Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sangat mendukung salah satu program unggulan yang dipaparkan calon wakil presiden (cawapres) pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yaitu Kredit untuk Startup Millenial.
“Itu bukan program sederhana tapi efek positifnya besar dan harus didukung,” kata Ketua DPN Bidang Rekrutmen Anggota Partai Gelora Indonesia Endy Kurniawan dalam keterangannya, Senin (30/10/2023).
“Selama ini yang paling perhatian (terhadap sektor itu) adalah swasta, seperti pusat inkubasi bisnis, modal ventura, investor pribadi dari dalam dan luar negeri,” kata Endy.
Padahal efeknya dapat memberikan nilai tambah pada ekonomi Indonesia dan perlu multi sektor yang terlibat,
“Pendidikan, industri keuangan idealnya terlibat dan saling terhubung. Peran negara dalam inovasi dan teknologi dalam bisnis akan menciptakan nilai tambah industri Indonesia, ini juga akan mendukung program hilirasasi,” kata Endy lagi.
Endy yakin program itu akan disambut luas masyarakat dan direspon positif khususnya generasi muda, karena merupakan program yang akan merangsang demokratisasi ekonomi dan menjadi nilai tambah bagi industri.
Di satu sisi, Fajri Marifatullah, Professional Slide Designer mengatakan, pelaku usaha membutuhkan aspek lain lebih dari sekedar permodalan agar usahanya bertahan lama dan mampu bersaing.
“Kami juga menginginkan negara memfasilitasi program ‘bootcamp’ agar anak muda yang tertarik untuk membangun startup mendapat akses tidak saja ke pendanaan namun juga bimbingan bisnis, akses sumber daya manusia dan akses pasar,” kata Fajri Marifatullah yang merupakan founder BengkelSlide, sebuah usaha rintisan berusia tiga tahun yang memberikan ketrampilan olah data dan visual untuk penggunanya secara online.
“Program mas Gibran itu sekaligus juga kritik terhadap industrialisasi yang hanya mengandalkan produksi dan ekspor bahan mentah saja. Kita perlu terobosan sehingga industri benar-benar menciptakan banyak nilai tambah, senafas dengan program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo,” tambahnya.
Namun, “Kuncinya di penekanan investasi SDM yaitu penguatan pengetahuan, teknologi dan enterpreneurship serta skema permodalan yang agresif,” catat Endy.
“Itu sebabnya negara perlu terlibat penuh,” tutup Endy yang juga sebagai Jubir Koalisi Indonesia Maju.
Partaigelora.id – artai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia merayakan HUT ke-4 secara sederhana yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2023.
Peringatan digelar secara daring pada Sabtu (28/10/2023) malam, diikuti oleh seluruh pengurus dan fungsionaris DPN, MPN, DPW dan DPD Partai Gelora se-Indonesia.
HUT ke-4 yang mengambil tema “Muda, Bergelora dan Berdaya” ini digelar dengan konsep nonton bareng (nobar) yang diikuti oleh para generasi muda Partai Gelora.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfud Sidik menyampaikan alasan, mengapa memilih tema “Muda, Bergelora dan Berdaya” dalam HUT ke-4 ini.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dalam kesempatan ini, membacakan Manifesto Politik Partai Gelora Indonesia.
Sementara Ketua Umum Partai Gelora menyampaikan pidato politik menanggapi manifesto politik yang dibacakan Fahri Hamzah, serta pandangannya terhadap peran generasi muda dalam situasi krisis sekarang.
Dalam kesempatan ini, Partai Gelora juga memperkenalkan kader baru, yakni Siti Widoretno, yang akrab dipanggil Neno Warisman atau Bunda Neno.
Neno Warisman diusung sebagai calon anggota legislatif Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III meliputi wilayah Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso.
Deklaralator gerakan #2019GantiPresiden ini siap memenangkan pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Dalam HUT ke-4 ini, Partai Gelora mendapatkan ucapan selamat secara khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) berpasangan dengan capres Prabowo Subianto.
