BMKG Archives – Partai Gelora Indonesia

Partai Gelora Rekomendasikan ‘Tiga Kunci’ Antisipasi Situasi Ancaman Bencana Alam

Abdul Muhari, Ancaman Bencana Alam, Anis Matta, BMKG, BNPB, Gempa Bumi, Iman Fatchurochman, Law Enforcement, Mbah Rono, Peta Bencana Nasional, Rumah Tahan Gempa, Tiga Kunci, Tsunami

Partaigelora.id – Indonesia saat ini, berada dalam situasi ancaman kebencanaan yang serius dibandingkan dengan negara lain, karena merupakan daerah dengan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia.

Hal ini ditandai dengan silih bergantinya kejadian bencana alam di Indonesia seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi dan potensi terjadinya tsunami.

Namun, masyarakat sepertinya tidak sadar bahwa dirinya tinggal di daerah rawan bencana, sehingga pemerintah perlu memberikan literasi tentang kebencanaan dan perhatian serius dalam memitigasinya.

“Menurut saya, ada tiga kata kunci dalam peningkatan kapasitas negara dalam pengelolaan bencana saat ini,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talks bertajuk ‘Indonesia dan Ancaman Bencana Alam, Bagaimana Kita Memitigasinya? di Jakarta, Rabu (7/12/2022) sore.

Tiga kata kunci tersebut, kata Anis Matta, bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk melakukan penguatan anggaran kebencanaan, serta skala prioritas dalam kebijakannya.

Sebab, perhatian pemerintah saat ini terpecah dalam menghadapi peristiwa lain seperti mengatasi ancaman krisis ekonomi, pandemi Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina, serta memasuki tahun politik.

“Sehingga pemerintah mesti mengukur kemampuannya, ketika suatu peristiwa terjadi bersamaan. Tetapi tiga kata kunci ini, bisa menjadi rekomendasi maksimal dalam menghadapi situasi ancaman kebencanaan saat ini,” ujarnya.

Pertama, pemerintah membuat Peta Bencana Nasional, sehingga proyeksi potensi bencana secara nasional dapat diketahui dan bisa menjadi guidance atau petunjuk bagi kita semua.

Kedua, perlunya regulasi pada tata ruang yang berhubungan langsung dengan konstruksi, terutama konstruksi bangunan atau hunian.

“Kita ketahui bersama, bahwa bencana ini, kalau ada runtuhan bangunan, maka orang bisa meninggal dari reruntuhan. Jadi karena dampaknya mematikan itu, perlu tata ruang dan regulasi yang berhubungan dengan konstruksi,” ujarnya.

Ketiga, terkait dengan kedisiplinan dalam pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar diterapkan dalam kehidupan nyata dan tidak sekedar menjadi aturan saja, tanpa pelaksanaan secara maksimal.

“Jadi catatan ketiga saya, adalah enforcement. Masalah kedisiplinan untuk memberlakukan regulasi itu ( UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) dan menerapkannya dalam kehidupan nyata kita,” tandasnya.

Menurut Anis Matta, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara seperti sekarang dalam memitigasi bencana, yang terkesan baru bertindak setelah ada jatuh korban jiwa atau dampak ada kerusakan masif. Pemerintah seperti tidak ada perencanaan dan terlihat gagap setiap ada bencana.

“Langkah pemerintah juga sering kali kalah cepat dari semangat voluntarisme publik untuk terlibat lebih jauh dalam aksi-aksi kemanusiaan. Kekuatan negara harus hadir dalam mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi situasi ancaman kebencanaan, dan bagaimana memitigasinya,” tegas Anis Matta.

Peta Bencana Nasional
Sementara itu, Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Iman Fatchurochman mengatakan, BMKG telah berupaya untuk memitigasi meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan dampak dari kerusakan yang akan ditimbulkan dari bencana yang terjadi.

“BMKG juga telah membahas, serta menyodorkan peta rawan bencana dengan mengajak keterlibatan pemerintah daerah untuk memitigasinya. Wilayah Indonesia itu ada 13 zona megatrust, serta 295 sesar aktif yang harus diwaspadai,” kata Iman.

