Kegiatan Archives – Page 65 of 73 – Partai Gelora Indonesia

Anis Matta: Pemerintah Tak Perlu Paranoid, Mural Itu Karya Seni

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, gelora talks, Ismail Fahmi, Iwan Aswan, Mural, Mural Karya Seni, Partai Gelora Indonesia, Pemerintah Tak Perlu Paranoid, Ridwan Saidi

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai di alam demokrasi, pemerintah tidak perlu paranoid terhadap maraknya mural yang bermunculan di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Sebab, mural merupakan karya seni jalanan yang memliki peradaban yang cukup lama, disamping memiliki energi kreativitas dan energi survival untuk bertahan hidup. Karena itu, pemerintah diminta tidak paranoid, apalagi merasa terganggu.

“Kalau lihat emosinya, yang menyertai komen publik, ada takut sedih dan senang seperti makanan Thailand, asam, pedas manis. Jadinya rasanya nano-nano, campur-campur seperti warna-warni yang ada dalam mural itu. Karya seni itu seharusnya harus dihargai dan diapresiasi.,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Mural yang Viral, Dihapus di Dinding Menjalar ke Medsos’ di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Dalam diskusi yang digelar virtual dihadiri oleh Budayawan Ridwan Saidi, Seniman dan Pelukis Kawakan Iwan Aswan, serta Founder Drone Emprit Ismail Fahmi itu, Anis Matta mengatakan, mural bersentuhan dengan realitas kehidupan dan bisa juga memberikan pesan atau energi positif buat pemerintah.

“Mural seharusnya bisa menjadi energi positif, sehingga pemerintah tidak perlu paranoid, justru kita harus mengarahkan dengan semangat mengakomodasi, energi kreatif dan survival ini. Mural akan memberikan energi positif, kalau dia diakomodasi secara baik,” katanya.

Anis Matta meminta pemerintah tidak terlalu reaktif dengan menghapus karya seni tersebut, yang berisi kritik sosial dari realitas kehidupan. Sebab semakin dihapus, malah mural-mural baru bisa bertambah banyak.

“Kalau pemerintah sensitif, justru akan bermunculan mural-mural lainnya. Bahkan akhir-akhir ini sudah mulai merambah di media sosial (medsos),”ungkapnya.

Anis Matta juga meminta pemerintah tidak perlu sensitif dengan mural yang sudah berkembang dari dinding sampai ke media sosial seperti saat ini.

“Jadi mural harusnya dikembalikan ke karya seni yang seharusnya diapresiasi. Mural bisa dikembangkan menjadi produk seni dan masuk dalam program pengembangan ekonomi kreatif yang bisa mendatangkan wisatawan,” katanya.

Selain itu, Anis Matta meminta masyarakat dalam menyampaikan ekspresi juga harus ada etika kesopanan, termasuk mengekspresikan dalam bentuk mural. Sebab kebanyakan mural yang selama ini dibuat terkesan kritik, terutama pada pemerintah atau penguasa.

“Mudah-mudahan saran kita didengar pemerintah, sehingga para seniman mural mendapatkan ruang besar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga demokrasi kita punya makna lain, demokrasi yang punya art, demokrasi yang punya seni,” pungkas Anis Matta.

Sementara itu, Budayawan Ridwan Saidi mengatakan mural merupakan salah satu karya seni tertua yang sudah ada sejak ribuan tahun. Dia mencontohkan di sejumlah goa di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara ditemukan mural dalam bentuk tulisan dan gambar maupun grafis yang memberikan pesan di masa itu.

Bahkan mural-mural itu juga telah menggambarkan sistem kekuasaan atau pemerintahan di masanya. Dengan mural-mural itu para sejarawan bisa mendapatkan gambaran peradaban masa lalu.

Sedangkan Seniman dan Pelukis Kawakan Iwan Aswan mengatakan, semakin pemerintah bereaksi keras terhadap para seniman mural hingga menangkapnya, misalkan. Maka para seniman mural tersebut akan melakukan perlawanan, karena mereka memiiki idealisme dalam dirinya.

“Bisa jadi mereka malah bangga kalau ditangkap karena merasa tujuannya berhasil dalam menyampaikan pesan lewat mural,” kata Iwan Aswan .

Iwan Aswan menyayangkan aksi penghapusan mural-mural yang berpotensi menghambat ekspresi para pembuatnya.

Ia menegaskan mural tidak perlu ditakuti karena menjadi salah satu bentuk karya seni, serta kebebasan berekspresi yang dituangkan dalam suatu media, namun tetap berada dalam koridor etika dan moral.

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi menambahkan, pemerintah harus bersikap lebih bijak, bukan menonjolkan emosinya dalam menyikapi maraknya mural bernada kritik terhadap kondisi sosial di masyarakat. Sebab, perlawanan dari penghapusan mural, ternyata bukan hanya dilakukan para pembeci pemerintah, tetapi dilakukan oleh para nitizen.

“Padahal mural sangat bermanfaat juga buat pemerintah, apabila disikapi secara lebih bijak. Kalau nggak ditangani dengan baik, jadinya nanti endemik seperti sekarang ada perlawanan. Nggak perlu dihapus, biarkan saja, nanti akan turun sendiri, kalau dihapus nanti jadi bensin lagi, jadi bahan bakar semangat perlawanan baru,” kata Ismail Fahmi.

Menurut Fahmi, para pembuat mural, bukanlah seniman sembarangan, tetapi seniman kontemperer, yang bisa menggambar dan menggabungkan teknologi yang baru. Sehingga wajar apabila mural menjalar ke medsos seperti Twitter, karena mereka mengerti teknologi.

“Seniman mural, bukan seniman biasa, dia seniman yang mengerti teknologi. Mereka seniman kontemporer yang bisa mengambar dan menggabungkan teknologi. Menariknya seniman mural ini, gabungan seniman dan anak milineal,” ujarnya.

Anis Matta Reminds All Parties Not to Let Foreign Powers Turn Indonesia Into a New Battlefield

Anis Matta, Haris Abu Ulya, Soleman B Ponto, Taliban Challenges, the Gelora Party, Wawan H Purwanto

Partaigelora.id – The chairman of the Gelora Party, Anis Matta, reminded all parties not to allow foreign powers to turn Indonesia into a new battlefield as a result of global and regional geopolitical conflicts in Afghanistan.

