Tag: Indonesia Emas 2045

Partai Gelora Dorong Kata ‘Superpower Baru’ Jadi Kosakata Perbincangan Sehari-hari

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong istilah ‘Superpower’ Baru sebagai kosakata sehari-sehari dan mimpi Indonesia. Sehingga upaya untuk menjadi Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia segera terwujud dan menjadi kenyataan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks Episode #100 bertajuk ‘Merdeka Itu Menjadikan Indonesia Superpower Baru Dunia’, Kamis (17/8/2023) sore.

Diskusi Gelora ini dipandu Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora Dadi Krismantono. Diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro, dan Pakar Hukum & Diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana.

“Jadi istilah Indonesia Emas, Superpower Baru, Kekuatan Kelima Dunia, memang harus ada dulu dalam mimpi kita. Harus jadi kosakata, sehingga kalau tidak ada dalam kata-kata, nggak akan terwujud dalam kenyataan, ” kata Fahri.

Karena itu, untuk menjadikan kata ‘Superpower Baru’ tersebut, sebagai kosakata sehari-hari, menjadi sangat penting.

“Kosakata ini akan terbawa dalam tidur kita, akan ada dalam arsitektur di mimpi kita. Kalau itu sudah ada, sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Jadi kosakata Superpower Baru harus kita gelorakan agar segera terwujud,” ujarnya.

Dalam rangka menggelorakan kata ‘Superpower Baru’ sebagai kosakata sehari-hari, maka Partai Gelora memaknai perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dirayakan dengan cara berbeda.

“Jika ada yang memaknai dengan lomba panjat pinang, makan krupuk dan sebagainya yang lucu-lucu. Kita memberikan makna secara berbeda, kita adakan semacam perbincangan kecil untuk men-setup, apa yang kita rancang untuk masa depan Indonesia,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, untuk menuju Indonesia Emas 2045 atau menjadikan Indonesia Superpower Baru dunia, dibutuhkan tiga ‘ledakan’ untuk mewujudkan hal itu. Yakni ledakan naratif, kapasitas kolektif, serta politik dan kepemimpinan.

Menurut Fahri, ledakan naratif diperlukan, karena kita tengah mengalami krisis naratif. Artinya, belum ada hal yang disepakati untuk mewujudkan masa depan Indonesia.

“Makanya kita ingin memberikan sesuatu yang bertenaga, yaitu Superpower Baru, bukan sekedar istilah Indonesia Emas. Ini yang harus kita bongkar, kita diskusikan dan rekonstruksikan menjadi arsitektur masa depan Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan ledakan kapasitas kolektif diperlukan untuk menghilangkan hal-hal yang intoleran, yang mengatasnamakan kebebasan dan demokrasi.

“Negara harus mengupgrade ruang publik, fokus membangun ruang civic education misalnya, jangan intoleran terus. Nah, civic education ini harus diisi betul-betul supaya ada kesadaran umum tentang ruang bersama itu,” katanya.

Sementara ledakan politik dan pemerintahan diperlukan untuk memberi ruang kepada perencanaan pembangunan jangka panjang. Artinya presiden pengganti harus melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya.

“Menjaga republik sebesar Indonesia ini, tidak gampang, dan alhamdulilah sekarang sudah 78 tahun. Kita ini negara besar, bukan negara kecil. Bagaimana kita memimpinnya, bagaimana kepemimpinannya yang akan datang dalam memimpin, perlu ada keberlanjutan,” katanya.

Partai Gelora berharap hal ini dapat melahirkan kesadaran politik semua pihak, tidak hanya partai politik (parpol) untuk memulai satu kontestasi gagasan besar mengenai masa depan Indonesia.

“Kita berharap akan lahir kesadaran politik dari partai politik sendiri untuk memulai satu kontestasi gagasan besar dan mengkonsolidasi gagasan ini, supaya betul-betul bisa menjadi tangga naik bagi Indonesia,” pungkasnya.

Lompat Tiga Kali Lipat

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia secara GDP (Produk Domestik Bruto) sudah masuk ‘trillion dollar club’ atau melampaui 1 triliun dollar, kira-kira sekitar US$ 1,6 triliun.

“Menurut GDP negara-negara di dunia, kita sudah masuk negara G20, persisnya sekitar nomor 15. Kalau di ASEAN kita sudah jelas yang paling besar,” kata Bambang.

Sedangkan jika dilihat dari perkapita, Gross National Income (GNI) per kapita yang menjadi indikator, apakah suatu negara itu, kategorinya lower middle, upper middle, atau high middle.

“Indonesia, tepatnya hari ini 2023, baru naik kelas dari lower middle menjadi upper middle dengan GNI US$ 4.700 per kapita,” ungkapnya.

Jika melihat ukuran Indonesia, menurut Menteri Keuangan 2014-2016 ini, maka termasuk perekonomian yang kompleks, tapi juga penuh dengan prospek.