Menurut dia, gempa yang terjadi di Indonesia mayoritas mendatangkan kerusakan parah dan banyak menelan korban jiwa. Hal ini terjadi karena bangunan rumah tidak tahan gempa, serta gempa sering kali terjadi di batuan lunak.

“Korban meningggal pada umumnya, disebabkan karena bangunan rumahnya sendiri, bukan karena gempanya sendiri,” jelas Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG ini.

BMKG, lanjut dia, sudah menyediakan data daerah rawan gempa sejak 2017 dengan menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI (sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“BMKG telah berkontribusi untuk tata ruang, serta berkoordinasi dengan BNPB, serta Kementerian PUPR dalam memberikan informasi potensi kebencanaan,” katanya.

Selain itu, BMKG juga memilih program Sekolah Lapangan Gempa Bumi sejak 2014, dan sekarang berkembang menjadi ‘BMKG Go To School’ yang memberikan edukasi, sosialisasi dan literasi, serta advokasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

“Mereka audince kami, mereka kita latih terkait potensi kebencanaan di wilayahnya masing-masing, bagaimana meresponnya. Kemudian menentukan peta lokasinya, dan cara evakuasinya seperti pada tsunami. Kita ukur waktunya lebih cepat mana, tsunami atau evakuasinya,” ungkap Iman.

Rumah Tahan Gempa
Sedangkan Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa bumi, diperlukan bangunan atau rumah tahan gempa.

“Gempa Cianjur magnitude 5,6 itu kerusakan luar biasa, karena kondisi rumah atau bangunannya tidak tahan gempa. Kini tercatat 334 jiwa meninggal, 37 ribu rumah rusak belum termasuk sekolah,” kata Muhari.

BNPB, kata Muhari, telah berbicara dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Kementerian Desa dan PDTT untuk ikut serta merenovasi bangunan rumah masyarakat agar tahan gempa dengan biaya murah.

“Kita mengajak masyarakat untuk merehab bangunan rumah sendiri agar tahan gempa, misalkan diberi bantuan Rp 15 juta. Kita telah meminta Menteri Desa agar bisa menggunakan Dana Desa untuk perbaikan rumah masyarakat di pelosok desa. Begitu kita ngomong ini, sama Pak Menteri Desa, beliau sudah langsung oke dan akan segera keluarkan SK menteri, bahwa Dana Desa bisa untuk penanggulangan bencana,” katanya.

Renovasi bangunan rumah tahan gempa itu, lanjutnya, dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10 tahun, bagi rumah yang sudah terdampak gempa, maupun berpotensi di seluruh Indonesia.

“Kita akan memperkuat bangunan masyarakat dengan beberapa metodologi, sehingga bangunanya tahan gempa. Metodologi dan biayanya tergantung type rumahnya, semacam bedah rumah saja. Nanti kita lihat desa mana yang rawan, itu yang kita prioritaskan,” katanya.

Pemerintah Harus Tegas
Pakar Vulkanologi & Bencana Gunung Api Surono mengatakan, pemerintah harus tegas dalam upaya mitigasi bencana. Pemerintah daerah juga harus mengutamakan perlindungan warganya ketimbang kesejahteraan.

“Harus ditegakkan mana yang layak huni dan tidak untuk mitigasi bencana. Dan harus ada law enforcement yang kuat. Peta sudah ada dan berharap Pemerintah Daerah mengikutinya,” kata Surono

Surono yang akrab dipanggil Mbah Rono menegaskan, bahwa gempa bumi tidak membunuh, tetapi infrastrukturnya yang membuat masyarakat menjadi korban.

Hal ini akibat banyak pihak yang tidak mematuhi UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, padahal ancaman hukuman pidana dan dendanya sangat jelas.

“Seluruh daerah rawan bencana itu enak ditinggali, karena mata airnya banyak. Seperti lokasi likuifaksi di Palu, itu sudah direkomendasikan untuk tidak ditinggali, karena masuk peta rawan bencana. Pemerintah daerahnya mengizinkan dan masyarakatnya tidak mau dipindah, maunya tinggal disitu. Dan kita sudah lihat dampaknya seperti apa,” ujar Mbah Rono.

Mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM ini berharap agar masyarakat yang berada di daerah rawan bencana harus kembali ke alam atau back to nature.