Presiden Jokowi dalam videonya, berharap pada Partai Gelora memberikan kesegaran dalam perpolitikan nasional dengan menyajikan narasi-narasi baru dan gagasan konstruktif untuk kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
“Mari membangun budaya politik yang menjaga persatuan demi kemajuan bangsa. Selamat ulang tahun keempat kepada ketua umum, jajaran pengurus dan seluruh keluarga besar Partai Gelora dimanapun berada,” kata Jokowi.
Harapan senada juga disampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam video ucapan selamat HUT ke-4 Partai Gelora.
Gibran juga berharap agar Partai Gelora menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia yang menyenangkan, menyatukan semua perbedaan atas nama bangsa Indonesia.
“Selamat ulang tahun Partai Gelora, di tahun keempat ini terus tumbuh menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia yang menyenangkan, politik narasi optimisme sebagaimana spirit sumpah pemuda. Yakni menyatukan semua perbedaan atas nama bangsa indonesia. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Partai Gelora,” kata Gibran.
Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, pemilihan tema “Muda, Bergelora dan Berdaya” menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, karena memang Partai Gelora didirikan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tepatnya pada 28 Oktober 2019.
“Kita ingin mengambil spirit perjuangan orang-orang muda untuk mewujudkan NKRI. Kita ingin menghidupkan dan menguatkan lagi semangat perjuangan orang-orang muda menjelang Pemilu 2024 nanti,” katanya.
Hal ini penting dilakukan, karena 13.800 caleg Partai Gelora berusia muda, 65 persen diantaranya berusia di bawah 40 tahun. Upaya tersebut, mendapatkan sambutan positif dari publik, yang beperan generasi muda untuk ikut mewarnai perpolitikan Indonesia.
“Ketika mendukung capres Prabowo Subianto, kemudian kita menemukan satu takdir sejarah, bahwa cawapresnya adalah orang muda. Ketika banyak orang menyerang, kita nggak boleh main-main, apalagi uji coba dengan calon muda, karena tidak akan mampu. Justru ini memberikan keyakinan kita, bahwa inilah saatnya orang muda memimpin Indonesia,” tegas Mahfuz.
Neno Warisman mengatakan, masa depan Indonesia adalah milik anak muda sekarang, bukan orang tua, sehingga perlu diberikan ruang lebih agar mereka berperan. Sebab, anak muda memiliki kemampuan melampaui orang tua.
“Saya banyak belajar dari putra-putri saya yang milenial. Saya jadi tahu, bahwa anak muda ini bukan punya orang tua, tapi punya anak muda sendiri. Berikan kepercayaan kepada anak muda, sebab mereka jauh melampaui kita-kita yang sudah tua ini,” kata Neno Warisman.
Pada kesempatan ini Neno Warisman membacakan puisi bertema “Cinta” dalam rangka memperingati HUT ke-4 dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023. Dalam puisi ini, Neno Warisman menyidir, soal peran anak muda kerap dikangkangi oleh pertarungan politik, dimana suaranya hanya diperebutkan, tetapi tidak diberikan peran
“Kekasihku, oh kekasihku, oh kekasihku, ini cinta 1460 hari yang indah kekasihku. Saat kau meminta menulis puisi dari kisah cinta di 1460 hari kita … Kita akan tetap saling menyentak, aku biru dan kau merah putih. Aku mencintaimu kekasihku, 278 juta mata dan hati 278 juta mulut yang lapar, 278 juta yang terlanjur hidup tanpa peta jalan yang benar. 278 juta yang hidup dalam rasa takut yang takut dan tak memiliki narasi besar yang seharusnya dimiliki, kau dianggap hanya angka dan diperebutkan,” ujar Neno.
Perawi Masa Depan
Sementara itu, Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Hari Sumpah Pemuda adalah salah satu hari terpenting di antara hari-hari penting bangsa Indonesia, yakni pergerakan anak-anak muda yang berkumpul dan mengambil kesimpulan, bahwa bangsa ini harus merdeka suatu hari.
