Tag: Pemilu 2024

Fahri Hamzah: Paling Siap Pimpin Indonesia, Prabowo Mudah Menangi Pilpres 2024

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sangat ideal untuk didukung.

Alasan Fahri, koalisi Gerindra-PKB sangat ideal karena melambangkan sisa-sisa kekuatan ideologis nasional.

“Keduanya juga merupakan perlambang persahabatan 2 tokoh besar nasionalis-tradisionalis, yaitu Prabowo dan Gus Dur (Presiden keempat RI, yang juga Ketua Dewan Syuro PKB). Jadi memang ini koalisi yang sangat ideal untuk didukung,” sebut Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/7/2023).

Menurut Wakil Ketua DPR RI preiode 2014-2019 ini, koalisi Gerindra dan PKB tidak saja mudah untuk menang pada Pilpres 2024 nanti. Tapi juga bisa memimpin dengan gagasan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru.

“Gelora sebagai partai baru yang belum punya karcis melihat koalisi ini tidak saja paling mudah menang, tapi juga paling mungkin memimpin dengan gagasan menjadikan Indonesia sebagai superpower baru,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Fahri, tahun 2024 adalah waktunya untuk Prabowo Subianto. Dia menilai Menteri Pertahanan RI tersebut, merupakan politisi yang paling matang, paling berpengalaman, dan paling siap memimpin Indonesia selepas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade terakhir.

“Dengan modal rekonsialiasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo di 2019, maka 2024 adalah waktunya Pak Prabowo,” demikian keyakinan yang disampaikan calon legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil NTB I tersebut.

Anis Matta Ungkap akan Ada Lima Kejutan yang Terjadi di Pilpres 2024

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, akan terjadi lima kejutan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang tidak prediksi sebelumnya.

Hal itu akibat adanya benturan peristiwa politik dan kepentingan, sehingga akan menimbulkan banyak anomali-anomali atau pengecualian yang terjadi.

“Ini sebenarnya, adalah satu peristiwa benturan politik dan benturan kepentingan yang membuat terjadinya sumber-sumber kejutan. Saya katakan, akan ada lima kejutan di Pilpres 2024,” kata Anis Matta dalam keterangan, Senin (10/7/2023).

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #4 yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (10/7/2023), dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar.

Program ‘Anis Matta Menjawab’ adalah program yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan dari para nitizen seputar Partai Gelora dan situasi perpolitikan terkini.

Menurut Anis Matta, lima kejutan itu adalah endorsement Presiden Joko Widodo (Jokowi), format koalisi tidak jelas, endorsement aktor nonpolitik, dirty job (pekerjaan kotor) dan takdir.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, para kandidat calon presiden (capres) sekarang sedang memperebutkan endorsement Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi masih akan menjadi Presiden RI saat Pemilu 2024 digelar pada 14 Pebruari 2024.

“Pak Jokowi masih menjadi Presiden pada tanggal 14 Februari 2024. Karena itu, powernya masih terlalu besar dan masih sangat berpengaruh bagi siapapun. Kita lihat capres-capres ini sama-sama memperebutkan endorsement Pak Jokowi,” katanya.

Sedangkan mengenai format koalisi, kata Anis Matta, belum jelasnya koalisi sekarang akan membuat setiap partai politik (parpol) bertarung bebas (free fight), karena tidak ada pemain yang dominan dan berujung pada keputusan elite ‘sepakat untuk tidak sepakat’.

“Lambatnya pergerakan koalisi ini, menyebabkan peristiwa politik menjadi slow flowing (mengalir lambat) menuju fast flowing (mengalir cepat). Begitu mengalir deras akan ada dalam satu putaran yang menciptakan peristiwa yang tidak terkendali,” katanya.

Sementara menyangkut endorsement aktor nonpolitik, lanjut Anis Matta, juga diperebutkan oleh para capres selain endorsment dari Presiden Jokowi, karena dukungannya sangat penting.

“Pengertian aktor nonpolitik ini dia tidak langsung sebagai pemain politik ini, tapi punya pengaruh. Ini masih belum kelihatan jelas, karena koalisinya belum final. Disini ada bohir, TNI/Polri, aparat intelejen, atau dukungan negara lain dan lain-lain,” katanya.

Dari tiga fakor tersebut, menurut Anis Matta, akan banyak menimbulkan anomali-anomali yang outputnya tidak bisa diduga, bahkan bisa menciptakan ledakan krisis apabila yang mengendorse kepentingan tidak terpenuhi.

“Nah, aktor politik dan nonpolitik itu, nantinya akan memberikan rekomendasi. Tapi sebenarnya lebih besar yang mana pengaruhnya, apakah aktor politik dan nonpolitik, tapi terlepas dari itu semua, kita mesti siap untuk menyiapkan menghadapi kejutan-kejutan itu,” katanya.

Peristiwa anomali yang akan terjadi, misalnya akan ada empat capres, bukan tiga capres atau dua capres di Pilpres 2024. Contoh lain dari anomali yang bisa juga terjadi di Pilpres 2024 adalah terpilinya orang seperti Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden tahun 1999, KH Ma’ruf Amin sebagai Wapres 2019 atau Taufik Keimas sebagai Ketua MPR 2009-2014.

Selanjutnya, terkait kejutan keempat akibat keputusan elite yang memilih keputusan sepakat untuk tidak sepakat, maka pertarungan di Pilpres 2024 diprediksi akan brutal seperti pada Pilpres 2014 lalu.

