Partai Gelora Indonesia Archives – Page 13 of 25

Pemerintah Diingatkan Indonesia Akan Hadapi Jurang Fiskal dan Ekonomi yang Berat Pada 2023

Arah Baru Indonesiia, Fuad Bawazier, JHT, Jokowi, Jumhur Hidayat, Jurang Fiskal, Ledakan Sosial, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, Said Didu, Sri Mulyani, SUN, Utang

Partaigelora.id – Pemerintah diingatkan akan menghadapi ancaman jurang fiskal dan ekonomi pada 2023 mendatang, karena pemerintah saat ini tidak memiliki uang, sementara jumlah utang, serta beban bunga utang terus meningkat.

“Jadi sebenarnya, ada benarnya juga apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa titik kritis dan paling berat adalah pada 2023. Tahun 2023 itu, jurang sangat berbahaya bagi fiskal kita,” kata Said Didu, Sekretaris BUMN 2015-2010 dalam Gelora Talk bertajuk ‘Polemik JHT, Kemana Dananya?’, Rabu (23/2/2022) petang.

Diskusi ini juga menghadirkan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier dan Ketua Umum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Jumhur Hidayat. Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik memberikan pengantar diskusi.

Said Didu menegaskan, ancaman fiskal dan ekonomi pada 2023 bagi Indonesia sangat nyata. Ia menjelaskan, dalam Perppu No.1 Tahun 2020, pemerintah hanya diizinkan menaikkan fiskal 3 persen, tapi faktanya sampai 6 persen.

“Jika publik ingin paham, kalau defisit fiskal sesuai UU 3 persen, maka pemerintah boleh menambah utang Rp 500 triliun dari PDB, dimana PDB diperkirkan sekitar Rp 1.700-1.800. Tapi utang sekarang mencapai Rp 1000 triliun,” ujarnya.

Sementara pendapatan negara pada 2022 ini diperkirakan Rp 1.800-1.900 triliun. Artinya, uang masuk sekitar Rp 2.300- 2.400 triliun, maksimun Rp 2.500 triliun pada 2023. Sedangkan belanja sekarang sudah mencapai Rp 2.800-2900 triliun, jika ditambah anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), maka pengeluaran menjadi Rp 3.000 triliun.

“Artinya, pemerintah terpaksa belanja hanya Rp 2.500 triliun yang dibolehkan di 2023. Sementara pengeluaran untuk bunga dan utang saja, perkiraan saya Rp 900-1.000 triliun pada 2023. Berarti yang tersisa Rp 1.100-1.200 triliun. Untuk bayar gaji dan lain-lain Rp 800 triliun, untuk transfer ke daerah Rp 200 triliun total jadi Rp1.000 trliun. Jadi uang yang tersisa hanya Rp 200 triliun, sementara pemeliharaan jalan dan subsidi pupuk Rp 400 triliun,” ungkapnya.

Said Didu menduga soal kebijakan pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 ada kaitannya dengan kondisi keuangan pemerintah tersebut, karena dana JHT ditempatkan di Surat Utang Negara (JHT).

“Kenapa 56 tahun, sepertinya BP Jamsostek membeli SUN yang periodenya panjang, karena kalau ditarik di depan pemerintah akan kewalahan,” katanya.

Perlu diketahui, kata Said Didu, SUN ini tidak laku dijual, tidak ada masyarakat dan asing yang membeli. SUN sebagian besar dibeli Bank Indonesia (BI) dan bank-bank Indonesia dengan nilai mencapai Rp 1.300. Hal ini sudah diingatkan Internasional Monetary Fund (IMF) agar BI tidak membeli SUN di pasar domestik.

“Saya juga menduga betul, penggunaan BPJS Kesehatan untuk pengurusan macam-macam ada kesulitanya dengan dana pemerintah. Sebab, harus menyedot uang sebesar-besarnya yang ada di masyarakat agar menutupi kesulitan fiskal yang dihadapi,” tegasnya.

“Jika uang JHT ditahan, dan bunganya ditanggung, karena SUN itu diterbitkan pemerintah dan bunganya dibayar pemerintah. Tetapi apakah manfaat bunganya linear untuk para pekerja?” imbuh Said Didu.

Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier. Apabila pemerintah mengatakan, bahwa fiskal dan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik (going to well) atau baik-baik (fine-fine) dinilai main-main saja.

“Sebetulnya, memang posisinya itu berat. Kalau di luar negeri sudah melakukan gerakan-gerakan kita akan terasa nanti, sekarang belum saja,” kata Fuad.

Fuad menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen saat ini, tidak bisa meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan konsumsi masyarakat masih 2 persen. Harusnya pertumbuhan ekonomi kita 4-5 persen di tengah inflasi global dan naiknya harga komoditas.

“Tapi soal minyak goreng yang harganya aneh dan langka saja pemerintah sudah kewalahan. Uang kita itu habis untuk pembayaran utang dan belanja rutin. Jadi tidak perlu nunggu sampai 56 tahun atau 30-40 persen, kasih saja semua. Nanti kalau mau, dimulai lagi yang baru. Daya beli masyarakat rendah, kenapa uangnya mesti ditahan,” katanya.

Menurut Fuad, pemerintah sebaiknya menunda pengeluaran yang tidak perlu untuk mengurangi beban utang seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan pemindahan IKN. Sebab, proyek dikhwatirkan akan mangkrak apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir di 2024 mendatang.

“Kalau soal Ibu kota baru, ya lihat saja nanti. Kalau presidennya baru, bagaimana, apakah diteruskan atau tidak ? Kalau presiden baru, nggak nerusin ya mangkrak. Itu contoh-contoh pengeluaran yang nggak perlu, sebaiknya distop,” katanya.

