Berita – Page 79 of 114 – Partai Gelora Indonesia

Mau Jadikan Pemain Global, Mahfuz: Kekuatan Militer Indonesia Harus Naik Kelas

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #kekuatan militer Indonesia, #Lima Besar Dunia, #Mahfuz Sidik, #naik kelas, #Partai Gelora

Partai gelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) berpandangan untuk menjadikan kekuatan militer Indonesia sebagai ‘pemain global’, diperlukan dukungan anggaran militer sebesar Rp 500-600 triliun pertahun. Kekuatan militer Indonesia saat ini berada diperigkat 16 dunia dan harus naik kelas masuk lima besar dunia.

“Kalau punya misi menjadikan Indonesia sebagai pemain global, maka harus memajukan kekuatan militernya. Kekuatan militer Indonesia harus naik kelas dari peringkat 16 menjadi peringkat lima,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (4/6/2021).

Hal itu disampaikan Mahfuz dalam Gelora Talk ‘Reformasi Sistem Pertahanan Nasonal dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI pada Rabu (2/6/2021) petang lalu.

Mahfuz menegaskan, berdasarkan survei kekuatan militer negara-negara di dunia tahun 2020, lima besar dunia saat ini diduduki oleh Amerika Serikat, Rusia, China, India dan Prancis, sementara Indonesia berada diperingkat 16.

“Kalau lihat perbandingan dengan Prancis, budget militernya pertahun sampai antara 500-600 triliun. Sementara Indonesia, kalau kita lihat Renstra 25 tahun yang sedang disusun Kemenhan sebesar Rp 1.760 triliun untuk 2020-2044. Itu relatif kecil untuk lima Restra, 1,5 persen dari PDB” jelasnya.

Sementara jika melihat, Renstra MEF 2020-2024 yang tengah berjalan pada tahap ketiga dengan capaian 75 persen, kata Mahfuz, untuk pertahanan TNI AL saja, pengalokasian anggarannya hanya sekitar 40 persen dari total anggaran Renstra MEF

“Apakah visi Presiden Jokowi (Joko Widodo) menjadikan Poros Maritim Dunia tidak di dukung oleh penguatan porsi pertahanan? Angkatan Laut kita minimal harus punya 3 kapal selam super canggih untuk mengamankan tiga ALKI, bukan kapal yang berusia 30 tahunan, dan butuh beberapa kapal untuk pengalawan juga,” ujar Mahfuz.

Tiga kapal selam super canggih tersebut, juga diperlukan untuk menjaga kawasan perbatasan dengan negara lain, seperti perbatasan di Laut China Selatan yang tengah mengalami ketegangan akibat klaim sepihak China terhadap kawasan tersebut.

Selain itu, Indonesia perlu memiliki satelit militer sendiri untuk mengamankan wilayah udara Indonesia agar tidak dikontrol negara lain. Sebab, terasa janggal apabila menggunakan satelit dari negara lain, sementara Indonesia memiliki tentara dan kekuatan militer sendiri.

“Jadi bagaimana terjemahan dari anggaran Rp 1.760 triliun itu, apalagi ditarik maju 2024. Lalu, apakah sudah ada evaluasi Restra MEF 2020-2024, masih ada sisa capaian sebesar 25 persen dan penganggarannya juga dihitung dari 2020. Disinilah ada ruang abu-abu itu, kita juga punya hak untuk mendapatkan informasinya,” tandas Mahfuz.

Karena itu, pemerintah diharapkan mendefinisikan ulang asumsi-asumsi dasar dan proyeksi di dalam membangun postur pertahanan, termasuk strategi dan doktrinnya.

“Kalau kita membedah Buku Putih Pertahanan dan Renstra 2020-2024, ada dua hal yang belum kuat menjadi asumsi perencanaan, yaitu respon memperkuat negara maritim dan perkembangan teknologi komunikasi di era digital,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, akan terus mendorong untuk membuka ruang diskusi atau wacana ini.

“Kita akan membuka diskursus atau wacana ini, karena menyangkut ketahanan nasional dalam membangun indonesia ke depan. Kita tidak boleh memulainya dengan asumsi yang salah, apalagi perencanaan asal-asalan. Itu yang paling penting,” pungkas Mahfuz.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menambahkan, ketika ingin menjadikan militer Indonesia menjadi kekuatan militer kelima dunia, maka dibutuhkan roapmap jangka panjang.

Asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan saat ini, lanjutnya, harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut konflik global dan perang masa depan.

