Category: Gelora Terkini

Partaigelora.id-Pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman (TZU) berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dapat meningkatkan peran Indonesia secara global dalam mendorong terwujudnya negara Palestina merdeka.

Solusi dua negara (two state solution) merupakan opsi untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah digaungkan Indonesia di Sidang Darurat Majelis Umum PBB pada Jumat, 27 Oktober 2023 lalu.

“Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) sudah mulai memetakan fondasi baru keterlibatan kita dalam penyelesaian konflik-konflik global. Terpilihnya Pak Prabowo, ini bagus. Ini sinyal positif, bahwa kita akan banyak terlibat dalam tataran geopolitik global,” kata Tengku Zulkifli Usman, Rabu (8/5/2024).

Hal itu disampaikan TZU dalam Gelora Talks bertajuk ‘Ketika Gelombang Pro Palestina Menyala di Kampus-kampus Indonesia’, Rabu (8/5/2024) sore.

Diskusi ini juga menghadirkan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Muhammad Abid Al Akbar dan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yogi Syahputra Alidrus sebagai narasumber.

Sebagai pemimpin negara yang memiliki pemahaman tentang geopolitik global, TZU yakin Prabowo berani menekan Israel dan standar ganda barat dalam kasus Palestina untuk menerima proposal ‘two state solution’.

“Pak Prabowo misalnya setelah dilantik nanti, beliau bisa langsung menekan Israel. Dengan banyak tekanan Internasional itu, Israel bisa menerima two state solution, solusi dunia negara,” katanya.

Menurut TZU, Israel pada dasarnya tidak ingin ada dua negara dan dua warga hidup secara berdampingan, antara Israel dan Palestina. Sebaliknya, Israel ingin mewujudkan Israel Raya, sehingga melakukan upaya genosida terhadap rakyat Palestina.

“Sekarang ini penduduk Palestina ada 7 juta, Israel juga 7 juga. Kalau ada dua negara, penduduk Israel akan kalah jauh dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu Israel ingin mendirikan Israel Raya, makanya rakyat Palestina dibunuhi, digenosida, etnisnya sengaja dibersihkan,” ujarnya.

Namun, upaya Israel itu justru menimbulkan kesadaran global dan tekanan internasional secara masif untuk meluruskan sejarah pendudukan Israel terhadap tanah Palestina.

“Tekanan kampus dan intelektual di Amerika sangat luar biasa, dan telah berhasil mengubah paradigma persoalan Palestina, bukan lagi persoalan politik atau agama, tetapi ini sudah kemanusiaan,” tegasnya.

TZU menilai aksi solidaritas mahasiswa di Amerika Serikat (AS) harus mendapatkan dukungan kampus-kampus di Indonesia secara luas.

“Kesadaran global ini, harus kita ambil peluangnya dengan baik untuk memberikan tekanan kepada Israel, serta mendorong diplomasi Indonesia secara maksimal, ” katanya.

Harusnya Malu

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Muhammad Abid Al Akbar mengatakan, mahasiswa Indonesia harusnya malu dengan upaya mahasiswa di AS yang telah memulai gerakan global solidaritas Palestina.

“Mahasiswa Indonesia jangan hanya bergerak pada isu domestik, tetapi juga isu global. Jangan hanya demo soal UKT, atau Pemilu saja. Aksi kita juga harus diakui secara global dan memiliki efek bagi kemerdekaan Palestina,” kata Abid Al Akbar.

Abid juga mengkritik organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMKRI, PMII dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang kurang melakukan aksi solidaritas terhadap Palestina, padahal Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

“Kalau ada aksi-aksi solidaritas Palestina itu, yang demo mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus, lainnya tidak. Kita pertanyakan temen-temen HMI, PMII dan lainnya yang tidak mengawal isu Palestina. Padahal sebagai negara mayoritas muslim, gerakan mahasiswa Indonesia bisa memiliki power luar biasa di mata internasional, ” katanya.