“Nenek moyang kita itu, sebenarnya sudah menciptakan bangunan yang tahan gempa dan tahan gerakan tanah. Bangunan rumah itu, contohnya bisa kita lihat rumah orang Sunda, Sumatera Barat, Baduy dan lain-lain. Mereka bikin rumah panggung, pendek saja tidak terlalu tinggi. Nenek moyang kita sudah sangat empiris, tetapi itu semua kita tinggalkan,” katanya.

Mbah Rono menilai perlu ada kebijakan politik atau political will yang tegas dari pemerintah untuk mengubah perilaku tersebut. Sebab, percuma jika investasi triliunan rupiah dalam membangun infrastruktur, tanpa dibarengi dengan resiko bencananya.

“Itu hanya satu detik, tiga detik semua habis. Jangan berlindung dibalik kata investasi, tanpa memperhitungkan resiko bencana. Yang mematikan itu bukan gempa buminya, atau gunung meletus, tetapi infrastruktur yang membunuh kita. Kalau kita bandel sama alam, tentu akan ada harga yang harus dibayar,” pungkasnya.

Belajar dari Kasus Erupsi Semeru, Anis Matta: Indonesia Perlu Bangun Solidaritas Mitigasi Bencana

Arah Baru Indonesiia, Blue Helmet, BMKG, gelora talks, Partai Gelora Indonesia, PVMBG, Semeru Erupsi, Solidaritas Mitigasi Bencana

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai Indonesia saat ini perlu membangun solidaritas mitigasi bencana, belajar dari kasus erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, yang telah menyebabkan 34 orang meninggal dunia, 69 luka-luka dan 16 orang hingga kini,

“Kita sudah mendengarkan bahwa peringatan dini itu, ternyata sudah dilakukan oleh BMKG atau otoritas PVMBG. Untuk ini, kita perlu membangun solidaritas pada tahapan mitigasi,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertujuk ‘Climate Change, Mitigasi Bencana dan Solidaritas Kita’, Rabu (8/12/2021).

Menurut dia, mitigasi bencana ini penting dilakukan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan menghindarkan adanya ‘kebutuhan politik’ jangka pendek setiap kali ada bencana kemanusiaan.

“Kalau mitigasi rencananya sudah terjadi, situasinya akan lebih emosional dan dramatis. Kebutuhan politik jangka pendek berbaur dengan panggilan kemanusian. Yang penting itu, bagaimana menghindarkan kecelakaan dan kerugian nyawa pada situasi bencana seperti itu,” katanya.

Karena itu, kata Anis Matta, disinilah perlunya kesadaran tentang perubahan iklim secara fundamental, tidak hanya mengatur masalah tata ruang, tetapi juga peningkatan teknologi kebencanaan, karena wilayah geografis Indonesia rawan bencana alam.

“Sebelum erupsi Semeru kemarin seperti tidak ada peringatan dini kita lakukan. Sebenarnya agak memalukan kita sebagai bangsa, apalagi tergabung di G20 dan presidennya sekarang adalah presiden kita sendiri,” ujarnya.

Anis Matta berharap hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengambil langkah kongkret, bahwa Indonesia telah memasuki darurat perubahan iklim secara secara sistematis.

“Saya juga ingin sampaikan bahwa setiap kali ada bencana bencana alam yang kita alami terlalu banyak peristiwa atau drama politik yang menyertainya. Kunjungan para pejabat tinggi datang silih berganti seperti yang kita lihat di Semeru. Ini menyedihkan, korban terus berjatuhan tanpa bisa kita melakukan langkah-langkah mitigasi yang lebih sistematis,” tegasnya.

Eks Kepala Bidang Pengamatan Dan Penyelidikan Gunung Api PVMBG DR. Ir I Gede Suantika menegaskan, PVMBG sudah mengeluarkan peringatan dini sebelum erupsi Semeru, bahkan peringatan dini tersebut diberikan setiap hari.

“PVMG sudah memberikan peringatan dini kepada pemerintah, kita mengeluarkan peringatan dini itu setiap hari berdasarkan hasil pengamatan yang kita lakukan,” kata I Gede Suantika.

Hal senada disampaikan Kepala Analisis Perubahan Iklim Kadarsah, MSi mengatakan, BMKG telah memberikan update informasi mengenai cuaca dan daerah rawan bencana, akibat fenomena La Nina yang melanda Indonesia saat ini.

