Partaigelora.id– Dunia Internasional perlu menghukum Israel atas kejahatan mereka yang mengerikan selama ini terhadap rakyat Palestina di Gaza. Sebab, kejahatan ‘mega crime’ yang telah dilakukan Israel selama perang panjang ini terhadap rakyat Palestina tidak bisa dilupakan.
Hal ini untuk memastikan bahwa kejahatan serupa seperti di Gaza tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah kemanusiaan.
“Karena itu, Pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut baik gencatan senjata yang telah tercapai dalam perang Palestina-Israel selama 15 bulan ini,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (18/1/2025).
Anis Matta mengatakan, pemerintah Indonesia mengapresiasi kerja keras dan langkah-langkah konkret keterlibatan pemerintah Qatar, Mesir, dan pemerintah Amerika dalam kesepakatan gencatan senjata ini.
Untuk menyambut gencatan senjata di Gaza ini, ratusan warga Indonesia berkumpul di depan kedutaan besar AS di Jakarta pada Jumat (17/1/2025).
Mereka memberi dukungan kepada perlawanan rakyat Palestina kepada Isarel, serta pengorbanan mereka selama ini di Gaza.
Kegiatan direncanakan akan berlanjut selama dua hari ke depan pada Sabtu-Minggu (18-19/1/2025) yang berasal dari berbagai lembaga, komunitas dan organisasi yang peduli dengan urusan Palestina.
Menurut Anis Matta, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh perjanjian gencatan senjata di Palestina, yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan, yang telah memusnahkan sejumlah besar anak-anak, perempuan dan laki-laki dari Palestina, dan Gaza pada khususnya.
“Jika perjanjian tersebut benar-benar dilaksanakan, komunitas internasional harus memainkan tiga peran utama,” kata Wamenlu RI Urusan Dunia Islam.
Peran utama pertama adalah memantau pelaksanaan syarat-syarat perjanjian sampai dilaksanakan secara realistis sesuai jadwal yang telah disepakati.
Kedua adalah membangun kembali Gaza, menganggapnya sebagai tugas semua orang. “Ini adalah tugas kita semua. Kita semua menyaksikan genosida ini dalam waktu 15 bulan, dan komunitas internasional harus segera membangun kembali Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada khususnya, dan semuanya. Palestina pada umumnya,” ujar Anis Matta.
Ketiga, jangan lupakan genosida yang dilakukan pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina khususnya Gaza, mengacu pada keputusan Mahkamah Kriminal Internasional, dan menghimbau masyarakat internasional untuk memantau keputusannya agar para pelaku genosida tidak lolos dari hukum dan diadili secara adil dan memberi hukuman jera.
Terkait dengan rekonstruksi Palestina, Anis Matta mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina hingga mencapai kemerdekaannya, dan akan berpartisipasi dalam rekonstruksi Gaza, sebagai pemerintah dan rakyat.
“Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) saat ini sedang mengoordinasikan seluruh kegiatan amal dengan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk Palestina,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi juga mencakup beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia untuk melakukan kerja sama dalam membantu Palestina, baik dalam bidang kemanusiaan maupun di bidang pembangunan dan rekonstruksi Gaza, apalagi Malaysia yang memimpin sidang ASEAN tahun ini.
Sikap yang dikemukakan tersebut, kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini selaras dengan pernyataan dan pernyataan tokoh serta lembaga resmi, rakyat, dan agama lainnya, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan Majelis Ulama Indonesia.
“Kita melihat momentum gencatan senjata ini adalah kemenangan rakyat Gaza dan kemenangan seluruh rakyat Palestina, dan yang paling penting, ini adalah kemenangan kemanusiaan secara global,” pungkas Anis Matta.
Partaigelora.id-Hamas, Palestina dan Israel secara resmi sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina yang akan diberlakukan mulai Minggu (19/1/2025).
Kesepakatan tersebut, diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Kamis (16/1/2025).
Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang baru saja disepakati itu.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa gencatan senjata ini bukan hanya kemenangan bagi Palestina, tetapi juga kemenangan bagi kemanusiaan secara keseluruhan.
“Gencatan senjata ini merupakan kemenangan Palestina, dan yang paling utama adalah kemenangan kemanusiaan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Menurut dia, bangsa Palestina telah memberikan pengorbanan luar biasa selama 15 bulan perang dan mengubah sejarah perlawanan mereka menjadi perang kemerdekaan.
“Gencatan senjata ini bukanlah akhir, melainkan babak baru perjuangan bangsa Palestina menuju kemerdekaan,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menegaskan, bahwa bangsa Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, bersama seluruh warga dunia yang memiliki semangat yang sama, harus mensyukuri momentum ini sebagai momentum kemenangan keadilan dan kemanusiaan.
“Saya menghimbau umat Muslim di Indonesia untuk melakukan sujud syukur,” kata Wamenlu Anis Matta.
Ia berharap gencatan senjata ini dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
“Kita juga mendorong masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional ikut berkontribusi untuk membangun kembali Palestina yang telah luluh-lantak karena perang, baik melalui bantuan kemanusiaan, maupun bantuan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia,” ajaknya
Anis Matta meminta dunia internasional tidak boleh melupakan kekejaman Israel selama Perang Gaza dan mendukung Majelis Pidana Internasional (ICC) memperjuangkan keadilan bagi korban.
“Israel harus bertanggung jawab atas genosida yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Palestina,” tegas Anis Matta.
Dukungan pemerintah Indonesia ini, menurut Anis Matta, merupakan perwujudkan amanat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Partaigelora.id-Ketua Komisi I DPR 2005-2010 berharap semua partai politik (parpol), terutama yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung kebijakan pemerintah masuk menjadi anggota BRICS (Brasil, Rusia, China dan Afrika Selatan) secara moral dan politik.
