Category: Liputan

Partaigelora.id – Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipastikan akan mengusung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menjelaskan secara panjang lebar alasan Partai Gelora dan partai politik (parpol) KIM lainnya mendukung Wali Kota Solo itu sebagai cawapres Prabowo Subianto di 2024.

Hal itu disampaikannya dalam program Anis Matta Menjawab Episode Spesial dengan tema “Mengapa Gibran?” yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV, pada Jumat (19/10/2023) malam,

“Jadi dalam empat tahun terakhir ini peristiwa politik yang paling penting adalah penyatuan Pak Prabowo (Prabowo Subianto) dengan Pak Jokowi (Joko Widodo). Saya menganggap itu adalah tambahan nilai baru dalam kualitas leader mereka berdua,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (22/10/2023).

Menurut Anis Matta, Prabowo telah melawan dirinya sendiri ketika menerima ajakan rekonsiliasi dan masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Padahal Prabowo dua kali kalah Pilpres di 2014 dan 2019 melawan Jokowi.

“Saya menganggap itu, adalah satu peristiwa psikologi leadership yang luar biasa di mana beliau berhasil melawan dirinya sendiri. Saya ini sudah mendukung Pak Prabowo dari 2014, 2019 dan sekarang juga. Saya melihat ada yang beda dari Pak Prabowo sekarang, yaitu itu punya kebesaran jiwa dan kerendahan hati,” katanya.

Anis Matta juga menilai Jokowi memiliki kebesaran jiwa dan kerendahan hati ketika mau menerima lawan politiknya, Prabowo Subianto masuk dalam kabinet.

“Jadi Pak Jokowi ini juga punya satu kebesaran jiwa dan kerendahan hati, dimana beliau sudah bertarung berdarah-darah dengan Pak Prabowo. Tapi demi kepentingan bangsa, mau menyatu, karena tidak ingin melibat bangsanya terbelah,” ujarnya.

Ketika itu, tepatnya pada 6 Oktober 2019, Anis Matta mengaku menemui Presiden Jokowi untuk menawarkan rekonsiliasi dengan mengajak masuk Prabowo dalam kabinet, karena dunia bakal dilanda krisis besar, sehingga dibutuhkan persatuan, serta tidak ada pembelahan di elite dan masyarakat.

“Usulan tersebut diterima Pak Jokowi, beliau ingin ada rekonsiliasi yang bisa menyatukan bangsa. Dan begitu dilantik di periode kedua, tak begitu lama terjadi wabah Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Coba bayangkan apabila bangsa masih terbelah, dan beliau berdua tidak bisa menyatu, apakah bisa kita menghadapi krisis, yang diperparah dampak perang Rusia-Ukraina ini,” katanya.

Sehingga dalam konteks ini, lanjut Anis Matta, rekonsiliasi harus tetap dilanjutkan, karena krisis besar saat ini belum selesai dan sedang menuju puncak-puncaknya, apalagi sekarang ada tambahan perang lagi antara Hamas, Palestina-Israel.

“Jadi dalam konteks Pilpres 2024, perwujudan dari Pak Jokowi ini adalah Gibran (Gibran Rakabuming Raka). Sebab, tidak ada calon-calon yang diusulkan merupakan kelanjutan dari nilai-niai rekonsiliasi, kecuali Gibran,” ujarnya.

Anis Matta menegaskan, tantangan terbesar ke depan adalah ancaman perang dan konflik gepolitik global, krisis ekonomi, bencana alam, perubahan iklim dan ancaman disintegrasi bangsa lainnya.

“Itulah di antara alasan kenapa kita mendukung Pak Prabowo, karena tantangan negara besar seperti Indonesia juga sangat besar. Dan Pak Prabowo ini dianggap sebagai tokoh pemersatu bangsa dalam konteks rekonsiliasi. Bukan lagi mewakili politik aliran, tetapi sudah politik populasi,” katanya.

Sehingga dengan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo tersebut, upaya rekonsiliasi dengan Jokowi dapat tetap berlanjut, sehingga sebenarnya tidak ada kaitannya dengan politik dinasti.

“Jadi mengapa Gibran? Rekonsiliasi itu alasan pertama, alasan keduanya adalah mendapatkan tambahan kekuatan elektoral di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan alasan ketiga adalah perpaduan antara generasi tua dan muda,” paparnya.

