Category: Liputan

Parrtaigelora.id-Partai Gelora Indonesia kembali menggelar program Ngaji Politik bertajuk “Amal Politik untuk Meluaskan Skala Kebaikan”, yang disiarkan secara langsung melalui berbagai saluran digital resmi partai pada Rabu (14/10/2026) malam.

Hadir sebagai narasumber, K.H. Muhith Ishak, Lc., M.A., Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora. Ngaji Politik dalam Serial Spiritualitas Politik ini diselenggarakan Koordinator Bidang Keuamatan DPP Partai Gelora.

Ia memaparkan secara komprehensif bahwa aktivitas dan keterlibatan umat dalam politik sejatinya merupakan panggilan agama untuk mengelola kemaslahatan publik dan meluaskan jangkauan manfaat (anfauhum linnas).

Mengawali pemaparannya, KH Muhith menekankan pentingnya mengikis pemisahan (dikotomi) antara agama dan politik yang telah lama dialami umat Islam.

Padahal kebijkan politik yang dilandasi agama menjadi amal saleh bernilai tinggi yang meluaskan skala kebaikan di tengah bangsa,

“Kerja politik adalah kerja mengurus orang banyak. Ketika dikerjakan dengan benar dan dilandasi niat mendatangkan kemudahan bagi masyarakat, maka kebijakan politik tersebut menjadi amal saleh bernilai tinggi yang meluaskan skala kebaikan di tengah bangsa,” katanya.

Menurutnya, aktivasi dan keterlibatan umat dalam dunia politik seharusnya dimaknai sebagai panggilan agama agar motivasi yang terbangun bersifat partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar dorongan transaksional

Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini, yakni munculnya dikotomi atau pemisahan antara nilai-nilai agama dengan berbagai urusan kehidupan, termasuk politik dan kekuasaan.

Melalui Ngaji Politik, Partai Gelora mendorong integrasi nilai keagamaan agar motivasi politik umat bergeser dari sekadar dorongan transaksional menjadi partisipasi aktif yang berlandaskan kesadaran ibadah.

“Semua orang pada dasarnya ingin menjadi orang baik. Dalam Islam, indikator kesalehan dibentuk oleh kekuatan iman dan produktivitas amal saleh. Namun, ukuran keutamaan suatu amal tidak hanya dilihat dari keikhlasan atau bentuk ibadahnya saja, melainkan juga dari impact atau besarnya dampak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar K.H. Muhith.

Ia menegaskan bahwa manusia yang paling dicintai Allah SWT adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya, serta amal yang paling disukai adalah yang menghadirkan kebahagiaan, menghilangkan kesempitan, mengusir kelaparan, dan melunasi beban orang lain.

Baca juga:

Pemimpin Sejati Dituntut untuk Tanggalkan Agenda Pribadi dan Fokus Layani Kebutuhan Publik

Menurutnya, kerja politik merupakan sarana paling efektif untuk mengaktualisasikan pesan tersebut, dalam skala lebih besar, sebagaimana ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar .

“Skala manfaat dari amal individu tentu terbatas. Namun, ketika seseorang masuk ke dalam arena politik dan mengelola kebijakan negara, skala kebaikan yang dihasilkan menjadi sangat luas. Kebijakan publik yang tepat mampu memastikan masyarakat tidak kelaparan, mendapatkan kemudahan hidup, dan terbebas dari kesulitan,” lanjutnya.

K.H. Muhith juga menyitir nasihat historis dari pujangga dan mujahid Abdullah Ibnul Mubarak kepada ahli ibadah Fuddail bin ‘Iyad. Sebab, ddalam Islam, kesalehan seseorang diukur dari integrasi antara iman dan amal saleh.

Namun, keutamaan suatu amal tidak hanya diukur dari aspek keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah (ittiba’), melainkan juga dari impact atau besarnya dampak manfaat yang dirasakan orang lain.

Nasihat tersebut menekankan bahwa peran aktif mengurus serta memperjuangkan kemaslahatan masyarakat (jihad sosial-politik) memiliki kedudukan moral dan spiritual yang sangat tinggi dibandingkan hanya berfokus pada ibadah ritual individual semata.

Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora ini mengkritisi pandangan keliru di masyarakat yang memandang politik semata-mata sebagai arena transaksi pragmatis.

Ia menegaskan, bahwa esensi dari keberadaan partai politik dan pejabat publik adalah mengelola kepentingan negara dan rakyat luas, bukan memperkaya diri atau golongannya.

KH Mufith mengkritisi fenomena pergeseran orientasi dalam politik nasional, di mana kekuasaan kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok ketimbang mengurus kemaslahatan publik

“Jika amal individu hanya berdampak terbatas pada diri sendiri atau keluarga, maka kerja politik memiliki dimensi kebaikan yang jauh lebih luas karena menyangkut urusan publik (maslahat ammah).,” katanya.

Ia menilai hubungan agama dan kekuasaan sebagaimana digagas Imam Al-Ghazali, menegaskan bahwa kekuasaan dan agama adalah dua hal yang saling menopang.

“Politik adalah kerja mengurus kepentingan umum (maslahat ammah). Ketika dikerjakan dengan landasan spiritualitas yang benar, setiap kebijakan dan langkah politik akan menjadi ladang amal saleh yang dampaknya dirasakan oleh seluruh rakyat,” pungkasnya.

Terkait maraknya politik pragmatis dan penyimpangan kekuasaan akhir-akhit ini, K.H. Muhith berpandangan bahwa   fenomena pejabat yang egois dan mementingkan kelompok terjadi karena figur tersebut ‘belum selesai dengan dirinya sendiri’.

“Ketika tanggung jawab seseorang naik level—dari individu menjadi suami, ayah, lalu pejabat publik—harusnya tingkat pemikiran dan kapasitas spiritualnya ikut naik. Pejabat yang hanya memperkaya diri atau kelompoknya ibarat seorang kepala keluarga yang egois; lapar sendiri tetapi membiarkan anak istrinya terlantar,” ujar K.H. Muhid.

Ia mengingatkan bahwa Rasulullah SAW sendiri tegas menegur sahabat yang beribadah secara berlebihan hingga mengabaikan hak dan tanggung jawab terhadap keluarganya.

Menurutnya, kepedulian dan aksi nyata untuk membantu kesulitan rakyat (mengurus kemaslahatan) memiliki kedudukan spiritual yang sangat tinggi, bahkan lebih utama daripada iktikaf sunnah di masjid.

Umat Islam diharapkan juga tidak terjebak pada pencitraan atau sekadar simbol-simbol kesalehan pribadi semata. Meskipun kesalehan dasar merupakan hal wajib bagi seorang muslim, pengelolaan urusan publik yang kompleks membutuhkan kompetensi teknis dan rekam jejak kepemimpinan.