Hal itu merupakan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Sebab, dunia diketahui dalam kondisi tidak baik-baik saja, dimana banyak titik-titik hotspot yang bisa mengarah pada konflik dan perang secara global.
Penegasan tersebut, disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi narasumber dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Indonesia Resmi Gabung BRICS, Apa Targetnya?, Rabu (15/1/2025) sore.
“Jadi saya kira kira begini, kita semua bukan hanya partai politik, apalagi partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan kita, semua memang punya kewajiban beban moril secara politik untuk membantu dan mendukung pemerintah di dalam menciptakan mesin pertumbuhan baru secara ekonomi,” kata Mahfuz Sidik.
Mahfuz berpandangan, langkah pemerintah Indonesia masuk menjadi anggota BRICS merupakan terobosan kerjasama ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo dengan pertimbangan geopolitik yang matang.
Presiden memprediksi situasi dunia sekarang bisa berkembang cepat pada potensi konflik peperangan, sehingga diperlukan kerjasama ekonomi yang bisa meminimalkan potensi konflik tersebut, agar muncul mesin pertumbuhan baru.
“Dan untuk mendapatkan capaian itu, maka Ditjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri (Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan) di aktivasi kembali. Agar tidak sekedar menjalankan fungsi diplomasi luar negeri saja, tetapi juga untuk mengintegrasikan semua kepentingan dari kementerian teknis di dalam kerjasama bilateral regional maupun multilateral,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengatakan, Presiden Prabowo akan mengambil banyak langkah terobosan dalam kebijakan politik luar negerinya selama 5 tahun ke depan.
“Langkah-langkah terobosan ini pada awalnya juga membuat elemen-elemen di pemerintahan tergopoh-gopoh, tapi sekarang semua pejabat di kementerian sudah mulai mengakselerasinya agar punya kesadaran dan pemahaman tentang geopolitik ,” ujar Mahfuz Sidik.
Mahfuz menambahkan, bahwa langkah-langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo dalam rangka mengembangkan platform kerjasama regional maupun multilateral merupakan upaya memitigasi terhadap situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.
“Semakin banyak platform kerjasama bilateral dan multirateral yang akan kita masukin, tidak hanya BRICS, agar nasional interest kita semaksimal mungkin dapat diperjuangkan. Kita berharap Kemenlu tidak hanya mengambil porsi sebagai event organizer saja, tapi harus menjadi leading sector di dalam mengelola semua platform kerjasama tersebut,” pungkasnya.
Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar (Kemenlu) RI Rolliansyah Soemirat mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mereformasi lembaga lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerjasama selatan-selatan.
“Karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS,” kata Rolliansyah (Roy) Soemirat.
Indonesia, kata Roy Soemirat, berkomitmen untuk mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan berdasarkan prinsip kesetaraan. Sehingga Indonesia akan menjalin kerjasama multirateral lainya, tidak hanya BRICS.
“Kalau soal OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) kita masih dalam proses menjadi anggota. Sehingga nantinya bisa mengambil manfaat dari partisipasi kita baik di OECD maupun di dalam BRICS,” katanya.
Roy Soemirat beralasan mengapa Indonesia lebih dahulu memilih menjadi anggota BRICS ketimbang OECD, karena lebih realistis dalam meningkatkan peran politik luar negerinya saat ini.
“Paling tidak kita pegang dulu itu, yang ingin kita raih. Ini yang paling realistis, dan assessmentnya sudah menjadi keputusan bersama tidak hanya di Kementerian Luar Negeri saja,” ujarnya.
Kemenlu menegaskan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS, tidak melanggar kebijakan politik Luar negeri bebas aktif. Indonesia justru sedang menerapkan politik bebas aktif.
” Jadi kita tidak tertarik untuk bergabung dengan adanya rivalitas kelompok negara tertentu yang saling mengeksklusifkan diri dan saling menyerang rivalnya. Tujuan kita bergabung adalah agar dapat memberikan manfaat kepada semua negara. Tanpa harus terlibat dengan rivalitas negara-negara atau kelompok negara lain,” tegasnya.
Indonesia berharap menjadi jembatan antara negara berkembang atau selatan-selatan dengan negara maju atau kelompok negara tertentu di tingkat global.
“Jadi politik luar negeri bebas aktif itu, tidak dapat di identikkan dengan isu pasif atau diartikan netral. Tapi kita akan mengambil kebijakan yang paling baik bagi bangsa dan negara kita. Kita akan memilih berdasarkan kepentingan nasional,” tegasnya.
Pakar Hubungan International Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra sependapat dengan Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat. Ia mengatakan, dalam konteks bebas aktif politik luar negeri itu, tidak dapatkan Indonesia berada di tengah dan bersikap netral.
“Semua kebijakan politik luar negeri kita harus berdasarkan kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional Indonesia bergabung ke BRICS itu, murni kepentingan ekonomi dan geopolitik,” kata Radityo Dharmaputra.
Radityo menilai sudah banyak negara yang menjadi anggota BRICS mendapatkan manfaat positif antara lain membuka pasar baru dalam mengirim atau mengekspor barang-barang komoditas tertentu.
“Indonesia juga bisa menjadi jembatan dan tidak terlibat dalam rivalitas negara atau kelompok negara. Beberapa hari lagi Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika, dan sebelum dilantik sudah mengancam akan memberikan sanksi negara yang bergabung ke BRICS. Dengan ada Indonesia, diharapkan tensi politik Trump bisa turun,” ujarnya.
Pakar Hubungan International Universitas yakin, bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengitung kalkulasi dampak politiknya apabila Indonesia menjadi anggota BRICS, termasuk kemungkinan akan mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat.
“Jadi era Pak Prabowo ini, saya melihat Indonesia akan menggunakan banyak platform kerjasama, tidak hanya forum G-7 yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Indonesia juga berusaha untuk menjembatani kelompok-kelompok yang bersitegang,” katanya.
