Category: Liputan

Partaigelora.id-Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia KH Ahmad Mudzofar Jufri LC, MA mengatakan, bahwa Kajian Wawasan Keislaman dalam rangka menata pemahaman tentang pemikiran Islam di dalam masyarakat, terutama menjadi orang saleh.

“Seseorang dikatakan baik selama ini parameternya atau tolak ukurnya selalu diakur dengan kebaikan atau kesalehan ritual seperti shalatnya, puasanya, tilawah Qur’annya atau amal ibadah lain. Padahal tidak hanya itu, ” kata KH Mudzofar dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman dengan tema ‘Parameter Kesalehan, Jum’at (23/1/2026) malam.

Menurut dia, orang rajin beribadah memang bisa dikatakan kalau yang bersangkutan adalah orang saleh. Sebab, hal itu adalah bagian dari parameter kesalehan.

Namun, ada parameter  kesalehan lain yang menjadi tolok ukur, bukan hanya masalah ibadahya. Yaitu kesalehan dalam aktivitas sosial.

“Ibadah-ibadah yang bersifat ritual, memang harus kita penuhi. Tetapi parameter lainnya adalah aktivitas sosialnya, dan dia orang amanah,” kata dia.

Artinya, kesalehan itu harus dilihat dari konteksnya. Persepsi kesalehan seorang suami, tentu berbeda dengan seorang istri, ayah atau ibu. 

Bahkan kesalehan di dalam perusahaan negara, konteksnya juga akan berbeda antara karyawan dengan direktur, atau rakyat dengan presiden misalnya.

“Jadi kesalehan sosial itu, kesalehan apa? Kriteria, standar dan parameternya adalah kaitannya dalam posisi status amanah,” ujarnya.

Kesalehan sosial, lanjut KH Mudzofar, karena seseorang itu memiliki kebaikan sosial, kebaikan hati dan kebaikan akhlak.

“Bisa juga diartikan kalau seorang muslim yang baik itu, membuat nyaman orang lain, atau tidak menggangu tetangganya misalkan,” katanya.

Hal itu penting, karena meskipun yang bersangkutan ahli ibadah dan rajin bersedekah, tetapi karena suka menyakiti hati tetangganya.

Maka amal ibadah dan kebaikannya, seolah-olah tertutup oleh keburukannya dalam konteks sosial, yaitu buruk sikapnya kepada tetangga.

“Usaha untuk memperbaiki hubungan yang retak antara teman, saudara atau yang lain, itu harus diperbaiki. Kalau ada berseteru didamaikan. Karena mendamaikan pihak-pihak berseteru itu, bisa mengungguli pahala ibadah-ibadah ritual. Menjaga hubungan persaudaraan itu sangat penting, itu juga bagian dari kesalehan,” jelasnya.

Sebab, putusnya silahturahmi atau hubungan persaudaraan, sama halnya ‘menggunting atau merusak agama.

“Upaya perdamaian, penyatuan di tengah perpecahan umat dan bangsa, karena polarisasi yang dashyat direkatkan kembali hubungan antar pihak tersebut, adalah bentuk kebaikan yang luar biasa sekali. Jadi melihat kesalehan seseorang itu jangan dilihat karena ibadah ritual saja, tetapi parameter kebaikan dari sisi lainnya juga harus dlihat,” katanya. 

Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelora menambahkan, disatu sisi ada orang-orang ibadah ritual kurang atau lemah, tetapi disisi lain memiliki kebaikan yang tidak dimilikinoleh orang yang ahli ibadah. 

“Kalau ada orang seperti itu, jangan langsung dihakimi, dianggap kurang saleh, tetapi ternyata amal sosialnya MasyaAllah,” jelasnya.

“Jadi kesalehan yang kita bicarakan ini adalah parameter kesalehan terkait dalam konteks dan amanah,” pungkas KH Mudzofar.

Partaigelora.id -Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga nol persen tidak menyebabkan terjadinya legislatif deadlocks dalam pengambilan keputusan di DPR.

“Saya kebetulan ada di DPR sejak 2004 ketika parliamentary threshold masih 0 persen. Dan ketika ambang batas parlemen tidak diberlakukan 2004-2009. DPR tidak pernah mengalami yang disebut legislatif deadlocks dalam pengambilan keputusan,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam acara ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, pada Rabu (21/1/2026) malam.

Acara ini juga dihadiri Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes dan Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda.