“Peran anak muda dalam Sumpah Pemuda ini menjadi diskusi panjang berdirinya Partai Gelora dengan mendengarkan pikiran-pikiran yang berkembang di tengah masyarakat mengambil keputusan dan bersepakat. Anak-anak muda 90 dan 95 melahirkan Partai Gelora,” kata Fahri.
Kemudian para pendiri Partai Gelora, kata Fahri, membuat manisfeto politik yang memberi kesadaran mengenai dinamika situasi geopolitik dan perkembangan bangsa kita saat ini.
“Manifesto ini merupakan kesadaran dan renungan yang luar biasa dalamnya terhadap situasi dunia, pembacaan terhadap dinamika geopolitik dan perkembangan bangsa kita. Lalu, manifesto itu kita ditulis dalam satu lembaran putih, hanya satu lembar, satu halaman,” ujarnya.
Manifesto itu, lanjutnya, menyampaikan hikmah atau pemikiran kebangsaan terhadap peristiwa penting yang terjadi hari ini, ketika dunia diterpa krisis dan perang yang sudah diprediksi bakal terjadi dalam Manisfeto Politik Partai Gelora.
“Ini kebanggan buat kamu, bahwa sebuah teks yang ditulis 4 tahun yang lalu, bisa menerawang masa depan secara begitu akurat dan berani. Sehingga mudah-mudahan kita doakan teks ini juga suatu hari akan dirayakan seperti lahirnya teks-teks besar dalam sejarah bangsa Indonesia,” tegas Fahri.
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, manifesto politik yang dibacakan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dimaksudkan untuk menyertai dua peristiwa penting yang terjadi sekarang ini.
Yakni pertama deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden sejak tanggal 19-25 Oktober lalu. Kedua adalah perang Palestina-Israel, yang bisa memicu perang kawasan dan perang dunia ketiga, serta krisis global.
“Sebenarnya kita ingin menegaskan diri kita sebagai perawi masa depan, yaitu Partai Gelora. Krisis global yang akan berlangsung secara sistemik, multidimensi dan berlarut yang akan berlangsung dalam waktu yang lama satu persatu, dari apa yang kita prediksi itu sekarang mulai terbukti,” kata Anis Matta.
Perang Rusia-Ukraina dan perang Palestina-Israel, kata Anis Matta, sudah diprediksi akan terjadi bertepatan dengan pelaksanan Pemilu 2024.
“Ini alasan kita lahir, kita ingin menjadi jawaban dari krisis itu dan mengantarkan bangsa Indonesia mengubah sumber ketakutannya dari kemungkinan menjadi korban sia-sia akibat krisis global yang terjadi menjadi sumber harapannya yang paling besar untuk menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Menjadi kekuatan super power baru, itu yang kita tuliskan di dalam manisfesto,” katanya.
Anis Matta mengungkapkan, hal ini sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi pada masa pemerintahannya yang kedua, bahwa dunia akan dilanda krisis global.
“Sekarang satu persatu dari prediksi itu mulai menjadi kenyataan. Kita ada dalam ancaman perang global yang benar-benar bisa menjadi peran dunia ketiga dalam bentuknya yang paling mengerikan,” katanya lagi menegaskan.
Karena itu, ketika pasangan Prabowo-Gibran nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024, situasi global akan jauh lebih sulit dari pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.
“Jadi generasi muda sekarang, generasi Z yang sekarang berumur diantara 17 sampai ke 22 tahun, kira-kira 20 tahun yang akan datang akan berumur 40 tahun, sebagian besar hidup mereka akan ada di tengah puncak dari krisis global,” ujarnya.
Atas dasar itu, Partai Gelora memilih Prabowo-Gibran agar pemimpin yang terpilih memahami geopolitik, karena jumlah penduduk juga didominasi anak muda, sehingga harus memiliki kemampuan untuk memikul beban lebih dalam menghadapi tantangan besar tersebut.
“Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu, adalah jawaban dari krisis yang sekarang berlangsung. Ini prioritas kita untuk menghadapi semua ancaman disintegrasi dalam negeri caranya adalah memperkuat konsolidasi elite. Konsolidasi elite bisa kita lakukan manakala, kita memperkuat dan melanjutkan rekonsiliasi yang sekarang ini, yaitu rekonsiliasi yang sudah dilakukan antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo,” pungkasnya.