“Kalau mobil kita rusak, yang kita cari adalah montir yang ahli, bukan sekadar imam salat. Kesalehan pribadi itu bagus dan menenangkan, tetapi indikator keberhasilan pejabat ditentukan oleh akurasi diagnosa dan kemampuan menyelesaikan masalah rakyat sesuai kewenangannya,” tegasnya.

Ia mengkritik kecenderungan politisi yang mendadak rutin mendatangi rumah ibadah jelang pemilu demi meraih simpati massa, namun tidak memiliki gagasan serta kemampuan konkret untuk mengelola pemerintahan secara efektif.

KH Muhith juga secara tegas menolak narasi politik saling menghancurkan maupun permusuhan permanen dalam ranah publik.

“Dalam Islam dan tradisi Pancasila, perang atau konflik keras adalah jalan terakhir. Politik itu ranah ijtihadi (pemikiran), mirip dengan dinamika pertandingan olahraga. Maka adab yang diajarkan adalah kompromi (was-sulhu khair) melalui musyawarah dan mufakat, bukan dengan cara menghancurkan lawan,” tambahnya.

Mengakhiri kajian Ngaji Politik, K.H. Muhith kembali menegaskan pesan Rasulullah SAW dan para ulama terdahulu bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar.

Agama merupakan fondasi tempat bertumpu, sementara kekuasaan politik adalah benteng penjaganya. Jika salah satu hilang, maka bangunan kehidupan bermasyarakat akan runtuh dan sirna.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong mendorong lahirnya para wirausahawan baru sekaligus memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora Muhammad Zuhrif Hudaya dan Wakil Ketua Korbid Arifin Wicaksono dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kewirausahaan bertajuk ‘Start Your Business: Langkah Awal Menjadi Pengusaha Sukses’ pada Selasa (13/10/2026) malam.

Dalam pemaparannya, Zuhrif Hudaya menegaskan bahwa program pengembangan ekonomi ini dirancang untuk menyasar dua kelompok sasaran utama, baik dari kalangan kader, pengurus, maupun masyarakat umum.

“Pertama, kita menyasar individu yang belum memiliki bisnis agar mereka tahu bagaimana langkah awal memulainya. Kedua, bagi mereka yang bisnisnya sudah berjalan—sekecil apa pun itu,” kata Zuhrif dalam keterangannya, Kamis  (15/10/2026).

Menurut dia, bisnis yang sudah berjalan akan diarahkan dan dilakukan pendampingan agar usahanya tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga melesat, tumbuh, kuat, dan memiliki dampak jangka panjang.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan untuk mendorong lahirnya wirausahawan baru, Partai Gelora meluncurkan program ‘Nusantara Bisnis Academy’.

“Program ini disiapkan sebagai wadah pembinaan, ekosistem pembelajaran, serta jejaring komunitas bagi para pebisnis di seluruh Indonesia,” katanya.

Wakorbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora, Arifin Wicaksono, menambahkan pentingnya penguatan kompetensi fundamental dalam mengelola sebuah bisnis.

Menurutnya, potensi kesuksesan berbisnis di Indonesia sangat terbuka lebar seiring semakin mudahnya perizinan usaha dan besarnya peluang pasar.

“Memulai bisnis memang butuh keberanian, tetapi keberanian saja tidak cukup tanpa didasari konsep dan ilmu pengetahuan yang memadai. Sering kali pengusaha terjebak pada keahlian teknis semata—seperti hanya jago jualan atau jago produksi—tetapi lemah dalam tata kelola keuangan dan organisasi,” terang Arifin.

Baca juga:

Hindari Bahaya Risiko Total, Pelaku Bisnis Riil Didorong Bertransformasi Jadi Korporasi

Hindari Bahaya Risiko Total, Pelaku Bisnis Riil Didorong Bertransformasi Jadi Korporasi

Nusaantara Bisnis Academy, kata dia,  hadir untuk melengkapi para pelaku usaha dengan ilmu fundamental bisnis, mulai dari penguatan riset pasar (market), pengembangan produk, manajemen keuangan, hingga tata kelola sumber daya manusia (SDM) agar siap melakukan peningkatan skala usaha (scale up).

Program ini mendapatkan antusiasme peserta dari berbagai daerah yang menyampaikan studi kasus dan peluang bisnis di wilayah masing-masing.

Muhammad Zafar Henan dari DPW Partai Gelora Maluku, misalnya, mengangkat potensi bisnis perantara logistik BBM untuk transportasi antarpulau di Ambon, serta peluang pengembangan lahan seluas 1,5 hektar untuk proyek rumah subsidi.

Sementara itu, Khairul Baki dari DPD Jayapura, Khairul Baki mengatakan, bahwa berbisnis di Indonesia merupakan sebuah keputusan ‘nekat’ dan butuh keberanian tersendiri.

Pasalnya, akan membutuhkanan cost atau biaya yang tinggi, dimana wilayah Indonesia berpulau-pulau terutama di Papua. hingga membuat rantai distribusinya menjadi panjang dan tidak mudah.

Selain itu, birokrasi perizinan yang rumit, pajak tinggi, belum lagi biaya tak terduga atau ‘pungutan liar’ yang kerap dikeluarkan menimbulkan ekonomi biaya tinggi,  membuat pengusaha-pengusaha lokal harus berpikir dua kali.

Sebab, modal yang mereka miliki kecil, sehingga kalah bersaing dengan pengusaha bermodal besar, terutama asing, sehingga menurunkan mereka orientasi untuk berbisnis. Bagi daerah ini merupakan masalah serius.

“Makanya pengusaha-pengusaha di Indonesia ini kan cuma berapa juta saja dari apa namanya jumlah total keseluruhan penduduk Indonesia. Maka berbinis itu, sebuah keputusan dan keberanian. Rumit birokrasinya, susah untuk ekspansi  dan tinggi pajaknya. Ini menurunkan oientasi orang mau berbisnis,” kata  Khairul Biki.  

Menanggapi hal ini, Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora  Zuhrif Hudaya mengatakan, bahwa pihaknya akan terus memberikan pengetahuan mengenai kompetensi bisnis dan fundamental usaha, termasuk juga memberikan materi-materi pelatihan investasi.

“Jika sebelumnya kita belajar bagaimana investor harus memiliki kompetensi, kini saatnya para pelaku bisnis (entrepreneur) juga ditempa agar memiliki kompetensi yang sepadan. Apabila dua hal ini dipadukan dan saling berkolaborasi, insyaallah bisnis yang kita bangun bersama akan mampu menggerakkan roda perekonomian bangsa,” tegas Zuhrif

Wakorbid Bisnis dan Ekonomi Arifin Wicaksono mengungkapkan, Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora sudah membuat kurikulum ‘Nusantara Bisnis Academy’ dan akan membawanya ke dalam format pelatihan tatap muka (offline) di berbagai wilayah.