Tentu saja hal ini, menurutnya, akan menjadi pengalaman baru bagi Indonesia dalam berdiplomasi dalam forum-forum inklusif dan eksklusif, tidak hanya kerjasama dengan negara-negara maju, tapi juga dengan negara selatan-selatan.
“Dan ini juga akan menjadi jembatan untuk menguatkan suara-suara Indonesia di tingkat global. Apakah ini berhasil atau tidak, salah satu kuncinya adalah diplomat. Apakah diplomat yang ditempatkan di level itu, sudah punya pengalaman tinggi dan reputasi,” pungkasnya.
Partaigelora.id-Pemerintah Qatar menambah komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia yang semula hanya membangun 1 juta unit berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.
Diketahui, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah mengungkapkan, bahwa pemerintah Qatar kini berencana membangun total 6 juta unit rumah di Indonesia.
Mereka memutuskan untuk menambah 5 juta unit rumah lagi, yang sepenuhnya berasal dari pemerintah Qatar.
Komitmen ini merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya yang telah disepakati antara kedua negara.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Sustainable Housing, Building, and Cities in Indonesia’ di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
“Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari kantor pejabat resmi Qatar menyebut komitmen tambahan 5 juta unit. Jadi, total rumah yang akan mereka kerjakan adalah 6 juta rumah,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan tambahan 5 juta unit rumah ini berasal dari pemerintah Qatar. Sementara itu, perjanjian investasi 1 juta rumah di Istana Merdeka berasal dari semi-government.
“Government. Kemarin kan semi-government. Syeikh itu keluarga kerajaan tetapi dia juga punya perusahaan,” jelas Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini.
Hal ini menunjukkan komitmen besar Qatar dalam membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia.
Proyek ini tidak hanya akan menjadi solusi untuk mengatasi defisit perumahan di Indonesia tetapi juga memberikan peluang kerja yang besar bagi masyarakat lokal.
“Jadi tambahan 5 juta unit rumah itu berasal dari pemerintah Qatar,” tambah Fahri.
Kendati begitu, rencana pembangunan total 6 juta rumah di Indonesia ini masih dalam tahap pembahasan.
Fahri menyebutkan bahwa skema dan rincian proyek akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral yang dijadwalkan berlangsung di Doha pada akhir bulan ini.
“Skema pembangunannya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan di Doha pada akhir bulan ini,” jelas Fahri.
Sebelumnya, Wamen PKP RI Fahri Hamzah mengatakan, bahwa salah satu fokus kerja sama investasi antara Kementerian PKP RI dan Qatar adalah pembangunan rumah susun di wilayah perkotaan.
“Problem perumahan di Indonesia, kalau di desa-desa itu terutamanya adalah perbaikan rumah. Tapi fokus dari investasi kali ini (RI-Qatar), adalah di kota, dan problem di perkotaan adalah rumah susun,” kata Fahri Hamzah, Rabu (8/1/2025).
Alasannya, ungkap Fahri, karena banyak daerah kumuh yang menumpuk, dan ini akan menjadi salah satu orientasi pertama, sehingga 98 kota di Indonesia akan dibersihkan.
Ia menambahkan, area-area kumuh seperti di pinggir sungai, kali, dan laut akan dibenahi secara bertahap, melalui pembangunan rumah susun.
Pemerintah Qatar, bersama grup yang terafiliasi dengan keluarga kerajaan, telah berkomitmen untuk membangun sekitar satu juta unit rumah susun di seluruh Indonesia.
“Ini rusun, di seluruh Indonesia. Di mana pun ada kebutuhan untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu direnovasi supaya kotanya jadi lebih bagus, di situ kita masuk,” jelas Fahri.
Untuk merealisasikan proyek tersebut, lanjut Wamen Fahri, pemerintah akan membentuk perusahaan teknis yang bertugas merancang desain, menghitung biaya, dan mengatur detail lainnya. Ia menekankan pentingnya percepatan dalam pelaksanaan proyek ini.
“Realisasinya kapan? Lebih cepat, lebih baik. Karena kita kerja setiap hari untuk memastikan investasinya lebih cepat,” pungkas Fahri seraya berharap proyek ambisius ini dapat memberikan dampak positif dalam mengatasi masalah perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perkotaan.
Pembangunan Perumahan dalam kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi salah satu bidang yang masuk dalam daftar 17 program prioritas untuk dikembangkan.
Kepala Negara menargetkan bahwa setiap tahunnya pemerintah akan membangun tiga juta rumah per tahun untuk masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah sehingga dapat memiliki hunian yang layak.
Partaigelora.id-Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah menegaskan, bahwa pemerintah tengah membentuk tim khusus (Timsus) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Nantinya tim ini akan membantu agar perumahan-perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang sudah ada.
“Kami lagi bentuk tim dengan Kementerian PU supaya infrastruktur di masa Pak Basuki dan Pak Jokowi dulu, sekitarnya kita masukkan perumahan. Tinggal kita isi dengan rumah,” kata Fahri Hamzah melalui keterangannya, Rabu (15/1/2025).
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Sustainable Housing, Building, and Cities in Indonesia’, yang digelar Kementerian PKP di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Menurutnya, kendala yang ditemukan di lapangan adalah banyaknya proyek perumahan yang tidak ditempati karena jauh dari pusat kota atau aksesnya sulit.
“Kalau (rumah) di pinggiran, lagi kita evaluasi. Itu kan harus terintegrasi karena selama ini jadi banyak yang mangkrak karena tidak terintegrasi,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.
Pembentukan tim ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian PKP dalam penyediaan lahan, terutama di perkotaan.
Karena itu, untuk memenuhi target 3 juta rumah, maka bentuk hunian yang bisa disediakan adalah hunian vertikal seperti apartemen dan rusun.