Acara tersebut, membahas usulan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam pembahasan revisi Undang-undang Pemilu di Komisi II DPR, Selasa (20/1/2026).

Dalam rapat itu, Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes
mengusulkan dilakukan penurunan secara bertahap terhadap ambang batas parlemen.

Penurunan dilakukan dalam dua kali pemilu, dimulai pada Pemilu 2029 ‎dari 4 persen ke 3,5 dan dari 3,5 persen ke 3 persen pada Pemilu 2034.

“Sehingga memudahkan pembuatan keputusan untuk menghindari terjadinya legislatif deadlocks dan tetap memastikan adanya derajat keterwakilan,” kata Arya Fernandes.

Menurut Mahfuz, ribut-ribut yang terjadi di DPR ketika itu, bukan karena legislatif deadlocks, melainkan karena adanya polarisasi antara dua kubu Koalisi Kerakyatan dan Koalisi Kebangsaan.

“Itu lebih pada upaya tarik menarik bagaimana menyepakati porsi sharing di dalam pimpinan alat kelengkapan dewan,” katanya.

Mahfuz mengatakan, besar kecilnya ambang batas parlemen, bahkan nol persen sekalipun tidak akan mengubah jumlah kursi di DPR.

“Kalau sekarang jumlah kursinya 580 ya tetap anggota DPR-nya ada 580 orang. Mau ambang batasnya 0 %, 1 % atau tetap 4 % atau bahkan ada yang mengusulkan 7 %,” katanya.

Yang terjadi, lanjut dia, adalah porsi jumlah anggota dewan setiap fraksi di DPR, ada yang bertambah dan berkurang.

“Jadi kalau kita bicara legislatif deadlocks, itu relatif tidak ada korelasi yang kuat dengan persoalan ambang batas parlemen,” kata Sekjen Partai Gelora ini.

Mahfuz berpendapat, Revisi UU Pemilu No.17 Tahun 2017 harus mengacu pada dua hal mendasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertama, adalah soal proporsional perolehan suara dan kursi yang cenderung tidak proporsional.

Misalnya pada kasus hangusnya perolehan suara PPP dan PSI pada Pemilu 2024 lalu, kurang lebih mencapai 17 juta suara.

Ketika dikonversi, perolehan suara tersebut, menjadi 18 kursi.

Namun, kemudian suara tersebut, dialihkan menjadi tambahan kursi bagi partai lain yang duduk di Senayan sekarang.

“Jadi ada 17 suara yang hilang, itu luar biasa. Kalau di Pemilu 2009, 18 kursi itu bisa satu fraksi sendiri. Apakah hal itu bisa diselesaikan dengan usulan CSIS,” ujar Mahfuz.

Kedua, adalah soal kedaulatan suara rakyat, sebab rakyat yang datang untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijamin oleh Konstitusi.

“Jadi atas dasar apa atau atas kewenangan apakah, suara ini kemudian dihanguskan dan dikonversi. Lalu, diberikan ke partai lain,” jelas Ketua Komisi I DPR 2010-2016 ini.

Efektivitas Ambang Batas

Dalam kesempatan ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menyatakan, tidak sependapat dengan pernyataan Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes, bahwa tidak ada ambang batas parlemen dapat menyebabkan keputusan legislatif menjadi panjang dan berlarut-larut.

“Saya melihat 2004-2009 itu, periode pak SBY {Susilo Bambang Yudhoyono) pertama sebagai presiden. Beliau itu sangat demokratis, dan tidak memaksakan ada satu koalisi mayoritas.Tidak ada masalah serius yang membuat pengambilan keputusan deadlocks atau panjang berlarut larut. Secara legislasi tidak pernah terjadi,” ungkap Mahfuz.

Ia mengatakan, keributan terjadi ketika ambang batas parlemen mulai diberlakukan pada Pemilu 2029.

Masalah ambang batas ini, lanjut dia, juga menyebabkan terjadinya perpecahan dan fragmentasi partai politik hingga saat ini.

“Begitu ambang batas parlemen ini diberlakukan, logikanya ada penyederhanaan partai politik yang masuk DPR, ada efektivitas pelembagaan dan penguatan partai politik. Tapi itu tidak terjadi,” tegas nya.

Artinya, ambang batas parlemen tidak membawa korelasi positif pada kelembagaan DPR dan penguatan partai politik.

Karena itu, ambang batas parlemen hanya sekedar pilihan sistem politik yang disepakati DPR dan pemerintah dalam setiap pemilihan umum.