“Asumsi-asumsi yang kita percaya selama ini, harus kita harus dipertanyakan kembali. Karena semua asumsi dasar ini, menentukan cara kita memandang strategi pertahanan. Hal ini menjadi entry point bagi Partai Gelora memulai pembicaraan yang lebih strategis,” katanya

Isu Alutsista Mencuat, Anis Matta: Kekuatan Militer Indonesia Harus Jadi Lima Besar Dunia

#alutsista, #Anis Matta, #kekuatan militer Indonesia, #Lima Besar Dunia, #modernisasi alutsista, #sistem pertahanan nasional

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia harus menjadi kekuatan lima besar dunia sejajar dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China. Maknanya, adalah secara militer kekuatan militer Indonesia juga harus lima besar dunia.

“Ketika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia, maka maknanya adalah secara militer Indonesia juga menjadi kekuatan militer kelima dunia,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk ‘Reformasi Sistem Pertahanan Nasional dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI’ di Gelora Media Centre, Jakarta, Rabu (2/5/2021) petang.

Namun, hal itu membutuhkan roadmap dan reformasi sistem pertahanan, serta modernisasi alutsista. Hal ini akan menjadi agenda strategis yang akan diperjuangkan Partai Gelora sebagai bentuk partispasi dalam politik.

“Agenda tersebut, adalah salah satu pilar dari dari cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia, selain ilmu pengetahuan, ekonomi dan juga militer,” katanya.

Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Komisi I DPR 2010-2016, pengamat pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie dan Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Mayjen TNI Pur Tri Tamtomo itu, Anis Matta, reformasi pertahanan nasional harus segera dilakukan karena ada perubahan landscape global akibat pandemi.

Karena itu, Anis Matta, meminta asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan nasional saat ini harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut isu konflik global dan perang masa depan.

“Asumsi-asumsi yang kita percaya selama ini, harus kita pertanyakan kembali. Isu alutsista yang sedang mencuat menjadi entry point bagi Partai Gelora untuk memulai pembicaraan yang lebih strategis,” lanjutnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak ingin terjebak soal ‘isu mafia alutsista’, karena yang lebih penting membicarakan asumsi-asumsi dasar strategi pertahanan ke depan.

“Ini adalah satu momentum, saat isu alutsista mencuat untuk memulai pembicaraan yang fundamental, menyusun strategi pertahanan kedepan,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik mengatakan, angaran Rencana Strategis (Renstra) pertahanan Indonesia sebesar Rpp 1.760 triliun untuk periode 2020-2044 yang dipercepat ke 2024 dinilai masih sulit untuk mendongkrak kapabilitas sistem pertahanan.

Kekuatan militer suatu negara, lanjut Mahfuz, juga harus ditopang dengan kekuatan industri pertahanan yang memproduksi alat pertahanan sendiri di dalam negeri.

“Artinya, belanja pertahanan juga dibelanjakan di dalam negeri dengan memproduksi alat-alat pertahanan seperti negara maju, Amerika dan Prancis yang berada di lima besar kekuatan pertahanan dunia,” kata Mahfuz, Sekjen Partai gelora Indonesia ini.

Namun, pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie justru mempertanyakan besaran anggaran pertahanan yang dipercepat di 2024. Sebab, anggaran sebesar 1.760 triliun tersebut, dinilai terlalu besar tanpa adanya penjelasan.

“Pertanyaan saya, anggaran sebesar ini dalam tiga tahun kita mau beli apa dan kenapa mesti habis di 2024. Yang sudah di-clearkan dan dijelaskan Menteri Bappenas adalah dana sebesar USD 20 miliar. Selisih 104 miliar itu harus dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan,” kata Connie.

Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Mayjen Pur Tri Tamtomo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran karena pemerintah saat ini tengah berperang melawan Covid-19, sehingga anggaran di kementerian/lembaga dikurangi.

“Anggaran harus digunakan tepat sasaran dan jelas secara mutu. Alutsista yang dibeli juga tidak boleh mangkrak dan memberdayakan industri pertahanan. Industri pertahanan harus diperkuat dan dibangkitkan,” kata Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo menambahkan, Kementerian Pertahanan harus bisa menjelaskan mengenai besaran kebutuhan anggaran pertahanan yang luar biasa ini di tengah pandemi Covid-19 tersebut agar tidak memicu polemik publik.

“Apakah ada perkembangan internasional kekuatan negara tertentu, perlombaan persenjataan di sekitar negara kita, apakah ada ancaman aktual atau ancaman lain yang ada pengaruhnya langsung atau tidak langsung kepada republik ini,” pungkasnya mantan Pangdam I Bukit Barisan inii.

Popularitas dan Elektabilitas Partai Gelora Tertinggi Diantara Partai-partai Baru

Anis Matta, arah baru indonesia, elektalitas, partai gelora, popularitas, Rekode Research Center

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia besutan Anis Matta, Fahri Hamzah dan Mahfuz Sidik memiliki popularitas dan elektabilitas tertinggi diantara partai-partai baru, karena tingkat pengenalannya kepada publik dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Data tersebut disampaikan oleh Project Manager Rekode Research Center Lisdiana Putri saat memaparkan hasil survey nasional dengan tajuk ‘Peluang Partai Baru Mewarnai Politik Indonesia 2024’ di Jakarta, Selasa (1/6/2021).