Anis Matta delivered his warning in last week’s Gelora Talks entitled ‘Taliban Challenges; Can they Form an Effective Government?’ in Jakarta, Wednesday (1/9/2021).

In the discussion which was attended by former head of BAIS TNI Vice Admiral (Ret) Soleman B Ponto, State Intelligence Agency (BIN) spokesperson Wawan H Purwanto, and terrorism observer Haris Abu Ulya, Anis Matta cautioned that there would be too many variables beyond Indonesia’s control arising from this conflict.

“This is one of our important national interests, that we would not be turned into collateral damage. The conflicts are between other people but we are the one who die. That is what we need to avoid, because we have experience, so that we as a nation must focus on not letting this happen,” said Anis Matta.

Anis Matta refered to Indonesia becoming under Japanese occupation during the Pacific War of World War II as ‘collateral damage’. Furthermore, during the Cold War Indonesia endured a communist insurrection, and after the Soviet Union collapsed Indonesia also underwent the political reforms of 1998.

“We do not know if Afghanistan would become a battlefield, a new model of conflict that can be opened up. Indeed, it is best for us in Indonesia at this time to see what will happen next.

We are concerned with our interests as a nation so that we will not be turned into a collateral damage of other parties’ conflicts,” he said.
According to Anis Matta, the establishment of the current Taliban government in Afghanistan in principle will face three difficult challenges: forming an effective government, reintegrating Afghanistan, and building the economy.

The United States’ (US) decision to leave Afghanistan abruptly has created many rifts, both internally in Afghanistan and in the Central Asian region. That includes relations with China, India, Pakistan, and the Islamic world in general.

Anis said the first challenge would be related to the country’s development process, from politics to the consolidation of the government elite. Then related to the shift in the tribal paradigm, as well as matters related to the preparation for basic statehood, a constitution and the formation of government institutions.

“Afghanistan’s second challenge, in this case under the Taliban, is of course a matter of reintegrating the country back into the international system. I think this is a crucial point because it will relate to the third challenge, namely economic development,” he explained.

The Taliban will face major economic problems in Afghanistan with 54% of its population living below the poverty line, 23% unemployment rate, and a GDP of only around US$ 20 billion. Afghanistan certainly in need of investments from the international community.

Hence, Afghanistan’s future will be determined by many global and regional geopolitical factors. Moreover, the international community mainly views the Taliban as a terrorist movement, not a resistance movement in Afghanistan.

“Can the international community accept the Taliban, who they previously labeled as a terrorist movement? And the response of the international community still varies today. There are many other factors that can affect its effort to form an effective government, which in itself is not easy to realize. For example, we see failed democracies in the Middle East, such as Lebanon, Iraq, Egypt, Libya and Syria,” he concluded.

Meanwhile, former head of Bais TNI retired Admiral Soleman B. Ponto reminded Indonesia to be careful before making any decision regarding Afghanistan.

Do not let Indonesia’s friendship with neighboring countries be damaged by being deemed as taking an excessively wrong stance. Indonesia must first consider the benefits and common interests that would be served because many countries have interests related to Afghanistan including India, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Iran, Saudi Arabia, China, the US and Europe.

“If you want to make a relationship, you have to see what our interests and advantages. We should wait and see the conditions, so that there is no misunderstanding between the friendly nations,” he said.

Wawan H Purwanto, BIN Deputy-VII for Communication and Information and its spokesperson, added that Indonesia has an interest in a peaceful Afghanistan, so that relations and stability can be established.

According to Wawan, the Taliban needs international recognition to realize their promises as stated in agreement in Doha, Qatar with the US some time ago.

By gaining the trust of the international community, the Taliban can begin to organize Afghanistan. Without it, the Taliban is just waiting for the time to fall, and Afghanistan be embroiled in a civil war.

“Give the Taliban a chance to show their efforts, even though they cannot completely control the existing militias. In a transition period, it is not easy to overcome the damage in an instant. But day by day, week by week, we still try to help with efforts diplomacy. Hopefully with international cooperation, stability will be created in Afghanistan,” said Wawan H Purwanto.

Meanwhile, Terrorism Observer Haris Abu Ulya from The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), analyzes that the ideology of the Taliban is not as extreme as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

He also said that the vision of the Taliban as Sunni is not oriented towards building a caliphate like ISIS, but only building the Emirate government based in Afghanistan.

“Until this moment the Taliban have never declared that they will establish a caliphate state, they only mention an Imarah government, a kind of several key ministers. The Taliban today appear different, their way of thinking is different,” said Haris Abu Ulya.

“This of course opens a gap to start building trust, but it’s all still waiting, wait and see. Will this become a country and can get along, and not become a home base for groups that can create problems in other countries,” he adde.

Fahri Hamzah: Biaya Politik Mahal Awal Mula Korupsi dan Rusaknya Demokrasi

Arah Baru Indonesiia, Biaya Politik Mahal, bidpuan, Demokrasi Rusak, Fahri Hamzah, Korupsi, Partai Gelora Indonesia, ratih sanggarwati, Rumpi

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilihan presiden, legislatif maupun pilkada selama ini, telah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan (parpol) di Indonesia.

Sehingga melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan oleh para politisi atau pejabat yang terpilih. Sebab, keterpilihan mereka tidak ditentukan oleh kualitas dan kapabilitasnya, tapi ditentukan ‘isi tas’ atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana (bohir).

Menurut Fahri, tidak mengherankan apabila ketika mereka terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar balik modal.

“Hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK, nggak ada lagi politisi yang tidak ditangkap. Dan baru-baru ini yang ramai ada seorang Anggota DPR dengan bupati, yang merupakan istrinya ditangkap,” kata Fahri saat menjadi narasumber dalam acara ‘RUMPI’ dengan ‘tema Cost Politik Mahal, Bisakah Disiasati? yang disiarkan live streaming YouTube Gelora TV, Jumat (3/9/2021) petang.

Fahri berpandangan, bahwa kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan. Untuk itu, mendesak segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat.

“Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara. Tetapi sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, Partai Gelora akan berusaha untuk memutus lingkaran setan tersebut. Ia mengatakan, pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi atau partai politik.