Sedangkan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yogi Syahputra Alidrus mengatakan, 172 BEM di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)/Aisyiyah akan melakukan aksi besar-besaran solidaritas Palestina dalam waktu dekat.

“Kemarin kita sudah melakukan aksi solidaritas Palestina secara serentak di berbagai daerah difasilitasi rektorat dari 172 PTM/Aisyiyah. Kita akan melakukan lagi aksi besar-besaran dengan jumlah massa lebih besar dalam waktu dekat. Yang akan aksi BEM-nya,” kata Yogi Saputra Alidrus.

Yogi yang juga Presiden BEM 172 PTM/Aisyiyah ini sudah melakukan komunikasi intens dengan BEM Muhammadiyah se-Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas Palestina yang jauh lebih besar.

“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan Muhammadiyah menilai konflik Israel-Palestina harus dihentikan. Ini tidak ada kaitannya dengan isu keagamaan, tetapi murni kemanusiaan,” tegas Yogi.

Muhammadiyah, lanjutnya, mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat dan bebas dari penjajah Israel.

“Universitas-universitas di Muhammadiyah akan melakukan gerakan-gerakan mendukung kesadaran global kemerdekaan Palestina. Saya sendiri sebagai Presiden Mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia akan turun ke jalan dalam jumlah yang cukup besar untuk bela Palestina,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan bahwa peran akademisi dalam politik nasional sangat dibutuhkan pada tataran teorinya, bukan terjun langsung ke politik praktis. Alasannya, menurut Fahri, karena politik nasional akan kehilangan panduan moralnya.

“Jadi sebaiknya, akademisi tidak terjun langsung ke gelanggang politik praktis. Akademisi itu sangat dibutuhkan pada tataran teorinya. Tapi kalau memang mau, harus ganti baju dulu, ” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Dijelaskan Fahri, akademisi itu yang dipikirkan bagaimana politik yang ideal, bagaimana nilai politik, bagaimana politik dalam teori yang seharusnya dengan objektivitas politik yang sesungguhnya.

Dan tentunya dengan menganut prinsip-prinsip keadilan, kesamaan, keterbukaan, dan kesetaraan, serta yang lainnya yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai akademik, khususnya juga nilai agama.

“Itu tugas akademisi. Jika akademisi turun ke lapangan atau masuk gelanggang politik praktis, maka harus berbesar hati untuk siap ikut pertarungan yang hasil akhirnya kalah dan menang. Tapi begitu kita bertarung, nah itu menjadi berbeda. Pertarungan itu bukan tentang salah benar, tapi tentang kalah menang,” ucap Wakil Ketua DPR RI 2014-2019.

Pikiran politisi dengan akademisi, menurut Fahri harus dibedakan, sebab politisi memikirkan cara untuk menang. Sedangkan akademisi berpikir soal etik dan nilai politik sebagai panduannya.

“Jadi. jangan ikut terjun dalam arena. Dalam pertarungan itu, pikiran saya adalah menang, sehingga yang dipikirkan bagaimana memenangkan pertarungan, bagaimana mengambil alih kekuasaan, itu yang dipikirkan oleh politisi,” paparnya.

Terkait (akademisi jangan terjun kelapangan untuk ikut pertarungan), masih menurut politisi asal Nusa Tengara Barat (NTB) itu, mesti diatur. Karena dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang ada, aturannya terlalu longgar, dimana semua orang turun ke lapangan.

“Dalam UU Pemilu yang ada saat ini, semua penonton ikut tendang bola, wasit pun ikut tendang bola, sehingga terjadilah kekacauan didalam pemilu karena pembagian tugas tidak kita lakukan dengan baik,” sebutnya.

Untuk hal ini, Fahri menyatakan tengah mendiskusikan terkait dengan reformasi politik nasional ke depannya.

“Banyak hal yang sedang saya pikirkan dan diskusikan dengan para pimpinan nasional kita tentang bagaimana reformasi politik kita kedepan,” ungkapnya.

Sebab jika tidak ada perubahan dalam sistem politik, maka menurutnya ongkos politik akan mahal, serta watak politik akan terlalu liar.

Sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa sistem politik sekarang terlalu melelahkan, banyak memakan biaya, dan terlalu banyak orang ikut bertarung dalam politik di tanah air ini.

“Harusnya politik itu yang bertarung sedikit saja, dan pertarungan itu sebentar saja. Namun sayangnya, tradisi demokrasi liberal yang kita cerna secara salah, telah membuat kita ini mengentertain konflik, seolah-olah konflik itu seterusnya bagus, dan tidak ada berhenti,” tandas Fahri Hamzah.

Partaigelora.id-Pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman mengatakan, aksi solidaritas mahasiswa pro Palestina yang marak terjadi di kampus-kampus universitas di Amerika Serikat (AS) yang dimotori oleh Columbia University, New York menandakan adanya kesadaran global terhadap permasalahan bangsa Palestina saat ini.

“Anak-anak muda di Amerika sekarang tidak bisa lagi dibohongi, dia sudah tahu kejadiannya sebenarnya di Palestina. Dan mereka tahu kalau Amerika supportnya sangat kuat kepada Israel. Itu semua karena media sosial, ” kata Tengku Zulkifli Usman (TZU) dalam Gelora Talk Rabu (1/5/2024) sore.

Dalam diskusi bertajuk ‘Kampus Dunia Menyala Dukung Palestina, Pertanda Apa?’ Itu, TZU mengatakan, anak-anak muda di AS menyadari telah ada persepsi salah terhadap Palestina selama ini, sehingga perlu diluruskan.

“Jangankan masyarakat biasa, Presiden Joe Biden saja kemakan hoaks ketika awal-awal penyerangan pada 7 Oktober 2023 lalu, bahwa dia percaya ada pembantaian 400 anak-anak Israel oleh Hamas. Tapi ternyata itu hoaks,” ungkapnya.

Selain itu, anak-anak muda di AS juga menyadari bahwa dukungan keuangan Amerika kepada Israel ternyata tidak pernah kendor, termasuk keterlibatan kampus-kampus mereka yang melakukan investasi di negara Yahudi tersebut.

“Jadi sekarang ini di Amerika, di dunia barat dan Eropa, muncul kesadaran generasi baru secara global, yang semakin hari semakin maju. Mereka menyadari, bahwa apa yang dilakukan Israel di Palestina adalah sebuah penjajahan, dan apa yang terjadi di Gaza adalah genosida atau pembantaian, ” jelasnya.

TZU yang juga Wakil Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berharap kesadaran global anak-anak muda di AS saat ini mendapatkan dukungan atau support dari dunia Islam.

“Bahwa dukungan Amerika tanpa batas secara finansial untuk senjata Israel sudah tidak bisa diterima akal sehat lagi. Karena Israel melakukan pembunuhan, genosida tiap hari. Mereka ini generasi baru anti penjajahan, anti apartheid. Mereka paham hak asasi manusia, dan saya berharap dunia Islam memberikan support,” tegasnya.

Diskusi ini juga dihadiri Ipan Nasution, Master Internasional Affairs Candidate, School of Internasional and Public Policy, Columbia University. Lalu, Muhammad Farid Imansyah, Master’s student at New York University-Educational Leadership Program, serta Hanisa Zulistia, mahasiswi Al Azhar University, Kairo-Mesir.

Tidak Sesuai dengan Nilai-nilai Demokrasi

Ipan Nasution, Master Internasional Affairs Candidate, School of Internasional and Public Policy, Columbia University menilai apa yang dilakukan pemerintahan Amerika Serikat dibawah pimpinan Presiden Joe Biden saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi Amerika.

“Sekitar 108 mahasiswa Columbia yang pro Palestina ditangkap oleh NYPD. Mereka diizinkan masuk dan menangkap mahasiswa dengan kendaraan militer oleh administrator kampus. Inilah yang menimbulkan resistensi yang luar biasa dari mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen di Amerika,” kata Ipan Nasution.