“Karena tarung bebas ini, maka salah satu faktor kemenangan yang sangat penting adalah penggunaan pekerja kotor (dirty job). Akan ada penggunaan kasus-kasus yang berkaitan dengan moral seperti kasus korupsi dan lain-lain,” katanya.

Penggunaan dirty job ini, tegas Anis Matta, tidak ada kaitannya dengan upaya penjegalan terhadap capres tertentu, tapi murni penegakan kasus hukum yang melibatkan yang bersangkutan. Hal ini biasa terjadi, dan digunakan juga di Pilpres Amerika Serikat.

“Penggunaan dirty job ini akan dominan, menjadi pintu masuk dalam permainan ini. Bukan menciptakan dosa, tapi dosanya sudah ada, dikapitalisasi. Orang ini punya dosa, tapi ditabung dan pada waktu tertentu akan digunakan. Ini juga akan menjadi kejutan di Pilpres 2024,” tegasnya.

Terakhir kejutan kelima, kata Anis Matta, adalah takdir dari Allah SWT. Sebagai orang yang beriman, ia percaya bahwa Presiden RI 2024 sudah ada dan telah di catatkan di Lauhul Mahfudz.

Karena itu, meskipun ada dua capres yang berdoa di Baituillah, Kabah pada musim haji 1444 H/2023 ini, sementara satu capres lagi tidak pergi haji, tapi nama Presiden RI 2024 sebenarnya sudah ada.

“Semua capres sekarang sedang menjemput takdir. Kemarin anda melihat ada dua capres ini, pergi haji kan dua-duanya berdoa atau capres doa yang tidak pergi haji. Kita tidak tahu doa capres mana yang didengar, karena belum dapat bocoran takdir, tapi yang pasti nama Presiden ini sudah ada auhul Mahfudz. Di Islam doa itu yang bisa mengubah takdir, tapi doa yang mana dikabulkan, kita tidak tahu, karena semua berdoa,” pungkasnya.

Partai Gelora Minta Elite Politik Berhenti Berpolemik agar Masyarakat Optimistis Songsong Pemilu 2024

, , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, di tengah masyarakat saat ini muncul pesimisme yang kuat tentang masa depan demokrasi dan politik Indonesia.

Sehingga untuk meningkatkan optimisme tersebut, diperlukan pergantian kepemimpinan di tingkat ekskutif maupun legislatif setiap 5 tahun.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset potret percakapan digital di media digital dan media sosial dengan tema ‘Menyongsong Pemilu 2024: Antara Optimisme dan Pesimisme Warganet’ di Jakarta, Minggu (9/7/2023).

Tren percakapan digital itu, berhasil dipotret Gelora Petamaya yang bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata dalam kurun waktu 1 Januari – 3 Juli 2023.

“Masyarakat dengan kebosanannya, pesimis, antusias atau optimis itu biarlah menjadi hak rakyat dalam negara demokrasi. Dinamika ini harus dipertahankan agar kita punya harapan baru,” kata Fahri.

Namun masyarakat, kata Fahri, tidak boleh bosan kepada negara, tetapi harus bosan kepada para politisi dan pemimpin yang dianggap gagal membawa perubahan.

“Politisi dan pemimpin gagal harus diganti setiap 5 tahun. Itulah kenapa masyarakat ingin ada partai baru dengan pemikiran baru dan gagasan baru,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Menurut Fahri, kehadiran Partai Gelora dalam rangka menghilangkan rasa pesimisme masyarakat terhadap partai politik (parpol) dan para pemimpin saat ini, yang tidak terlalu memikirkan masa depan bangsa.

“Partai Gelora lahir dalam suasana seperti itu, ketika orang mulai pesimis dengan partai politik. Para politisinya semakin membosankan, anggota dewannya tidak berfungsi, dan para pemimpinnya korupsi. Ini yang akan kita ubah jadi optimisme,” katanya.

Dengan gagasan baru, lanjutnya, Partai Gelora menawarkan pemimpin-pemimpin baru baik untuk legislatif maupun eksekutif yang bisa membawa mimpi Indonesia sebagai Superpower baru.

“Jeleknya partai politik sekarang itu, tidak terlalu konsen dengan memilih atau menciptakan dan mencetak pemimpinnya sendiri, tapi berasal dari mana-mana, tidak berasal dari kader. Ini tidak baik dalam tradisi berdemokrasi,” katanya.

“Partai Gelora yang mengusung gagasan baru bersama koalisi partai lainnya tentu mendukung ide politik baru, jangan lagi politik Indonesia seperti dagang sapi,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Anggota Endy Kurniawan mengatakan, pembahasan mengenai optimisme dan pesimisme ini berawal dari perbincangan di tingkat elite mengenai isu penundaan Pemilu, masa jabatan presiden 3 periode, sistem Pemilu terbuka dan tertutup, serta bakal calon presiden (bacapres).

“Silang pendapat opini dan pendapat elit tentang pelaksanaan Pemilu justru membuat pesimisme masyarakat menguat. Rasa pesimis yang berlarut dapat menyebabkan angka partisipasi masyarakat menurun. Akhirnya dapat menurunkan kualitas demokrasi,” kata Endy.

Partai Gelora berharap sebaliknya, yakni terbangunnya optimisme dan semangat berkontribusi publik dalam hajatan demokrasi lima tahunan.

“Pemilu 2024 ini sebagai sebuah peristiwa politik lima tahunan yang dipandang peristiwa yang menggairahkan, bukan pesimisme, karena akan bisa membawa perubahan,” katanya.

