Tag: PartaiGeloraIndonesia

Partai Gelora Pastikan Ikuti Enam Pilkada di Bali, Sebut Tak Ingin Ketinggalan Kereta

, , , , ,

DENPASAR – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia turut berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020, meski belum memiliki kursi di parlemen.

Partai sempalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan telah ikut mendukung beberapa nama beken di tanah air seperti, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakoso di Pilkada Solo.

Selain itu, Gelora juga mendukung menantu Jokowi, Bobby Afif Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rahman di Pilkada Medan.

Untuk di Bali sendiri, Ketua DPW Partai Gelora Bali, H. Mudjiono mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya masih menimbang-nimbang terkait nama-nama yang bisa didukung oleh partainya di enam Pilkada se-Bali.

Bahkan, Mudjiono juga mengaku bahwa pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan para kandidat di berbagai Pilkada tersebut.

Enam Pilkada tersebut diantaranya, Pilkada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem.

“Bali belum, ya kan komunikasi, silaturahim dulu,” paparnya saat dikonfirmasi, Kamis (1/10/2020).

Mantan Ketua DPW PKS ini memastikan bahwa Gelora sebagai parpol tidak mau ketinggalan kereta di Pilkada Serentak ini.

Ya, namanya Partai Politik harus ambil peran, hajatan besar Parpol itu kan Pilkada, Pileg dan Pilpres,” akunya.

Salah satu langkah komunikasi itu dilakukan Gelora di Pilkada Kota Denpasar dengan menjalin silaturahmi dengan pasangan nomor urut 1 yakni I Gusti Ngurah Jayanegara-Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa).

Mudjiono menyebutkan bahwa komunikasi politik itu dilakukan pada Rabu (30/9/2020) kemarin.

Mantan Ketua DPW PKS Bali ini tidak menampik bahwa pihaknya silaturahmi tersebut dilakukan sebagai bagian dari penjajakan politik di Pilkada Denpasar.

Apalagi, menurutnya antara dirinya dengan Jaya-Wibawa memiliki catatan sejarah pertemanan saat sama-sama duduk di DPRD Kota Denpasar.

“Sebelum jadi anggota DPRD Denpasar, saya sudah lama bersahabat dengan Gung Jaya. Tak kurang 20 tahun sudah kenal baik,” kenangnya.

Mudjiono menyebutkan bahwa ketiganya pernah bersama-sama satu periode di Komisi C DPRD Kota Denpasar. Saat itu, ketiganya bekerja bersama-sama membangun Kota Denpasar melalui lembaga legislatif.

“Waktu pak Kadek Agus menjadi Ketua Komisi C, saya jadi sekretarisnya. Dulu kita saling kolaborasi dan membatu program – program lembaga sosial kemasyarakatan. Gung Jaya sebagai Ketua Komisi juga mendorong ditambahkannya alokasi anggaran Kuota Haji, program TPHD untuk para tokoh di Kota Denpasar,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa dalam silaturahmi tersebut pihaknya membahas mengenai situasi dan kondisi Kota Denpasar.

Pihaknya juga menegaskan bahwa antara Gelora dengan Jaya-Wibawa akan terus berjuang dan berkontribusi mencari solusi untuk membawa Kota Denpasar semakin maju.

Karena masyarakat Kota Denpasar yang beragam harus bahu-membahu berkolaborasi dengan semangat kebhinekaan.

Diskusi berlanjut dengan suasana semakin hangat membahas kontribusi yang sedang mereka kerjakan saat ini dan yang akan datang.

“Bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara terutama Kota Denpasar. Membangun Kota Denpasar yang kreatif dan sejahtera dengan kolaborasi bersama,” imbunya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, hingga kini Partai Gelora telah menandatangani 177 Surat Keputusan (SK) dukungan terhadap paslon kepala daerah, baik itu untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

“Posisi per- 28 September 2020, Partai Gelora mengikuti 177 Pilkada. Data ini akan masih terus bertambah, kita masih menunggu laporan dari daerah. Ini juga mengindikasikan kehadiran Partai Gelora semakin diperhitungkan di kontestasi Pilkada,” katanya.