“Negara yang beres sistem politiknya ya harus bebas korupsi. Sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politiknya. Saya juga tidak mau, kalau caleg dibiayai partai, karena kalau dia bersalah, partai politik akan mengambil kepemilikannya,” ujar Fahri

Fahri menambahkan, pembiayaan politik yang mahal sebenarnya bisa disiasati ditekan seminimal mungkin dengan berbagai cara seperti misalnya menggelar pertemuan secara virtual dibandingkan bertemu dengan cara bertatap muka.

“Dengan modal pulsakan sebenarnya orang sudah bisa mendengarkan ceramah kita. Partai Gelora ingin menemukan akarnya, sehingga kita mencanangkan dari perbaikan negara melalui perbaikan partai politiknya,” tandas Fahri.

Sementara Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia Ratih Sanggarwati mengatakan, Partai Gelora akan akan mendorong kaum perempuan untuk maju dalam konstestasi Pemilu 2024 dalam rangka memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen.

“Saya berharap semua perempuan di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kapasitas yang hebat untuk maju sebagai kandidat di Pemilu. Tidak lagi berpikir terganjal biaya politik yang mahal, tapi harus kita dorong untuk mampu dan mau berkontestasi pada pemilu terutama untuk memenuhi kuota keterwakilan 30% perempuan,” kata Ratih.

Praktik-praktik pembiayaan politik yang mahal selama ini, lanjut Ratih, tidak mencerdaskan masyarakat dan hanya menyuburkan prilaku korups seperti lahir istilah ‘Serangan Fajar’ dan ‘Wani Piro?’. Hal ini membuat praktik jual beli suara terjadi antara pemilih dan calon

“Serangan Fajar dan Wani Piro harus dihindar, karena selain melanggar aturan yang ada praktik-praktik ini sangat tidak mencerdaskan masyarakat kita. Dana yang disiapkan itu digunakan uberbagai alat peraga kampanye, atau untuk membuat iklan di media massa jika diperlukan. Kita perlu mengedukas masyarakat,” katanya

Anis Matta Ingatkan Semua Pihak Tak Biarkan Kekuatan Asing Jadikan Indonesia Sebagai Medan Tempur Baru

Anis Matta, arah baru indonesia, Collateral Damage, Haris Abu Ulya, Kekuatan Asing, Konflik Geopolitik dan Kawasan, Partai Gelora Indonesia, Soelaman B Ponto, Tantangan Taliban, Wawan H Purwanto

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak membiarkan kekuatan asing menjadikan Indonesia sebagai medan tempur baru sebagai dampak konflik geopolitik global dan kawasan yang terjadi di Afghanistan.

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Tantangan Taliban, Mampukah Membentuk Pemerintahan yang Efektif? di Jakarta, Rabu (1/9/2021) petang.

Dalam diskusi yang dihadiri narasumber Kepala BAIS TNI Laksamana Madya TNI (Pur) Soleman B Ponto, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan H Purwanto dan Pengamat Terorisme Haris Abu Ulya. Anis Matta mengatakan, terlalu banyak variabel-variabel di luar kendali Indonesia, yang akan timbul dari konflik di Afghanistan ini, sebagai akibat dari krisis global berlarut.

“Ini sebagai salah satu interest nasional kita yang tinggi, supaya kita tidak terseret lagi menjadi collateral damage (kerusakan tambahan). Orang yang konflik, kita yang mati, itu yang perlu kita hindari, karena kita punya pengalaman, sehingga kita sebagai bangsa memang harus fokus,” ujar Anis Matta.

Pengalaman ‘colateral damage’ yang dia maksud, adalah saat terjadi perang pasifik Perang Dunia I, Indonesia menjadi jajahan Jepang. Sementara ketika perang dingin muncul G30S PKI, dan saat Uni Soviet runtuh di tanah air terjadi reformasi tahun 1998.

“Kita tidak tahu apakah nanti Afghanistan menjadi battlefield, satu model konflik baru yang semuanya bisa terbuka. Memang yang terbaik bagi kita di Indonesia saat ini adalah melihat apa yang akan terjadi ke depan. Kita konsen pada kepentingan nasional kita sebagai bangsa supaya, kita tidak terseret lagi dalam collateral damage yang dibuat oleh orang lain,” katanya.

Menurut Anis Matta, pembentukan pemerintahan Taliban di Afghanistan saat ini, pada prinsipnya akan menghadapi tiga tantangan berat, yakni membentuk pemerintahan efektif, reintegrasi Afghanistan, dan pembangunan ekonomi.

Sebab, keputusan Amerika Serikat (AS) meninggalkan Afghanistan menyisakan banyak serpihan, baik di internal Afghanistan, maupun di kawasan Asia Tengah. Itu termasuk hubungan dengan China, India, Pakistan, dan dunia Islam umumnya.

Anis mengatakan, tantangan pertama, akan berhubungan dengan proses pembangunan negara, mulai dari perpolitikan hingga konsolidasi elit pemerintahan. Lalu terkait pergeseran paradigma kesukuan, serta hal-hal terkait penyusunan dasar negara, konstitusi dan pembentukan institusi pemerintahan.

“Tantangan kedua Afghanistan, dalam hal ini di bawah Taliban, tentu saja adalah soal reintegrasi ke sistem internasional. Saya kira ini adalah poin krusial karena akan berhubungan dengan tantangan ketiga, yakni pembangunan ekonomi,” jelasnya.

Taliban akan menghadapi persoalan ekonomi besar di Afghanistan seperti 54% warganya diliputi kemiskinan, dan 23% warga menganggur, dan PDB-nya berada di kisaran 20 miliar dollar AS. Sehingga Afghanistan membutuhkan investasi dari komunitas internasional.

Karena itu, masa depan Afghanistan akan ditentukan oleh banyak faktor geopolitik global dan kawasan. Apalagi dunia internasional kerap memandang Taliban sebagai gerakan teroris, bukan gerakan perlawanan di Afghanistan.

“Apakah masyarakat internasional dapat menerima Taliban, yang tadi banyak menyebutnya dengan gerakan teroris? Dan respon masyarakat internasional saat ini masih berbeda-beda. Banyak faktor-faktor lain yang bisa berpengaruh untuk membentuk pemerintahan yang efektif, yang kemungkinan sulit terealisasi. Misalnya, kita melihat negara-negara demokrasi yang gagal di kawasan Timur Tengah, seperti Libanon, Irak, Mesir, Libya hingga Suriah,” pungkasnya.

