Connie Rahakundini Bakrie Archives – Partai Gelora Indonesia

Partai Gelora Dorong Pemerintah Tingkatkan Perannya dalam Upaya Selesaikan Konflik Palestina-Israel

Connie Rahakundini Bakrie, Geopolitik, Imran Muslim, Imron Cotan, Konflik Palestina-Israel, Pemain Global, Peran Indonesia, Tengku Zulkifli Usman

Partaigelora.id – Pemerintah diminta untuk meningkatkan perannya dalam ikut serta menyelesaikan konflik antara Palestina-Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina secepatnya.

Sebab, Israel sejatinya menolak proposal dua negara yang digagas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sehingga tidak heran jika banyak provokasi yang dilakukan Israel yang bisa memicu perang.

“Kita tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Karena bukan berarti, kita tidak terlibat konflik, kita tidak kena dampak konflik ini. Kita diam pun, kita akan kena dampak geopolitiknya,” kata Tengku Zulkifli Usman, Wakil Ketua Bidang Narasi, DPN Partai Gelora Indonesia, Rabu (11/10/2023) sore.

Dalam diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Badai Al-Aqsa: Kejutan Palestina dan Dampak Geopolitiknya yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV itu, Tengku Zulkifli menegaskan, saatnya sekarang bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai pemain global (global player).

“Sekarang sudah saatnya, it’s time for Indonesian to invote global order, sebagai pemain utama global. Saya yakin Indonesia bisa masuk ke sana, termasuk dalam konflik Palestina-Israel,” katanya.

Menurut TZU, sapaan akrab Tengku Zulkifli Usman, Indonesia tidak bisa lagi menjadi penonton dalam situasi konflik geopolitik sekarang, tetapi harus terlibat aktif.

“Kita jangan lagi punya mindset sebagai penonton, sudahlah kita di sini saja. Kita nggak boleh begitu lagi, kita harus punya mental sebagai bangsa penakluk sekarang, yang bisa mempengaruhi negara lain, menjadi pemain utama sejajar dengan Amerika,” ujarnya.

TZU mengatakan, Indonesia sudah punya visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut, tidak akan terwujud, jika peran Indonesia sebagai pemain global tidak ditingkatkan dari sekarang.

“Tidak ada pilihan, Indonesia harus berselancar sekarang. Nanti pemimpin di 2024 juga harus paham geopolitik, sehingga punya konektivitas dan daya tawar yang bagus untuk menavigasi Indonesia mewujudkan mimpinya di 2045. Jangan sampai mimpinya di 2045, nol seperti sekarang,” katanya.

Analis Politik Dunia Islam dan Internasional ini menilai Indonesia bisa menjadi juru damai konflik Palestina-Israel, karena secara geografis Indonesia jauh dari wilayah konflik.

Selain itu, Indonesia juga sebagai negara terbesar berpenduduk muslim di dunia, dan tidak punya akar persoalan konflik seperti yang dialami negara-negara Islam di Timur Tengah.

“Saran saya, jika pemerintah ingin banyak terlibat, maka sudah harus lebih banyak melakukan komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang bertikai,” katanya.

TZU melihat solusi dua negara yang diinginkan PBB sulit terwujud, karena ditolak Israel. Bahkan Israel secara tegas menyatakan, bahwa masalah Palestina tidak mau diselesaikan PBB.

“Maksudnya apa itu. Itu berarti resolusi PBB tidak diterima, dan akan diselesaikan dengan caranya sendiri. Kalau kita tafsirkan bisa bermacam-macam, tapi Israel itu prinsinya tetap ingin satu negara. Nah, sekarang wilayah Gaza yang hanya 365 KM dengan penduduk 3 juta itu, sengaja di bombardir agar pindah. Israel ingin melakukan genosida rakyat Palestina,” ujarnya.

Jika Israel serius ingin perang, menurutnya, Israel harusnya melakukan operasi militer dan mengerahkan pasukan daratnya untuk mencari pejuang-pejuang Hamas yang berada di terowongan-terowongan di Jalur Gaza.