“Tingkat pengenalan atau popularitas, dan elektabilitas Partai Gelora besutan politisi Anis Matta tertinggi diantara partai-partai baru. Disusul oleh Partai Umat, Partai Masyumi Reborn, dan urutan paling buncit adalah Partai Hijau,” kata Lisdiana.

Menurut Lisdiana, survei dilaksanakan dari tanggal 26 April sampai 8 Mei 2021 dengan sampel 1.210 responden, tersebar di 34 provinsi.

Usia minimum sampel 17 tahun, atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Margin error 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dari total 1.210 responden ada sebanyak 190 responden atau 15,7% menyatakan belum/tidak memilih partai-partai yang ada.

Dari total responden yang belum/tidak memilih tersebut, mereka menyatakan tahu Partai Gelora (32,1%), Partai Umat (30.0%), Partai Masyumi Reborn (30.0%) dan Partai Hijau (9.5%).

Sementara yang tertarik memilih Partai Gelora (14.2%), Partai Umat (10.5%), Partai Masyumi Reborn (10.0%), dan Partai Hijau (9.5%).

“Data survei tersebut menunjukkan partai-partai baru punya peluang untuk tampil. Angka undiceded voters masih cukup besar,” ujar Lisdiana.

“Tinggal bagaimana partai membangun infrastruktur, dan mesin partai bekerja meningkatkan popularitas dan meyakinkan publik,” imbuhnya.

Partai Gelora Indonesia dirikan pada 28 Oktober 2019 oleh sekitar 99 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Platform yang diusung adalah ‘Arah Baru Indonesia’, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia.

Pada 2 Juni 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi mengesahkan Partai Gelora sebagai partai baru yang berbadan hukum di Indonesia.

Saat ini, Partai Gelora sudah memiliki kepengurusan 100 persen di tingkat DPW dan DPD, serta DPC 76 persen dengan jumlah kader saat ini sebanyak 195.000. Angka pertumbuhan jumlah anggotanya sangat progresif mencapai sekitar 2.000 per hari.

Anis Matta: Regulasi Harus Bisa Mengikuti Kemajuan Teknologi

#andi wijayanto, #Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #era digital, #keamanan nasional, #kemajuan teknologi, #Partai Gelora, #regulasi, #rudiantara

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, regulasi mengenai keamanan nasional di era digital saat ini tidak bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang maju sedemikian pesatnya.

Begitu satu regulasi selesai, muncul teknologi baru yang juga membutuhkan regulasi, sehingga diperlukan reformasi secara keseluruhan dalam sistem pertahanan.

“Regulasi tidak pernah bisa mengikuti. Kita baru selesai dari regulasi, satu teknologi baru sudah lahir dan membutuhakn regulasi baru lagi. Ini yang saya maksud, kenapa kita membutuhkan reformasi dalam pertahanan secara keseluruhan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Gelora Talk ‘Sistem Keamanan Nasional di Era Digital yang dihadiri mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, serta pakar intelijen dan keamanan Andi Wijayanto pada Sabtu (29/5/2021).

Menurut Anis, reformasi sistem pertahanan harus dilakukan karena perang masa depan bukan perang secara fisik lagi, tapi perang sosial yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan kemajuan teknologi, seperti pencurian data strategis.

“Yang menciptakan teknologi, Amerika Serikat juga tak luput dari pencurian data saat Pilpres lalu. Bahkan ilmuwan nuklir Iran, Fahrizadeh tahun lalu dibunuh, dan pemerintah Iran mengumumkan seluruh data nuklir mereka dicuri,” katanya.

Untungnya, Indonesia saat ini tidak memiliki negara yang menjadi musuh secara spesifik, hanya sekedar korporasi-korporasi kecil yang pekerjaanya memang melakukan pencurian data untuk kepentingan pribadi, seperti pencurian 279 data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Tetapi supaya kita memandang persoalan ini, harus secara strategis dan bersikap jangka panjang karena pembobolan seperti ini, resiko permanen yang akan selalu ada. Sehingga kita perlu melakukan pendekatan baru dalam sistem dan strataegi pertahanan kita secara keseluruhan,” ujarnya.

Anis Matta menilai apabila tidak melakukan antisipasi dengan sistem dan strategi pertahanan baru, bukan musthail pembobolan data yang lain terjadi, bisa data militer, kepolisian atau data strategis lainnya.

“Kita belum kebayang saja, kalau data militer, kepolisian dan seterusnya. Ini semua bobol. Untungnya, kita juga tidak punya senjata nuklir, tiidak ada instalasi yang strategis banget, yang dicuri baru data BPJS,” katanya.