Sementara Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah mengatakan, tren percakapan pesimisme warganet mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi pada 21 April-13 Juni 2023 dengan 32.949 percakapan.

“Kenapa di tanggal 21 April sampai 13 Juni ini ada puncak percakapan yang begitu menarik, kurang lebih ada pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP,” kata Nurdiansyah.

Selain itu, dalam kurun waktu ini juga banyak drama pesimisme mengenai sistem pemilu 2024 yang akan digunakan, yang kemudian diputus Pemilu Terbuka oleh Mahkamah Konstitusi.

“Warganet emosinya cenderung surprise kaget, tidak menyangka menjadi terbuka. Tadinya mereka cenderung pesimis menyambut Pemilu tahun 2024, sekarang mulai optimisme,” katanya.

Bentuk pesimisme lain, adalah adanya keberpihakan pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada capres tertentu, dan isu penjegalan Anies Baswedan.

“Warganet tidak percaya sama Presiden Jokowi, dimana warganet melihat ada upaya menjadikan capres menjadi dua pasangan calon, bukan tiga,” katanya.

Selanjutnya, optimisme warganet dalam menyambut Pemilu 2024 juga meningkat dalam kurun waktu antara 16-25 Juni 2023.

“Ada 13.557 total percakapan yang memberikan tren positif pelaksanaan Pemilu 2024. Dan di periode keduanya, di 28 Juni sampai 3 Juli, warganet mulai aktif berbicara cawapres untuk ketiga kandidat bacapres,” pungkasnya.

Punya Kedekatan Ideologis, Anis Matta Beri Sinyal Kuat Partai Gelora Bakal Dukung Prabowo

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan Partai Gelora dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki kedekatan ideologi satu sama lain selama ini.

“Secara umum memang ada kedekatan ideologi dengan Pak Prabowo,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (8/7/2023)

Anis Matta menjelaskan Partai Gelora selama ini memiliki semangat politik bernama ‘Arah Baru Indonesia’ dan ingin menjadikan ‘Indonesia Superpower Baru’ atau lima besar dunia kekuatan global baru setelah Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China

Baginya, semangat politik Partai Gelora ini dekat dengan narasi politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang kerap digaungkan Prabowo yang menginginkan Indonesia menjadi ‘Macan Asia’.

“Narasi ‘Macan Asia’ [Gerindra] dekat dengan narasi ‘Indonesia Superpower Baru’,” kata dia.

Meski demikian, Anis Matta mengatakan Partai Gelora belum memutuskan secara resmi siapa calon presiden (capres) yang akan didukungnya sampai saat ini.

Namun, ia menekankan Partai Gelora nantinya akan memperhatikan aspek kesamaan ideologis dengan calon kandidat ketika menentukan pilihan capres.

“Kedekatan ideologi itu salah satu pertimbangan utama Gelora menentukan capres,” tambah dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah kembali memuji kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Baginya, kinerja plus elektabilitas tinggi Prabowo itu bisa membuahkan hasil alias menjadi modal menjelang Pemilu 2024.

“Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo Subianto tinggi. Karena sepertinya sudah banyak orang yang mengatakan selama ini kita lihat enggak percaya sama Prabowo Subianto ternyata fine-fine saja,” kata Fahri.

Fahri juga melihat kapabilitas Prabowo sudah teruji sebagai capres. Terlebih, ia mengatakan Prabowo kerap maju di kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) sejak 2014 dan 2019 lalu.

“Yang sudah pernah kelihatan pernah menjadi capres, berdebat, record-nya panjang lebar jatuh bangun, kan cuma Prabowo Subianto,” sebut Fahri.

Partai Gelora merupakan salah satu partai pendatang baru di perpolitikan tanah air. Partai Gelora telah resmi terdaftar sebagai salah satu peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7.

Partai Gelora Minta Tokoh dan Pemimpin Parpol yang Maju Pada Kontestasi di Pilpres Pastikan Pemilu 2024 Berjalan Damai

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta para tokoh dan pemimpin partai politik (parpol) yang akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai.

“Tidak terulang lagi polarisasi di tingkat akar rumput dan konflik elit yang bisa merambat menjadi konflik horizontal, karena nanti korbannya masyarakat, yang dirugikan juga masyarakat,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Kamis (6/7/2023).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Kemesraan Elite dan Otak-Atik Pilpres 2024’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Mahfuz, pesan tersebut selalu berulang-ulang disampaikan Partai Gelora saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan parpol.

Ia menilai ada fenomena untuk mengulang terjadinya polarisasi politik seperti pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

Hal ini ditandai dengan meningkatnya tensi politik menjelang Pemilu 2024 dan munculnya friksi-friksi perpecahan elit baik di lingkaran koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

“Saya kira ini, satu hal penting untuk menjadi pemikiran bersama. Ini sering kami diskusikan dan komunikasikan, kira-kira implikasinya terhadap keseluruhan Pemilu ini seperti apa,” ujarnya.

Partai Gelora mengingatkan, bahwa dunia saat ini sedang dalam persimpangan jalan, dimana terjadi pergeseran dan perubahan tatanan global.

“Perubahan di tatanan Global memang membuat kita harus lebih hati-hati di dalam mengelola situasi politik. Jangan sampai nanti Pemilu 2024 dijadikan sebagai the last battle, perang eksistensi antar kekuatan superpower,” katanya.