“Jadi kalau bicara Superpower dari sisi ekonomi, maka mau tidak mau dari GDP total minimal masuk lima besar. Dan waktu itu, kita proyeksikan 2045 masih mungkin tercapai,” katanya.

Namun, menurut Bambang, yang lebih menantang bagi Indonesia saat 100 tahun perayaan kemerdekaan pada 2045, adalah GNI-nya sudah harus diatas US$ 13.000.

“Maka secara gampangnya dalam 22 tahun ini, kita harus lompat tiga kali lipat. Nah, ini yang jadi tantangan berat kita. Kalau melihat sejarah perkembangan ekonomi berbagai negara di dunia banyak yang gagal dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap),” katanya.

Agar tidak gagal, Indonesia harus bisa ‘mengawinkan’ kemajuan teknologi dengan kemampuan kita dalam mengolah sumberdaya alam.

“Kita harus bisa memaksimalkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh sumberdaya alam tersebut. Jangan sampai istilahnya, kita kembali lagi jadi petani dan penambang. Kita harus jadi produk yang punya nilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar internasional,” katanya.

Selain itu, untuk menjadi negara mau di 2045, Indonesia juga perlu memperbanyak enterpreneur atau pengusaha UMKM. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia masih sangat kecil, dan dari segi kualitas kalah jauh dari India.

“Indonesia perlu belajar dari India soal UMKM ini, sehingga bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah atau besar. Jika kita punya penduduk 320 juta pada 2045, prediksi kami 70 persennya pengusaha menengah dan besar. Maka dia juga akan jauh lebih dewasa paham akan pentingnya politik, serta mapan secara bisnis. Inilah yang akan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Dua Kunci Indonesia

Sebaliknya, Pakar Hukum & diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan Indonesia memiliki modal untuk menjadi negara superpower.

Ia mengatakan ada dua kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat. Dimana Indonesia harus mampu menawarkan ide-ide atau gagasan pada situasi di level internasional

Hikmahanto menyontohkan langkah Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan negara G20. Saat itu, dirinya mengungkapkan Jokowi mampu menawarkan solusi konflik antara Rusia dan Ukraina.

“Pada waktu G20 beliau bisa, mempunyai strategi-strategi. Meskipun belum berhasil mengupayakan penyelesaian perang di Rusia dan Ukraina,” ujarnya.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini menilai, dalam tempo 22 tahun kedepan merupakan pekerjaan besar Indonesia sebelum menjadi Superpower Baru pada 2045,

Karena itu, ia berharap apa yang ditinggalkan para pemimpin kita agar tidak dinafikan oleh para pemimpin berikut. Jika selalu dinafikan, Indonesia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membangun.

“Yang ada hanya memindahkan pendulum jam dari kanan ke kiri, tapi bagaimana kita menata batu bata menjadi bangunan yang kuat,” katanya.

Hikmahanto juga berharap agar para birokrat harus tetap dipertahankan meski terjadi perubahan kekuasaan, karena mereka adalah ujung tombak dalam pembangunan.

Sebab, sebagai aparatur sipil negara (ASN) mereka diminta netral, tidak boleh berpihak kepada partai politik atau pemimpin tertentu.

“Jadi untuk memastikan bahwa 2045, 22 tahun ke depan ke titik itu. Menurut saya para birokrat harus jangan diganggu begitu kan. Kebiasaan misalnya, saya jadi politisi ganti-ganti eselon 1 itu harus nggak boleh, karena mereka yang memegang visi,” pungkasnya.

Partai Gelora Usulkan Dua Prioritas Strategis Ekonomi kepada Prabowo agar Indonesia Jadi Superpower Baru

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto akan membentuk kelompok kerja transformasi yang akan diisi putra-putri terbaik di Indonesia. Pembentukan kelompok kerja transformasi ini sebagai bentuk kerja nyata dan aplikatif.

Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, saat berbicara dalam sesi pemaparan strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 di Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2024) malam.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, bahwa Prabowo Subianto mengerti betul saat berbicara tentang ekonomi, karena memiliki garis keturunan dari orang-orang yang berpikir dan belajar ekonomi seperti Prof Margono Djojohadikoesomo dan Prof Soemitro Djojohadikoesomo, meskipun backgroundnya adalah seorang militer

“Karena itulah beliau berani mengajukan komitmen secara nasional untuk kembali ke jalan tengah, karena Pancasila adalah ideologi pertengahan,” kata Fahri saat menjadi panelis dalam seminar tersebut.

Menurut Fahri, Prabowo memiliki pemikiran sama dengan pendiri bangsa Bung Hatta (Muhammad Hatta), serta ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Mubyarto mengenai koperasi dan ekonomi Pancasila.