Anis Matta berharap pemerintah bisa melakukan ‘peramalan tren teknologi’ ke depan mulai dari sekarang ini, baik dari sudut pandang kehidupan sosial, ekonomi, politik, militer dan lain-lain. Sehingga Indonesia memiliki independensi dalam sistem pertahanan, karena didukung teknologi terbaru

“Kita pada satu kesimpulan mendudukkan masalah pembobolan data ini secara lebih komprehensif. Dan dari sisi pertahanann kita perlu merumuskan satu sistem dan strategi pertahanan baru, paling tidak Indonesia memiliki indepedensi dalam keamanan digitalnya,” katanya.

Karena itu, Anis Matta berharap regulasi yang dibuat bisa mencakup kemajuan teknologi saat ini dan masa depan. Sehingga ketika muncul teknologi baru, regulasi yang ada bisa digunakan.

“Kita di Partai Gelora ingin melemparkan isu ini supaya mengubah perbicangan publik kita dan berbicara dengan masalah serius seperti ini,” pungkas Anis Matta.

Jaga Keamanan Nasional di Era Digital, Anis Matta: Perlu Sistem dan Strategi Pertahanan Baru

#andi wijayanto, #Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #era digital, #gelora talks, #keamanan nasional, #Partai Gelora, #rudiantara, #serangan siber

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) meminta pemerintah Indonesia segera merumuskan sistem dan strategi pertahanan baru di era digital. Hal ini menyangkut keamanan nasional pasca pembobolan 279 data WNI di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Sekarang baru kebobolan data BPJS, kita belum kebayang kalau data militer, kepolisian, dan seterusnya itu semua bobol. Ini yang kita belum kebayang,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk ‘Sistem Keamanan Nasional di Era Digital di Gelora Media Centre, Jakarta, Sabtu (29/5/2021) petang.

Dalam diskusi yang juga dihadiri Menkominfo 2014-2019 Rudiantara, serta pakar intelijen dan keamanan Andi Wijayanto itu, Anis Matta menegaskan, dengan sistem pertahanan baru tersebut, maka akan cepat diketahui kelemahannya dimana, apabila keamanan digitalnya berhasil dibobol.

“Kalau kita bicara keamanan digital, ini hulu masalahnya di mana, kita tidak tahu. Sehingga di sisi pertahanan, kita perlu rumuskan sistem dan strategi pertahanan yang baru, serta independen dalam teknologi seperti,” katanya.

Menurut Anis Matta, dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional, Indonesia bisa mencontoh China dan Rusia yang paling jarang mengalami kebobolan, karena independen dalam teknologi.

“Mungkin karena kita nggak punya negara yang jadi musuh secara spesifik, kita jadi abai. Musuh kita di era digital, bukan negara, tapi korporasi kecil-kecil. Yang kerjaannya memang ngehack, mencuri data,” tegas Anis Matta.

Mantan Menkominfo Rudiantara mengungkapkan, Indonesia memang kerap menjadi sasaran serangan siber. Indonesia menjadi negara ketiga yang paling banyak mendapat serangan siber.

“Hari ini Indonesia masuk nomor 3 negara, setelah Mongolia dan Nepal, negara yang jadi target attack. Sampai jam hari ini sudah ada 8 juta attack di dunia, Jadi setiap detik ada malware, bukan hacking, bukan phising,” kata Rudiantara.

Malware adalah perangkat lunak yang ditujukan untuk memanipulasi hingga mencuri data digital. Sedangkan hacking merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem.

Sementara phising adalah sebuah upaya menjebak korban untuk mencuri informasi pribadi, seperti nomor rekening bank, kata sandi, dan nomor kartu kredit.

Aksi phising bisa dilancarkan melalui berbagai media seperti e-mail, media sosial, panggilan telepon, dan SMS, atau teknik rekayasa sosial dengan memanipulasi psikologis korban.

“Ini terjadi ini dunia nyata kita, ini bukan menakut-nakuti. Ini memberi awarenesses betapa attack itu secara global terus menerus terjadi,” jelasnya.

Rudiantara meminta masyarakat rajin mengganti pin atau password secara rutin dalam menjaga kemananan data sehari-hari di era digital. Ia menganalogikan menjaga keamanan data seperti menjaga dompet.

“Siapa yang berani simpan dompet di restoran tanpa diawasi? Semua kan disimpan di kantong baik-baik. Nah sama seperti di keamanan digital kita harus selalu ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Dengan disiplin, dengan konsisten, menjaga kerahasiaan pin, password,” ujarnya.

Sementara itu, pakar intelijen dan keamanan Andi Wijayanto mengatakan, Indonesia sudah saatnya memperkuat teknologi di era digital untuk keamanan nasionalnya.

“Untuk amankan siber kita, untuk memperkuat keamanan nasional kita, kuncinya teknologi,” kata Andi.

