indonesia Archives – Partai Gelora Indonesia

Dampak Perang Rusia-Ukraina Makin Dirasakan, Partai Gelora: Indonesia Terancam Krisis Pangan

Arah Baru Indonesiia, Dampak Perang Rusia Ukraina, indonesia, Krisis Pangan, Mahfuz Sidik, Mitigasi Pangan, Partai Gelora Indonesia

Partaigelora,id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pemerintah melakukan mitigasi dampak perang Rusia-Ukraina di sektor pangan, mengingat perang kedua negara masih terus terjadi dan akan berlangsung lama.

“Seluruh negara termasuk Indonesia harus memitigasi risiko terkait persoalan pangan ini, karena kelihatannya perang Rusia dan Ukraina belum akan berakhir dalam waktu dekat,” ujar Mahfuz dalam Webinar Moya Institute bertajuk “Dampak Global Invasi Rusia ke Ukraina”, Jumat (18/3/2022) petang.

Persoalan pangan ini, ujar dia, sebenarnya telah terjadi selama dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19, dan perang Rusia-Ukraina ini menjadi faktor tambahan bagi problem pangan dunia.

Menurut dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Indonesia untuk memitigasi dampak perang Rusia dan Ukraina bagi sektor pangan.

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah tingkat produksi pangan. Indonesia, kata Mahfuz, seharusnya mampu meningkatkan produksi pangan guna mengantisipasi perang Rusia dan Ukraina dalam jangka panjang.

“Kemudian hal kedua yang harus dipertimbangkan adalah diversifikasi pangan. Faktanya, kita justru masih mengalami persoalan terkait upaya diversifikasi pangan, contohnya terlihat dalam komoditas kedelai,” ujar Mahfuz.

Sekjen Partai Gelora ini mengingatkan beberapa hal lainnya harus dicermati adalah rantai distribusi pangan, mekanisme harga dan transparansi pasar, tingkat dependensi global di sektor perdagangan dan pasokan serta pengembangan teknologi pertanian.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkanna mengatakan invasi Rusia ke Ukraina membuat perekonomian Indonesia dihantui stagflasi.

Mukhaer menerangkan, stagflasi adalah suatu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi lambat, pengangguran tinggi dan inflasi tinggi terjadi secara bersamaan.

“Ini adalah fenomena yang tidak wajar dan kontras dengan kontraksi atau resesi, yakni ketika pertumbuhan rendah, inflasi tinggi dan pengangguran tinggi,” ujarnya pula.

Dia mencontohkan, Ukraina memasok 2,96 juta ton gandum atau setara 27 persen dari total gandum yang diimpor Indonesia.

Maka, harga gandum akan naik seiring dengan invasi Rusia ke Ukraina, yang pastinya akan berdampak pada konsumsi masyarakat Indonesia.

“Dan Indonesia adalah negara pengonsumsi mi instan terbesar kedua di dunia, dengan total 12,6 miliar porsi pada 2020,” katanya lagi.

Indonesia sebagai Ketua dan Tuan Rumah G20 Tahun 2022, Partai Gelora: Kesempatan Jadi Pemain Global

Achmad Nur Hidayat, arah baru indonesia, Bidang Kebijakan Publik, indonesia, Kesempatan Jadi Pemain Global, Ketua dan Tuan Rumah G20 Tahun 2022, Partai Gelora Indonesia

Partaigelora.id – Pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berkunjung ke Ibukota Italia, Roma untuk mengikuti penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Pada momen tersebut, Indonesia akan menerima mandat menjadi ketua dan tuan rumah presidensi G20 untuk 2022.

“Ini adalah momen istimewa bagi Indonesia untuk aktif menawarkan solusi bagi persoalan-persoalan global,” kata Achmad Nur Hidayat (Matnur), Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).

Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi pemain global yang disegani dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dunia.

“Bagi Indonesia, event Presidensi G-20 tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan peran Indonesia sebagai pemimpin dari negara berkembang yang menawarkan solusi bagi negara-negara maju,” katanya.

