Tag: Cakradata

Pemilu 2024 Semakin Dekat, Partai Gelora Berharap agar Bacapres Tingkatkan Politik Gagasan

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berhasil memotret persepsi warganet terhadap para bakal calon presiden (bacapres). Warganet mendorong terjadinya politik gagasan, bukan politik identitas yang berdasarkan emosi.

“Kita perlu politik gagasan yang mempersilahkan masyarakat menilai apa yang ditawarkan Bacapres ini kepada masyarakat, dan apa yang terbaik itulah yang selayaknya dipilih,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023).

Hal itu disampaikan Endy Kurniawan saat merilis hasil riset digital Gelora Petamaya bekerjasama Lembaga Riset Digital Cakradata dengan tema bertajuk ‘Memotret Tawaran dan Gagasan Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024’.

Endy mengatakan, Partai Gelora senada dengan temuan Gelora Petamaya dan Cakradata, bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya politik pertentangan, kekerasan, permusuhan dan sebagainya terjadi lagi di Pemilu 2024.

“Mari kita melupakan politik masa lalu, yang membelah masyarakat hingga tidak bisa rukun sampai sekarang. Kita harus mengedepankan politik gagasan, politik yang memiliki visi dan narasi sama dengan apa yang ditawarkan oleh Partai Gelora, yaitu membangun Arah Baru Indonesia,” katanya.

Namun, Endy mengatakan, bahwa hingga kini belum ada gagasan kongkrit dari Bacapres yang ada saat ini. Temuan ini, tentu saja menjadi ‘self critic’ kepada partai politik (parpol) agar melakukan edukasi mengenai politik gagasan.

“Bacapres harus memberikan narasi tentang gagasannya agar, sehingga publik punya harapan dan masyarakat dapat memilih tawaran-tawaran gagasan dari Bacapres yang layak didukung,” katanya.

Sedangkan Head of Cakradata Muhammad Nurdiyansyah (Dadan) mengatakan, dengan adanya gagasan kongkrit para Bacapres maupun partai pendukungnya, diharapkan diskursus warganet bisa menjadi lebih substantif dan mengarah pada adu gagasan.

“Riset kami lakukan pada tanggal 11 April-11 Juli 2023 mengenai gagasan dan harapan Bacapres. Kami dari Cakradata mencoba melakukan analisis data. Warganet berharap bahwasanya Bacapres sudah harus mulai menawarkan gagasan, program, visi dan arah orientasinya ketika terpilih sebagai presiden RI,” kata Dadan.

Menurut Dadan, gagasan yang dibangun oleh ketiga Bacapres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan belum begitu besar saat ini, sementara Pemilu 2024 semakin dekat.

“Temuan kita, gagasan yang coba dibangun dari ketiga Bacapres belum begitu besar. Itu salah satu fenomena yang bisa menjadi catatan tersendiri bagi Bacapres maupun partai pendukungnya. Hal ini harus mulai ditingkatkan, karena Pemilu sudah dekat,” katanya.

Karena belum adanya gagasan dari Bacapres, kata Dadan, warganet berharap Bacapres mengangkat gagasan tentang keadilan, integritas, pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan ketersediaan pangan.

“Jadi warganet mengajukan requet kepada Bacapres mengenai gagasan apa sih yang harus disampaikan. Pertama sebanyak 66 persen berharap ada gagasan tentang keadilan hukum, ekononomi dan kejahteraan sosial. Lalu, 12 persen integritas yang tinggi, 10 persen soal pemerataan pendidikan, 7 persen masalah pengentasan kemiskinan dan ketersedian pangan 5 persen,” jelasnya.

Selain itu, dalam rilis riset ini juga menghadirkan beberapa orang sumber yang berasal dari masyarakat dalam segmen Kata Warga.

Mereka diwawancarai terkait tema yang sama untuk melakukan kroscek tentang temuan yang muncul di dunia maya tentang persepsi warganet terhadap gagasan para Bacapres.