Namun, penguatan teknologi digital Indonesia saat ini terhambat, karena pandemi Covid-19. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terbentuk pada 2017 lalu, tidak dalam kondisi ideal untuk membangun infrastruktur, karena keterbasan pengalokasian anggaran.

“Kepalanya sedang berupaya transformasi BSSN. Tiba-tiba ‘boom’, Covid-19. Jadi tertunda yang direncanakan. Karena harus prioritaskan Covid-19. Moga-moga pandemi segera berakhir,” pungkasnya

Blue Helmet Berikan ‘Hadiah Lebaran’ untuk Rakyat Palestina

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #Blue Helmet, #palestina, #Partai Gelora, #Styandari Hakim, #sufialdi, #Yanmans

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah memberikan donasi atau hadiah lebaran Idul Fitri 1442 H kepada warga Palestina yang menjadi korban serangan negara zionis Israel beberapa waktu lalu. Donasi tersebut diberikan oleh Blue Helmet, organisasi sayap dibawah bidang Pelayanan Masyarakat (Yanmas).

Selain donasi lebaran, Blue Helmet juga memberikan takjil untuk berbuka puasa dan sahur selama Ramadan lalu. Hal itu dilakukan Partai Gelora sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib rakyat Palestina.

Partai Gelora tidak ingin hanya sekedar menyampaikan narasi mengutuk kebiadaban Israel atau mendesak pembubaran negara zionis Israel saja, tapi juga melakukan langkah nyata membantu rakyat Palestina.

“Kemarin Blue Helmet ada program donasi atau hadiah lebaran. Blue Helmet juga memberikan takjil untuk buka puasa dan sahur selama Ramadan. Pemberiannya disaksikan secara live dari sini,” kata Styandari Hakim, Ketua Bidang Yanmas DPN Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (29/5/2021).

Styandari berharap bantuan tersebut, menjadi langkah awal bagi Partai Gelora untuk membantu rakyat Palestina mencapai kemerdekaan dan menjadi negara berdaulat.

“Mudah-mudahan langkah kecil kami ini menjadi langkah awal untuk membantu rakyat Palestina,” katanya.

Komandan Blue Helmet Sulfiadi mengatakan, kondisi warga Palestina saat ini semakin memprihatinkan, akibat kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel secara brutal dan trus berulang tanpa bisa dicegah.

“Perhatian dunia internasional terhadap permasalahan ini sangat kurang. Kami berharap ada keseriusan untuk bisa meredam konflik ini, agar derita rakyat Palestina segera berakhir,” kata Sulfiadi.

Blue Helmet, lanjut Sulfiadi, akan terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban rakyat Palestina seperti kebutuhan pangan, medis hingga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

“Blue Helmet akan bersama Palestina hingga mereka mendapatkan haknya sebagai bangsa merdeka,” tegas Sulfiadi, Komandan Blue Helmet ini.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta memberikan apresiasi kepada Blue Helmet yang terjun langsung memberikan bantuan kemanusian kepada rakyat Palestina.

“Kita mengapresiasi langkah Blue Helmet ini, karena memang konflik Palestina telah menyatukan umat beragama. Yang kita lawan ini adalah kebiadaban Israel, negara teroris dan negara pelanggar kemanusiaan terbesar di dunia,” kata Anis Matta.

Karena itu, kata Anis Matta, menjadi kewajiban semua pihak untuk mengakhiri kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

“Aib bagi kita, kalau kita diam saja. Partai Gelora harus ikut andil meringankan beban rakyat Palestina, dan Blue Helmet telah mengambil langkah kongkret,” tandasnya.

Anis Matta mengungakapkan, keterlibatan Blue Helmet dalam memberikan bantuan kemanusiaan tidak hanya di Palestina, tapi juga membantu korban bencana alam di Indonesia.

“Selama bulan Ramadan kemarin banyak bencana yang terjadi, Blue Helmet luar biasa. Saat bencana dii NTT kemarin, Blue Helmet mengirimkan dua kapal Phinisi, membawa bantuan. Alhamdulillah ada perkembangan bagus di NTT untuk Partai Gelora,” pungkas Anis Matta.

Bisa Memberi Inspirasi, Ratih: Perempuan Harus Berani Terjun ke Publik

#Arah Baru Indonesia, #Bidpuan, #Partai Gelora, #RatihSanggarwati

Partaigelora.id – Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Ratih Sanggarwati menggelar silaturahmi bersama jajaran pengurus Bidang Perempuan DPW-DPD Partai Gelora Kalimantan Timur (Kaltim), dalam lawatannya ke Samarinda Kota Tepian, Kaltim pada Rabu (26/5/2021) lalu.

Menurut Ratih, hal ini bisa menjadi momentum berbagi dan memberi inspirasi, serta terjun ke ranah-ranah publik dalam membantu masyarakat sekitar.