“Tapi faktanya tidak demikian, Israel terus membombardir Gaza, karena memang tidak ingin menghambisi Hamas, tetapi membunuhi rakyat Palestina. Korbannya kalau kita lihat itu kan sipil, banyak perempuan, ibu-ibu dan anak-anak,” ungkap TZU.

Official Representatif DPN Partai Gelora ini berharap agar solidaritas terhadap rakyat Palestina terus ditingkatkan dan bisa terlepas dari penjajahan Israel

“Misalkan Indonesia membuka perwakilan Hamas di Indonesia, mereka punya kantor di Indonesia. Israel ini melakukan penjajahan, melanggar HAM berat, tapi tidak pernah dihukum. Karena perang ini bukan perang pertama dan perang terakhir, saya yakin akan ada perang selanjutnya. Maka hukum internasional harus menghukum Israel,” tegasnya.

Israel Kedodoran

Sementara itu, Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie menghimbau masyarakat di tanah air diimbau tidak terpancing secara berlebihan merespon konflik Palestina-Israel saat ini.

“Kita semua sepakat, sebenarnya konflik Hamas dan Israel sudah berlangsung lama. Emosi rakyat sekarang jangan gampang terbakar,” kata Connie.

“Saya juga mengingatkan satu hal jangan ada narasi menarik-narik, yang menarik Indonesia ikut-ikutan terlibat dalam membenci atau memihak terlalu jauh. Kita harus paham geopolitik, dan prinsipnya kita ingin semua berdamai,” imbuhnya.

Connie merespon terjadinya serangan mendadak Hamas kepada Israel, baru-baru ini merupakan serangan terbesar konflik Palestina-Israel. “Serangan Hamas kemarin, merupakan kategori serangan besar,” ucapnya.

Serangan ini selain bersifat mendadak dan cepat, juga begitu rahasia hingga membuat Israel kedodoran.

Serangan roket Hamas meninggalkan lubang besar, lalu diduduki bulldozer serta sembunyi paralayang untuk menyerang ke jantung lawan.

“Setidaknya ada 3.000 roket diluncurkan, benar-benar mendadak dan cepat,” katanya

Padahal, lanjut Connie, pertahanan Israel jauh lebih kuat ketimbang kelompok Hamas. Apakah kedodoran dalam hal intelligent atau sistemnya atau aspek manusianya. Sehingga tidak ada langkah seperti pencegahan dini.

“Teknologi Israel sangat canggih, seperti penggunaan laser, terowongan, serta pemanfaatan robot. Tapi semua itu bisa saja kedodoran. Serangan Hamas seperti menonaktifkan semua, bisa kegagalan intel, karena tidak mungkin Israel tak tahu,” ucapnya.

Bisa saja, Hamas mendapat dukungan dari Iran yang selama ini juga dekat dengan Rusia. Iran diduga sengaja ingin memberi pelajaran terhadap Israel atau NATO dan Amerika Serikat.

“Siapa yang mendukung peralatan senjata? Ini jadi fenomena perang yang menarik,” ujarnya.

Pengamat Militer dan Pertahanan ini pun memprediksi konflik Palestina-Israel bisa merembet ke Iran, Yordania dan Saudi Arabia. Sebab, Israel saat ini kurang mendapatkan dukungan dari sekutu utamanya, Amerika.

“Israel akan menghadapi problem dukungan dari Amerika sebagai sekutunya. Amerika saat ini mengalami problem kepentingannya terhadap perang Rusia Ukraina, terlebih Washington sendiri juga tengah memasuki pemilihan presiden,” katanya.

Junjung Resolusi PBB

Sedangkan diplomat senior mantan Duta Besar Indonesia Untuk Australia dan Tiongkok, Imron Cotan, mengatakan, kedua belah pihak harus menjunjung tinggi resolusi Dewan Keamanan PBB, No.242 sebagai dasar penyelesiaan konflik Palestina-Israel.