Tidak Ada Relevansi

Dalam kesempatan ini, Anis Matta menjelaskan, bahwa tuduhan melanggengkan politik dinasti kepada Presiden Jokowi dengan mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo, tidak ada relevansinya. Sebab, dalam sistem demokrasi, jabatan yang dipilih rakyat tidak mengenal politik dinasti.

“Coba kita lihat di negara juaranya demokrasi, Amerika Serikat seperti George Bush dan Bush Jr, apakah itu bentuk politik dinasti. Bapaknya yang duluan presiden, lalu anaknnya. Anaknya dua periode, bapaknya hanya satu periode. Kemudian Bill Clinton sebagai mantan presiden mendukung istrinya, Hillari Clinton sebagai presiden, apakah itu disebut politik dinasti,” katanya.

Artinya, dalam sistem demokrasi itu, semua pilihan diserahkan kepada rakyat, apakah yang bersangkutan dipilih atau tidak. Politik dinasti itu terjadi jika jabatan tersebut ditunjuk, bukan melalui proses pemilihan dengan sistem demokrasi.

“Kalau di Indonesia itu contohnya, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) di Pilkada DKI, kalah juga meski anak presiden (Susilo Bambang Yudhoyono). Lalu, Puan (Puan Maharani) yang dikampanyekan sebagai capres, oleh PDIP nyatanya tidak dipilih, malahan pilih Ganjar (Ganjar Pranowo), padahal ketua umumnya ibunya sendiri, Ibu Mega (Megawati Soekarmoputri). Artinya dalam sistem demokrasi itu tunduk pada aturan elektabilitas,” tegas Anis Matta.

Dengan demikian, dinasti politik itu secara politik tidak berpengaruh dalam proses pemilihan, karena semua ditentukan oleh rakyat atau pemilih, termasuk di Pilpres 2024.

“Selama 25 tahun ini, masyarakat kita sudah menjadi masyarakat demokrasi dan generasi sekarang ini, generasi Z itu native demokrasi. Iklim demokrasi kita sudah tumbuh sejak 1998. Jadi dalam konteks soal politik dinasti ini sudah terjawab,” paparnya.

Ia berharap ada pematangan kedewasaan dalam berdemokrasi, dan tidak membangun asumsi-asumsi yang tidak perlu dalam menilai kapasitas atau kompetensi seseorang.

“Dulu Pak Jokowi ketika mau maju di 2014, disebut tidak kompeten, lebih kompeten Pak Prabowo. Tapi faktanya, Pak Jokowi berhasil mengelola negara. Sehingga penilaian itu hanya sekedar asumsi-asumsi saja,” katanya.

Asumsi itu, saat ini ungkapnya, juga menimpa Gibran yang dianggap tidak berkompeten dan tidak berpengalaman dalam pemerintahan, sehingga dianggap tidak layak diusulkan sebagai cawapres.

“Saya kira Mas Gibran sangat kompeten, dan bisa menjadi tambahan elektoral bagi Pak Prabowo. Sebelum berpasangan, Pak Prabowo sudah yang paling unggul, maka dengan adanya Mas Gibran akan menambah energi dan tambahan kekuatan elektoral bagi Pak Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di Jawa Tengah yang tidak pernah menang di 2014 dan 2019,” jelasnya.

Anis Matta menegaskan, pasangan Prabowo-Gibran dalam waktu 3-4 bulan ini akan menyakinkan pemilih yang mash ragu-ragu atau massa mengambang (swing voters) untuk menentukan pilihan politiknya ke pasangan Prabowo-Gibran.

“Kalau kita lihat, Gibran tidak akan merugikan Prabowo, malahan menguntungkan, karena akan ada tambahan elektoral. Makanya masalah-masalah itu, sesuatu yang masih debatable, bisa diuji dalam survei beberaoa hari ke depan. Saya yakin pasangan Prabowo-Gibran, elektabilitasnya tinggi,” pungkasnya.

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi juru damai konflik Hamas, Palestina-Israel seperti pada konflik Rusia-Ukraina beberapa waktu lalu.

“Solusi bagi Palestina hanya kemerdekaan. Artinya, Indonesia bisa memainkan peran mediasi. Indonesia sebagai negara terbesar berpenduduk muslim bisa menawarkan diri untuk melakukan fungsi mediasi. Harusnya Indonesia yang menjadi juru damai,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (17/10/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #17 dengan tema “Kemana Arah Perang Palestina-Israel” yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (16/10/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar ini, Anis Matta mendesak agar Presiden Jokowi segera mengunjungi Palestina sebagai langkah awal peran mediasi.