Ia juga menyampaikan bahwa pendampingan teknis dan penyusunan strategi bisnis akan jauh lebih presisi dan efektif apabila dilakukan melalui interaksi langsung serta konsultasi mendalam (assessment).

“Banyak pertanyaan dan kasus menarik dari daerah yang memerlukan analisis data serta strategi yang presisi. Melalui program Nusantara Bisnis Academy, kelak kita bisa bertemu langsung secara offline untuk membedah fundamental bisnis, mulai dari riset pasar, tata kelola keuangan, hingga pengembangan organisasi,” ujar Arifin.

Partai Gelora berharap inisiatif berkelanjutan ini tidak hanya mencetak pengusaha-pengusaha baru yang tangguh, tetapi juga membangun ekosistem saling bantu antar-pebisnis di seluruh wilayah Indonesia demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Partaigelora.id-Ketua Pusat Kebijakan Strategis DPP Partai Gelora Indonesia, KH Ahmad Mudzoffar, Lc., M.A., menegaskan bahwa sikap dan pemahaman yang ekstrem (ghuluw atau berlebih-lebihan) dalam beragama merupakan bentuk penyimpangan yang berbahaya serta dapat membinasakan tatanan kehidupan umat.

Pesan tersebut disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman bertajuk ‘Jangan Ekstrem’ pada Jumat (9/10/2026) malam.

“Menghindari sikap ekstrem dipahami sebagai pengingat bagi diri sendiri dan seluruh umat, bukan untuk menyudutkan kelompok tertentu,” kata KH Ahmad Mudzoffar

Menurut dia, mengacu pada hadis sahih, sikap berlebih-lebihan dalam beragama merupakan faktor utama yang membinasakan umat-umat terdahulu.

“Konsep Ahlusunah Waljamaah itu ditekankan bukan sebagai label eksklusif milik golongan tertentu, melainkan komitmen bersama pada prinsip dasar Islam—yakni rukun iman yang enam, rukun Islam yang lima, serta menjadikan generasi sahabat nabi sebagai teladan utama,” katanya.

Dengan pemahaman ini, maka berbagai mazhab, ormas, dan jamaah dapat bernaung dalam satu ‘rumah besar ‘ Islam yang moderat (wasathiyah)

Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelora ini mengatakan, pemahaman Islam yang baik harus bersifat inklusif, toleran, serta mengedepankan sikap kooperatif dan semangat rekonsiliasi antarumat Islam, alih-alih konfrontatif atau gemar memicu polarisasi.

Sehingga umat Islam diharapkan menghindari fanatisme buta atau hobi menghakimi kelompok lain yang tidak sepandangan dengan mereka.

“Sikap ekstrem itu kerap lahir dari fanatisme kelompok (ashabiyah) yang berlebihan, sehingga memunculkan hobi menyesatkan, membid’ahkan, atau mengkafirkan pihak lain hanya karena perbedaan pandangan dalam masalah cabang (furuk),” ujarnya.

Ia berharap umat meneladani para ulama terdahulu yang mampu berdebat dan berbeda pendapat secara tajam dalam koridor ilmiah, namun tetap menjaga akhlak, persaudaraan, dan kebersihan hati.

Baca juga:

Mendudukkan Usul dan Furuk: Menata Pola Pikir Umat di Tengah Perbedaan

KH Mudzoffar mengusulkan perlunya dialog tertutup antar-tokoh ormas dan lembaga keislaman untuk mengurai sumbatan komunikasi dan kerancuan definisi Ahlusunah Waljamaah.

Sebab, saat ini ada klaim kebenaran sepihak yang membuat sebagian kelompok mudah mengeluarkan pihak lain dari lingkaran kebenaran.

“Saya berharapadanya kesediaan para ulama, kiai, dan pimpinan berbagai ormas Islam untuk duduk bersama dalam satu forum terbatas guna mengklarifikasi dan mendudukkan materi-materi ijtihadiah yang selama ini memicu perselisihan di ranah public,” ungkapnya.

Perdebatan yang merusak persaudaraan umumnya, menurut KH Mudzoffar, dipicu oleh keterlibatan emosi dan rasa benci (like and dislike) sebelum adu argumen ilmiah dimulai.

“Ulama masa lalu patut diteladani karena mampu berdebat sengit secara kognitif, namun tetap saling merangkul dan menjaga kebersihan hati seusai diskusi,” tegasnya.

Ia menila\i fanatisme buta (ta’asub) membuat seseorang sulit membedakan antara membela nilai-nilai ajaran Islam yang hakiki dengan membela kelompok atau golongannya sendiri.

“Karena itu, penting bagi setiap organisasi dan komunitas untuk senantiasa melakukan autokritik serta evaluasi internal,” katanya.

Perbedaan pilihan dalam pemilu atau pilpres diharapkan tidak boleh merusak ukhuwah dan persaudaraan keluarga.

KH Mudzoffar mengingatkan agar umat tidak memperlakukan pilihan politik—yang sifatnya ijtihadiah dan didasarkan pada pertimbangan maslahat-mudarat—seolah-olah sebagai persoalan akidah mutlak (surga-neraka).

Masyarakat, kata KH Mudzoffar, perlu diberikan edukasi politik dan pemahaman terhadap perbedaan pilihan dinamika politik agar tidak memicu gelombang golput.

Untuk menekan kecenderungan golput di masyarakat, KH Mudzoffar yang merupakan salah satu pendidi Partai Gelora ini menekankan pentingnya pemetaan masalah.

“Golput itu karena kebingungan atau belum menemukan figur ideal relatif mudah diedukasi melalui literasi politik, sedangkan golput yang bersifat ideologis memerlukan pendekatan dialogikal yang lebih sabar dan berkesinambungan,” katanya.

Di akhir pemaparannya, KH Ahmad Mudzoffar mengajak seluruh kader dan partisipan untuk terus menyebarkan pemahaman Islam yang teduh, moderat, dan bijaksana, serta menjadikan aktivitas berpartai sebagai sarana kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa di bawah naungan nilai-nilai keutamaan.

Kajian tersebut ditutup dengan imbauan agar umat Islam senantiasa mengevaluasi diri, fokus memperbaiki kualitas ibadah pribadi, serta menebarkan semangat Islam yang rahmatan lil ‘alamin dengan mengedepankan persatuan dan kebijaksanaan.

Partaigelora.id-Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora Indonesia, KH Muhith M. Ishaq, Lc., M.A., menegaskan pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan perjuangan politik.

Menurutnya, partisipasi politik umat Islam hendaknya berakar pada panggilan spiritualitas, bukan sekadar imbalan atau dorongan transaksional.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam program Ngaji Politik  yang diselenggarakan Bidang Keuamatan DPP Partai Gelora dalam Serial Spiritualitas Politik bertajuk ‘Selalu Ada Gradasi dari Kualitas Kemusliman Kita’,Rabu (7/10/2026).