Partaigelora.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto mengumumkan hasil tes kesehatan terhadap tiga bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres).
Hasilnya tiga pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan lolos tes kesehatan.
“Semua pasangan calon, hasil pemeriksaannya mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Kedua, dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba,” kata Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (27/10/2023) sore.
Penyerahan hasil tes kesehatan capres-cawapres diberikan langsung oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letjen TNI Albertus Budi Sulistya kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Sesi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan ketiga pasangan capres-cawapres. Berkas hasil tes kesehatan yang pertama diterima KPU adalah yakni hasil tes dari pasangan Anies-Muhaimin. Lalu, diikuti hasil tes kesehatan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran.
Kepala RSPAD Gatot Subroeto, Letjen Budi Sulistya menyebut, enam kandidat itu memang sehat secara jasmani dan rohani.
“Juga tidak didapatkan penyalahgunaan narkoba pada semua calon,” ujarnya dalam kesempatan sama.
Sebagai catatan, tim dokter RSPAD melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Sabtu (21/10/2023). Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD diperiksa Minggu (22/10/2023).
Adapun duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperiksa Kamis (26/10/2023). Pemeriksaan kesehatan terhadap enam kandidat itu masing-masing berlangsung sekitar 8-10 jam.
Hasil tes kesehatan ini merupakan salah satu syarat agar pasangan bakal capres-cawapres tersebut bisa ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres Pilpres 2024.
Selanjutnya, KPU akan menetapkan pasangan calon presiden/wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024 pada 13 November 2023, setelah KPU memverifikasi semua dokumen persyaratan mereka..
Sementara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon akan dilakukan pada 14 November 2023.
Masa kampanye dijadwalkan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian akan dilanjutkan masa tenang pada 11-13 Februari 2024, lalu pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024.
Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, bahwa sistem presidensial 20 persen tidak menciptakan koalisi rasional, tetapi koalisi irasional lebih banyak.
“Karena semua ingin memenuhi tiket 20 persen, sehingga berkumpullah orang-orang yang banyak anomaliya seperti di koalisi perubahan ada dua partai yang masih di dalam kabinet, ikut programnya Pak Jokowi (Joko Widodo), tapi menyebut dirinya antitesis Pak Jokowi dan mengusung perubahan,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talks bertema ‘Sah! Prabowo-Gibran: Membaca Peluang dan Tantangannya’, Rabu (25/8/2023) sore.
Demikian juga dengan PDIP yang tetap menyebut kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, tetapi keluar dari koalisi besar Koalisi Indonesia Maju.
“Harusnya mereka secara rasional menyusun langkah persaingan politik, tetapi muncullah hal-hal yang tidak rasional yang bersifat simbolik,” katanya.
Hal itu terjadi, karena memang sistemnya tidak mengatur, seperti tidak adanya debat calon presiden (capres) yang dilakukan sejak awal oleh para ketua umum partai atau juru bicara.
“Inilah problematik kita sekarang, sehingga menciptakkan hal-hal tidak rasional dan simbolik. Sejak awal kami sudah mengusulkan agar konstetasi ini berbasis kabinet, koalisi besar 2019-2024 antara yang sedang berkuasa melawan siapa penantangnya. Kan akan lebih asyik sekali pertarungan,” katanya.
Namun, disayangkan koalisi besar yang menggagas bersatunya Jokowi-Prabowo tersebut, sekarang terpecah menjadi tiga capres, yakni pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Karena memang sudah pecah tiga, dan dua mungkin bisalah yang sebelah disebut sebagai penantang. Bagusnya setelah menyebut dirinya penantang keluar dari kabinet dan betul-betul menantang jalannya pemerintahan,” katanya.
Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai keinginan untuk rekonsiliasi dan keberlanjutan pemerintahan Jokowi ada di pundak pasangan Prabowo-Gibran, bukan di pasangan Ganjar-Mahfud, apalagi pasangan Anies-Muhaimin.