“Bahwa ambang batas misalnya dikecilkan atau dinolkan tidak akan berdampak terjadinya distabilisasi lembaga legislatif atau interkonsolidasi partai politik,” tandasnya.

Mahfuz menilai ada pintu lain yang bisa digunakan untuk mengefektifkan kelembagaan DPR dan penyederhanaan partai politik.

Pertama, perketat syarat mendirikan badan hukum partai.

Kedua, perketat proses pendaftaran calon peserta pemilu.

Ketiga, perketat pengaturan syarat minimun pendirian fraksi.

“Jadi kalau kita lihat demonstrasi pada Agustus 2025 lalu, yang diinginkan oleh masyarakat luas termasuk Gen Z itu, bagaimana kita memiliki anggota dewan yang efektif dan betul-betul bekerja untuk rakyat. Bukan masalah ambang batas parlemen, tapi lebih pada kualitas anggota dewannya, ” pungkas Mahfuz.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta, menekankan bahwa seluruh elemen Partai Gelora harus memiliki wawasan yang luas dan menjadi individu-individu yang berpengetahuan.

“Partai Gelora harus mampu menjadi mesin perubahan dan kebangkitan bagi Indonesia dengan pengetahuan dan membangun masyarakat yang juga berpengetahuan,” tegas Anis Matta saat menghadiri Konsolidasi DPD Partai Gelora Se-Jawa Tengah di Hotel Assalam Syariah, Solo, Minggu (18/1/2026) malam.

Anis Matta yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI ini berkeyakinan, bahwa pengetahuan merupakan faktor penting bagi pemberdayaan masyarakat.

“Kalau masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dampaknya tidak hanya baik untuk negara, tapi juga bagi kehidupan masing-masing individu,” kata Anis Matta.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Sebab, bila tidak didasari pengetahuan, imbuh Anis Matta, kita akan menghabiskan begitu banyak waktu bekerja keras tanpa hasil.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menghadiri pelantikan Pengurus Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KWSB) Dewan Daerah (DPD) se-Jawa Tengah oleh DPW Partai Gelora Jateng.

Kegiatan pelantikan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi organisasi sekaligus penguatan struktur kepartaian Partai Gelora di wilayah Jawa Tengah.

DPW Partai Gelora Jawa Tengah menyampaikan bahwa seluruh pengurus KWSB DPW dan DPD dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah diundang untuk menghadiri acara tersebut.

Selain prosesi pelantikan, kegiatan juga akan dirangkai dengan sarasehan kebangsaan serta dialog bersama tokoh agama dan elemen masyarakat.

Panitia menegaskan, pelantikan pengurus KWSB diharapkan dapat memperkuat peran dan kapasitas saksi partai, mempererat sinergi antara dakwah dan politik, serta meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi agenda politik ke depan.

Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI sekaligus Ketua Umum Partai Geombang Rakyat (Gelora) Indonesia bertemu dengan para ulama se-Solo Raya, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (18/1/2026).

Pertemuan itu itu dilakukan Anis Matta di sela-sela rangkaian kunjungan kerjanya di Solo, Jawa Tengah.

“Saya mengingatkan bahwa ada tugas mendesak bagi ulama saat ini, yaitu mendewasakan umat,” kata Anis Matta..

Pengingat ini, menurut Anis Matta, terkait juga dengan kebutuhan tentang kesadaran dan penguasaan geopolitik

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Anis Matta (@anismatta_)

Sebab, Al Qur’an jauh-jauh hari sudah punya satu surat khusus yang sejatinya adalah pesan Allah SWT untuk kaum muslimin mempelajari dan menguasai geopolitik.

“Kesadaran dan pengetahuan geopolitik akan menjadi cara kita mencegah diri menjadi kayu bakar dalam konflik kekuatan lain,” katanya.

Ia mengatakan, dinamika global saat ini sedang sangat intens, dengan risiko terjadi perang besar, krisis ekonomi berkelanjutan, dan atau revolusi sosial.

“Setiap satu peristiwa besar di dunia ini pada akhirnya akan berdampak juga ke kita lewat beragam cara, sekalipun awalnya terasa tidak berkaitan bahkan jauh lokasinya dari kita,” ujarnya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Anis Matta (@anismatta_)

Anis Matta berharap agar penguasaan fiqh tanabu dan fiqh daulah disegarkan kembali.