KH Muhith menyampaikan bahwa kekuasaan tanpa agama rawan kehilangan kendali, sementara agama tanpa kekuatan politik berisiko kehilangan pelindungnya.

“Karena itu,Umat Islam dituntut untuk menempatkan diri sebagai pelaku atau penggerak utama (fa’il) dalam amar makruf nahi mungkar, bukan sekadar dijadikan objek politik, kerumunan, atau pasar suara menjelang pemilu,” kata KH Muhith.

Sehingga ketika seseorang dituntut untuk memahami kualitas kemuslimannya, maka dia harus memahami mengenai Islam itu sendiri.

Sebab, Islam adalah agama yang sempurna, namun kualitas kemusliman pemeluknya memiliki gradasi yang beragam.

Ia menegaskan bahwa kualitas kemusliman tidak hanya diukur dari ibadah ritual semata (mahdah), melainkan dari kesalehan sosial serta penerapan nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan berpolitik (siyasah).

Merujuk Al-Qur’an (Surah At-Taubah dan Fatir), tingkat kesalehan terbagi dari kelompok yang berkompetisi dalam kebaikan (sabiqun bil-khairat), kelompok pertengahan (muqtasid), hingga yang masih sering berbuat salah (dhalimun linafsih).

KH Muhith menepis pandangan kaku yang menyamakan Islam secara eksklusif dengan kebudayaan Arab.

Baca juga:

Partai Gelora Luncurkan Program ‘Ngaji Politik’, Tegaskan Agama dan Kekuasaan adalah Saudara Kembar

Menurutnya, sejarah mencatat kontribusi ulama besar perawi hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari luar Bangsa Arab, hingga jejak peradaban Islam di Andalusia, Turki, India, dan Nusantara.

Ia mengatakkan, kemimpinan politik Islam dalam sejarah terbukti dinamis dan inklusif—berpindah dari Bangsa Arab, Persia, India, Mongol, hingga kerajaan-kerajaan Nusantara—menunjukkan bahwa Islam hadir untuk seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).

Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora ini menjelasakan, semangat beribadah masyarakat Indonesia yang tinggi harus diimbangi dengan kesalehan publik, seperti menjaga etika bertetangga, memelihara fasilitas umum, serta menghormati hak-hak sesama warga negara.

“Di sinilah pentingnya nilai kejujuran dan amanah wajib mengikat setiap pelaku politik. Semakin tinggi skala kepemimpinan seseorang, semakin besar dampak kebijakan yang dihasilkan, serta makin besar pula pertanggungjawaban moral dan spiritualnya,” katanya.

KH Muhith berpandangan bahwa prinsip kepemimpinan yang berorientasi rakyat, maka seorang pemimpin sejati dituntut untuk menanggalkan agenda pribadi dan fokus melayani kebutuhan publik yang dipimpinnya.

“Potensi besar umat Islam Indonesia diharapkan tidak hanya berhenti pada skala domestik, melainkan mampu memberikan kontribusi kepemimpinan pemikiran dan kebudayaan bagi dunia internasional,” katanya.

Ngaji Politik tersebut, diakhiri KH Muhith dengan mengutip pesan Imam Al-Ghazali mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara agama sebagai fondasi dan kekuasaan sebagai pelindungnya, demi mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa yang berkeadilan.

“Kita berharao Partai Gelora berharap dapat memberikan edukasi serta energi rohani bagi gerak langkah politik umat, sekaligus mencetak kepemimpinan politik yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan public,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI  Anis Matta, memberikan arahan strategis dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Desk Rekrutmen Anggota Partai Gelora di Jakarta beberapa lalu.  Arahan tersebut, secara lengkap ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV pada Jumat (8/10/2026).

Dalam arahannya, Anis Matta menegaskan bahwa kekuatan politik suatu partai tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah sumber daya atau modal logistik, melainkan oleh ide, kualitas manusia, serta kemampuan menyusun cerita (storytelling) yang terhubung langsung dengan realitas kehidupan masyarakat.

Anis Matta menguraikan bahwa sejarah peradaban, ajaran agama, hingga gerakan-gerakan politik besar dunia selalu bermula dari sebuah cerita yang diyakini secara kolektif.

Menurutnya, masyarakat akan tergerak untuk bergabung dengan Partai Gelora jika partai mampu menyajikan narasi yang relevan dengan pergumulan hidup mereka sehari-hari.

“Semua bermula dari cerita. Itu yang membuat orang akan bergabung dengan Partai Gelora—jika kita bisa menjawab dan membuat satu cerita bahwa ini tentang hidupnya dia, bukan tentang kita. Dia yang berkepentingan untuk masuk jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Ia meminta seluruh fungsionaris dan kader untuk mampu menurunkan narasi-narasi besar dan proyeksi krisis global menjadi cerita yang membumi, kontekstual, dan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi maupun sosial.

Anis Matta mendorong jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia untuk terlebih dahulu mengatasi hambatan psikologis internal, seperti perasaan tidak berdaya atau minder ketika membandingkan diri dengan partai-partai politik senior yang memiliki modal jauh lebih besar.

Untuk menghadapi kontestasi politik Pemilu 2029, Anis memaparkan tiga instrumen penting bagi partai.  Pertama membangun imajinasi strategis (mengkhayal bersama), kedua kreativitas dan presisi manuver (political engineering) dan ketiga perang kognitif (cognitive warfare)

Membangun imajinasi strategis maksudnya adalah menggerakkan gagasan dan peta jalan politik secara berani. Anis menekankan bahwa setiap pencapaian besar dalam realitas selalu berawal dari imajinasi dan gagasan di dalam pikiran.

Baca juga:

Partai Gelora Rekomendasikan Sejumlah Pembenahan Teknis Atasi Keracunan MBG agar Tak Berulang

Sedangkan keativitas dan presisi manuver  adalah meneladani strategi non-konvensional dalam sejarah, di mana keterbatasan sumber daya ditutupi oleh ketepatan membaca titik lemah serta keberanian mengambil jalur perjuangan yang berbeda secara presisi.

Sementara perang kognitif dilakukan dengan emaknai pertarungan politik modern bukan sekadar adu kekuatan logistik, melainkan pertarungan ide, narasi, dan ketahanan mental dalam membangun kepercayaan publik.

Anis Matta, membedah strategi pengelolaan mentalitas kader serta kunci utama rekrutmen massal menuju Pemilu 2029. Ia menegaskan pentingnya kemampuan politisi dan kader dalam memisahkan antara kondisi psikologis pribadi dengan beban masalah yang sedang dihadapi (jaga jarak dari masalah).

Menurutnya, kegagalan menyelesaikan persoalan sering kali dipicu oleh ketidakmampuan membedakan antara berpikir rasional dan jebakan overthinking.