“Jadi begitu ada kejadian-kejadian, kami langsung infokan melalui kanal-kanal informasi BMKG. Ini daerah rawan longsor misalnya agar diperhatikan, tapi memang perlu ada koordinasi lebih lanjut di tataran pemerintah daerah,” kata Kadarsah.

Koordinator Aktivis Pencinta Alam Sanggabuana Sofyan mengatakan, wilayah Indonesia merupakan kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi resiko bencana lebih efektif lagi.

“Kita perlu kajian kerentanan bencana untuk mengetahui tentang faktor pemicu dan penyebab sehingga kita bisa melakukan berbagai hal untuk mengurangi risiko, sehingga mengurangai resiko bencana. Kita juga perlu lebih mengefektifikan lagi kearifan lokal, mereka sudah ada early warning sistem,” kata Sofyan.

Sedangkan Komandan Blue Helmet Indonesia Sulfiadi Barmawi mengatakan, kesigapan Blue Helmet mendatangi lokasi bencana tak lain ingin memberikan harapan dan semangat kepada para korban bencana alam, termasuk korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang.

“Semangat kita ingin menjadi bagian dari pada orang-orang yang memberikan harapan kepada para penyintas, kepada para korban. Semangat totalitas tanpa batas dari Blue Helmet ini mendapatkan dukungan banyak pihak. Terkait bencana ini kita perlu, ada Sinergi dan kolaborasi yang kuat, sehingga bisa mengurangi beban masyarakat, nafas panjang pelayanan dalam bencana adalah Kolaborasi” kata Sulfiadi.

Dalam kesempatan ini, Blue Helmet menyampaikan perkembangan langsung di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Informasi perkembangan disampaikan secara lansung oleh Komandan Blue Helmet Jawa Timur Hasan Basori.

“Ini hari keempat, Blue Helmet di lokasi bencana di wilayah Pronojiwo. Satu tahun lalu, kita sudah kesini saat terjadi gempa dan kita datang lagi saat banjir bandang akibat erupsi Semeru. Bantuan yang ada sudah melimpah, tinggal menyalurkan ke lokasi-lokasi pengungsian yang sebagian besar jalurnya terputus,” kata Hasan Basori.

Jadi Ancaman Terbesar Keamanan Nasional, Anis Matta: Isu Perubahan Iklim Jadi Agenda Utama Partai Gelora

Ancaman Keamanan Nasional, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, BMKG, Emil Salim, Literasi, Partai Gelora Indonesia, Perubahan Iklim, Urif Puwoko, Walhi, Zenzi Suhadi

Partaigelora.id – etua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesa Anis Matta menegaskan, perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi keamanan Indonesia, melebihi semua ancaman perang yang ada.

“Isu perubahan iklim ini adalah ancaman keamanan besar. Bagi Indonesia harus kita persepsi sebagai ancaman keamanan nasional paling besar yang kita hadapi saat ini, bahkan melebihi semua ancaman perang yang mungkin bisa kita prediksi,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk yang disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (3/11/2021) petang.

Diskusi bertajuk ‘Ancaman Climate Change Mengintai Indonesia’ ini dihadiri tokoh nasional dan pemerhati lingkungan Prof Emil Salim, Plt Deputi Klimatalogi BMKG Dr. Urif Haryoko dan Direkur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi. Diskusi ini dipandu , Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Rully Syumanda.

Menurut Anis Matta, saat ini diperlukan suatu gerakan literasi masif untuk mitigasi perubahan iklim, karena literasi masyarakat terhadap isu ini masih sangat minim.

“Sehingga ini akan memberikan inspirasi masyarakat, bagaimana mengelola isu perubahan iklim,” katanya.

Dalam kaitan ini, Anis Matta juga berpandangan perlunya transformasi ekonomi yang sistemik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Sebab, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim saat ini mendapatkan banyak tantangan, akibat ide pertumbuhan dalam mazhab ekonomi global yang menjadi dasar dari sistem sekarang, dimana Indonesia telah membayar ongkos kerusakan lingkungan yang sangat besar.