“Bersamaan, mentalitas outsider saat berurusan dengan negara pun harus dihilangkan,” pungkasnya.

Sejumlah ulama yang hadir dalam antara lain Ustadz Abu Patiah Al-Adnani dari Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Ustadz Abdul Rahim (putra Ustadz Abu Bakar Ba’asyir), Ketua PBNU Solo, Ketua Muhammadiyah Solo, Ustadz Syihabuddin Iskarimah, Ustadz Faiz Baraja, dan Habib Sholeh Al Jufri.

Selain itu, juga dihadiri berbagai elemen masyarakat, seperti takmir masjid, majelis taklim, komunitas lintas kampus, organisasi mahasiswa, hingga komunitas dakwah di Kota Solo dan sekitarnya.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, ketidakpastian situasi geopolitik global saat ini menyebabkan demokrasi tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan.

Hal ini akibat semakin terbatasnya sumber daya alam, menyebabkan seluruh negara dunia melakukan langkah survival pragmatis untuk bisa bertahan hidup.

“Sekarang ini tren negara-negara dunia melakukan survival pragmatis, yang penting bisa bertahan hidup, ” kata Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seri ke-16, Jumat (16/1/2026) malam.

Menurut Fahri, dengan terbatasnya sumber daya alam menyebabkan persaingan semakin tajam, dan membuat pemimpin-pemimpin dunia bersikap pragmatis.

“Kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, tentu kita akan selalu ingat pesan Pak Prabowo (Presiden Prabowo). Beliau selalu mengingatkan, bahwa yang kuat bisa melakukan apapun, sementara yang lemah harus menerima,” katanya.

Fenomena ini, kata Fahri, terjadi ketika Amerika Serikat (AS) menyerang Venezuela demi menguasai minyak negara tersebut, beberapa waktu lalu.

Sebab, minyak Venezuela selama ini dikuasai China dan Rusia. Karena itu, AS menilai kelangsungan hidup mereka terancam.

“Sehingga diputuskan untuk mengambil-alih Venezuela dan menculik presidennya Nicolas Maduro yang memiliki kedekatan dengan China dan Rusia,” ujarnya.

Demi sumber daya alam ini, maka Presiden AS Donald Trump juga berencana akan mengambil-alih Greenland, wilayah Denmark.

Hingga hal ini menimbulkan perpecahan diantara negara Nato dan koalisi dengan AS.

“Jadi dunia yang digambarkan atau diperingatkan Pak Prabowo selama ini mulai menjadi kenyataan,” katanya.

Fahri berharap Indonesia tidak boleh lengah lagi, dan seluruh komponen bangsa perlu mengkonsolidasikan diri untuk menjaga sumber daya alamnya.

“Indonesia pernah menjadi korban atas keserakahan negara lain yang menghalalkan segala cara demi keuntungan ekonomi merampas sumber daya,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Fahri, saat ini menjadi salah satu negara yang terancam, dan berpotensi dikuasai negara lain, karena banyak memiliki sumber daya alam antara lain nikel terbesar di dunia sebagai bahan membuat semikonduktor, pengganti bahan bakar.

“Kita terkenal sekali di dunia sebagai negara kaya mineral. Kita punya batubara, minyak, tambang, hutan, hasil laut dan lain-lain,” katanya.

Sehingga dalam perhitungan geopolitik, menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI ini, Indonesia menjadi negara yang harus dikuasai.

“Karena itu, Partai Gelora mengkritik para elite Indonesia yang selalu berkonflik, termasuk berinterpretasi terhadap konstitusi yang tidak ada selesainya ” kata Fahri.

Kritik-kritik para elite selama ini, lanjutnya, telah melemahkan Indonesia sebagai bangsa besar, karena menggunakan segala cara hingga membahayakan negara.

“Gejala negara-negara lain ingin menguasai Indonesia, bisa dilihat dari banyaknya kesepakatan-kesepakatan global yang diambil secara sepihak, ” katanya.

Fahri mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbayak pembentukan batalyon tempur di daerah, dalam rangka persiapan perang terhadap ancaman asing.

“Pak Pranowo itu, kalau dihitung-hitung sebagai salah satu jenderal yang tidak suka perang. Tapi kata beliau, jangan larang saya untuk bersiap perang, karena satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah mempersiapkan perang,” tegasnya.

