Category: Gelora Terkini

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada Minggu (7/8/2022) pagi. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta memimpin langsung pendaftaran tersebut.

Sebelum prosesi pendaftaran, Anis Matta melakukan long march dari Gedung Graha Mandiri di Jalan Imam Bonjol menuju KPU bersama ribuan kader Partai Gelora.

Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) seperti Ketua Bidang Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar, Ketua bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar juga terlihat mendampingi Anis Matta.

Dalam sambutannya, Anis Matta mengapresiasi langkah KPU yang telah menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol), karena teknologi informasi tersebut mempermudah proses pendaftaran.

“Tiga doa untuk KPU. Pertama, mudah-mudahan anggarannya turun sesuai rencana. Kedua, mudah-mudahan Pemilu terselenggara sesuai dengan jadwal. Dan ketiga, mudah-mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa pada Pemilu 2024 nanti,” kata Anis Matta, Minggu (7/8/2022).

Anis Matta berharap, jika Partai Gelora mendapatkan kursi di Pemilu 2024 mendatang, kursi tersebut tidak berasal dari ‘tulang belulang’ penyelenggraa Pemilu seperti pada Pemilu 2019 lalu.

Ia mengingatkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk tidak mempersulit keberadaan partai baru. Anis Matta menilai, hanya orang-orang yang memiliki ‘ide gila’ yang bisa membangun partai di tengah krisis.

“Jadi orang bikin partai itu, susah. Apalagi menang Pemilu, itu lebih susah lagi. Artinya, kalau sudah ikut Pemilu dan gagal, karena tidak dipilih rakyat. Ini bisa jadi gara-gara, kita dipersulit jadi gagal,” kata Anis Matta berseloroh sambil tertertawa.

Anis Matta berharap KPU juga membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat dalam politik, serta memberikan literasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pemilu 2024.

“Dalam situasi krisis seperti ini, kita dihadapkan satu dari dua pilihan. Satu dua pilihan, ini yang saya garis bawah. Tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh,” tegas Anis Matta.

Artinya, Pemilu 2024 adalah penentu masa depan Indonesia selanjutnya dalam situasi krisis global saat ini. Karena itu, Partai Gelora bercita-cita ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia.

“Ide seperti ini, seperti tidak ada tempatnya. Tetapi ketika saya berkujung ke rumah Pak Tjokro (HOS Tjokroaminoto, red), narasi Partai Gelora seperti mendapat tempat. Di rumah kecil disitulah tempat berdebat, lahirnya tokoh-tokoh besar. Pergulatan para tokoh itu, adalah imajinasi atau narasi, yang tiba-tiba kita menjadi bangsa merdeka,” jelasnya.

Usai melakukan pendaftaran, Anis Matta, Fahri Hamzah, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati dan Deddy Mizwar melakukan orasi dihadapan para simpatisan dan kader yang mengawal proses pendaftaran Partai Gelora ke KPU diatas mobil komando.

Dalam orasi ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora menyerukan Anis Matta sebagai presiden. “Saya tanya teman-teman kalau Pak Anis jadi presiden Indonesia, setuju tidak?” kata Fahri Hamzah kepada para simpatisan. Para simpatisan yang berkumpul pun kompak beberapa kali menyebutkan kata “setuju”

Fahri Hamzah pun berterima kasih kepada para kader yang hari ini sudah meramaikan pendaftaran di KPU. Tapi Ia tak hanya mengajak para kader untuk hanya ramai saat pendaftaran saja, tapi juga meramaikan Tempat Pemungutan Suara atau TPS nantinya saat pemilu.

“Ini partai baru, anak-anak muda banyak di sini, mereka merasa terwakili oleh Partai Gelora,” kata dia.

Sementara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam orasinya, bersyukur atas semua kelelahan dalam mempersiapkan pendaftaran ke KPU hari ini yang telah dimudahkan Allah SWT.

Ia pun menyerukan masyarakat untuk bisa bergabung dan mendukung partainya. “Jadi kalau galau gabung ke Partai Gelora kalau mau move on gabung ke Partai Gelora, kalau mau hijrah hijrah ke Partai Gelora,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan, Partai Gelora menargetkan bisa lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024.