Harus berhati-hati
Sementara itu, Mantan Kepala Bais TNI, Laksda TNI (Purn) Soleman B.Ponto, mengingatkan Indonesia harus berhati-hati sebelum mengambil langkah menyangkut Afghanistan.

Jangan sampai persahabatan Indonesia dengan negara tetangga rusak karena dianggap berlebihan dalam mengambil sikap. Indonesia harus melihat dulu apa keuntungan dan kepentingan bersama yang bisa diperoleh.

Sebab banyak negara yang memiliki kepentingan terkait Afghanistan, dari India, Pakistan, Tajikistan, Turki, Iran, Arab Saudi, hingga China, AS dan Eropa.

“Kalau mau hubungan, harus lihat apa kepentingan kita di sana, apa keuntungan di sana. Jangan sampai kita masuk, malah merusak hubungan kita dengan yang ada di sana,” kata Soleman B Ponto.

Dampak lain, yakni munculnya kelompok di Indonesia yang berusaha mengambil manfaat dengan ‘iseng-iseng berhadiah’ mengkampanyekan AS kekalahan AS di Afghanistan di tanah air.

“Jadi kita sebaiknya menunggu dan melihat kondisi dulu. Sehingga jangan sampai ada yang salah pengertian, para sahabat kita justru marah hanya karena kita terlalu cepat ambil sikap soal Afghanistan,” tandasnya.

Namun, menurut Wawan H Purwanto, Deputi-VII Bidang Komunikasi dan Informasi yang juga juru bicara BIN, mengatakan, Indonesia berkepentingan Afghanistan yang damai, sehingga terjalin hubungan dan stabilitas.

Taliban saat ini, menurut Wawan, membutuhkan pengakuan internasional untuk mewujudkan janji-janjinya seperti tercantum dalam perjanjian Doha, Qatar dengan AS beberapa waktu lalu.

Dengan mendapatkan kepercayaan dunia internasional, maka Taliban bisa memulai penataan Afghanistan. Tanpa hal itu, Taliban tinggal menunggu waktu akan jatuh, dan Afghanistan terlibat perang saudara.

“Beri kesempatan Taliban untuk bisa menujukkan upaya-upayanya , meskipun dia tidak sepenuhnya bisa menguasai milisi-milisi yang ada. Dalam masa transisi, tidak mudah mengatasi kerusakan dalam waktu sekejap. Tapi day per day, minggu per minggu, kita tetap coba bantu dengan upaya diplomasi. Mudah-mudahan dengan kerjasama internasional, stabilitas akan tercipta di Afghanistan,” kata Wawan H Purwanto.

Sementara itu Pengamat Terorisme Haris Abu Ulya dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Haris Abu Ulya, menganilisis bahwa ideologi Taliban tak se-ekstrem Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Ia juga menyebut visi Taliban sebagai Sunni tak berorientasi membangun kekhilafahan seperti ISIS, melainkan hanya membangun pemerintahan Imarah yang berbasis di Afghanistan saja.

“Sampai detik ini Taliban tidak pernah men-declair akan mendirikan negara khilafah, mereka hanya menyebut pemerintahan yang Imarah, semacam beberapa menteri utama. Taliban hari tampil ini berbeda, cara berpikirnya berbeda,” kata kata Haris Abu Ulya.

“Ini tentu saja membuka celah untuk mulai membangun kepercayaan, tapi itu semua masih menunggu, wait and see. Apakah ini jadi negara dan bisa bergaul, serta tidak menjadi home base bagi kelompok-kelompok yang bisa membuat persoalan di negara lain,” imbuhnya.

Anis Matta Kembali Berkolaborasi Menggelar Kegiatan Vaksinasi untuk Masyarakat Umum

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Kolaborasi, Partai Gelora Indonesia, vaksinasi

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta kembali menggelar vaksinasi untuk masyarakat di sekitar kediamanannya di bilangan Ciganjur Jakarta Selatan pada Senin (30/8/2021).

Vaksinasi yang diikuti oleh 150-an masyarakat Ciganjur dan sekitarnya ini terselenggara hasil kolaborasi antara Partai Gelora dengan Kodim 0504 Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa dan Karang Taruna Ciganjur.

“Alhamdulillah, kami baru saja melaksanakan program vaksinasi untuk warga di sekitar wilayah Ciganjur dan sekitarnya, Kali ini kita berkolaborasi dengan banyak pihak, ada Kodim 0504, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Ciganjur, teman-teman Karang Taruna dan masyarakat yang membantu vaksinasi,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).

Dalam kesempatan ini, Anis Matta menekankan dua hal. Pertama vaksinasi ini, tidak menyelesaikan semua masalah tentang Covid-19, tetapi bagian dari usaha agar terhindar dari wabah ini.

“Karena itu, kita mesti mengambil vaksinasi ini sebagai usaha, dan usaha ini semoga di terima sebagai ibadah yang dicatat oleh Allah SWT sebagai pahala, kita tetap perlu berhati-hati,” katanya.

Yang kedua, adalah tidak ada yang bisa meramalkan kapan musibah Covid-19 ini akan berakhir, sehingga meski telah divaksin tetap harus mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan berhati-hati.

“Seperti yang dikatakan para dokter, seandainya kita sudah divaksin terus terkena Covid-19, biasanya daya tahan tubuh kita lebih bagus dibanding jika kita tidak divaksin,” katanya.

Itu sebabnya, kita berikhtiar menggunakan vaksin seperti yang dianjurkan oleh agama untuk mengambil sebab-sebab pencegahan agar terhindar dari wabah Covid-19.

“Ini kita kombinasikan dengan prokes, dan terus berdoa semoga wabah Covid-19 ijni di angkat dari bangsa kita dan di seluruh dunia. Insya Allah,” tegas Anis Matta.

Wakil Camat Jagakarsa Ahmad Gozali yang hadir pada kegiatan vaksinasi di Kediaman Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, kegiatan ini memberikan manfaat kepada masyarakat dan Kelurahan Ciganjur dalam rangka menanggulangi Covid-19.