Padahal, kata Ipan, konstitusi Amerika menjamin dan menyatakan semua pihak berhak menyampaikan pendapat. Tetapi, ketika mahasiswa melakukan aksi solidaritas untuk Palestina ditangkap dan diperlakukan seperti teroris.

“Hal ini menimbulkan serangan balik dari mahasiswa. Mereka melakukan siaran live di sosial media, sehingga kejadian di Columbia dapat diketahui secara luas secara langsung. Perkembangan informasi yang sangat cepat ini menjadi trigger bagi mahasiswa lainnya maupun mahasiswa dan dosen di seluruh dunia,” ujarnya.

Ipan mengatakan, mahasiswa Columbia University sengaja mengkoordinir kesadaran secara global tentang perjuangan Palestina, karena keberadaan kampusnya di New York, yang merupakan pusat ekonomi dunia yang tidak pernah berhenti..

“Mahasiswa Columbia merupakan aktor-aktor perubahan. Tuntutan kami tetap tolak divestasi dan meminta Columbia University memutus hubungan finansial dengan Israel,” katanya.

Menurut Ipan, para mahasiswa yang berdemo terancam sanksi hingga tidak bisa ikuti wisuda, tetapi mahasiswa bertekad terus berdemonstrasi dengan mendirikan kemah, dan memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

“Mahasiswa Indonesia di Columbia juga dipersekusi, indentitasnya diungkap. Teman-teman kita yang perempuan yang berhijab di bilang teroris dan lain-lain. Jadi memang iklim di sini dalam beberapa bulan terakhir, sudah kurang kondusif,” ungkapnya.

Muhammad Farid Imansyah, Master’s student at New York University-Educational Leadership Program, menambahkan aksi solidaritas Palestina yang dilakukan mahasiswa di AS diharapkan dapat menjadi literasi mahasiswa-mahasiswa di dunia, termasuk di Indonesia untuk menyerukan divestasi dari Israel.

“Putuskan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang memang banyak menyumbang untuk Israel, termasuk dalam edukasi dan pendidikan. Jika diboikot, maka profit untuk Israel akan benar-benar terganggu,” kata Muhammad Farid Imansyah.

Farid mengajak mahasiswa Indonesia untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang Palestina dan memperjuangkan kemerdekaannya, termasuk melakukan aksi boikot terhadap produk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.

“Kawan-kawan di Indonesia bisa fokus untuk membangun generasi baru yang bisa membebaskan Palestina. Kalau generasi kita tidak bisa membebaskan Palestina sekarang, maka kita bisa menjadi generasi yang menyiapkan generasi berikutnya,” kata Farid.

Sedangkan Hanisa Zulistia, mahasiswi Al Azhar University, Kairo-Mesir mengatakan, keterlibatan mahasiswa Indonesia di Al Azhar untuk membantu Palestina dilakukan dengan menjadi relawan. Mahasiswa Al Azhar membantu mengantarkan bantuan secara langsung untuk Gaza, Palestina melalui perbatasan Rafah dan Mesir.

“Kita membantu sebagai relawan, ikut membantu hingga area perbatasan. Kita mengantarkan bantuan dari NU, Muhamadiyah, MUI, Baznas, pemerintah dan bantuan dari masyarakat Indonesia lainnya,” kata Hanisa.

Mahasiswa Indonesia di Al Azhar sengaja tidak melakukan aksi unjuk rasa seperti yang dilakukan mahasiswa AS dalam upaya solidaritas untuk Palestina, karena akan langsung dideportasi. Sehingga disepakati sebagai relawan saja untuk mengantarkan bantuan ke Palestina.

“Sebab, dari segi militernya disini sangat berbahaya, kita bisa ditangkap dan dideportasi, kalau kita terjun langsung ke tempat-tempat umum. Tetapi, kita para mahasiswa dan aktris dakwah ini terus berjuang untuk negara Palestina merdeka,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Koalisi Perubahan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu, ternyata hanya sekedar gimik untuk meraup suara.

Pasalnya, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langsung dinyatakan bubar.