“Target kami pada Pemilu 2024 yang akan datang adalah lolos threshold 4 persen, Insya Allah. Kami yakin bahwa angka itu bisa kita lewati,” pungkas Anis. Matta.

Partaigelora.id – Minggu (7/8/2022) pagi, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Partai Gelora dijadwalkan melakukan pendaftaran, pada pukul 10.00 WIB di KPU.

Pendaftaran akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, didampingi Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

“Partai Gelora mendapatkan giliran hari Minggu pas hari libur, untuk menggambarkan bahwa politik adalah sesuatu yang bisa menyenangkan,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Sabtu (6/8/2022).

Fahri Hamzah berpandangan, politik bisa diletakkan dalam satu konsep keakraban secara nasional. Sehingga politik itu, menyenangkan dan bisa membawa kebahagiaan, bukan sebaliknya.

“Politik bisa kita letakkan sebagai salah satu ruang ke akraban secara nasional. Dan itulah konsep yang ingin ditunjukkan oleh Partai Gelora besok di pendaftaran KPU,” katanya.

Rencananya, Anis Matta dan Fahri Hamzah bersama 200 orang akan berjalan kaki dari depan gedung Graha Mandiri menuju KPU.

Dalam kesempatan ini juga Partai Gelora mengajak para pengurus DPN Partai Gelora di antaranya Deddy Mizwar, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati juga para kader, sahabat Gelora dan masyarakat.

Untuk mendukung acara pendaftaran ke KPU tersebut, Partai Gelora membuat sayembara membuat konten media sosial berupa foto, poster, atau video.

Konten tersebut diharapkan diunggah di Facebook, Twitter, Istagram dan Tiktok padaMinggu (7/8/2022) pukul 06.00-18.00 WIB. Sayembara ini berhadiah total Rp 12 juta.

“Indonesia butuh suasana baru dalam politik. Santai, bergembira, tidak tegang. Itulah suasana politik yang ingin dibawa Gelora,” pungkas Fahri.

Partaigelora.id – Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, harga cabai merah di berbagai daerah mengalami kenaikan tajam khususnya di Aceh.

Harga cabai di Aceh saat ini menyentuh harga Rp. 200 rb /kg, seolah harga cabai sedang mengamuk dan semakin pedas saja!

“Apa yang terjadi di lapangan ternyata sangat berbeda dengan informasi yang disampaikan di SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) yang di akses melalui alamat news.kemendag.go.id,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keteranganya, Sabtu (16/7/2022).

Dimana situs tersebut, Kemendag menginformasikan bahwa harga cabe per tanggal 13 Juli 2022 di Aceh berada di level Rp. 110ribu, di Jakarta Rp. 113ribu, di Jawa Barat Rp. 119..262, di Jawa Tengah Rp. 77.250, Jawa Timur Rp. 87.638.

“Padahal kenaikan ini sudah terjadi sejak bulan lalu dimana Kementan sudah mengambil tindakan, namun belum memadai,” katanya..

Tepatnya pada 13 Juni 2022, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Tommy Nugraha mengidentifikasi, salah satu penyebab mengapa harga cabai naik adalah akibat curah hujan yang tinggi.

Sehingga membuat para petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pupuk hingga obat-obatan agar cabai tidak terserang hama dan jamur.

Pada saat itu, lanjutnya, Kementan berupaya untuk meningkatkan produksi agar harga turun dengan cara melakukan penyemprotan hama penyakit di sentra produksi cabai.

Sementara untuk menjaga ketersediaan stok cabai dilakukan dengan strategi mengirim stok cabai dari daerah yang surplus ke daerah yang minus.

“Melihat kondisi kenaikan harga Cabai sekarang ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah yang sudah dilakukan belum maksimal sehingga harga-harga tidak turun bahkan naik lebih tajam,” katanya.

Kepala Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta menegaskan, naiknya harga cabai yang tinggi sangat merugikan bagi masyarakat yang daya belinya belum juga normal akibat pandemi.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa meredam lonjakan harga tersebut. Partai Gelora berpandagan untuk mengatasi kenaikan harga cabai.

