Partai Gelora Berharap UU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Pemberantasan Korupsi

Partaigelora.id– Dewan Perawakian Rakyat (DPR) RI) secara resmi telah mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang  (UU) pada Kamis, 18 November 2026. 

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap UU Perampasan Aset  Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjadi instrumen hukum baru yang efektif untuk menekan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

“Regulasi ini diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat terkait tren hukuman ringan serta minimnya pengembalian kerugian keuangan negara selama ini.,” kata  Amin Fahrudin, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Harapan itu disampaikannya dalam Gelora Talks bertajuk “Korupsi Triliunan, Mengapa Pengembalian Aset Malah Minim?” yang telah ditayangkan di kanal YouTube pada Kamis (19/11/2026) malam.  Gelora Talks ini dipandu Ketua DPP Korbid Kebijakan Publik Partai Gelora Sarah Handayani.

Amin menjelaskan, bahwa selama lebih dari dua dekade sejak Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) pada tahun 2006, penegakan hukum terhadap koruptor masih menghadapi kesenjangan besar antara nilai kerugian negara dan uang pengganti yang berhasil diputus pengadilan. Disampinhg koruptornya diputus hukuman ringan.

Konvensi PBB Antikorupsi sendiri adalah perjanjian multilateral internasional yang mengikat secara hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi.

ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005.

Menurut Amin, meerujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), serta hasil audit BPK RI dan BPKP periode 2019–2023, total kerugian keuangan negara tercatat mencapai hampir Rp236 triliun.

Namun, uang pengganti yang berhasil diputus berkekuatan hukum tetap (inkrah) hanya sekitar Rp40 triliun atau rata-rata 12 persen per tahun.

“Di kasus korupsi e-KTP, kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun, tetapi yang kembali hanya sekitar Rp148 miliar. Di kasus Garuda, kerugian negara Rp9,7 triliun, namun putusan uang penggantinya hanya Rp1,2 triliun. Jika dihitung secara bisnis, negara tekor besar,” ungkap Amin.

Baca juga:

Karena itu,  jika UU Perampasan Aset hanya mengandalkan skema perampasan berbasis putusan pidana (criminal forfeiture) seperti yang sudah diatur dalam UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka daya dobraknya tidak akan optimal.

Agar benar-benar menjadi senjata baru yang memberikan efek jera maksimal, Partai Gelora mendorong agar UU Perampasan Aset membuka ruang lebih luas bagi penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB), tidak terbatas hanya pada pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, atau sakit permanen (in absentia).

Wasekjen Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora ini menilai UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu, masih jauh dari harapan dan desakan publik.

Menurutnya, aturan ini belum dirancang untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara (asset recovery) maupun memiskinkan pelaku korupsi secara luas.

“Karena masih terlalu bergantung pada jalur pidana dan membatasi skema perampasan tanpa putusan pidana,” katanya.

Baca juga:

Menurutnya, aturan ini belum dirancang untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara (asset recovery) maupun memiskinkan pelaku korupsi secara luas.

“Karena masih terlalu bergantung pada jalur pidana dan membatasi skema perampasan tanpa putusan pidana,” katanya.

Selain itu, Amin menekankan pentingnya memasukkan secara tegas prinsip illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak sah) serta asas value-based confiscation (penyitaan berbasis nilai kerugian negara) yang pernah ia sampaikan dalam RDPU pembahasan Aset bersama Komisi III DPR pada Rabu (28/10/2026).

“Tujuan utama pemidanaan dalam kasus korupsi seharusnya memulihkan kerugian negara mendekati 100 persen sekaligus memiskinkan koruptor. Jika pelaku tidak dapat membuktikan asal-usul hartanya secara legal melalui pembuktian terbalik berimbang, asetnya harus dapat disita negara,” tegasnya.

Meski masih jauh dari harapan publik, Partai Gelora mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal implementasi pelaksanaan RUU Perampasan Aset agar substansinya tetap progresif,.

“Tidak terjebak kompromi politik, serta benar-benar menjadi instrumen ampuh untuk menyelamatkan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.,” tegas Amin Fahrudin.

Terdapat sembilan poin penting dalam UU Perampasan Aset  Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya

  1. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Ketentuan ini berlaku untuk aset dengan nilai minimal Rp1 miliar saat diperoleh. Namun, proses tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelaku masih dapat diproses secara hukum.

  1. Mencakup Berbagai Jenis Kejahatan

Aturan ini tidak hanya berlaku untuk kasus korupsi, tetapi juga mencakup narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, hingga penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi. Kejahatan lain seperti judi online, penipuan investasi, penipuan perjalanan haji dan umrah, serta kejahatan aset kripto juga termasuk dalam cakupannya.

  1. Jenis Aset yang Dapat Dirampas

Aset yang dapat diambil alih negara meliputi harta hasil tindak pidana, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, serta aset yang tidak diketahui pemiliknya. Negara juga dapat mengambil aset sah milik pelaku sebagai pengganti apabila aset hasil kejahatan tidak ditemukan. Meskipun demikian, fasilitas sosial, tempat ibadah, dan fasilitas umum tetap dilindungi agar dapat digunakan masyarakat.

  1. Pengajuan dan Pembuktian Melalui Pengadilan

Permohonan perampasan aset diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan. Dalam kasus pelaku yang melarikan diri, pengajuan dapat dilakukan paling cepat 60 hari setelah pelaku masuk daftar pencarian orang (DPO). Pihak kejaksaan tetap harus membuktikan bahwa aset tersebut memiliki hubungan dengan tindak pidana.

  1. Pemblokiran dan Penyitaan Aset

Undang-undang ini memberikan kewenangan untuk menghentikan transaksi, memblokir, serta menyita aset yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah aset dipindahkan atau disembunyikan sebelum proses hukum selesai.

  1. Aset di Luar Negeri Dapat Ditindaklanjuti

Pemerintah juga dapat meminta pemblokiran dan penyitaan aset yang berada di luar wilayah Indonesia. Apabila permintaan tersebut tidak disetujui, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai pihak terkait dengan nilai yang sebanding.

  1. Perlindungan Hak Pihak Ketiga

Undang-undang ini tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan memiliki itikad baik. Mereka dapat mengajukan keberatan serta meminta ganti rugi apabila haknya dirugikan akibat proses perampasan aset.

  1. Batas Waktu Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara perampasan aset di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari. Upaya hukum terhadap putusan hanya dapat dilakukan melalui kasasi, dengan proses pemeriksaan yang juga dibatasi maksimal 60 hari. Ketentuan ini bertujuan agar penanganan perkara tidak berlangsung terlalu lama.

  1. Pengelolaan dan Pengawasan Aset

Aset yang berhasil dirampas akan dikelola oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden. Pengawasannya dilakukan oleh badan independen yang terdiri dari lima orang dan pembentukannya memerlukan persetujuan DPR. Selain itu, petugas yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana.

No comments
Leave Your Comment

No comments

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X