“Maklumat Presiden Jokowi (Joko Widodo) sudah benar, harus menggelorakan perdamaian serta hentikan kekerasan,” kata Imron Cotan.

Namun, Imron Cotan dapat memahami kemarahan Hamas, karena sudah hampir 50 tahun berbagai kesepakatan tidak ada realisasinya. Serangan Hamas, bukan kemenangan militer Hamas, tapi sekedar mengejutkan mata dunia internasional.

“Serangan ini hanya kejutan membuat terbuka mata dunia terhadap persoalan ini,” katanya.

Imron mendukung langkah Indonesia untuk terus menyuarakan perdamaian, karena Indonesia sendiri banyak keterbatasan dengan pertimbangan persoalan domestik yang belum kunjung usai.

Imran Muslim, Asia Middle East Centre for Research and Dialogue, mengungkapkan, rakyat Palestina di Gaza telah dikepung oleh Israel dengan pembetonan, sehingga tidak bisa keluar dari wilayah Gaza. Hampir setiap hari, dan ribuan warga Gaza mendapatkan perlakuan tidak manusiawi.

“Itu yang diserang adalah desa-desa, mereka tak bisa keluar, sedangkan air dan listrik diatur dari Israel.Sudah tak kuat lagi. Pemberitaan dukungan demo di berbagai kota di Indonesia, sudah cukup untuk menguatkan moral mereka berjuang,” kata Imran Muslim.

Menurut Imran, pengepungan warga Gaza ini sudah berlangsung sekitar 16 tahun lebih. Ia berharap Indonesia terus mendukung pembebasan blokade Gaza dan kemerdekaan Palestina.

“Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina dalam mendukung perjuangan kami, ini sama dengan semangat perjuangan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Perjuangan kami juga ingin membebaskan negara dari pendudukan Isarel,” tegasnya.

Soal Pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Mendag, Anis Matta: Saya Salut Nyalinya, Berani Memegang Bara Api

Anis Matta, arah baru indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, Dampak Perang Rusia Ukraina, Fadhil Hasan, Imron Cotan, Inflasi, krisis berlarut, Memegang Bara Api, Mendag, Partai Gelora Indonesia, Pergantian Mendag, Reshuffle Kabinet, Stagfasli, Zulkifli Hasan

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, penunjukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi sebagai anomali besar abad ini.

Anis Matta menilai penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag akan menjadi pertaruhan besar bagi reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 2024 mendatang. Keberhasilan dan kegagalan Jokowi nantinya akan ditentukan oleh Zulkifli Hasan.

“Saya ingin katakan, Pak Zulkifli Hasan berani bener menjadi Menteri Perdagangan. Ini seperti menggenggam bara api, karena bukan masalah sederhana. Tapi saya salut atas nyalinya Pak Zulkfili Hasan berani menggenggam bara api,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk “Kapan dan Bagaimana Akhir Perang Rusia-Ukraina? Apa Dampaknya terhadap Ekonomi Dunia?, Rabu (15/6/2022).

Pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan, menurut Anis Matta, merupakan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang mulai terjadi sejak 24 Pebruari 2022 lalu.

Saat ini, Indonesia dinilai mulai merasakan adanya dampak kenaikan harga komoditas energi dunia (minyak dan gas), harga bahan pangan, sehingga menyebabkan tingginya inflasi.

“Mendag (Muhammad Lutfi, red) itu diganti, karena kesalahan dia sendiri dalam menerapkan kebijakan. Bagaimana mungkin kita negara produsen terbesar sawit mengalami kelangkaan minyak goreng, itu sama saja seperti kelangkaan BBM yang terjadi di Arab Saudi,” ujarnya.

Menurut Anis Matta, sebagian besar pemimpin di dunia termasuk di Indonesia, mulai kebingungan dan tidak mengerti cara dalam menghadapi krisis yang sangat kompleks saat ini.