Ke-177 Pilkada tersebut, terdiri dari 9 pemilihan gubernur dari 9 daerah yang menggelar Pilgub, 26 pemilihan walikota dari 37 Pilwakot, dan 142 pemilihan bupati dari 224 Pilbup.

Artinya dalam kontestasi Pilkada 2020, Partai Gelora mengikuti 66 persen kontestasi Pilkada, yakni mengikuti 100 persen Pilgub, 70 persen Pilwakot dan 62 persen Pilbup.

“Jadi surat dukungan untuk beberapa paslon kepala daerah tersebut, agar partai dapat berkolaborasi dan berpartisipasi memenangkan paslon yang didukung tersebut untuk kemajuan pembangunan daerah,” katanya

Menurut Mahfuz, banyak calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2020 terus berkomunikasi dengan Partai Gelora agar ikut dalam koalisi partai-partai pendukung.

Meskipun, kata Mahfuz, tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan kepala daerah dan telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

“Tetapi Partai Gelora tetap diharapkan oleh para calon kepala daerah dan koalisi partai pendukung. Kita akan all out, kita sudah perintahkan DPW, DPD dan kader untuk memenangkan 177 pilkada,” katanya.

Buka Peluang Jalin Komunikasi dengan Amerta

Saat disinggung apakah dirinya bakal melakukan komunikasi serupa dengan kandidat nomor urut 2 yakni, Gede Ngurah Ambara Putra-Made Bagus Kertanegara (Amerta) di Pilkada Denpasar, Ketua DPW Gelora Bali, H. Mudjiono mengaku tidak menutup kemungkinan untuk menjalin silaturahmi serupa.

Link terkait:

https://bali.tribunnews.com/2020/10/01/partai-gelora-pastikan-ikuti-enam-pilkada-di-bali-sebut-tak-ingin-ketinggalan-kereta

Sumber: Tribun Bali

Partai Gelora Dukung Delapan Calon Independen di Pilkada 2020

, , , , , ,

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang mendukung calon independen atau jalur perseorangan dalam Pilkada 2020. Tak tanggung-tanggung ada delapan pasangan calon (paslon) yang didukung Partai Gelora.

Paslon tersebut tersebar di beberapa daerah, dan merupakan bagian dari komitmen Partai Gelora untuk melakukan kolaborasi & kontribusi dalam membangun kemajuan daerah.

“Partai Gelora tidak hanya mendukung pasangan calon yang didukung partai politik saja sebagai pengusungnya, tetapi juga mendukung pasangan calon independen,” kata Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Rabu (30/9/2020).

Menurut Mahfuz, Partai Gelora siap berkolaborasi dengan pasangan calon (paslon) yang berlaga dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang, termasuk dengan paslon dari independen

“Jadi dalam pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020, Partai Gelora telah memberikan surat dukungan beberapa paslon kepala daerah agar dapat berkolaborasi untuk memenangkan paslon yang didukung tersebut. Salah satunya adalah paslon independen,” katanya.

Adapun paslon independen yang didudukung Partai Gelora terjadi di Pilkada Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kota Tanjungbalai (Sumatera Utara), Kabupaten Sijunjung (Sumatera Barat), Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan). Lalu, Pilkada Kota Samarinda dan Kabupaten Paser (Kalimantan Timur), Kabupaten Asmat (Papua) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (Maluku).

Mereka adalah paslon Faidah-Dwi Arya Nugraha Oktaviano (Jember), Ismail-Afrizal Zukarnain (Tanjungbalai), Endre Saifoel-Narul (Sijunjung), Burhanuddin-Bahrudin (Kotabaru), Zairin Zain-Sarwono (Samarinda), Tony Budi Hartono-Aji Syaid Fathur Rahman (Paser), Yulianus Payzon Aituru-Bonefsius Jakfu (Asmat) dan paslon Rohani Vanat-Muhamat Rami Mahu (Seram Bagian Timur).

Menanggapai hal ini, Ketua DPW Partai Gelora Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menyatakan, Partai Gelora akan all out memenangkan paslon dari jalur independen yang berlaga di Pilkada Kota Samarinda dan Kabupaten Paser. “Kami dukung sepenuhnya dua paslon jalur independen ini. Insya Allah menang,” kata Hadi.