“Kalau di kota kan kita memanfaatkan lahan yang sudah ada karena kita nggak bisa menyiapkan lahan baru. Kota sudah terlalu padat. Tinggal nanti pengaturannya dibikin tower-tower gitu, kayak Jepang,” jelasnya.
Selain penyediaan lahan, Kementerian PKP juga mendorong agar adanya kemudahan perizinan. “Nah yang kedua adalah izin, perizinan. Kalau selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah. Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini juga menyinggung sektor perumahan membutuhkan omnibus law untuk mengatasi regulasi yang berbelit-belit. Namun, usulan ini masih dalam tahap diskusi sebelum nantinya diserahkan ke DPR.
Sawah Tidak Digunakan
Dalam kesempatan ini, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan, bahwa lahan persawahan produktif tidak akan digunakan pemerintah dalam pembangunan program 3 juta rumah.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang secara tegas melarang pemanfaatan lahan sawah untuk proyek tersebut.
“Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita memakai lahan sawah untuk pembangunan rumah,” ujar
Menurut Fahri, tanah sawah memiliki kontur yang lunak dan kaya unsur hara, sehingga tidak ideal untuk dijadikan lokasi pembangunan perumahan.
Penggunaan lahan sawah berpotensi meningkatkan risiko kerusakan bangunan, terutama jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi.
“Sawah itu selutut kita saja adalah tanah unsur hara. Itu sangat lembek. Jadi, jika ada gempa, misalnya 7 skala Richter, hampir semua rumah di atasnya bisa hilang,” katanya.
Selain memastikan lahan sawah tidak digunakan, Fahri juga meyakinkan para investor agar tidak ragu untuk berpartisipasi dalam program 3 juta rumah.
Fahri mengatakan, pemerintah berkomitmen mempercepat proses pengadaan lahan dan memastikan legalitas tanah untuk mendukung kelancaran investasi di sektor perumahan.
“Kami akan mempercepat proses pertanahan, termasuk kepemilikan izin, agar investasi di sektor perumahan berjalan lebih cepat,” tambah Fahri.
Dengan komitmen ini, diharapkan program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan lahan produktif yang menjadi sumber ketahanan pangan nasional.
Seminar internasional bertajuk ‘Sustainable Housing, Building, and Cities in Indonesia’, merupakan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).
Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengatakan, Pemerintah Indonesia konsen pada dua hal dalam mendukung Pemerintahan Sementara Suriah pasca tumbangnya rezim Bashar Al Assad. Yakni pada integritas wilayah dan pembangunan ulang kembali Suriah.
“Jadi itu dua konsen besar pemerintah Indonesia yang menjadi landasan utama dalam mendukung pemerintah transisi sementara di Suriah,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (12/1/2025).
Hal itu disampaikan Wamenlu Anis Matta saat menjadi narasumber dalam Seminar Internasional bertajuk ‘Kebangkitan Syam dan Masa Depan Dakwah Dunia Islam yang diselenggarakan Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA, Jakarta, Sabtu (12/1/2025).
Pemerintah Indonesia, kata Anis Matta, mendesak semua pihak yang bertikai di Suriah untuk menghentikan kekerasan dan mulai melakukan proses politik yang damai.
“Dalam hal proses politk, pemerintah Indonesia mendorong penyelesaian politik yang melibatkan semua pihak di Suriah dengan tetap menghormati kedaulatan kemerdekaan persatuan dan integritas,” ujarnya.
Karena itu, Anis Matta berharap Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus melakukan engagement atau keterlibatan terbatas dan terukur dengan Pemerintahan Sementara Suriah.
“Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan KBRI Damaskus, khususnya dengan Pak Dubes (Wajid Fauzi). Kita mendapatkan laporan dari hari ke hari dan kita terus melakukan engagement,” katanya.
Wamenlu RI Urususan Dunia Islam ini mengatakan, kepentingan Indonesia yang terkait dengan Pemerintahan Sementara Suriah adalah dalam konteks melakukan upaya perlindungan maksimal bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di sana.
“Termasuk juga menjaga aset-aset KBRI Damaskus yang ada di sana. Kita sudah melakukan pemulangan WNI di Suriah, banyak yang minta dievakuasi dan dikembalikan ke Indonesia,” ungkapnya.
Secara umum, lanjut Anis Matta, keamanan WNI di Suriah relatif terjaga dengan baik. Kendati demikian, pemerintah Indonesia terus memantau dinamika dan perkembangan politik, serta keamanan di lapangan.
Pemerintah Indonesia terus melakukan konsultasi dengan negara mitra di Kawasan Timur Tengah (Timteng) dalam upaya bersama mendukung proses politik inklusif yang akan diambil Pemerintahan Sementara Suriah.
“Saya menerima banyak WA (WhatsApp Messenger) supaya Pemerintah Indonesia segera melakukan kunjungan resmi ke sana, paling tidak di level Menteri . Dan terlibat dalam proses pembangunan ulang pembangunan kembali Syria di dalam bentuk investasi,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang juga Pakar Geopolitik Global ini mengatakan, situasi di Suriah saat ini masih sangat rapuh, tidak bisa diprediksi seperti kejatuhan rezim Bashar Al Assad yang mendadak.
“Dalam pengamatan pribadi saya, situasi di Suriah secara umum masih sangat rapuh, apalagi jika ada kesepakatan geopolitik lagi antar negara beberapa negara yang bersifat tertutup,” katanya.
Menurut Anis Matta, kejatuhan rezim Bashar Al Assad yang digulingkan oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan terbentuknya Pemerintah Sementara Suriah sekarang tidak lepas dari kesepakatan geopolitik global
“Apa yang terjadi di Suriah menjadi satu preseden tersendiri. Kejatuhan Basyar Al Assad pada bulan Desember lalu, benar benar di luar perkiraan banyak orang. Ada semacam kesepakatan geopolitik terbatas,” katanya.