“Mudah-mudahan para pengamat bisa mengkritisi situasi ini, karena memang alur dari cara berpikir pembentukannya kira-kira seperti itu. Ada sisi rasionalnya dan ada sisi irasionalnya. Politik itu memang tidak pernah sepenuhnya rasional, karena variabel-variabelnya begitu banyak dan kompleks,” ujarnya.
Fahri menegaskan, apabila Partai Gelora masuk ke Senayan, akan pembenahan sistem pemilu, terutama yang mengatur soal treshold 20 persen.
Namun, bukan hanya itu juga yang harus dibenahi misalnya, partai pendukung yang tidak mempunyai tiket, tetapi mendukung salah satu pasangan capres, harus dimasukkan ke dalam kertas suara.
“Kami sudah tidak bisa mengusung capres sendiri, kita mendukung pun di kertas suara tidak ada. Logo Partai Gelora tidak ada, kan aneh. Padahal kita mendukung Prabowo-Gibran, tapi di kertas suara tidak ada Partai Gelora. Inilah bagian dari konsekuensi dari situasi politik sekarang dan harus kita terima. Hal-hal inilah yang kita perjuangkan untuk dilakukan perubahan Sistem Pemilu,” tegas Fahri.
Fahri mengatakan, sebagai partai politik yang mengusung gagasan dan narasi, Partai Gelora membuka ruang dialog untuk beragumen mengenai ideologi seperti menggelar diskusi Gelora Talks setiap pekan yang kini telah memasuki episode ke-109 dengan mengundang berbagai narasumber yang kompeten.
“Gelora Talks itu bagian dari kontribusi kami untuk memberikan pencerahan kepada publik. Jadi ketika ada partai beragumen tentang ideologi, maka dia harus punya keberanian untuk membuka dialog yang substantif ya tentang formulasi apa sistem yang kita tawarkan,” ujarnya.
Fahri berharap nantinya Partai Gelora dapat membentuk satu fraksi, sehingga dialog-dialog tentang ideologi akan semakin diintensifkan, termasuk dialog mengenai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal.
“Sekarang kita sudah punya tiga pasang, ya enam orang itu semuanya itu diselimuti oleh banyak hal yang tidak ideal, tetapi sudah kita putuskan. Mudah-mudahan akan membuka jalan ke depan untuk menghasilkan satu perubahan yang baik secara bertahap,” pungkasnya.
Eksperimen Politik
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, FISIP Universitas Indonesia (UI) Hurriyah mengatakan, banyak eksperimen politik yang diuji coba untuk memenangkan kotestasi di 2024, karena kompetisi ketidakpastiannya sangat tinggi.
“Tidak ada satupun calon yang hari ini mampu men-secure-kan, mengamankan 50% suara. Semuanya kalau kita lihat , di kisaran 30-20 persen. Akhirnya partai nyoba ini, nyoba itu, semua nggak ada jaminan berhasil. Mau di Prabowo, Ganjar, Anies semua sekedar asumsi mau mendulang suara, itu bagian dari eksperimen politik,” kata Hurriyah.
Hurriyah jutsru mengkwatirkan para capres akan menggunakan kembali politik identitas untuk mendulang suara, karena ketidakpastian kompetisinya begitu tinggi.
“Kekhawatiran saya ketika ketidakpastiannya begitu tinggi kompetisinya begitu sengit. Politik identitas dipakai sebagai cara terakhir untuk memainkan emosi masa. Kita perlu berkomitmen serius sekali, agar kasus 2019 tidak terjadi lagi. Cukup Pemilu 2019 yang kita rusak,” katanya.
Hurriyah meminta semua capres dan partai politik berkomitmen untuk tidak memainkan lagi politik identitas, terlepas dari semua kelebihan dan kelemahan pasangan capres-cawapres yang ada.