“Waktu perang Rusia-Ukraina kan Presiden berkunjung ke Rusia dan Ukraina, mestinya sekarang beliau juga berkunjung Palestina,” katanya.

Anis Matta mengkwatirkan, perang Palestina-Israel kali ini akan menjadi perang kawasan yang menyeret semua negara di dunia untuk ikut perang.

Apalagi Amerika Serikat (AS) sudah menempatkan dua kapal induknya di Laut Mediterania yang akan memberikan bantuan persenjataan dan logisltik kepada Israel jika terjadi perang kawasan.

“Mungkin saja Netanyanhu (PM Israel Benyamin Netayanhu) menjadi ‘pendekar mabuk’, menyeret semua negara untuk bisa masuk dalam perang kawasan itu. Kalau ini terjadi, kita pastikan harga energi dan pangan otomatis juga akan naik. Kawasan ini adalah jalur lalu lintas yang sangat padat,” katanya.

Menurut Anis Matta, perang kawasan ini akan semakin berdampak pada ekonomi dunia, bukan hanya Indonesia. Ketika hal ini terjadi, maka dunia akan terjadi krisis ekonomi besar-besaran yang semakin tidak terkendali.

“Israel pun sekarang sedang mengkalkulasi, apakah mengambil serangan darat atau tidak, karena begitu dimulai. Inilah awal dari perang kawasan, makanya serang darat ditunda, katanya karena alasan cuaca, padahal bukan itu alasan sebenarnya,” katanya.

Anis Matta mengatakan, Israel akan mengalami kekalahan besar seperti Amerika di perang Vietnam, Afghanistan dan Irak, jika berani melancarkan serangan darat untuk melakukan pendudukan di wilayah Gaza.

“Serangan darat ini sebenarnya justru ditunggu sama pejuang Hamas, kalau serangan udara mereka dibombardir. Kalau serangan darat justru yang paling siap Hamas, mereka lebih lihai,” ujarnya.

Bagi Israel tidak ada pilihan jika ingin memenangi perang ini, yakni harus melakukan pendudukan melalui serangan darat. Sebab, tidak ada kemenangan, tanpa ada pendudukan.

“Sekarang ini, militer Israel mentalnya down, tidak punya nyali untuk melakukan serangan darat. Ini momen yang sulit bagi Israel, karena kalau tidak melakukan serangan darat, mereka tambah hancur. Kalau dia melakukan serangan darat, Israel akan kalah. Ini terus dikalkulasi,” jelasnya.

Namun, dia memprediksi Israel tetap akan melakukan serangan darat karena faktor Netayanhu. Sebab, jika Netayanhu tidak melanjutkan perang yang sudah berlangsung selama 10 hari ini, maka PM Israel itu akan di penjara karena tuduhan kasus korupsi di dalam negerinya.

“Serangan 7 Oktober lalu, itu adalah bencana militer terbesar Israel. Hamas berhasil menghancurkan mitos kekuatan militer dan intelejen Israel. Jadi Netayanhu ini ingin menjaga air mukanya, mencoba mengembalikan harga diri yang hancur. Langkahnya adalah mempertahankan spirit dari prajurit Israel dengan melanjutkan pertempuran darat di Jalur Gaza,” katanya.

Sebab, korban tewas di Israel sebagian besar adalah komandan-komandan militer, sementara di Palestina yang menjadi korban adalah warga sipil kaum perempuan dan anak-anak. Karena respon Netayanhu adalah perang dan pendudukan Gaza.

“China sudah mengatakan, bahwa pembalasan Israel kepada Palestina ini sudah melampaui batas kewajaran langkah pembalasan. Opini publik pun di dunia sekarang sudah berkembang, bahwa Israel telah melakukan genosida, pembantaian manusia. Ini adalah kejahatan perang,” katanya.

Anis Matta berharap agar perang Palestina-Israel tidak akan berujung pada perang kawasan, serta terjadi de-eskalasi perang tidak melebar dan meluas zona konfliknya.

“Saya berharap agar Amerika dan Eropa tidak terlibat dalam memperluas konflik, bisa jadi lebih kacau. Di kawasan ini, yang punya senjata nuklir itu Israel dan Iran. Kalau tidak ada kesepakatan politik, perang akan meluas ke seluruh kawasan,” ujarnya.