Hadi yang juga Wakil Gubernur Kaltim ini mengungkapkan, Sarwono, calon Wakil Walikota yang berpasangan Zairin Zain sebagai calon Walikota dari jalur independen, merupakan Sekretaris Umum (Sekum) DPW Partai Gelora Kaltim.

“Kalau Samarinda yang maju Sekum DPW Gelora, wajar kami all out dukung Zairin-Sarwono, sementara yang di Paser, satu-satunya paslon yang minta dukungan kami dari jalur independen dan Ketua Timses Kasmuji adalah Ketua DPD Gelora Kabupaten Paser,” ungkap Hadi.

Hadi menegaskan, untuk memenangkan dua paslon independen di Pilkada Kota Samarinda dan Kabupaten Paser, Partai Gelora telah menyiapkan lembaga survei, tim sukses dan memberikan dukungan untuk memperkuat jaringan masyarakat di dua daerah tersebut.

“Kami dukung dengan survei, timses dan menguatkan jaringan masyarakat,” tegas Hadi Mulyadi, Ketua DPW Partai Gelora Kaltim ini.

Partai Gelora Indonesia hingga kini diketahui telah menandatangani 178 Surat Keputusan (SK) dukungan paslon untuk pemilihan gubernur (Pilgub), pemilihan walikota (Pilwakot), pemilihan bupati (Pilbup) dari 270 Pilkada.

Hingga 29 September 2020, ke-178 SK dukungan Pilkada tersebut, terdiri dari 9 pemilihan gubernur (Pilgub) dari 9 daerah yang menggelar Pilgub, 26 pemilihan walikota (Pilwakot) dari 37 Pilwakot, dan 143 pemilihan bupati (Pilbup) dari 224 Pilbup.

Artinya dalam kontestasi Pilkada 2020, Partai Gelora mengikuti 66 persen kontestasi Pilkada, yakni mengikuti 100 persen Pilgub, 70 persen Pilwakot dan 64 persen Pilbup.

Chusnul Ungkap Cerita Doremon dan Partai yang Banyak Artisnya

, , , , , ,

JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mariyah meminta para aktivis di partai politik (Parpol) untuk tidak menggunakan cerita ‘Doraemon’ sebagai cara memahami berbagai persoalan bangsa dalam kehidupan sehari-hari .

Sebab, untuk memahami dan menyelesaikan persoalan bangsa tidak bisa diselesaikan dengan ‘kantong ajaib’, tapi aktivis partai, terutama perempuan yang harus benar-benar berkualiatas dan cerdas, sehingga bisa memahami ketika berbicara mengenai narasi kebangsaan.

Doremon sebagai cerita fiksi dan animasi dari Jepang ini, populer dikalangan anak-anak di Indonesia, dikenal memiliki ‘kantong ajaib’ yang bisa menyelesaikan semua masalah yang dihadapi nobita.

“Anda pasti bukan pembaca yang baik, seorang aktivis partai yang dibaca jangan Doraemon. Kalau anda tidak bisa membaca (narasi, red), anda bukan pemimpin yang baik, you are not a leader,” kata Chusnul dalam ‘Orientasi Kemimpinan (OKE) API Gelora dengan tema ‘Perempuan di Tengah Digitalisasi Demokrasi’ yang diselenggarakan Partai Gelora, (15/8).

Menurut Chusnul, aktivis perempuan di partai harus memliki kemampuan ‘komunikasi membaca’ persoalan yang dihadapi bangsa dan rakyatnya. Sehingga bukan hanya sekedar sebagai pelengkap atau pemanis kuota perempuan saja dalam politik.

“Ngerti persoalan rakyatmu aja enggak, apalagi ngerti persoalan perempuan. Bagaimana anda membangun narasi soal persoalan bangsa?, sementara tidak mempunyai kemampuan komunikasi membaca. Makanya ketika ditanya wartawan, jawabannya a,i,u,e,o, nganu,” ujar Chusnul.

Staf pengajar FISIP UI ini menilai, perempuan Indonesia harus sadar diri dalam meningkatkan kemampuannya dalam berpolitik. Ia menyadari, kesalahan ini tidak mutlak dari perempuan itu sendiri, melainkan dari proses rekruitmen di partai.