Fuad juga mengingatkan, kemungkinan terjadinya ledakan sosial dan politik pada 2023, jika melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

“Kalau kayak begini berat betul, pengeluaran tidak perlu tidak ditunda, padahal itu mengurangi beban utang dan beban ledakan. Saya kira akan terjadi terjadi itu, ledakan tahun 2023,” tandas Fuad.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat berharap, perintah Presiden Jokowi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT bisa memberikan solusi bagi pekerja.

“Soal JHT sebaiknya ada opsi-opsi untuk pengambilan, tidak harus ditahan sampai 56 tahun. Karena dana itu, akan digunakan untuk menyambung hidup sampai dia (pekerja) dapat lagi pekerjaan,” kata Jumhur.

Jumhur mengingatkan, agar dana JHT tidak digunakan untuk membiayai proyek lagi seperti yang telah terjadi sebelumnya, dimana dana BPJS Ketenagakerjaan Rp 10 triliun diinvestasikan untuk pembangunan LRT Palembang.

“Sampai sekarang kita tidak tahu tindak lanjutnya, nah kita mengingatkan soal JHT ini, kalau tujuannya untuk edukasi sih bagus-bagus saja, tapi kalau digunakan untuk pendanaan proyek lagi, itu yang tidak boleh,” kata Jumhur.

Namun, Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, isu JHT saat ini telah memasuki fase antiklimaks setelah Presiden Jokowi memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker No 2 tahun 2022.

“Meskipun isu soal Permenaker no 2 tahun 2022 telah memasuki antiklimaks, isu ini tidak bisa lepas begitu saja, ketika kita mencoba meletakkannya dalam konteks yang lebih besar,” katanya.

Konteks besar tersebut, Mahfuz melanjutkan, yakni situasi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat luas. “Yang tentu saja tekanan dan himpitannya dari waktu ke waktu terus bertambah dan semakin merisaukan,” kata dia.

Mahfuz menilai informasi yang disampaikan narasumber memberikan warning atau peringatan kepada semua pihak, termasuk pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi terhadap kondisi fiskal pada 2023.

“Kita tidak tahu, apakah pelemahan tren ekonomi global ini memperburuk situasi itu. Tetapi punya waktu untuk memitigasi ini, dan berani mengambil kebijakan pereventif atau korektif atas semua kebijakan program-proram yang sudah berjalan. Sebab, keresahan sosial semakin menjalar, dan hal ini perlu dibaca betul oleh pemerintah,” kata Mahfuz.

Sebagai penyambung suara masyarakat, Mahfuz berharap agar media ikut membantu menyuarakan situasi ini mengenai situasi kritis fiskal pada 2023.

“Kita mengangkat tema ini sebenarnya untuk menerangi jalan masyarajat di depan, bahwa ada ancaman serius, bukan berarti kita tidak punya harapan dengan kondisi yang tidak terus membaik. Tapi kita paling tidak telah menyiapkan upaya mitigasi untuk menghadapi situasi terburuk pada 2023,” katanya.

Mahfuz menegaskan, apa yang disampaikan tokoh-tokoh nasional seperti Said Didu, Fuad Bawazier dan Jumhur Hidayat bukan didasarkan pada ‘kebencian’ kepada pemerintah, melainkan sebagai upaya bersama mencari untuk solusi untuk mengakhiri krisis saat ini.

“Kalau pemerintah merasa situasi ini normal-normal saja, aman-aman saja, padahal tidak. Apalagi kalau ada kekuatan global yang bergerak dan situasi di Indonesia tidak dikelola dengan baik, bisa memicu revolusi sosial,” tegas Mahfuz.

Berikan Solusi Atasi Krisis, Rokhmin: Jokowi dan Anggota Kabinet Perlu Baca Buku Karya Anis Matta

Anis Matta, arah baru indonesia, Jokowi, krisis berlarut, Majelis Gelora Cinta Rosul, Muhammad Yusuf A Wahab, Nasirwan, Partai Gelora Indonesia, Pesan Islam Menghadapi Krisis, Raihan Iskandar, Rokhmin Dahuri

Partaigelora.id – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Periode 2001-2004 Rokhmin Dahuri menilai produktivitas bangsa Indonesia dalam menulis buku sangat rendah, kalah dari India.

Padahal produktivitas dalam menulis buku itu, salah satu indikator suatu bangsa dalam menguasai sains dan teknologi. Sebab, bangsa yang maju akan menerapkan sains dan teknologi dalam kesehariannya.

“Sedihnya bangsa Indonesia produktivitas menulis bukunya dalam kategori sangat rendah. Dengan India kita kalah. Hal ini mengindikasikan bangsa kita tidak sedang baik-baik saja,” kata Rokhmin dalam Bedah Buku ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ karya Anis Matta yang diselenggarakan Majelis Gelora Cinta Rosul, Minggu (20/2/2022).

Menurut Rokhmin, buku yang ditulis Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) tersebut sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia.

Sebab, ketika pemimpinnya memiliki iman dan takwanya kuat, maka umatnya akan berjaya.

Hal itu, sebagaimana bisa dilihat dari zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rosyidin. Kemudian masa Umar bin Abdul Aziz, Harus Al Rasyid, kemudian Muhammad Al Kahfi umat Islam berjaya selama 10-11 abad.

“Jadi pemimpin memang harus punya kapabilitas, ipteknya kuat, juga imtak nya membara. Maka jika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang baik dengan Rabb (Tuhan) yang Maha Pengampun). Spiritualitas adalah kuncinya,” katanya.

Karena itu, sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia, setelah Rusia dan Thailand, dimana 1 persen orang kaya menguasai 49 persen kekayaan negara.

“Mohon maaf, 1 persen orang kaya di Rusia itu semuanya pribumi. Begitu juga di Thailand. Sedangkan di Indonesia menurut Pak Jokowi nasionalismenya rendah. Ada 11 Ribu Triliun uang konglomerat disimpan di luar negeri,” katanya.

Hal ini mengindikasikan, konglomerat kita nasionalismenya masih rendah. Jika nasionalismenya tinggi, maka Rp 11 triliun atau sekitar tiga kali APBN saat ini, akan diivestasikan untuk membangun pabrik di Indonesia.