Anis Matta mengungkapkan pendiri Hamas, Syekh Ahmad Yasin telah meramalkan kehancuran Israel pada 2027 berdasarkan firasatnya sebagai seorang mukmin yang didasarkan pada Al Qur’an.

“Al Qur’an menceritakan tentang sejarah tersesatnya Bani Israil di Gurun Sinai selama 40 tahun. Angka itu sebagai siklus, dan Israel itu berdiri tahun 1948. Karena itu, dominasi Yahudi terjadi pada tahun 1988,” katanya.

Setelah itu tahun 1988, dominasi Israel mulai menurun dan saat bersamaan berdirinya Hamas pada 1987, maka pada 2027 akan menjadi puncak kemenangan Hamas dan kehancuran Israel.

“Jadi ketika tahun 2027, Hamas akan berumur 40 tahun. Saya khawatir dalam waktu dekat akan menyaksikan ada negara yang hilang dari peta dunia, yakni Israel,” jelasnya.

Bahkan Majalah Newsweek pada 2002 dalam cover story juga telah mengangkat mengenai masa depan Israel sebagai sebuah negara atau tidak. Artinya, Newsweek juga telah memprediksi 21 lalu mengenai kehancuran Israel.

“Nah, ramalan siapa yang sesuai bacaan zaman, kita tunggu saja. Tapi yang pasti sistem pertahanan udara Israel yang canggih sekarang sudah hancur berantakan, berhasil ditembus oleh serangan kejutan Hamas. Ini menarik untuk ditunggu,” pungkasnya.

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengaku dapat memahami posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak secara langsung menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

Sebab, Jokowi sebagai Presiden, tentu saja tidak boleh memihak secara langsung kepada kandidat yang ikut kontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, karena Presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Namun, dari berbagai pidato maupun simbol-simbol yang diberikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatannya, sebenarnya sudah dapat dibaca kemana arah dukungannya.

Presiden Jokowi berharap agar upaya rekonsialisasi dengan lawan politiknya dapat terus dijaga. Begitu pula dengan legacy pembangunan yang telah dilakukannya ada keberlanjutan.

“Jadi saya kira orang bisa memahami, masyarakat kita kan masyarakat simbolis. Orang akan paham dan memahami,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (15/10/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta menanggapi Pidato Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rakernas VI Projo di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

Menurut Anis Matta, salah satu simbolik yang disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya adalah soal perubahan iklim, dimana Indonesia perlu pemimpin seperti Prabowo Subianto ke depannya.

Dimana ke depannya, Indonesia akan menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan dialami semua negara di dunia, tidak terkecuali termasuk Indonesia, karena bagian dari krisis global.

“Soal perubahan iklim, kalau kita lihat kan sebenarnya Pak Jokowi menjelaskan, memberikan arahan kepada rakyat Indonesia secara umum, bahwa Presiden yang akan anda pilih ini adalah Presiden yang bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia ke depan,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan. calon wakil presiden (cawapres) Prabowo hendaknya tidak hanya dilihat didasarkan pada perhitungan elektoral, tetapi juga harus melihat simbolik, yaitu simbol rekonsiliasi.

“Siapapun yang akan menjadi wakil Pak Prabowo sebaiknya mengikuti gagasan rekonsiliasi, bukan semata-mata perhitungan elektoral, tapi juga memperhatikan simbolik, yaitu simbol rekonsiliasi,” kata Fahri Hamzah.

Sebelum muncul tiga kandidat capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk melanjutkan upaya rekonsiliasi itu, Prabowo diusulkan berpasangan dengan Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP.

“Waktu itu saya mengusulkan pasangannya Pak Prabowo, kalau terjadi rekonsiliasi di kabinet adalah Mbak Puan (Puan Maharani), tapi sekarang sudah berbeda,” katanya.

Fahri tetap berharap agar cawapresnya Prabowo adalah yang mensimbolissasikan adanya rekonsilliasi. “Saya tidak usah menyebut nama, tapi rekonsiliasi itu penting ke depan,” tegasnya.

Anis Matta mengapresiasi Pro Jokowi (Jokowi) mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Namun, ia meminta secara terbuka agar Projo mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo, termasuk cawapresmya yang akan didukungnya.

“Kita berharap agar Projo memberikan dukungan secara terbuka kepada Prabowo, termasuk siapa cawapresnya. Kan Pak Prabowo sudah menyebut ada empat, ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan luar Jawa,” ujar Anis Matta.