Bahkan dua anggotanya, Partai Nasdem dan PKB terang-terangan menunjukkan sinyal mendekat ke presiden-wakil presiden (wapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pemenang Pilpres 2024.

Sementara PKS masih bersikap ‘malu-malu kucing’, namun membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

PKS pun menyatakan telah mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS dalam waktu dekat dan memberikan ucapan selamat dan dukungannya langsung.
.
Menanggapi wacana PKS yang membuka pintu kerjasama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Sabtu (27/4/2024).

Menurutnya, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, WaliKota Solo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” katanya.

Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Salah satu contohnya, menurut dia, adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.

“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

“Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” kata Mahfuz.

Partaigelora.id-Pengamat Timur Tengah Tengku Zulkifli Usman (TZU)mengatakan, ada tiga negara yang akan menjadi pemantik perang dunia (PD) III, yakni Ukraina, Israel dan Taiwan.

“Ketiga negara tersebut, sudah pasti akan menjadi pemantik Perang Dunia III saat ini. Tetapi, kita tidak tahu, apakah terjadi di Eropa Timur (Ukraina), Timur Tengah (Israel), dan salah-satunya di dekat sini (Taiwan) yang akan menjadi medan tempur Perang Dunia III,” kata Tengku Zulkifli Usman, Rabu (24/4/2024) sore.

Hal itu disampaikan Tengku Zulkifli Usman dalam Gelora Talks bertajuk ‘Iran Vs Israel Saling Gebuk & Ancaman Perang Global’ yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (24/4/2024).

Diskusi ini juga menghadirikan Henwira Halim, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (Hublu) DPN Partai Gelorambang Rakyat (Gelora) Indonesia) dan Dadi Krismatono, Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora bertindak. sebagai host.

TZU, panggilan akrab Tengku Zulkifli Usman berharap agar Taiwan tidak menjadi medan tempur PD III, karena akan membawa pengaruh secara langsung pada situasi geopolitik di tanah air. Sebab, secara geografis wilayah Indonesia berada di dalam di kawasan Asia Pasifik.

“Dalam posisi geopolitik sekarang, China itu sebagai ancaman dunia, bukan Rusia. Dari ketiga kekuatan dunia yang ada, Amerika, China dan Rusia, Rusia sekarang justru yang paling lemah. Karena itu, Amerika dalam kebijakan luar negeri mereka, memasukkan China sebagai musuh utama,” katanya.

Sebab, dominasi China dalam kemajuan ekonomi tidak hanya merambah Asia Timur, Asia dan Eropa saja, tetapi sudah mencapai seluruh belahan dunia, termasuk Israel.

“Amerika sudah menyetujui RUU paket bantuan luar negeri lebih dari 60,8 miliar dolar AS untuk Ukraina; 26,6 miliar dolar AS untuk Israel; dan 8 miliar dolar AS untuk sekutu-sekutu AS di kawasan Indo-Pasifik untuk melawan China,” katanya.

Ia menilai dengan adanya bantuan tersebut, Amerika sebenarnya sudah mempersiapkan rencana tiga hotspot medan tempur untuk PD III. Ketiga hotspot tesebut, sudah masuk dalam rencana strategi ke depan Amerika.

“Tapi sekali lagi kita tidak tahu, dititik mana medan Perang Dunia III itu akan dimulai, semua hotspot tersebut sangat potensial. Tapi mudah-mudahan jangan di depan rumah kita, ” pungkasnya.

Ketua Bidang Hublu DPN Partai Gelora Henwira Halim menambahkan, China memang menjadi ancaman baru bagi Amerika. Sebab, China lahir sebagai superpower baru dunia, tetapi bukan karena kemajuan teknologi, tapi dipicu kemajuan ekonomi.

“China ini menjadi negara superpower baru dengan jalan berbeda, bukan melakukan invasi dan konflik bersenjata seperti Amerika dan Rusia. Tapi ini yang justru membuat Amerika menjadi khawatir, dan menjadikan China musuh utama, karena menjadi ancaman buat mereka,” kata Henwira.

