Parrtaigelora.id-Partai Gelora Indonesia kembali menggelar program Ngaji Politik bertajuk “Amal Politik untuk Meluaskan Skala Kebaikan”, yang disiarkan secara langsung melalui berbagai saluran digital resmi partai pada Rabu (14/10/2026) malam.
Hadir sebagai narasumber, K.H. Muhith Ishak, Lc., M.A., Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora. Ngaji Politik dalam Serial Spiritualitas Politik ini diselenggarakan Koordinator Bidang Keuamatan DPP Partai Gelora.
Ia memaparkan secara komprehensif bahwa aktivitas dan keterlibatan umat dalam politik sejatinya merupakan panggilan agama untuk mengelola kemaslahatan publik dan meluaskan jangkauan manfaat (anfauhum linnas).
Mengawali pemaparannya, KH Muhith menekankan pentingnya mengikis pemisahan (dikotomi) antara agama dan politik yang telah lama dialami umat Islam.
Padahal kebijkan politik yang dilandasi agama menjadi amal saleh bernilai tinggi yang meluaskan skala kebaikan di tengah bangsa,
“Kerja politik adalah kerja mengurus orang banyak. Ketika dikerjakan dengan benar dan dilandasi niat mendatangkan kemudahan bagi masyarakat, maka kebijakan politik tersebut menjadi amal saleh bernilai tinggi yang meluaskan skala kebaikan di tengah bangsa,” katanya.
Menurutnya, aktivasi dan keterlibatan umat dalam dunia politik seharusnya dimaknai sebagai panggilan agama agar motivasi yang terbangun bersifat partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar dorongan transaksional
Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini, yakni munculnya dikotomi atau pemisahan antara nilai-nilai agama dengan berbagai urusan kehidupan, termasuk politik dan kekuasaan.
Melalui Ngaji Politik, Partai Gelora mendorong integrasi nilai keagamaan agar motivasi politik umat bergeser dari sekadar dorongan transaksional menjadi partisipasi aktif yang berlandaskan kesadaran ibadah.
“Semua orang pada dasarnya ingin menjadi orang baik. Dalam Islam, indikator kesalehan dibentuk oleh kekuatan iman dan produktivitas amal saleh. Namun, ukuran keutamaan suatu amal tidak hanya dilihat dari keikhlasan atau bentuk ibadahnya saja, melainkan juga dari impact atau besarnya dampak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar K.H. Muhith.
Ia menegaskan bahwa manusia yang paling dicintai Allah SWT adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya, serta amal yang paling disukai adalah yang menghadirkan kebahagiaan, menghilangkan kesempitan, mengusir kelaparan, dan melunasi beban orang lain.
Baca juga:
Menurutnya, kerja politik merupakan sarana paling efektif untuk mengaktualisasikan pesan tersebut, dalam skala lebih besar, sebagaimana ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar .
“Skala manfaat dari amal individu tentu terbatas. Namun, ketika seseorang masuk ke dalam arena politik dan mengelola kebijakan negara, skala kebaikan yang dihasilkan menjadi sangat luas. Kebijakan publik yang tepat mampu memastikan masyarakat tidak kelaparan, mendapatkan kemudahan hidup, dan terbebas dari kesulitan,” lanjutnya.
K.H. Muhith juga menyitir nasihat historis dari pujangga dan mujahid Abdullah Ibnul Mubarak kepada ahli ibadah Fuddail bin ‘Iyad. Sebab, ddalam Islam, kesalehan seseorang diukur dari integrasi antara iman dan amal saleh.
Namun, keutamaan suatu amal tidak hanya diukur dari aspek keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah (ittiba’), melainkan juga dari impact atau besarnya dampak manfaat yang dirasakan orang lain.
Nasihat tersebut menekankan bahwa peran aktif mengurus serta memperjuangkan kemaslahatan masyarakat (jihad sosial-politik) memiliki kedudukan moral dan spiritual yang sangat tinggi dibandingkan hanya berfokus pada ibadah ritual individual semata.
Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora ini mengkritisi pandangan keliru di masyarakat yang memandang politik semata-mata sebagai arena transaksi pragmatis.
Ia menegaskan, bahwa esensi dari keberadaan partai politik dan pejabat publik adalah mengelola kepentingan negara dan rakyat luas, bukan memperkaya diri atau golongannya.
KH Mufith mengkritisi fenomena pergeseran orientasi dalam politik nasional, di mana kekuasaan kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok ketimbang mengurus kemaslahatan publik
“Jika amal individu hanya berdampak terbatas pada diri sendiri atau keluarga, maka kerja politik memiliki dimensi kebaikan yang jauh lebih luas karena menyangkut urusan publik (maslahat ammah).,” katanya.
Ia menilai hubungan agama dan kekuasaan sebagaimana digagas Imam Al-Ghazali, menegaskan bahwa kekuasaan dan agama adalah dua hal yang saling menopang.
“Politik adalah kerja mengurus kepentingan umum (maslahat ammah). Ketika dikerjakan dengan landasan spiritualitas yang benar, setiap kebijakan dan langkah politik akan menjadi ladang amal saleh yang dampaknya dirasakan oleh seluruh rakyat,” pungkasnya.
Terkait maraknya politik pragmatis dan penyimpangan kekuasaan akhir-akhit ini, K.H. Muhith berpandangan bahwa fenomena pejabat yang egois dan mementingkan kelompok terjadi karena figur tersebut ‘belum selesai dengan dirinya sendiri’.
“Ketika tanggung jawab seseorang naik level—dari individu menjadi suami, ayah, lalu pejabat publik—harusnya tingkat pemikiran dan kapasitas spiritualnya ikut naik. Pejabat yang hanya memperkaya diri atau kelompoknya ibarat seorang kepala keluarga yang egois; lapar sendiri tetapi membiarkan anak istrinya terlantar,” ujar K.H. Muhid.
Ia mengingatkan bahwa Rasulullah SAW sendiri tegas menegur sahabat yang beribadah secara berlebihan hingga mengabaikan hak dan tanggung jawab terhadap keluarganya.
Menurutnya, kepedulian dan aksi nyata untuk membantu kesulitan rakyat (mengurus kemaslahatan) memiliki kedudukan spiritual yang sangat tinggi, bahkan lebih utama daripada iktikaf sunnah di masjid.
Umat Islam diharapkan juga tidak terjebak pada pencitraan atau sekadar simbol-simbol kesalehan pribadi semata. Meskipun kesalehan dasar merupakan hal wajib bagi seorang muslim, pengelolaan urusan publik yang kompleks membutuhkan kompetensi teknis dan rekam jejak kepemimpinan.
“Kalau mobil kita rusak, yang kita cari adalah montir yang ahli, bukan sekadar imam salat. Kesalehan pribadi itu bagus dan menenangkan, tetapi indikator keberhasilan pejabat ditentukan oleh akurasi diagnosa dan kemampuan menyelesaikan masalah rakyat sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Ia mengkritik kecenderungan politisi yang mendadak rutin mendatangi rumah ibadah jelang pemilu demi meraih simpati massa, namun tidak memiliki gagasan serta kemampuan konkret untuk mengelola pemerintahan secara efektif.
KH Muhith juga secara tegas menolak narasi politik saling menghancurkan maupun permusuhan permanen dalam ranah publik.
“Dalam Islam dan tradisi Pancasila, perang atau konflik keras adalah jalan terakhir. Politik itu ranah ijtihadi (pemikiran), mirip dengan dinamika pertandingan olahraga. Maka adab yang diajarkan adalah kompromi (was-sulhu khair) melalui musyawarah dan mufakat, bukan dengan cara menghancurkan lawan,” tambahnya.
Mengakhiri kajian Ngaji Politik, K.H. Muhith kembali menegaskan pesan Rasulullah SAW dan para ulama terdahulu bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar.
Agama merupakan fondasi tempat bertumpu, sementara kekuasaan politik adalah benteng penjaganya. Jika salah satu hilang, maka bangunan kehidupan bermasyarakat akan runtuh dan sirna.
No comments