Sehingga, kata Sekjen Partai Gelora ini, diperlukan arus moderasi politik untuk mengelola situasi sekarang dengan meningkatkan kesabaran dan mampu menahan diri agar tidak berkembang menjadi ledakan politik.

“Semua harus berpikir untuk kepentingan publik dan kepentingan bersama. Akar rumput jangan banyak diberi bumbu-bumbu. Bumbunya makin banyak hari demi hari, seperti suasana maju jihad saja. Bumbunya sekarang, kita orang yang terus terzalimi dan harus melawan kezaliman itu, ini perjuangan kita bla bla bla …” katanya.

Jika situasi makin memanas, maka benturan di masyarakat akan semakin kuat terjadi, sehingga moderasi dalam situasi politik diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Sebab, Pemilu 2024 sekarang di tengah persimpangan jalan dalam situasi ketidakpastian global.

‘Kalau kita salah-salah menata ini, maka kita akan masuk dalam pusaran perubahan global yang kita tahu kekuatan-kekuatan global sekarang sedang bertarung menujukkan eksistensi supremasinya,” kata mantan Ketua Komisi I DPR ini.

Mahfuz mengaku bersyukur operasi intelejen Amerika Serikat (AS) dalam Pilpres di Turki beberapa waktu lalu, gagal total dan dimenangkan Recep Tayyip Erdogan. Keterliban AS dalam operasi politik di Pilpres Turki dilakukan secara terang-terangan.

“Saya bersyukur bahwa operasi politik itu gagal, karena kalau operasi itu berhasil di Turki, maka akan membuka jalan bagi Amerika untuk beroperasi di negara yang lain, termasuk di Indonesia. Kalau sekarang, Amerika berpikir nanti dulu dong, kalau ada usulan proposal operasi di negara lain,” katanya.

Mahfuz secara tegas menyatakan menolak terhadap upaya negara lain yang akan melakukan operasi politik untuk memenangkan satu kandidat tertentu di Pilpres 2024, karena harga yang akan dibayar oleh masyarakat dan bangsa ini, sangat mahal.

“Kami di Partai Gelora akan mendukung calon pemimpin yang konsisten dengan ide moderasi ini. Dia punya peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024,” katanya.

Mahfuz berpandangan, dari ketiga capres yang sering dimunculkan lembaga survei dan media, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ada yang memang memilih DNA moderasi seperti diperjuangkan Partai Gelora.

“Dalam konteks tiga capres, Pak Ganjar diposisikan sebelah kiri, Pak Anies di sebelah kanan. Pak Prabowo kemudian secara otomotis di sebelah tengah, di center. Saya kira Pak Prabowo juga tidak mendesain itu dari awal, tapi konstelasi itu dibangun oleh lembaga survei dan media,” katanya.

“Dan sebagai kawan lama dengan Pak Prabowo, kami diskusikan juga soal moderasi ini, dengan beliau. Saya katakan bahwa Pemilu 2024 ini persimpangan jalan bagi Indonesia dan dunia. Dan Pak Prabowo sependapat dengan Partai Gelora,” pungkasnya.

Membaca Tanda-tanda Sebelum Pilpres, Anis Matta: Akan Ada Celah-celah Kejutan di Pilpres 2024

, , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah menetapkan empat kriteria calon presiden (capres) yang akan didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keempat kriteria tersebut, adalah berdasarkan pertimbangan agama, geopolitik, perspektif nasional interest dan kepentingan Partai Gelora sendiri.

Namun, sebelum menetapkan dukungan tersebut, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengajak publik untuk membaca tanda-tanda mengenai pentingnya pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depan.

Dipandu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menyampaikan hal itu dalam program Anis Matta Menjawab Episode #3 dengan tema ‘Membaca Tanda-tanda Sebelum Pilpres’.

Dalam program yang tayang di kanal YouTube Gelora TV setiap Senin ini, Anis Matta memberikan tiga tanda-tanda yang perlu dibaca di Pilpres 2024, karena akan memberikan momentum berlapis-lapis bagi Indonesia.

“Yang pertama adalah tanda sejarah, kedua tanda standar realitas dan yang ketiga adalah tanda masa depan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (4/7/2023).

Menurut Anis Matta, untuk membaca tanda sejarah, bisa dilihat dari teori siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil membutuhkan waktu selama 10 tahun, sedangkan siklus menengah antara 20-30 tahun.

“Nah, kalau kita lihat 2024 ini, akan menjadi pemilu keenam yang menjadi peralihan yang akan menjadikan Indonesia besar dan maju. Akan banyak peristiwa-peristiwa politik dan global yang tidak terduga akan terjadi,” katanya.

Dalam Pemilu 2024 ini, akan terjadi siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil dimulai dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, dan dilanjutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2024.

Sedangkan siklus menengah adalah era reformasi yang sudah berjalan 25 tahun sejak 1998 lalu. “Jadi selama siklus kecil dan menengah itu, ada pendulum yang bergerak, dimulai demokrasi menjadi rasionalitas demokrasi,” ujarnya.

Sekarang pendulum demokrasi itu, dalam masa peralihan. Dimana pemerintahannya tetap demokrasi, tetapi negara akan dikelola dengan kemampuan teknologi tinggi.

“Kalau 2004 ada Pak SBY, 2014 ada Pak Jokowi. Itu wajah pendulumnya sangat jelas, tapi kalau 2024 ini kita tidak tahu. Hal ini di karenakan proses peralihannya yang lambat, akibat situasi sekarang. Kita juga belum tahu siapa yang akan jadi pendulumnya, hanya sekedar menebak-nebak saja,” ungkap Anis Matta.