“Pemilu 2024 jangan dirusak lagi seperti seperti Pemilu 2019. Semua calon yang bertarung hari ini, terlepas dari kelebihan dan kelemahan masing-masing, semua partai dan capres untuk tidak mempolitisasi politik, terutamai dentitas agama dan identitas etnis lagi di Pemilu sekarang,” pintanya.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, FISIP UI mengatakan, eksperimen mengusung anak muda di Pilpres 2024 bisa menjadi batu uji bagi partai politik untuk medorong mereka maju di Pilkada.
“Partai mengusung anak-anak muda di pencalonan di dalam semua Pemilu, tidak hanya Pileg atau Pilpres, tetapi Pilkada. Partai bisa mendorong kadernya, yang anak muda, apakah mereka dipilih karena seorang aktivis atau ada hubungan kekerabatan dengan elite tertentu. Saya kira ini bisa diuji hari ini,” katanya.
Ajang Pembuktian
Sedangkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024, bisa menjadi pembuktian bagi PDIP, apakah menjadi Partai ID atau partai yang memilih ideologi atau tidak.
“Kan Pak Prabowo ini sudah dua kali Pilpres kalau di Jawa Tengah, maka diambillah Gibran agar bisa merebut suara di Jawa Tengah. Karena Prabowo sudah bolak-balik ke Jawa Tengah, bahkan mendirikan posko pemenangan suaranya tidak berubah 18 persen,” kata Pangi.
Menurut dia, Prabowo memahami betul peta politik di Jawa Tengah dengan menggandeng Jokowi melalui Gibran, maka suara PDIP dan Ganjar bisa dipecah dan berpindah ke Prabowo.
“Dengan mengambil Gibran, Jawa Tengah bisa di split suaranya, dan bisa terbelah. Sehingga PDIP di kandang banteng di Jawa Tengah tidak akan menang, karena ada efek Jokowi yang signifikan,” katanya.
Efek Jokowi yang akan menggerus suara PDIP dan Ganjar di Jawa Tengah ini, kata Pangi, juga akan menjadi ajang pembuktian bagi PDIP, sebagai partai yang memiliki ideologi atau tidak. Sehingga apakah benar yang bekerja adalah ideologi partai dan mesin partai, bukan efek calon yang diusung.
“Kan PDIP selalu mengklaim sebagai partai ideologi, bukan karena efek Jokowi hanya 9-13 persen, selebihnya karena kedekatan psikologis kader, ideologi Soekarno. Ini waktu yang tepat pembuktian, apakah memilih figur atau ideologi,” katanya.
Jadi Efek saat ini, lanjut Pangi, menjadi pembelanjaran buat semua, apakah semua calon yang diusung PDIP di Jawa Tengah di semua tingkatan yang dikatakan tidak pernah kalah seperti klaim PDIP itu terjadi di Pilpres 2024 atau tidak.
“PDIP ini kan selalu mengatakan, Jokowi itu bukan siapa-siapa. Mereka mengatakan semua calon yang diusung di Jawa Tengah mau capres atau gubernur yang elektablitasnya rendah sekalipun akan menang. Nah, Jokowi Efek ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi PDIP dan Jokowi sendiri, apakah benar Jokowi menjadi magnet elektoral yang tinggi. Inilah waktu yang tepat pembuktiannya,” pungkasnya.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Partai Gelora mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Cawapres Gelora Gibran,” tegas Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya. Jumat (20/10/2023).
Sebagai capres dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo telah mengantongi empat nama cawapres dari empat wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Luar Jawa.
Pemilihan satu nama cawapres diserahkan kepada Prabowo dan akan dibahas para pimpinan partai KIM. Rencananya, cawapres Prabowo semula akan diumumkan pada awal pekan ini.
Namun, hal itu tertunda, karena salah satu parpol KIM, yakni Ketua Umum PAN Zulkili Hasan sedang mengikuti kunjungan Presiden Jokowi ke China dan Arab Saudi. Pengumuman cawapres Prabowo menunggu semua pimpinan KIM hadir.
Partai Gelora mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo.
Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak ragu mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Ia yakin pasangan Prabowo-Gibran akan memenangi Pilpres 2024.