Rokhmin mengatakan, buku ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ yang ditulis berdasarkan Alquran dan Al Hadits menjadi alasan rasional, bahwa sistem kehidupan yang dibuat manusia seperti komunisme misalnya, tidak sesuai dengan fitrah manusia.

“Secara rasional, komunisme tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana sistem ekonomi harus dibangun atas dasar sama rata sama rasa. Seharusnya orang cerdas, orang yang saleh, bekerja kerjas mendapat reward dunia, tidak sama dengan orang yang malas, preman, mabok dan lain sebagainya,” ujar Rokhmin.

Ia mengatakan, hampir 1.000 tahun umat Islam pernah menguasai sepertiga dunia. Ketika umat Islam menguasai dunia, kehidupan manusia sangat adil, sains dan teknologi sangat berkembang.

Rokhmin berharap umat Islam agar selalu berpedoman pada Alquran dan Hadits, karena memberikan solusi dalam mengatasi krisis dan musibah saat ini, diantaranya adalah kesabaran.

Rokhmin menegaskan, apa yang ditulis Anis Matta mengenai cara mendeteksi krisis, memfirasati zaman dalam dinamika geopolitik dan siklus perubahan dunia, harus dibaca oleh semua pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para anggota Kabinet Indonesia Maju.

“Harusnya bedah buku ini, diikuti juga Pak Jokowi. Pak Jokowi dan anggota kabinet harus baca buku ini. Kalau Pak Jokowi dan seluruh anggota kabinetnya membaca buku ini, sesungguhnya menggapai dunia Indonesia Emas tahun 2024, atau dalam bahasa Anis Matta bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ke 5 di dunia,” tegasnya.

Pemerhati Dinamika Gerakan Islam Nasiwan mengatakan, buku ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ memberikan inspirasi dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sekarang.

“Saya sudah membaca buku ini, tidak terlalu berat. Apa yang disampaikan membawa inspirasi, bahwa Islam tetap menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi sekarang,” kata Nasirwan.

Lektor Kepala FISIP Universitas Negeri Yogyakarta ini menilai, Anis Mata memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran orang, tidak hanya orasi tapi juga sebagai penulis.

“Ustad Anis Matta menawarkan cara pandang Islam dengan narasi menghadapi krisis bermula dari pembenahan ekosistem. Menawarkan narasi dalam menyelesaikan masalah bangsa sebagai revolusi saraf atau pemikiran. Ini sangat mempengaruhi, tapi buku ini tidak sedang menyebabkan perlawanan massal terhadap kekuasaan segera. Ini penting sekali,” katanya.

Tgk Muhammad Yusuf A Wahab, Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh menambahkan, Islam telah memberikan rumusan bagi manusia untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, termasuk juga rumusan revolusi politik dan teknologi.

“Jadi untuk memperbaki kondisi sekarang, para pemimpinnya harus punya kapasitas. Kalau tidak punya kapasitas, tunggulah kehancurannya. Pemimpin yang punya kapasitas itu adalah pemimpin yang bisa memperbaiki umatnya,” kata Tgk Yusuf.

Buku karya Anis Matta ini, ia harapkan dapat memberikan inspirasi bagi para pemimpin-pemimpin di Indonesia untuk memperbaiki kondisi bangsa dan membawa Indonesia menuju 5 besar dunia.

“Cita-cita kita membawa Indonesia menuju kekuatan 5 besar dunia itu bukan hal mustahil, tapi bisa menjadi sebuah keniscayaan,” kata Imam Besar Barisan Muda Ummat ini menutup.

Pemindahan IKN Perlu Penjelasan dan Narasi Komprehensif, Jika Tidak Akan Terhambat

Andrinof Chaniago, Arah Baru Indonesiia, Fahri Hamzah, IKN, narasi, Nusantara, Partai Gelora Indonesia

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengklaim, dalam sejarahnya, bangsa Indonesia tidak pernah merancang dan membangun ibu kota negara (IKN), termasuk Jakarta. Fahri mencontohkan, Istana Negara adalah bangunan peninggalan Kolonial Belanda.

Demikian juga Gedung DPR/MPR yang sebenarnya adalah Gedung CONEFO yang dibangun Bung Karno.

“Pemindahan IKN adalah ide besar yang memerlukan penjelasan atau narasi yang komprehensif. Jika tidak, penuntasan ide besar tersebut akan terhambat,” ujar Fahri dalam Webinar Moya Institute bertajuk ‘Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara’ di Moya Coffee & Kitchen, Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Menurut Fahri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggagas pemindahan IKN terlihat spontan, walau sudah terencana dengan baik. Karena itu, diperlukan para penutur serta pembela RI 1 untuk membela gagasan besar tersebut.

Fahri mengingatkan, yang dilakukan terhadap IKN baru bernama Nusantara, sejatinya tidak sekadar membangun kota biasa. Tapi, membangun ‘wajah’ negara, yang mencerminkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mencakup memori sejarah nasional.

“Seharusnya, pembangunan ibu kota negara baru itu tidak lah sama. Ibu kota negara baru ini harus berbasiskan pada ide besar tentang Indonesia, yang bisa diceritakan pada dunia. Harus ada ide besar dan narasi yang baik dan tepat, untuk mengajak bangsa ini bersepakat memindahkan ibu kota negara nya,” ujar Fahri.

Eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Achir Chaniago menjelaskan, pemindahan IKN merupakan wujud dari upaya transformasi Indonesia.

Dia menyebut, kota besar di Pulau Jawa pada umumnya adalah kota yang kualitasnya tak bertambah karena kepadatan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tekanan jumlah penduduk, sambung dia, kemudian melahirkan problem ekologi dan pangan.

“Tak hanya itu, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa pun ‘beranak-pinak’. Konsekuensinya, pertumbuhan kemiskinan di luar Jawa, khususnya Indonesia tengah dan timur meningkat. Ketimpangan sumber daya manusia juga meninggi, akibat ketimpangan sentra-sentra pendidikan unggul, yang menumpuk di Jawa,” ucap Andrinof.