“Bahwa ekonomi liberal sekarang tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi, tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Kita perlu mengembalikan jiwa dari perekonomian nasional dengan meningkatkan peran koperasi,” ujarnya.

Untuk itu, Partai Gelora kata Fahri, mengusulkan dua hal prioritas strategi ekonomi kepada Prabowo Subianto apabila nantinya terpilih sebagai Presiden RI di 2024. Yakni pertama adalah perlunya penterjemahan teoritis untuk merekonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter yang lebih riil.

“Nah yang kedua adalah menurut saya, ini agak praktis meyakinkan kepada pemain besar, bahwa ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar. Sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta para pemain ekonomi besar tidak perlu salah paham atau kwatir terhadap kepemimpinan Prabowo akan kehilangan harta mereka. Sebab, ekonomi Pancasila itu merupakan jalan tengah, bukan untuk mengerdilkan yang besar, tapi untuk menguatkan tulang punggung masyarakat banyak.

“Jadi basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan, ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang, jangan ada yang jadi penonton,” katanya.

Fahri mengapresiasi terminologi yang dilahirkan Prabowo, bahwa situasi ekonomi Indonesia yang mulai membaik sekarang sebagai Jokowinomics. Namun, ia juga menyebutnya sebagai Prabowonomics.

“Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo dan Jokowi (Joko Widodo) memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali. Alhamduillah dua tokoh ini dapat hidayah, mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi, sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa. Menyebabkan kita lolos dari krisis menghadapi Covid-19, bahkan sekarang ini kita mampu menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global,” jelasnya.

Bisa Jadi Inspirasi

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, yang mendapatkan nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bukan sekedar main mata. Sebab, tidak mudah hal itu dilakukan, jika keduanya tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT.

“Kita sebagai bangsa ini punya catatan, bahwa kita kurang menghargai orang seperti yang dikatakan Pak Prabowo. Saya melihat sejarah dari generasi ke generasi, kepemimpinannya selalu terputus, tidak ada keberlajutan. Dari Bung Karno (Soekarno) ke Pak Harto (Soeharto) terputus seolah-olah tidak ada jasa kepemimpinannya. Termasuk di era reformasi, era kebebasannya, semua terputus, yang dilanjutkan justru konfliknya,” tegas Fahri.

Karena itu, Prabowo dan Jokowi berusaha untuk menyatukan semua elite nasional dengan menyudahi konflik, karena ada masalah lebih besar di depan mata yang lebih penting dan perlu dihadapi bersama, daripada memelihara konflik.

“Hei ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita songsong masa depan Indonesia, ini kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Saya ini, generasi yang suka bertengkar, pemberontak. Tapi kalau pertengkaran ini terus menerus terjadi, maka kita akan dangkal terus, orang lain sudah kemana, kita kemana,” paparnya.

Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini menilai apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bisa menjadi inspirasi bagi Presiden selanjutnya untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya agar tidak dimulai dari nol lagi.

“Selam ini tidak ada pewarisan. Dari Bung Karno ke Pak Harto tidak ada pewarisan, dari Pak Harto ke generasi 98 juga tidak ada pewarisan. Padahal kita perlu ada visi keberlanjutan agar Indonesia Emas 2045 tidak boleh hilang. Itu jalan bagi kita untuk menjadi superpower baru,” ujarnya.

Fahri mengkritik pihak-pihak yang terus bertengkar atas nama kebebasan demokrasi liberal, karena hal itu akan merusak masa depan bangsa dan negara Indonesia. Akibat pertengkaran ini, program pembangunan yang dianggap berhasil pun harus dihentikan, dan Presiden selanjutnya memulai semuanya dari awal lagi.

Indonesia, lanjut Fahri, seharusnya meniru pola kepemimpinan di Singapura, yang terus berlanjut dari Lee Kwan Yew ke Goh Chok Tong hingga Lee Hsien Lonong, sehingga program pembangunannya tidak terganggu, meski pemimpinnya berganti-ganti, bukan mulai dari nol.

“Terakhir, saya ingin bilang begini. Waktu saya kecil, saya suka berantem dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan. Saya sampai capek ketika saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek berantem. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini, ada di depan kita sekarang. Saya ingin Pak Prabowo ini menjadi orang yang melerai pertengkaran kita ini,” tegasnya.

Fahri menegaskan, bukan tidak paham demokrasi, yang memerlukan mekanisme check an balance atau makna oposisi, tetapi situasi global sekarang memerlukan adanya transisi keberlanjutan kepemimpinan di Indonesia dari Jokowi ke Prabowo.

“Jadi kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balance, bukan kita tidak paham makna oposisi. Tapi yang sedang terjadi sekarang, adalah di luar sana ada ancaman dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar, kalau dia tidak bersatu. Insya Allah dibawa kepemimpinan Prabowo, Indonesia menjadi kuat, menjadi superpower baru,” pungkasnya.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X