Partaigelora.id – Partai Gelora Indonesia kembali menggelar program Ngaji Politik dalam Serial Spiritualitas Politik bertajuk ‘Kejar Puncak Amal Tanpa Merasa Paling Berjasa’ yang disiarkan secara langsung melalui berbagai kanal digital resmi partai pada Rabu (21/10/2026) malam.
Hadir sebagai narasumber, Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora, K.H. Muhith Ishak, Lc., M.A., yang memaparkan pentingnya integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan etika berpolitik di ruang publik.
Dalam kajiannya, K.H. Muhith menyampaikan bahwa tantangan terbesar umat Islam selama bertahun-tahun adalah pemisahan antara ajaran agama dan urusan kehidupan bernegara.
Padahal, merujuk pada pandangan Imam Al-Ghazali, kekuasaan dan agama adalah saudara kembar.
“Melalui Ngaji Politik ini, kita ingin menggerakkan umat dengan semangat integrasi yang kuat. Aktivasi diri umat dalam politik pada mulanya harus didasari panggilan agama, sehingga motivasinya bersifat partisipasi aktif dan substansial, bukan sekadar dorongan transaksional,” ujar K.H. Muhith.
Ia menegaskan bahwa kerja politik merupakan industri gagasan dan ruang ijtihad yang bersifat relatif, serta harus selalu sejalan dengan platform cita-cita kebangsaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Umat Islam didorong untuk mengambil peran sebagai pelaku sejarah (fa’il), bukan sekadar penonton.
K.H. Muhith mengingatkan para politisi dan aktivis dakwah agar senantiasa mengedepankan kerendahan hati (tawadu) dalam berpolitik.
Ia mengibaratkannya dengan ‘filosofi padi’—di mana semakin berisi ilmu dan amal seseorang, ia harus semakin menunduk, bukan sombong.
Mengutip Surah An-Najm ayat 32 (fala tuzakku anfusakum), ia menegaskan larangan bagi seseorang untuk menganggap dirinya paling suci atau paling benar.
Baca juga:
Ia juga memperingatkan bahaya menjadikan isu agama, surga, dan neraka sebagai komoditas politik praktis untuk mendiskreditkan pihak lain.
“Jangan sampai surga dikapling menjadi milik kelompok sendiri dan neraka untuk orang lain. Sikap seperti itu adalah kekanak-kanakan dalam beragama. Politik harus dibawa menjadi aktivitas yang menyenangkan, menyatukan, dan mencerahkan, bukan menakutkan atau memecah belah,” tegasnya.
Lebih lanjut, K.H. Muhith berpesan agar politisi berorientasi pada kerja nyata yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas dalam jangka panjang, bukan sekadar terjebak pada politik pragmatis sesaat seperti ‘serangan fajar’ yang efeknya merugikan rakyat selama bertahun-tahun.
Terkait kekuatan modal atau oligarki dan budaya politik uang (money politics) yang masih mendominasi pemilu di Indonesia, menurut dia, Islam telah menjelaskan dalam sejarahnya.
Dmana negara maupun dakwah sejak masa Nabi Muhammad SAW telah melibatkan para sahabat kaya raya—seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf—yang mendermawakan hartanya untuk kepentingan umat.
“Oleh karena itu, modal ekonomi sah-sah saja asalkan dikelola secara transparan dan di atas meja untuk kemaslahatan publik, bukan melalui transaksi di bawah meja,” katanya.
Sementara itu, untuk mematahkan mitos bahwa kontestasi politik tidak bisa dimenangkan tanpa modal uang seperti ‘serangan fajar’, K.H. Muhith mengajak para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat untuk terus mengubah kesadaran publik secara bertahap.
“Jangan sampai masyarakat tertipu dengan manfaat serangan fajar yang hanya bertahan sesaat, tetapi harus menanggung penderitaan selama lima tahun ke depan. Hubungan antara pemimpin dan rakyat bukanlah hubungan transaksional jual-beli suara, melainkan hubungan amanah dan tanggung jawab,” tegasnya.
K.H. Muhith mengingatkan para politisi agar tidak saling menjatuhkan atau mengklaim diri paling lurus dan paling bersih. Ia menegaskan bahwa setiap gagasan dalam politik adalah bentuk ijtihad yang bersifat relatif.
Sebab, pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan akal, ibarat orang-orang yang memegang bagian gajah yang berbeda-beda.
Sehingga perbedaan pandangan politik harus disikapi secara dewasa tanpa harus merendahkan pihak lain atau mengkapling surga dan neraka untuk kelompok tertentu.
Melalui program Ngaji Politik, Partai Gelora berharap dapat terus mencetak kader dan masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi, berakhlak mulia, serta senantiasa mewariskan kebaikan bagi generasi masa depan bangsa.
Seluruh elemen masyarakat dihimbau untuk menjadikan politik sebagai sarana ibadah yang menyenangkan (fun), menyatukan, serta membawa kemaslahatan bagi bangsa, sejalan dengan pandangan bahwa agama dan kekuasaan adalah saudara kembar yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
No comments