Solusi dari semua itu, menurut Andrinof, adalah melakukan transformasi dari pola pembangunan kolonial yang mengandalkan ‘magnet’ tunggal di Jakarta maupun Jawa, ke model pembangunan merata ke wilayah tengah Indonesia.

“Jadi magnet tunggal itu harus dipecah, dan pemindahan IKN ini adalah upaya untuk memecahkan magnet tunggal itu,” kata Andrinof.

Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto mengatakan, dengan ditandatanganinya Undang-Undang IKN oleh Presiden Jokowi, bangsa ini akan menorehkan sejarah baru dalam peradabannya.

Sejarah baru itu adalah pindahnya IKN dari Jakarta ke wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Dan pro kontra lumrah dalam negara demokrasi. Dengan catatan, mengungkapkan pendapat itu harus dilakukan secara elegan,” kata Hery.

Anis Matta Salut dengan Semangat Pantang Menyerah Timnas Indonesia, Meski Gagal Juara Piala AFF 2020

AchmadRilyadi, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, GunawanDwiCahyo, JajangMulyana, Mahfuz Sidik, OktoManiani, Partai Gelora Indonesia, PialaAFF2020, TimnasIndonesia

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai Timnas Indonesia dibawa asuhan pelatih asal Korea Selatan (Korsel) Shin Tae-yong, jika melihat performa para punggawa Timnas yang diisi para pemain muda yang memiliki semangat pantang menyerah dan tidak mau kalah.

Performa tersebut, akan menjadi modal bagi Timnas Indonesia ke depan dalam ajang Piala AFF 2020 selanjutnya dan kejuaran-kejuaran lainya, asalkan tim tersebut dipertahankan dan tidak bongkar pasang pemain, termasuk pelatih seperti yang sudah-sudah.

“Saya tidak kecewa dibandingkan dengan leg pertama. Di leg kedua para pemain Timnas sudah melakukan hal terbaik, mereka sudah menunjukkan perfoma dahsyatnya,” kata Anis Matta usai Nobar Final Piala AFF 2020 antara Indonesia Vs Thailand, Sabtu (1/1/2022) malam.

Anis Matta mengaku respek dengan pola permainan Timnas Indonesia sekarang, meskipun Indonesia masih menjadi spesialis runner-up setelah kalah agregat 6-2 dari Thailand, kalah di leg pertama 4-0 dan imbang 2-2 di leg kedua.

“Saya orang politik, tidak ngerti bola, tapi suka bola. Kita semua senang melihat permainan Timnas sekarang, respeknya sangat baik. Makanya kita gelar nobar, kita semua berdoa disini. Kita salam hormat, meski sampai sekarang kita spesialis runner-up,” katanya.

Dalam acara nobar yang dihadiri tiga mantan pemain Timnas Indonesia, Okto Maniani, Jajang Mulyana dan Gunawan Dwi Cahyo, Anis Matta mengatakan, telah menemukan sebuah keyakinan baru mengenai perlunya ‘Politik Bola’.

“Politik bola yang saya maksud adalah dukungan politik lebih besar secara keseluruhan terhadap bola. Posisikan bola sebagai diplomat internasional, yang mewakili bendera Indonesia dan nama baik sebagai bangsa,” jelasnya.

Sehingga dalam memandang cara kerja sistematikanya saat bekerja akan jauh berbeda, karena tidak dilakukan instan, tapi dipersiapkan secara matang dengan melibatkan para ahli dan dukungan anggaran yang besar, termasuk penghargaannya kepada para pemain.

“Pendekatan ini, juga perlu dilakukan seluruh cabang olahraga. Makna ‘Politik Bola’ itu agar kita bisa melakukan pencapaian yang tinggi, mengukir sejarah di AFF, Sea Games atau kejuaraan lainnnya,” ujar Anis Matta.

Dalam memberikan penghargaan kepada atlet/olahragawan, pemerintah juga perlu mulai menggunakan metode pengukuran per kapita dengan jumlah populasi, seperti negara-negara lain.

“Misalkan setiap 10 juta penduduk 1 medali emas, kalau 27 juta maka 27 medali emas dan seterusnya. Ini akan mengubah cara kerja sistematis jadi lebih bermakna, saat berprestasi dijamin, ketika pensiun juga diperhatikan negara,” tegasnya.

Mantan pemain Timnas Indonesia Okto Maniani menilai, pemain Timnas Indonesia dibawa asuhan Shin Tae-yong memiliki spirit luar biasa, pantang mundur dan tidak mau kalah. Ia berharap PSSI mempertahankan para pemain dan pelatih saat ini.

“Saya setuju dengan pendapat Pak Anis Matta, perlunya ‘Politik Bola’ sehingga melihatnya harus secara keseluruhan. Impian pemain bola itu, masuk Timnas membawa bendera dan nama bangsa Indonesia,” kata Okto.

Hal senada disampaikan Jajang Mulyana, eks pemain Timnas Indonesia. Pelatih dan para pemain, kata Jajang, harus dipertahankan tiga tahun lagi, kalaupun ada pergantian satu atau dua pemain saja.

Terbukti mereka bisa menguasai permainan, meski sempat kecolongan dua gol di leg kedua, karena mencoba mengikut permainan Thailand untuk bertahan. Apabila terus dengan pola menyerang, Jajang yakin Timnas dapat menciptakan lebih dari dua gol.

“Mentalnya cukup bagus, tidak mau kalah apalagi Pratama Arhan, dia bisa bertahan dan menyerang. Mereka harus dipertahankan untuk jangka panjang, pelatih dan pemainnya,” kata Jajang.

Mantan pemain Timnas Indonesia Gunawan Dwi Cahyo yang kini merumput di Bali United menambahkan, perekrutan pemain Timnas saat ini sult karena ada pembatasan dari klub menimal mengirim dua pemain, tidak boleh lebih.