Wamenlu RI  ini membagikan pengalaman pribadinya saat menghadapi momen-momen kritis dan perasaan tidak berdaya (helplessness). Ia menyarankan metode pelepasan beban mental melalui aktivitas fisik intensif (stretch) untuk menyegarkan kembali daya pikir dan memicu gairah perjuangan baru.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa pengelolaan krisis internal harus bermuara pada penguatan aspek spiritual melalui doa dan permohonan ilham kepada Allah SWT.

Ia lantas enukil kisah sahabat Nabi yang tertekan oleh beban utang, di mana Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan dari keluh kesah, kesedihan, kelemahan, hingga kemalasan.

“Keputusan-keputusan besar dalam hidup dan perjuangan politik pada dasarnya adalah keputusan iman. Solusi sering kali sudah ada di depan kita, namun kita membutuhkan petunjuk dan ilham agar pikiran kita dibuka untuk melihat jalan keluar tersebut.”

Terkait target rekrutmen besar-besaran, Anis  Matta menegaskan bahwa kunci keberhasilannya tidak terletak pada kerumitan instrumen teknis (tools), melainkan pada kemampuan kader menjawab pertanyaan paling krusial dari masyarakat: mengapa mereka harus bergabung dengan Partai Gelora?

Ia menguraikan tiga pilar utama yang menjadi jargon sekaligus arah gerak partai. Pertama bergabung, mengajak rakyat untuk menjadi pelaku aktif dalam sejarah peradaban dan bukan sekadar follower atau penonton pasif.

Kedua bertumbuh, menjadikan partai sebagai ruang peningkatan kapasitas kognitif, kepemimpinan, dan kesejahteraan hidup kader.

Ketiga berdampak:, memberikan kontribusi nyata dalam menavigasi masyarakat serta bangsa di tengah ancaman krisis global.

Melalui konsolidasi rekrutmen anggota ini, Partai Gelora optimistis seluruh pengurus dan kader di daerah mampu merajut narasi baru yang menyatu dengan harapan rakyat, sekaligus menjadi motor penggerak menuju kemenangan pada Pemilu 2029 mendatang.

Anis Matta menutup arahannya dengan optimisme bahwa apabila seluruh kader mampu melampaui hambatan psikologis dalam diri masing-masing dan mampu mengartikulasikan narasi keberpihakan tersebut, Partai Gelora akan mampu melakukan lompatan rekrutmen anggota secara masif serta mengamankan kemenangan pada Pemilu 2029.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual (Tazkiyatuyn Nafs) dengan tema ‘Politik Pelayanan’ pada Selasa (6/10/2026) malam, sebagai bagian dari proses penyucian jiwa bagi kader dan pejuang politik.

Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelora Rofi’ Munawar mengatakan, bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari esensi pelayanan (khidmah).

Sebab, hakikat politik bukan sekadar mengejar kekuasaan, melainkan bagian dari proses sarana beribadah untuk menghadirkan kemaslahatan yang luas,  serta mengabdi dengan sepenuh jiwa dan raga

“Pelayanan ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Ketika kita berjuang di jalur politik, maka kita pasti akan melakukan yang namanya pelayanan atau khidmah,” ujar Rofi’ Munawar.

Mengutip pemikir politik Islam Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah dan Adabud Dunya Waddin, dijelaskan bahwa ada enam sendi yang membuat dunia menjadi baik, teratur dan harmonis.

Di enam sendi inilah politik pelayanan harus difokuskan. “Ketahuilah bahwa yang menjadikan dunia baik sehingga terjadi keteraturan dan harmoni itu ada enam yang disebut sebagai enam pondasi,” jelasnya mengutip Al-Mawardi.

Pertama Dinun Mutta atau agama yang ditaati. Maksudnya agama berfungsi sebagai pedoman hidup, pengendali nafsu, dan pengawas nurani.

Politik pelayanan harus memastikan agama berjalan seimbang pada dimensi vertikal (hablum minallah) dan horizontal (hablum minannas).

“Contohnya Ibadah sosial seperti zakat, infak, dan sedekah melatih jiwa untuk melepaskan kepemilikan demi mengikis diskriminasi serta menciptakan kesetaraan sosial,” katanya.

Kedua Sultanun Qahir atau pemerintahan yang kuat dan efektif. Artinya kekuasaan dipandang sebagai amanah keagamaan (ittikhadul imarati dinan) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui amal saleh.

Baca juga:

Berlaku Adil dalam Politik Begitu Sulit, Karena Adil adalah ‘Nyawa’ dalam Perjuangan Politik

“Pemimpin yang efektif berfungsi sebagai solidarity maker—perekat masyarakat—serta menjadi pengayom bagi pihak-pihak yang lemah dan terzalimi,” katanya.

Ketiga Adlun Syamil atau keadilan yang merata. Dimana keadilan diawali dari sikap adil terhadap diri sendiri.

“Pemimpin yang adil berfokus mengutamakan kemudahan (ittiba’ul maisur), mengurai kesulitan rakyat (hazwul maksur), serta meninggalkan pendekatan kekuasaan yang represif (tarkut tasalluthi bil quwwah),” katanya

Keempat Amnun ‘Am atau keamanan yang menyeluruh. Kepimpinan harus menberikan jinan keamanan yang melingkupi dimensi fisik maupun psikis secara merata.

Hal itu mrujuk pada pesan Surah Quraisy, pemenuhan pangan (at’amahum min ju’) dan rasa aman (amanahum min khauf) menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan.

Kelima Hisbu Dar atau kesuburan wilayah dan kemakmuran ekonomi. Yaitu  engelolaan potensi daerah dan sumber daya secara optimal untuk menopang ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keenam Amalun Fasih atau harapan yang luas.Pemerintahan dan elemen politik bertugas diharapkan membangun optimisme, menghadirkan prospek masa depan yang cerah, serta ruang bertumbuh bagi seluruh warga negara.

Rofi] berharap melalui pendekatan politik pelayanan, kehadiran kader dan pemimpin politik diarahkan untuk mengurai problematika warga, bukan memperberat beban hidup masyarakat.

“Kesetaraan yang lahir dari kebijakan adil dan ibadah sosial diharapkan dapat menghapus sekat-sekat sosial sehingga terbangun harmoni dalam berbangsa,” katanya.

Ia mengatakan, berbagai persoalan riil yang sering dihadapi para pemimpin atau pemangku kebijakan di lapangan seperti risiko penyimpangan kebijakan akibat laporan yang tidak jujur dari bawahan,

Ditegaskan bahwa pemimpin harus menerapkan fungsi soliditas dan solidaritas pada lingkaran dalamnya terlebih dahulu.

“Pemimpin wajib turun ke lapangan untuk mengecek kondisi riil masyarakat guna menghindari jebakan budaya ‘asal bapak senang’ (ABS),
 katanya

Hal ini akibat janji politik seorang politisi yang merupakan bentuk penjelmaan dari visi dan misi kepemimpinan, terkadang tidak disandingkan dengan kematangan berpikir untuk merealisasikannya.