Salah seorang warga muda yang diwawancara oleh Tim GeloraTV mengatakan bahwa masalah terbesar Indonesia adalah sistem pendidikan yang jelek dan lapangan kerja yang minim.

Dia melihat para Bakal Capres yang ada saat ini muncul, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan belum mengajukan gagasan untuk mengatasi masalah besar yang dihadapi Indonesia.

Saat ini, dia mengatakan belum punya pilihan terhadap para Capres karena belum terlihat adanya program yang jelas.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, bahwa sekarang masih terdapat masalah, bagaimana bangsa dan komunitas politiknya dalam mengorganisasi sirkulasi elit dan kepemimpinan yang berbasis pada perasaan dan pikiran publik.

“Akibatnya, pertarungan calon pemimpin negara menjadi kurang berisi dan diisi orang-orang populer, bukan orang yang memperjuangkan nilai dari awal dan punya gagasan besar terhadap bangsa,” kata Fahri Hamzah.

Partai Gelora Minta Elite Politik Berhenti Berpolemik agar Masyarakat Optimistis Songsong Pemilu 2024

, , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, di tengah masyarakat saat ini muncul pesimisme yang kuat tentang masa depan demokrasi dan politik Indonesia.

Sehingga untuk meningkatkan optimisme tersebut, diperlukan pergantian kepemimpinan di tingkat ekskutif maupun legislatif setiap 5 tahun.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset potret percakapan digital di media digital dan media sosial dengan tema ‘Menyongsong Pemilu 2024: Antara Optimisme dan Pesimisme Warganet’ di Jakarta, Minggu (9/7/2023).

Tren percakapan digital itu, berhasil dipotret Gelora Petamaya yang bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata dalam kurun waktu 1 Januari – 3 Juli 2023.

“Masyarakat dengan kebosanannya, pesimis, antusias atau optimis itu biarlah menjadi hak rakyat dalam negara demokrasi. Dinamika ini harus dipertahankan agar kita punya harapan baru,” kata Fahri.

Namun masyarakat, kata Fahri, tidak boleh bosan kepada negara, tetapi harus bosan kepada para politisi dan pemimpin yang dianggap gagal membawa perubahan.

“Politisi dan pemimpin gagal harus diganti setiap 5 tahun. Itulah kenapa masyarakat ingin ada partai baru dengan pemikiran baru dan gagasan baru,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Menurut Fahri, kehadiran Partai Gelora dalam rangka menghilangkan rasa pesimisme masyarakat terhadap partai politik (parpol) dan para pemimpin saat ini, yang tidak terlalu memikirkan masa depan bangsa.

“Partai Gelora lahir dalam suasana seperti itu, ketika orang mulai pesimis dengan partai politik. Para politisinya semakin membosankan, anggota dewannya tidak berfungsi, dan para pemimpinnya korupsi. Ini yang akan kita ubah jadi optimisme,” katanya.

Dengan gagasan baru, lanjutnya, Partai Gelora menawarkan pemimpin-pemimpin baru baik untuk legislatif maupun eksekutif yang bisa membawa mimpi Indonesia sebagai Superpower baru.

“Jeleknya partai politik sekarang itu, tidak terlalu konsen dengan memilih atau menciptakan dan mencetak pemimpinnya sendiri, tapi berasal dari mana-mana, tidak berasal dari kader. Ini tidak baik dalam tradisi berdemokrasi,” katanya.

“Partai Gelora yang mengusung gagasan baru bersama koalisi partai lainnya tentu mendukung ide politik baru, jangan lagi politik Indonesia seperti dagang sapi,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Anggota Endy Kurniawan mengatakan, pembahasan mengenai optimisme dan pesimisme ini berawal dari perbincangan di tingkat elite mengenai isu penundaan Pemilu, masa jabatan presiden 3 periode, sistem Pemilu terbuka dan tertutup, serta bakal calon presiden (bacapres).