Sehingga Amerika juga kerap pasang badan untuk Israel agar tidak kehilangan muka di mata China. Sebab, ternyata proyek-proyek China di Israel juga banyak, dan tidak sedikit nilai investasinya.

“Sudah pasti Amerika dan China akan meredahkan ketegangan konflik di Timur Tengah dan Israel. Ada peran untuk menjaga stabilitas dari usaha dagangnya China dan Amerika di Israel,” katanya.

Henwira berpandangan ketegangan antara Israel yang didukung Amerika dengan Iran yang didukung Rusia dan China tidak akan berlanjut, hanya sekedar psywar atau unjuk kekuatan saja antara kedua belah pihak.

“Kelihatannya eskalasi tidak akan berlanjut, meskipun Israel telah melakukan serangan balasan di fasilitas militer dan nuklir Isfahan. Kata Israel, ‘kalau elu bisa nyerang kita, kita juga bisa’. Itu saja hanya ingin menunjukkan. Dan buktinya, Iran juga tidak melakukan serangan balasan lagi, meski ada arahan dari Rusia untuk tidak membalas. Saya kira konflik Israel-Iran akan mereda, yang masih berlanjut itu, Israel dengan Palestina,” tegasnya.

Partaigelora.id-Proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 telah berakhir dan berjalan lancar, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (24/4/2024) pagi, secara resmi menetapkan pasangan calon atau paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029.

Penetapan tersebut dilakukan KPU, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang menolak seluruh gugatan sengketa penetapan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan dua kubu paslon, yakni 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Senin 22 Mei lalu.

Pasca proses Pilpres 2024 yang dinilai melelahkan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah usai menghadiri rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 di Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol No. 20, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024) mengajak semua elite partai politik bersatu kembali untuk membangun negeri menjadi lebih baik.

“Mari kita mengajak semuanya bersatu, menatap ke depan. Itu yang paling penting saya kira,” kata Fahri Hamzah.

Fahri berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bisa bersatu kembali.

Namun (pertemuan Prabowo dan Megawati), Fahri yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, menyerahkan hal ini kepada elite-elite partai terkait.

Karena ia yakin para elite sudah mempunyai pandangan terkait rekonsiliasi dan pertimbangannya sendiri.

“Saya kira platform rekonsiliasi tetap menjadi komitmen pak Prabowo dan rekonsiliasi. Itu artinya adalah mari kita konsolidasi kembali semuanya, hal-hal yang selama ini (terjadi) tidak harus membuat kita bertengkar. Mari kita rumuskan karena pada dasarnya alasan untuk bersatu jauh lebih banyak dari pada perbedaan-perbedaan,” katanya.

Bahkan, Fahri juga mengajak elite partai agar bersatu dalam pemerintahan, untuk bersama-sama menunaikan janji-janji pemerintahan Prabowo-Gibran kepada masyarakat Indonesia.

Hal itu mengingat kondisi global sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena itu, perlu kerja sama semua pihak dalam membangun bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan sekarang.

“Ada perang yang berpotensi jadi perang dunia ketiga, Indonesia harus mengkonsolidasi diri, elitenya harus sadar bahwa kita gak waktunya bertengkar sekarang, kita waktunya bersatu,” sebut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

Apalagi Indonesia, masih menurut Fahri, mempunyai peluang memimpin situasi global sekarang ini, dengan presiden terpilih Prabowo yang mempunyai riwayat militer.

Ia melihat ada peluang Indonesia memimpin situasi baru ini, dan tentunya kalau seluruh elemen yang ada saat ini kuat dan solid.

“Dan kita bersyukur yang terpilih ini adalah pak Prabowo, seorang figur yang mempunyai latar belakang militer yang cukup senior di Asia Tenggara dan bahkan global. Saya kira ini kesempatan sekarang untuk Indonesia bersatu dan mengambil bagiannya, kita sudah terlalu lama tidak menjadi bagian dari pemain global, saya kira ini waktunya Indonesia jadi pemain. Dengan kepemimpinan dan setting global yang ada sekarang, nampaknya sekarang waktu Indonesia,” demikian ditegaskan Fahri Hamzah.