“Perempuan saat ini berjuang di tengah situasi yang sulit, sehingga bisa memberikan inspirasi bagi keluarga dan lingkungannya,” maka dari itu perempuan harus berani terjun ke ranah publik dan membantu masyarakat sekitar,” kata Ratih dalam keteranganya, Jumat (28/5/2021).

Ratih menilai, perempuan dalam pandangannya memiliki dedikasi, kiprah dan kontribusi yang luar biasa, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja.

“Sekarang perempuan dapat memaksimalkan perannya untuk ikut membangun Indonesia maju dan kokoh lagi. Bersama perempuan Gelora, perempuan berdaya,” kata model dan artis terkenal yang akrab disapa Ratih Sang ini.

Ratih menegaskan, Partai Gelora yakin kaum perempuan akan semakin eksis dalam Pemilu 2024 mendatang.

Kaum perempuan, lanjutnya, akan semakin berpengaruh dalam menentukan masa depan politik Indonesia ke depan.

“Bidang Perempuan Partai Gelora, telah menemukan narasinya dan menjadi role model untuk mengajak kaum perempuan Indonesia agar berpartipasi lebih besar lagi dalam berbagai bidang,” katanya.

Dalam era milenium ini, menurut ratih, kaum perempuan harus diperkuat pada posisi yang tinggi, sejajar dan setara, bukan sebaliknya dilemahkan.

“Jadi era milenium ini, kaum perempuan harus diperkuat, bukan dilemahkan,” ujar Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora

Pembubaran Negara Israel, Alternatif Solusi?

#Arah Baru Indonesia, #bubarkan Israel, #Mahfuz Sidik, #palestina, #Partai Gelora

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, pembubaran negara zionis Israel merupakan solusi alternatif yang harus mulai dipikirkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan komunitas internasional.

Sebab, konflik antara Palestina-Israel saat ini sudah berlangsung selama 73 tahun yang telah menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak, terutama warga Palestina.

“Jadi solusi yang perlu kita pikirkan sekarang ini, solusi alternatifnya. Solusi yang kami sampaikan adalah mari kita berpikir mengenai solusi baru, bukan two state (dua negara) solusi. Tapi, yuk bubarkan Israel. itu solusi alternatifnya,” kata Mahfuz dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam ‘Catatan Demokrasi: Palestina-Israel Gencatan Senjata, Kok Kita Malah Ribut? yang diselenggarakan oleh tvOne pada Selasa (25/5/2021) malam lalu.

Menurut Mahfuz, penyelesaian konflik Palestina-Israel tidak akan pernah selesai apabila tidak kembali ke akar masalahnya. Akar masalah dari konflik ini, adalah berdirinya negara zionis Israel pada 1948 di tanah Palestina yang dirampas secara ilegal oleh kaum Yahudi.

“Saya kira kita harus kembali ke akar masalah, konflik ini muncul ketika tahun 1948 berdiri negara di atas tanah yang dirampas secara ilegal, yaitu negara israel,” ujar Mahfuz.

Ketua Komisi I DPR 2010-2016 ini menilai konflik antara Palestina-Israel telah berlangsung lama dan panjang, yang bisa dilihat dari tiga aspek, yakni okupasi Israel, konflik antar negara dan pembagian wilayah.

Okupasi Israel ditandai dengan berdirinya negara zionis Israel pada 1948, sehingga konflik yang terjadi telah berlangsung 73 tahun. Sedang jika dilihat dari konflik antar negara, ditandai dengan deklarasi negara Palestina pada 1988 di Aljazair, maka usia konflik 33 tahun. Sementara jika melihat kesepakatan Oslo pada 1994 yang melakukan pembagian wilayah, maka konflik sudah 27 tahun terjadi.

“Jadi kalau kita melihat usia konflik ini sudah panjang, dan kelihatannya Amerika dan Eropa sudah mulai capek menyelesaikan konflik ini, termasuk PBB sulit mengatasi ini,” kata Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik.

Wilayah Palestina berdasarkan Resolusi PBB No.181 Tahun 1947, lanjutnya, terus mengalami penyusutan drastis karena di kolonisasi Israel menjadi pemukiman baru ilegal.

“Israel mengokupasi tanah Palestina yang belum merdeka ini, usianya sudah panjang. Faktanya, wilayah yang disepakati merujuk pada Resolusi PBB Tahun 1947, itu semakin sedikit-semakin sedikit, karena di kolonisasi Israel dengan pemukiman baru yang ilegal,” ungkapnya.

Karena itu, kata Mahfuz, Indonesia akan terus berupaya memperjuangkan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia memiliki hutang sejarah kepada Palestina.

“Pak Jokowi sampaikan pernyataan beberapa waktu lalu, bahwa bangsa ini masih berhutang kepada Palestina sepanjang bangsa Palestina belum merdeka. Bangsa Indonesia masih punya hutang, hutang sejarah,” katanya.