Karena itu, jika melihat siklus sejarah Indonesia yang dimulai pada 1945 ketika Indonesia merdeka, kemudian muncul Presiden Soekarno sebagai ‘Penyambung Lidah Rakyat.

Setelah berkuasa selama 20 tahun, Soekarno jatuh digantikan Presiden Soeharto pada 1965 yang memerintah selama 32 tahun sebagai ‘Bapak Pembangunan’ itu, runtuh pada 1998 oleh gerakan mahasiswa.

“Dalam siklus itu muncul berbagai perubahan, ketika masa Bung Karno Indonesia jadi pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pada masa Pak Harto muncul Gerakan Non Blok, sementara pada masa Pak SBY dan Pak Jokowi juga sudah diketahui perubahan seperti apa. Kalau sekarang kita tidak bisa memastikan,” katanya.

Anis Matta menegaskan, siklus kecil dan siklus menengah sejarah Indonesia juga sudah terjadi dalam masa peralihan sejarah sekarang menjelang 2024.

Namun, perubahan politik atau global yang akan terjadi pada 2024, apakah akan mengulang sejarah Soekarno atau Soeharto, ini yang tidak bisa dipastikan sekarang.

“Sehingga dibutuhkan standar realitas untuk membaca siklus kecil dan menengah itu, apakah kita menggunakan diksi mengalir deras, mengalir pelan atau mengalir cepat,” ujarnya.

Anis Matta menjelaskan, dalam membaca standar realitas itu, ia menggunakan metodologi berbeda dengan lembaga survei, karena science pada prinsipnya memberikan kita metodologi untuk membaca realitas sosial, realitas politik maupun opini publik.

“Lembaga survei itu punya tujuan kampanye untuk memenangkan calon tertentu, sehingga banyak hal yang disembunyikan, karena dia tidak berkepentingan menyampaikan keseluruhan kebenaran dari fakta,” katanya.

Kalaupun ada kebenaran, kata Anis Matta, hanya sebagai bahan pembenaran saja yang akan menjadi alat untuk menggiring opini atau menyesatkan publik. Padahal partai politik (parpol) seharusnya memotret seluruh apa yang dia baca di lapangan.

“Kita menemukan fakta, ada angka partisipasi publik yang sangat besar, masih bingung dalam menentukan pilihannya, padahal mereka memiliki semangat dan partisipasi yang tinggi. Sekarang ini banyak kontradiksi-kontradiksi yang coba-coba ditutup-tupi,” katanya.

Ketika hal ini dibuka ke publik, lanjutnya, tidak menguntungkan kekuatan tertentu atau partai politik penguasa yang ada sekarang.

“Contoh kecil misalnya, apakah secara makro ekonomi terlihat bagus dan inflasi terkendali itu, apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kan jawabnya, belum tentu dirasakan masyarakat, masyarakat juga belum tentu puas. Bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli yang diberikan pemerintah itu, belum cukup jika melihat realitas sehari-hari masyarakat kita saat ini,” jelasnya.

Alotnya penentuan koalisi dalam Pilpres 2024, termasuk dalam menentukan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung, makin menambah daftar kebingungan masyarakat.

“Fenomena sekarang kelihatannya tidak akan terjadi cepat, pergerakannya slow menuju mengalir cepat dan deras. Bisa jadi peristiwa seperti ketenangan pada masa Orde Baru akan terjadi lagi, ketika Pak Harto memenangi Pemilu 1997 untuk kesekian kalinya. Tetapi di MPR tiba-tiba memilih Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden, padahal rakyat masih menghendaki Soeharto memimpin. Artinya, kita juga perlu melihat rangkaian realitas peristiwa sejarah seperti ini,” katanya.

Anis Matta menambahkan, orang-orang menafsirkan ini sebagai hal jamak terjadi dalam peristiwa sejarah.

“Kalau realitas sekarang ditafsirkan berjalan lambat, karena semuanya dalam keadaan gamang sekarang. Koalisi pemerintah pecah beberapa kelompok, oposisinya juga nggak jelas. Lalu, ada beberapa kasus yang menimpa pimpinan partai koalisi yang dibaca sebagai konspirasi untuk menjegal si fulan, padahal tidak demikian. Tapi kalau pertarungan multi front seperti sekarang, percepatan peristiwa bisa saja tidak akan terjadi,” katanya.

Kendati begitu, Anis Matta tetap yakin akan ada tanda-tanda pergeseran percepetan peristiwa itu, dari lambat ke cepat dan deras.

“Ini yang saya sebut sebagai pertanda ketiga sebagai tanda-tanda masa depan. Ini yang saya sebut sebagai celah kejutan. Dari mana kejutannya yang akan terjadi, akan saya jelaskan di episode berikutnya. Pilpres 2024 ini akan memberikan celah-celah kejutan,” pungkas Anis Matta.

Anis Matta: Partai Gelora Tetapkan Empat Kriteria Capres yang akan Didukung

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan segera mengumumkan secara terbuka calon presiden (capres) yang akan didukung di dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Partai Gelora telah membuat empat kriteria yang menjadi panduan bagi umat untuk menentukan pilihan seorang pemimpin dalam Pilpres 2024.

Dimana dalam memilih pemimpin itu, pada dasarnya tidak memilih yang sempurna, tetapi memilih orang yang tepat.