Pertama, Kementan perlu memiliki database ketersediaan bahan pangan yang terpercaya.

“Selama ini database kementan seringkali bias. Data Juni 2022 tercatat cabai masih mengalami surplus secara nasional namun kenaikan harga terjadi merata diseluruh provinsi,” katanya..

Kedua, pemerintah harus berfikir komprehensif dalam urusan tata niaga cabai dan bahan pokok lainnya.

Sebab, hal Ini bukan persoalan pasokan semata, namun persoalan distribusi, perilaku para spekulan dan ketercukupan. persediaan nasional.

“Indonesia membutuhkan badan pangan nasional (BPN) yang lebih aktif. Saat ini BPN terkesan pasif, belum memadai dalam melakukan pengawasan ketersediaan bahan pangan di pasar secara detail,” ujarnnya..

Ketiga, memberikan solusi jangka pendek melalui penyelenggaraan operasi pasar terbuka di lokasi yang harga cabai tidak terkendali dengan sumber pasokan cabai dari daerah pemasok yang diketahui memiliki suplus seperti di Sumedang, Nganjuk, Demak, dan Probolinggo.

“Dimana daerah ini dilaporkan mengalami surplus cabai,” pungkas Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombanng Rakyat (Gelora) Anis Matta menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan Partai Gelora mengenai keserentakan Pemilu, meskipun putusan tersebut dinilai membingungkan.

Partai Gelora tengah mempelajari kemungkinan untuk mengajukan kembali gugatan pemisahan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) ke MK dalam waktu dekat.

“Pertama, kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan Partai Gelora untuk memisahkan pemilu legislatif dan pilpres,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Jumat (8/7/2022).

Menurut Anis Matta, penolakan MK atas gugatan tersebut prematur dan membingungkan. “Ini sangat merugikan kami sebagai partai politik dan rakyat sebagai pemilik suara,” katanya.

Gugatan yang diajukan Partai Gelora, lanjut Anis Matta, pada prinsipnya ingin memastikan presiden yang dicalonkan berdasarkan pada suara rakyat yang mewakili pikiran dan perasaan hari ini, bukan yang kedaluwarsa.

“Gugatan ini juga bisa menjadi alternatif atas gugatan presidential threshold 0%,” ujar Anis Matta.

Karena itu, gugatan Partai Gelora juga bertujuan memberi peluang bagi lahirnya pemimpin baru di tengah krisis berlarut saat ini.

“Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan kembali,” tegas Ketua Umum Partai Gelora ini.

Hal senada disampaikan Koordinator Kuasa Hukum Partai Gelora Said Salahudin. Said menilai gugatan Partai Gelora tidak dibantah oleh Mahkamah, tapi ditolak dalam putusannya. Sehingga alasan ditolak menurut Mahkamah, karena belum terpenuhi syarat keadaan mendesak lebih bersifat politik, bukan alasan hukum

“Legal standing’ kami diterima. Pokok permohonan dinyatakan jelas (tidak kabur). Tidak ‘nebis in idem’. Dalil dan argumentasi dalam permohoan kami tidak ada yang dibantah. Tetapi MK menyatakan permohonan ditolak,” kata Said Salahudin.

Menurut Said, dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-XX/2022 tentang pengujian “Pemilu Serentak” yang diajukan Partai Gelora, sudah jelas Mahkamah menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.

Artinya, konstruksi subjek hukum pemohon dan kerugian konstitusional yang dibangun oleh Partai Gelora didalam permohonan diterima sepenuhnya oleh MK.

“Jadi Walaupun norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur mengenai Pemilu Serentak sebelumnya pernah diuji beberapa kali oleh pemohon lain, tetapi MK tegas menyatakan bahwa batu uji dan alasan konstitusional yang didalilkan Partai Gelora sangat berbeda sehingga permohonan pemohon diterima dan tidak dinyatakan ‘nebis in idem’,” jelasnya.

Lebih dari itu, kata Said, tidak ada satu pun dalil, argumentasi hukum, serta alat bukti yang diajukan oleh Partai Gelora dimentahkan oleh MK.