“Sudah banyak Presiden dan Perdana Menteri di dunia ini yang jadi korban, jatuh pemerintahannya akibat krisis sekarang. Tapi bedanya di sini, korbannya Mendag (Muhammad Lutfi, red),” tegas Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, penujukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag bisa menjadi solusi bagi Jokowi, atau sebaliknya menjadi bumerang dan menjadi masalah baru bagi Kabinet Indonesia Maju.

“Menjelang Pemilu 2024 mendapatkan pos baru di kabinet itu sangat bagus. Tapi taruhannya sangat besar seperti menggenggam bara api,” tandasnya.

“Nanti kita akan melihat, apakah Pak Zulkifli Hasan ini akan menjadi solusi atau justru akan menjadi masalah baru bagi kabinet Jokowi,” imbuh Anis Matta.

Namun Anis Matta berpandangan, penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Mendag belum tentu akan menyelesaikan permasalahan krisis sekarang. Malahan sebaliknya, justru bisa memicu krisis ekonomi akan semakin dalam, dan berlanjut ke krisis sosial dan politik.

“Saya kira krebilitas Pak Zulkfli Hasan dipertaruhkan. Tapi yang jauh lebih besar, adalah reputasi kabinet dan Pak Jokowi yang dipertaruhkan. Kita bisa kita lihat nanti, apakah semakin hari semakin mengalami degradasi atau tidak,” ujarnya.

Anis Matta mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih cermat dalam membaca situasi global sekarang, dengan merespon berbagai kebijakan yang bisa menjawab tantangan utama secara substansial dan permanen dalam mengatasi krisis yang kompleks saat ini.

Hal senada disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan. Ia mengatakan, dampak dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, minyak sun flower (bunga matahari) dan minnyak nabati/CPO (minyak goreng).

“Kenaikan harga minyak goreng harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningatkan pemasukan, dan memenuhi kebutuhan domestik market di dalam negeri. Tapi Alhamdulillah korbannya di sini masih dalam tingkat menteri,” kata Fadhil.

Fadhil Hasan menilai larangan ekspor CPO dan turunannya yang sempat diberlakukan sebelumnnya oleh mantan Mendag Muhammad Lutfhi beberapa waktu lalu, merupakan kesalahan besar dan kerugian bagi Indonesia yang menyebabkan kehilangan devisa negara sebesar USD 2 miliar.

Sebagai produsen terbesar minyak nabati dunia, lanjutnya, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara maksimal besarnya permintaan pasar dunia saat ini, agar mendapatkan penerimaan besar di luar pajak guna memperkuat APBN kita.

“Tapi pemasukan itu, harus ditabung Pak Jokowi jangan dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang tidak perlu seperti IKN, kalau digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat tidak masalah,” ujar Fadhil Hasan.

Ekonom senior Indef ini mengingatkan, pemerintah untuk mewaspadai bahaya stagflasi, yakni ancaman inflasi global yang tengah membayangi pertumbuhan ekonomi dunia.

Apalagi APBN kita saat ini masih kekurangan anggaran lebih Rp 100 triliun lebih, akibat menanggung beban subsidi dan kebutuhan anggaran perlindungan sosial yang semakin meningkat.

“Jadi stagflasi itu ditandai oleh inflasi yang tinggi, tetapi pertumbuhannya rendah. Permintaan barang yang kita ekspor menurun, akibatnya penerimaan kita juga akan menurun. Sementara inflasinya tetap tinggi, harga-harga tetap tinggi. Hal ini akan menyebabkan gap yang sangat besar antara penerimaan dan pengeluaran. Ini bahaya yang kita perlu waspadai,” jelasnya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Imron Cotan menambahkan, stagflasi itu ditandai tiga fenomena yang sangat fundamental, yakni pengangguran tinggi, inflasi tinggi dan pertumbuhan lemah.

“Jadi kalau Presiden Jokowi sedang mencoba mengakomodasi partai politik untuk berpartisipasi dalam kabinetnya, itu adalah dalam rangka menghadapi turbulensi dari dampak perang Rusia-Ukraina yang akan datang,” kata Imron Cotan.