“Ada tiga alasan yang mendasari kenapa Gelora mendukung Mas Gibran sebagai cawapres Prabowo. Jadi ketika orang berpikir ragu-ragu, kita justru yakin,” katanya.
Ketiga alasan tersebut, menurut Anis Matta, adalah alasan pertama Gibran melanjutkan rekonsiliasi antara Prabowo dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alasan kedua, Gibran akan menambah kekuatan elektoral Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan alasan ketiga adalah perpaduan generasi, dimana Prabowo adalah calon presiden (capres) tertua, sementara Gibran cawapres termuda.
“Saya kira tiga alasan ini menemukan relevansinya, apalagi kalau bicara rekonsiliasi dan pembelahan yang tajam, yang potensinya juga akan terjadi di Pilpres 2024,” katanya.
Anis Matta menilai mendorong Gibran sebagai cawapres Prabowo, bukan berarti melanggengkan politik dinasti. Di dalam alam demokrasi, tidak dikenal politik dinasti, karena semua dikembalikan kepada rakyat.
Ia lantas mencontohkan sepak terjang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani dalam politik, yang dianggap sebagai kelanjutan dinasti politik Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI-5 Megawati Soekarnoputri.
“AHY maju Pilkada DKI (Pilgub DKI Jakarta 2017) kalah kok. Puan juga tidak dicalonkan sebagai capres, karena memang ini urusannya dengan rakyat. Semua ada kalkulasinya, mau anak siapapun, apakah itu anak presiden atau anak orang biasa sama saja,” jelasnya.
Artinya, di dalam sistem demokrasi Pemilu, tidak ada politik dinasti, semuanya setara dan bergantung kepada rakyat, apakah figur yang bersangkutan diterima atau tidak.
“Coba apa kurangnya Puan, dia anak Megawati. Puan juga sudah kampanye mau jadi capres ke sana kemari, sampai membentuk Dewan Kolonel, tetap nggak dipilih sama PDIP, karena memang pertimbangannya adalah elektabilitas,” katanya.
Anis Matta berpandangan tidak boleh ada diskriminasi usia untuk menjadi pemimpin, dengan menghilangkan hak anak muda. Padahal suara anak muda diperebutkan dalam setiap pemilihan atau election.
“Jadi ketika orang sudah menjadi voters di usia muda, maka pada saat yang sama tidak boleh dihilangkan haknya untuk menjadi pemimpin,” tegasnya.
Kiprah para pemimpin muda, kata Anis Matta, juga banyak dikenal dalam sejarah Islam dan berhasil seperti Umar bin Abdul Azis, Khalifah Dinasti Umayyah dan Muhammad al-Fatih (Mehmed II), Sultan Ustmaniyah, Turki.
“Dalam sejarah Islam pun, pemimpin yang muda-muda banyak, ada Umar bin Abdul Azis itu umurnya 35 tahun waktu jadi khalifah. Jadi kalau jadi presiden atau wakil presiden bolehlah dibawa 40 tahun, tapi kalau jadi nabi harus diatas 40,” tandasnya.
Menurut Anis Matta, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas usia capres-cawapres 40 tahun atau yang menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu/Pilkada pada Senin (16/10/2023), bisa saja dikaitkan dengan isu keluarga Presiden Jokowi agar putra sulungnya bisa maju sebagai cawapres.
“Keputusan MK ini memang gampang dihubungkan dengan isu keluarga, tapi kita mesti melihat hal ini, bukan hanya berlaku di 2024, tetapi juga di 2029 dan seterusnya. Kita harus memandang ini dari sisi keadilan,” katanya.
Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan surat tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres cawapres. KPU menyampaikan putusan MK itu bersifat final.
Surat tindaklanjut itu terbit 17 Oktober 2023 dan diteken oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Surat KPU itu bernomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023. Surat ini ditujukan ke peserta pemilu 2024.
KPU dalam suratnya menyampaikan putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh
Dimana hasil putusan MK itu sendiri mengabulkan sebagian gugatan mahasiswa Unsa, Almas Tsaqibbirru. Dia mengajukan gugatan dengan harapan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres.