Sikap Presiden Jokowi ini, lanjut Mahfuz, tegak lurus dengan garis politik bangsa Indonesia sejak masa Presiden Soekarno, presiden pertama RI hingga kini.

“Soekarno mengatakan, kalau tanah Palestina ini belum diserahkan ke bangsa Palestina sendiri, maka Indonesia akan berdiri bersama rakyat Palestina untuk mewujudkan negara Palestina merdeka,” pungkasnya.

Partai Gelora: RUU Perpajakan Jangan Rusak Pemulihan Ekonomi

#ahmad nur hidayat, #Arah Baru Indonesia, #Partai Gelora, #pemulihan ekonomi, #ruu perpajakan

Partaigelora.id – Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merancang RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), karena kenaikan pajak bisa berdampak buruk bagi pemulihan ekonomi.

“RUU Perpajakan yang didalamnya berisi kenaikan pajak PPN 15 persen dan tambahan layer baru PPh perorangan akan menambah beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah harus cermat,” ujar Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Selasa (25/5/2021).

Menurut dia, kurva pemulihan ekonomi akan berlarut lama seperti huruf L, bila waktu pembahasan RUU reformasi pajak tersebut terlalu terburu-buru.

“Alih-alih ingin menambah penerimaan negara, isu kenaikan pajak dalam draf RUU KUP, malah menyebabkan pemulihan ekonomi tersendat. Kurva krisis ekonomi bisa berbentuk L daripada V yang rugi bangsa semua,” ujar pria yang akrab disapa Matnoer atau ANH ini.

Partai Gelora, lanjutnya, konsen pada percepatan ekonomi masyarakat jadi kebijakan pemerintah yang merencanakan kenaikan pajak harus dievaluasi sampai ekonomi pulih sebagaimana posisi sebelum Pandemi.

Bila ekonomi Indonesia bisa pulih 2022, maka 2023 pada dinilai waktu yang tepat bicara RUU Reformasi Pajak, bukan saat ini

“Pemerintah masih dapat melonggarkan defisit diatas 3% sampai 2022 sesuai UU No2/2020 sehingga tahun 2023 adalah waktu yang tepat bicara RUU KUP dan reformasi perpajakan,” ujarnya.

Dalam kondisi Pandemi Covid-19 masih berlangsung, Partai Gelora berharap jangan bebani masyarakat dengan pajak. Sebab, akan membuat kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehar-sehari akan semakin sulit.

“Jangan bebani pikiran rakyat dengan pajak, kita harus bijak di tengah tekanan ekonomi yang membesar dan resesi yang belum berakhir akibat krisis pandemi Covid-19 saat ini,” pungkas pengamat kebijakan publik Narasi Institute ini.

Seperti diketahui, pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan atau RUU Perpajakan kembali mengemuka di publik. RUU Perpajakan sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021, yang diitetapkan pada Maret 2021 lalu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengirim surat kepada DPR untuk segera membahas RUU tersebut.

“Bapak Presiden sudah kirim surat kepada DPR untuk bahas ini dan diharapkan bisa segera dilakukan pembahasan,” ungkap Airlangga dalam acara Halal bi Halal virtual, Rabu (19/5/2021).

Airlangga mengatakan ada beberapa perubahan ketentuan jenis mulai dari perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, pengurangan tarif PPh badan, hingga perubahan ketentuan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST), hingga penetapan pajak karbon.

Selain sejumlah jenis pajak itu, pemerintah juga akan menuangkan aturan terkait pengampunan pajak (tax amnesty) alias amnesti pajak. Tetapi, belum ada rincian mengenai perubahan-perubahan ini.

Namun, kabar yang sudah beredar di publik saat ini menyatakan bahwa pemerintah berencana mengerek tarif PPN dari 10 persen pada saat ini menjadi 15 persen.

Potensi ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terkait Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang memberi ruang tarif PPN hingga 15 persen.

Berdasarkan UU Nomor 46/2009 tentang PPN, diberi wewenang untuk menaikkan tarif PPN sampai dengan 15 persen, namun ha; itu belum pernah dilakukan.

Penyelesaian Konflik Palestina, Anis Matta: Saatnya Memikirkan Pembubaran Negara Israel

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #Mahfuz Sidik, #palestina, #Partai Gelora, #pembubaran Israel

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai pembubaran negara zionis Israel bisa menjadi solusi atau jalan keluar untuk mengakhiri konflik yang terjadi di tanah Palestina selama ini, karena berbagai upaya gagal dilakukan

Pembubaran suatu negara merupakan hal biasa dan pernah terjadi menimpa Uni Soviet dan Yugoslavia. Setelah bubarnya Uni Soviet misalnya, kemudian muncul Rusia justru menjadi kekuatan baru global.