“Alhamdulillah Kelurahan Ciganjur secara khusus dan Kecamatan Jagakarsa pada umumnya sudah masuk zona kuning. Dengan dukungan vaksinasi ini mudah-mudahan kita masuk zona hijau dan segera terbebas dari Covid-19,” kata Wakil Camat Jagakarsa.

Ahmad Gozali berharap Partai Gelora terus melaksanakan kegiatan vaksinasi seperti ini dengan berloborasi dengan berbagai pihak, karena memberikan manfaat besar kepada masyarakat.

“Saya berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan, bagaimana Partai Gelora melihat pentingnya aspek kesehatan sehingga bisa dilaksanakan dengan baik agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat umum,” tandasnya.

Pelaksanaan vaksinasi pada Senin (30/8/2021) di kediaman Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta ini di kawasan Ciganjur Jakarta Selatan ini, merupakan kedua kali yang bekerjasama dengan Kodim 0504 Jakarta Selatan.

Sementara pada vaksinasi pertama dilakukan pada Sabtu (10/7/2021) lalu, bekerjasama dengan Polsek Jagakarsa.

Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora juga telah mengeluarkan seruan kepada seluruh fungsionaris dan anggota agar berpartipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan pemerintah di wilayahnya masing-masing.

Seruan tersebut disampaikan Anis Matta dalam Surat Edaran Nomor: 123/EDR/DPN-GLR/VII/2021 Tentang Partisipasi Dalam Program Vaksinasi yang ditekennya pada Selasa (6/7/2021), kepada 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Indonesia.

Anis Matta juga meminta DPW dan DPD untuk membuka komunikasi dengan Institusi Polri/TNI dan Rumah Sakit setempat yang memungkinkan dilakukannya kerjasama program vaksinasi di kantor DPW dan atau DPD.

Anis Matta: Partai Gelora, Parpol yang Menggabungkan Gerakan Politik, Pemikiran dan Relevansi

AMI, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Fungsionaris DPN, Gerakan Pemikiran, Gerakan Politik, Partai Gelora Indonesia, Relevansi

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Partai Gelora adalah sebuah partai politik (parpol) yang menggabungkan gerakan politik dan pemikiran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman agar menciptakan perubahan besar di masyarakat.

“Partai politik itu harus mempunyai fungsi yang fundamental sebagai kekuatan utama perubahan pada masyarakat. Nah, kita di Partai Gelora ini menggabungkan antara gerakan politik dan juga gerakan pemikiran, serta melihat relevansinya dari waktu ke waktu” kata Anis Matta saat memberikan pembekalan program perdana Akademi Manusia Indonesia (AMI) kepada Fungsionaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Minggu (29/8/2021).

Menurut Anis Matta, masyarakat adalah kekuatan utama dari suatu negara, dan rakyat akan mengatur kehidupan kolektif mereka sebagai bangsa.

Sehingga wajah negara akan menjadi seperti apa akan ditentukan oleh wajah bangsa itu sendiri.

“Inilah perbedaan bangsa-bangsa terbelakang dengan bangsa-bangsa maju, karena membangun masyarakat dan negara ada dalam instrumen pembinaan yang dilakukan partai politik,” katanya.

Masyarakat, lanjut Anis Matta, harus diarahkan untuk menjadi pribadi yang beriman atau shaleh dan bisa menciptakan perubahan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan besar-perubahan besar lainnya.

“Pembinaan yang kita pakai disini seluruhnya mengacu pada bagaimana menciptakan manusia Indonesia yang baik dan juga relevan. Ini akan jadi identitas kolektif kita dalam pergaulan global, yang memiliki makna ruang dan waktu di masa sekarang dan masa akan akan datang semuanya relevan,” katanya.

Sebab, dalam satu zaman kata Anis Matta, setiap kehidupan memiliki karakter kehidupan yang berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi perubahan cara berpikir dan berprilaku dari waktu ke waktu.

“Sehingga ketika orang masuk ke Partai Gelora itu akan merasakan, bahwa dia bukan hanya bisa berkontribusi, tetapi juga mendapatkan sesuatu yang membuat dia menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,” pungkasanya.

Ketua Bidang Kaderisasi DPN Partai Gelora Indonesia Musyafa Ahmad Rahim menambahkan, bidang kaderisasi akan terus memberikan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas anggotanya.

Sehingga dapat menguatkan persepsi dan pemahaman yang benar mengenai cita-cita besar Partai Gelora, serta mampu menghadapi setiap tantangan dan bisa memanfaatkan peluang untuk suatu perubahan besar.

Partai Gelora Dorong Masjid sebagai Tempat Vaksinasi, serta Kampanye Vaksin Sehat dan Halal

Ade Permana, Anies Baswedan, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Bidang Hubungan Keumatan, Fahmi Salim, Kampanye Vaksin Sehat dan Halal, paradis talk, Partai Gelora Indonesia, Vaksinasi di Masjid

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong penggunaan masjid sebagai tempat untuk menggelar vaksinasi Covid-19, serta kampanye vaksin sehat dan halal.

Hal itu guna menanggulangi narasi disinformasi vaksin Covid-19 yang berkembang di masyarakat, yang lebih banyak ditemukan dengan latar keagamaan.

“Saya sebenarnya agak membayangkan kalau narasi keagamaan ini bisa kita jawab dengan operasional. Misalnya vaksin bekerja sama dengan dewan masjid, karena ini kampanyenya sederhana, sehat dan halal. Ini sekaligus melawan banyak sekali disinformasi mengenai vaksin,” ujar Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia saat memberikan pengantar diskusi Paradise Talk dengan tema ‘Peran Masjid di Tengah Pandemi Covid-19, Minggu (22/8/2021).

Diskusi ini digelar secara virtual oleh Bidang Hubungan Keumatan Partai Gelora Indonesia, dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Wakil Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI KH Fahmi Salim, serta Dewan Pakar DMI DKI Jakarta Ustadz Ade Purnama.

Anis Matta menyebut, penolakan vaksinasi Covid-19 banyak datang dari orang-orang yang tingkat keagamaannya tinggi. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Gelora.

“Kita menemukan penolakan terhadap vaksin ini paling banyak ditemukan pada orang-orang dengan tingkat keberagamaan cukup tinggi,” ujar Anis.