Menurut Alumnus Master Public Policy LKY School of Public Policy NUS dan Harvard University Executive Education ini, tujuan tersebut harus dijadikan agenda kerja Indonesia dalam Presidensi KTT G20 di Tahun 2022.

Setidaknya ada empat agenda kerja, yakni meredakan ketegangan demi ketegangan dunia, mengembalikan relevansi G-20 dalam penanganan Covid-19, melakukan kohenrensi terhadap prinsip perpajakan global, serta melakukan rekomitmen terhadap isu perubahan iklim dan inklusi keuangan.

“Saat ini ketegangan dunia tidak kunjung reda, paska penandatanganan aliansi AUKUS yang menyebabkan Perancis protes terhadap aliansi militer AS, Inggris dan Australia baru tersebut. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan protesnya, Perancis menarik dubesnya dari Australia dan AS,” katanya.

Sementara China memandang AUKUS, Aliansi keamanan baru di kawasn Indo-Pasifik yang dibentuk AS, Inggris dan Australia akan menganggu stabilitas keamanan di wilayah perdagangan Asia-Pasifik.

“China layak khawatir karena dengan kecanggihan armada laut dan 12 kapal selam nuklir baru Australia, China tidak lagi dapat mengamankan jalur perdagangannya dengan tenang terutama laut China Selatan yang terus memanas,” katanya.

Karena itu, ia berharap Indonesia menjadi katalis yang konstruktif dalam memecahkan ketegangan dunia saat ini. Polarisasi AS-China seharusnya tidak merusak tatanan ekonomi dunia.

Apabila ada kompetisi diantara kekuatan ekonomi AS dan China, maka seharusnya tidak memiliki efek destruktif bagi tatanan ekonomi negara lain.

Indonesia seharusnya juga menjadi pelopor dalam membuat aturan main kompetisi ekonomi AS dan China yang lebih sehat sehingga negara-negara lain yang mayoritas tidak terkena dampak ekor (tail effects) dari kompetisi tersebut.

Terkait penangan Covid-19, lanjut Matnur, negara G20 dinilai tidak cukup kompak dalam mengatasi pandemi Covid-19. Kebijakan G20 terkait Covid-19 terkesan menjadi lambat, kurang efektif dan kurang koheren.

“Langkah aksi yang diusulkan G20 kurang pas untuk mengatasi dampak pandemi, bahkan kebijakan G20 tampaknya tidak terkoneksi dengan insentif-insentif masing-masing pemerintah,” katanya.

Selanjutnya menyangkut prinsip perpajakan global, menurut Matnur, banyak negara menerapkan pajak yang berbeda-beda yang akhirnya dinilai menerapkan pajak diskriminasi terhadap perusahaan digital yang umumnya berpusat di Amerika Serikat (AS).

“AS dan negara maju ingin pajak untuk perusahaan teknologi yang berbasis di negaranya tidak dikenakan pajak berganda di negara berkembang anggota G20, namun negara berkembang melihat pajak digital diperlukan untuk memperkuat pendapatan negaranya. Indonesia diharapkan bisa melakukan koherensi terhadap prinsip-prinsip perpajakan global sehingga memiliki kesetaraan perpajakan yang lebih fair dan adil,” ujarnya.

Sedangkan mengenai isu perubahan iklim dan inklusi keuangan, Indonesia bisa mendorong negara G20 berkerjasama lebih serius lagi mencari solusi perubahan iklim global.

“Kerjasama terkait perubahan iklim tidak bisa dilakukan parsial dan tidak kolektif harus kompak dan komitmen harus disampaikan dalam satu voice yang sama. Ini tantangannya,” ungkapnya.

Selain itu, inklusi keuangan juga menjadi isu yang harus dicarikan solusinya, dengan semakin tingginya digitalisasi, masyarakat dunia yang literasi digitalnya rendah tentu tidak dapat menikmati kemajuan digitalisasi saat ini.