Partaigelora.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (wapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Penetapan tersebut tertuang dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam pemilihan umum tahun 2024,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Dia menjelaskan Prabowo-Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dan 128 wilayah di luar negeri.

Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Terakhir, capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Dengan hasil ini, Prabowo-Gibran memenangi Pilpres 2024 satu putaran.

“Demikian berita acara ini dibuat dalam 24 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU,” ujarnya.

Pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar turut hadir. Sedangkan paslon capres-cawapres nomor 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak hadir di KPU.

Pleno penetapan hasil Pilpres 2024 ini juga dihadiri para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM), a ntara lain Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik,Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Dalam pidato pertamanya setelah resmi dinyatakan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengatakan bahwa “semua unsur pimpinan harus bekerja sama” usai berakhirnya pilpres.

“Setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi, untuk membawa kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menghilangkan korupsi,” kata Prabowo.

“Apakah bersatu itu di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita,” sambungnya.

“Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja, berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya.”

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat menyampaikan terima kasih kepada pesaingnya, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

“Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem adem saja, kalau kontestan tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat,” kata Prabowo.

Prabowo pun sempat melontarkan, beberapa ucapan kepada awak media yang menunggunya di KPU sejak pagi. Prabowo memastikan, dirinya bersama Gibran siap bekerja keras untuk rakyat di pemerintahan selanjutnya.

“Semua, hari ini kita menerima ketetapan dari KPU, kita akan mulai kerja keras mempersiapkan diri. Sekarang kewajiban kita semua sebagai adalah untuk kerja sama,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, seluruh elemen bangsa harus kerja sama membangun Indonesia yang lebih baik lagi.

“Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk kerja sama, kerja untuk rakyat,” ucap Prabowo.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024), memutuskan menolak seluruh permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Dalam amar putusan, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Menurut MK, permohonan kedua kubu tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Atas putusan itu, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga Hakim Konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

Pada intinya, ketiga Hakim Konstitusi tersebut menyatakan seharusnya MK memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah.

Adapun dalam petitumnya, Ganjar-Mahfud maupun Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan sengketa penetapan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon (paslon) 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menandakan kompetisi sudah usai.

“Secara umum masa proses pemilu, khususnya pemilihan presiden yang dianggap sebagian kandidat melelahkan, sudah berakhir, dan alhamdulillah saya kira tidak terlalu banyak gangguan. Lebih baik menghadap ke depannya saja,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Dengan usainya semua proses pemilu, mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengajak semua pihak untuk bersama bahu membahu menghadap ke masa depan. Terpenting lagi setelah keputusan MK, ada konsolidasi untuk membicarakan tahap selanjutnya.

“Pak Prabowo sendiri imbau untuk tidak terlalu histeria dan bersemangat terkait hal rekonsiliasi. Saya kira ini adalah akar yang digarisbawahi dan akan terus menjadi PR (pekerjaan rumah) kita ke depan tidak saja PR beliau (Prabowo), tetapi PR bangsa kita ke depan, banyak hal yang menurut saya kita garis bawahi sebagai catatan positif untuk perbaikan yang akan datang,” imbuhnya.

Berkat MK, Akademisi, dan Amicus Curiae

Kesempatan tersebut, Fahri juga menyampaikan bahwa MK, akademisi, amicu curiae atau sahabat pengadilan dan pihak lain, telah memperkaya catatan bangsa dalam satu cakupan catatan komprehensif. Namun, ia masih mengharapkan para politisi di masa pesta demokrasi yang akan datang untuk belajar dari tahun ini.

“Harapan saya terutama para politisi yang setiap 5 tahun bertengkar, tolong kalian catat lah omongan-omongan untuk menyempurnakan sekali dan untuk seterusnya (agar) metode kompetisi kita yang banyak sekali mendapat catatan ini, jangan diulang lagi,” tuturnya.