Sehingga kelompok HTS yang sebelumnya dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat didukung dan bisa menggulingkan Bashar Al Assad dalam waktu relatif singkat tanpa perlawanan berarti dari pemerintah.
“Negara-negara barat, Amerika dan Eropa mendukung pemerintahan transisi. ini Sedangkan Rusia dan Iran yang pernah punya kendali penuh di Suriah tengah memantau situasi perkembangan di lapangan,” katanya.
Anis Matta menilai situasi di Suriah sekarang menjadi persoalan geopolitik terbesar di dunia saat ini. Ia mengatakan, ada empat aktor regional yang aktif menentukan masa depan Suriah.
“Yaitu Rusia, Iran, Turki dan Israel. Kelompok yang didukung Rusia dan Iran, saat ini mundur selangkah, tapi bukan menyerah. Turki punya kepentingan untuk memerangi kelompok Kurdi, sedangkan Isarel semakin intensif mengambil wilayah Suriah,” katanya.
Anis Matta menambahkan, negara-negara kunci di Kawasan Timteng, selain Amerika dan Uni Eropa, Rusia, Iran, Turki dan Israel seperti Mesir, Yordania, Irak, Arab Saudi dan Qatar juga ingin menyelaraskan kepentingan nasionalnya di Suriah.
“Terlepas dari hal itu, peristiwa ini sebagai kesempatan bersejarah, mengapa kita mendukung transisi pemerintahan yang damai melalui proses politik. Karena masa depan Suriah, selayaknya berada di tangan masyarakatnya sendiri,” pungkas Anis Matta.
Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut positif pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dimulai pada Senin (6/1/2025).
Sebab, program ini merupakan gerakan bersama antara Partai Gelora dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru.
Hal itu dismpaikan Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Gelora Sarah Handayani dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Makan Bergizi Gratis & Masa Depan Indonesia Emas, Rabu (8/1/2025) sore.
“Sejak awal kita sudah memberikan input-input terhadap program ini, karena memang sesuai dengan cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Sehingga SDM kita memang harus diperhatikan,” kata Sarah Handayani.
Partai Gelora, kata Sarah, bersyukur bahwa program MBG sudah masuk dalam dokumen kebijakan pembangunan jangka panjang di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Pemerintah harus membuka tangan untuk perbaikan program MBG ini agar bisa dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan,” katanya.
Sarah menegaskan, bahwa program MBG ini adalah program investasi yang bagus untuk mewujudkan generasi emas Indonesia seperti termaktub dalam visi ‘Indonesia Emas 2045’.
Program MBG ini juga akan berdampak positif pada pembentukan ekosistem sekolah yang baik seperti kesehatan anak didik dan menekan terjadinya ‘bullying’ antar siswa.
“Kita harus berkolaborasi, mengajak banyak pihak untuk mensukseskan program MBG ini. Sekali lagi pemerintah harus terbuka dengan kritik dan saran untuk melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan program,” katanya.
Sarah berharap program MBG ini tidak hanya menyasar anak-anak di sekolah saja sebagai penerima manfaat, tetapi juga anak-anak di luar sekolah, karena kemiskinan mereka tidak bisa sekolah.
“Jadi ini harus menjadi program yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait, karena seharusnya program MBG ini, bukan hanya menyasar anak-anak di sekolah. Tapi juga harus perhatikan, bagaimana caranya menyasar anak-anak di luar sekolah,” ujarnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menegaskan, bahwa program MBG merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah untuk melakukan intervensi gizi dari negara ke rakyatnya
“Jadi mereka yang menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini, diharapkan mereka yang akan membawa negara ini untuk menjadi negara maju, menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Dedek.
Karena itu, agar program MBG ini dapat berjalan dengan baik, maka bahan baku harus memenuhi kualitas gizi dan prinsip-prinsip ‘higienitas dan food safety’. Sehingga dapat meningkatkan SDM anak-anak Indonesia.
“Ada memang catatan-catatan seperti distribusi yang terlambat, anak-anak tidak suka makan sayur. Tapi secara umum, makannya dimakan anak-anak dan dibilang enak,” katanya.
Soal sayuran, menurut Dedek, sekolah harus memberikan edukasi dan literasi kepada anak-anak, bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG telah memenuhi kecukupan gizi harian anak-anak.
“Yang kita lihat dari program ini, sudah mulai terbentuk new habbit atau kebiasaan baru yaitu, cuci tangan dan berdoa sebelum makan. Saya kira ini jadi kebiasaan baru yang cukup baik,” katanya.
Dedek mengatakan, program MBG ini akan dilakukan bertahap, diawali dengan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dimana setiap SPPG menyediakan 3 ribu porsi makanan bergizi gratis dan didistribusikan untuk 15 sekolah
“Tapi jumlah sekolahnya tergantung jumlah muridnya, bisa lebih, bisa kurang. Intinya satu SPPG menyediakan tiga ribu porsi per hari. Jadi targetnya bukan sekolah, tapi SPPG,” katanya.
Prabowo Punya Political Will
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, bahwa program MBG ini telah dilakukan terlebih dahulu di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan.
Namun, program MBG di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan negara lain, karena kondisi geografis, keragaman dan strata sosial masyarakatnya.
“Kalau dari segi kebijakan publik negara punya kemampuan untuk menyediakan makan siang gratis. Terbukti bisa dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo,” kata Tulus Rahadiansyah.
Seharusnya, program MBG ini sudah bisa dilaksanakan 10 tahun lalu, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), paling tidak pasca pandemi Covid-19.
“Tapi persoalan di kita ini, selalu persoalan political will atau kemauan politik pemimpin kita. Sering kali pemimpin kita tidak berpikir mengenai Indonesia ke depan, yang ada dalam pikirannya hanya untuk 5 tahun saja,” katanya.