“Kita pasti akan menetapkan capres kita. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, Partai Gelora akan menetapkan capres, dan siapa calon presiden, kita telah membuat empat kriteria cukup sederhana dalam menentukan seorang pemimpin.” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (27/6/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Anis Matta Menjawab Episode #2 yang ditayangkan di YouTube Gelora TV setiap hari Senin sore pukul 16.30 WIB.

Program Anis Matta Menjawab ini khusus dibuat untuk menjawab pertanyaan dari para netizen. Pada edisi perdana#1 lalu, Anis Matta Menjawab pertanyaan tentang ‘Indonesia Emas dan Revolusi Pendidikan’.

Dalam menetapkan seorang capres , menurut Anis Matta, harus dijawab dan dijelaskan secara komprehensif dalam empat perspektif. Yakni perspektif agama, perpektif kepentingan nasional, perspektif geopolitik dan perspektif ancaman disintegrasi bangsa.

“Dalam perspektif agama, kita selalu menemukan masyarakat yang selalu menggunakan alasan agama dalam menentukan calon presiden” katanya.

Seorang pemimpin itu, pada dasarnya adalah seseorang yang kuat dan amanah, yang akan mengurus segala urusan orang, sehingga dia menerima gaji.

“Kalau di Islam, dipanggil Khalifah Amirul Mukminin. Dia mengurus segala urusan umat, tidak hanya urusan politik, tetapi urusan seluruh rakyat. Sehingga butuh kejujuran, integrasi, tidak ragu-ragu dan amanah. Urusannya sangat kompleks, semua urusan negara diurus,” ujarnya.

Sehingga untuk mengurus semua ini dibutuhkan pemimpin yang sabar, berkarakter mampu mengurus rakyat, dan memiliki kelapangan dada, serta memiliki pengetahuan untuk mengambil kebijakan yang tepat.

“Tetapi kalau kita bicara manusia sempurna yang dibutuhkan, tentu akan banyak perdebatan. Namun di dalam literatur, cukup hanya dua syarat saja yang bisa dipenuhi, tidak perlu keseluruhannya, yakni kuat dan amanah saja,” katanya.

Di zaman Rasulullah SAW, kata Anis Matta, ada seorang sahabat yang meminta dikasih jabatan, namun Rasullah SAW menolak memberikan.

Karena memilih pemimpin untuk jabatan publik itu, harus memilih orang kuat, karena kekuatannya berguna untuk menjaga amanahnya, sementara sahabat tersebut dilihat tidak begitu kuat.

“Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang keras, dan lemah-lemah lembut. Tetapi semua karakternya kuat-kuat dan amanah,” katanya.

Artinya, memilih pemimpin itu dalam perspektif agama itu, orang tidak harus memilih yang sempurna pada dasarnya, tetapi memilih orang yang tepat.

“Dan situasi sekarang juga berbeda di zaman Khulafaur Rasyidin. Yang tepat bisa jadi tidak sempurna, dan pada situasi sekarang, mencari kriteria sempurna itu, sudah susah ditemui sekarang,” katanya.

“Jadi kalau dalam sejarah Islam itu nggak pernah ada yang kriterianya sesempurna pada masa Khulafaur Rasyidin. Kriteria ini tidak akan utuh sekarang, tidak bisa kita menggunakan dalil-dalil agama untuk menegaskan calon yang akan didukung, tapi siapa yang tepat untuk situasi sekarang,” lanjutnya.

Dalam perspektif nasional, itu pemimpin yang tepat diperlukan dalam situasi sekarang. Karena pemimpin sekarang itu, harus bisa mempertimbangkan situasi perspektif geopolitik global saat ini.

“Pemimpin yang kita pilih sekarang harus bisa menghitung kepentingan geopolitik. Jangan pilih pemimpin yang akan menjadikan negara kita ini, sebagai medan tempur negara lain. Ini penting saya tegaskan, karena kekuatan adidaya antara Amerika dan China ingin membawa konflik ke kawasan Asia Pasifik,” ujarnya.

Jika perang terjadi di kawasan Asia Pasifik, maka yang paling terkena dampaknya adalah Indonesia. Karena Indonesia adalah menjadi daerah paling strategis untuk menjadi daerah konflik negara-negara lain.

“Hari-hari sekarang, implikasi konflik kita sudah rasakan efeknya pada perekonomian. Karena konflik geopolitik mempengaruhi laju perputaran ekonomi dunia, inflasi luar biasa terjadi. Kalau situasi memburuk di tahun-tahun akan datang, maka akan membawa dampak serius bagi negara kita,” katanya.

Karena itu, kata Anis Matta, untuk mencari pemimpin di 2024 harus melihat dari sisi kepentingan nasional Indonesia, yakni mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan tidak menjadi medan tempur baru pasca perang Rusia-Ukraina.

“Kita tidak ingin menakut-nakuti, tapi semua faktor yang membuat ancaman disintegrasi itu, apalagi kita memiliki populasi mencapai 200 juta dan dikenal sebagai negara kepulauan. Begitu tekanan ekonomi semakin berat, maka ancaman disintegrasi itu, akan semakin nyata,” jelasnya.

Anis Matta menegaskan, ancaman terbesar dalam Pilpres 2024 mendatang adalah polarisasi politik yang mulai meningkat tajam, padahal kita sudah memiliki pengalaman di Pilpres 2019 lalu.

“Ancaman ini berbahaya bagi kita sekarang ini. Polarisasi politik di tengah situasi geopolitik global saat ini, bisa membuat ancaman disintegrasi bangsa. Indonesia bisa menjadi medan tempur negara-negara lain, kawasan Eropa, Afrika sudah, tinggal di kawasan Asia Pasifik. Jadi kita perlu kekuatan tengah yang kuat yang bisa menjadi faktor pemersatu,” tegasnya.