Imron Cotan memprediksi perang Rusia-Ukraina masih akan berlangsung lama, karena Rusia ingin mengakhiri dominasi Amerika Serikat (AS) dalam energi maupun tujuan strategis lainnnya.

“Ukraina ini didesain untuk menjadi kuburan oleh Rusia, seperti halnya Afghanistan oleh Amerika, sehingga Ukraina tidak dimanfaatkan Amerika dan Nato dalam jangka panjang supaya tidak menjadi ancaman bagi Rusia,” kata diplomat senior ini.

Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta pemerintah agar mewaspadai upaya AS memindahkan medan tempur baru dari Ukraina ke Taiwan. Jika ini terjadi, AS akan berperang melawan China, karena Presiden AS Joe Biden sudah mulai terang-terangan mendukung Taiwan

“Presiden Joe Biden saat ini tengah kehilangan muka di dalam negerinya soal kebijakan perang di Ukraina. Perang Ukraina menjadi bumerang bagi Amerika Serikat, menyebabkan inflasi tinggi mencapai 9 persen,” kata Connie.

Presiden Joe Biden, lanjutnya, tengah berupaya menghilangkan tekanan di dalam negerinya dengan meningkatkan produksi dan bantuan persenjataan ke negara lain, termasuk mencari lokasi perang baru yang jauh dari Amerika dan Eropa, yakni pilihan di Taiwan-China.

“Karena itu kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi hal ini, apakah kita menempatkan Taiwan itu sebagai negara atau bagian dari China. Jika terjadi perang akan mempengaruhi kawasan Laut China Selatan, mempengaruhi Indonesia juga. Karena Taiwan-lah yang memegang dokumen klaim China atas Laut China Selatan sejak zaman Dinasti Ming. Saya sudah melihat semua dokumen-dokumennya,” tegas Connie Rahakundini Bakrie.

Atasi Dampak Perang Rusia-Ukraina, Anis Matta: Pemerintah Perlu Siapkan Pemadam Kebakaran Ekonomi

Anis Matta, Connie Rahakundini Bakrie, gelora talk, Konflik Rusia-Ukraina, Membaca Akhir Konflik, Meutya Hafid, Posisi Indonesia, Rizal Sukma

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, konflik Rusia-Ukraina menjadi disrupsi paling besar secara global abad ini, setelah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir.

“Seperti mengembalikan kita kepada satu fakta sejarah 500-600 tahun terakhir ini, yaitu krisis besar dalam sejarah selalu diselesaikan dengan perang besar,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk ‘Membaca Akhir Konflik Rusia Vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia?’ yang digelar secara daring, Rabu (9/3/2022) petang.

Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Inggris Dr. Rizal Sukma, serta pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie ini, Anis Matta menilai, perang Rusia-Ukraina akan berdampak lama secara politik, ekonomi dan hubungan internasional.

“Bagi Indonesia, menurut saya, ada dua hal begitu perang ini berlanjut, yakni masalah ekonomi dan tantangan nasional baru di tengah upaya tarik menarik pembentukan aliansi baru,” katanya.

Indonesia, kata Anis Matta, menghadapi dua masalah besar, pertama adalah soal energi, mengingat Indonesia mengimpor minyak kira-kira 500.000 barel per hari.

“Sekarang kita sudah menyaksikan kenaikan harga BBM di mana-mana. Dampaknya, ke sektor energi kita akan naik semuanya,” sebutnya.

Kedua, harga pangan yang melambung tinggi, karena Indonesia adalah negara dengan tingkat keamanan yang relatif rapuh, mengingat beberapa komponen dari sembako masih diimpor dari negara lain. Bahkan kenaikan apa pun dari sektor pangan, akan berpengaruh terhadap harga pangan ke depan.

“Jadi, di sini kita mendapatkan residu itu. Sementara, konfliknya terbuka. Tidak ada yang bisa membuat satu skenario yang fix sekarang ini akan ke mana arahnya. Semua kemungkinan bisa terjadi,” katanya.

Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah Indonesia perlu menyiapkan skenario jangka pendek untuk memadamkan kebakaran ekonomi yang akan sangat masif ditimbulkan dari dampak perang Rusia-Ukraina ini.

“Kita akan menghadapi kebakaran ekonomi dalam skala masif. Tipikal kebakaran ini tidak dipicu oleh meledaknya kompor atau listrik di satu rumah tangga, tapi ini mirip kebakaran hutan yang dipicu global warming,” jelas Anis Matta.

Menurut Anis Mata, jika ekonomi Indonesia ingin selamat dari dampak krisis perang Rusia-Ukraina, maka perlu meniru langkah yang telah dilakukan China dengan mereduksi angka pertumbuhannya dari 8 menjadi 5,5 persen.

“Saya kira kita juga akan mengalami hal yang sama seperti China, karena kebakaran ekonomi dalam jangka pendek memerlukan pemadam kebakaran. Ini tantangan jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat,” katanya.

Setelah berhasil mengatasi kebakaran ekonomi, lanjut Anis Matta, Indonesia perlu merumuskan kembali kepentingan nasionalnya di tengah upaya pembentukan aliansi global baru.

“Indonesia harus merumuskan terlebih dahulu kepentingan nasionalnya dalam jangka pendek. Perang ini memperdalam proses de-globalisasi, setelah Covid-19 dalam dua tahun terakhir,” katanya.

Hal ini agar Indonesia tidak terseret dalam pusaran konflik pembentukan aliansi global baru dengan tetap memberikan proteksi kepada kepentingan nasionalnya secara ekonomi.

“Secara ekonomi semua negara akan kembali ke sistem proteksionisme, selamatkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita menatap proses pembentukan aliansi-aliansi global baru. Tetapi jangka pendek yang kita perlu siapkan adalah pemadam kebakaran ekonomi,” tegas Anis Matta.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Meutya meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi akibat perang Rusia-Ukraina.

Indonesia, lanjutnya, perlu waspada terhadap perubahan geopolitik global sebagai akibat dari struktur keamanan regional yang berubah selain benturan kepentingan antarnegara dan perebutan akses energi.

Sebab, dampak tersebut tidak saja akan berpengaruh pada sektor ekonomi seperti energi, tapi juga pada sektor pangan akibat belum jelas tanda-tanda kapan konflik akan berakhir.

“Kami sebagai Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia waspada terhadap dampak geopolitik, geoekonomi dan geostrategi perang Rusia Ukraina,” kata Meutya.

Meutya mengakui sejauh ini dampak langsung dari konflik Rusia-Ukraina masih berskala regional. Akan tetapi, bukan tidak mungkin juga akan berdampak pada ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

“Harapan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi tentu akan makin jauh akibat perang Rusia-Ukraina,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Sementara mantan Dubes Indonesia untuk Inggris Dr.Rizal Sukma berpandangan, Indonesia tetap harus mengedepankan politik bebas aktifnya dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina saat ini.

Yakni tidak berpihak pada koalisi ke Amerika, Uni Eropa dan NATO atau aliansi Rusia dan China. Kepentingan Indonesia hanya menolak penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian pelanggaran kedaulatan negara oleh negara lain.

“Tetapi saya ingin katakan, bahwa ketika Bung Hatta merumuskan kata bebas aktif itu, adalah berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia. Tetapi memang, ketika menentukan soal instrumen berpihak kepada kepentingan nasional itu yang susah,” kata Rizal.

Kendati begitu, Rizal memastikan politik bebas aktif Indonesia, bukan berarti netral atau tidak peduli dengan negara lain. Dengan politik bebas aktif, Indonesia sebenarnya bisa diuntungkan memiliki stratregi pertarungan dalam menghadapi dua kekuatan besar.

“Jadi dengan bebas aktif, Indonesia bisa memainkan diplomasi multilateral di kawasan ini. Konteksnya, negara memastikan memiliki strategis otonomi, dan bukan menjadi tempat pertarungan dari negara-negara besar, sehingga kepentingan nasional bisa dilindungi,” kata peniliti CSIS ini.

Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menambahkan, Indonesia harusnya lebih berhati-hati dalam melihat konflik Rusia-Ukraina agar tidak terjebak dan terjerumus pusaran konflik yang diciptakan Amerika Serikat dan NATO.

“Sebab, dimata saya Rusia tidak melakukan aneksasi atau invasi. Rusia tidak merancang untuk menduduki atau merebut Ukraina, hanya hegemoni Amerika Serikat (AS) dan NATO saja,” kata Connie.

Berbagai macam sanksi yang tidak masuk akal kepada Rusia, justru akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani dan ‘gila’. Karena Putin mengetahui kelemahan kekuatan AS, Uni Eropa dan NATO, termasuk dalam berdiplomasi.

“Harusnya kita abstain, siapa sih yang ngomongin kita tidak mesti abstain. siapa pembisiknya harus diungkap? Karena saya terlibat di Kemenlu soal pembicaraan perjanjian strategis dengan Rusia. Apa sih yang mau dicapai antara Indonesia Rusia, bagaimana kepentingannya,” ungkapnya.

Connie menilai jika Indonesia belum dimasukkan oleh Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, tinggal menunggu waktu saja.

“Harusnya kita abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Kalau sekarang kita belum masuk negara listnya Rusia, itu karena belum saja menurut saya,” katanya.

Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, Indonesia seharusnya harusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok.

“Indonesia harusnya tampil secara diplomatik, bukan ikut-ikutan seperti sekarang. Bung Karno jadi besar, karena kemampuan diplomasinya. Bung Karno sudah mengingatkan, PBB harus adil. Ketika PBB tidak adil, semua ide besar, ide mulia hilang. Makanya saya setuju PBB harus direformasi,” pungkasnya.

Anis Matta: Indonesia Harus Punya Skenario Sendiri Menghadapi Perang Supremasi AS-China di Laut China Selatan

#Laut China Selatan, Anis Matta, Connie Rahakundini Bakrie, Hikmahanto Juwana, Perang Supremasi AS-China, Skenario

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Indonesia saat ini sedang menghadapi bahaya besar tanpa disadari oleh pemerintah, karena berada di tengah pertarungan supremasi antara Amerika Serikat (AS) dan China.

“Perang dingin lalu, kita punya tragedi berdarah di sini, namanya G30S PKI. Ini menujukkan Indonesia menjadi target collateral damage, jangan sampai sekarang pun kita menjadi collateral damage,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Perang Supremasi Amerika Vs China, Akankah Meledak di Laut China Selatan?, Rabu (22/9/2021) petang.

Berdasarkan kondisi ini, Partai Gelora mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi konflik tersebut, karena bisa punya implikasi besar terhadap Indonesia.

Isu tersebut, lanjut Anis Matta, merupakan isu strategis yang berhubungan dengan eksistensi Indonesia sebagai bangsa. Dengan mengangkat secara terus menerus itu tersebut, diharapkan menjadi medium penyadaran kepada pemerintah dan masyarakat.

“Kita ingin menyalakan sirene sebenarnya, peringatan kepada masyarakat kita, kepada pemerintah kita, bahwa sekarang kita perlu sangat berhati-hati dan perlu waspada,” katanya.

Indonesia, kata Anis Matta, harus pandai melihat perang supremasi antara AS dan China dari skenarionya, bukan drama yang terjadi. Menurut Anis, Indonesia mesti bisa membacanya dan menempatkan skenario tersendiri.

“Jangan lihat dramanya tapi skenarionya dan begitu kita melihat skenarionya kita mesti menempatkan pada skenario kita sendiri,” katanya.

Namun, Indonesia tidak mempunyai skenario, sehingga menjadi persoalan. Akibatnya, kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia terputus-putus, tidak terintegrasi. Lebih merupakan kebijakan yang reaktif atau tidak menjadi bagian dari satu rencana jangka panjang.