“Indonesia harus juga mampu menawarkan agenda kerja inklusi keuangan yang dapat diterapkan oleh sebesar-besarnya masyarakat marginal,” kata pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini

Dengan menjadi ketua dan tuan rumah presidensi G20 untuk 2022, Matnur berharap Indonesia harus naik kelas lagi dari sukses menjadi event organizer penyelenggara KTT, serta sukses menjadi aktor aktif yang menguraikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan dunia.

Mahfuz Sidik : Kehadiran Partai Gelora Diperhitungkan di Pilkada 2020, 135 Dukungan Diteken

demokrasi, gelora, gelora indonesia, indonesia, Mahfuz Sidik, Partai Digital, partai gelora, Partai Gelora Indonesia, politik, Rilis, Rilis terbaru, Sekjen Gelora, Update

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton saja dalam ajang kontestasi Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, meski belum memiliki kursi di DPRD.

Partai Gelora telah menandatangani 135 dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik itu, untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Dengan 135 dukungan itu, maka Partai Gelora mengikuti 50 persen pilkada dari 270 Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kita tidak bicara menang atau kalah, tetapi sebagai partai baru, Partai Gelora mengikuti 135 pilkada. Ini mengindikasikan kehadiran Partai Gelora diperhitungkan di konteks pilkada,” kata Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangan di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Menurut Mahfuz, banyak calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2020, berkomunikasi dengan Partai Gelora agar ikut dalam koalisi partai-partai pendukung, meskipun tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada.

“Tetapi Partai Gelora tetap diharapkan oleh para calon kepala daerah dan koalisi partai pendukung. Kita akan all out, kita sudah perintahkan DPW, DPD dan kader untuk memenangkan 135 pilkada,” katanya.

Mahfuz mengatakan, 135 dukungan itu terdiri dari 7 pemilihan gubernur (pilgub), 37 pemilihan walikota dan 91 pemilihan bupati. Dari 135 Pilkada tersebut, Partai Gelora berkoalisi dengan berbagai partai politik, termasuk dengan PKS.

Adapun tujuh pilgub yang diikuti adalah pemilihan gubernur di Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara. Sementara di pemilihan gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Partai Gelora absen.

Dukungan Partai Gelora antara lain diberikan kepada pasangan Nasrul Abit -Indra Catri di Pilgub Sumbar yang disokong oleh Partai Gerindra.

Di Pilkada Kota Makassar, Partai Gelora bersama Partai Nasdem, Gerindra dan PBB mendukung pasangan Mohammad Ramdhan Pamanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma).

Di Pilkada Kota Tangerang Selatan, Partai Gelora mendukung pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan yang didukung Partai Golkar dan PPP.

Kemudian di Pilkada Sumbawa, Partai Gelora mendukung pasangan Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam disokong Partai Demokrat dan PPP

Sementara di Pilkada Solo, Partai Gelora mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso yang didukung PDIP.

“Partai Gelora menilai putra sulung Presiden Jokowi, Gibran berpotensi memenangi Pilkada Solo,” katanya.

Partai Gelora juga mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby A Nasution di Pilkada Kota Medan yang berpasangan dengan Aulia Rahman.

“Pasangan Bobby-Aulia yang didukung PDIP, Gerindra, Nasdem, PPP, PAN PSI dan Hanura juga memiliki potensi besar memenangi Pilkada Medan,” katanya.

Sedangkan di Pilkada Kabupaten Rokan Hulu, Partai Gelora berkoalisi dengan PKS, Gerindra, PDIP, Demokrat, Hanura dan Nasdem mendukung pasangan Sukiman-Indra Gunawan.

Koalisi dengan PKS juga terjadi di Pilkada Kota Surabaya. Partai Gelora bersama PKB, Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PPP dan Nasdem mendukung pasangan bersama Machfud Arifin-Mujiaman.