Berdasarkan survei tersebut, 45 persen masyarakat menolak vaksin. Alasannya lebih banyak karena percaya terhadap disinformasi vaksin Covid-19.

“Sebagian dari narasi yang melatari penolakan kepada vaksin ini adalah isu-isu yang sebenarnya berkembang sebagai disinformasi, misalnya ini vaksin China, unsur kehalalan dan seterusnya,” ujar Anis.

Maka itu, ketika masjid ditutup dengan alasan pembatasan aktivitas muncul perlawanan oleh masyarakat. Masyarakat banyak juga yang abai protokol kesehatan di masjid karena merasa tidak akan terpapar virus corona.

“Jadi ini ada satu narasi yang berkembang di masyarakat kita. Saya kira perlu untuk kita selesaikan,” katanya.

Menanggapi hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyatakan, sependapat dengan ide Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta. Anies pun mengaku sudah mendorong agar masjid dapat menjadi tempat vaksinasi Covid-19.

Dia menyebut, saat ini sudah ada beberapa masjid yang menggelar vaksinasi bagi masyarakat. Di antaranya Masjid Baitul Karim di Johar Baru, Jakarta Pusat, dan Masjid Said Naum di Tanah Abang.

“Kita perlu mendorong lebih banyak tempat ibadah yang memberikan ketenangan batin ini menjadi tempat yang memberikan ketenangan untuk vaksinasi. Dan masyarakat pun banyak yang mengatakan lebih tenang nih, pak vaksinnya di masjid,” paparnya.

Anies mengatakan, vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk perlindungan tambahan selain pelaksanaan protokol kesehatan. Menurut Anies, vaksinasi juga menjadi salah satu upaya agar aktivitas keagamaan dapat kembali dilakukan.

“Salah satu pintu penting untuk masjid bisa kembali ramai dengan cara melindungi jamaahnya, perlindungan pada jamaah tambahannya adalah vaksin,” katanya.

Dewan Pakar DMI DKI Jakarta Ustadz Ade Purnama mengatakan, DMI akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah lainnya untuk melakukan vaksinasi di masjid-masjid, sehingga target herd immunity (kekebalan komunal) segera tercepai.

“Alhamdulllah hasilnya sudah melandai, tetapi masjid-masjid masih kita himbau untuk tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Kita akan menggalakkan vaksinasi di masjid-masjid,” kata Ade Purnama.

Dengan melandainya Covid-19 di Jakarta, kata Ade Purnama, DMI berani mengggelar acara mengetuk ‘Pintu Langit’ setiap malam Jumat bekerjasama dengan MUI dan Pemprov DKI Jakarta.

“Bentuk acaranya adalah Khotmil Qur’an (Khatam Al Qur-an) dibarengi dengan dzikir dan doa. Ini gagasan dari Pak Gubernur (Anis Baswedan) yang didukung TNI/Polri. Memahamkan masyarakat itu memang butuh waktu, tetapi mudah-mudahan upaya ini berhasil,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI KH Fahmi Salim menambahkan, masjid adalah sentra peradaban Umat Islam, namun adanya pandemi Covid-19 telah mengubah semua kenormalan yang ada, termasuk dalam hal beribadah.

“Jadi seperti disampaikan Pak Gubernur (Anis Baswedan, red) kita harus menjaga diri, karena semua kebiasaan berubah termasuk beribadah kita di masjid. Ini tantangan kita, tidak mudah memang menjelaskan kepada umat. Dan kita berharap partai yang berideologi Islam jangan cuma bergerak mau pemilu saja, menang di aqidah ideologi saja, tapi aksinya kurang,” kata Fahmi Salim.

Partai Gelora Usulkan Konsep ‘Geloranomics’ Sebagai Peta Jalan Baru Atasi Krisis Berlarut

#Geloranomics, Anis Matta, Kopi Gelora, krisis berlarut, peta jalan baru, Rocky Gerung

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan konsep ‘Geloranomics’ sebagai narasi peta jalan baru dalam mengatasi krisisi berlarut saat ini

Fokus dari konsep Geloranomics ini adalah mengusung keadilan lingkungan dan keadilan sosial dengan dua tema besar, yakni bumi dan manusia.

“Yang saya maksud dengan Geloranomics ini ada dua tema besar yang kita perjuangkan, pertama bumi dan kedua manusia,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Jumat (20/8/2021).

Konsep ‘Geloranomics’ itu sudah disampaikan Anis Matta dalam diskusi Kopi Gelora pada Rabu (18/8/2021) malam, yang dihadiri pengamat politik dan filsafat Rocky Gerung sebagai bintang tamu dengan Refleksi 76th Kemerdekaan RI: Krisis & Momentum Indonesia.

Diskusi ini dihadiri oleh 800-an jajaran fungsionaris DPN, MPN, MP, DPW, DPN dan DPC yang digelar secara virtual.

Menurut Anis Matta, persoalan bumi dan manusia pada dasarnya saling mengikat satu sama lain. Dimana maknanya, adalah pertumbuhan atau kesejahteraan.

Namun, pertumbuhan ini menimbulkan persoalan dengan, adanya keadilan lingkungan dan keadilan sosial. Saat ini, lingkungan mengalami kerusakan parah akibat eksploitasi berlebihan yang dilakukan manusia, tanpa melibatkan ahli lingkungan.

Sementara distribusi pertumbuhan dari eksploitasi tersebut, hanya dinikmati segelitir orang saja, dan tidak membawa dampak pada kesejahteraan bersama, sehingga terjadi kesenjangan antara si kaya dan miskin.

“Jadi outputnya harus ada pertemuan yang seimbang antara bumi dan manusia. Pertama bumi adalah rumah kita, sehingga harus kita rawat dan kita jaga. Kedua adalah pemberdayaan masyarakat manusianya sendiri,” ujarnya.

Anis Matta menegaskan, kemakmuran kolektif bisa tercapai asalkan kedua unsur pertumbuhan tersebut terpenuhi. Partai Gelora, lanjutnya, mengusulkan satu tema besar lagi dalam konsep ‘Geloranomics, yakni kesejahteran sebagai sumber kemakmuran.