Padahal pelatih harus memilih pemain terbaik, seperti yang dilakukan Shin Tae-yong memilih materi pemain yang sebagai besar pemain muda. Hal itu tentunya bertujuan untuk menciptakan Skuad Garuda yang kuat, sehingga klub harus mendukung.

“Timnas dibawa Shin Tae-yong banyak berubah. Dia pelatih yang bekerja keras. Selama pertandingan, dia tidak pernah duduk, berdiri terus di pinggir lapangan, selalu memberikan motivasi. Ini pelatih yang kita cari,” kata Gunawan.

Dalam memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang berlaga di final Piala AFF 2020 di Singapore National Stadium, Partai Gelora telah menggelar nonton bareng (Nobar) sebanyak dua kali. Pada leg pertama, Rabu (29/12/2021) dan leg kedua pada Sabtu (1/1/2021).

Pada leg pertama, Partai Gelora menggelar Nobar serentak secara nasional di 34 DPW (provinsi), 514 kabupaten/kota (DPD) dan seluruh DPC (kecamatan) yang dipusatkan di Gelora Media Center (GMC), Jakarta.

Pada leg kedua, acara Nobar hanya digelar di GMC yang disiarkan langsung secara streaming kanal YouTube Gelora TV dan aku Facebook Anis Matta. Acara Nobar ini dihadiri Generasi Muda Partai Gelora dan Bidang Gahora.

Tampak hadir dalam Nobar ini Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Gahora Kumalasari Kartini, Ketua Bidang Komunikasi Ari Saptono, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota Endy Kurniawan dan lain-lain.

Peserta Sagara Film Festival Membludak, Deddy Mizwar: Mari Kita Gelorakan Budaya Indonesia

Ahmad Yani, Arah Baru Indonesiia, Bidang Seni Budaya dan Ekraf, Deddy Mizwar, HUT ke-2, Partai Gelora Indonesia, Sagara Film Festival

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Sagara Film Festival, yaitu ajang lomba film pendek dengan durasi maksimal 10 menit.

Sagara Film Festival ini diselenggarakan Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) DPN Partai Gelora yang dipimpin aktor kawakan pemeran Jenderal Nagabonar, Deddy Mizwar.

“Seluruh peserta dipersilahkan memposting film pendeknya diinstagram masing-masing dengan durasi maksimal 10 menit,” kata Deddy Mizwar dalam keterangannya, Minggu (12/12/2021).

Adapun tema film pendek tersebut adalah ‘Show Your Culture With Short Movie’. “Indonesia kaya budaya, lewat film pendek kita gelorakan budaya Indonesia lewat karya anak muda,” katanya.

Menurut Deddy Mizwar, Sagara Film Festival sudah dilaunching pada 28 Oktober 2021 lalu, bertepatan dengan Milad ke-2 beberapa waktu lalu.

“Pendaftaran di buka sampai tanggal 30 November 2021 lalu, di karenakan antusiasme peserta yang sangat luar biasa, maka panitia memperpanjang masa pendaftaran sampai 10 Desember 2021,” ujar Deddy Mizwar.

Wakil Ketua Umum Bidang Seni Budaya dan Ekraf DPN Partai Gelora Ahmad Yani mengatakan, antusias peserta untuk mengikuti Sagara Film Festival ini besar sekali.

“Saat ini sudah terkumpul 90 Film dari seluruh Indonesia yang terdaftar dalam kegiatan ini,” kata Ahmad Yani.

Saat ini seluruh film yang masuk sedang dinilai oleh tim juri. Adapun tim juri yang terlibat sebagai berikut: Aktor dan sutradara senior Deddy Mizwar menjadi juri kehormatan.

Kemudian tim juri lainnya adalah Andy Shafik (Film Produser) Bid Seni Budaya dan Ekraf, Hadriunus Eko Sunu (praktisi film dan akademisi film Institut Kesenian Jakarta) Owner Synchronize Sound.

Lalu, Endjah Prabowo (praktisi Film dan asosiasi Indonesia Film Editor) dan Abel, founder Kembangin.id dan Bidang Seni Budaya & Ekraf.

Kegiatan selanjutnya adalah Online Workshop sesi 2 pada tanggal 23 Desember 2021 dan acara puncak penganugerahan Sagara Film Festival akan di selenggarakan pada 8 Januari 2022 mendatang

Menutup sesi pendaftaran pada Sabtu (11/12/2021) lalu, Sagara Film Festival menyelenggarakan rangkaian acara yakni Online Workshop ‘Bikin Film Yuk’.

Workhsop ini diisi Deddy Mizwar (aktor & sutradara senior) yang juga Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN Partai Gelora.

Pembicara lain, yakni Dalillah Nurhasanah (Influencer), Host Swadika Yanavi (announcer), Sektretaris Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN Partai Gelora.

Belajar dari Kasus Erupsi Semeru, Anis Matta: Indonesia Perlu Bangun Solidaritas Mitigasi Bencana

Arah Baru Indonesiia, Blue Helmet, BMKG, gelora talks, Partai Gelora Indonesia, PVMBG, Semeru Erupsi, Solidaritas Mitigasi Bencana

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai Indonesia saat ini perlu membangun solidaritas mitigasi bencana, belajar dari kasus erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, yang telah menyebabkan 34 orang meninggal dunia, 69 luka-luka dan 16 orang hingga kini,

“Kita sudah mendengarkan bahwa peringatan dini itu, ternyata sudah dilakukan oleh BMKG atau otoritas PVMBG. Untuk ini, kita perlu membangun solidaritas pada tahapan mitigasi,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertujuk ‘Climate Change, Mitigasi Bencana dan Solidaritas Kita’, Rabu (8/12/2021).

Menurut dia, mitigasi bencana ini penting dilakukan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan menghindarkan adanya ‘kebutuhan politik’ jangka pendek setiap kali ada bencana kemanusiaan.

