Category: Liputan

Partaigelora.id – Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per hari, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Adapun BBM yang dinaikkan di siang hari bolong secara mendadak itu adalah jenis Pertalite, Solar dan Pertamax.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, kenaikan harga BBM saat ini, akan semakin menyusahkan kehidupan rakyat, yang sudah susah akibat dampak pandemi dan ketidakpastian global.

“Argumentasi terkait subsidi sebagai beban ekonomi yang salah sasaran, itu hanya retorika belaka pemerintah saja. Kenaikan harga BBM justru akan semakin menyusahkan masyarakat,” kata Fahri dalam keterangannya, Ahad (4/9/2022).

Menurut Fahri, argumentasi pemerintah yang menganggap, bahwa subsidi hanya dinikmati oleh pengguna mobil pribadi, bukan rakyat miskin sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga BBM, sebagai alasan yang tidak pernah bisa diterima rakyat sampai kapanpun.

Sebab, pencabutan subsidi itu, kata Fahri, merugikan kepentingan rakyat, dan menambah beban hidup masyarakat yang sudah sulit saat ini.

“Hal itu tidak akan pernah diterima rakyat sampai kiamat. Rakyat menganggap pencabutan subsidi akan menambah kesulitan hidup mereka,” tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menegaskan, sesuai konstitusi, maka tugas pemerintah adalah membantu dan membela rakyat di dalam kesulitan hidup.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini berharap pemerintah tidak perlu mengikuti protokol kaum kapitalis, yang tidak menghendaki adanya dukungan kepada rakyat melalui pemberian subsidi.

“Mereka (kaum kapitalis, red) ingin kompetisi berlangsung secara sempurna, tidak ingin ada subsidi-subsidi, semua harus diserahkan ke mekanisme pasar,” tandas Fahri.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022). Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu/liter.

Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 Triliun menjadi Rp502, Triliun, dan angka ini diprediksi akan meningkat terus.

Sehingga pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit dengan melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM.

Keputusan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, kata Jokowi merupakan pilihan terakhir yang dilakukan pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin lagi menanggung beban subsidi yang semakin besar.

Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah telah menyiapkan Bantalan Sosial sebesar Rp24,17 triliun. Namun, bantalan sosial tersebut, dianggap tidak akan mampu mengatasi efek domino dari kenaikan harga BBM.

Daya beli masyarakat dikwatirkan justru akan semakin menurun dan memincu inflasi semakin tinggi. Masyarakat bakal semakin susah dalam menjalani kehidupannya pada hari-hari ke depan.

Sebab, kabar soal kenaikan harga BBM beberapa pekan terakhir saja, telah menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan memicu panic buying di sejumlah lokasi, apalagi BBM telah dinaikkan sekarang.

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memprediksi menjelang Pemilu 2024 mendatang akan muncul calon presiden (capres) yang tidak terduga, dan capres tersebut kemungkinan akan terpilih sebagai Presiden RI ke-8.

Hal itu sesuai dengan karakter dari sebuah krisis, yakni memunculkan seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan dan keluar dari krisis multidemensi saat ini.

“Apa yang ada di dalam survei saat ini, belum tentu terpilih. Krisis saat ini bisa menciptakan hal-hal yang tidak terduga sebelum 2024, sebelum penetapan capres. Nanti mungkin akan muncul capres tidak terduga,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022).

Menurut Anis Matta, lembaga survei saat ini hanya menjadi instrumen atau alat propaganda media capres tertentu agar popularitasnya tinggi, bukan lagi berpegang pada instrumen akademik.

“Saya tahu bahwa di lembaga survei itu, mereka menyimpan angka-angka yang benar secara akademik. Mereka melakukan fungsi survei sebagai alat akademik, tetapi disisi lain menggunakannya sebagai alat propaganda. Dan ini meracuni pikiran banyak orang dan partai-partai,” katanya.

Karena menjadi instrumen propaganda, maka popularitas seseorang bisa berubah cepat tergantung pesanan. Dari tidak punya popularitas, dalam sesaat popularitasnya menjadi tinggi, karena adanya permainan angka-angka survei.

“Popularitas tinggi itu hanya untuk instrumen media propaganda saja, tapi sesungguhnya popularitasnya kosong. Ini juga yang kita sesalkan, kenapa partai politik menjadi inferior karena dibombardir lembaga survei,” katanya.

Sementara terkait pencapresan, Anis Matta mengatakan, lebih respek terhadap PDIP, Partai Gerindra dan PKB, yang mencalonkan kadernya sendiri Puan Maharani, Prabowo dan Muhaimin Iskandar.

“PDIP, Gerindra dan PKB benar-benar membangun sebuah partai dengan memperjuangkan kadernya secara konsisten. Mereka bekerja keras membangun jaringannya dan tidak menjual karcis atau tiket kepada orang lain. Saya respek dengan orang-orang seperti ini,” katanya.