“Silang pendapat opini dan pendapat elit tentang pelaksanaan Pemilu justru membuat pesimisme masyarakat menguat. Rasa pesimis yang berlarut dapat menyebabkan angka partisipasi masyarakat menurun. Akhirnya dapat menurunkan kualitas demokrasi,” kata Endy.

Partai Gelora berharap sebaliknya, yakni terbangunnya optimisme dan semangat berkontribusi publik dalam hajatan demokrasi lima tahunan.

“Pemilu 2024 ini sebagai sebuah peristiwa politik lima tahunan yang dipandang peristiwa yang menggairahkan, bukan pesimisme, karena akan bisa membawa perubahan,” katanya.

Sementara Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah mengatakan, tren percakapan pesimisme warganet mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi pada 21 April-13 Juni 2023 dengan 32.949 percakapan.

“Kenapa di tanggal 21 April sampai 13 Juni ini ada puncak percakapan yang begitu menarik, kurang lebih ada pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP,” kata Nurdiansyah.

Selain itu, dalam kurun waktu ini juga banyak drama pesimisme mengenai sistem pemilu 2024 yang akan digunakan, yang kemudian diputus Pemilu Terbuka oleh Mahkamah Konstitusi.

“Warganet emosinya cenderung surprise kaget, tidak menyangka menjadi terbuka. Tadinya mereka cenderung pesimis menyambut Pemilu tahun 2024, sekarang mulai optimisme,” katanya.

Bentuk pesimisme lain, adalah adanya keberpihakan pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada capres tertentu, dan isu penjegalan Anies Baswedan.

“Warganet tidak percaya sama Presiden Jokowi, dimana warganet melihat ada upaya menjadikan capres menjadi dua pasangan calon, bukan tiga,” katanya.

Selanjutnya, optimisme warganet dalam menyambut Pemilu 2024 juga meningkat dalam kurun waktu antara 16-25 Juni 2023.

“Ada 13.557 total percakapan yang memberikan tren positif pelaksanaan Pemilu 2024. Dan di periode keduanya, di 28 Juni sampai 3 Juli, warganet mulai aktif berbicara cawapres untuk ketiga kandidat bacapres,” pungkasnya.

Partai Gelora Luncurkan Petamaya, Program yang Memotret Realita Dunia Digital Dikonfrontasikan dengan Dunia Realita

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) meliris program baru bernama Petamaya yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV. Program tersebut memotret realita yang ada di dunia digital, kemudian dikonfrontasikan dengan dunia realita dan dibahas oleh narasumber kompeten.

Pada pekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan Sistem Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 adalah Proporsional Terbuka.

Di media daring dan media sosial, perbincangan dan polemik telah berlangsung lama, berbulan-bulan ke belakang. Para politisi, petinggi partai politik, pemerintah dan legislatif memperdebatkannya. Ada yang pro dan kontra.

Partai Gelora melalui Petamaya berusaha memetakan lanskap dunia maya untuk membaca semua itu, apakah data di dunia maya dengan pelaku para warganet itu relevan dengan suara dan opini masyarakat.

“Bekerjasama dengan lembaga riset digital CAKRADATA, kami menyajikan program menarik yang akan membuat kita memahami secara utuh perbincangan dan tema yang sedang hangat di dunia maya,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (26/6/2023).

Menurut Endy yang bertindak sebagai host, dalam pembahasan topik seputar putusan MK ini, Petamaya mengamil tema ‘Menyakapi Pemilu Terbuka Antara #Petamaya dan Realita Publik’. Topik ini dibahas secara mendalam oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

“Dalam tema perdana ini, kita mengangkap tema tentang Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 juni lalu yang hangat dibicarakan, karena terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024,” katanya. ]

Dalam temuan Petamaya, ungkap Endy, isu soal sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup ternyata hanya menjadi isu di kalangan elite nasional atau partai politik saja, termasuk para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang akan bertarung di Pemilu 2024

“Jadi triggernya soal ini sudah muncul pada awal Januari dengan munculnya pernyataan para ketua partai politik, dan makin kebelakang intens ada 8 partai politik mendukung Pemilu terbuka, serta pernyataan Denny Indrayana yang mengungkap ada kebocoran putusan MK” katanya.