Trubus menilai Prabowo memiliki pemikiran berbeda dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya, dimana berpikirnya jauh ke depan hingga 2045.
“Pikiran Pak Prabowo itu sudah sampai 2045, berbeda dengan Presiden-presiden kita sebelumnya. Animo masyarakat dan anak-anak terhadap program MBG ini juga antusias,” katanya.
Ia berharap program MBG ini bisa berkelanjutan dan telah mendapatkan apresiasi masyarakat cukup tinggi. Sehingga diperlukan adanya regulasi tersendiri untuk mengaturnya.
“Pilot projectnya memang kebanyakan anak-anak di sekolah negeri, tapi saya dengar akan diperluaskan ke sekolah swasta, madrasah, ibu hamil dan menyusui,” katanya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti ini menilai anggaran Rp 10 ribu per anak penerima manfaat program MBG tersebut cukup, meski masih banyak perdebatan di publik.
“Saya lihat fakta di lapangan ada yang dengan uang Rp 6 ribu bisa, saya lihat ada di Palembang. Artinya dengan uang Rp 10 ribu itu sebenarnya cukup. Tergantung inovatif, inovasi kreatifitas dari pemimpinnya di daerah,” katanya.
Trubus yakin program MBG apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dapat menghilangkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, karena terkadang sudah menjadi budaya di masyarakat, sehingga sulit dhilangkan.
“Kita sudah 70 lebih merdeka dan silih berganti pemerintahan. Kita selalu berdebat dan berdiskusi soal data kemiskinan, makanya Pak Jokowi bercita-cita ingin ada satu data. Itu akibat tidak jelasnya data kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Nah, program MBG dalam panjang dapat menekan kemiskinan tersebut,” tegasnya.
Sedangkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, bahwa program MBG yang sudah bergulir dalam beberapa hari ini, menimbulkan diskusi beragam di masyarakat, terutama soal standar makanan.
“Tapi saya kira program makan bergizi gratis ini sangat positif. Sehingga butuh sinergis komprehensif dari berbagai pihak agar tidak salah, karena boleh dibilang konsumennya murid, sehingga orag tua memilki standar sendiri untuk anak-anak mereka,” kata Tulus.
Namun, orang tua juga tidak fair apabila memberlakukan standar mereka sendiri untuk makanan yang akan dimakan anaknya di sekolah. Untuk mengatasi hal ini, YLKI memberikan beberapa catatan.
“Pertama, semua pihak harus memastikan bahwa aspek keamanan dari makanan yang diberikan kepada siswa. Dari mulai proses produksi dan distribusi, jangan sampai nanti ada kejadian makanannya tercemar. Jadi aspek keamanan harus jadi prioritas,” ujarnya.
Kedua, makanan yang diberikan kepada anak-anak harus memenuhi komponen gizi seimbang seperti protein, sayur, mayur, buah, susu dan sebagainnya.
Ketiga, program MBG mendorong penggunaan bahan pangan lokal, dimana setiap daerah bisa berbeda-beda. Hal ini ke depannya, bisa berdampak positif mengurangi ketergantungn impor beras.
“Misalnya jagung sangat famiiliar di Ambon dan sagu di Papua. Jadi tidak harus beras, bahan pangan lokal stock cukup banyak, di Bogor banyak talas. Yang penting ada standarisasi menu dan pengolahannya,” katanya.
Keempat adalah makanan yang diberikan harus rendah lemak, gula dan garam. “Terakhir kelima, susu yang diberikan jangan susu kemasan, karena kandungan gulanya tinggi. Jadi kalau memberikan susu, susu yang kandungannya memang susu, bukan gulanya yang tinggi,” katanya.
YLKI berharap catatan-catatan tersebut, mendapat perhatian pemerintah dalam pemenuhan menu dan gizi dalam program MBG agar tercipta SDM berkualitas.
“Hal ini juga menjadi momentum untuk mengenalkan kepada anak-anak kita mengenai bahan pangan lokal, tapi bukan berarti murahan. Juga bisa jadi campaign mengurangi konsumsi gula, minuman manis dan kemasan yang tidak terkendali pada anak-anak kita,” pungkasnya.
Partaigelora.id–Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah memberikan apresiasi atas peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang resmi diluncurkan pada Senin, 6 Januari 2025.
Menurut Fahri, program ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Program ini (makan bergizi gratis) adalah langkah nyata pemerintah dalam membangun generasi unggul dan kompetitif menuju visi Indonesia Emas 2045,” sebut Fahri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2025).
Dengan adanya program makan bergizi gratis, lanjut Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu, sejarah mencatat bahwa pemerintah hadir sejak dini dalam investasi membangun bangsa.
“Ini adalah pijakan penting untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, dan tangguh,” ujar Fahri seraya menambahkan bahwa fokus utama dari program MBG adalah pengembangan SDM, termasuk upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Pemerintah, masih menurut Fahri, juga berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah di seluruh Indonesia, sehingga memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing global.
“Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada masa depan bangsa. Dengan program ini, kita optimistis mampu menjadi negara maju pada tahun 2045,” demikian Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Periode 2014-2019 itu.
Partaigelora.id- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menyampaikan kritik terhadap fenomena politik liberal yang dinilainya telah merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional di Indonesia.
Menurut Fahri, sistem politik liberal menciptakan situasi yang saling bertentangan di antara anak bangsa, sehingga memicu konflik dan perpecahan yang tidak produktif.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025’ yang digelar di Jakarta, Rabu (1/1/2025) sore.
“Politik liberal bersifat centang perenang, membuat kita saling diadu, bertengkar, dan menghina. Padahal, efek dari pertengkaran itu tidak signifikan,” kata Fahri Hamzah.
Menurut Fahri Hamzah, sistem politik liberal yang diterapkan di negara-negara Barat juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya konsolidasi dan moral yang merosot akibat peperangan.