Soal argumentasi ‘original intent’ Pemilu Serentak yang didalilkan oleh pemohon tidak sesuai fakta ketika UUD 1945 diamendemen, misalnya, juga sama sekali tidak dibantah oleh MK.

“Tentang dalil pemohon bahwa Pemilu Serentak yang menggabungkan Pileg dan Pilpres tidak efektif dalam penguatan sistem presidensial juga tidak dibantah MK,” katanya.

Sehingga secara tidak langsung MK mengakui bahwa berkaca dari hasil Pemilu 2019, tujuan dari Pemilu Serentak yang dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial ternyata memang tidak terbukti

“Masalahnya kemudian, pada ujungnya MK menyatakan permohonan ditolak. Ini jadi kebingungan kami yang pertama. Semua dalil dan argumentasi tidak dibantah, tetapi permohonan dinyatakan ditolak,” papar Said.

Kebingungan yang kedua, lanjut Said, muncul ketika MK berpandangan belum memiliki alasan yang kuat, karena belum melihat ada kondisi yang secara fundamental berbeda bagi MK untuk menggeser pandangannya memisahkan kembali pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Namun, persoalannya, dalam putusan itu MK sama sekali tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “kondisi yang secara fundamental berbeda”. Mestinya hal itu diuraikan. Sehingga harus jelas parameternya seperti apa.

“Kami melihat dalam memutus perkara ini, MK prematur membuat kesimpulan. Sebab, tanpa pernah memberikan kesempatan kepada Partai Gelora untuk menghadirkan Saksi dan Ahli, para Hakim Konstitusi sudah langsung memutus perkara,” katanya.

“Padahal, jika kami diberi kesempatan menghadirkan Saksi dan Ahli, boleh jadi kondisi yang secara fundamental berbeda sebagaimana dimaksudkan oleh MK akan dapat terjawab,” katanya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang dimohonkan oleh Partai Gelora soal pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan, Kamis (7/7/2022) pagi.

Dalam gugatan Nomor: 35/PUU-XX/2022 yang diajukan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik itu, Mahkamah menilai pokok permohonan yang diajukan Partai Gelora tidak beralasan, menurut hukum.

Hakim Konstitusi memutuskan bahwa frasa serentak dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat 1 UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional.

“Belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya isu pokok yang berkaitan dengan frasa serentak sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta merasa prihatin dengan kondisi umat Islam sekarang, mayoritas namun kecil dari arti mindset-nya.

Akibatnya, kondisi tersebut dimanfaatkan betul oleh partai politik (parpol) sebagai pendorong bagi mobil yang mogok dalam konteks berpolitik secara nasional. Namun, setelah mesin mobilnya bergerak, lalu begitu saja ditinggalkan.

“Sebagai kelompok mayoritas dari warga negara Indonesia, peran umat Islam belum dioptimalkan secara penuh, seperti hanya dibutuhkan sebagai pendorong mobil mogok, setelah jalan, lalu ditinggalkan,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk: Politik Dorong Mobil Mogok: Menentukan Visi Baru Politik Keumatan, yang digelar secara daring, Rabu (6/7/2022) sore.

Menurut Anis Matta, sudah saatnya umat Islam mengubah aksi kerumunan selama ini menjadi sebuah kekuatan dan mampu menciptakan perubahan besar dalam peta politik nasional.

Hal itu, harus dilakukan umat Islam sekarang, kalau tidak mau lagi menjadi pendorong mobil mogok di Pemilu 2024 mendatang.

“Jadi jangan hanya ibarat badai yang berada didalam secangkir kopi. Orientasinya harus perubahan besar, dan harus konsolidasi dengan arah serta perjuangan bersama,” ujarnya.

Karena itu, kata Anis Matta, umat Islam perlu mengajukan visi baru masa depan Indonesia. Dalam pandanganya, ada Lima Visi Perjuangan Keumatan Indonesia sekarang ini.