“Kalau mitigasi rencananya sudah terjadi, situasinya akan lebih emosional dan dramatis. Kebutuhan politik jangka pendek berbaur dengan panggilan kemanusian. Yang penting itu, bagaimana menghindarkan kecelakaan dan kerugian nyawa pada situasi bencana seperti itu,” katanya.

Karena itu, kata Anis Matta, disinilah perlunya kesadaran tentang perubahan iklim secara fundamental, tidak hanya mengatur masalah tata ruang, tetapi juga peningkatan teknologi kebencanaan, karena wilayah geografis Indonesia rawan bencana alam.

“Sebelum erupsi Semeru kemarin seperti tidak ada peringatan dini kita lakukan. Sebenarnya agak memalukan kita sebagai bangsa, apalagi tergabung di G20 dan presidennya sekarang adalah presiden kita sendiri,” ujarnya.

Anis Matta berharap hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengambil langkah kongkret, bahwa Indonesia telah memasuki darurat perubahan iklim secara secara sistematis.

“Saya juga ingin sampaikan bahwa setiap kali ada bencana bencana alam yang kita alami terlalu banyak peristiwa atau drama politik yang menyertainya. Kunjungan para pejabat tinggi datang silih berganti seperti yang kita lihat di Semeru. Ini menyedihkan, korban terus berjatuhan tanpa bisa kita melakukan langkah-langkah mitigasi yang lebih sistematis,” tegasnya.

Eks Kepala Bidang Pengamatan Dan Penyelidikan Gunung Api PVMBG DR. Ir I Gede Suantika menegaskan, PVMBG sudah mengeluarkan peringatan dini sebelum erupsi Semeru, bahkan peringatan dini tersebut diberikan setiap hari.

“PVMG sudah memberikan peringatan dini kepada pemerintah, kita mengeluarkan peringatan dini itu setiap hari berdasarkan hasil pengamatan yang kita lakukan,” kata I Gede Suantika.

Hal senada disampaikan Kepala Analisis Perubahan Iklim Kadarsah, MSi mengatakan, BMKG telah memberikan update informasi mengenai cuaca dan daerah rawan bencana, akibat fenomena La Nina yang melanda Indonesia saat ini.

“Jadi begitu ada kejadian-kejadian, kami langsung infokan melalui kanal-kanal informasi BMKG. Ini daerah rawan longsor misalnya agar diperhatikan, tapi memang perlu ada koordinasi lebih lanjut di tataran pemerintah daerah,” kata Kadarsah.

Koordinator Aktivis Pencinta Alam Sanggabuana Sofyan mengatakan, wilayah Indonesia merupakan kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi resiko bencana lebih efektif lagi.

“Kita perlu kajian kerentanan bencana untuk mengetahui tentang faktor pemicu dan penyebab sehingga kita bisa melakukan berbagai hal untuk mengurangi risiko, sehingga mengurangai resiko bencana. Kita juga perlu lebih mengefektifikan lagi kearifan lokal, mereka sudah ada early warning sistem,” kata Sofyan.

Sedangkan Komandan Blue Helmet Indonesia Sulfiadi Barmawi mengatakan, kesigapan Blue Helmet mendatangi lokasi bencana tak lain ingin memberikan harapan dan semangat kepada para korban bencana alam, termasuk korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang.

“Semangat kita ingin menjadi bagian dari pada orang-orang yang memberikan harapan kepada para penyintas, kepada para korban. Semangat totalitas tanpa batas dari Blue Helmet ini mendapatkan dukungan banyak pihak. Terkait bencana ini kita perlu, ada Sinergi dan kolaborasi yang kuat, sehingga bisa mengurangi beban masyarakat, nafas panjang pelayanan dalam bencana adalah Kolaborasi” kata Sulfiadi.

Dalam kesempatan ini, Blue Helmet menyampaikan perkembangan langsung di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Informasi perkembangan disampaikan secara lansung oleh Komandan Blue Helmet Jawa Timur Hasan Basori.

“Ini hari keempat, Blue Helmet di lokasi bencana di wilayah Pronojiwo. Satu tahun lalu, kita sudah kesini saat terjadi gempa dan kita datang lagi saat banjir bandang akibat erupsi Semeru. Bantuan yang ada sudah melimpah, tinggal menyalurkan ke lokasi-lokasi pengungsian yang sebagian besar jalurnya terputus,” kata Hasan Basori.

Awal 2022, Anis Matta Akan Gelar Roadshow Kolaborasi ke Wilayah Sumatra

#SyahfanBadriSampurno, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Rakor Teritori I Sumatra, Roadshow Sumatra

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta akan menggelar roadshow kolaborasi ke wilayah Sumatra pada awal 2022 mendatang dalam rangka konsolidasi menghadapi Pemilu 2024.

Hal ini dilakukan usai melakukan roadshow dan konsolidasi di sebagian besar wilayah Pulau Jawa selama satu bulan terakhir, yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat.

“Selama hampir satu bulan kita roadshow di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Alhamdulillah saya mendapatkan kesan yang sangat kuat, bahwa kemampuan mereka bekerja jauh lebih besar dari yang kita duga,” kata Anis Matta saat menyampaikan arahan dalam Rakor I Teritori Sumatra di Pomelotel Hotel Kuningan Jakarta, Minggu (5/12/2021) malam.

Dalam Rakor yang dihadiri Ketua Bidang Teritori I Sumatra DPN Partai Gelora Mohammad Syahfan Badri Sampurno dan 10 DPW se-Sumatera ini, Anis Matta mengatakan, kemampuan DPW dan DPD di wilayah Jawa dalam memobilisasi kader di lapangan sungguh luar biasa.

“Kita akan melanjutkan roadshow ke Sumatera dan kita juga akan mengcover seluruh wilayah Indonesia mulai awal tahun depan. Kita juga ingin melihat kemampuan mereka melakukan mobilisasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta memberikan lima arahan kepada para Ketua DPW se-Sumatra, sebelum melakukan roadshow ke Sumatra pada awal 2022 mendatang.