Disisi lain, kata Fahri, Prabowo berusaha untuk menghilangkan ketimpangan, mengakhiri kebocoran sumber daya alam dan melakukan efisiensi besar-besaran belanja birokasi.

“Dana tersebut, kemudian digunakan untuk menyelamatkan generasi melalui makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil, serta memberikan sekolah gratis dan lain-lain,” katanya.

Dengan kebijakan dan program tersebut, Prabowo ingin melihat Indonesia keluar dari kemiskinan ekstrem, dan tidak ada lagi ketegangan sosial di masyarakat.

“Di tengah situasi dunia yang memang tidak baik-baik saja. Di sinilah perlu nya negara terkonsolidasi agar menjadi kuat. Saya kira ini diantara PR para elite Indonesia sekarang,” katanya.

Fahri menambahkan, Partai Gelora akan terus mempelopori diskusi mengenai kesadaran situasi global dan mengajak para elite nasional untuk terkonsolidasi.

“Bagaimana kita harus menemukan jalan tengah agar konsolidasi elite yang kacau dan konsolidasi demokrasi yang kacau yang tengah dialami barat tidak terjadi di Indonesia. Karena kita memiliki fondasi konstitusi dan ideologi yang kuat, yakni doktrin Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Ketua Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rofi’ Munawar mengatakan, perjuangan politik adalah ibadah yang paling afdal atau lebih utama, karena merupakan ibadah yang paling berat.

Hal itu disampaikan Rofi’ Munawar saat menjadi narasumber Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual (Tazkiyatun Nafs) dengan tema ‘Meluruskan Niat Perjuangan Politik’ yang digelar Selasa (13/1/2026) malam.

Menurut dia, dalam politik banyak terdapat fitnah dan jebakan, godaan atau syahwat politik, serta asumsi bahwa dunia politik itu kotor.

“Maka ketika orang saleh terjun ke perjuangan politik, mereka mikir-mikir juga. Persoalannya, ya karena politik itu kotor. Ini yang banyak orang tidak kuat,” kata Rofi’ Munawar.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Padahal, kata dia, manusia dijadikan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi dengan tugas kepemimpinan untuk memakmurkan bumi

“Artinya ketika kita terjun ke dunia politik, sebetulnya kita sedang melaksanakan mandat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Karena itu, ketika seseorang diberikan mandat sebagai pemimpin, maka dia harus bisa mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan dan memberi jaminan keamanan bagi rakyatnya.

“Opsi terjun ke dunia politik melakukan perjuangan politik, kebetulan lewat Partai Gelora adalah kita ingin mendapatkan dari Allah SWT,” ujarnya.

Sehingga untuk melakukan perjuangan politik itu, diperlukan sebuah visi misi. Dimana visi misi Partai Gelora adalah membangun masyarakat religius dan berpengetahuan.

“Dalam pemahaman saya adalah masyarakat yang memiliki energi spiritual dan energi intelektual atau energi pemikiran yang baik,” katanya.

Energi spiritual dapat memberikan arah dan tujuan terhadap apa yang akan diperjuangkan.

Sedangkan energi Intekektual akan memberikan langkah-langkah menuju arah tersebut.

Dua energi tersebut, lanjutnya, akan membimbing kader Partai Gelora untuk menentukan arah, langkah dan tujuan yang akan dicapai secara jelas. 

“Seperti kata Pak Ketum (Anis Matta) materi ini sangat penting. Materi tazkiyatun nafs ini akan memberikan guidance buat kita. Tazkiyatun nafs ini adalah berbicara mengenai pembersihan jiwa dan pensucian jiwa,” katanya.

Diharapkan ketika sudah mendapatkan materi ‘Tazkiyatun Nafs’, maka setiap kader Partai Gelora memiliki kesiapan menjadi pemikul beban atau pejuang di dunia politik,” katanya.

“Jadi niat kita dalam politik itu beribadah. Artinya kalau bukan niat itu, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan,” kata Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Gelora ini.

Ia menambahkan, perjuangan politik tidak hanya sekedar sebuah pertanggung jawaban di dunia saja, tetapi juga di akhirat.

“Di sini kita akan mendapatkan satu kekuatan yang menjadikan kita memiliki daya tahan, kesabaran dan seterusnya,” jelasnya.

Rofi’ menilai ada empat rintangan atau penyakit yang bisa mencederai seseorang dalam melakukan perjuangan politik, sehingga perlu sikap kehati-hatian dan kewaspadaan.