Sebagai solusi, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional melalui kebijakan politik yang berorientasi pada jati diri bangsa Indonesia.
“Kita membutuhkan komando baru dalam politik untuk menciptakan arah yang jelas dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih kuat. Tetapi bukan godaan untuk meniru sistem pemerintahan otoriter seperti China,” tegasnya.
Fahr Hamzah, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) itu mengatakan, ada tiga komando yang diperlukan untuk mengkonsolidasi bangsa Indonesia saat ini, meski dikritik sebagian orang sebagai feodalisme.
Pertama adalah komando politik, kedua komando ekonomi dan ketiga komando sosial. Komando politik ini dalam pengertian prosedur dalam berpolitik atau konsolidasi politik.
Sehingga ada keharmonisan antar anak bangsa di antara pusat dan daerah, suku dan agama, serta penghapusan dominasi partai-partai yang bersifat ekstremis.
“Di masa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), partai politik seenaknya main di belakang mentorpedo kekuatan presidensialisme, merusak sistem presidensialisme untuk untuk menyerang Pak Jokowi, yang seolah olah dia tidak ada jasanya,” ungkapnya.
Padahal kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, Presiden Jokowi berhasil menata kembali sistem presidensialisme, membangun rekonsialiasi dan menciptakan transisi pemerintahan yang berjalan mulus ke Presiden Prabowo.
Sedangkan komando ekonomi dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi ekonomi, meninggalkan ekonomi liberal yang memanjakan pemilik modal dan memperjuangkan ekonomi Pancasila, yakni koperasi dan sistem gotong royong.
“Dalam hal ekonomi Pak Prabowo paling tidak ingin berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak acak alam ini. Bayarlah pajak, cukai serta berhentilah melakukan korupsi bersama para pejabat dan pesta pora atas sumber daya alam ini,” katanya.
Karena itu, komando ekonomi ini diperlukan sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif dan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Sebab, ekonomi liberal terbukti tidak membuat orang miskin menjadi kaya.
Sementara komando sosial diperlukan untuk melakukan konsolidasi sosial dimana para pemimpin umat dan politik telah menyebabkan perpecahan dan adu domba terhadap umat. Mereka ingin melihat agar umat terus bertikai, sementara mereka berpesta pora mengambil keuntungan secara politik.
“Janganlah kita mau diadu domba pemimpin politik kita, atau mereka yang belajar agama, umat diajak berantem terus sama negara dan pemerintah. Ini oposisi ngawur, jangan mau kita di setting terus berantem dengan negara, sementara mereka berpesta pora,” tegasnya.
Karena itu, Fahri Hamzah optimistis upaya untuk melakukan konsolidasi sosial yang dilakukan Presiden Prabowo mulai 2025 untuk menjaga keharmonisan dan membina umat ini berjalan sukses, sehingga masyarakat dapat tertata kembali.
“Partai Gelora optimis Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima besar dunia dan menjadi negara yang dihormati. Pidato Presiden Prabowo di Forum D8 kemarin, mungkin enggak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Tapi kalau kita terus menerus bertengkar, kita tidak akan dihormati, cuma protes dan demonstasi saja. Dengan bersatu, maka kekuatan kita akan dihormati. Kita harus punya nuklir dan kekuatan persenjataan. Sehingga menjadi negara kuat, dan kapanpun bisa membantu Palestina,” pungkasnya.
Prabowo Pemimpin Harapan Umat
Sementara itu, Ulama dan Da’i Nasional KH. Bachtiar Nasir mengatakan, umat Islam harusnya lebih banyak bersyukur tinggal di Indonesia dengan segala dinamikanya, dibanding mereka yang hidup di dunia Arab.
“Orang Islam di Indonesia itu masih bisa pakai akal sehat, dibanding di dunia Arab. Kita masih ngumpul dan mengkritik pemimpin kita. Kita bersyukur banget tinggal di Indonesia, kalau tinggal di Arab, kita bisa tidak ada,” kata KH. Bachtiar Nasir.
Bachtiar Nasir mengatakan, para pemimpin Arab terkadang sama kejamnya dengan Israel, terhadap prilaku dan perbuatannya kepada rakyat mereka yang menentang kekuasaan mereka.
“Karena itu, berangkat dari kesyukuran itu, kita ajak umat dengan satu tujuan untuk membangun Indonesia dengan semua dinamikanya dan terkadang dengan perlawanan,” katanya.
Jika ada umat yang berseberangan dengan pemerintah atau negara, maka hal itu dianggap sebagai pendewasaan politik dalam rangka membangun cita-cita besar bangsa Indonesia. “Umat jangan dijadikan kayu bakar untuk pertengkaran,” katanya.
Dalam pandangannya, Presiden Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang memiliki ideologi yang kuat dan tegas, dimana selalu mengutarakan visi besar di tengah kontraksi ekonomi global, serta selalu berpikir untuk kepentingan umat.
“Banyak agenda-agenda beliau yang serius untuk umat, untuk grass root di bawah seperti soal ketahanan pangan misalnya. Ini yang membuat saya mendukung langkah beliau,” katanya.
Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Periode 2022-2025 ini menilai Presiden Prabowo Subianto adalah karakter tokoh yang bisa memimpin umat.
“Kita kesampingkan dulu urusan politik di era global sekarang. Kita butuh pemimpin yang mengerti literasi global. Kita tidak mungkin bisa mengambil kebijakan politik regional, bahkan nasional tanpa melihat konteks geopolitik,” katanya.
Bachtiar Nasir berharap Partai Gelora menjadi yang menjadi yang terdepan dalam memberikan literasi global kepada umat, sehingga umat memiliki kesadaran untuk bersatu dalam membangun Indonesia.
“Saya juga ucapkan terima kasih kepada Wamenlu, Pak Anis Matta yang juga telah memberikan pesan moralnya kepada negara Arab dan Dunia Islam dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi kekuatan kelima besar dunia,” katanya.