Anis Matta mengaku tidak mengerti terhadap pola pikir partai politik (parpol) yang tidak mau mencalonkan kadernya sebagai capres, tetapi justru mencomot orang lain untuk didukung.

Padahal fungsi parpol itu, adalah sekolah kepemimpinan nasional, dan kita sering mengkritik soal politik transaksi. Namun, ternyata kita juga yang tidak konsisten dengan mendukung dan melakukan politik transaksi, mencalonkan orang lain ketimbang kadernya sendiri.

“Jadi fungsi partai politik itu melahirkan pemimpin, bukan sekedar membangun kekuatan politik untuk mendapatkan jabatan, dengan mencalonkan orang lain dan berjualan karcis, bukan kadernya sendiri. Maka lebih baik tidak usah jadi partai politik, jadi event organizer saja,” tegasnya.

Partai Gelora, kata Anis Matta, sebenarnya ingin mencalonkan kadernya sendiri sebagai capres di Pilpres Pilpres 2024. Namun, karena gugatan Partai Gelora soal pemisahan antara Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), maka tidak bisa mengajukan sendiri.

“Karena sistem Pemilu-nya telah ditetapkan Serentak seperti 2019 dan gugatan kita telah ditolak Mahkamah Konstitusi, maka Partai Gelora akan terlibat dalam proses pencapresan saat ini, cuma kita sampai saat ini hingga Desember nanti fokus untuk bisa lolos verifikasi partai politik,” katanya.

Partaigelora.id – Baru-baru ini ruangan Komisi III DPR RI dihebohkan dengan suara perempuan misterius yang memanggil ‘sayang’ saat berlangsungnya Rapat Kerja (Raker) Komisi hukum DPR RI dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta jajarannya, pada Rabu (24/8/2022) lalu.

Momen tak terduga itu pun menjadi sorotan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/8/2022).

Fahri menekankan agar Anggota DPR RI harus membiasakan panggilan yang sudah tertera di dalam Tata Tertib (Tatib).

“Istilah ‘yang terhormat’, penting agar mereka tahu diri. Itulah makna panggilan itu. Rapat Parlemen itu rapat serius, jangan main-main dan banyak bercanda,” tegasnya.

Dijelaskan Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu, dalam tradisi pemerintahan demokrasi yang benar, mereka yang hadir dalam sidang Dewan akan merasa bahwa seluruh kerja dan pertanggungjawaban mereka akan dibongkar sampai tulang dan isinya.

“Para peserta Sidang Dewan harus mempersiapkan diri dengan baik apapun yang akan dibahas,” ujarnya.

Sebaliknya, para anggota Dewan yang akan hadir di ruang sidang sudah dipenuhi oleh hasil riset, yakni dari pusat riset parlemen yang dipersiapkan untuk membongkar habis kinerja dari sebuah lembaga negara yang sedang berada di depan mereka.

“Sehingga terjawab semua masalah! Demikian seharusnya!” ujar Fahri yang juga mantan Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Selain itu, hal terkait rapat pengawasan Dewan juga tidak luput dari saran Fahri Hamzah berkenaan dengan kinerja Anggota DPR.

Dia berharap rapat pengawasan Dewan itu bisa membuat mereka memperbaiki kinerja sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban tugasnya.

“Dewan tidak saja harus serius, tapi harus nampak serius. Di antara keseriusan tersebut yakni pada tata tertib yang sudah mengatur penggunaan kata-kata dalam sidang standar dan formal. Jadi, anggota Parlemen tidak boleh terjebak informalitas seperti panggilan adinda, kakanda, apalagi ‘sayang’. Semua ini sangat terlarang,” pungkas politisi asal NTB ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga sempat menyidir Komisi III DPR sekarang sebagai ‘Komisi Tega’ sehingga tidak bisa diandalkan dalam ikut menyelesaikan beberapa kejadian-kejadian belakangan ini.

Saat diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Negara Hukum dan Masa Depan Indonesia’, secara daring Rabu (17/8/2022) lalu, Fahri .berkelakar saat menyapa Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman.

Awalnya, Fahri mengatakan pihaknya sengaja mengundang Benny lantaran memiliki kapasitas di bidangnya, yakni hukum tata negara.

“Kita memilih Mas Benny atau Pak Benny ini kawan lama saya di Komisi III karena saya tahu dalam godaan Komisi III menjadi komisi tega sekarang ini hahaha,” kata Fahri.