“Biasanya kalau perempuan cerdas dikatakan galak, sehingga tidak rekrut. Malah yang direkrut yang feminim tunduk pada kemauan pimpinan partai dan bandar, makanya yang diambil, istrinya, saudaranya, pacarnya dan orang-orang terdekat,” ungkapnya.

Akibatnya, para perempuan berpendapat, politik itu kotor dan memilih tidak terlibat dalam aktivitas politik, meskipun kuota perempuan di parlemen sudah mencapai 21 persen saat ini.

“Perempuan tetap mengaggap politik kotor, tapi dia sendiri tidak mau ikut membersihkan. Inilah problem kita saat ini, nah Partai Gelora sebagai partai baru jangan seperti partai-partai yang sudah ada,” tegas Chusnul.

Lebih lanjut, Chusnul berharap para perempuan yang menjadi aktivis partai dan aktif dalam dunia politik, berani ‘bertarung (fight) dan tidak sekedar menjadi follower, tetapi harus berperan aktif dengan didukung kemampuan komunikasi membaca narasi persoalan bangsa.

“Jadi, perempuan itu harus percaya diri, perempuan masih dipandang sebelah mata, makanya jangan heran kalau partai politik banyak artisnya. Saya tanya kok seneng banget, rupanya kalau rapat ada artis, bapak-bapak senang. Mereka direkrut karena followernya banyak, tapi kalau dilihat masih kalah dengan followernya Puan Maharani.” pungkas Chusnul.

Link terkait:

https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/08/2020/chusnul-ungkap-cerita-doremon-dan-partai-yang-banyak-artisnya/

Sumber: Jawa Pos

Dahlan Iskan: Partai Gelora Bisa Bikin Road Map Mencari Pemimpin Berkualitas

, , , , , ,

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bisa mengambil peran untuk menyiapkan para pemimpin berkualitas, meskipun saat ini pemimpin yang terpilih hanyalah yang paling populer di masyarakat, bukan yang berkualitas.

Namun, hal itu harus terus diupayakan hingga ditemukan seorang pemimpin yang berkualitas dan populer di masyarakat. Partai Gelora bisa membuat roadmap (peta jalan) pemimpin berkualitas dan populer.

“Poin paling penting yang harus ada di dalam seorang pemimpin adalah kemampuannya dalam memajukan negara ini. Partai Gelora tidak ada beban apa pun, ya mulailah sesuatu yang menerobos, menyiapkan para pemimpin,” kata tokoh pers Dahlan Iskan dalam ‘Orientasi Kepemimpinan (OKE) API Gelora dengan tema ‘Membangun Kepemimpinan Indonesia Maju di Tengah Krisis Global’ yang diselenggarakan oleh Partai Gelora Indonesia, Sabtu (15/8).

Keberadaan Akademi Pemimpin Indonesia (API), bisa menjadi alat bagi Partai Gelora untuk menyiapkan pemimpin berkualitas dan populer, misalkan menjaring 100 orang dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai latar dan track record-nya

“Katakanlah dari 100 itu diseleksi menjadi 15 orang dan track record-nya harus baik. Saya yakin Partai Gelora bisa, karena memilliki kemampuan kerja-kerja teknokrat dan bisa menyiapkan pemimpin secara terukur dan target-targetnya. Tinggal nanti memopulerkan calon yang berkualitas itu,” katanya.

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) itu menyampaikan, kegelisahannya terkait calon pemimpin Indonesia ke depan, apabila sistem pemilu masih seperti sekarang. Bagi Dahlan, masyarakat cenderung melihat kepopulerannya saja.

“Saya belum melihat indikasi bahwa tidak ada jaminan yang terpilih adalah yang berkualitas. Tetap saja yang terpilih adalah yang populer, yang disenangi (masyarakat). Padahal yang disenangi belum tentu berkualitas. Tentu yang belum populer bisa menangis,” ujar Dahlan. Dia mengungkapkan, kegelisahan dirinya juga dialami oleh mantan Presiden SBY, bahwa pemimpin setelah dirinya belum tentu berkualitas dan populer. “Pak SBY juga gelisah siapa pengganti dirinya, mampu saja tidak cukup karena akan tidak sukai masyarakat,” ujarnya.

Mantan Direktur PLN ini meyebut, orang-orang di balik partai Gelora merupakan orang-orang yang mampu dan berkualitas.