“Jadi sebenarnya, umat Islam sudah menyadari agama bukan sekadar identitas, tetapi lebih serius dari itu. Umat Islam besar, namun kesejahteraan minim, dan dalam berdemokrasi juga tidak mengalami perubahan,” katanya.

Padahal potensi umat Islam begitu besar dalam mewarnai hajatan politik, termasuk dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Umat muslim harus ambil alih atau berperan lebih besar dalam kepemimpinan. Jangan yang terjadi malah seperti minoritas, atau tukang tepuk tangan saja,” tegas Anis Matta.

Anis Matta ini berharap Indonesia bisa menjadi model pemberlakuan kombinasi antara agama, demokrasi dan kesejahteraan di tengah upaya perubahan sistem tatanan global baru sekarang. Kombinasi tersebut, akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunato atau yang akrab di panggil Cak Nanto ini menilai umat Islam sekarang tidak memiliki gagasan besar dan visi kebangsaan, Sehingga setiap kelompok tidak mencapai titik temu, termasuk dalam hal perjuangan visi politik.

“Inilah problem umat Islam sekarang yang harus diurai. Jadi kalau menurut saya, tidak hanya sebagai pendorong mobil mogok saja, tapi ini mobilnya juga rusak berantakan, karena setiap kelompok tidak memiliki titik temu,” kata Sunanto.

Sunanto menyadari bahwa untuk menjelaskan mengenai problematika umat Islam sekarang seperti mencari “ayam dan telur “, duluan mana yang ada terlebih dahulu.

“Tapi yang paling penting sekarang adalah target utama membangun kerukunan, persatuan dan kesatuan. Kita tidak bisa lagi sekedar teriak-teriak, tapi tidak bisa mempengaruhi kebijakan,” katanya.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan, umat Islam terus membangun kesadaran berpolitik dengan gagasan-gagasan yang berbeda dengan satu nilai kebangsaan, sehingga dapat mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Raihan Ariatama menilai identitas politik dalam konteks ke-Indonesia-an juga harus dilihat dari keberagaman dan budaya lokal.

Karena keberagaman itu, akhirnya melahirkan berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis dan lain-lain yang menghormati tradisi keagamaan di masing-masing daerah.

“Tentunya ini merupakan satu fakta yang harus kita ketahui, bahwasanya kekuatan politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai wilayah dan berbagai macam konsep lain, selain dari Islam. Ada juga nasionalis demokratis dan segala macamnya. Inilah, inilah titik persoalan yang harus kita pahami hari ini,” ujar Raihan Ariatama.

Raihan sependepat dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, bahwa Umat Islam harus memiliki visi besar, tidak hanya untuk kepentingan Pemilu 2014 saja, tapi juga Indonesia Emas 2045.

“Kita tidak bisa lagi tonjolkan politik identitas, karena hanya menyebabkan polarisasi. Hari ini, Umat Islam harus memiliki visi besar hingga tahun 2045,” katanya.

Dai dan Muballigh Nasional Haikal Hassan Baras meminta umaI Islam harus cerdas sekarang. Tidak lagi menjadi korban politik parpol tertentu, yang dimanfaatkan untuk mendorong mobil mogok.

“Mobil yang didorong tidak hanya mogok, tapi sudah mobil rongsokan. Tidak pantas sebenarnya mereka didorong umat Islam. Umat Islam ini korban, dan itu jangan terjadi lagi di Pemilu 2024,” katanya.

Sebagai Dai dan Muballigh Nasional, Haikal Hasan menyadari bahwa dirinya dicap sebagai provokator tatkala menyampaikan berbagai komentar terkait berbagai permasalahan publik.

Hal itu dia lakukan sebagai bentuk kecintaannya terhadap Pancasila dan NKRI. Sebab, Indonesia saat ini berada dalam cengkeraman para kapitalis nya dan oligarki kekuasaan.

“Saya ingin menyadarkann umat Islam, bahwa Pemilu 2024 diperlukan sebuah persatuan, dan persatuan itu akan mendatangkan kekuatan. Jadi gaya provokatif saya semata-mata untuk membangkitkan kesadaran karena yang datar-datar saja kadang-kadang tidak didengar oleh telinga,” tandasnya.