“Hal itu tercapai jika sumber pengetahuan dan teknologi digabungkan dalam menciptakan pertumbuhan. Pada waktu yang sama menjaga keselamatan bumi dan di lain waktu memberi ruang secara politik bagi seluruh masyarakat itu menjadi sejahtera bersama,” tegasnya.

Kemakmuran kolektif, lanjutnya bisa menjadi komponen utama dalam mensejahterahkan umat manusia dan bisa menjadi proposal Indonesia untuk dunia, asalkan bisa menyatukan agama, demokrasi dan kebebasan.

“Amerika yang kapitalis sudah mulai mengarah kepada sosialis, sedangkan China yang sosialis mengarah ke kapitalis. Sementara Rusia meski kuat secara militer, tapi kelemahannya tidak punya proposal untuk ekonomi dunia. Dan Indonesia punya peluang dan bisa mengajukan proposal itu,” katanya.

Pengamat politik dan filsafat Rocky Gerung menilai pokok pikiran-pikiran Anis Matta tentang ‘Geloranomics’ dan Arah Baru Indonesia bisa menjadi Garis Besar Haluan Negara (GBHN), karena cara pandangnya jauh ke depan mengikuti perubahan-perubahan yang ada.

“Jadi kalau nanti misalnya ada Sidang Istimewa ini bisa jadi GBHN, dan Anis Matta bisa menerangkannya di MPR. Kenapa Covid-19 ini ada, karena paru-paru bumi dirampas manusia dan pindah ke paru-paru manusia. Itu sudah sunnatulah, hukum sebab akibat. Agama sudah perintahkan berpikir itu berdoa untuk masa depan, baca-baca-bacalah, bukan kerja-kerja-kerja,” kata Rocky.

Rocky Gerung sepakat dengan cara berpikir Anis Matta dalam memandang masa depan dunia dan Indonesia. Pikiran-pikiran tersebut, tidak dimiliki oleh partai-partai lain maupun para ketua umumnya.

Sebab, mereka hanya berpikir bagaimana mengamankan kursi di parlemen dan mendapatkan kekuasaan.

“Ini bagian dari merawat ulang Indonesia dan ini menumbuhkan harapan baru buat masyarakat. Partai Gelora punya pikiran alternatif, apa yang disebut menerobos kebekuan oleh Anis Matta,” katanya.

Pakar filsafat lulusan Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarsa ini menegaskan, banyak pihak yang salah paham dalam menilai sosok seorang Anis Matta.

“Anis Matta kan dulu dikenal sebagai ‘kanan’, ‘radikal’, segala macam. Begitu bikin partai, akhirnya orang melihat, bahwa lho kok jadi lain. Orang jadi kaget. Padahal sebetulnya saya kenal dari awal Anis Matta sebagai orang yang pikirannya tajam, selain kepandaian dalam agama dan kepiawaian ceramahnya. Itu yang tidak dilihat orang,” pungkasnya

Partai Gelora Indonesia Bagikan Bendera Merah Putih dari Aceh Sampai Papua

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Bagi Bendera Merah Putih, Dari Aceh Sampai Papua, M Sufri, Mahfuz Sidik, Muhammad Yamin Noch, Partai Gelora Indonesia

Partaigelora.id – Dalam rangka menyambut Kemerdekaan RI ke-76, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara serentak membagikan Bendera Merah Putih dari Aceh hingga Papua pada, Senin (16/8/2021).

Pembagian bendera ini diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia dalam membangun optimisme masyarakat dari krisis berlarut akibat pandemi Covid-19 saat ini.

“Aksi membagi bendera ini dilakukan oleh Partai Gelora dari Aceh sampai Papua untuk merajut kembali semangat Indonesia Bersatu dan membangun optimisme bangsa bahwa kita bisa menang menghadapi pandemi dan krisis ini,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dalam keterangan, Selasa (17/8/2021) .

Di Aceh, pembagian Bendera Merah Putih dilakukan DPW Partai Gelora Aceh dan DPD Banda Aceh kepada para pengguna jalan pada Senin (16/8/2021) siang. Warga terlihat sangat antusias ketika dipasangkan Bendera Merah Putih di kendaraan mereka.

Pembagian Bendera Merah Putih ini dilakukan di empat lokasi, yaitu di depan Masjid Raya Baiturrahman, Bundaran Simpang Lima, Taman Sari Putroe Phang, dan depan Museum Tsunami Aceh.

Sekretaris Bidang Komunikasi DPW Partai Gelora Aceh, M Sufri, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan rasa cinta masyarakat kepada Tanah Air.

“Pendemi Covid-19 menjadi momentum untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan sependeritaan untuk terus menjaga keutuhan NKRI,” ujar M Sufri.

Sementara di Papua, pembagian Bendera Merah Putih dilakukan DPW Partai Gelora Papua di tiga titik di Jayapura dan sekitarnya pada Senin (16/8/2021). Yakni Lampu Merah Bandara Sentani, Lingkaran Abepura dan Lampu merah Dok II Kota Jayapura.

Dalam pembagian bendera ini, kader baru Partai Gelora yang merupakan pesepak bola nasional Okto Maniani ikut berpartisipasi. Okto Maniani terlihat membagikan Bendera Merah Putih kepada para pengguna jalan baik roda empat maupun roda dua.

Ketua DPW Partai Gelora Papua Muhammad Yamin Noch mengatakan, kegiatan ini merupakan ikhtiar untuk membangkitkan Optimisme dan semangat kebangsaan kita.

“Meski ditengah krisis yang melanda dunia Khususnya Indonesia, bara juang dan semangat 45 kita jangan sampe padam, jangan menyerah, tetap optimis, semoga kita bisa keluar sebagai pemenang dari pandemi ini,” kata Yamin.

Selain di Aceh dan Papua, aksi bagi-bagi Bendera Merah Putih ini juga dilakukan secara serentak oleh 32 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) lainnya se-Indonesia.

Dengan Rahmat Allah, kita memperoleh kemerdekaan.
Dengan Rahmat Allah pula, insya Allah, kita bisa tegar dan mampu melewati krisis yang sekarang kita hadapi.

Jangan Menyerah!

(Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia)#DirgahayuRI @anismatta @Fahrihamzah @Mahfuzsidik_ pic.twitter.com/TMaEMb5E8a
— PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid) August 16, 2021

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia berharap masyarakat Indonesia tidak menyerah dalam melawan perang Covid-19, mampu bertahan dan menang dalam menghadapi krisis berlarut ini.