“Orang belum punya bayangan pembubaran negara Israel, padahal banyak terjadi seperti Uni Soviet, malahan menemukan solusi baru. Pembubaran negara Israel bisa menjadi jalan keluar,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).

Hal itu disampaikan Anis Matta didampingi Sekretaris Jendaral Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismanto dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Henwira Halim saat Halal bi Halal dan Dialog tentang Palestina dengan wartawan di Gelora Media Centre, Jakarta, pada Jumat (21/5/2021) lalu.

Menurut dia, para pemimpin dunia saat ini perlu berpikir mengenai upaya pembubaran negara Israel secara permanen sebagai jalan keluar mengakhiri konflik abadi antara Palestina-Israel.

Sebab, Israel sebelumnya tidak ada dalam peta, tiba-tba diadakan karena hutang budi atas terjadinya ‘Holocaust’ terhadap kaum Yahudi yang dilakukan bangsa Eropa.

“Mengapa negara Israel tidak ada dalam peta, kemudian dimunculkan karena semangat ultra nasionaisme Eropa terhadap orang Yahudi, sehingga menjadi hutang budi dengan mendirikan negara Israel,” katanya.

Padahal Peta negara Israel yang kini sudah berusia 100 tahunan itu, justru membuat tragedi kemanusiaan baru, yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, seperti yang pernah diilakukan bangsa Eropa terhadap orang Yahudi.

“Pada 2009 lalu, saya pernah ditanya peneliti Amerika Serikat (AS), orang Yahudi. Kalau Israel dibubarkan, kemana orang Israel, terus keamanan Israel bagaimana dan apa bisa meredakan konflik,” kata Anis menyampaikan kekhwatiran peneliti AS tersebut.

Anis lantas menjelaskan, jika negara Israel dibubarkan, maka orang-orang Yahudi itu dikembalikan dari negara asal mereka atau bisa juga diintegrasikan dalam satu titik untuk membentuk negara baru yang disepakati PBB dan komunitas internasional.

“Orang Yahudi itu datang dari mana, sebelum migrasi besar-besaran ke Palestina, kembalikan ke asalnya. Atau diintegrasikan dalam satu titik, itu bisa jadi solusinya bagi negara dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta, itu tidak terlalu besar,” ujarnya.

Anis Matta menegaskan, upaya mengusir warga Palestina ke Dataran Tinggi Golan, Yordania dan Bukit Sinai, Mesir dengan membuatkan negara baru, justru akan membuat konflik akan semakin lebar. Terbukti upaya tersebut berantakan, karena mendapat perlawanan sengit dari warga Palestina.

“Saya kira para pemimpin global harus menyakinkan dosa-dosa kemanusiaan akibat Perjanjian Sykes Picot. Pembubaran negara Israel bisa menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya menghilangkan Palestina dan membuatkan negara baru,” tegas Anis Matta.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menambahkan, ide untuk mendorong pembentukan dua negara, antara Israel dan Palestina seperti keputusaan PBB 1947, yang digagas kembali dalam Perjanjian Oslo 1994 juga tidak jelas sampai sekarang.

“Dari 1994 sampai 2021 berjalan semakin tidak jelas, sejumlah negara mulai skeptis terhadap ide dua negara. Sehingga diperlukan proyeksi dan skenario penyelesaian konflik ke depan seperti apa,” kata Mahfuz.

Seperti diketahui, sejarah awal mula penguasaan lahan atau tanah Palestina oleh zionis Israel yang telah direncanakan kaum Yahudi sejak 100-an tahun lalu, melalui organisasi zionis yang didirikan Theodor Herzl pada tahun 1882.

Herzl yang secara resmi diberi sebutan sebagai ‘bapak rohani Negara Yahudi’ (the spiritual father of the Jewish State) mengusulkan empat pilihan negara untuk menampung orang Yahudi.

Yakni Palestina, Argentina, Uganda dan Mozambik. Tapi kemudian memilih Palestina, karena justifikasi keagamaan akan memudahkan mobilisasi global kaum Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina.

Kemudian PM Inggris Arthur Balfour saat berkecamuknya Perang Dunia I memfaslitasi pendirian negara Israel, karena yakin pasukan Sekutu berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman, Turki.

Arthur membuat Perjanjian Perjanjian Sykes Picot dengan seorang bankir nomor wahid di benua Eropa abad ke-18 , Patriark Mayer Amschel Rothschild, yang merupakan orang Yahudi.

Dukungan Inggris melalui Deklarasi Balfour dan Perjanjian Sykes Picot, serta kemenangan Inggris dan Prancis dalam Perang Dunia I dan II mempercepat ekspansi teritorial dan demografis kaum zionis untuk membentuk negara Israel semakin cepat hingga terbentuk negara Israel pada 1948

Sign In

Blog