“Karena itu, Partai Gelora akan menjadikan isu perubahan iklim ini sebagai agenda utama dan gerakan politik dalam perjuangannya. Partai Gelora melihat ini merupakan ancaman keamanan nasional yang paling berat,” katanya.

Partai Gelora mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menyelamatkan masa depan generasi muda dengan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

“Sebagai negara kepuluan, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi collateral damage. Korban paling besar dari perubahan iklim yang terjadi secara global,” tegas Anis Matta.

Anis Matta menilai perlu ada model ekonomi baru yang kompatibel dengan perubahan iklim, yang tidak sekedar ramah lingkungan, tetapi juga terus berupaya untuk memitigasi dan adaptasi terhadap mesin pertumbuhan ekonomi.

“Orientasinya pada mitigasi dan adaptasi, Ini tantangan kita sebagai bangsa. Mudah-mudahan semua terinspirasi dan secara bersama-sama berkolaborasi untuk menemukan jalan model ekonomi yang kompatibel terhadap perubahan iklim,” tandasnya.

Tokoh nasional dan pemerhati lingkungan Prof Emil Salim mengatakan, kerusakan lingkungan di Indonesia sangat mengkwatirkan akibat perilaku generasi tua dalam mengeksplorasi sumber daya alam, seperti penggunaan batubara dan energi terbarukan lainnya, sehingga meningkatkan pencemaran karbon dioksida CO2.

“Kita sayangkan generasi tua dan para pemimpin bangsa tidak bersuara terhadap dampak perubahan iklim. Kewajiban moral kita menjamin generasi muda tidak menderita akibat kebijakan pembangunan yang sekarang kita lakukan,” kata Emil Salim.

Guna menyelamatkan masa depan generasi muda, kata Emil Salim, pemerintah perlu meninggalkan penggunaan batubara dalam kebutuhan energi listrik, misalnya karena merusak lingkungan dan menimbulkan efek gas rumah kaca. Lebih baik beralih untuk menggunakan energi matahari dan angin.

“Matahari bersinar di atas khatulistiwa dan berlimpah udara (angin). Itu kenapa tidak kita pakai untuk listrik untuk pusat listrik dari PLN. Mengapa cahaya yang vertikal di atas kepala kita di khatulistiwa dan angin ini, tidak kita manfaatkan dan kita pakai sebagai energi terbarukan. Energi ini bisa kita simpan di pulau-pulau dari Sabang ke Merauke, tidak seperti sekarang di distribusikan,” ujar Emil Salim.

Plt Deputi Klimatalogi BMKG Urif Haryoko mengungkapkan, BMKG telah memberikan informasi kepada Bappenas dalam informasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan iklim yang diberikan setiap lima tahun sekali. Namun, proyeksi iklim sekarang dan akan datang tetap menjadi pertimbangan.

Sementara terkait literasi perubahan iklim kepada masyarakat, kata Urip, BMKG telah mengembangkan Sekolah Iklim sejak 2015 lalu, yang memberikan informasi kepada para petani mengenai informasi cara baru bercocok tanam dan nelayan informasi tentang gelombang tinggi.

“Masyarakat itu tidak tahu apa itu perubahan iklim, yang penting itu bagaimana menyikapi adaptasinya. Karena itu,, kami sangat mendukung upaya Pak Anis Matta untuk literasi kepada masyarakat membangun kesungguhan masyaraat untuk menghadapi perubahan iklim,” katanya.

BMKG mengucapkan terima kasih kepada Partai Gelora yang sudah ikut serta memberikan literasi pengetahuan terhadap perubahan iklim.

“Sekali lagi terima kasih kepada kepada Partai Gelora Indonesia yang sudah ikut melakukan literasi pengetahuan tentang perubahan iklim kepada masyarakat,” kata Plt Deputi Klimatologi BMKG ini.

Direkur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi menambahkan, perlu tindakan konkret pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia. Sebab, dampak perubahan iklim berkolerasi dengan kehidupan masyarakat secara langsung.

“Dampak perubahan iklim berkolerasi dengan sumber kehidupan masyarakat seperti hujan ekstrem, banjir dan tanah longsor. Kita perlu tindakan kongkret untuk menyelasaikan ini,” kata Zenzi.

Sign In

Tag: BMKG