“Sehingga pemimpin dituntut bertanggung jawab penuh dan tidak sembarangan mengumbar komitmen tanpa kepastian eksekusi. Tidak ada lagi ABS,” katanya.

Karena itu, keberhasilan seorang politisi tidak diukur dari klaim kesempurnaan, melainkan dari ikhtiar sungguh-sungguh, ketaatan pada proses pelayanan, serta ketiadaan niat untuk berbuat zalim.

“Jika terjadi kegagalan dalam proses kepemimpinan, seorang pemimpin yang berintegritas harus jujur mengakui keterbatasannya tanpa perlu menutupi kenyataan melalui pencitraan semu,” tegasnya.

Kajian ini diakhiri dengan ajakan kepada seluruh kader untuk menanamkan nilai-nilai khidmah sejak dini sebagai tolok ukur kesiapan memegang mandat kepemimpinan di masa mendatang.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora telah menuntaskan pembentukan Desk Verpol di daerah, dan bersiap menyambut tahapan verifikasi partai politik di KPU RI.

“Kita sudah membuat proyeksi 75% + 1 DPD dan 60% DPC yang siap didaftarkan secara resmi ke KPU,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Hal itu dilakukan usai melakukan Rakornas Kedua Desk Verpol Pusat dengan 10 Ketua Pemenangan Teritori (KPT) Partai Gelora pada Sabtu-Minggu, 3-4  Oktober 2026.

Partai Gelora, kata Mahfuz, juga telah membuat roadmap kerja terstruktur dan sistematis yang wajib dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pengurus mulai Oktober 2026 hingga tahapan verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pertengahan 2027.

“Kita menetapkan tahapan kerja yang presisi dan terukur agar seluruh instrumen partai tidak menumpuk pekerjaan di akhir,” katanya.

Menurut dia, pengalaman verifikasi sebelumnya menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat ketahanan administrasi dan teknologi partai secara terintegrasi.

Saat ini, ungkap Mahfuz, kepengurusan Partai Gelora pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau provinsi sudah mencapai 100 persen.

Sementara kepengurusan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau kabupaten/kota sudah mencapai 94 persen, sedangkan kepengurusan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau kecamatan sudah memenuhi proyeksi 60%.

“Seluruh proses penguatan struktur, verifikasi DPC, hingga rekrutmen keanggotaan kita tata secara terukur, sehingga pada 2027 kita tinggal fokus pada akselerasi syarat sekunder,” ujarnya.

Ketua Desk Verpol Pusat ini mengatakan, Partai Gelora meminta seluruh jajaran kepengurusan ditargetkan untuk menyelesaikan kima agenda prioritas selama bulan Oktober 2026.

Antara lain melengkapi penuntasan struktur DPD hingga 100 persen, menyelesaikan pembentukan Desk Rekrutmen Anggota di daerah, serta memacu pendaftaran anggota baru secara masif, terutama di DPC yang diproyeksikan.

Kemudian pada November 2026, Partai Gelora akan menggelar Rakornas Ketiga pada 7–8 November 2026 sebagai ajang evaluasi sekaligus meneliti ulang data DPC Pemilu sebelumnya, untuk diaktifkan kembali atau diganti dengan pengurus baru.

“Guna menghindari penumpukan data di akhir masa pendaftaran KPU tahun 2027, Partai Gelora akan mulai melakukan penginputan data Sipol KPU pada 1 hingga 20 Desember 2026,” ujarnya.

Setelah itu,  pada Januari-Juni 2027 tinggal berfokus pada pemenuhan persyaratan sekunder dan melakukan pemutakhiran data verifikasi KPU seperti memperbaiki catatan kekurangan administrasi dan lain-lain.

“Partai Gelora optimistis menyongsong pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2029 dengan data 100% valid dan siap memenangkan Pemilu,” pungkas Mahfuz Sidik.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Rekrutmen Anggota selama dua hari di Jakarta.

Penutupan ditandai dengan pembacaan ikrar dan janji peserta untuk bergerak secara masif dan sistematus melakukan perekrutan anggotanya di wilayah masing-masing menuju Pemilu 2029.

Diketahui, Partai Gelora menggelar Rakornas dan Bimteknas di Jakarta pada Sabtu-Minggu, 3-4 Oktober 2026, dihadiri para Ketua dan Sekretaris Desk Rekrutmen Anggota Wilayah (DRAW) dari 38 provinsi  seluruh Indonesia

Ketua Desk Rekrutmen Anggota Pusat (DRAP) Partai Gelora Triwisaksana mengatakan, bahwa agenda setelah Rakornas dan Bimteknas ini adalah melakukan rekrutmen anggota besar-besaran.

“Apa yang akan kita lakukan setelah ini jauh lebih besar, karena kita akan melakukan satu project rekrutmen anggota secara masif dan juga sistematis di wilayah kita masing-masing,” ujar Triwisaksana dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Ia menegaskan, DPP Partai Gelora akan terus mendampingi dan berkomunikasi secara intensif dengan wilayah terkait hal-hal yang belum terelaborasi tuntas selama kegiitan ini.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Bang Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengatakan, diskusi berbasis regional selama Rakornas dan Bimteknas, menjadi kunci untuk menyelaraskan langkah menuju Pemilu 2029.

“Apa yang kita lakukan selama dua hari ini dan action plan setelah pulang dari sini adalah modal dasar yang paling besar untuk kemenangan kita di 2029,” ujarnya.

Ia menyebut peserta yang hadir sebagai initial founder dan initial investor yang akan menjadi tulang punggung partai menjelang Pemilu 2029.

Tahapannya adalah menuntaskan verifikasi partai politik, memetakan peta kemenangan 2029, lalu melakukan penggalangan besar-besaran di luar syarat verifikasi.

“Karena kita membutuhkan dukungan sangat besar masyarakat Indonesia untuk menang,” tegasnya.

Ketua Korbid Penggalangan DPP Partai Gelora ini meminta setiap daerah untuk  memetakan dan melakukan scoring terhadap kantong-kantong massa yang potensial memberikan kontribusi elektabilitas terbesar.

“Dari situ kita dekati dengan cara komunikasi, kita lakukan pengayaan berupa OK Gelora, lalu kita verifikasi, lalu kita bekali dengan kaderisasi. Terus demikian sehingga siklus ini membesar,” jelasnya.

Dengan metode itu, menghadapi Pemilu 2029 diyakini akan jauh lebih mudah dibanding 2024 karena sudah memiliki struktur hingga DPC, sistem, dan modal pengetahuan.

Selain itu, Sani berharap agar rekrutmen anggota fokus menyasar generasi Z sebagai target utama dalam menjaring keanggotaan baru.