Namun, seusai menggelar Rakernas VI, Sabtu (14/10/2023) siang, Projo, salah satu simpul terbesar kelompok sukarelawan pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 lalu, resmi mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi yang hadir dalam rapat kerja itu sebenarnya tak secara gamblang menyebut arah dukungan ke bakal capres tertentu di Pilpres 2024. Namun, dari kriteria-kriteria yang disampaikan Presiden Jokowi, Projo menyimpulkan sosok itu adalah Prabowo.

Rakernas IV Projo di Indonesia Arena, GBK itu dihadiri sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, antara lain Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik.

Selain para petinggi parpol dalam KIM, putra sulung Jokowi yang juga Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka juga sempat terlihat dalam acara tersebut. Namun, ia meninggalkan lokasi sebelum Jokowi tiba. Sementara Prabowo Subianto tidak hadir.

Namun, setelah Rakernas Projo dibuka Presiden, rombongan dari Projo langsung bergerak ke rumah Prabowo di Jakarta.

Di sana, Projo mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo. Padahal, semula, deklarasi dukungan akan disampaikan saat rakernas.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menuturkan, saat membuka Rakernas VI Projo, Jokowi hanya menyampaikan kriteria-kriteria calon pemimpin ke depan yang dibutuhkan Indonesia.

Namun, Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud itu adalah Prabowo. Prabowo dinilai figur yang berani, punya nyali, dan konsisten memajukan Indonesia serta menyejahterakan rakyat.

Prabowo juga dinilai sebagai sosok yang pantang menyerah dan patriot sejati. Oleh karena itu, mereka sepakat mendukung Prabowo untuk Pemilu 2024.

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, ada dua alasan yang menjadi basis argumen dalam penentuan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Yaitu, pertama adalah soal rekonsoliasi dan yang kedua masalah legacy keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sehingga wakilnya adalah yang mewakili dua alasan itu, yaitu siapa yang mewakili rekonsiliasi dan siapa mewakili legacy yang komit meneruskan pemerintahan Jokowi,” kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (14/10/2023).

Dengan dua alasan itu, menurut Fahri, maka figur yang tepat untuk mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto adalah Walikota Solo Gibran Rakabumi Raka, putera sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Maka kalau capresnya Prabowo, siapa cawapres ya Gibran. Gibran itu ada wajah Pak Jokowi di dalamnya. Sehingga karena alasan rekonsiliasi dan legacy, mengambil Gibran itu sempurna dan kecocokannya sangat kuat,” katanya.

Namun, dalam rapat Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (13/10/2023) di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, baru disepakati empat kriteria penentuan cawapres, yaitu mewakili Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan luar Jawa.

“Semua pimpinan parpol kompak empat kriteria, kita akan rapat lagi pekan depan. Pekan depan penentuan satu nama, makanya semua pimpinan parpol dilarang meninggalkan Jakarta sampai tanggal 25 Oktober,” ungkap Fahri.

Fahri menjelaskan, dalam rapat KIM Jumat malam, terungkap, bahwa nama Gibran dalam survei-survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan tren kenaikan signifikan.

“Di Jawa Tengah, survei Gibran itu tertinggi untuk calon gubernur. Kalau untuk survei wakil presiden, sudah nomor 6 atau 4. Gibran itu, trennya naik surveinya,” jelas Fahri.

Fahri berpandangan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah pasangan yang tepat, saling melengkapi dan mewakili dua generasi.

Gibran akan menjaring pemilih dari kalangan milenial, disamping itu juga Walikota Solo tersebut menjadi jalan tengah kebuntuan penentuan cawapres yang diusulkan parpol pendukung KIM.

“Tapi Gibran ini bukan hanya sekedar pelengkap saja, tapi juga mewakili dua generasi. Selain itu, kelebihannya lagi adalah banyak isu Pemda (Pemerintah Daerah) yang akan dijawab Gibran karena lawan Prabowo itu, semua berlatar Pemda. Jadi kecocokan pasangan Prabowo-Gibran itu sangat kuat,” tegas Fahri.

Fahri menegaskan, elektablitas Prabowo menjelang Pilpres 2024 semakin tinggi meninggalkan dua kandidat lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

“Prabowo sudah terlalu kuat sekarang, dia diuntungkan karena berada di tengah. Sebab, pemilih kiri nggak mungkin milih capres kanan, dan capres kanan nggak mungkin milih capres kiri,” ujarnya.