Dapat disimpulkan bahwa, Indonesia ke depan, lanjutnya, diperlukan capres yang kuat yang bisa mempersatukan semua kekuatan, bukan sebaliknya capres yang mempertahankan polarisasi dan membuat disintegrasi bangsa semakin nyata.

“Jadi saya kira, saya telah menjelaskan kriteria ini cukup sederhana dalam empat perspektif ini. Seperti apa nanti capres Partai Gelora, Insyaallah tidak jauh-jauh dari referensi dan argumentasi kriteria tersebut. Siapa presidennya, ya kira-kira dari empat kriteria ini,” pungkasnya.

Fahri Hamzah Minta Publik Percaya Dewas Bisa Lakukan Perbaikan KPK

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut Dewan Pengawas Komisi Pembarantasan Korupsi (Dewas KPK), telah bekerja maksimal dalam melakukan pengawasannya terhadap lembaga antirasuah yang diawasinya.

Apalagi, hal ini dilakukan dalam rangka membuat kerja pemberantasan korupsi lebih bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara kerja penegakan hukum dengan hukum dan etika itu sendiri.

“Kita mendengar secara seksama seluruh hasil temuan dari dewan pengawas KPK, seperti mengungkap adanya dugaan pungutan liar atau pungli di Rutan KPK, senilai Rp 4 Miliar sepanjang Desember 2021 hingga Maret 2022. Sayangnya, tetap saja ada banyak reaksi yang meragukan reputasi para anggota dewan pengawas ini,” kata Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (23/6/2023).

Dalam hal ini, Fahri menyatakan tentang perlunya mendudukan dua perkara sekaligus. Pertama, tentang keberadaan dewas sebagai hasil dari perbaikan dan revisi Undang-Undang KPK, dan kedua adalah tentang orang-orang yang dipilih sebagai pimpinan dan anggota dewan pengawas periode pertama.

“Sebab pada masa yang lalu, kerja KPK nyaris tanpa pengawasan, dan itulah yang telah menyebabkan terjadinya penyimpangan yang luar biasa, tetapi penyimpangan itu berhasil disembunyikan dan tidak terdengar karena tidak adanya pengawasan,” sebut dia.

Sekarang ini, menurut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini, karena adanya dewan pengawas, maka tidak saja pengawasan menjadi melekat pada lembaga superbody ini.

Tetapi, keberadaan dewan pengawas menyebabkan munculnya kewaspadaan dan ketelitian cara kerja oleh pegawai KPK dan munculnya partisipasi publik untuk melaporkan jika terjadi penyimpangan.

“Itu yang kita nikmati sekarang, termasuk ketika pimpinan KPK dan pegawainya berkali-kali dilaporkan kepada dewan pengawas tentang berbagai pelanggaran hukum dan etika yang mungkin mereka lakukan dalam tugas mereka sehari-hari,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi III (yang membidangi hukum) DPR RI itu lagi.

Maka, lanjut calon legislatif (caleg) Partai Gelora Indonesia untuk NTB I itu, seperti dalam kasus laporan kepada Ketua KPK Firli Bahuri terkait beberapa perkara etik, telah dilakukan pemeriksaan dan pengumuman kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi dan pimpinan KPK tersebut telah dibebaskan dari tuduhan kepada mereka.

“Jadi, menurut saya kerja Dewas KPK profesional dan harus dipercaya. Dan yang perlu kita ketahui, siapakah para anggota dan pimpinan dewan pengawas yang sekarang ini telah mendapatkan sorotan publik yang luas,” sebut Fahri lagi.

Perlu diketahui bahwa mereka (anggota Dewas KPK) adalah para putra putri bangsa yang relatif memiliki latar belakang reputasi dan rekam jejak yang baik. Mereka adalah Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan ketua KPK), Syamsuddin Haris (mantan peneliti LIPI), Albertina Ho (mantan Hakim), Dr. Harjono (mantan Ketua MK) dan Profesor Indriyanto Seno Adji (Guru Besar FH-UI) yang menggantikan almarhum Artijo Alkostar, mantam Hakim Agung yg terkenal itu.

“Jika kita mengurai satu persatu para anggota Dewas KPK ini, maka sulit bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terpilih sebagai pimpinan dan anggota dewan pengawas pada periode pertama ini,” katanya.

Meskipun dalam iklim keterbukaan KPK yang sekarang, maka Dewas KPK pun tidak terhindar dari adanya laporan masyarakat kepada dewan pengawas sendiri tentang anggotanya.

Tetapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk meletakkan mereka pada periode pertama patut dianggap tepat dan serius untuk meletakkan sebuah arah baru di KPK.

Oleh sebab itu, Fahri Hamzah merasa bahwa tindakan sekelompok orang yang secara terus menerus ingin menghancurkan reputasi KPK melalui penyerangan terhadap kredibilitas dan reputasi dewan pengawas adalah satu tindakan yang berlebihan.

“Saya menyarankan agar kita tetap melakukan pengawasan terhadap KPK, termasuk pengawasan terhadap Dewas KPK, tapi tetap dalam kerangka objectif untuk melihat bahwa revisi Undang-Undang KPK dan implikasinya adalah satu ikhtiar untuk menjadikan lembaga ini lebih bertanggung jawab dalam orkestra pemberantasan korupsi di negeri ini,” demikian ditegaskan Fahri Hamzah.

