ekonomi Pancasila, Fahri Hamzah, Ideologi Pancasila, Indonesia Emas 2045, Indonesia Superpower Baru, Partai Gelora Indonesia, Prabowo Subianto, Transformasi

Partaigelora.id – Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto akan membentuk kelompok kerja transformasi yang akan diisi putra-putri terbaik di Indonesia. Pembentukan kelompok kerja transformasi ini sebagai bentuk kerja nyata dan aplikatif.

Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, saat berbicara dalam sesi pemaparan strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 di Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2024) malam.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, bahwa Prabowo Subianto mengerti betul saat berbicara tentang ekonomi, karena memiliki garis keturunan dari orang-orang yang berpikir dan belajar ekonomi seperti Prof Margono Djojohadikoesomo dan Prof Soemitro Djojohadikoesomo, meskipun backgroundnya adalah seorang militer

“Karena itulah beliau berani mengajukan komitmen secara nasional untuk kembali ke jalan tengah, karena Pancasila adalah ideologi pertengahan,” kata Fahri saat menjadi panelis dalam seminar tersebut.

Menurut Fahri, Prabowo memiliki pemikiran sama dengan pendiri bangsa Bung Hatta (Muhammad Hatta), serta ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Mubyarto mengenai koperasi dan ekonomi Pancasila.

“Bahwa ekonomi liberal sekarang tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi, tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Kita perlu mengembalikan jiwa dari perekonomian nasional dengan meningkatkan peran koperasi,” ujarnya.

Untuk itu, Partai Gelora kata Fahri, mengusulkan dua hal prioritas strategi ekonomi kepada Prabowo Subianto apabila nantinya terpilih sebagai Presiden RI di 2024. Yakni pertama adalah perlunya penterjemahan teoritis untuk merekonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter yang lebih riil.

“Nah yang kedua adalah menurut saya, ini agak praktis meyakinkan kepada pemain besar, bahwa ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar. Sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta para pemain ekonomi besar tidak perlu salah paham atau kwatir terhadap kepemimpinan Prabowo akan kehilangan harta mereka. Sebab, ekonomi Pancasila itu merupakan jalan tengah, bukan untuk mengerdilkan yang besar, tapi untuk menguatkan tulang punggung masyarakat banyak.

“Jadi basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan, ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang, jangan ada yang jadi penonton,” katanya.

Fahri mengapresiasi terminologi yang dilahirkan Prabowo, bahwa situasi ekonomi Indonesia yang mulai membaik sekarang sebagai Jokowinomics. Namun, ia juga menyebutnya sebagai Prabowonomics.

“Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo dan Jokowi (Joko Widodo) memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali. Alhamduillah dua tokoh ini dapat hidayah, mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi, sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa. Menyebabkan kita lolos dari krisis menghadapi Covid-19, bahkan sekarang ini kita mampu menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global,” jelasnya.

Bisa Jadi Inspirasi

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, yang mendapatkan nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bukan sekedar main mata. Sebab, tidak mudah hal itu dilakukan, jika keduanya tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT.

“Kita sebagai bangsa ini punya catatan, bahwa kita kurang menghargai orang seperti yang dikatakan Pak Prabowo. Saya melihat sejarah dari generasi ke generasi, kepemimpinannya selalu terputus, tidak ada keberlajutan. Dari Bung Karno (Soekarno) ke Pak Harto (Soeharto) terputus seolah-olah tidak ada jasa kepemimpinannya. Termasuk di era reformasi, era kebebasannya, semua terputus, yang dilanjutkan justru konfliknya,” tegas Fahri.

Karena itu, Prabowo dan Jokowi berusaha untuk menyatukan semua elite nasional dengan menyudahi konflik, karena ada masalah lebih besar di depan mata yang lebih penting dan perlu dihadapi bersama, daripada memelihara konflik.

“Hei ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita songsong masa depan Indonesia, ini kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Saya ini, generasi yang suka bertengkar, pemberontak. Tapi kalau pertengkaran ini terus menerus terjadi, maka kita akan dangkal terus, orang lain sudah kemana, kita kemana,” paparnya.

Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini menilai apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bisa menjadi inspirasi bagi Presiden selanjutnya untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya agar tidak dimulai dari nol lagi.

“Selam ini tidak ada pewarisan. Dari Bung Karno ke Pak Harto tidak ada pewarisan, dari Pak Harto ke generasi 98 juga tidak ada pewarisan. Padahal kita perlu ada visi keberlanjutan agar Indonesia Emas 2045 tidak boleh hilang. Itu jalan bagi kita untuk menjadi superpower baru,” ujarnya.

Fahri mengkritik pihak-pihak yang terus bertengkar atas nama kebebasan demokrasi liberal, karena hal itu akan merusak masa depan bangsa dan negara Indonesia. Akibat pertengkaran ini, program pembangunan yang dianggap berhasil pun harus dihentikan, dan Presiden selanjutnya memulai semuanya dari awal lagi.

Indonesia, lanjut Fahri, seharusnya meniru pola kepemimpinan di Singapura, yang terus berlanjut dari Lee Kwan Yew ke Goh Chok Tong hingga Lee Hsien Lonong, sehingga program pembangunannya tidak terganggu, meski pemimpinnya berganti-ganti, bukan mulai dari nol.

“Terakhir, saya ingin bilang begini. Waktu saya kecil, saya suka berantem dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan. Saya sampai capek ketika saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek berantem. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini, ada di depan kita sekarang. Saya ingin Pak Prabowo ini menjadi orang yang melerai pertengkaran kita ini,” tegasnya.

Fahri menegaskan, bukan tidak paham demokrasi, yang memerlukan mekanisme check an balance atau makna oposisi, tetapi situasi global sekarang memerlukan adanya transisi keberlanjutan kepemimpinan di Indonesia dari Jokowi ke Prabowo.

“Jadi kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balance, bukan kita tidak paham makna oposisi. Tapi yang sedang terjadi sekarang, adalah di luar sana ada ancaman dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar, kalau dia tidak bersatu. Insya Allah dibawa kepemimpinan Prabowo, Indonesia menjadi kuat, menjadi superpower baru,” pungkasnya.

Sign In

Tag: Partai Gelora Indonesia