“Kita bisa menghindar, cuma para politisi merumuskan pasal-pasal yang sama setiap 5 tahun dan kita bertengkar lagi dengan pasal-pasal yang sama itu karena kita gak mau mengubah aturannya, jadi semua ini bisa kita sederhanakan bisa kita sempurnakan,” imbuh Fahri menambahkan.

Untuk itu, ia mengusulkan, pemilu di masa yang akan datang wajib didesain oleh pihak tanpa kepentingan sehingga pemilihan yang akan datang berada di tangan pihak yang netral alias tidak berkepentingan.

“Dalam pemilihan yang akan datang harusnya didesain oleh mereka yang tidak punya kepentingan untuk kalah dan menang, betul-betul ini harus diserahkan kepada akademisi yang independen,”

Terkhir, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu menyampaikan, semua di timnya Prabowo dan Gibran mengucapkan terima kasih atas semua proses yang melelahkan ini.

“Dan saya kira perbaikannya kita akan lakukan di hari-hari ke depan. Yah biasa kita kalau ada acara-acara atau keputusan-keputusan besar kan kita harus, konsolidasi untuk membicarakan apa yang selanjutnya bisa kita lakukan tapi saya kira karena kompetisinya sudah selesai,” tutup Fahri Hamzah.

Partaigelora.id-Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang dimohonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Suhartoyo dalam persidangan di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Anies-Muhaimin dalam permohonannya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. Salah satu hasilnya adalah perolehan hasil pilpres 2024 di mana Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran, unggul dengan raihan 92.214.691 suara.

“Amar putusan. Mengadili. Dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo.

“Dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” lanjutnya.

Salah satu dalil yang dimohonkan AMIN adalah keterpenuhan syarat Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden peserta Pilpres 2024 nomor urut 02. Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, tidak terdapat permasalahan dalam hal tersebut.

Mulanya, Arief mengatakan perselisihan hasil pemilu bukan lagi persoalan mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu.

“Dalam konteks perselisihan hasil Pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta Pemilu,” kata Arief.

Karena itu, menurut dia, tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat bagi Gibran selaku cawapres nomor urut 02. Arief juga menilai tidak ada bukti yang meyakinkan telah terjadi intervensi Presiden Joko Widodo dalam perubahan syarat pasangan calon dalam Pilpres 2024.

“Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari Pihak Terkait dan hasil verifikasi,” ujarnya.

“Serta penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024,” imbuhnya.

Arief juga membacakan terkait permohonan Anies-Muhaimin yang menyebut KPU telah melakukan dugaan pelanggaran karena menerima berkas pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Arief menyebut KPU menerima itu karena melaksanakan putusan MK.

“Bahwa dalil Pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh Termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023,” ungkapnya.

“Sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum,” katanya.

Sementara itu, Ganjar-Mahfud sebagaimana Anies-Muhaimin juga meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024.

Salah satu hasilnya adalah perolehan hasil pilpres 2024 di mana Prabowo-Gibran unggul dengan raihan 92.214.691 suara dan mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres.

“Amar putusan. Mengadili. Dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo.

“Dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” lanjutnya.

Hal ini mengingat dalil-dalil yang disampaikan Ganjar-Mahfud hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 01, Anies-Muhaimin. Di mana sebelumnya, majelis hakim MK juga menolak seluruh permohonan Anies-Muhaimin.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim MK menyatakan, sejumlah dalil yang diajukan Ganjar-Mahfud tidak terbukti atau kurang bukti.

Dalam gugatannya ke MK, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi, dan digelar pemungutan suara ulang.

Berbeda dengan Ganjar-Mahfud, Anies-Muhaimin juga memasukkan petitum alternatif, yakni diskualifikasi hanya untuk Gibran.

Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi karena KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam PKPU itu, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu.

Di samping itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Pranowo juga mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), juga terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945 berkaitan dengan nepotisme Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk bantu mendongkrak suara Prabowo-Gibran.

Dalam putusan ini, tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.