Arahan pertama adalah soal permainan pikiran atau kognitif terhadap suatu keyakinan yang ditargetkan.

Kedua, berani melaksanakan cara-cara otentik dan originilitasnya sendiri, serta tidak meniru cara orang lain sehingga memiliki karakternya sendiri

Ketiga, berpikir dari luar ke dalam. Maksudnya, melihat permasalahan rakyat di luar dan perubahan apa yang diinginkan mereka agar hidup mereka menjadi lebih baik untuk kemudian kita melakukan langkah-langkah guna mewujudkannya

Keempat adalah fokus pada kekuatan sendiri, tidak perlu memikirkan kekuatan orang lain atau partai lain.

Kelima berani membuat eksperimen, inovasi metode-metode baru dan menyiapkan seribu cara dan strategi, apabila cara satu gagal bisa pakai cara yang lain.

“Insya Allah dengan dengan 5 poin ini, kita bisa memberikan harapan yang lebih besar kepada rakyat, bahwa Partai Gelora-lah yang mereka tunggu-tunggu,” ujarnya.

Anis Matta menjelaskan, rencana roadshow ke Sumatra akan dilakukan pada Pebruari 2022, dan pada Maretnya ke wilayah Sulawesi. Setelah itu, dilanjutkan ke Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tengara Barat.

“Kita ingin mendengar harapan seluruh rakyat Indonesia, dan kita buat roadmapnya menuju ke sana. JIka kita menempuh jalan ini, hidup mereka Insyaallah akan berubah menjadi jauh lebih baik dan inshaALLAH rakyat bisa menyaksikan negaranya menjadi kekuatan kelima dunia,” tegasnya.

Anis Matta menambahkan, fondasi dasar Partai Gelora sebagai partai baru relatif sudah terbentuk, tinggal menyempurnakan struktur di 7.235 kecamatan (DPC) yang sudah mencapai 90 persen.

“Insya Allah sampai akhir tahun ini atau paling tidak awal tahun depan struktur kita sudah selesai 100% sampai di DPC, dan yang menarik bersamaan sekarang ini sudah ada sekitar 13 persennya dari total 83 ribuan desa dan kelurahan. Ini tentu perkembangan menggemberikan, apalagi rekruitmen anggota kita yang terus bertumbuh setiap hari bertambah 1.000 , 2.000 dan 3.000 anggota,” pungkasnya

Buka Posko di Candipuro, Anis Matta Doakan Warga Korban Erupsi Semeru Diberi Kesabaran dan Ketegaran

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, DPW Jatim, Fahri Hamzah, Misbakhul Munir, Partai Gelora Indonesia, Prayfor Semeru, Semeru Erupsi

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia melalui organisasi sayapnya, Blue Helmet terjun langsung ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur (Jatim) pada Sabtu (4/12/2021) sore.

Blue Helmet mendirikan posko di Kecamatan Candipuro, salah satu lokasi terdampak erupsi untuk memberikan bantuan logistik dan layanan medis, serta melakukan kegiatan SAR bersama BASARANAS dan BPBD Jatim.

“Mari kita mendoakan saudara-saudara kita di Lumajang dan sekitarnya yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru. Semoga Allah SWT memberi kesabaran dan ketegaran melewati bencana ini,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (5/12/2021).

“Semoga Allah SWT menunjukkan kelembutan dan kasih sayang-Nya kepada bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengatakan, dua jam pasca erupsi Gunung Semeru, Partai Gelora langsung menerjunkan Blue Helmet untuk membantu para korban.

“Pasukan Blue Helmet bergerak cepat. Alhamdulillah, gerak cepat Blue Helmet Lumajang patut diacungi Jempol turun ke lokasi hanya berselang dua jam setelah letusan Gunung Semeru,” kata Fahri.

Pasukan helm biru tersebut, langsung terjun ke lapangan menyalurkan bantuan dari para donatur. Bantuan diberikan kepada masyarat Desa Kamar Kajang, Piket Nol, bersebelahan dengan jembatan Gladak Perak yang ambrol diterjang lahar dingin.

“Bantuan berupa kebutuhan-kebutuhan emergency, seperti makanan, minuman, dan yang lainnya. Yang ingin ikut membantu monggo,” ungkap Fahri.

Fahri mengatakan, tidak sedikit para donatur tergerak membantu melalui Blue Helmet, baik dari personal maupun lembaga, di antarannya LAZ DQ dan Komunitas Surabaya Bersedekah.

Partai Gelora, lanjutnya, telah menginstruksikan kadernya untuk ambil bagian dalam penanganan korban Gunung Semeru erupsi.

“Hari ini, kami akan menerjunkan pasukan Blue Helmet dari berbagai kota se-Jatim,” tambah Fahri.

Sekretaris DPW Jatim Misbakhul Munir menginstruksi Blue Helmet Jatim untuk turun ke lokasi bencana dan berkoordinasi dengan Basarnas serta BPBD Jatim.

“Begitu Sabtu sore Semeru erupsi. Malamnya tim Blue Helmet Jatim sudah di lokasi bencana. Mereka mendirikan posko di Kecamatan Candipuro, salah satu lokasi terdampak erupsi,” terang Misbakhul Munir.

Gus Misbah, sapaan akrab Misbakhul Munir mengungkapkan, pihaknya telah memprediksi dalam bulan-bulan ini Indonesia akan banyak dilanda bencana.

Karena itu, ia sudah meminta kesiapsiagaan kader Partai Gelora. Terutama yang ada di unit Blue Helmet, agar peka dan bergerak cepat membantu saat ada bencana.

Pihaknya juga akan terus memberikan edukasi tentang kebencanaan kepada masyarakat. Terlebih pada wilayah yang tergolong rawan bencana. Langkah ini penting agar masyarakat tidak panik saat terjadi bencana.