Namun, orang-orang berkualitas ini cenderung sulit populer karena dianggap terlalu serius. Terbukti banyak pejabat di negara ini yang terpilih karena kepopulerannya.

Sehingga menurutnya, kualitas dan kemampuan seseorang tidak lagi menjadi prioritas utama yang harus dimiliki oleh para pejabat atau calon pemimpin Indonesia.

“Mengandalkan kemampuan saja tidak akan terpilih dan ini terbukti sekarang, orang-orang yang populer banyak yang terpilih. Yang mampu ini biasanya sulit populer karena terlalu serius. Sementara yang populer tidak serius. Kalau semakin serius, tidak terlalu disukai,” katanya.

Namun, bagi Dahlan keberadaan Partai Gelora tetap menjadi harapan bagi Indonesia untuk melahirkan pemimpin-pemimpin, tidak hanya sekadar berkualitas saja, tetapi juga populer. Kerja-kerja selanjutnya adalah mempopulerkan pemimpin berkualitas tersebut.

“Partai Gelora harus berani melakukan terobosan membuat road map pemimpin Indonesia 4, 9 tahun 11 tahun dan seterusnya. Hal ini agar ditemukan pemimpin yang mampu sekaligus populer dan mereka tidak kalah suara dari calon pemimpin yang hanya mengandalkan kepopuleran itu,” ujarnya.

Dahlan menambahkan, upaya yang dilakukan Partai Gelora dalam menyiapkan pemimpin melalui Akademi Pemimpin Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, seluruh komponen bangsa.

Sebab, sistem demokrasi yang sudah terbangun saat ini tidak mungkin dikembalikan lagi pada sistem kediktatoran seperti era Orde Baru.

Namun, yang perlu diperbaiki saat ini adalah masalah penegakan hukumnya, jangan dijadikan alat untuk penguasa.

“Diktator itu tidak ada yang baik kecuali di China dan Singapura. China karena sistemnya, Singapura karena orangnya. Nah kalau saya, demokrasi harus tetap berjalan, tetapi dibarengin dengan penegakan hukum yang jelas,” pungkasnya.

Partai Gelora saat ini sedang menyiapkan pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan dan membangun narasi Indonesia menjadi lima besar kekuatan dunia melalui Akademi Pemimpin Indonesia.

Partai Gelora Indonesia juga secara masif melakukan koordinasi kepada seluruh komponen anak bangsa dengan membentuk Akademi Manusia Indonesia (AMI). AMI ini sifatnya membentuk diri dan kepribadian jati diri Indonesia.

Dengan keberadaan AMI dan API ini, mimpi Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia sejajar bersama Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China bisa terwujud.

Link terkait:

https://www.jpnn.com/news/dahlan-iskan-partai-gelora-bisa-bikin-road-map-mencari-pemimpin-berkualitas

Sumber: JPNN

Fahri Hamzah: Gelora Siap Hadirkan Pemimpin Baru

, , , , ,

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan siap menjawab tiga tantangan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Salah satunya dengan menyiapkan darah segar pemimpin baru untuk masa depan.

“Partai Gelora akan menjadi armada yang menghadirkan darah segar pemimpin-pemimpin baru bangsa yang mengerti betul masalah mendasar dan tantangan bangsa Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah lewat keterangan resminya, Ahad (19/7).

Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki tiga tantangan mendasar, yakni kegamangan naratif, kapasitas negara, dan kapasitas pemimpin. Hal itulah yang membuat banyak persoalan berulang di sektor sosial, politik, ekonomi, juga kriminalitas seperti korupsi dan narkoba.

Permasalahan itulah yang menguras energi bangsa. Di mana seharusnya, Indonesia dapat menjadi lima besar kekuatan dunia.

Persoalan pertama, kegamangan naraktif dapat dilihat dari adanya suatu kelompok yang ingin mereduksi Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Padahal, Pancasila sudah sah sebagai falsafah negara dalam Pembukaan UUD 1945.

“Tapi masih ada kelompok yang ingin mereduksi atau menyinggung lagi Pancasila. Ini yang saya sebut sebagai kegalauan naratif,” ujar Fahri.

Kedua, persoalan kapasitas negara yang dilihatnya semakin hari semakin lemah. Bahkan, dapat dikalahkan oleh media sosial. Hal inilah yang membuat negara mengintip percakapan pribadi warga di media sosial.