Sementara itu, dalam kasus panggilan ‘sayang’ saat Rapat Kerja dengan Kapolri, DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) pada Jumat (26/8/2022) melaporkan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar al-Habsyi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketua MKD itu dilaporkan oleh Pekat IB, karena suara ‘sayang’ menyerupai suara perempuan dari ponsel saat rapat bareng Kapolri, Rabu (24/8/2022) tersebut, berasal dari ponsel Aboe Bakar al-Habsyi, sehingga membuat rapat terganggu.

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tercatat surplus hingga Semester I-2022. Sehingga pemerintah masih bisa memberikan subsidi energi sebesar Rp 502 triliun pada 2022.

“Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan subsidi listrik (subdidi energi) sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai, klaim surplus APBN tersebut menyesatkan, karena tidak perlu seorang akuntan untuk memahami surplus APBN tersebut.

“Surplus APBN tersebut terjadi karena pemerintah mengerem atau menghemat belanjanya dibandingkan tahun 2021 lalu. Tetapi, itu pun bukan disebabkan prestasi belanja yang optimal,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Selasa (16/8/2022).

Menurut dia, memang ada kenaikan penerimaan negara, namun hal tersebut tidak signifikan dibandingkan capaian negara lain.

“Surplus APBN tersebut seharusnya dikecam oleh DPR dan publik karena buat apa surplus APBN manakala rakyat sangat membutuhkan belanja negara itu untuk membantu mengurangi beban hidup akibat kenaikan energi, BBM, gas dan listrik,” katanya.

DPR, kata MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, harusnya marah kenapa belanja pemerintah ditahan, padahal ekonomi bisa tumbuh dilevel 7-8 persen pada kuartal II 2022 kemarin manakala belanja pemerintah dinaikan.

Ia berharap sebaiknya pemerintah tidak lagi menahan belanja negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi pada paruh terakhir 2022 lebih baik.

“Belanja negara tersebut diharapkan mampu mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi terhadap Malaysia, Vietnam dan Filipina,” kata MadNur yang juga Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Hadiah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77 dari sektor ekonomi, menurut MadNur, tidak cukup menggembirakan.

“Sebab, Indonesia harus rela menempati juara ke-4 di ASEAN secara pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Padahal secara jumlah penduduk, kekayaan alam dan keberagaman kreatifitas Indonesia adalah yang No.1 terbesar di ASEAN.

Partai Gelora menegaskan, tim ekonomi Indonesia gagal mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pada Kuartal II 2022, kinerja ekonomi Indonesia tidak begitu berkesan dibandingkan Malaysia, Vietnam dan Filipina.

Indonesia mencapai pertumbuhan 5,44 persen year-on-year (yoy) pada kuartal II-2022, menepati urutan ke-4. Di posisi ke-1 ada Malaysia yang mencatatkan laju pertumbuhan yang menakjubkan yaitu 8,9 persen (yoy).

Sementara di posisi ke-2 ada Vietnam yang mencatatkan laju pertumbuhan 7,72 persen (yoy) disusul Filipina di posisi ke-3 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4 persen yoy.

Hal ini akibat pemerintah salah arah dalam berhemat saat ekonomi melemah. Tim ekonomi pemerintah Indonesia dinilai masih berpedoman dengan ekonomi gaya lama yaitu berhemat disaat ekonomi masih melemah.

“Padahal dikondisi ekonomi sedang lesu seperti ini, seharusnya Pemerintah Indonesia meningkatkan spending (belanja) disaat sektor private dan rumah tangga sedang terpuruk,” katanya.

Indikasi berhematnya pemerintah terlihat dari Goverment Spending atau konsumsi pemerintah kuartal II-2022 yang malah mengalami kontraksi atau berkurang minus 5,24% (yoy).

Penurunan goverment spending juga terjadi pada kuartal pertama 2022 sehingga secara kumulatif pertumbuhan konsumsi pemerintah negatif 6,27%.

“Kebijakan berhemat dalam belanja pemerintah tidak sejalan dengan belanja Rumat Tangga (RT) yang mengalami kenaikan 5.51%,” ungkap MadNur.

Pada kuartal II 2022, sebenarnya, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 7-8 persen manakala government spending (belanja pemerintah) diekspansikan 4-5% dari tahun lalu. Sayangnya belanja pemerintah malah minus -5,24 persen (yoy).

Namun, anehnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkesan 5,44 persen tersebut diklaim pemerintah sebagai prestasi yang luar bisasa karena APBN mengalami surplus Rp73,6 triliun pada kuartal II-2022 tersebut.

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa Realisasi APBN tahun 2022 telah berjalan selama satu semester.

Pendapatan Negara mencapai Rp1.317,19 trilyun. Lebih besar dibanding Belanja Negara yang sebesar Rp1.243,60 trilyun.

Dengan demikian dialami surplus sebesar Rp73,59 trilyun. Kondisi surplus nyaris tidak pernah dialami selama belasan tahun terakhir.