“Dengan Rahmat Allah, kita memperoleh kemerdekaan. Dengan Rahmat Allah pula, insya Allah, kita bisa tegar dan mampu melewati krisis yang sekarang kita hadapi. Jangan Menyerah!,” pinta Anis Matta

Hari ini tidak ada pidato dirgahayu kemerdekaan. Sekarang politik dan puisi ditakdirkan bertemu pada jalur nasib yang sama: mencari makna baru perlawanan!

Anis Matta ~ MELAWAN LAYUhttps://t.co/HG3HwTkriS #puisi #DirgahayuRI @anismatta @Fahrihamzah @Mahfuzsidik_ pic.twitter.com/NvdBw5dgSO
— PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid) August 16, 2021

Pemerintah Perlu Antisipasi Terjadinya ‘Silent Pandemi’ Agar Tidak Terjadi Sumber Kepanikan Baru di Masyarakat

gelora talks, Koesmedi Priharto, Sidrotun Naim, Silent Pandemi, Sumber Kepanikan Baru, Yudhi Wibowo

Partaigelora.id – Kasus Covid-19 di Indonesia saat ini cenderung melandai, namun pemerintah diingatkan kemungkinan terjadinya silent pandemi di daerah pedesaan terutama di luar Pulau Jawa-Bali , karena minimnya fasilitas kesehatan, serta kurangnya 3T (testing, tracing dan treatment).

Hal ini tentu saja bisa menjadi sumber kepanikan baru di masyarakat, karena ada masalah literasi fasilitas kesehatan dan keterjangkauan transportasi di wilayah tersebut, sehingga memungkinkan penyebaran Covid-19 tidak terdeteksi.

Penegasan tersebut disampaikan Pakar Kebijakan Bioteknologi dan Kesehatan IPMI Business School Sidrotun Naim, M.P.A., Ph.D, serta Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Waspada! Ancaman Covid-19 Merambah Pedesaan’ seperti dikutip dari kanal You Tube Gelora TV, Sabtu (14/8/2021).

Menurut Sidrotun Naim, yang dimaksud silent pandemi itu adalah ada pandemi, namun tidak kelihatan karena ketidaktahuan masyarakat maupun pemerintah daerahnya.

“Salah satu faktornya adalah kepadatan penduduknya kecil dibandingkan di Jawa ke luar Jawa-Bali, sehingga penanganannya sedikit lebih lambat,” kata Sidrotun.

Ahli virus lulusan Harvard University ini berpandangan penanganan Covid-19 di pedesaan Jawa-Bali saja dinilai masih kurang tertangani dengan baik karena minimnya faslitas kesehatan, apalagi di luar Jawa-Bali.

“Menurut saya di luar Jawa Bali ada potensi yang lebih besar terjadinya silent pandemi. Sebagai orang beriman kita berdoa agar hal itu tidak sampai buruk seperti di Eropa,” katanya.

Anis Matta menilai sebagai negara kepulauan dengan wilayah teritorial yang luas, maka populasi masyarakat yang hidup di perkotaan dan pedesaan tidak jauh berbeda. Karena itu, Covid-19 sudah melakukan penetrasi sampai ke pedesaan dan pelosok-pelosok yang sulit terjangkau.

“Virus ini kelihatannya tidak akan sampai ke desa. Mereka bercanda virus nggak bisa nyebrang, tapi kemudian setelah itu Madura meledak, maka kita mulai menyaksikan satu fenomena baru, virus Covid-19 masuk desa. Saya kira semua mengerti persoalan besar yang akan kita hadapi ketika terjadi ledakan,” kata Anis Matta.

Anis Matta berharap penyebaran Covid-19 di desa tidak menjadi sumber kepanikan baru bagi masyarakat dan tidak berujung pada ledakan sosial. Sehingga diperlukan langkah antisipasi lebih cepat, tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, tapi perlu kolaborasi bersama-sama.

“Ini masalah bersama, karena itu penting sekali bagi kita keluar dari polemik mindset pro pemerintah atau oposisi. Partai Gelora bukan dari pemerintah, juga bukan oposisi. Tapi kami yakin, masalah yang kita hadapi bersama ini akan terselesaikan bersama sama pula,” katanya.

Narasumber lain, Ahli Epidemiologi Lapangan, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr. Yudhi Wibowo menambahkan, pemerintah harus konsisten saat menerapkan kebijakan dan diperlukan pertimbangan yang matang dalam implementasinya.

“Kita di lapangan sering mendengar curhatan dari tingkat RT hingga desa terkait penanganan pandemi Covid-19. Implementasi dari kebijakan pemerintah masih belum tegas dan konsisten, sehingga tingkat penularan dan kematian masih tinggi,” kata Yudhi.

Namun, Kasubbid Tracing Satgas Covid-19 dr Koesmedi Priharto Sp.OT M.Kes mengatakan, virus Corona (Covid-19) ini memiliki karakter berbeda dengan virus-virus lain seperti Flu Burung, Flu Babi atau Deman Berdarah. Sebab media penularannya berbeda, langsung dari manusia ke manusia, bukan dari hewan ke manusia.

“Sehingga ketika medianya diberantas, maka virus tersebut bisa dikendalikan, tetapi tidak demikian dengan Covid-19 ini, yang bisa bisa mengendalikan adalah prilaku manusianya sendiri,” kata Koesmedi.

Virus Covid-19 ini, lanjutnya, akan menempel kepada setiap orang yang bergerak melakukan mobilisasi kesana kemari. Eufikasi penularan Covid-19 ini lebih tinggi dari pemberian vaksin itu sendiri, apapun jenis vaksinnya.

Sehingga arahan Satgas Covid-19 adalah jika pun melakukan mobilisasi maka harus menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan).

“Kita harus sering mengingatkan masyarakat, karena msyarakat kita memang susah kalau diatur prilakunya, apalagi disuruh menutup mulut dan hidung yang biasa bernafas dengan bebas. Ini betul-betul kita tekankan ke masyarakat, bahwa itu semua terjadi akibat pergerakan manusia karena prilakunya yang tidak bagus,” tegasnya.

Sign In

Category: Kegiatan