Prabowo, lanjut Fahri, juga sudah terang-terangan akan melanjutkan pemerintahan Jokowi, karena Prabowo saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, berbeda dengan Ganjar Pranowo yang tidak berada di kabinet.

“Makanya Prabowo mengatakan, kami tidak ragu sebagai keberlanjutan dari kabinet Jokowi. Kalau Ganjar, susah mengklaim keberlanjutan kabinet Jokowi. Dia tidak di kabinet, bukan anggota kabinet. Kalau Prabowo adalah anggota kabinet selama 5 tahun, dia mengikuti semua rapat kabinet lima tahun ini,” paparnya.

Fahri juga menampik klaim PDIP yang mengatakan, Ganjar sebagai kelanjutan dari Jokowi, hanya karena Jokowi adalah kader dan petugas partai PDIP. Sebab, kabinet Jokowi tidak hanya diisi PDIP, tapi juga ada parpol lain.

“Inilah sebenarnya asal muasalnya, kenapa Prabowo ingin dengan PDIP, karena semua koalisi yang dipimpin Jokowi harus solid. Tapi sayangnya, PDIP keluar, Nasdem keluar dan PKB keluar,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengatakan, seorang capres yang diusung parpol harusnya memiliki ideologi atau mewakili gagasan, sehingga track recordnya dapat diketahui. Namun, mekanisme tersebut tidak diatur dalam Pemilu 2024.

“Kalau sekarang orang yang muncul itu, hanya untuk melengkapi tiket. Dan ujug-ujug orang yang berpisah jauh seperti PKS dan PKB, tiba-tiba dipaksa kawan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu pisah jauh, dipaksa oleh tiket,” katanya.

Dalam sistem yang relevan sekarang, lanjut Fahri, yang mengikuti kontestasi seharusnya adalah yang berkuasa melawan antitesa dari pemerintahan Jokowi sekarang, atau lawan politiknya.

Sebab, Prabowo dianggap mewakili gagasan kabinet Jokowi yang memiliki program besar-besar seperti pembangunan IKN, kereta cepat, infrastruktur dan lain-lain. Sementara lawannya, yang menolak program-program tersebut.

“Kalau Prabowo mengasosiasikan kelanjutan Jokowi, maka lawannya harusnya antitesanya Jokowi, yaitu Anies Baswedan saja. Sekarang yang aneh, Anies Baswedan mengatakan, koalisi perubahan, tetapi Nasdem dan PKB masih di dalam, ini yang membingungkan, sementara PDIP ngotot mau perang terbuka,” katanya.

Terkait rencana pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) gugatan batas usia capres dan cawapres pada Senin (16/10/2023), Fahri berpandangan, bahwa MK memiliki banyak argumen untuk mengatakan, menerima atau menolak.

“Jadi kelompok yang melakukan gugatan presidential treshold 20 persen yang meminta MK itu dihapus, mengubah 20 persen atau ditiadakan, itu sama saja menerobos legal policy, mereka menolak perubahan batas usia. Padahal itu juga open legal policy, artinya ini soal politik, atau kepentingan saja,” katanya.

Artinya, mereka yang menggugat batas usia 40 tahun itu, juga memiliki hak asasi seperti partai baru yang menggugat presidential treshold 20 persen.

“Jadi kalau ada yang mempersoalkan dibawah 40 itu, juga punya hak asasi. Soal angka itu memang labil, tetapi tetap harus ada angka konstitusional, yaitu pada angka orang boleh memilih, pada saat itu boleh dipilih, tepatnya 17 tahun. Kalau saya boleh memilih presiden, kenapa saya tidak boleh dipilih. Sehingga seperti ini, harusnya ada standar konstitusional, dan MK akan menemukan banyak argumen untuk mengatakan menerima atau menolak. Tidak bisa mengatakan, ini ditolak,” paparnya.

Karena itu, jika gugatan batas usia dikabulkan, maka harus berlaku segera pasca pembacaan putusan, karena pendaftaran capres dan cawapres sedang berlangsung. Aturan pelaksanaanya akan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU).

“Mirip dengan putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Usia pembacaan mestinya berlaku otomatis, karena pendaftarannya sedang berlangsung. Nah, kalau perpanjangan pimpinan KPK ditetapkan melalui Keppres. maka kalau soal batas usia capres dan cawapres ini ditetapkan melalui PKPU,” pungkasnya.