Sebaliknya realita di lapangan, di kalangan bawah hal ini justru tidak menjadi pembicaraan publik masyarakat bawah secara serius, berbeda ketika ada pembicaraan soal pembatalan Piala Dunia U-20 beberapa lalu.

“Dimana kita mendengarkan langsung dari masyarakat apakah pengaruh terbuka dan tertutup ini terhadap akurasi politik mereka sebagai penyaluran aspirasi mereka dan masa depan mereka, kurang dapat perhatian. Tetapi prinsipnya mereka juga menginginkan Pemilu Terbuka,” katanya.

Head of Lembaga Riset digital CAKRADATA Muhammad Nurdiansyah mengatakan, riset dilakukan pada 14-19 Juni 2023 dengan melibatkan berbagai sumber di media darling, akun media sosial seperti Twitter, Facebook, Instragram dan YouTube, serta sumber-sumber di pemerintahan.

“Jadi topik ini, kita temukan ada penggiringan opini yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh politik sejak Januari 2023 hingga Juni menjelang putusan MK. Momen krusialnya adalah soal pernyataan mantan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akan ada chaos politik, serta tuduhan soal kebocoran yang disampaikan Denny Indrayana,” kata Muhammad Nurdiansyah.

Dadan, saapaan Muhammad Nurdiansyah mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MK Anwar Usman sebelum putusan MK, juga menjadi running soritan, selain pernyataan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah terkait putusan MK ini sebagai kemenangan demokrasi.

“Uniknya Kanal-nakal YouTube juga menjadi sorotan seperti Kanal Official Rocky Gerung Jokowi kepada Megawati. Lalu, akun Official Refly Harun dikatakan MK Totak Gugatan Sistem Pemilu Tertutup, Denny Benar, MK Benar! Kok Bisa? karena dianggap unsur utama dalam menekan putusan MK,” katanya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Pemilu Terbuka akan mendorong partisipasi rakyat untuk membesarkan Indonesia.

“Artinya untuk membesarkan Indonesia tidak saja tanggung jawab segelintir orang atau pemimpin saja, tapi tanggung jawab semua orang,” kata Fahri Hamzah

Sistem Terbuka, kata Fahri, juga mendorong lahirnya pemimpin yang transparan dan terbuka, sehingga Indonesia akan lebih maju lagi. Hal ini tentu saja menjadi harapan dari Partai Gelora sebagai partai yang mengusung perubahan dan menjadikan Indonesia Superpower baru.

“Pada akhirnya kita bersyukiur, bahwa MK mendukung esensi negara demokrasi. Demokrasi itu intinya ya terbuka, bisa dilihat secara transparan siapa pemimpinnya. Kalau tertutup kita tidak tahu siapa pemimpinnya, kita juga tidak tahu bagaimana karakter dan track recordnya,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menambahkan, sepengetahuan dia tidak ada pembicaraan politik untuk kembali ke Sistem Tertutup. Permasalahan yang dibahas dalam Sistem Pemilu di DPR adalah menyangkut Pemilu Terbuka atau Pemilu Distrik.

“Karena perdepatan mengenai penggunaan model Pemilu Distrik ini, kalah dari Pemilu Terbuka, maka tetap gunakan Sistem Terbuka. Jadi tidak ada pembicaraan sama sekali soal Pemilu Tertutup. Opsinya hanya dua ketika itu, Proporsional Terbuka dan Sistem Distrik,” katanya.

Dalam Sistem Pemilu Terbuka, Fahri menegaskan, negara sebagai Penyelenggara Pemilu akan membangun suatu Sistem Pemilu yang mengintegrasikan antara pemimpin atau yang mereka pilih dengan rakyat yang memilihnya.

“Sehingga akan mengembalikan hubungan yang luhur antara pemimpin dengan rakyatnya,” pungkas Fahri Hamzah.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X