Sebab, generasi muda dapat menjadi aktivis influencer yang mampu membangun opini positif tentang pentingnya partisipasi politik di kalangan anak muda.

Ia menilai kesadaran politik generasi Z menjadi kunci untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan.

“Generasi Z perlu melek politik karena masa depan mereka ditentukan dari partisipasi mereka dalam politik. Kita akan gelar program aktivis influencer,” katanya.

Menurut dia, anak muda saat ini dituntut untuk kritis menyikapi situasi geopolitik global seperti konflik antarnegara, perang dagang hingga krisis energi.

Kondisi tersebut,  sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri, termasuk Indonesia saat ini yang sedang  tidak baik-baik saja.

Ia menilai, tanpa pemahaman politik yang baik, generasi muda hanya akan menjadi penonton dan terdampak dari kebijakan yang diambil.

“Yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia pada akhirnya adalah situasi geopolitik global. Jika generasi muda tidak kritis dan tidak berpartisipasi, mereka akan kehilangan kendali atas masa depannya sendiri,” ujarnya.

Partai Gelora berharap dapat melahirkan anak-anak muda yang tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga memiliki kapasitas analisis, keberanian bersikap, dan kemampuan mengedukasi publik.

Program rekrutmen nasional ini akan digelar secara berjenjang di seluruh wilayah Indonesia dan terbuka bagi seluruh generasi muda yang ingin terlibat aktif dalam gerakan politik kebangsaan.

Rakornas dan Bimteknas Desk Rekrutmen Anggota diakhiri dengan pembacaan ikrar bersama yang dipimpin Ketua DRAP Triwisaksana. Seluruh peserta mengucapkan 7 krar dan janji bersama.

“Kami siap bergerak, bekerja, berkoordinasi dan bertanggung jawab untuk mencapai target rekrutmen,” tegas Sani saat membacakan penutupan ikrar dan janji bersama tersebut.

Dalam Rakornas dan Bimteknas ini, peserta mendapatkan pembekalan dari Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta, serta Wakil Ketua Umum yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI Fahri Hamzah.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan segera membentuk Desk Pemenangan Pemilu dalam waktu dekat, untuk melengkapi dua desk sebelumnya yang telah dibentuk menjelang Pemilu 2029, yakni Desk Verpol dan Desk Rekrutmen Anggota.

Desk Pemenangan Pemilu ini, salah tugasnya adalah membawa masalah wacana parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 5 persen menjadi perdebatan publik.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta saat memberikan arahan dalam penutupan Rakornas Desk Verpol di Jakarta, Minggu (4/10/2026) sore.

“Menurut saya, ini akan menjadi perdebatan besar soal threshold di parlemen. Negonya antara 3 sampai 5 persen, tapi mereka mau mengangkat sampai 5 persen,” kata Anis Matta.

Menurut dia, apabila ada tekanan publik yang kuat soal ambang batas parlemen ini, maka wacana ambang batas parlemen 5 persenn bisa diturunkan secara signifikan.

“Kalau ada tekanan yang kuat orang bisa turun sampai 3 persen, bahkan bisa  0 persen. Karena itu kita akan segera membentuk Desk Pemenangan Pemilu. Salah satu tugasnya nanti mulai masuk dalam perdebatan public soal threshold ini,” katanya.

Desk Pemenangan Pemilu Partai Gelora, kata Anis Matta, akan mengkaji dan membahas berbagai macam regulasi ambang batas parlemen baik pada Pemilu 2024, maupun Pemilu-pemilu sebelumnya.

“Kemarin lewat Pak Fahri (Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum) kita menyampaikan usulan threshold 0 persen atau 20 persen sekalian. Kalau mau menyerderhankan partai ya 20 persen sekalian, tapi kalau mau meningkatkan partisipasi ya 0 persen,” ujar Anis Matta.

Ia menambahkan, Partai Gelora mengajak publik untuk mulai memperdebatkan suara yang hangus pada Pemilu 2024 lalu.

Sebabyak 17,3 juta atau sekitar 11, 4 persen dari total suara Pemilu 2024 hangus dan tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI.

Hal itu akibat 10 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024 lalu, tidak memenuhi ambang batas parlemen yang ditetapkan 4 persen.

Apalagi jika ambang batas parlemen tersebut, naik menjadi 5 atau 7 persen, maka akan semakin banyak suara yang nantinya terbuang dan tidak bisa dikonversi menjadi kursi.

Kondisi dan situasi tersebut, tentu saja akan mengurangi minat partispasi publik mengikuti Pemilu, karena suara mereka tidak dihargai, didengar dan dihanguskan.

“Nah, kita mulai akan masuk dalam perdebatan. Kita menyiapkan semua prosedur yang normal untuk mendorong perdebatan tersebut,” katanya.

Anis Matta optimistis pada Pemilu 2029 mendatang, Parta Gelora akan melakukan lompatan besar dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

“Saya punya confident (percaya diri) yang lebih tinggi pada Pemilu 2029 ini. Insya Allah kita bisa melewati sekarang (masuk ke DPR),” tegasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, Desk Verpol  Partai Gelora yang dihadiri para Ketua Pemenangan Teritori (KPT) telah menyepakati proyeksi 75% + 1 jumlah DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan 60% DPC  (Dewan Pimpinan Cabang) yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat menjadi   peserta Pemilu 2029.

“Secara akumulatif nasional kita sudah melampaui ambang batas minimal. Namun, kita tetap melakukan pendampingan untuk wilayah-wilayah dinamis seperti Bali, Nusa Tenggara, Sumbar, dan Papua terus kita kencangkan,” kata Mahfuz Sidk.

Data atau dokumen akan mulai dimasukkan atau di upload ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Hal itu diharapkan selesai pada Desember 2026, untuk menghindari penumpukan data di akhir masa pendaftaran KPU tahun 2027.

“Mudah-mudahan data-data yang sampaikan ke KPU terverifikasi semua dan memenuhi syarat (MS). Kita optimis Partai Gelora lolos menjadi peserta Pemilu 2029,” pungkas Ketua Desk Verpol Pusat Partai Gelora ini.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang  (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah merespons soal usulan soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar 5 persen yang tengah bergulir dalam wacana pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Hal itu merupakan kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar di Senayan saat ini, bukan untuk kepentingan rakyat dalam Pemilu 2026.

Penegasan tersebut, disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk  ‘Reformasi Pemilu – Berapa Threshold yang Benar?’ pada Jumat (2/10/2026) malam.

“Bahwa angka threshold yang ada di kisaran 4% hingga 7%, termasuk 5% saat ini hanyalah kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar, bukan untuk kepentingan rakyat,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Fahri mengatakan, dua mazhab utama dalam penentuan ambang batas pemilu, yakni  Mazhab KedaulatanRakyat (Pro murni 0%) dan Madzab Penguatan Presidensialisme (Skenario 20%).