Anis Matta menegaskan, dalam pertarungan antara ‘elang’ dan ‘naga’ Indonesia memerlukan skenario jangka panjang dengan melihat skenario kekuatan AS dan China. kemudian Indonesia mencari celah untuk kepentingan nasional kita.

Dalam babak sejarah Indonesia yang baru, kata Anis, diperlukan satu arah. Arah baru tersebut akan mengajak kepada satu cita-cita dan satu imajinasi. Di tengah krisis global saat ini, menurutnya, ada dua celah, yaitu menjadi korban dan mendapatkan manfaat.

“Jadi, sudah saatnya kita membuat terjemahan baru yang lebih imajiner terhadap makna konstitusi kita. Makna (politik luar negeri) bebas aktif, tapi kita juga harus ikut dalam pelaksanakan ketertiban dunia. Ini maksudnya menjadi kekuatan kelima dunia,” demikian kata Anis.

Perang supremasi ini, ungkap Anis Matta, akan melahirkan kepemimpian baru dan aturan global baru ke depan. Sehingga Indonesia harus memahami filosofi dari perang supremasi antara AS-China.

“Sebaiknya kita mesti paham dari filosofinya, kalau kita tidak duduk di meja makan, kita tidak akan pernah ikut makan,” kata Anis Matta.

Diskusi ini dihadiri Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, Pengamat Militer dan Pertahanan Keamanan Connie Rahakundini Bakrie, serta mantan Kepala BAIS TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto.

Hikmahanto Juwana mengatakan, AS ingin mengamankan kepentinganya di Indo-Pasifik agar tidak didominasi. AS, kata dia, tidak ingin melihat Indonesia jatuh ke tangan China.

“Amerika Serikat akan mendekati negara-negara mana saja yang berhadapan dengan China, termasuk Indonesia. Kita akan mendapatkan banyak tawaran, dan tawaran itu bisa diambil sepanjang untuk kepentingan nasional kita,” kata Hikmahanto.

Sedangkan Connie Rahakundini Bakrie menilai perang di LCS bisa saja terjadi. Namun bahaya sebenarnya, adalah upaya pembukaan paksa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Timur dan Barat oleh AUKUS (Amerika Serikat, Inggris dan Australia).

“Kalau ALKI Timur Barat dibuka, maka seolah-olah tamu yang melintas rumah kita, kita tidak punya kemampuan dan ketegasan menjaga martabat kepentingan kita,” kata Connie

Ia mengungkapkan, dari dokumen AUKUS yang dia baca, kebijakan AUKUS yang berdampak negatif terhadap Indonesia, tidak hanya masalah nuklir saja, tapi juga akan mendikte kerjasama cyber, antariksa, intelejen dan lain sebagainya.

Menurut dia, dampak negatif tersebut, akibat posisi non blok Indonesia saat ini, sehingga membuat Indonesia sekarang ‘terkepung’. Padahal non blok itu, yang dimaksud Bung Karno, bukan bersikap netral, tapi harus bersikap tegas untuk melindungi kepentingan nasional.

“Saya tertarik dengan pernyataan pembukaan Pak Anis Matta, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Dan hari ini kita telah membayar itu, kita selalu menentukan terbang terlalu rendah, padahal langit kita tinggi. Akibatnya, AUKUS dibentuk, sementara posisinya kita non blok. Posisi negara kita saat ini dalam tanda kutip terkepung,” tandasnya.

Sementara Soleman B Ponto mengatakan, sikap China dalam konflik di LCS, sebenarnya menguntungkan Indonesia, karena China memilih untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Hal itu menjadi kesepakatan antara ASEAN dengan China dalam pertemuan di Bali pada 2011 lalu. Sehingga sebagai salah satu negara ASEAN, mau tidak mau Indonesia harus mengikuti kesepakatan itu, begitupun halnya China.

“Jadi mau enggak mau Indonesia harus mengikuti ini, karena kita terikat di situ, itu sudah akan menyelesaikan secara damai,” tutup Soleman.

Sign In

Tag: Connie Rahakundini Bakrie