Namun di Pilkada 2020, Partai Gelora tidak hanya mendukung pasangan calon yang didukung partai politik saja sebagai pengusungnya, tetapi juga mendukung pasangan calon independen atau perseorangan.

“Hal itu terjadi antara lain di Pilkada Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Pilkada Kabupaten Jember, Jawa Timur. Partai Gelora mendukung calon independen,” ungkap Mahfuz.

Di Pilkada Tanjungbalai, Partai Gelora mendukung pasangan independen, Ismail-Afrizal Zulkarnain dan di Pilkada Jember mendukung pasangan independen Faidah-Dwi Arya Nugraha Oktaviano.

***

Disebut ‘Berguguran di Jalan Dakwah’, Ini Jawaban Tegas Anis Matta

Anis Matta, demokrasi, gelora, gelora indonesia, indonesia, ketua umum, ketum, narasi, Partai Digital, partai gelora, talkshow

JAKARTA – Pada Kamis (10/9/2020) lalu, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menjadi narasumber di acara Ngeshare (Ngaji Syar’ie) bareng Ustadz Fahmi Salim.

Di ujung acara, Ustadz Fahmi Salim menanyakan pertanyaan tentang sebutan ‘Yang Berguguran di Jalan Dakwah’, yang kerap dituduhkan kepada mantan Presiden PKS Anis Matta dkk, karena sudah meninggalkan atau keluar dari Partai Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Bagaimana pak Anis jika disebut orang yang berguguran di jalan dakwah?” tanya Ustadz Fahmi Salim.

Anis Matta menjawab,”Saya tidak pernah men-sakralkan lembaga. Saya dulu bergabung dengan PKS semata-mata karena Cita-cita. Cita-cita yang sama juga yang membuat saya mendirikan Partai Gelora, ketika saya merasa bahwa di tempat yang lama cita-cita ini, tidak bisa kita wujudkan.”

Menurut dia, tidak boleh ada upaya untuk men-sakralkan sebuah lembaga, apalagi itu organisasi politik dengan cara membatasi perbedaan pendapat dalam perjuangan.

Sebab, organisasi tersebut adalah sarana untuk mencapai tujuan, meskipun cara yang dilakukan berbeda-beda.

“Sebenarnya kita ada jebakan besar bagi kaum Islamis (Harakah Islam) yaitu Sakralisasi Lembaga atau taqdisul wasail (meng-qudus-kan sarana). Janganlah kita mengubah apa yang merupakan sarana (lembaga/organisasi/partai) menjadi tujuan. Itu tidak boleh,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Anis Matta menilai, perbedaan pendapat dalam sarana perjuangan adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika melihat-lihat sejarah, maka perbedaan pendapat juga terjadi di masa Khulafaur Rasyidin.

Tetapi perbedaan pendapat yang terjadi di PKS, tidak se-dahsyat yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin yang melahirkan serangkaian perang.

“Kalau kita kan lebih kecil dari situ. Jadi, sebenarnya saya tidak terganggu dengan istilah-istilah ‘Yang Berguguran di Jalan Dakwah’, karena itu penempatan yang salah,” katanya

Anis Matta menegaskan, mensakralkan sarana perjuangan adalah bahaya besar bagi umat Islam dalam mencapai tujuan bernegara.

“Dan salah satu yang perlu saya garis-bawahi tebal adalah: mensakralkan sarana adalah bahaya besar yang mengancam kaum Islamis. Pada dasarnya yang lebih penting bagi kita, adalah pertanggungjawaban pribadi kita kepada Allah SWT,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia menegaskan, Indonesia sebagai bangsa saat ini sedang menghadapi masalah besar krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.

Sehingga tidak perlu berpikir untuk mensakralkan lembaga atau organisasi. Sebaliknya, justru harus berpikir bagaimana mencari solusi atau jalan keluar dari krisis berlarut saat ini.

“Kita ini sedang menghadapi masalah besar, jangan dihadapi dengan otak kecil,” sindir Anis Matta.

***

Sign In

Tag: indonesia