Dengan demikian, Bachtiar Nasir mengajak umat Islam bersama-sama tokoh-tokoh Partai Gelora untuk menyongsong Indonesia ke depan memimpin dunia Indonesia.
“Dan Insya Allah bukan utopia. Pemimpinnya punya idealisme dan leadhership yang kuat . Mampu membawa umat di dalam langkahnya menyeimbangkan antara negara dengan agama, Pancasila dengan Islam dan Islam dengan toleransi,” tandasnya.
Sedangkan Pakar Militer dan Keamanan Pitan Daslani mengatakan, tahun 2025 menjadi momentum terbaik untuk menciptakan stabilitas nasional yang dinamis di tengah situasi global yang tidak pasti.
“Demokrasi tidak boleh menciptakan instablitas, tapi harus ada stabilitas dinamis untuk membangun bangsa. Stabilitas dinamis itu, terbuka ruang untuk orang memberikan pendapat di depan umum. Tapi kritikannya itu, harus menjadi solusi, bukan asal kritikan-kritikan,” kata Pitan Daslani.
Pitan Deslani sepakat dengan Fahri Hamzah dan KH Bachtiar Nasir mengenai pentingnya persatuan saat ini, karena apabila tidak bersatu di tengah situasi global sekarang, Indonesia bubar jika terus bertengkar.
“Sekarang ini banyak negara daratan yang bubar. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kalian negara kepulauan bisa bersatu. Saya bilang karena Indonesia didirikan di atas sumpah rakyatnya. Itu pentingnya para funding fathers meletakkan dasar yang sangat kuat. Kita jangan kendor semangat persatuannya,” tandas Pitan Daslani.
Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta sekaligus Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia hadir sebagai pembicara kunci pada diskusi Refleksi Akhir Tahun Dunia Islam 2024 pada Senin (23/12/2024).
Diskusi tersebut, merupakan hasil kerja sama antara Komisi Hubungan Luar Negeri & Kerjasama Internasional (HLNKI) dengan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Diskusi yang digelar di aula Buya Hamka Gedung MUI, Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat itu, mengambil tema ‘Perkembangan Situasi di Dunia Islam dan Tantangan serta Peluang Diplomasi Wasatiyah dan Dakwah Global’.
Wamenlu Anis Matta mengatakan, perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini yang sedang mengalami perubahan, penuh ketidakpastian dan diwarnai oleh ketegangan, peperangan, serta persaingan ketat antarnegara besar.
“Isu ekonomi global tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik karena stabilitas dan perdamaian adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).
Karena itu, lanjut Anis Matta, segala keputusan pemerintah harus mempertimbangkan dinamika isu geopolitik yang penuh ketidakpastian sekarang.
“Jadi setiap keputusan nasional harus mempertimbangkan isu geopolitik global. Misalnya, jika Indonesia menargetkan pertumbuhan 8 persen, maka diperlukan mitra strategis untuk pembangunan,” ujarnya.
Menurut dia, di dalam masa transisi pembentukan kepemimpinan tatanan global dunia baru ini, yang akan menjadi tantangan terbesar adalah upaya ‘bertahan hidup’ suatu negara.
“Tantangan terbesar kita sekarang adalah bertahan hidup. Dan, ancaman negara gagal juga berlaku bagi Indonesia jika kita tidak berhati-hati,” ujar Ketua Umum Partai Gelora Ini.
Anis Matta menilai premis ini akan menjadi dasar kebijakan, baik dalam politik luar negeri maupun dalam negeri yang akan dikeluarkan pemerintah.
Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki kredensial untuk menyuarakan aspirasi umat Islam di seluruh dunia.
Selain itu, Indonesia secara geografis berada di kawasan Asia-Pasifik dan di tengah jalur maritim dunia.
“Artinya, umat Islam tersebar secara geografis hingga ke nusantara, menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ini bisa menjadi identitas dan peradaban umat Islam,” katanya.
Peran Indonesia dalam tingkat global, kata Anis Matta, sudah dimulai dalam The Global South, dimana melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Indonesia telah menjadi pelopor kemerdekaan negara-negara terjajah.
Setelah itu, Indonesia menjadi pemimpin Gerakan Nonblok (GNB), yakni organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun.
GNB ini memperkuat kerja sama negara selatan-selatan (South-South Cooperation) atau negara berkembang yang berlandaskan prinsip, kesetaraan, solidaritas, dan prinsip saling menguntungkan.
Pakar geopolitik global ini berharap MUI sebagai organisasi besar yang berperan penting dan strategis dalam membangun dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia, dapat menjadi garda paling depan dalam membangun masyarakat Islam.
“MUI juga terus berupaya meningkatkan peranannya dalam membangun masyarakat Islam yang harmonis, beradab, dan berkeadilan. Semoga MUI terus menjadi pelita terang penuntun jalan umat,” pungkas Anis Matta.
Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, MUI menyatakan keprihatinan mendalam menyaksikan perkembangan situasi di Palestina.
“MUI mendukung sikap Pemerintah yang terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujar Buya Amirsyah.
Selain itu, MUI juga mendorong agar Indonesia terus melakukan peran diplomatik global sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi dunia Islam.
“Usaha-usaha diplomatik global dirasa sengat perlu, dalam rangka menghentikan segala bentuk penjajahan dan mewujudkan perdamaian dunia serta berdirinya Negara Palestina merdeka,” katanya.
MUI juga berharap agar Indonesia dapat memperkuat peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh Zionisme Israel, dan memperkuat dukungan serta bantuan kemanusiaan kepada bangsa Palestina.
“MUi meminta masyarakat agar jangan pernah berhenti menyuarakan keadilan bagi Palestina. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil ambil adalah dengan terus menggalang persatuan dan kesatuan umat,” kata Sekjen MUI ini.