Pertama adalah penyakit kemunafikan atau inkonsistensi, yang bisa mencederai kesetiaan. Sehingga hati perlu dibersihkan karena bisa membahayakan yang lain.

Kedua adalah penyakit kedustaan, karena bisa menghasut dan membahayakan orang lain melalui perkataan lisannya.

Hal ini dapat dihindari apabila seseorang tidak berkata dusta, karena dusta akan mempengaruhi indra-indra yang lain, apalagi apabila terjun di dunia politik. 

“Betapa berbahayanya kalau pemimpin kita, pemimpin pendusta. Jangan sampai pemimpin kita dan kita dikenal sebagai pendusta,” katanya.

Ketiga adalah penyakit ria, karena dalam politik itu kerap dibutuhkan sebuah pencitraan agar dilihat sebagai orang baik.

“Kalau soal pencitraannya saya tidak tahu persis jawabannya. Tapi saya kira apa yang kita sampaikan ke orang, itulah yang sebenarnya dalam kita, bukan pencitraan,” ujarnya.

Keempat adalah penyakit pengkhianatan. Penyakit ini berkaitan dengan kedustaan, sehingga mempengaruhi kesetiaan, kejujuran, keyakinan dan kepercayaan.

“Gambaran tentang empat hal ini, jangan sampai ada dalam diri kita, supaya tidak mencedarai perjuangan politik kita ini,” pungkas Rofi’ Munawar.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, memasuki periode kedua dalam siklus lima tahunan kerja politik, Partai Gelora saat ini tumbuh menjadk partai politik (parpol) yang berbobot.

Sebagai partai baru, Partai Gelora secara politik sangat menjanjikan dibandingkan parpol lain dan layak dipilih rakyat pada Pemilu 2029 medatang.

“Kalau kita melakukan komparasi dari sejarah tumbuh kembangnya partai politik, maka kita perlu bersyukur bahwa Partai Gelora sebagai partai baru relatif memiliki bobot. Tumbuh kembangnya cukup baik dan cukup menjanjikan,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam arahannya saat Rapat Koordinasi DPP & DPW digelar secara daring pada Sabtu (10/1/2026) sore.

Menurut Mahfuz, Partai Gelora yang lahir dipenghujung tahun 2019 ini, memiliki peluang besar berkembang menjadi parpol papan atas ke depannya.

Partai Gelora, lanjut dia, akan belajar dari pengalaman periode pertama dalam proses tumbuh kembangnya, yakni periode 2019-2024.

“Kita juga melakukan kerja-kerja organisasi di periode kedua lima tahun ini. Semua kita jadikan tolak ukur keberhasilan,” ujar Sekjen Partai Gelora ini.

Dalam manajemen proses tumbuh kembang ini, diketahui bahwa pada Pemilu 2024 lalu, Partai Gelora memperoleh kursi legislatif di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota sebanyak 73 kursi.

Lalu, Partai Gelora juga mendapatkan jatah kursi di eksekutif, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Itulah achievement atau prestasi Partai Gelora pada pemilu lalu. Ini bukan karena takdir politik, tetapi lebih pada output manajemen proses tumbuh kembangnya,” ujar Mahfuz.

Sebab, setiap parpol harus mengikuti jadwal dan persyaratan yang ditetapkan penyelenggara pemilu, seperti syarat menjadi peserta pemilu atau ambang batas Parlemen (parliamentary threshold) dan lain-lain.

“Semua akan berkompetisi memperebutkan capaian yang sama dalam jumlah yang terbatas Sekarang kita sedang siapkan menajemen proses ini, terutama aspek administratifnya,” kata Mahfuz.

Selain itu, Partai Gelora akan menyiapkan sejumlah agenda strategis secara berkesinambungan sebagai instrumen pemenangan Pemilu 2029.

Mahfuz menjelaskan, Partai Gelora telah menyelesaikan kepengurusan di tingkat DPP dan 38 DPW pada awal 2025.

“Untuk DPD sudah 80 persen, tinggal 20 persen lagi masih proses. Sementara DPC mulai kita lengkapi Januari 2026, dan target kita juga 100 persen,” katanya.

Mahfuz optimistis Partai Gelora akan mendapatkan perolehan suara yang signifikan pada Pemilu 2029, sehingga dapat menempatkan wakilnya di DPRD I, DPRD II maupun DPR RI.