Menurut Fahri, pilar utama demokrasi adalah memurnikan kedaulatan suara rakyat (vox populi, vox dei).

Dalam mazhab ini, berapa pun suara yang diraih oleh sebuah partai atau calon, aspirasi mereka wajib diakomodasi di parlemen tanpa terganjal syarat pembatasan (parliamentary threshold).

“Seberapa pun partai politik berhasil mengirim satu orang ke DPR RI, biarkan dia menjadi anggota dewan karena dia dipilih oleh rakyatnya. Biarkan dia bersuara. Jangan-jangan satu anggota dewan itu bisa lebih jago dan berani menyuarakan aspirasi rakyat dibanding yang lain,” tegas Fahri.

Ia menegaskan, bahwa Partai Gelora secara tegas berada pada posisi mendorong ambang batas parlemen 0%, serta menolak usulan parliamentary threshold (PT) 4%, 5% dan 7%

Sementara Di sisi lain, bagi kelompok yang beralasan ingin menguatkan sistem presidensialisme dan menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen—merujuk pada pemikiran ilmuwan politik Scott Mainwaring—Fahri menantang DPR untuk sekalian menetapkan ambang batas yang tinggi.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

“Kalau memang mau menyederhanakan partai politik untuk menguatkan presidensialisme, bikin saja threshold-nya sekalian 20%. Berani tidak? Supaya yang lolos hanya satu atau dua partai seperti di Amerika Serikat,” ujarnya.

Fahri mengkritik usulan angka threshold pertengahan (seperti 4%, 5%, atau 7%) sebagai bentuk sikap ‘banci dan penakut dari partai-partai besar yang sekadar ingin mengamankan kursi tanpa memiliki prinsip yang jelas.

Fahri menepis anggapan bahwa masuknya partai-partai kecil ke parlemen akan menyulitkan jalannya pemerintahan.

Menurut  dia, dengan mengakomodir partai-partai kecil masuk parlemen, maka mekanisme kerja di DPR sangat mudah disederhanakan, tanpa harus memberangus suara pemilih.

“Opsinya itu sederhana, dimana pengambilan keputusan pada dasarnya hanya mengenal tiga opsi, yaitu setuju, tidak setuju, dan abstain,” kata dia.

Sehingga keberadaan fraksi di DPR tidak wajib dinamai sesuai partai politik, melainkan dapat digabung menjadi fraksi pendukung pemerintah, fraksi bukan pendukung pemerintah (oposisi/minoritas), dan fraksi independen.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini menggarisbawahi bahwa jika pemilu terus diwarnai oleh pembatasan hak pilih dan biaya operasional yang mahal, pemilu hanya akan mengagregasi logistik, bukan pikiran.

Akibatnya, panggung politik dipenuhi adu baliho, rompi, dan kaos, serta disokong oleh kekuatan modal pengusaha tambang atau figur populer tanpa kapasitas pengawasan.

“Jika undang-undang pemilu mendatang tetap memaksakan ambang batas tinggi seperti 5%, maka gelombang uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali bergulir untuk mengembalikan threshold ke angka nol,” katanya.

Evaluasi Total Threshold dan Sistem Pemilu

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyampaikan, pandangannya terkait arah reformasi sistem kepemiluan nasional dan penentuan ambang batas parlemen yang ideal.

Fahri menegaskan bahwa pembahasan mengenai threshold dan reformasi pemilu merupakan isu krusial, karena pemilu adalah mekanisme utama pembentukan kekuasaan dalam negara demokrasi.

Sebab, kualitas kepemimpinan serta kebijakan publik yang dihasilkan sangat bergantung pada legitimasi dan kebaikan sistem pemilu itu sendiri.

“Pemilu adalah mekanisme untuk membentuk kekuasaan. Apabila pemilunya buruk, maka seluruh hasil dari kekuasaan itu juga bisa memburuk,” tegas Fahri.

Fahri menekankan bahwa esensi dasar dari demokrasi adalah mengagregasi partisipasi publik seluas-luasnya, bukan membatasinya.

Wakil Ketua DPR Periode 2008-2014 ini mengatakan, bahwa perancangan aturan pemilu tidak boleh dibuat elitis atau didesain untuk mementingkan kelompok tertentu semata.

“Sistem pemilu dan aturan threshold yang ideal harus mampu menyerap aspirasi seluruh lapisan masyarakat serta memberikan ruang yang adil bagi gagasan-gagasan baru untuk tampil dalam ruang public,” katanya.

Selain persoalan ambang batas, Fahri memetakan tiga aspek utama yang harus dibenahi secara menyeluruh menjelang Pemilu 2029.

Yaitu pertama visi Pemilu & kedaulatan rakyat, kedua penataan kelembagaan & daerah pemilihan (Dapil)  dan ketiga modernisasi teknis & kampanye gagasan.

Pertama dengan adanya visi Pemilu & kedaulatan rakyat menjadikan pemilu sebagai sarana koreksi kekuasaan yang manusiawi.

“Berbeda dengan sistem kekuasaan otoriter yang berbasis kekuatan senjata atau garis keturunan, suara rakyat dalam pemilu merupakan instrumen fleksibel untuk mengoreksi kepemimpinan yang menyimpang,” katanya.

Kedua adanya penataan kelembagaan & daerah pemilihan diharapkan dapat mendorong independensi serta profesionalisme penyelenggara pemilu  seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Selanjutnya, diusulkan penataan Dapil secara berjenjang agar fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif lebih riil.

Yakni Presiden (Dapil Nasional), DPD (Dapil Provinsi), DPR RI (Dapil Kabupaten/Kota untuk mengawasi 1 bupati/wali kota), DPRD Provinsi (Dapil Kecamatan), dan DPRD Kabupaten/Kota (Dapil Desa).

“Membuka wacana pemisahan jadwal pemilu berdasarkan wilayah (Pusat dan Daerah) atau berdasarkan cabang kekuasaan (Eksekutif dan Legislatif) agar pemilih tidak bingung memahami peran pejabat yang dipilih,” ujarnya.

Sedangkan ketiga menyangkut modernisasi teknis & kampanye gagasan dilakukan dinkronisasi data dengan pngintegrasian data KPU dan Dukcapil untuk mengeliminasi pemilih ganda atau tidak valid.

Selain itu diusulkan adanya pembiayaan saksi oleh negara, dimana mengusulkan pengambilalihan biaya saksi TPS oleh negara guna menekan money politics dan ketimpangan logistik antarpartai.

Lalu, mengubah pola kampanye menjadi edukatif darii dari sekadar pamer logistik menjadi panggung adu gagasan melalui debat terbuka dan forum town hall.

“Saya berharap berbagai gagasan reformasi ini dapat dibahas secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa di luar ruang-ruang formal legislatif, sehingga dapat siap diaplikasikan pada Pemilu 2029 mendatang,” pungkas Fahri.