Demikian pula kesadaran masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup harus terus disosialisasikan. Diantaranya dengan gerakan menanam 10 Juta pohon yang telah diinisiasi Partai Gelora.

“Kami sudah prediksi adanya potensi bencana, karena adanya tanda-tanda alam sebelumnya. Kami berharap ke depan edukasi tentang kebencanaan terus disosialisasi kepada masyarakat di lokasi rawan bencana,” ujar Gus Misbah.

Anis Matta: Pesantren Berperan Penting Mengubah Kerumunan Umat Jadi Kekuatan Nyata

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Partai Gelora Indonesia, Pesantren, Ummat

Partaigelora.id – Pesantren telah hadir dan berperan sepanjang umur bangsa Indonesia. Sejak proses embrio nasionalisme, perjuangan kemerdekaan, hingga jihad mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pesantren juga telah menjadi pemasok pemimpin dan cendekiawan bangsa yang berperan di berbagai bidang. Kini, saatnya pesantren lebih berperan mengubah kerumunan Umat menjadi kekuatan nyata.

“Di tengah krisis global, umat Islam harus memahami betul situasinya. Jangan sampai kita berkelahi karena ada pihak lain yang membuat perang. Kita tidak perlu defensif. Sebaliknya, kita harus ofensif memperkenalkan cara kerja dan cara berpikir Islam kepada publik yang luas,” kata Anis Matta, Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dalam kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Attaqwa di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Jumat, 3 Desember 2021.

Anis datang bersama Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, dan rombongan pengurus nasional, serta Haris Yuliana, Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat, beserta pengurus daerah hingga tingkat Kabupaten Bekasi. Anis dan rombongan diterima oleh KH Irfan Mas’ud, pimpinan Pesantren Attaqwa.

Anis menjelaskan visi perjuangan keumatan Partai Gelora. Visi tersebut dimulai dengan penerimaan fakta bahwa negara Indonesia berdiri dengan satu kesepakatan dasar negara yang bernama Pancasila.

Menurut Anis, inilah buah ijtihad para ulama dan pemimpin umat yang terlibat dalam perdebatan itu dan perdebatan itu suda selesai, termasuk bentuk negara kesatuan Republik Indonesia.

“Kita percaya pada demokrasi karena demokrasi adalah ruang bagi semua dan karenanya umat Islam harus ada di pusaran kekuatan utama masyarakat. Sudah waktunya kita mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan yang representasinya nyata di dalam kekuatan politik. Di sini, pesantren punya peran yang sangat penting,” ujar Anis.

Umat Islam harus berpikir membangun platform baru untuk seluruh bangsa Indonesia, lanjut Anis, dan dalam konteks itu bangsa Indonesia perlu cita-cita baru untuk diperjuangkan bersama.

“Inilah yang mendasari Partai Gelora mengajak seluruh elemen bangsa memperjuangkan agar Indonesia menjadi kekuatan ke-5 dunia. Saat ini sedang terjadi krisis global dan ada peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran sebagai salah satu pemimpin dunia. Namun untuk itu kita perlu cita-cita baru,” tambah Anis.

Sosok KH Noer Alie juga menjadi inspirasi bagi Anis karena memiliki dimensi yang lengkap, baik sebagai ulama yang mempelajari ilmu agama hingga ke Makkah, mujahid dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan bersama Hizbullah, dan politisi dengan menjadi salah seorang pemimpin Masyumi dan anggota Konstituante.

Dari pengalaman dan wawasan Kiai Noer itulah, Anis memaparkan, Pesantren Attaqwa tumbuh menjadi salah satu tempat untuk belajar sekaligus menempa jati diri muslim para santrinya.

Acara ditutup dengan ziarah di makan Kiai Noer Alie yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2006.

Capres Potensial Jadi Korban Sistem, Fahri: Presidential Threshold Mesti Nol Persen

#Presidential Threshold, Arah Baru Indonesiia, capres, Fahri Hamzah, Partai Gelora Indonesia

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden agar dihapus menjadi nol persen.

Presidential Threshold saat ini telah menyebabkan calon presiden (capres) potensial terkendala, karena capres yang diajukan oleh partai atau gabungan partai sebesar 20 persen

Fahri mengatakan sumber potensi kepemimpinan dengan berbagai keberagaman, harus bisa digali, terutama dari daerah.

“Untuk itu, aturan presidential threshold 20 persen harus dihapuskan karena menghambat putra-putri daerah maju menjadi calon presiden. Putra putri bangsa ini harusnya difasilitasi untuk tampil ke kancah nasional sebagai Presiden Republik Indonesia mendatang,” kata Fahri, dalam acara Ngopi Bareng Gelora ‘Ngobrol Politik soal Republik’ di Bogor, Kamis 2 Desember 2021 petang.

Dengan begitu, kesempatan tampil bukan hanya untuk orang yang ada di Jakarta atau di Pulau Jawa saja, tetapi seluruh wilayah, seperti Papua, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, Tidore dan lain-lain,” kata Fahri

Fahri menambahkan ada banyak putra putri Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, di antara penduduk Indonesia yang hampir 300 juta ini, layak menjadi presiden.

“Karena itu, pemerintah pusat jangan lagi menyumbat aspirasi dari daerah. Biarkan daerah mengajukan pasangan capres-cawapresnya sendiri-sendiri,” ujar Fahri.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai diskusi ini penting untuk diutamakan terlebih dahulu, bagaimana caranya agar infrastruktur ini tidak membatasi tampilnya putra putri daerah terbaik untuk bangsa.

“Daripada kita merekayasa proses pemilihan kepemimpinan secara tidak aspiratif dan hanya mengandalkan infrastruktur yang telah dimodifikasi untuk membatasi tampilnya putra putri bangsa Indonesia di penjuru Tanah Air kita. Sekali lagi, aspirasi dari daerah jangan disumbat,” tegas Fahri.

Sign In

Tag: Partai Gelora Indonesia