Sebelumnya Dewas KPK menemukan praktik dugaan pungli di Rutan KPK hingga mencapai Rp 4 Miliar, terhitung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Temuan dimaksud, murni hasil pengawasan, bukan adanya pengaduan dari masyarakat.

“Ini (dugaan pungli) murni temuan dewan pengawas, tidak ada pengaduan. Pungutan liar yang dilakukan terhadap para tahanan yg ditahan di Rutan KPK,” kata salah satu anggota komisioner KPK Albertina Ho, seraya menambahkan bahwa temuan itu sudah disampaikan oleh pimpinan KPK sejak 16 Mei 2023 lalu untuk ditindaklanjuti unsur pidananya.

Fahri Hamzah: Koalisi dan Capres Masih Bisa Berubah Tergantung Situasi Perpolitikan Saat Ini

, , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, peta dukungan terhadap calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa saja berubah, karena tergantung situasi dan kondisi perpolitikan saat ini.

Apalagi waktu pendaftaran bakal capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dibuka pada 19 Oktober 2023, dan pengumuman capresnya baru dilakukan pada 25 November 2023.

Diketahui, hingga kini ada tiga capres yang mengemuka, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Pemilu masih jauh. Kita masih punya waktu 5 bulan lagi untuk pendaftaran capresnya. Terlalu panjang waktu dan terlalu mungkin semuanya berubah,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6/2023).

Fahri mengkritik manuver sejumlah partai politik (parpol) koalisi, termasuk para capres yang diusungnya, yang terlihat makin intensif. Padahal hanya sebuah drama, yang oleh rakyat sendiri tidak kelihatan manfaatnya.

“Di masa lalu (pemilu sebelumnya, red) calon-calon itu baru muncul last menit, bahkan dalam hitungan 1×24 jam. Artinya, pertemuan-pertemuan ini sebenarnya, sekali lagi hanya sebuah drama,” katanya.

Kecuali jika pertemuan itu, dalam rangka perdebatan substansial, misalnya dalam rangka membuka platform koalisi ke depan.

“Bahwa kalau calon ini berkuasa akan melakukan ini…, itu. Tapi kalau partai ini berkoalisi dengan partai ini, maka hal-hal ini yang akan dilakukan. Itu sama sekali tdak ada,” sebutnya.

Menurutnya, koalisi yang ada saat ini hanya drama untuk memancing pemberitaan saja, yang konteksnya hanya sekedar pertemuan belaka. Sementara publik, sebetulnya ingin tahu, apakah ada efek pada kebijakan negara di masa yang akan datang.

“Tapi ujungnya nanti momennya 75 hari kampanye, ya berarti pertemuan-pertemuan ini kan hanya menjadi drama. Karena sekali lagi, tidak ada problem dalam aturan pemilu presiden menggunakan PT 20 persn,” ujar Fahri.

Terakhir, Fahri mengingatkan para elit dan pemimpin Indonesia harus sadar bahwa pemilu bagi rakyat adalah tentang memilih pemimpin dengan berbagai latar pemikiran dan janji-janjinya dan track record nya untuk akan datang.

Sehingga diharapkan tdak hanya sekedar basa basi, tak bermakna bagi kepentingan rakyat, untuk mengetahui siapa pemimpinnya yang sebenarnya.

“Apa yang dia (calon pemimpin) pikirkan, mau dibawa kemana bangsa ini? Hal-hal itu tidak boleh ditutupi hanya sekedar basa basi seperti yang terjadi selama ini,” pungkas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Anis Matta Beri Apresiasi Khusus kepada MK atas Putusan Pertahankan Sistem Pemilu Terbuka

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengeluarkan putusan untuk mempertahankan sistem proporsional pemilu terbuka yang digunakan sebagai sistem dalam Pemilu 2024 pada Kamis (15/6/2023).

Putusan MK itu juga menjawab keraguan berbagai pihak yang sebelumnya menduga-duga, bahwa MK akan membuat putusan pemilu menjadi tertutup dalam putusan gugatan sistem pemilu.

“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya atas keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi untuk tetap mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

Menurut Anis Matta, putusan MK mengenai sistem terbuka ini sangat menggembirakan dan melegakan hati semuanya sebagai peserta pemilu 2024.

“Keputusan MK ini juga membawa satu makna, yaitu pengokohan demokrasi yang telah berlangsung dalam kurun waktu hampir seperempat abad reformasi sejak tahun 1998 yang lalu,” katanya.

Putusan mengenai pemilu terbuka yang didukung oleh 8 Hakim Konstitusi, minus Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda, kata Anis Matta, adalah bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan kehidupan demokrasi Indonesia.

“Sekali lagi skor 8-1 Hakim MK ini, juga menunjukkan bahwa arus utama dalam pemikiran para Hakim MK ini benar-benar berorientasi pada menjaga kesinambungan dari kehidupan demokrasi,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini menilai, putusan MK soal sistem pemilu terbuka ini telah memperkokoh keberadaan MK dan mementahkan berbagai tudingan isu miring terhadap para Hakim MK selama ini.

“Putusan ini sekaligus memperkokohnya MK dan membuatnya lebih solidnya para Hakim MK. Sekali lagi, terima kasih karena MK telah membuktikan, bahwa mereka benar-benar menjaga dan mengkokohkan demokrasi kita, tidak seperti dituduhkan beberapa pihak sebelumnya,” pungkas Anis Matta.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X