“Seharusnya negara itu, bagaimana meningkatkan pendapatan perkapita kita yang baru naik USD4.000, kalah jauh dibandingkan Malaysia, Singapura, Tiongkok dan Taiwan. Masih banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, begitu harga beras naik puluhan orang langsung amblas di bawah garis kemiskinan,” ujar Fahri.

Terakhir, soal kapasitas pemimpin yang dinilainya semakin memprihatinkan. Sebab, para pemimpin saat ini seakan menjadi bahan olokan.

“Pemimpin itu seperti getir, reputasi pemimpin gampang dijatuhkan dan gampang jatuh menjadi manusia biasa. Tapi yang lebih menyedihkan adalah kapasitas pemimpin lainnya,” ujar Fahri.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Partai Gelora siap menghadirkan pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin yang mempelopori lahirnya digital demokrasi yang menghadirkan berbagai instrumen partai politik secara digital yang akan mudah diakses publik melalui gawai.

Baik sebagai tempat untuk perdebatan isu atau pikiran, merekrut anggota, mengakses informasi tentang partai politik dan calon pemimpinnya. Termasuk mencari pemimpin baru.

“Di sinilah pentingnya berbicara digital demokrasi, kegiatan GELORA DIGIFEST 2020 ini instrumen untuk melengkapkan diri sebagai partai politik digital. Sebab, partai yang manual, kuno dan kolot akan ditinggalkan,” ujar Fahri.

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah memengaruhi demokrasi manual dan penggunaan digital mulai dilakukan. Lewat digital demokrasi, Partai Gelora berikhtiar akan membangun sinergi yang mengumpulkan seluruh potensi anak bangsa.

Tanpa membedakan suku, agama dan ras untuk berkiprah dalam politik. Sehingga menimbulkan kesadaran kolektif bangsa dalam mengatasi krisis berlarut.

“Ini tantangan dan keluhan yang harus diatasi bersama, kita harus berkolaborasi. Kita harus laksanakan amanah sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia,” ujar mantan wakil ketua DPR itu.

Link terkait:

https://republika.co.id/berita/qdq018428/fahri-hamzah-gelora-siap-hadirkan-pemimpin-baru

Sumber: Republika

Partai Gelora Resmi Terima 3 SK Menkumham

, , , ,

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah menerima secara fisik tiga Surat Keputusan (SK) Menkumham terkait Pengesahan Badan Hukum Partai Gelora yang telah dilakukan penyerahan secara virtual pada Selasa (2/6) lalu.

“SK Menkumham secara resmi sudah kita ambil, setelah dilakukan penyerahan secara virtual pada Selasa 2 juni 2020 jam 14.00 WIB,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (5/6).

Menurut Mahfuz, SK Menkumham RI Nomor M.HH-11.AH.11.01.01 Tahun 2020 tersebut, diambil langsung oleh dirinya selaku Sekjen Partai Gelora di kantor Kemenkumham di bilangan, Kuningan, Jakarta Selatan.

“SK tersebut diserahkan secara langsung oleh Dirjen AHU Pak Cahyo Muzhar Rahardian SH, LLM, dan didampingi Direktur Tata Negara, Dr Baroto, SH, MH,” jelasnya.

Mahfuz mengatakan, SK Menkumham itu berisikan tiga SK, yakni SK Badan Hukum Partai Gelora, SK AD dan ART, serta SK Kepengurusan DPN.

Usai mengambil SK Menkumham tersebut, Mahfuz bertemu dengan Ketua Umum Partai Gelora Muhammad Anis Matta, Wakil Ketua Umum Gelora Fahri Hamzah dan beberapa pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) di suatu tempat di Patra Kuningan, Jakarta.

SK Menkumham tersebut, lantas diberikan kepada Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta untuk dibuka secara bersama-bersama. Mahfuz kemudian diminta Anis Matta membacakan satu per satu SK Menkumham.

Dalam kesempatan itu, Mahfuz juga diminta memperlihakan logo Partai Gelora yang telah disahkan. Logo tersebut terinspirasi dari gulungan ombak lautan, serta memiliki makna kehidupan dan energi, yang diberi nama gelombang.