“Kita akan tempatkan saksi-saksi di TPS dan PPK, Pemilihan 2024 menjadi pembelajaran berharga, karena keterbatasan saksi, suara Partai Gelora kita duga banyak yang hilang di TPS dan PPK. Sekarang kita pastikan, kita mampu mengamankan dan menghimpun suara yang cukup yang besar dari Partai Gelora nantinya,” pungkas Mahfuz Sidik (Ira)

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan situasi politik global yang akhir-akhir ini semakin memanas.

“Dinamika politik global nampaknya akan semakin memanas. Banyak peristiwa tak terduga yang tidak pernah terpikirkan terjadi. Kita tidak tahu peristiwa tak terduga apalagi,” kata Mahfuz Sidik. 

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi narasumber dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Pergeseran Peradaban dan Politik Global’, Jumat (9/1/2026) malam.

Menurut Mahfuz, peristiwa tak terduga yang bakal terjadi diprediksi tidak berhenti pada peristiwa pengerahan tentara Amerika Serikat (AS) untuk menyerang Ibukota Venezuela, menculik dan menangkap Presiden Nicolas Maduro, serta istrinya dari sebuah negara berdaulat.

“Di Iran sekarang ada operasi untuk melakukan pergantian rezim. Fenomena demonstrasi makin meluas dan anarkis. Skenario pergantian rezim hanya tinggal menunggu waktu, katanya.

Selain itu, AS berencana untuk menguasai Greenland, Denmark dalam rangka mengontrol wilayah utara dan arktik dari pengaruh Rusia dan China, setelah sukses mengamankan wilayah selatan, dengan menguasai Venezuela.

“Greenland ini pintu masuk ke Eropa untuk menghadang kekuatan militer Rusia dan China yang sedang membangun jalur sutranya di arktik” katanya.

Greenland, lanjut Mahfuz, akan dijadikan basis militer AS di Eropa untuk melemahkan kekuatan militer Rusia. 

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh GeloraTV (@geloratvofficial)

AS ingin melihat kerutuhan Rusia dengan menjadikan Ukraina seperti Afghanistan, ketika itu Uni Soviet perang kalah hingga bubar negara.

“Amerika saat ini tengah percaya diri karena  pembelaan Rusia dan China terhadap para sekutunya tengah lemah. Tidak hanya ke Iran, tetapi kelainnya juga, sehingga Venezuela bisa dikuasai dengan mudah,” ujarnya.

Donald Trump selaku Presiden AS, ingin mengembalikan kejayaan AS sebagai satu-satunya negara superpower dunia, yang tidak perlu taat pada aturan lembaga atau negara di dunia.

“Saya kira tindakan Trump yang keluar dari 66 lembaga global PBB ini harus dibaca sebagai pesan kuat bagi PBB,” katanya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh GeloraTV (@geloratvofficial)

PBB dianggap sudah tidak punya makna lagi dan tidak punya otoritas untuk mengatur Amerika. 

AS akan rekonstruksi tatanan global sesuai kebijakan politik luar negerinya, termasuk memerangi negara lain yang menjadi musuh mereka.

“Dalam bahasa Trump itu tidak ada negara non dan blok, tapi yang ada kawan atau lawan. Kalau anda kawan kami, maka kita kerjasama untuk kemakmuran bersama. Tetapi ketika ada lawan, maka kami lawan,” katanya. 

Karena itu, PBB lanjut Ketua Komisi I DPR RI 2010-2016, harus segera mereformasi dirinya secara lebih fundamental.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh GeloraTV (@geloratvofficial)

Kemudian menciptakan satu tatanan dan aturan main global yang baru multipolarisme.

Mahfuz menegaskan, bahwa kebijakan domestik dan politik luar negeri AS yang diterapkan Trump sekarang seperti pengulangan sejarah pasca perang dunia (PD) I dan II yang diterapkan Presiden AS sebelumnya.

“Sehingga kita perlu mendiskusikan kembali kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat sekarang. Bagi kita ini mendesak, karena dalam konteks dinamika politik global nampaknya akan semakin memanas,” katanya.

Ia berharap agar negara-negara Islam perlu mencari format baru untuk menyatukan kekuatan politik Islam yang dinilai semakin melemah dari hari ke hari. 

“Sekarang perlu kesadaran kolektif, bahwa umat Islam negara muslim harus bangun mengkonsolidasi kekuatannya untuk menghadapi dinamika politik global. Yakni untuk mengembalikan tren multi polarisme,” pungkas Mahfuz.