Mahfuz Sidik menyatakan diperlukan adanya satu arus baru di mana bangsa Indonesia tidak terjebak dalam inferiority complex (rasa rendah diri).

“Kita bangun keyakinan dan visi baru bahwa Indonesia mampu menjadi aktor dunia. Dan situasi krisis yang sedang melanda dunia saat ini bisa menjadi momentum untuk memulai visi itu,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Menkumham Yasonna H Laoly (Menkumham) Yasonna H Laoly secara resmi menyerahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-11.AH.11.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Gelora Selasa (2/6/2020) pagi ini, sehari setelah peringatan Hari Lahirnya Pancasila.

Penyerahan dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom oleh Menkumham Yasonna Laoly kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Muhammad Anis Matta di Jakarta.

Penyerahan SK Menkumham tersebut, sudah sesuai timeline yang dibuat Partai Gelora. Dimulai pada 28 Oktober 2019, piagam pendirian Partai Gelora.

Lalu, pada 10 November 2019 dilakukan deklarasi pendirian Partai Gelora dan pelantikan pengurus pusat yang terdiri dari Majeis Permusyawaratan Nasional, dan Mahkamah Partai dan Dewan Pimpinan Nasional

Kemudian pada 11 November 2019, pendaftaran Akta Notaris Partai Gelora. Pada 12 Nov 2019 sampai dengan 12 Maret 2020 dilakukan pembentukan struktur tingkat provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan, serta pelengkapan persyaratan administratif untuk pendaftaran.

Selanjutnya pada 31 Maret 2020 dilakukan pendaftaran Partai Gelora ke Kemenkumham, dan pada 19 Mei 2020 SK Menkumham ditandatangani, serta pada 2 Juni 2020 dilakukan penyerahan SK Menkumham ke Partai Gelora.‎

Link terkait:

https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/06/2020/partai-gelora-resmi-terima-3-sk-menkumham/

Sumber: Jawa Pos

Dapat SK Menkumham, Partai Gelora Sah Jadi Partai Politik

, , , , , ,

JAKARTA – Partai Gelora yang diketuai oleh Anis Matta sah menjadi salah satu partai politik di Indonesia. Hal ini setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyerahkan surat keputusan (SK) tentang pengesahan Badan Hukum partai tersebut secara virtual.

“Berdasarkan hasil verifikasi dan administrasi secara faktual, maka Partai Gelora memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat sebagai badan hukum partai politik,” ujar Yasonna, Selasa (2/6).

Ia menyampaikan, Partai Gelora dinilai sebagai partai yang memiliki modal kuat untuk mengarungi dunia perpolitikan Indonesia karena di dalamnya terdapat tokoh yang sudah tak asing didengar, seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah. Tak lupa ia menyampaikan harapannya, agar Partai Gelora dapat mengirimkan wakilnya di parlemen.

“Untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, aspirasi masyarakat yang didirikan oleh tokoh-tokoh yang secara pribadi sudah saya kenal,” ujar Yasonna.

Ia juga menyampaikan, agar Partai Gelora juga ikut berkontribusi kepada masyarakat di tengah pandemi virus Covid-19. “Saya berharap kita sebagai anak bangsa dan semua yang ada di sini, masyarakat dapat bersama-sama merapatkan barisan,” ujar Yasonna.

Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta mengatakan kehadiran partainya bertujuan mempertajam akal kolektif bangsa. Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai masalah akibat pandemi Covid-19.

“Kita hanya mungkin bisa merumuskan peta jalan baru itu jika kita memberikan ruang bagi akal kolektif bangsa Indonesia untuk bekerja,” ujar Anis.

Pancasila juga disebutnya sebagai akal kolektif bangsa yang digagas oleh para pendiri bangsa. Dengan itu, Anis berharap Partai Gelora juga dapat menjadi hal tersebut dan menjadi solusi bagi Indonesia.

“Partai Gelora sebagai partai politik resmi berbadan hukum. Mudah-mudahan momentum Pancasila ini, Partai Gelora bisa mewarnai siklus perubahan di negeri ini,” ujar Anis.

Link terkait:

https://republika.co.id/berita/qba6d7335/dapat-sk-menkumham-partai-gelora-sah-jadi-partai-politik

Sumber: Republika

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X